KATA PENGANTAR. Surabaya, 2017 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 dapat diselesaikan. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan hasil evaluasi kinerja pembangunan perikanan dan kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) harus berorientasi pada kewenangan SKPD dan outcome yang dicapai, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan IKU dan target pada tahun 2017 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. Rencana Strategis ini selanjutnya dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur untuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017. Surabaya,

2017

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR Dr. Ir. HERU TJAHJONO Pembina Utama Madya NIP. 19610306 198903 1 010

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi

................................................................................... ...................................................................................

i ii

BAB I PENDAHULUAN.................................................................................... 1.1. Latar Belakang......................................................................................... 1.2. Landasan Hukum...................................................................................... 1.3. Maksud dan Tujuan..................................................................................

1 1 4 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD....................................................... 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.................................................................................. 2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur......................................................................................................... 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.......................................................................... 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD...................

10

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI......... 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ........................................................................................................ 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.......................................................................................... 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan......................... 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.................................................................................................... 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis...................................................................

35

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN ………… 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD....................................... 4.2. Strategi dan Kebijakan.............................................................................

62 62 62

BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF…............................

64

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD...................................................................................

69

BAB VII PENUTUP……....................................................................................

70

10 21 24 33

35 35 43 54 58

LAMPIRAN  Matriks Renstra 2014 – 2019  Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sejarah kejayaan bahari di Indonesia pernah terukir melalui kejayaan kerajaankerajaan yang ada. Laut sebagai penggerak perekonomian sehingga menjadikan nusantara berada pada posisi terhormat dalam percaturan perdagangan, ekonomi, geopolitik dan pertahanan keamanan bahkan sampai saat ini kearifan- kearifan tradisional dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan tetap bertahan. Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya semua pihak merasa

optimis

bahwa sektor Kelautan dan Perikanan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Timur, mengingat sumberdaya kelautan dan perikanannya sangat berpotensi.

Meski

demikian kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga ketertinggalan serta kemiskinan sebagian nelayan dan pembudidaya ikan masih cukup tinggi. Guna mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta mengurangi pengangguran, maka dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah daerah senantiasa secara konsisten menyelaraskan berbagi program dan kegiatannya terutama terkait dengan alokasi belanja yang mendukung kegiatan perekonomian yang mampu memacu pertumbuhan (pro-growth), menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan projob). dan mengurangi kemiskinan (pro-poor). Ketiga strategi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengeksekusi kebijakan dalam rangka mempercepat prioritas pembangunan di bidang peningkatan investasi, ekspor, kesempatan kerja, revitalisasi pertanian, perkebunan, perikanan, serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan yang telah diimplementasikan untuk menindaklanjuti visi “Jawa Timur Lebih sejahtera, berakhlak, berkeadilan, mandiri dan berdaya saing”.

1

Pilihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memprioritaskan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan sangat beralasan mengingat kondisi sumberdaya alam di Jawa timur, khususnya daya dukung usaha kelautan dan perikanan masih potensial untuk dimanfaatkan. Upaya pengembangan usaha perikanan secara garis besar adalah usaha penangkapan ikan di laut dan di perairan umum, usaha budidaya perikanan di laut, air tawar dan payau serta produksi garam. Sedangkan pada pasca panen berupa pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Untuk menjaga ketersedian sumberdaya ikan dilakukan konservasi berupa rehabilitasi hutan mangrove serta terumbu karang dan restocking di perairan umum daratan dan laut. Namun, pada tahun 2017 terdapat beberapa perubahan kondisi baik itu disisi ekonomi global maupun kebijakan pemerintah, yang akhirnya menuntut adanya perubahan pada RENSTRA tahun 2014 – 2019 yang dijabarkan sebagai berikut : Pertama, terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan Jawa Timur sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah.

Terjadinya

perubahan metodologi penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 yang memakai S N A ( System National Account ) 2008, maka cakupan sektor/katagori semakin luas, terbagi menjadi 19 sektor lapangan usaha, dan dampak dari perubahan ini capaian angka petumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah. Kedua, dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 maka sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunaan

Nasional

beserta

peraturan

perundangan

turunannya

mengamanatkan bahwa pelaksanaan program-program pembangunan daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Sehingga perlu melakukan perubahan dan pengkajian kembali muatan dan substansi RPJMD Provinsi Jawa 2

Timur Tahun 2014-2019. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu juga dilakukan perubahan substansi RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, untuk dapat lebih diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ditahun berikutnya dengan melakukan pula harmonisasi terhadap program-program pembangunan Provinsi Jawa Timur dengan Program-Program Pembangunan Nasional dalam pencapaian Nawa Cita sebagai tujuan Jangka Menengah Nasional. Dengan penyelarasan tersebut diharapkan mampu menghasilkan sinergi program yang dapat berdampak luas terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan. Ketiga,berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang substansinya membahas mengenai perubahan kewenangan urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi dan dari Provinsi ke Pusat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan kewenangan ini pada prinsipnya diperlukan kesiapan secara keseluruhan baik pada aspek Kelembagaan, Regulasi, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana beserta perangkat pendukungnya sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki kesiapan sejak awal.juga dipandang perlu dalam pelaksanaan perubahan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 adalah dengan telah terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana regulasi tersebut akan membawa perubahan mendasar terhadap tata laksana pemerintahan di daerah seperti klasifikasi urusan pemerintahan yang terbagi atas pembagian urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum yang berdampak terhadap kewenangan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sehingga akan berdampak pula kepada keberadaan perangkat daerah yang ada, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan empat hal tersebut diatas, menjadi landasan pemikiran untuk dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor ...... Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan 3

Kepala

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

Provinsi

Jawa

Timur

Nomor

188.4/7827/116.01/KPTS/2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, dengan maksud untuk memudahkan dalam pengukuran capaian kinerja sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat dilakukan penilaian akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum dari penyusunan RENSTRA Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Timur adalah : 1

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);

2

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421); 6

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan 4

Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7

Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 8

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 9

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 5

14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 16 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014; 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur; 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Struktur dan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 20052025; 23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031; 6

24 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud

penyusunan

Rencana

Strategis

tahun

2014

–

2019

adalah

meningkatnya pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang kelautan dan perikanan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Strategis tahun 2014 – 2019 adalah : 1.

Tersusunnya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun.

2.

Teridentifikasinya program dan indikator kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun.

3.

Tersusunya acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4.

Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur

Tersusunnya

dokumen

perencanaan

yang

merupakan

dasar

dalam

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 terdiri dari 6 (enam) bab, sebagai berikut:

7

Bab I

Pendahuluan Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan Renstra terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II

Gambaran Pelayanan SKPD Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum SKPD selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD; Sumber Daya SKPD; Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Bab III

Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini menyajikan permasalahan pembangunan sesuai sektor dan isu strategis yang memperhatikan isu/kebijakan internasional, regional, nasional, daerah sekitar dan kebijakan Jawa Timur, yang

meliputi

Identifikasi Permasalahan Bedasarkan Tugas dan Fungsi; Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Penentuan Isu-isu Strategis. Bab IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan Bab ini berisi penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi serta Kebijakan.

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Pada bab ini disajikan program yang menjadi tanggungjawab SKPD, pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

8

Bab VI

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini menguraikan indikator kinerja SKPD yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi SKPD pada akhir periode Renstra.

Bab VII

Penutup Bab ini menguraikan tentang kaidah-kaidah pelaksanaan renstra.

9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD a. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. b. Fungsi Dalam

melaksanakan

tugas,

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan; c. pelaksanaan evaluasi dan elaporan di bidang kelautan dan perikanan; d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya c. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, maka susunan organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 tahun 2014 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan; 2. Sekretaris

10

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan

perlengkapan,

penyusunan

administrasi program

umum,

dan

kepegawaian,

keuangan,

hubungan

masyarakat (humas) dan protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sekretaris mempunyai fungsi : a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan perizinan; b. Pengelolaan dan administrasi kepegawaian; c. Pengelolaan dan administrasi keuangan; d. Pengelolaan dan administrasi perlengkapan; e. Pengelolaan aset dan barang milik negara; f. Pengelolaan urusan rumah tangga, kerjasama, humas dan protokol; g. Pelaksanaan

koordinasi

penyusunan

program,

anggaran

dan

perundang-undangan; h. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisial); i. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya (maintenance); j. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; k. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; l. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;dan m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; c. Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Perikanan Budidaya Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengembangan perikanan budidaya, dan mempunyai fungsi : 1. perumusan kebijakan pengembangan perikanan budidaya; 11

2. perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi usaha perikanan budidaya; 3. perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya; 4. perumusan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; 5. perumusan kebijakan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang perikanan budidaya; 6. perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan; 7. Pengoordinasian kebijakan pengembangan perikanan budidaya; 8. perumusan kebijakan pengembangan teknologi perikanan budidaya; 9. Pemberian rekomendasi teknis perizinan usaha budidaya laut dan budidaya di lintas kabupaten/kota; 10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan perikanan budidaya; dan 11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari : a.

Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya;

b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya c.

