KATA PENGANTAR. Blitar, Januari 2017 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR

KATA PENGANTAR Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata kepada kita semua, sehingga Rencana Kerja ( Renja ) SKPD tahun 2017 Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dapat terselesaikan. Renja SKPD ini adalah merupakan penjabaran dari Program-program yang ada di Renstra SKPD tahun 2016-2021. Renja SKPD merupakan pelaksanaan Renstra SKPD dalam jangka pendek ( 1 Tahun ), untuk menselaraskan dan mensinkronisasikan rencana kerja SKPD 2017 dengan Renstra SKPD 2016-2021. Adapun tujuan penyusunan Renja SKPD adalah untuk mensinkronkan program/kegiatan SKPD tahun 2017 dengan Renstra SKPD 2016-2021, sehingga program/kegiatan SKPD yang dilaksanakan pada tahun 2017 ini tidak akan menyimpang dari Renstra SKPD. Akhirnya Kami berharap semoga Laporan ini nantinya dapat menunjang dalam segala kegiatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Blitar, Januari 2017 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR

Ir. M. KRISNA TRIATMANTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19651204 199003 1 008

RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

BAB II

:

:

PENDAHULUAN

1

1.1.

Latar Belakang

1

1.2.

Landasan Hukum

4

1.3.

Maksud dan Tujuan

6

1.4.

Sistimatika Penulisan

7

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan

8

capaian Renstra SKPD 2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

10

2.3.

Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD

11

2.4.

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan

12

Masyarakat BAB III

BAB IV

:

:

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

13

3.1.

Telaah terhadap Kebijakan Nasional

13

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

14

3.3.

Program dan Kegiatan

14

PENUTUP


16

2

BAB

I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 24 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi utamanya

di bidang pengawasan dan pengendalian dampak

lingkungan, di bidang konservasi dan kemitraan lingkungan, dan

di bidang

kebersihan dan pertamanan memerlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang harmonis, baik secara struktural (vertikal dan horisontal) maupun hubungan kepada masyarakat. Itu semua dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan yang profesional dengan memanfaatkan peluang serta menghindari ancaman yang ada, menggunakan kekuatan yang dimiliki dan mengeliminasi kelemahan yang muncul. Secara operasional perencanaan RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018

3

tersebut dijabarkan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang disusun setiap tahun. Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2018. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2018. Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan dibidang Lingkungan Hidup. Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut : 1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target - target yang telah ditetapkan. Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan dapat lebih optimal. 2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas

dan

konsistensi

pelaksanaan

kegiatan

pemerintahan

dan

pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan, bahwa pembangunan dilaksanakan untuk saling memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang perhubungan. Pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya yang masih belum mampu diselesaikan atau bahkan yang belum terlaksana pada tahu 2017 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2018. 3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018

4

tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi

penerapan

prinsip-prinsip

pembangunan

partisipatif

dan

berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik. 4. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2016 – 2021, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2018 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2016 – 2021 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2018 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016 – 2021. Kedudukan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi : 1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan publik. 2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun. 3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah bersama DPRD. Penyusunan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Blitar Tahun 2018.


5

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/

Kotamadya

dalam

Lingkungan

Provinsi

Jawa

Timur

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

5.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6.

Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


6

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N0. 4817); 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20105-2019; 14. Peraturan Menteri

Dalam Negeri

Nomor

13 Tahun 2006

tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian


dan

Evaluasi

Pelaksanaan 7

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2008 – 2028 18. Peratuan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bliar 19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar . 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 Dinas Lingkungan

Hidup

adalah

terciptanya

pembangunan

berkelanjutan

di

Kabupaten Blitar yang asri, lestari dan berwawasan lingkungan. Tujuan penyusunan Rencana Kerja ( RENJA) Dinas Lingkungan Hidup ini adalah dipakai sebagai pedoman atau acuan Dinas

Lingkungan Hidup

Kabupaten Blitar dalam melakukan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut: 1. Tertatanya kebutuhan standart lingkungan yang meliputi kajian air, udara, hutan dan kebersihan.


8

2. Terfasilitasinya kegiatan aparatur melalui penyediaan kelengkapan fasilitas dan peningkatan pengoperasian fasilitas oleh aparatur 3. Sebagai bahan landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 2018 1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika

penulisan

Rencana

Kerja

Dinas

Lingkungan

Hidup

Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut : BAB. I.

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB. III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.2. Program dan Kegiatan BAB. IV. PENUTUP


9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU a.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD dan Capaian Renstra OPD dirangkum dalam tabel 1(terlampir), dengan masing – masing penjelasan sebagaimana berikut : a.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2016 Evaluasi pelaksanaan Recana Kerja dilakukan dari 2 Capaian kinerja : (1) Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan (2) Capaian Kinerja Pendapatan. A. Capaian Kinerja Kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja dilakukan sampai dengan tingkat kegiatan pada setiap program (kinerja kegiatan) yang secara singkat dapat dijelaskan sebagaimana berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian ini didapat dari rencana awal target pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran akan tercukupi sebesar 100% dan pada akhir tahun anggaran dapat terpenuhi sebesar 100%. Kebutuhan sarana penunjang kegiatan operasional kantor selama 1 tahun anggaran dapat terpenuhi dalam rangka pelayanan publik. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%. Capaian ini didapat dari perbadinganantara target dengan realisasi akhir tahun yang diperoleh kesamaan. Pemenuhan sarana dan RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018

10

prasarana kantor, meliputi : pemeliharaan kendaraan dinas dan peralatan kantor, penyediaan kelengkapan kantor selama kurun waktu 1

tahun

anggaran dapat

terpenuhi

sesuai

dengan

kebutuhan. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa terselesaikannya 6 laporan (LAKIP, LKPJ, RENJA, CALK, LPPD dan RKA/DPA) dan pada akhir tahun dapat terealisasi 6 laporan. 4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial a. Kegiatan Sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Blitar, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa jumlah

masyarakat

yang ikut sosialisasi PPLH sebanyak 700 orang dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebanyak 700 orang. b. Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (DBHCHT), dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa jumlah tenaga kerja dan masyarakat yang mengikuti pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga sebanyak 10 kali pertemuan 400 orang dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebanyak 10 kali pertemuan 400 orang. c.

Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Limbah Organik (DBHCHT), dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa jumlah tenaga kerja dan


11

masyarakat yang mengikuti pembinaan pengelolaan limbah organik sebanyak 600 orang dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebanyak 600 orang. d. Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Melalui Uji Kualitas Air dan Udara di Sekitar Industri Tembakau (DBHCHT), dengan Capain Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa jumlah IHT yang dibina dan diawasi sebanyak 18 IHT dengan realisasi sampai dengan akhir

tahun

anggaran

dapat

terlaksana

pembinaan

dan

pengawasan kepada 18 IHT. 5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. a. Kegiata Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan lomba lingkungan ( Adipura ), dengan capaian kinerja sebesar 75 % Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa jumlah tenaga kerja dan masyarakat yang mengikuti pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga, dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana 1 kali lomba kebersihan antar SKPD dan Penilaian Adipura. b. Kegiatan Peningkatan Bidang Lingkungan Hidup ( DAK dan Pendamping), dengan capaian kinerja sebesar 34,45% Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan

indikator

kinerja

kegiatan

berupa

jumlah

sarana

prasarana pengelolaan lingkungan hidup yang di adakan atau dibeli sebanyak 21 paket dan 26 unit, dengan realisasi sampai dengan

akhir

tahun

anggaran

dapat

terlaksana

pembelian/pengadaan sebanyak 15 paket .


12

c.

Kegiatan Koordinasi Penilaian Adiwiyata, dengan capaian kinerja sebesar 100% Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa jumlah sekolah yang dibina Adiwiyata sebanyak 40 sekolah, dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana pembinaan adiwiyata sebanyak 40 sekolah .

d. Kegiatan Pembinaan Eco-Pesantren,

dengan capaian kinerja

sebesar 100% Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan

indikator

kinerja

kegiatan

berupa

jumlah

Pondok

Pesantren yang dibina peduli dan berbudaya lingkungan sebanyak 5 pesantren, dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana pembinaan peduli dan berbudaya lingkungan sebanyak 5 pesantren. e. Kegiatan Peningkatan SPM (Pengendalian Pencemaran air, udara, tindak

lanjut

pengaduan

Masyarakat

dan

monev

serta

inventarisasi kerusakan lahan), dengan capaian kinerja sebesar 100% Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa Uji kualitas air sebanyak 18 titik sampel ABA-ALI dan 240 monev, dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana Uji kualitas air sebanyak 18 titik sampel ABA-ALI dan 200 monev. 6. Program Perlindungan dan Konservasi SDA a. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Pedesaan Menuju Desa/Kelurahan BERSERI ( Bersih, Sehat, Asri dan Lestari), dengan capaian kinerja sebesar 100% Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa jumlah Desa/Kelurahan yang dibina sebanyak 52 Desa, dengan realisasi sampai dengan


13

akhir

tahun

anggaran

dapat

terlaksana

pembinaan

Desa/Kelurahan berseri sebanyak 52 Desa/Kelurahan b. Kegiatan Program Kabupaten Hijau (PKH) Kota Baru Kanigoro, dengan capaian kinerja sebesar 100% Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa jumlah 4 kali pembinaan 300 orang, dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana 4 kali pembinaan dengan jumlah peserta 300 orang. 7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup. a. Kegiatan Penyusunan Buku Informasi Lingkungan Hidup, dengan capaian kinerja sebesar 100% Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa tersedianya buku SILHD sebanyak 1 paket, dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran tersedianya buku SILHD sebanyak 1 paket b. Kegiatan Publikasi Lingkungan Hidup, dengan capaian kinerja sebesar 100% Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa jumlah media yang digunakan publikasi yaitu 3 radio dan 30 media cetak, dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran jumlah media yang digunakan untuk publikasi yaitu 3 radio dan 30 media cetak c.

Pekan Lingkungan Hidup, dengan capaian kinerja sebesar 100% Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa jumlah pelaksanaan event peringatan hari-hari lingkungan hidup sebanyak 1 kali, dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran jumlah pelaksanaan

event

peringatan

hari-hari

lingkungan

hidup

sebanyak 1 kali RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018

14

d. Penyusunan Ranperda Ijin Pembuangan Limbah Cair dan Ijin Pengelolaan Limbah B3 e. Penyusunan Peraturan Perundangan Bidang Lingkungan Hidup, dengan capaian kinerja sebesar 100% Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa jumlah Peraturan Perundangan Bidang Lingkungan Hidup yang disusun sebanyak 1 Perbub, dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran jumlah Peraturan Perundangan Bidang Lingkungan Hidup yang disusun sebanyak 1 Perbub. 8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. a. Kegiatan Pemeliharaan Taman, Gapuro, Perbatasan Kabupaten dan Kota Wlingi, dengan capaian kinerja sebesar 100% Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa jumlah RTH dan Taman tepi jalan yang dipelihara sebanyak 5 lokasi, dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran jumlah RTH dan Taman tepi jalan yang dipelihara sebanyak 5 lokasi B. Capaian Kinerja Pendapatan Pada kebijakan Pemerintah Daerah bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Capaian Pendapatan di tahun 2016 adalah sebesar 77,72%. Secara rinci capaian PAD dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Retribusi Ijin Gangguan, dengan Capaian Kinerja sebesar 77,72%. Capaian Kinerja Pendapatan didapatkan dari Rasio realisasi pendapatan

(sebesar

Rp.

269.039.486,-)

dengan

target

pendapatan (sebesar Rp. 346.159.133,-) dari Retribusi Ijin Gangguan.


15

c.1.1 Evaluasi Capaian Renstra OPD Evaluasi Capaian Renstra OPD dilakukan pada Capaian Program dan Capaian Pendapatan dengan mereview target dan capaian kinerja program dan pendapatan sampai dengan tahun pelaksanaan anggaran yang secara singkat dapat dijelaskan sebagaimana berikut : A. Capaian Kinerja Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Capaian Kinerja 80%. Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian kinerja program pada tahun 2016 terealisasi 60% dari target yang direncanakan sebesar 85% pada tahun 2021. Capaian kinerja ini juga ditunjukkan dengan tingkat kepuasan aparatur terhadap pemenuhan kebutuha operasional kantor yang pada tahun 2016 menyatakan puas dengan indikator dapat terlaksananya tupoksi masing – masing individu dengan baik. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Capaian Kinerja 60%. Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian kinerja program pada tahun 2016 terealisasi 70% dari target yang direncanakan sebesar 90% pada tahun 2021. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Capaian Kinerja CC Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian kinerja program pada tahun 2016 mendapatkan predikat CC dari target yang direncanakan pada tahun 2021 mendapat predikat BB. Indikator penilaian laporan capaian kinerja ini adalah ketepatan waktu penyelesaian dan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar atas Laporan Keuangan, LAKIP/SAKIP OPD.