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya

4. Bidang Perikanan Tangkap Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengembangan perikanan tangkap, dan mempunyai fungsi : a. perumusan

kebijakan

pengembangan

pemanfatan

sumberdaya

perikanan tangkap; b. perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap; 12

c. perumusan kebijakan pengembangan teknologi perikanan tangkap; d. perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok nelayan; e. pemberian rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap; f. Penyiapan perumusan kebijakan kepelabuhanan perikanan; g. Pengoordinasian kebijakan pengembangan perikanan tangkap; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi Bidang Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut : a. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan b. Seksi Kepelabuhanan Perikanan c. Seksi Kenelayanan 5. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan Mempunyai

tugas

melaksanakan

merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengembangan, pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau pulau kecil serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan kebijakan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi; b. pemberian rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi c. perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil; d. perumusan kebijakan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan e. perumusan kebijakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; f. pengoordinasian kebijakan pengembangan dan pengelolaan kelautan, pesisir; g. pengoordinasian kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 13

h. pengoordinasian kebijakan pengembangan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan j.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Susunan organisasi Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan terdiri atas : a. Seksi Pengelolaan Ruang Laut; b. Seksi Konservasi, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengembangan pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan serta mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan; b. perumusan kebijakan pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan; c. perumusan kebijakan jaminan mutu dan keamanan produk hasil kelautan dan perikanan; d. perumusan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; e. perumusan

kebijakan

pengembangan

usaha

pengolahan

dan

pemasaran produk kelautan dan perikanan; f. Pelaksanaan verifikasi dan pemberian rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; g. Pengoordinasian kebijakan pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

14

Susunan organisasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas : a. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik; b. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk; c. Seksi Usaha dan Investasi; 7. Sedangkan untuk Unit Pelaksanan Teknis (UPT) berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : a. UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (UPT PMP2KP) Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pengujian, jaminan mutu dan pengembangan produk kelautan dan perikanan. UPT LPPMHP mempunyai fungsi : 1) Pelaksanaan pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan; 2) Pelaksanaan pengembangan produk kelautan dan perikanan; 3) Pelaksanaan Jaminan Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan; 4) Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga;dan 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi UPT LPPMHP terdiri atas : -

Kepala UPT

-

Sub Bagian Tata Usaha

-

Seksi Pengujian Mutu

-

Seksi Pengembangan Produk

15

b. UPT Pelatihan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PTPSKP) Probolinggo Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang bimbingan dan pelatihan teknis Perikanan Tangkap, Pengelolaan Kelautan,

Pesisir,

Pulau-pulau

Kecil

dan

Pengawasan,

serta

mempunyai fungi antara lain : a) Penyusunan kurikulum dan silabi bimbingan dan pelatihan teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; b) Pelaksanaan bimbingan teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; c) Pelaksanaan pelatihan teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; d) Penyebarluasan informasi teknologi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; e) Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga; f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi UPT Pelatihan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri atas: - Kepala UPT - Sub Bagian Tata Usaha - Seksi Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap; - Seksi Pelatihan Teknis Pengelolaan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan c. UPT Pengembangan Budidaya Air Payau (UPT PBAP) Bangil Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan teknologi, kaji terap, diseminasi, pembinaan teknis, produksi, pelayanan usaha dan jasa budidaya air payau. UPT PBAP Bangil mempunyai fungsi : a) Pelaksanaan pengembangan teknologi budidaya air payau;

16

b) Pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi budidaya air payau; c) Pelaksanaan pembinaan teknis kepada kelompok pembudidaya air payau; d) Pelaksanaan produksi budidaya air payau; e) Pelaksanaan pelayanan pengujian penyakit ikan dan lingkungan secara laboratoris; f) Penyediaan calon induk dan benih ikan air payau; g) Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga; h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi teknis budidaya air payau; i) Pelaksanaan verifikasi dokumen perijinan bidang perikanan budidaya;dan j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; Susunan organisasi UPT PBAP Bangil adalah sebagai berikut : -

Kepala UPT

-

Sub Bagian Tata Usaha

-

Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi;

-

Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa

d. UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar (UPT PBAT) Umbulan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan teknologi, kaji terap, diseminasi, pembinaan teknis, produksi, pelayanan usaha dan jasa budidaya air tawar. UPT PBAT Umbulan mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Pelaksanaan pengembangan teknologi budidaya air tawar b) Pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi budidaya air tawar; c) Pelaksanaan pembinaan teknis kepada kelompok pembudidaya air tawar; d) Pelaksanaan produksi budidaya air tawar dan ikan hias air tawar; 17

e) Penyediaan calon induk ikan air tawar, benih ikan air tawar dan ikan hias ; f) Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga; g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi teknis budidaya air tawar h) Pelaksanaan verifikasi dokumen perijinan bidang perikanan budidaya;dan i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi UPT PBAT Umbulan adalah sebagai berikut : -

Kepala UPT

-

Sub Bagian Tata Usaha

-

Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi;

-

Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa

e. UPT Pengembangan Budidaya Laut (UPT PBL) Situbondo Mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan teknologi, kaji terap, diseminasi, pembinaan teknis, produksi, pelayanan usaha dan jasa budidaya laut. UPT PBL Situbondo mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Pelaksanaan pengembangan teknologi budidaya air tawar b) Pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi budidaya air tawar; c) Pelaksanaan pembinaan teknis kepada kelompok pembudidaya air tawar; d) Pelaksanaan produksi budidaya air tawar dan ikan hias air tawar; e) Penyediaan calon induk ikan air tawar, benih ikan air tawar dan ikan hias ; f) Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga; g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi teknis budidaya air tawar h) Pelaksanaan verifikasi dokumen perijinan bidang perikanan budidaya;dan 18

i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi UPT PBL Situbondo adalah sebagai berikut : -

Kepala UPT;

-

Sub Bagian Tata Usaha;

-

Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi;

-

Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa

f. UPT Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (PTPBP2KP) Kepanjen Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang bimbingan dan pelatihan teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan, serta mempunyai fungi antara lain : a) Penyusunan kurikulum dan silabi bimbingan dan pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan; b) Pelaksanaan

bimbingan

Teknis

Perikanan

Budidaya

dan

Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan; c) Pelaksanaan pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan; d) Penyebarluasan

informasi

Teknis

Perikanan

Budidaya

dan

Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan; e) Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga; f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi UPT Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (PTPBP2KP) Kepanjen terdiri atas: - Kepala UPT - Sub Bagian Tata Usaha

19

- Seksi Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya;Seksi Pelatihan Teknis Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan g. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. UPT ini mempunyai fungsi : a) Pelayanan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan kapal dan kesyabandaran pelabuhan perikanan; b) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan c) Pelaksanaan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; d) Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan

dan

keselamatan

kerja

(K5)

kawasan

pelabuhan

perikanan; e) Pelaksanaan verifikasi dokumen perijinan bidang kelautan dan perikanan f) Melaksanakan pembinaan mutu dan keamanan hasil tangkapan; g) Pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;dan h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri atas : -

Kepala UPT

-

Sub Bagian Tata Usaha

-

Seksi Operasional Pelabuhan

-

Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

20

2.2 Sumber Daya SKPD a.

Anggaran Dukungan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari APBD mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2009 – 2014, yaitu pada tahun 2009 total anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 190.793.823.333,- dan meningkat sampai pada tahun 2014 sebesar Rp. 232.113.192.000,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja gaji dan pegawai serta belanja daerah.

b.

Ketenagaan Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai salah satu perangkat kerja Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang berdasarkan masing – masing komposisi tergambarkan sebagai berikut : 1. Jabatan Dari komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang keseluruhan berjumlah 477 orang, terdiri dari : a) 41 orang pejabat struktural b) 7 orang fungsional c) 429 orang staf

21

2. Pangkat dan Golongan Pangkat dan Golongan PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : Pangkat

Golongan

Jumlah

Pembina

IV

37

Penata

III

235

Pengatur

II

168

Juru

I

37

Jumlah

477 orang

3. Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : Tingkat

Jumlah

Pendidikan S3

1

S2

56

S1

174

D3

11

D2

-

D1

-

SLTA

196

SMP

19

SD

20

Jumlah

477orang

22

c.

Sarana dan Prasarana Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

No

Kode Bidang

1

Pembidangan Barang

2

Luas (M2)

3

Juml ah

4

5

Satuan 6

1

01

Golongan Tanah

1.594.623,00

53

Bidang

2

0101

Tanah

1.594.623,00

53

Bidang

3

02

4

0202

Alat-alat Besar

0,00

280

Buah / Set

5

0203

Alat-alat Angkutan

0,00

193

Buah

6

0204

Alat Bengkel dan Alat Ukur

0,00

256

Buah

7

0205

Alat Pertanian

0,00

1.651

Buah / Set

8

0206

Alat Kantor dan Rumah

0,00

6.828

Buah

0,00

634

Buah

Golongan Peralatan dan Mesin

0,00

12.13 7

Buah / Set

Tangga 9

0207

Alat Studio dan Alat Komunikasi

10

0208

Alat-alat Kedokteran

0,00

4

Buah

11

0206

Alat Laboratorium

0,00

2.290

Buah

12

0207

Alat-alat Persenjataan /

0,00

1

Buah

33.360,00

379

Buah

Keamanan 13

03

Golongan Gedung dan Bangunan

14

0311

Bangunan Gedung

33.358,00

377

Buah

15

0312

Monumen

2,00

2

Buah

16

04

Golongan Jalan, Irigasi dan

13.523,00

226

Buah

Jaringan 23

No

Kode Bidang

1

Pembidangan Barang

2

Luas (M2)

3

Juml ah

4

Satuan

5

6

17

0413

Jalan dan Jembatan

0,00

18

Buah

18

0414

Bangunan Air Irigasi

13.412,00

186

Buah

19

0415

Instalasi

7,00

10

Buah

20

0416

Jaringan

104,00

12

Buah

21

05

Golongan Asset Tetap

0,00

1.641

Buah/Set/

Lainnya

Ekor

22

0517

Buku dan Perpustakaan

0,00

1.119

Buah / Set

23

0518

Barang Becorak

0,00

39

Buah

0,00

483

Ekor /

Kebudayaan 24

0519

Hewan Ternak Serta Tanaman

25

06

Golongan Konstruksi

Buah 0,00

0

Buah

Dalam Pengerjaan

Dalam rangka mendukung pengembangan peran dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur maka peningkatan sarana dan prasarana menjadi sebuah kebutuhan yang cukup besar. Aspek-aspek peningkatan sarana dan prasarana adalah menyangkut modernisasi sarana dan prasarana yang ada, serta pembangunan sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Pengembangan produksi kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Timur dikelola berdasarkan jenis usaha yang terdiri dari usaha penangkapan ikan di laut dan perairan umum, usaha budidaya ikan di laut, air tawar dan payau serta usaha garam rakyat. Adapun potensi kelautan dan perikanan yang menunjang pengembangan usaha tersebut adalah sebagai berikut :