16

4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial, dengan Capaian Kinerja 70%. Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian kinerja program pada tahun 2016 terealisasi 70% dari target yang direncanakan sebesar 90% pada tahun 2021. 5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan Capaian Kinerja 50%. Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian kinerja program pada tahun 2016 terealisasi 50% dari target yang direncanakan sebesar 85% pada tahun 2021. 6. Program Perlindungan dan Konservasi SDA, dengan Capaian Kinerja 50%. Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian kinerja program pada tahun 2016 terealisasi 50% dari target yang direncanakan sebesar 80% pada tahun 2021. 7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup, dengan Capaian Kinerja 50%. Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian kinerja program pada tahun 2016 terealisasi 50% dari target yang direncanakan sebesar 90% pada tahun 2021. 8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan Capaian Kinerja 40%. Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian kinerja program pada tahun 2016 terealisasi 40% dari target yang direncanakan sebesar 70% pada tahun 2021.

B. Capaian Kinerja Pendapatan Capaian Kinerja pendapatan tahun 2016 terhadap Renstra Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :  Retribusi Ijin Gangguan, dengan Capaian Kinerja sebesar 15,54%. Pendapatan pertama

Retribusi Ijin Gangguan sampai dengan tahun pelaksanaan


Renstra

(2016)

sebesar

17

Rp. 269.039.486,- dari total target sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 1.730.795.665,-. c.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dalam

implementasi

kinerja

pelayanan,

Dinas

Lingkungan

Hidup

melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau usaha yang telah memperoleh pengesahan

dan rekomendasi

kelayakan

lingkungan. Secara umum permasalahan dapat diatasi dengan cara melakukan koordinasi bersama instansi terkait. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar memberikan kontribusi bagi pencapaian

Misi Bupati yang ke lima yaitu Meningkatkan keberdayaan

masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing dengan sasaran

Mengefektifkan

pemanfaatan

ruang

dan

lingkungan,

kontribusi

pencapaian sasaran tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indicator kinerja Utama ( IKU ) Dinas Lingkungan hidup rata-rata tecapai 100%. Untuk lebih jelasnya indicator kinerja pelayanan SKPD disajikan dalam tabel beikut : Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 2016-2021 Target Renstra SKPD Tahun ke

Realisasi tahun ke

NO.

Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

1

Prosentase kecukupan admnistrasi perkantoran

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2

Prosentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Indeks kualitas lingkungan hidup Meningkatnya cakupan pegelolaan sampah

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3

4 5 7.

Prosentase peningkatan pelayanan persampahan

2021

2018

2019

2020

2021

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2016 2017 8

66,7

67

68

69

70

71

66,87

-

-

-

-

-

10%

10%

10%

-

-

-

10%

-

-

-

-

-

10%

10%

15%

20%

25%

30%

10%

-

-

-

-

-


18

c.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD c.3.1 Analisa SWOT Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup diperlukan identifikasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar. a. Kekuatan 1) Kuatnya komitmen kerja yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana 2) Adanya dukungan teknologi informasi 3) Adanya

Kelembagaan

setingkat

Badan

yang

membidangi

lingkunggan hidup 4) Tersedianya peralatan dan teknologi Informasi 5) Tersedianya SOP sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 6) Tersedianya laboratorium lingkungan hidup 7) Tersedianya aparatur sipil negara b. Kelemahan 1) Belum maksimalnya fungsi laboratorium lingkungan hidup 2) Belum

maksimalnya

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

perkantoran yang cukup 3) Kurangnya

tenaga teknis di bidang lingkungan hidup yang

berkompeten. 4) Belum terbangunnya sistem informasi lingkungan hidup 5) Belum Optimalnya dalam melaksanakan SOP. 6) Terbatasnya alokasi dana/anggaran pengelolaan lingkungan hidup 7) Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah c. Peluang RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018

19

1) Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup 3) Berkembangnya teknologi ramah lingkungan 4) Adanya konvensi internasional dalam pengelolaan lingkungan 5) Adanya kerjasama antara pesatren binaan Lingkungan hidup dengan organisasi-organisai masyarakat yakni Karang taruna, PKK, 6) terciptanya ruang komunikasi antara SKPD dengan maysarakat sasaran melalui online, chat, dst. d. Tantangan 1) Terjadinya perubahan iklim 2) Penurunan tutupan lahan dan hutan 3) Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkugan 4) Meningkatnya volume sampah dan limbah 5) Meningkatnya emisi gas rumah kaca c.3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Dari hasil identifikasi diatas, maka dirumuskan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan di bidang lingkungan hidup adalah : 1. Penurunan

Kualitas

Lingkungan,

adapun

faktor-faktor

yang

mempengaruhi diantaranya adalah : a) Belum terkelolanya dengan baik limbah dan sampah yang dihasilkan oleh dunia usaha maupun domestic b) Eksploitasi

sumber

daya

alam

yang

berlebihan

sehingga

menyebabkan berkurangnya tutupan lahan dan hutan sekaligus konsumsi sumber daya tersebut menyebabkan peningkatan emisi RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018

20

gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama teradinya perubahan iklim 2. Belum lengkapnya dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan implementasinya, adapun hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : a) Masih kurangnya dan masih lemahnya dokumen lingkungan yang disusun b) Masih lemahnya upaya pengendalian dan pengawasan serta upaya penegakan hukum. 3. Terbatasnya Ruang Publik berupa taman Kota, hutan Kota dan RTH di perkotaan. Adapun permasalahan ini disebabkan faktor-faktor sebagai berikut : a) Terbatasnya alokasi dana/anggaran b) Kesulitan mencari lokasi untuk dibangun taman kota/RTH 4. Belum tersedianya data dan Informasi lingkungan yang akurat dan mudah diakses masyarakat Adapun permasalahan ini disebabkan faktor-faktor sebagai berikut : a) Kurang optimalnya fasilitas IT yang ada

b) Kurangnya jumlah aparatur 5. Belum terwujudnya masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan Adapun permasalahan ini disebabkan faktor-faktor sebagai berikut : a) Kurangnya jumlah sosialisasi /pembinaan kepada masyarakat b) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