24

1. Potensi Kelautan dan Perikanan Tabel Potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur URAIAN Jumlah Pulau Panjang Pantai Perikanan Tangkap − Laut Utara Jawa − Laut Selatan Jawa + ZEEI Perairan Umum − Sungai − Rawa − Waduk − Danau Perikanan Budidaya − Tambak − Kolam − Karamba − Mina Padi − Sawah Tambak − Budidaya laut

POTENSI 446 buah 1.900 km 65.537 km² 142.560 km2

6.012 2.389 7.397 681 64.837,8 8.645,2 68 1.064 35.558 324.854

km ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Potensi Sumberdaya perikanan tangkap khususnya di wilayah perairan utara Provinsi Jawa Timur saat ini sudah dikategorikan dalam kondisi padat tangkap, sehingga pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap diarahkan pada wilayah perairan selatan Provinsi Jawa Timur termasuk ZEEI yang masih belum dikelola secara optimal. Sedangkan sumberdaya perikanan budidaya diarahkan untuk pengembangan diversifikasi usaha budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di laut termasuk di dalamnya budidaya rumput laut, maupun budidaya ikan di air payau khususnya budidaya udang yang selalu menjadi primadona dan merupakan andalan atau unggulan produk ekspor perikanan Provinsi

Jawa Timur. Disamping itu

pengembangan usaha garam rakyat akan menjadi salah satu prioritas sejalan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. 25

2. Kelautan, Pesisir dan Pengawasan Perairan laut Provinsi Jawa Timur yang luas beserta kekayaan alamnya memiliki berbagai fungsi penting sebagai penyangga kehidupan dan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Jawa Timur guna mewujudkan kesejahteraan hidupnya, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Sumberdaya laut wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di Provinsi Jawa Timur menyimpan potensi untuk tumpuan masa depan. Baik sumberdaya alam hayati termasuk ikan, rumput laut, mutiara, terumbu karang, mangrove, padang lamun dan biota laut lainnya serta sumberdaya non hayati seperti minyak bumi, mineral, pasir laut, maupun energi laut lainnya serta jasa lingkungan dan kelautan dapat dimanfaatkan untuk industri berbasis kelautan seperti perikanan, pelayaran, wisata bahari, budidaya laut, indutri mineral dan bioteknologi. Adapun Potensi sumberdaya kelautan, pesisir dan pengawasan adalah sebagai berikut : a. Mangrove Hutan mangrove di Provinsi Jawa Timur seluas 85.000 ha atau 6,24% dari luas hutannya. Habitat mangrove dimanfaatkan sebagai kawasan perikanan utamanya budidaya tambak. Mangrove yang tumbuh di kawasan pesisir sangat rentan terhadap gangguan atau kerusakan. Hingga saat ini hutan mangrove yang mengalami kerusakan sebanyak 13.000 ha akibat tekanan kepentingan di wilayah pesisir yang menimbulkan penebangan/pengrusakan sehingga perlu dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi Hutan Mangrove di Jawa Timur telah dilaksanakan di kabupaten/kota dengan luas areal rehabilitasi mencapai 400,00 ha.

26

b.

Terumbu karang Ekosistem terumbu karang yang terdiri dari karang penghalang dan karang tepi. Penyebarannya meliputi Perairan Situbondo, Banyuwangi, dan bebeberapa lokasi di pantai utara Jawa Timur. Terumbu karang adalah ekosistem yang produktif karena merupakan fishing ground ikan karang, yang potensinya diperkirakan sebesar 80.082 ton/tahun. Akibat cara penangkapan ikan yang destruktif, terumbu karang di Provinsi Jawa Timur banyak yang mengalami kerusakan. Untuk itu pemerintah provinsi telah mulai melakukan rehabilitasi sejak Tahun 1990 dengan menanam keranjang-keranjang beton sebagai tempat tumbuh atau perlindungan terumbu karang.

c.

Pulau-pulau Kecil dan Wisata bahari Provinsi Jawa Timur diketahui memiliki kurang lebih 446 pulau-pulau kecil, berada di Pacitan (31), Tulungagung (19), Blitar (28), Malang (100), Situbondo (5), Sumenep (121), Gresik (13), Sampang (1), Trenggalek (57), Sidoarjo (4), Banyuwangi (15), Jember (50), Probolinggo (1), Bangkalan (1) dan Sebanyak 3 pulau

berada pada daerah perbatasan dengan

Australia yaitu pulau Nusa barong (kab Jember), Pulau Paneken dan Pulau Sekel (Kab Trenggalek). Dari 446 pulau tersebut yang berpenghuni sebanyak 20% pulau dan sisanya tidak berpenghuni. Besarnya jumlah pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni mengindikasikan tersedianya potensi wisata taman laut yang masih perawan akan tetapi potensi ini belum digali dan dipromosikan secara optimal. Contohnya wisata bahari di Pulau Bawean, Kepulauan Sumenep (Pulau Sepanjang), Pulau Sempu, Pulau Nusa Barong, dll. Selain potensi wisata taman laut kepulauan, wilayah pesisir dan pulaupulau kecil di mempunyai kekayaan dan keragaman yang tinggi dalam bentuk ekosistem, jenis biota, struktur adat dan budayanya. Jumlah lokasi wisata bahari di Provinsi Jawa Timur yang sudah dikembangkan 27

adalah sebanyak 52 lokasi dan menunjukkan perkembangan yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan sektor lain. d. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan pesisir di Provinsi Jawa Timur rawan terjadi konflik nelayan serta tindak pidana perikanan, seperti penggunaan alat tangkap terlarang (trawl), pelanggaran jalur penangkapan ikan, penggunaan bahan peledak, potas, pengambilan terumbu karang dan penebangan mangrove dll. Untuk meminimalkan permasalahan tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur telah membangun Pos Kemanan Kelautan dan Perikanan Terpadu

(POSKAMLADU) yang

tersebar di 13 Kabupaten / Kota di wilayah rawan konflik, dengan didukung personil dari Polair Polda Jatim dan TNI AL. Dasar hukum operasional Poskamladu tersebut adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur : No. 188/136/KPTS/013/2003 yang telah direvisi dengan Surat Keputusan Gubernur jawa Timur No. 188/339/KPTS/013/2010 tentang Tim Pembina dan Pengawas terhadap Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur saat ini memiliki 8 (delapan) PPNS yang didukung oleh pengawas Perikanan. Dengan melihat luasan wilayah perairan Provinsi Jawa Timur maka jumlah PPNS dan Pengawas Perikanan perlu ditingkatkan secara kuantitas melalui pelatihan-pelatihan, terutama pelatihan untuk menjadi PPNS. Disamping itu di Provinsi Jawa Timur sudah terbentuk 215 kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif yang tersebar di Kabupaten /Kota.

Pokmaswas

merupakan

pelaksana

pengawasan

dan

pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, agama, adat, LSM dan

masyarakat

maritim

lainnya.

Pokmaswas

ini

merupakan

28

perwujudan dari Sistem Pengawasan yang Berbasis Masyarakat (SISWASMAS). Dari potensi kelautan dan perikanan yang terdapat di Jawa Timur, telah dilaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2009 – 2014) sehingga dicapai kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut : 1.

Kontribusi Kelautan dan Perikanan pada Pertumbuhan Ekonomi Menurut data BPS Jawa Timur, kinerja perekonomian Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Hal ini terbukti dalam 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Jawa Timur terus meningkat yaitu pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan 5,01 % ; tahun 2010 sebesar 6,89 % ; tahun 2011 sebesar 7,22 % ; tahun 2012 sebesar 7,27 % dan pada tahun 2013 sebesar 6,55 %. Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi sub sektor Pertanian berdasarkan PDRB (ADHB) sektor perikanan tahun 2009 sebesar 4,45 % atau sama dengan Rp 11,8 T dan setara terhadap PDRB Jawa Timur memberi kontribusi sebesar 1,91 %. Target pertumbuhan tahun 2014 optimis mencapai 4,32 % dengan asumsi apabila mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2.

Produksi Kelautan dan Perikanan Produksi Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang berasal dari kegiatan penangkapan dan budidaya secara keseluruhan pada tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :

29

No.

Uraian

Satuan

2009

2010

2011

2012

2013*

Total

Ton

914.088,40

1.113.393,50

1.218.897,80

1.310.976,60

1.365.416,3

Penangkapan :

Ton

407.575,90

352.776,20

375.823,80

381.802,70

386.107,0

-

Laut

Ton

395.511,00

338.915,20

362.621,60

367.921,10

372.266,4

-

Perairan Umum

Ton

12.064,90

13.861,00

13.202,20

13.881,60

13.840,6

2.

Budidaya :

Ton

506.512,50

760.617,30

843.074,00

929.173,90

979.309,3

-

Laut

Ton

339.487,50

516.586,30

549.310,80

563.087,40

120.920,4

-

Tambak

Ton

73.124,70

118.651,30

132.401,70

170.433,80

173.632,6

-

Kolam

Ton

42.716,10

65.125,00

90.842,50

110.269,20

82.886,5

-

Sawah Tambak

Ton

48.721,60

57.377,80

60.058,80

66.101,70

1.378,0

-

Mina Padi

Ton

112,60

130,50

437,40

7.153,30

12.706,7

-

Karamba

Ton

135,20

189,10

676,50

428,00

7.957,8

-

Jaring Apung

Ton

2.214,80

2.557,30

9.346,30

11.700,50

579.827,3

297.678,13

334.823,92

703.326,42

454.351,60

695.072,0

1.

Ribu 3

Ikan Hias Ekor

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur *) Keterangan : Asem

3.