6. Kurang optimalnya Pelayanan Rekomendasi Dokumen Lingkungan Adapun permasalahan ini disebabkan faktor-faktor sebagai berikut : a) Belum tersosialisasinya prosedur layanan dengan baik b) Proses pelayanan yang masih dilakukan secara fisik dan manual c) Belum tersedianya laboratorium lingkungan di Kabupaten Blitar


21

c.3.3 Isu – isu strategis Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu – isu strategis pemerintahan tahun 2016 sebagai berikut : 1. Belum maksimalnya fungsi laboratorium lingkungan hidup 2. Terjadinya perubahan iklim 3. Penurunan tutupan lahan dan hutan 4. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkugan 5. Meningkatnya volume sampah dan limbah 6. Meningkatnya emisi gas rumah kaca 7. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup 8. Kurangnya tenaga teknis di bidang lingkungan hidup yang berkompeten. 9. Belum terbangunnya sistem informasi lingkungan hidup. 10. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pelungnya : 1. Adanya kerjasama antara pesatren binaan Lingkungan hidup dengan organisasiorganisai masyarakat yakni Karang taruna, PKK, dan strs. 2. terciptanya ruang komunikasi antara SKPD dengan maysarakat sasaran melalui online, chat, dst. 3. c.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan Kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018

22

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Sebelum ditetapkan menjadi

dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Dalam Rancangan Awal RKPD terdapat 10 program yang tercantum dalam RENJA Dinas Lingkungan Hidup yaitu : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur d. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan e. Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan f. Program Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan g. Program Pembinaan Lingkungan Sosial h. Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan i. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan j. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pertamanan Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Blitar serta tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maka pada tahun 2018 program dan kegiatan yang direncanakan tidak jauh berbeda dengan program dan kegiatan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 telah direncanakan 10 program dengan 33 kegiatan

dengan

total

alokasi

anggaran

belanja

kegiatan

sebesar

Rp. 16.536.865.460,-. Dana tersebut berasal dari APBD Kab. Blitar dan APBN .

c.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara “top down &

bottom up”. Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak cukup apabila dilaksanakan oleh pemerintah tanpa peran serta dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting dan strategis yang dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Dengan perubahan paradigma pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat dapat ikut RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018

23

berpartisipasi

dalam

perencanaan,

pelaksanaan

maupun

pengawasan

pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan OPD. Diantara keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah dengan diadakannya Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan membantu pemerintah dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan. Dalam Musrenbang tahun 2017 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas

Lingkungan

Hidup

2018

yang

disampaikan

melalui

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD ataupun melalui Proposal Permohonan Bantuan.

Usulan-usulan Musrenbang Kecamatan Tahun 2017 yang masuk Dinas Lingkugan Hidup

No

Program

Kegiatan

Lokasi

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengelola Sampah

Pelatihan Pengolahan sampah dan Bantuan Alat

Kecamatan Doko (10 Desa)


Pelatihan pengelolaan sampah dan alatnuya

Ds. Butun

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Target Ukur 10 Desa


3

Keterangan Pagu Indikatif (juta) 200

100

Kec DOKO

GANDUSARI

SKPD Dinas Lingkun gan Hidup Dinas Lingkun gan Hidup

24

No

Program

Kegiatan

Lokasi


Pelatihan Pengolahan Sampah dan Pengadaan Alat

Kec GARUM (Kel. Bence, Ds Slorok, Ds Sidodadi, kel. Tawangsari, Ds Pojok)


TPST dan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah


Program Perlindungan dan Konversi SDA

Pelatihan pemanfaatan limbah/sampa h rumah tangga menjadi pupuk organik Pelestarian Sumber Mata Air

Kec. Kanigoro (Sawentar, Banggle,Papu ngan, Kuningan, Jatinom, Minggirsari, Gaprang,Kara ngsono, Gogodeso, Tlogo, Kanigoro dan Satriyan) Desa Siraman Kec Kesamben


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Target Ukur 5 Desa/K el

Keterangan Pagu Indikatif (juta) 200

Kec GARUM

SKPD Dinas Lingkun gan Hidup

12 Desa/K el

1000

KANIGORO

Dinas Lingkun gan Hidup

1 Paket

100

KESAMBEN


Kec. Nglegok

13 Titik

100

Pelatihan dan bantuan alat pengelolaan sampah

Desa Bendo

1 paket

200


Taman dan Tempat Pembuangan Sampah

Desa Tuliskriyo

1 (satu) Paket

115


Pelatihan dan Perintisan Bank Sampah

8 Desa

100


Pemberdayaan TPS di Jl Bong Cino, pelatihan pengelolaan sampah dan pengadaan Tossa Pengangkut sampah

DS. Boro, Ds Olak Alen, Ds Sidomulyo, Ds Ngreco, Ds Ngrendeng, Ds Pohgajih, Ds. Sumberagun g, Ds Selorejo Kel Srengat

1 paket


250

NGLEGOK

PONGGOK

SANANKULON

SELOREJO

SRENGAT

Dinas Lingkun gan Hidup Dinas Lingkun gan Hidup Dinas Lingkun gan Hidup Dinas Lingkun gan Hidup


25

No

Program

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengelola Sampah Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengelola Sampah Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengelola Sampah Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengelola Sampah

Kegiatan

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengelola Sampah Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengelola Sampah Penyediaan tempat sampah, TPS dan Depo bangunan sampah Pengolahan sampah/limba h ikan beserta alat

Menindaklanjuti

Lokasi

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Target Ukur

Keterangan Pagu Indikatif (juta)

Desa Tulungrejo

Ds Purworejo, Ds Ringinrejo, Ds Sumberarum Kel. Tangkil

usulan

SKPD

75

WATES


3 Desa

150

WATES


1 Unit

250

WLINGI


100

WONOTIRTO


Desa Tambakrejo

berbagai

Kec

kegiatan

Lingkungan Hidup telah melakukan verifikasi terhadap

tersebut,

maka

Dinas

usulan dan meninjau

lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.