Konsumsi Ikan Nilai konsumsi ikan Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan pada tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut : No. 1.

Uraian

Satuan

Konsumsi ikan per kapita

Kg/Kapita/Th

2009 17,31

2010

2011

2012

2013 *

19,20

20,20

23,10

24,07

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jatim Ket : *) Asem

4.

Ekspor Hasil Perikanan Nilai dan volume ekspor hasil perikanan Provinsi Jawa Timur secara kesuluruhan pada tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :

No. U r a i a n I.

Volume

Satuan Ton

2009

2010

2011

226.284,85 258.394,67 272.172,21

2012

2013*

306.890,70 182.717,68

30

II.

Nilai

Ribu US 621.687,81 730.110,17 827.196,81 1.027.747,51 692.211,90 $

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prop. Jatim Ket : *) Asem 5.

Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan (NTP-Pi) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) a.

Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan (NTP-Pi) - Penghitungan NTP-PI selama ini (sampai dengan bulan Nopember 2013) masih menggunakan tahun dasar 2007, namun seiring dengan : (i) Perkembangan teknologi, (ii) perubahan iklim/cuaca, (iii) perubahan pendapatan petani dan perubahan akan permintaan komoditas serta (iv) perubahan sikap masyarakat atas komoditas yang dihasilkan, dapat mengubah pola produksi dan konsumsi petani. Oleh karena itu , penghitungan NTP-Pi dengan tahun dasar 2007 dirasa sudah tidak sesuai lagi, sehingga mulai bulan Desember 2013 digunakan tahun dasar 2012. - Berdasar penghitungan dengan tahun dasar 2012, NTP-PI bulan Desember 2013 turun 1,24. Dari 105,78 pada bulan Nopember (hasil estimasi setelah menggunakan tahun dasar 2012) menjadi 105,67 pada bulan Desember. Penurunan disebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar (0,63 %) lebih besar dari indeks harga yang diterima (0,53 %). - Capaian bulan Desember 2013 tidak bisa diperbandingkan dengan bulan

Januari

s/d

Oktober

2013

karena

penghitungannya

menggunakan tahun dasar yang berbeda. - BPS Prov Jatim berencana akan melakukan estimasi penghitungan terhadap capaian NTP-PI bulan Januari s/d Oktober dengan menggunakan tahun dasar 2012.

31

- Perkembangan NTP-Pi Jawa Timur Tahun 2013 dengan menggunakan perhitungan tahun dasar 2007 dan tahun dasar 2012 sebagai berikut : No

Periode

Tahun Dasar 2007 NTP-Pi Perkemb 100,05 99,73 -0,32 99,56 -0,17 99,38 -0,18 100,10 0,72 100,60 0,50 100,64 0,04 100,50 -0,14 99,65 -0,85 98,72 -0,93 98,79 0,07 99,79

1 Januari 2 Pebruari 3 Maret 4 April 5 Mei 6 Juni 7 Juli 8 Agustus 9 September 10 Oktober 11 Nopember 12 Desember Rata-2 s/d bln Nop 2013 Rata-2 Tahun 2012

b.

Tahun dasar 2012 NTP-Pi Perkemb 105,78 105,67 -1,24

99,53

Nilai Tukar Nelayan (NTN) a) NTN Jawa Timur pada bulan Desember 2013 naik sebesar 0,8 persen, dari 101,68 pada bulan Nopember menjadi 102,5 pada bulan Desember. Kenaikan disebabkan indeks harga yang diterima mengalami peningkatan (1,34 %) lebih besar dari indeks harga yang dibayar (0,54). Sama halnya dengan NTP-Pi, penghitungan NTN bulan Desember sudah menggunakan tahun dasar 2012. b) Sebagai bahan informasi, perkembangan NTN Jawa Timur Tahun 2013 dengan menggunakan perhitungan tahun dasar 2007 dan tahun dasar 2012 : No 1 2

Periode Januari Pebruari

Tahun Dasar 2007 NTN Perkemb 156,38 155,91 -0,30

Tahun dasar 2012 NTN Perkemb 32

No

Periode

3 Maret 4 April 5 Mei 6 Juni 7 Juli 8 Agustus 9 September 10 Oktober 11 Nopember 12 Desember Rata-2 s/d bln Nop 2013 Rata-2 Tahun 2012

Tahun Dasar 2007 NTN Perkemb 156,15 0,15 155,58 -0,37 157,01 0,92 158,07 0,68 158,85 0,49 158,79 -0,04 155,28 -2,21 153,65 -1,05 154,02 0,24 156,34

Tahun dasar 2012 NTN Perkemb 101,68 102,50 0,80

151,15

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dari uraian pada bab – bab sebelumnya maka dapat dilakukan identifikasi terhadap potensi tantangan dan peluang dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Timur guna menghasilkan strategi, dengan uraian sebagai berikut : a.

Tantangan meliputi : 1.

Terjadinya penurunan stok Sumberdaya Ikan, khususnya di WPP 723 (Laut Jawa);

2.

Peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan yang belum merata.

3.

Keterbatasan bahan baku perikanan untuk bahan baku industri

4.

Tuntutan Penyediaan produk berdaya saing dan berkelanjutan

b. Peluang meliputi : 1.

Dukungan Pemerintah pada sub sektor kelautan dan perikanan semaikn besar;

2.

Teknologi dan inovasi keluatan dan perikanan yang semakin berkembang;

3.

Tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil kelautan dan perikanan semakin tinggi;

33

4.

Makin bertambahnya pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

34

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pelaksanaan pembangunan perikanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2009 – 2014 dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi . Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Timur antara lain yaitu : 1. Penurunan Sumber Daya Ikan (sesuai dengan Peta Tingkat Eksploitasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI), terutama di WPP 712 (pantai utara); 2. Masih tingginya harga pakan pabrikan untuk usaha budidaya perikanan; 3. Terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih bermutu; 4. Belum optimalnya usaha budidaya laut ; 5. Masih maraknya alih fungsi lahan budidaya perikanan; 6. Masih rendahnya volume bahan baku ikan untuk industri perikanan; 7. Belum optimalnya produksi dan produktivitas garam rakyat; 8. Kurangnya kapasitas kelembagaan usaha kelautan dan perikanan; 9. Masih maraknya kegiatan Illegal Unreported dan Unregulated Fishing;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih a. Visi Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Provinsi Jawa Timur 2014 - 2019, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk

35

mengatasinya selama lima tahun mendatang. Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014 - 2019 adalah: “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” dengan penjelasan sebagai berikut: Jawa Timur Lebih Sejahtera Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur. Jawa Timur Lebih Berkeadilan Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang-seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya, dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar

rakyat

yang

menikmati

pembangunan

haruslah

mereka

yang

menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan. Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarjinalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya 36

mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Jawa Timur Lebih Mandiri Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatannya sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial bukan dalam makna membangun isolasi sosial, tetapi mengembangkan kemampuan “Berdikari” ( B e r diri di a t a s K a ki S e n diri ), dan secara pro-aktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawa Timur Lebih Berdaya Saing Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Jawa Timur, bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif (comparative advantage), tetapi terutama keunggulan kompetitif (competitive advantage), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi A S E A N Economic Community pada 2015. Di samping itu, Jawa Timur Lebih Berdaya Saing juga berkait dengan upaya meningkatkan daya saing dan kemandirian budaya lokal menghadapi ASEAN Socio - Cultural Community pada 2015,agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio-kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncakpuncak kebudayaan daerah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (local wisdom) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya

dapat

memperkuat

pembangunan

karakter

bangsa

secara 37

keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat ( indigenous or local knowledge ), atau kecerdasan lokal ( local genius ), yang menjadi dasar identitas budaya ( cultural identity ). Jawa Timur Lebih Berakhlak Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Visi terwujudnya “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”, berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jawa Timur juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan, serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jawa Timur untuk Indonesia. b. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014 - 2019 tersebut, maka misi pembangunan Jawa Timur 2014 - 2019 adalah : “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik“. Label “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” yang membingkai lima misi untuk mewujudkan visi Jawa Timur 2014-2019 tersebut, menunjukkan sikap keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejalan dengan visi, misi, dan program Gubernur-Wakil Gubernur terpilih (2014-2019) kepada elemen masyarakat yang lemah, sekaligus menegaskan bahwa upaya mewujudkan “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” tersebut, bersifat inklusif dan berkeadilan, 38

termasuk bagi wong cilik , atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara sosial ekonomi. c. Strategi, Kebijakan Umum, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Guna mewujudkan visi, dan menjalankan misi pembangunan daerah Jawa Timur 2014 - 2019 tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) strategi; 3 (tiga) kebijakan umum; 5 (lima) misi dan prioritas program pembangunan sebagai berikut : A. 3 (tiga) Strategi yaitu : 1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development). 2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor growth), yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment. 3. Pengarusutamaan gender (pro-gender). B. 4 (empat) Kebijakan Umum adalah : 1. Kebijakan Umum; 2. Kebijakan Kewilayahan; 3. Pengembangan Wilayah Jawa Timur yang Berorientasi pada Pertumbuhan Inklusif; 4. Penetapan Cluster Kewilayahan; C. 5 (lima) Misi adalah : 1.

Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;

2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi; 3.

Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang;

4.

Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik

5.

Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

39

D. Prioritas Program Pembangunan Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada: 1. Memperluas

skala

pelatihan

ketrampilan

tenaga

kerja

melalui

pengembangan balai latihan kerja berstandar internasional; 2. Memperluas akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja melalui job fair, magang, antar kerja antar daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN); 3. Meningkatkan pelatihan ketrampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, agar dapat melakukan usaha produktif; 4. Meningkatkan

dan

mengembangkan

secara

bertahap

Wajib

Belajar

Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; 5. Meningkatkan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui progam Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta yang lebih dikenal dengan BOSDA Madin; 6. Meningkatkan rasio jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibanding Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan perbandingan 70%:30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah. Pengembangan bidang keahlian SMK disesuaikan kebutuhan lapangan kerja, didukung kerjasama dengan dunia usaha dan industri; 7. Meningkatkan kemampuan vokasional dan profesional para lulusan SMK menjadi tenaga terampil yang siap memasuki pasar kerja di sektor industri melalui Bantuan Sarana Prasarana SMK; 8. Menghilangkan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan dan sekolah khusus; 9. Meningkatkan dan mengembangkan

penyediaan tambahan fasilitas dan

program antara (bridging program) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi;

40

10. Meningkatkan perluasan pelayanan kesehatan pondok bersalin desa (polindes) menjadi pondok kesehatan desa (ponkesdes) untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa; 11. Mengembangkan Jaminan Kesehatan Semesta bagi seluruh penduduk Jawa Timur; 12. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" disetiap desa/kelurahan yang mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB); 13. Melanjutkan upaya meminimalkan hambatan keuangan bagi penduduk miskin dan rentan dalam mengakses memanfaatkan pelayanan kesehatan; 14. Melanjutkan dan memperkuat revitalisasi program keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga; 15. Melanjutkan,

meningkatkan,

dan

menyempurnakan

program

penanggulangan kemiskinan yang ditujukan untuk memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin; 16. Melanjutkan, penanggulangan pemberdayaan

meningkatkan, kemiskinan masyarakat

dan dalam

untuk

menyempurnakan bentuk

bantuan

meningkatkan

program sosial

dan

kemampuan

dan

pendapatan penduduk miskin; 17. Meningkatkan perluasan akses penduduk miskin terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah; 18. Meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin; 19. Pengurangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di perdesaan melalui Renovasi RTLH sebanyak 10.000 unit per tahun; 20. Melanjutkan dan menyempurnakan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program; 41

21. Mengembangkan dan melindungi keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah; 22. Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan

proses

yang

mempengaruhi

kehidupannya

dalam

menanggulangi kemiskinan mereka sendiri melalui konsep dan metode belajar sosial; 23. Pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu; 24. Peningkatan pemerataan dan akses PAUD, khususnya di daerah tertinggal; 25. Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata; 26. Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas; 27. Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajamen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi; 28. Peningkatan kuantitas sarana dan prasana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu; 29. Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan; 30. Peningkatan perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, minuman keras, dan penyebaran HIV/AIDS; 31. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga; 32. TNI Manunggal Ketahanan Pangan untuk swasembada kedelai, swasembada berkelanjutan padi, jagung, gula dan daging sapi; 33. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan

42

Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada: 1. Mendorong pengembangan dan pemberdayaan agroindustri berbasis industri kerakyatan yang memanfaatkan hasil pertanian setempat; 2. Meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka peningkatan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai, gula, daging, telur, susu dan ikan untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri); 3. Mengoptimalkan dan memberdayakan kelembagaan petani/nelayan untuk meningkatkan akses petani/nelayan thd faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan; 4. Meningkatkan nilai tambah (value Added) sektor pertanian melalui perluasan penciptaan kawasan agropolitan dan agroindustri yg memiliki keterkaitan kebelakan ( Backward linkage ) dan kedepan ( forward linkage ) pada sebaran lokasi potensial yang merata; 5. Meningkatkan daya saing produk pertanian, dengan tetap melakukan perlindungan produk lokal, melalui peningkatan kualitas menuju standar mutu yang dipersyaratkan pada berbagai kawasan perdagangan; 6. Pengembangan

kawasan

agroindustri

dan

kawasan

agropolitan

dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah, menekan cost dan mendekatkan industri pengolah dengan kawasan industri serta konsepnya dibangun dalam bentuk kawasan agropolitan; 7. Pengembangan karang kitri, dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan pangan Rumah Tangga petani di pedesaan dan perkotaan dengan target 75 desa setiap tahun; 8. Pengembangan sarana prasarana dan kapasitas nelayan, serta usaha ekonomi produktif masyarakat kawasan pesisir, dan kepulauan; 9. Perluasan areal hutan rakyat, dan pemanfaatan lahan bawah tegakan, sekitar hutan, serta pengembangan usaha non-kayu di kawasan hutan;

43

10. Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan Koperasi Wanita; 11. Mengoptimalkan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan; 12. Penguatan

manajemen

kelembagaan

ekonomi

perempuan

untuk

meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan; 13. Fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan; 14. Mendorong dan fasilitasi upaya penghapusan kesenjangan gender yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan pemiskinan perempuan lebih parah daripada laki-laki, serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan sama dengan laki-laki; 15. Memperluas jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah sebagai stimulan, lembaga keuangan bank dan non bank, dengan mengutamakan pendapingan kepada UMK untuk kelancaran pembiayaan usaha; 16. Mendorong BI maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan iddle money; 17. Memperluas cakupan target group, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran; 18. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional; 19. Meningkatkan dan memperluas pengembangan LKM pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi dan UMKM; 20. Mengembangkan perluasan jaringan Bank UMKM di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UMKM;

44

21. Mendorong tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor UMKM melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha serta akses permodalan; 22. Mengoptimalkan peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan serta peningkatan ussaha koperasi; 23. Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi termasuk Kopwan dan Koppontren; 24. Meningkatkan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin

melalui

pembinaan

sentra-sentra

produksi/klaster

disertai

dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai; 25. Perkuatan ekonomi perempuan melalui pemberdayaan Koperasi Wanita (Kopwan) berbasis fungsional dimaksudkan untuk meningkatkan aktivitas perempuan dalam usaha ekonomi dengan target 1500 kopwan setiap tahun, serta pemberdayaan ekonomi mikro lainnya (Koppontren, Kopkar dan LMDH) dengan target 500 setiap tahun; 26. Meningkatkan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang; 27. Mengoptimalkan akses dan penetrasi pasar ekspor konvensional dan perluasan pasar ekspor non konvensional; 28. Memperluas dan meningkatkan substansi pameran dagang produk UMKM di Pasar domestik maupun internasional; 29. Fasilitasi pengembangan IKM non agro yang memiliki daya penyebaran, dan daya kepekaan tinggi atau yang mamiliki backward dan forward linkage yang tinggi; 30. Fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar dan mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil; 31. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan obyek wisata alam dan buatan; 32. Memperluas cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional; 45

33. Fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata; 34. Memperkuat kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing 35. Memperluas penyelenggaraan festival budaya lokal di event nasional dan internasional; 36. Mengembangkan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata melalui kemitraan usaha dnegan swasta; 37. Fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar; 38. Meningkatkan pengembangan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal; 39. Meningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi, sehingga tercipta kesempatan kerja baru; 40. Meningkatkan investasi dalam negeri (PMDN) dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA; 41. Meningkatkan

kapasitas

pelayanan

perizinan

melalui

peningkatan

infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan serta kapasitas SDM pelayanan; 42. Memperluas dan meningkatkan cakupan substansi pameran investasi berskala domestik nasional dan internasional; 43. Mendorong pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan; 44. Mengembangkan

transportasi

untuk

mendukung

sentra

produksi

agropolitan, dan sumber daya alam lainnya dalam kawasan strategis ekonomi, serta kawasan andalan untuk mendukung sentra produksi pada 38 simpul kabupaten/Kota; 46

45. Mengembangkan pembangunan dermaga/transportasi antar pulau untuk mendukung penanganan kawasan tertinggal, terutama diwilayah kepulauan Madura dan pulau-pulau lainnya; 46. Memfasiltasi

pengembangan

jalur

komuter

perkeretaapian

dan

pengembangan rel perkeretaapian ganda (double track); 47. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi jalan; 48. Memfasilitasi dan mengembangkan sistem angkutan massal cepat di wilayah regional dan perkotaan berbasis jalan atau rel; 49. Memfasilitasi dan mengembangkan terminal tipe A, B dan C, serta optimalisasi terminal kargo dan peti kemas; 50. Memfasilitasi

dan

meningkatkan

pembangunan

dan

pengembangan

pelabuhan umum; 51. Memfasilitasi pengembangan pelabuhan khusus; 52. Memfasilitasi dan meningkatkan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Juanda dan Abdurahman Saleh Malang; 53. Memfasilitasi dan meningkatkan pembangunan dan pengembangan bandar udara pengumpan untuk penerbangan antar-kota (city link); 54. Meningkatkan panjang Jalan Provinsi dan menambah Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap; 55. Fasilitasi peningkatan dan pertambahan panjang jalan nasional, baik Tol, Non Tol maupun Fly-over serta jalan Kabupaten/Kota maupun antar wilayah, Fasilitasi pembangunan jalan tembus Lawang-Batu dan Jalan akses menuju Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo; 56. Memfasilitasi dan Meningkatkan Percepatan Pembangunan Jalan Lintas Selatan; 57. Memfasilitasi pengembangan Bandara Internasional Sipil/Komersiil melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dengan Optimalisasi Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah; 58. Menyusun

Rencana

Induk

Provinsi

(RIP)

terkait

pengembangan

Transportasi Darat, Laut dan Udara dalam konteks integrasi pelayanan antar moda untuk meningkatkan perencanaan dan penanganan transportasi antar 47

kota

guna

antisipasi

permasalahan

kompleks

dan

sistemik

akibat

bertambahnya populasi penduduk, perpindahan serta pergerakan barang dan jasa; 59. Memfasilitasi pengembangan Kawasan Pelabuhan Bebas Dan Perdagangan Bebas di Jawa Timur untuk menarik investasi melalui pelabuhan; 60. Meningkatkan harmonisasi Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara dan

Daerah

dalam

mengembangkan

Kawasan

Suramadu

bersama

Pemerintah Kabupaten se-Madura, Pemerintah Kota Surabaya dan BPWS serta optimalisasi Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada area reklamasi Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo yang diproyeksikan sebagai kawasan pergudangan; 61. Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi waduk, dam dan embung berteknologi geomembran; 62. Meningkatkan volume pekerjaan rehabilitasi infrastruktur sumberdaya air untuk mengoptimalkan fungsi daerah tangkapan air (catcment area) dan sumber air; 63. Mempertahankan volume sumber air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun; 64. Meningkatkan percepatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang menunjang pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan; 65. Meningkatkan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT); 66. Meningkatkan pembangunan embung berteknologi geo-membran di lokasi rawan kekeringan, jauh dari sumber air dan kondisi tanah porus, sebagai solusi jangka pendek mengantisipasi bencana kekeringan; 67. Mendorong peningkatan aksesibilitas pelayanan air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah; 68. Meningkatkan pendayagunaan sumber

daya

air

untuk

pemenuhan

kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi

48

yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal irigasi berfungsi yang rusak dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan; 69. Peningkatan akses masyarakat di daerah perdesaan dan rawan air terhadap pelayanan air minum dan air limbah melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) secara komunal; 70. Penurunan angka backlog perumahan melalui pembangunan Rumah Susun Sewa dan Rumah Sederhana Tapak (RST) serta pembangunan Prasaran Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman; 71. Meningkatkan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan; 72. Meningkatkan koordinasi kegiatan pertambangan/SD Mineral dan Migas; 73. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan air tanah; 74. Meningkatkan nilai tambah/manfaat potensi geologi lingkungan dan Early Warning System (EWS) bencana geologi. Misi 3: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada: 1. Meningkatkan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan, dengan memilih tanaman pohon bermasa tumbuh relatif pendek; 2. Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air untuk mewujudkan keberlanjutan

kapasitas

pasok

sumber

daya

air,

disamping

untuk

pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, juga untuk pemenuhan kebutuha air irigasi pertanian rakyat; 3. Memberdayakan

komunitas

masyarakat

yang

bertempat

tinggal

di

sepanjang daerah aliran sungai untuk mengawasi pencemaran air sungai, dan memelihara lingkungan hidup; 4. Meningkatkan upaya konservasi pesisir dan laut, serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, dan menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan

49

peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut; 5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor yang berpotensi menghasilkan emisi GRK, terutama sektor energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan dan pengelolaan limbah; 6. Menetapkan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dalam mendorong pengembangan wilayah dan pemerataan; 7. Memfasilitasi

upaya

Penyusunan

Rencana

Rinci

Tata

Ruang

Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur; 8. Menyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang; 9. Memfasilitasi Upaya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Misi 4: Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada: 1. Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolak ukurnya; 2. Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); 3. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik; 4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat; 5. Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung sistem kearsipan yang komprehensif; 6. Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi

50

dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolak ukurnya; 7. Peningkatan efesiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik; 8. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan pelayanan standar minimal yang diketahui masyarakat, beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat; 9. Peningkatan akses informasi publik secara akurat dan up to date (eGovernmnet); 10. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD; 11. Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan; 12. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu; 13. Peningkatan ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan up to date; Misi 5: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada : 1. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; 2. Meningkatkan

kualitas

pelayanan

keagamaan

bagi

seluruh

lapisan

masyaraklat untuk memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agama, serta beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing; 3. Meningkatkan dan memperkuat kerukunan internal, dan antar umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap toleran dan saling menghormati; 4. Mendorong aktifitas pendidikan untuk menumbuhkan rasa kebanggaan kebangsaan, aklak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multi kultur;

51

5. Meningkatkan jalinan kerjasama lintas umat beragama, dan forum silaturahmi lintas pemuka agama, serta mendorong berkembangnya kerjasama internal dan/atau antar umat beragama di bidang sosial ekonomi; 6. Meningkatkan revitalisasi keamanan berbasisi komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan termasuk mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba; 7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban melalui mekanisme community Policing; 8. Mengembangakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum; 9. Mendorong pembentukan dan pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan; 10. Meningkatkan

keberdayaan

organisasi

kemasyarakatan/

LSM

dalam

mencegah, dan mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi, serta pelanggaran HAM lainnya, sebagai bagian penguatan Civil Society; 11. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; 12. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agama, serta beribadat sesuai agama dan kepercayaan masing-masing; 13. Peningkatan dan memperkuat kerukunan internal, dan antar-umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap toleran dan saling menghormati; 14. Peningkatan stimulasi aktivitas pendidikan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat multikultur

52

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan a.

Visi Visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2014 - 2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

b. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah : 1. Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Memperkuat jati diri sebagai negara maritim/kepulauan. 3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang tinggi, maju dan sejahtera. 4. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 5. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim/kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. c.

Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2014 - 2019 adalah : 1. Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. 3. Mengembangkan kompetensi SDM dan iptek inovatif. 4. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

53

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis a. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Dari sisi penataan ruang dan KLHS Provinsi Jawa Timur dalam 20 tahun kedepan sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah Jawa Timur Tahun 2011 - 2031 perlu diperhatikan dinamika internal dan eksternal spatial

daerah yang

menjadi perhatian dalam pengembangan aktivitas ekonomi terutama sektor kelautan dan perikanan, antara lain: A. Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur, yang meliputi daratan seluas kurang lebih 4.779.975 Ha terdiri dari 38 Kabupaten/Kota, wilayah pesisir dan laut sejauh 12 mil dari garis pantai, ruang di dalam bumi serta wilayah udara, dengan batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa - Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Selatan) b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali - Pulau Bali c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah B. Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kabupaten Banyuwangi; Kabupaten Jember; Kabupaten Malang; Kabupaten Pacitan; Kabupaten Probolinggo; Kabupaten Situbondo; dan Kabupaten Sumenep. C. Kawasan

peruntukan

perikanan

merupakan

kawasan

minapolitan

meliputi: a. peruntukan perikanan tangkap; b. peruntukan perikanan budi daya; dan c. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

54

D. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi: a. Pengembangan komoditi utama perikanan meliputi Tamperan di Kabupaten Pacitan, Prigi di Kabupaten Trenggalek, Sendangbiru di Kabupaten Malang, Puger di Kabupaten Jember, Ujungpangkah di Kabupaten Gresik, Brondong di Kabupaten Lamongan, Pondokmimbo di Kabupaten Situbondo, Bulu di Kabupaten Tuban, dan Pasongsongan di Kabupaten Sumenep; b. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) meliputi Prigi di Kabupaten Trenggalek dan Brondong di Kabupaten Lamongan; c. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) meliputi Muncar di Kabupaten Banyuwangi, Puger di Kabupaten Jember, Pondokdadap di Kabupaten Malang, Mayangan di Kota Probolinggo, Paiton di Kabupaten Probolinggo, Lekok di Kabupaten Pasuruan, Tamperan di Kabupaten Pacitan, dan Bawean di Kabupaten Gresik; dan d. Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi Pancer di Kabupaten Banyuwangi, Bulu di Kabupaten Tuban, dan Pasongsongan di Kabupaten Sumenep. E.

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi: a. Perikanan budi daya air payau; b. Perikanan budi daya air tawar; dan c. Perikanan budi daya air laut.

F.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya air payau yaitu: a. Komoditas perikanan air payau, meliputi Kabupaten Bangkalan; Kabupaten

Banyuwangi;

Kabupaten

Blitar;

Kabupaten

Gresik;

Kabupaten Jember; Kabupaten Lamongan; Kabupaten Lumajang; Kabupaten Malang;

Kabupaten Pacitan; Kabupaten Pamekasan;

Kabupaten Pasuruan; Kabupaten Probolinggo; Kabupaten Sampang; Kabupaten Sidoarjo; Kabupaten Situbondo; Kabupaten Sumenep; Kabupaten Trenggalek; Kabupaten Tuban; Kabupaten Tulungagung; Kota Pasuruan; Kota Probolinggo dan Kota Surabaya.

55

b. Komoditas garam, meliputi Kabupaten Bangkalan; Kabupaten Gresik; Kabupaten Lamongan; Kabupaten Pamekasan; Kabupaten Pasuruan; Kabupaten Probolinggo; Kabupaten Sampang; Kabupaten Sumenep; Kabupaten Tuban; Kota Pasuruan dan Kota Surabaya. G.

Pengembangan

kawasan

perikanan

budidaya

air

tawar

dibagi

berdasarkan: a. komoditas ikan konsumsi; dan b. komoditas ikan hias. H.

Pengembangan kawasan perikanan budi daya air tawar untuk budidaya komoditas ikan konsumsi dikembangkan di seluruh kabupaten/kota.

I.

Pengembangan kawasan perikanan budi daya air tawar untuk budi daya komoditas ikan hias dikembangkan di wilayah Kabupaten Blitar; Kabupaten Kediri; Kabupaten Tulungagung; dan Kota Kediri.

J.

Pengembangan kawasan perikanan budi daya air laut meliputi Kabupaten Bangkalan;

Kabupaten Banyuwangi;

Kabupaten

Blitar;

Kabupaten Gresik; Kabupaten Jember; Kabupaten Lamongan; Kabupaten Lumajang;

Kabupaten

Malang;

Kabupaten

Pacitan;

Kabupaten

Pamekasan;

Kabupaten Pasuruan; Kabupaten Probolinggo; Kabupaten

Sampang;

Kabupaten Situbondo; Kabupaten Sumenep; Kabupaten

Trenggalek; Kabupaten Tuban; dan Kabupaten Tulungagung.

K.

Pengolahan

dan

pemasaran

hasil

perikanan

meliputi

Kabupaten

Banyuwangi; Kabupaten Blitar; Kabupaten Gresik; Kabupaten Lamongan; Kabupaten Malang; Kabupaten Pacitan; Kabupaten Pasuruan; Kabupaten Sidoarjo; Kabupaten Sumenep; Kabupaten Trenggalek; Kabupaten Tuban dan Kota Probolinggo.