26

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Pemanasan global dan perubahan iklim tengah terjadi dan diperkirakan akan terus terjadi pada masa mendatang. Banyaknya kejadian banjir, longsor, erosi, badai tropis dan angin puting beliung merupakan dampak nyata perubahan iklim dan pemanasan global. Agenda adaptasi terhadap perubahan iklim RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018

27

diperlukan untuk menciptakan sistim pembangunan yang berdaya tahan terhadap guncangan variabilitas iklim saat ini ( Anomali Iklim ) dan antisipasi dampak perubahan iklim di masa depan. Fokus adaptasi ini perlu ditujukan pada area-area yang rentan terhadap perubahan iklim seperti sumber daya air, pertanian, perikanan, pesisir dan laut, infrastruktur dan permukiman, kesehatan dan kehutanan. Adapun

program-program

yang

akan

dilaksanakan

Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar pada tahun 2018

oleh

Dinas

guna menjawab atau

mengantisipasi isu-isu Nasional tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pelestarian sumber mata air-sumber mata air yang ada di wilayah Kabupaten Blitar dengan maksud melestarikan lingkungan hidup di kabupaten Blitar terhindar dari bahaya kekeringan. 2. Pembinaan masyarakat disekitar DAS Brantas 3. Penghijauan disisi jalan ( sepanjang jalan ) dan Penataan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau dengan maksud untuk menciptakan keserasian dan keteduhan jalan dan juga untuk mengurangi dampak pemanasan global 4. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 6. Perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada prinsip Pembangunan Berkelanjutan (PB) yang berwawasan lingkungan. Komitmen untuk mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial dalam melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan harus dilakukan secara konsisten, melalui pendekatan holistik. Dengan demikian, setiap usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan, perlu didasari dengan semangat kebersamaan, kemitraan, keberlanjutan dan akuntabilitas pada semua pihak yang terkait dengan Pembangunan Berkelanjutan. Kelestarian fungsi lingkungan hidup dan Keberlanjutannya merupakan tugas bersama dari pemerintah, swasta dan masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), dan bertumpu pada kemitraan pemerintah dan masyarakat. Upaya untuk memperluas jangkauan kepedulian dan kesadaran RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018

28

lingkungan hidup perlu terus ditumbuhkan, agar dapat mengikat komitmen semua pihak yang terkait guna terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan. Untuk itu diperlukan panduan integrative untuk dapat secara nyata memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam seluruh perencaraan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Blitar pada khususnya 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan Sasaran Renja SKPD didasarkan atas rumusan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra SKPD. Tujuan dan sasaran Renja SKPD dapat dilihat dalam Tabel Tujuan dan Sasaran / Rencana Stratejik (RS) Tahun 20182021 (terlampir).( Sesuai Renja) Selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang Lingkungan hidup maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dapat dirumuskan sebagai berikut : a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup b. Meningkatnya pelayanan operasional sampah. c. Meningkatnya kualitas pelayanan dan tata kelola organisasi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang merupakan suatu yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan.

Adapun sasaran yang

ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan HIdup Kabupaten Blitar adalah : a. Indeks kualitas air meningkat b. Indeks kualitas udara ambient meningkat c. Indeks Tutupan hutan/vegetasi meningkat d. Luasan RTH meningkat . e. Meningkatnya sarana prasarana pelayanan persampahan. f. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD. RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018

29

g. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas. 3.3. Program dan Kegiatan Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu – isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan isu – isu strategis tahun 2018 seperti tersebut pada bab terdahulu, maka prioritas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar diarahkan pada : 1. Pelayanan

Publik

dengan

program/kegiatan

pemenuhan

kebutuhan

administrasi perkantoran, pengadaan sarana dan prasarana kantor beserta pemeliharannya. 2. Penataan RTH Kanigoro. 3. Peningkatan operasional pelayanan persampahan di perkotaan. 4. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. 5. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan. Rencana Kerja Dinas lingkungan Hidup untuk tahun 2018 terdiri dari 10 program yang dijabarkan dalam 33 kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 13.885.000.000,-. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dijabarkan dalam 1 kegiatan : a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 700.000.000,: Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran; 82% : Prosentase kepuasan aparatur; 82% : Indek kepuasan aparatur; Baik : Sarana dan prasarana kantor


30

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dijabarkan dalam 1 kegiatan : a. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 700.000.000,: Prosentase sarpras yang berfungsi dengan baik; 75% : Tercukupinya sarana dan prasarana kantor dengan baik; 75% : Prosentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi laik fungsi; 75% : Meningkatnya pelayanan kesekretariatan; Baik : Sarana dan prasarana kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dijabarkan dalam 1 kegiatan : a. Peningkatan , dengan indikator kinerja :    

Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Benefit) Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

4. Program

Perencanaan,

: : : :

Tersedianya dana (APBD II); Rp. 260.000.000,Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bintek Meningkatnya SDM Aparatur Prosentasi sumber daya aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM; 66,67% : Meningkatnya pelayanan kesekretariatan; Baik : SDM Aparatur DLH

Penganggaran,

Pengendalian

Dan

Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan, dijabarkan dalam 1 kegiatan : a.

Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan dan pelaporan Capaian Kinerja, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)

: Tersedianya dana (APBD II), Rp 35.000.000,: Jumlah dokumen : Transparansi dan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan SKPD; 4 dokumen : Score SAKIP OPD; B : Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas; Score B


31

 Kelompok Sasaran b.

: Administrasi perkantoran

Kegiatan Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan Keuangan  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: Tersedianya dana (APBD II), Rp 35.000.000,: Jumlah dokumen : Transparansi dan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan SKPD; 4 dokumen : Score SAKIP OPD; B : Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas; Score B : Administrasi perkantoran

5. Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan, dijabarkan dalam 7 kegiatan : a.

Kegiatan

Penyusunan

Regulasi/Peraturan

Perundangan

bidang

lingkungan hidup , dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran b.

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 300.000.000,: Jumlah Regulasi/Peraturan Perundangan bidang lingkungan hidup yang disusun : Bertambahnya tempat pemberhentian angkutan umum dalam kondisi baik, 2 halte : Prosentase sarana dan prasarana ngkutan yang dibangun/dipelihara; 59,26% : Meningkatnya sarpras perhubungan; 13,06% : Pengguna moda transportasi

Kegiatan Sosialisasi Program pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

c.

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 100.000.000,: Jumlah peserta bintek/sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan hidup : Meningkatnya pengetahuan peserta dalam pengelolaan lingkungan : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan : Berkurangnya polusi lingkungan : Masyarakat / Dunia Usaha

Kegiatan Operasionalisasi laboratorium lingkungan hidup, dengan indicator kinerja :  Masukan (Input)

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 100.000.000,-


32

 Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran d.