56

L.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perikanan meliputi : a. Pemertahanan, perehabilitasian, dan perevitalisasian tanaman bakau/mangrove dan terumbu karang; b. Pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya; c. Penjagaan kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri; d. Pengendalian pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir melalui penetapan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; e. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan; f. Peningkatan nilai ekonomi perikanan dengan meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; g. Pengembangan kelembagaan kelompok nelayan ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi; h. Pemertahanan luasan dan sebaran kawasan tambak garam agar tidak berubah fungsi; i. Pembukaan peluang pengembangan tambak garam baru dalam rangka meningkatkan produksi garam dan membuka peluang investasi; j. Pengembangan teknologi dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam; dan k. Pengembangan kawasan tambak garam dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup yang keberlanjutan.

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pembangunan kelautan dan perikanan juga turut memperhatikan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH). SDA-LH sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung system kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, SDA-LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang. Selain itu, sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH

57

juga menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar tenaga kerja, terutama di perdesaan dan pesisir. Isu – isu stretegis KLHS yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan adalah alih fungsi lahan (hutan dan pertanian); perubahan iklim; penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam; belum optimalnya pengelolaan laut,pesisir dan pulau-pulau kecil; kesejahteraan rakyat; pertanian dan ketahanan pangan. Dalam proses penyusunan KLHS, implementasi program prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dinilai telah berkontribusi untuk menjawab isu – isu strategis KLHS.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis A. Isu Lingkungan Isu yang muncul pada isu lingkungan merupakan indikasi dibutuhkannya tindakan rehabilitasi atau konservasi dalam menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Timur. Isu-isu yang teridentifikasi adalah : a.

degradasi kondisi ekosistem lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil,

b.

overfishing akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang terkonsentrasi pada suatu tempat,

c.

pemanfaatan yang kurang bertanggungjawab seperti penggunaan bahan peledak dan kimia dalam kegiatan penangkapan,

d.

masih maraknya pencurian terumbu karang dan penebangan mangrove.

B. Isu Kebijakan Isu kebijakan ini muncul dikarenakan beberapa hal antara lain: a.

lemahnya implementasi suatu peraturan terkait perlunya pembatasan perijinan baru kapal ikan di atas 6 GT di Pantura;

b.

tumpang tindih pelaksanaan peraturan dari beberapa instansi terkait. Isu ini muncul terkait dengan perijinan kapal perikanan yang harus mendapatkan ijin berlayar dari syahbandar perikanan dan syahbandar umum; 58

c.

Masih perlunya penyesuaian dalam hal implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d.

Lemahnya implementasi terkait kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik;

C. Isu Kelembagaan Isu yang teridentifikasi adalah : a. Penguatan

kelembagaan

masyarakat/Pemberdayaan

kelompok

masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan; b. Konflik antar nelayan (nelayan skala besar dengan nelayan skala kecil/tradisional); c. Rendahnya pemahaman hukum sektor kelautan dan perikanan serta penegakannya; d. Perlunya penguatan kapasitas UPT pusat, UPT Provinsi/Kab/Kota, serta Balai Riset; e. Perlunya Penguatan kapasitas kelompok usaha bidang kelautan dan perikanan; f. Angka kemiskinan di Jatim masih relatif tinggi, terutama dari kalangan nelayan di wilayah pesisir D. Isu Infrastruktur Pada isu kelompok infrastruktur teridentifikasi isu terkait minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan produksi, sistem informasi, dan distribusi hasil tangkapan, tidak efisiennya proses produksi dan distribusi hasil tangkapan. Secara detail, isu yang teridentifikasi mencakup : a. Minimnya sarana dan prasarana di wilayah kepulauan; b. Restrukturisasi armada tangkap; c. Menurunnya kualitas air tua (untuk produksi garam) dikarenakan belum optimalnya normalisasi saluran air; d. Belum optimalnya fungsi dan peran Tempat Pelelangan Ikan

59

E. Isu Ketahanan Pangan Isu ini muncul di

bidang

budidaya

perikanan dikarenakan untuk

mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan adanya peningkatan produksi dari budidaya perikanan sebagai tumpuan utama, mengingat sumberdaya ikan di laut teritorial sebagai komoditas utama perikanan tangkap sedang mengalami penurunan stok. Isu-isu yang teridentifikasi adalah : 1) Harga komoditas fluktuatif; 2) Tingginya harga pakan yang berimbas terhadap tingginya ongkos produksi budidaya, terutama budidaya air tawar; 3) Masalah kawasan pesisir sudah rusak dan disebabkan penggalian pasir yang bersifat masif untuk itu sulit dikembangkan usaha kegiatan budidaya perikanan; 4) Perlunya pengembangan budidaya ikan skala kecil/rumah dan penataan pemasaran; 5) Menurunnya kualitas mutu benih dan induk ikan yang beredar di masyarakat (khususnya yang terjadi di wilayah kab.Kediri) 6) Masih rendahnya

minat pelaku usaha

budidaya/Pokdakan untuk

sertifikasi unit usahanya bagi keperluan food safety dan jaminan mutu 7) Kurangnya Kepatuhan/Ketaatan penerapan standarisasi jaminan mutu di UPI, khususnya sekala UMKM; 8) Masih terbatasnya bahan baku ikan untuk idustri pengolahan ikan; 9) Maraknya alih fungsi lahan terutama untuk budidaya perikanan; 10) Terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih bermutu E. Isu Pendanaan Isu kelompok pendanaan didominasi oleh sumber dana dalam mengatasi permasalahan dalam perikanan budidaya. Isu-isu tersebut adalah : 1) Belum optimalnya sumber-sumber dana yang berasal dari perusahaan (Corporate Social Responsibility) 2) Identifikasi potensi sumber dana dari pemerintah pusat (APBN/DAK) untuk mendukung pelaksanaan isu strategis pembangunan KP

60

3) Adanya

dukungan

sumber

pendanaan

dari

APBD

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota 4) Identifikasi jenis-jenis pendanaan dari pemerintah pusat yang berasal dari kebijakan subsidi 5) Identifikasi dan pemanfaatan sumber daya dari swadaya masyarakat.

61

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD a. Tujuan Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Jawa Timur tahun 2014 - 2019 adalah : 1. Meningkatkan kontribusi sub sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB b. Sasaran strategis Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah : a. Meningkatnya kualitas kelas kelompok kelautan dan perikanan b. Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan c. Meningkatnya nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan d. Meningkatnya pemulihan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan 4.2 Strategi dan Kebijakan Sesuai arah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Tahun 2014 – 2019 dari 5 (lima) misi yang telah ditetapkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti

misi ke - 2 (dua) yaitu Meningkatkan

pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi, maka dari itu strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur diimplementasikan sebagai berikut : A. Strategi a.

Peningkatan SDM kelautan dan perikanan

b.

Penerapan teknologi kelautan dan perikanan

c.

Fasilitasi sarana prasarana budidaya, penangkapan serta pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan

62

B. Kebijakan a.

Peningkatan kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan

b. Pengembangan Perikanan Budidaya c.

Pengembangan Perikanan Tangkap

d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan e.

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

f.

Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pengawasan

g. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik Dengan strategi dan arah kebijakan seperti tersebut diatas, maka dampak yang menjadi harapan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi (berkualitas dan berkelanjutan) pada sektor kelautan dan perikanan. Dampak yang lain adalah perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

63

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanakan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding

yang

operasional.

Begitu

pula

dalam

penganggarannya,

harus

diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Kebutuhan pendanaan akan menghasilkan pagu indikatif yang dapat dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).

64

Arah kebijakan dan strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tahun 2015 – 2019 yang telah diuraikan tersebut akan dimplementasikan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut: 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.

2.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana; b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

3.

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan a. Penyusunan Dokumen Perencanaan b. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran c. Penyusunan,

Pengembangan,

Pemeliharaan

dan

Pelaksanaan

Sistem

Informasi Data 5.

Program Pengembangan Perikanan Budidaya a.

Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perikanan;

b. Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya c.

Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya

d. Pengelolaan Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan e.

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau Bangil;

f.

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Tawar Umbulan;

g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Laut Situbondo; h. Budidaya Perikanan di Kawasan Agropolitan

65

i.

Pembentukan dan Pengembangan Klaster Komoditas Perikanan unggulan Berpotensi Ekspor

j.

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

6.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap a.

Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;

b. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Mayangan; c.

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikannan Muncar;

d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Tamperan; e.

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Bulu;

f.

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Bawean;

g. Pembangunan

dan/atau

Rehabilitasi

Sarana

dan

Prasarana

Pokok,

Fungsional, dan Penunjang Pelabuhan Perikanan Kewenangan Pemerintah Provinsi (DAK); h. Pengelolaan Sumberdaya Ikan; i.

Pemberdayaan Nelayan;

j.

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pasongsongan;

k. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pondokdadap; l.

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Puger;

m. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tambakrejo; n. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Popoh; o. Pengelolaan UPT Pelatihan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

66

7.

Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan a.

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau - Pulau Kecil dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan;

b. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Budidaya Perikanan; c.

Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pengembangan perikanan tangkap;

d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 8. Program Pengembangan Kelautan, Pesisir,Pulau–Pulau Kecil dan Pengawasan a.

Pengelolaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan;

b. Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Laut; c.

Konservasi dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

d. Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pasongsongan; e.

Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pondokdadap;

f.

Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Puger;

g. Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tambakrejo; h. Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Popoh;

67

i.

Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mayangan;

j.

Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tamperan;

k. Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bulu; l.

Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar;

m. Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bawean; 9. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a.

Pengembangan pengolahan dan jaminan mutu hasil perikanan;

b. Pengembangan usaha perikanan dan kelautan; c.

Penguatan dan pengembangan pemasaran produk perikanan dalam dan luar negeri;

d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Surabaya; e.