: Jumlah Data hasil uji Laboratorium Lingkungan : Terlaksananya uji laboratorium : Diketahuinya baku mutu sample uji : : Pemilik Kegiatan / Usaha

Kegiatan Penyediaan Sistem Informasi lingkungan hidup ( SILHD ), dengan indikator kinerja :    


e.

 Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: : Wilayah Kab. Blitar

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 500.000.000,: Jumlah media yang digunakan dalam publikasi lingkungan hidup : Terpublikasinya program / kegiatan DLH : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang program-program DLH : : Masyarakat

Kegiatan Klinik lingkungan hidup, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

g.

Tersedianya dana (APBD II); Rp. 100.000.000,Jumlah Data yang diupdate Ter updatenya data SILHD Tersedianya data SILHD Kab. Blitar

Kegiatan Publikasi lingkungan hidup, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)

f.

: : : :

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 100.000.000,: Jumlah rekomendasi pemberian ijin lingkungan : Terfasilitasinya masyarakat dalam pengurusan ijin lingkungan : Pemberian rekomendasi ijin lingkungan lancar : Meningkatnya pelayanan publik : Pemrakarsa kegiatan / usaha

Peningkatan bidang lingkungan hidup (DAK dan Pendamping), dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 100.000.000,: Jumlah sarana prasarana laboratorium yang dipenuhi : Tersedianya sarana laboratorium lingkungan


33

 Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

hidup : Pengoprasian laboratorium lancar : Membantu kelancaran dalam pelayanan : DLH

6. Program Pengawasan dan Pengendalian kerusakan lingkungan, dijabarkan dalam 3 kegiatan : a.

Kegiatan

Pengawasan dan Pemantauan lingkungan hidup, dengan

indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran b.

Kegiatan

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 180.000.000,: Jumlah kegiatan/usaha yang mentaati dan patuh terhadap dokumen lingkungan : Terlaksananya pengawasan kepada dunia usaha : Dapat diketahuinya pengelolaan lingkungan oleh pemilik usaha : Berkurangnya tingkat pencemaran yg diakibatkan oleh dunia usaha : Kegiatan / usaha

Tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang lingkungan

hidup, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran c.

: Tersedianya dana (APBD II), Rp. 50.000.000,: Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti : Ter tindaklanjutinya pengaduan masyarakat : Terseleseikannya masalah – masalah lingkungan : Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan : Masyarakat

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 75.000.000,: Jumlah masyarakat yang dibina : Meningkatanya SDM masyarakat dalam pemulihan lingkungan : Berkurangnya kerusakan lingkungan hidup : Pelestarian lingkungan hidup : Masyarakat


34

7. Program Pembinaan Lingkungan Sosial, dijabarkan dalam 3 kegiatan : a.

Kegiatan Pembinaan kemampuan dan ketrampilan bagi tenaga kerja dan masyarakat dalam pengelolaan limbah organik ( DBHCHT ), dengan indikator kinerja :    


b.

: : : :

Tersedianya dana (APBD II); Rp. 250.000.000,Jumlah tenaga kerja dan masyarakat yang dibina Meningkatnya SDM Pengurangan pencemaran lingkungan

: Tertatanya lingkungan : Masyarakat

Kegiatan Penerapan sistem management lingkungan melalui Uji Kualitas Air dan Udara di sekitar Industri Tembakau (DBHCHT), dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

c.

: Tersedianya dana (APBD II); Rp.195.000.000,: Jumlah IHT yang diawasi dan ditetepkan titik uji kualitas air dan udara : Terlaksananya pengawasan kepada IHT : Dapat diketahuinya pengelolaan lingkungan oleh pemilik usaha : Berkurangnya tingkat pencemaran yg diakibatkan oleh IHT : Kegiatan / usaha

Kegiatan Pembinaan kemampuan dan ketrampilan bagi tenaga kerja dan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (DBHCHT), dengan indicator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 175.000.000,: Jumlah tenaga kerja dan masyarakat yang dibina dalam pengelolaan sampah rumah tangga : Meningkatnya SDM dalam pengelolaan sampah rumah tangga : Tertatanya lingkungan : Mengurangi pencemaran lingkungan : Masyarakat

8. Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan, yang dijabarkan dalam 8 kegiatan : a. Kegiatan

Koordinasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), dengan

indikator kinerja : RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018

35

 Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 200.000.000,: Jumlah koordinasi program pengembangan Kota Hijau : Terlaksananya pembinaan P2KH : Tertatanya kawasan yang Asri, teduh, di kota Kanigoro : : Kecamatan Kanigoro

b. Kegiatan Konservasi sumber daya air dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 150.000.000,: Jumlah Desa dikawasan Tepi Sungai dan Sempadan Sungai yang dibina : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan sempadan sungai : Melestarikan sungai – sungai : Melestarikan lingkungan : Kab. Blitar

c. Kegiatan Pembinaan pengelolaan lingkungan pedesaan menuju Desa/Kelurahan berseri ( bersih sehat asri dan lestari, dengan indikator kinerja :    

: : : :

 Kelompok Sasaran

: Meningkatnya jumlah masyarakat yang memahami pentingnya pelestarian lingkungan : Kader lingkungan Desa/Kelurahan Berseri

Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Benefit) Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)

Tersedianya dana (APBD II); Rp. 500.000.000,Jumlah Desa / Kelurahan Berseri Terbinanya 20 Desa / Kelurahan Meningkatnya tutupan vegetasi / lahan

d. Kegiatan Pengendalian Kerusakan hutan dan lahan, dengan indikator kinerja :    


: : : :

Tersedianya dana APBD II Rp. 1000.000.000; Pembelian bibit tanaman Reboisasi Pengurangan lahan kritis

: Meningkatnya tutupan vegetasi/lahan : Lahan kritis

e. Kegiatan Peningkatan bidang lingkungan hidup ( DAK DAN Pendamping), dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 300.000.000,: Luasan lahan penghijauan


36

 Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: Reboisasi : Pengurangan lahan kritis : Meningkatnya tutupan vegetasi/lahan : Lahan kritis

f. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam upaya mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 320.000.000,: Jumlah masyarakat yang dibina dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim : Meningkatnya SDM masyarakat : Pelestarian lingkungan : : Desa / Kelurahan / Kecamatan

g. Kegiatan Koordinasi Penilaian Adiwiyata, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 100.000.000,: Jumlah sekolah yang dibina program Adiwiyata : Terciptanya lingkungan sekolah yang teduh, nyaman asri : Meningkatnya jumlah sekolah adiwiyata

 Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact) : Meningkatnya keteduhan dan keasrian sekolah  Kelompok Sasaran : Sekolah-sekolah h. Kegiatan Pembinaan Eco-Pesantren, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 100.000.000,: Jumlah pondok pesantren yang dibina untuk peduli berbudaya lingkungan hidup : Terciptanya lingkungan ponpes yang teduh, nyaman dan asri : Meningkatnya jumlah ponpes yang berbudaya lingungan bersih nyaman, dan asri : Meningkatnya keteduhan dan keasrian ponpes : Pondok Pesantren

9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dijabarkan dalam 4 kegiatan : a. Kegiatan

Peningkatan Operasional Pengangkutan sampah, dengan

indikator kinerja : RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018

37

 Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 2.000.000.000,: Jumlah kawasan perkotaan yang tertangani / terlayani : Meningkatnya jumlah kawasan perkotaan yang terlayani : Meningkatnya pelayanan persampahan : Berkurangnya jumlah timbulan sampah : Wilayah perkotaan di Kec. Kab. Blitar

b. Kegiatan Pengelolaan persampahan di lingkungan TPA, TPST dan TPS 3R, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 2.000.000.000,: Jumlah volume sampah di lingkungan TPA yang tertangani ( M3 ) per tahun : : : :

c. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam

pengelolaan persampahan,

dengan indikator kinerja :    


: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 180.000.000,: Jumlah Bank sampah yang dikelola masyarakat : : : :

d. Kegiatan Peningkatan bidang lingkungan hidup ( DAK), dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 500.000.000,: Jumlah sarpras pengelolaan Lingkungan Hidup yang layak fungsi : : : :

10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) dan Pertamanan, dijabarkan dalam 3 kegiatan : RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018

38

a.

Kegiatan Pemeliharaan RTH Taman Kota, Hutan Kota, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

b.

: :

Kegiatan Penataan RTH dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

c.

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 700.000.000,: Jumlah RTH, Taman Kota / Hutan Kota yang dipelihara : :

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 3.400.000.000,: Jumlah RTH, Taman Kota/Taman tugu perbatasan yang ditata : : : :

Kegiatan Peningkatan bidang lingkungan hidup ( DAK dan Pendamping ) dengan indikator kinerja :    

Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 500.000.000,Keluaran (Output) : Jumlah RTH yang ditata Hasil (Benefit) : Manfaat : (Outcomes)  Dampak (Impact) :  Kelompok Sasaran : Rencana tersebut tentu saja tidak akan dapat berjalan tanpa dukungan

sarana dan prasarana yang memadai serta faktor Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kegiatan dituntut untuk memiliki sikap dan mental profesionalisme, partisipatif, disiplin dan bertanggung jawab untuk mewujudkan keberhasilan sebuah tujuan.

3.4. Pendapatan Asli Daerah Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal pungutan retribusi atas pelayanan / pemanfaatan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018

39

Kabupaten Blitar kepada masyarakat, maka Dinas Perhubungan berkewajiban untuk menjalankan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasinya. Pada tahun 2018 target PAD sebesar Rp. 8.864.963.000,- dengan rincian untuk masing – masing jenis retribusi sebagai berikut : 1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, ditargetkan pendapatan sebesar Rp. 7.597.775.000,2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan ditargetkan pendapatan sebesar Rp. 1.047.460.000,3. Retribusi Terminal, ditargetkan pendapatan sebesar Rp. 84.300.000,4. Retribusi Kios, ditargetkan pendapatan sebesar Rp. 12.200.000,5. Retribusi MCK, ditargetkan pendapatan sebesar Rp. 1.700.000,6. Retribusi Ijin Trayek, ditargetkan pendapatan sebesar Rp. 2.028.000,7. Pendapatan

Denda

Retribusi,

ditargetkan

pendapatan

sebesar

Rp. 119.500.000,Gambaran lengkap Usulan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dalam table 5 (terlampir)

Pada tahun anggaran 2018 terdapat 2 potensi PAD yang hilang yaitu : 1. Retribusi terminal, retribusi kios dan retribusi MCK yang berasal dari Terminal Kesamben. Hal ini disebabkan oleh beralihnya kewenangan pengelolaan Terminal Kesamben ke Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur. 2. Retribusi Parkir Khusus yang disebabkan karena di tahun 2017 satu – satunya potensi / lokasi parkir khusus yang dikelola Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dengan lokasi di Polres Blitar sudah ditutup dan tidak beroperasi lagi.


40

BAB IV PENUTUP Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2018 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan RENJA - OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2018

41

kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan lingkungan hidup yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Lingkungan Hidup. Semoga Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar tahun 2018. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendalakendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar

Ir. M. KRISNA TRIATMANTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19651204 199003 1 008


42

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Nama SKPD

:

Dinas Lingkungan Hidup Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Rencana Tahun 2018 KODE

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

3 Kab. Blitar

4 5%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta )

Catatan Penting

6

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta )

8 6%

9

1 Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan

2 Prosentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan

-

Penyusunan Regulasi/Peraturan Perundangan bidang lingkungan hidup

Jumlah Regulasi/Peraturan Perundangan bidang lingkungan hidup yang disusun

1 Perda 1 Perbup

300.000.000

-

Sosialisasi Program Pengelolaan Lingkungan Hiidup

Jumlah peserta bintek/sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan hidup

750 orang

100.000.000

APBD II

750 orang

-

Operasionalisasi Laboratorium lingkungan Hidup

Jumlah Data hasil uji Laboratorium lingkungan

40 sampel

100.000.000

APBD II

50 sampel

Penyediaan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)

Jumlah Data yang diupdate

Publikasi Lingkungan Hidup

Jumlah media yang digunakan dalam publikasi lingkungan hidup

-

-

5 1.300.000.000

Sumber Dana

APBD II

1 Perda 2 Perbup

1.350.000.000

300.000.000

100.000.000

150.000.000 1 pkt

100.000.000

APBD II

1 pkt 100.000.000


3 Media ( Cetak, Radio, dan Internet )

500.000.000

APBD II

3 Media ( Cetak, Radio, dan Internet )

500.000.000

43

-

Klinik lingkungan hidup

Jumlah rekomendasi pemberian ijin lingkungan

25 unit usaha

100.000.000

APBD II

25 unit usaha

Peningkatan bidang lingkungan hidup ( DAK dan PENDAMPING)

Jumlah sarana prasarana laboratorium yang dipenuhi

1 Paket

100.000.000

APBN

1 Paket

Program Pengawasan dan Pengendalian kerusakan lingkungan

Prosentase Usaha yang memiliki pengelolaan limbah status baik

20%

305.000.000

-

Pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup

Jumlah Kegiatan/usaha yang mentaati dan patuh terhadap dokumen lingkungan

125 Usaha

180.000.000

-

Tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang lingkungan hidup

Prosentase masyarakat ditindaklanjuti

-

Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan

Jumlah masyarakat yang dibina

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

pengaduan yang

Prosentase peningkatan SDM bagi Tenaga Kerja dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup


20%

APBD II

100.000.000 100.000.000

315.000.000

150 Usaha 180.000.000

100%

50.000.000

APBD II

100%

100 orang

75.000.000

100 orang

10%

620.000.000

10%

60.000.000

75.000.000

665.000.000

44

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan bagi tenaga kerja dan masyarakat dalam pengelolaan limbah organik ( DBHCHT )

Jumlah tenaga kerja dan masyarakat yang dibina

300 orang

250.000.000

DBHCHT

300 orang

Penerapan sistem management lingkungan melalui Uji Kualitas Air dan Udara di sekitar Industri Tembakau (DBHCHT)

Jumlah IHT yang diawasi dan ditetapkan titik uji Kualitas air dan udara

12 perusahaan

195.000.000

DBHCHT

12 perusahaan

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan bagi tenaga kerja dan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (DBHCHT)

Jumlah tenaga kerja dan masyarakat yang dibina dalam pengelolaan sampah rumah tangga

200 orang

175.000.000

DBHCHT

200 orang

Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan

Prosentase lahan yang dikonservasi

4%

-

Jumlah koordinasi program pengembangan Kota Hijau

5 kali

Koordinasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)


2.670.000.000

270.000.000

195.000.000

200.000.000

5% 2.550.000.000

200.000.000

APBD II

5 kali 200.000.000

45

-

Konservasi sumber daya air

Jumlah Desa di kawasan Tepi sungai dan Sempadan Sungai yang dibina

10 DS/Kel

150.000.000

APBD II

10 DS/Kel

-

Pembinaan pengelolaan lingkungan pedesaan menuju Desa/Kelurahan berseri ( bersih sehat asri dan lestari

Jumlah Desa /Kelurahan Berseri

22 DS/Kel

500.000.000

APBD II

22 DS/Kel

-

Pengendalian Kerusakan hutan dan lahan

Jumlah luas lahan yang dikonservasi ( Ha )

50 Ha

1.000.000.000

APBD II

50 Ha

-

Peningkatan bidang lingkungan hidup ( DAK DAN Pendamping)

Luasan lahan penghijauan

50 Ha

300.000.000

APBN

50 Ha

Pemberdayaan masyarakat dalam upaya mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim

Jumlah masyarakat yang dibina dlm upaya mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim

180 Orang (3 Kecamatan)

320.000.000

APBD II

180 Orang (3 Kecamatan)

Koordinasi Penilaian Adiwiyata

Jumlah sekolah yang dibina program Adiwiyata

35 sekolah

100.000.000

APBD II

40 sekolah

200.000.000

Pembinaan EcoPesantren

Jumlah pondok pesantren yang dibina untuk peduli berbudaya lingkungan hidup

10 pondok pesantren

100.000.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Prosentase peningkatan penanganan sampah


7 pondok pesantren

100.000.000

40%

4.680.000.000

APBD II

150.000.000

500.000.000

700.000.000

300.000.000

60%

400.000.000

4.780.000.000

46

-

Peningkatan Operasional Pengangkutan sampah

Jumlah kawasan perkotaan yang tertangani/terlayani

-

Pengelolaan persampahan di lingkungan TPA, TPST dan TPS 3R

Jumlah volume sampah di lingkungan TPA yang tertangani ( M3 ) per tahun

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Jumlah Bank sampah yg dikelola masyarakat

6Unit

Peningkatan bidang lingkungan hidup ( DAK)

Jumlah sarpras pengelolaan lingk. Hidup yg layak fungsi

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) dan Pertamanan

Prosentase luasan RTH

8 kota

2.000.000.000

APBD II

12 kota

2.000.000.000

APBD II

120.000 M3

180.000.000

APBD II

7 Unit

10 Paket

500.000.000

APBN

2%

4.600.000.000

80.000 M3

Peningkatan ( Ha)

Pemeliharaan RTH, Taman Kota, Hutan Kota

Jumlah RTH, Taman Kota/Hutan Kota yg dipelihara

3 ha

Penataan RTH

Jumlah RTH, Taman Kota/Taman tugu perbatasan yang ditata Jumlah RTH yang ditata

Peningkatan bidang lingkungan hidup ( DAK DAN Pendamping)


6 paket

2%

700.000.000

APBD II

4 Ha

1 Lokasi ( RTH Kanigoro )

3.400.000.000

APBD II

2 Lokasi ( RTH Kanigoro, Kademangan )

500.000.000

2 Lokasi ( RTH Kanigoro, Srengat ) 3 Lokasi ( RTH Kanigoro, Srengat, Nglegok )

APBN

2.000.000.000

2.000.000.000

180.000.000

600.000.000

5.134.865.460

800.000.000

3.734.865.460

600.000.000

47

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

-

Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

-

Jumlah sarpras yang berfungsi baik

Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Peningkatan Kapasitas SD Aparatur SKPD

Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

-

Jumlah dokumen


700.000.000

100% 700.000.000

DLH

12 bulan

700.000.000

100%

DLH

12 bulan

APBD II

12 bulan

700.000.000

700.000.000

100%

APBD II

700.000.000

700.000.000

12 bulan 700.000.000

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

100%

10%

DLH

3 orang

260.000.000

100%

DLH

6 eks

260.000.000

10%

APBD II

3 orang

70.000.000

35.000.000

100%

APBD II

270.000.000

270.000.000

72.000.000

6 eks 37.000.000

48

-

Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan Keuangan

Jumlah dokumen

DLH

6 eks

35.000.000

15.905.000.000


APBD II

6 eks

35.000.000

16.536.865.460

49

KATA PENGANTAR. Blitar, Januari 2017 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR

Recommend Documents