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Banyuwangi;

10. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat a. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

68

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : 1. Persentase kelompok kelautan dan perikanan yang naik kelas (%) 2. Persentase peningkatan produksi kelautan dan perikanan (Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya) (%) 3. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 4. Persentase peningkatan produksi garam rakyat (%) 5. Nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan (Rp. Triliun) 6. Persentase peningkatan luas wilayah ekosistem mangrove yang pulih kembali (%) 7. Persentase peningkatan luas wilayah ekosistem terumbu karang yang pulih kembali (%) 8. Persentase peningkatan penetapan kawasan zonasi pengelolaan ruang laut dan pesisir (%) 9. Persentase Peningkatan persentase penanganan kegiatan IUU fishing, destruktif dan usaha perikanan (%)

69

BAB VII PENUTUP

Perubahan dinamika global seperti melambatnya ekonomi dunia, perubahan asumsi makro ekonomi dan sosial, serta adanya perubahan kebijakan nasional menjadi landasan utama dilakukannya perubahan Rencana Strategis (terutama pada kewenangan, kegiatan, indikator kinerja utama) dimaksud merupakan dokumen strategis bagi pembangunan Jawa Timur khususnya dibidang kelautan dan perikanan untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan dan merupakan dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Semoga rencana strategis ini dapat diimplementasikan dengan baik dan kosisten guna mendukung terwujudnya good governance.

70

LAMPIRAN

71

MATRIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 – 2019

TUJUAN TUGAS FUNGSI

: : :

Meningkatkan kontribusi sub sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan 1. Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan 4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kelautan dan perikanan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Tujuan 1

: Meningkatkan kontribusi sub sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB

Indikator Kinerja Tujuan

: Persentase pertumbuhan sub kategori perikanan terhadap PDRB

NO 1 1

SASARAN STRATEGIS URAIAN 2 Meningkatnya kualitas kelas kelompok kelautan dan perikanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 1) Persentase kelompok kelautan dan perikanan yang naik kelas (%)

DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN 4

Jumlah KNK ditahun berjalan x 100% Jumlah kelompok keseluruhan Ket : KNK = Kelompok Naik Kelas

(Penjelasan) Peningkatan kelas kelompok adalah meningkatnya kelas kelompok dari kelompok pemula menjadi madya dan madya menjadi utama

TAHUN DASAR

TARGET TH 2019

TARGET TAHUNAN

5,30

STRATEGI PENCAPAIAN

2013

2015

2016

2017

2018

2019

5 10.440 Kelompok

6 0,2

7 0,2

8 0,2

9 0,2

10 0,2

KEBIJAKAN 11 Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan

PROGRAM / KEGIATAN 12 Program Peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan

SUMBER DATA / PENJAB 13 Semua Bidang lingkup Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

NO 1 2

SASARAN STRATEGIS URAIAN 2 Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 1) Persentase peningkatan produksi kelautan dan perikanan (%) 2) Peningkatan persentase produksi garam rakyat yang berkualitas (%)

NO 1 3

NO 1 4

4 (Jumlah produksi TB tahun berjalan - Jumlah produksi TB tahun lalu) : Jumlah produksi TB tahun lalu X 100 %

2 Meningkatnya nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan

2 Meningkatnya pemulihan dan pengawasan Sumberdaya kelautan dan perikanan

STRATEGI PENCAPAIAN

2013

2015

2016

2017

2018

2019

KEBIJAKAN

5 1.390.993 Ton

6 3,5

7 3,5

8 3,5

9 3,5

10 3,5

11 Mengembang kan perikanan tangkap dan perikanan budidaya

190.000 Ton

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Pemberdayaan usaha garam rakyat

% produksi Garam KP1 tahun berjalan – % produksi Garam KP1 tahun lalu Ket : Produksi Garam KP1 : Produksi garam rakyat kualitas produksi 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 1) Nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan (Rp. Triliun)

SASARAN STRATEGIS URAIAN

TARGET TAHUNAN

Ket : Produksi TB : Produksi perikanan tangkap dan budidaya

SASARAN STRATEGIS URAIAN

TAHUN DASAR

DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 1) Persentase peningkatan luas wilayah ekosistem mangrove yang pulih kembali (%) 2) Persentase peningkatan luas wilayah ekosistem terumbu karang

TAHUN DASAR

DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN 4 NT = Nilai Produk KPO – Nilai produk KPS Ket : NT = Nilai Tambah KPO = kelautan dan perikanan olahan KPS = kelautan dan perikanan segar

TARGET TAHUNAN

PROGRAM / KEGIATAN

2013

2015

2016

2017

2018

2019

KEBIJAKAN

5 8,00

6 10,00

7 10,20

8 10,40

9 10,60

10 10,70

11 Meningkatkan kualitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

12 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

TAHUN DASAR

5

6

7

8

9

10

11

Luas MP n -MP (n-1) x 100 % Luas MP (n-1) Ket : MP = Mangrove Pulih n = Realisasi Tahun Berjalan (n-1) = Realisasi Tahun Lalu Luas TKP n -TKP (n-1) x 100 % Luas TKR (n-1) Ket : TKR = Terumbu Karang

35.170 Ha

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

Penanaman dan pelestarian mangrove

247.771 Ha

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

Penanaman dan pelestarian terumbu karang

TARGET TAHUNAN 2016

2017

13 Bidang Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Budidaya Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan

SUMBER DATA / PENJAB

PROGRAM / KEGIATAN

DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN 4

2015

12 Program Pengembangan Perikanan Tangkap ; Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pemberdayaan Usaha Garam rakyat

STRATEGI PENCAPAIAN

(Penjelasan) : Nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan adalah selisih antara nilai produk kelautan dan perikanan yang telah melalui proses pengolahan dengan produk perikanan dan kelautan segar

2013

SUMBER DATA / PENJAB

13 Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

STRATEGI PENCAPAIAN 2018

2019

KEBIJAKAN

PROGRAM / KEGIATAN 12 Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau Pulau Kecil dan Pengawasan

SUMBER DATA / PENJAB 13 Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan

NO 1

SASARAN STRATEGIS URAIAN 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 yang pulih kembali (%)

3) Persentase peningkatan penetapan kawasan zonasi pengelolaan ruang laut dan pesisir (%) 4) Peningkatan persentase penanganan kegiatan IUU fishing, destruktif dan usaha perikanan (%)

DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN 4

TAHUN DASAR

TARGET TAHUNAN

STRATEGI PENCAPAIAN

2013

2015

2016

2017

2018

2019

KEBIJAKAN

5

6

7

8

9

10

11

65 %

2,0

2,0

4,0

5,0

6,0

Meningkat-kan pengelolaan ruang laut dan pesisir

10 %

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Meningkat-kan penanganan kegiatan IUU fishing, destruktif dan usaha perikanan

Pulih n = Realisasi Tahun Berjalan (n-1) = Realisasi Tahun Lalu Kawasan ZPRPL n -ZPRLP (n-1) x 100% Kawasan ZPRLP (n-1) Ket : ZPR = Zonasi Pengelolaan Ruang laut dan pesisir n = Realisasi Tahun Berjalan (n-1) = Realisasi Tahun Lalu % kegiatan penanganan tahun berjalan - % kegiatan penanganan tahun lalu Ket : Kegiatan penanganan adalah kegiatan penanganan IUU fishing, destruktif dan usaha perikanan baik itu pembinaan hingga pidana

PROGRAM / KEGIATAN 12

SUMBER DATA / PENJAB 13

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Provinsi Jawa Timur SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode

1

2

Data Indikator kinerja Capaian program pada Tahun (Outcome) dan Awal kegiatan (Output) Perencanaan 3

4

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Target 5

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tahun 2016

Rp

Target

6

7

Rp

Target

8

9

Rp

Target

10

11

Rp

Target

12

13

Rp

Target

14

15

16

17

01 01

2

05 01 001

2

05 01 001 001

Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)

75

75

80

85

90

100

100

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

05 01 001 002

Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran (%)

75

75

80

85

90

100

100

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 02

2

01 02

2

01 02 012

2

01 02 012 001

Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana yang tersedia (Unit)

10

12

14

25

27

30

108

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 02 012 002

Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD (%)

75

80

85

87

95

100

100

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 02 031

2

01 02 031 001

100

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

5.777.792.650

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 001

100

7.080.627.580

22.203.644.838

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)

100

100

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

100

Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana yang terpelihara (unit)

10

12

100

14

100

100

100

26.600.000.000

212.692.449.678 Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan

141.433.625.784 Dinas Perikanan dan Kelautan

8.400.000.000

30

3.225.466.533.900 3.225.466.533.900 62.733.036.730 Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan

62.733.036.730 Dinas Perikanan dan Kelautan

35.000.000.000

7.200.000.000

27

100

18.958.205.500

22.800.000.000

21.212.992.000

25

100

30.000.000.000

67.139.567.500

19.664.897.000

869.000.000.000 869.000.000.000 18.958.205.500

17.958.205.500

88.352.559.500

17.471.348.340

14.780.934.894

100

12.958.205.500

37.136.245.340

7.422.709.944

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

100

790.000.000.000 790.000.000.000 17.958.205.500

Rp

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2

100

720.398.178.000 720.398.178.000 12.958.205.500

Tahun 2019

01 01 01

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor (%)

471.584.920.000 471.584.920.000 7.080.627.580

Tahun 2018

2 2 2

001

374.483.435.900 374.483.435.900 5.777.792.650

Tahun 2017

71.258.823.894 Dinas Perikanan dan Kelautan 108

Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1

2

Data Indikator kinerja Capaian program pada Tahun (Outcome) dan Awal kegiatan (Output) Perencanaan 3

4

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

2

01 07

2

01 07 001

2

01 07 001 001

Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku (%)

100

100

100

100

100

100

100

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 07 001 002

Jumlah koordinasi dan konsultasi (kali)

120

130

140

240

250

260

1.020

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 07 002

2

01 07 002 001

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM (orang)

70

72

74

300

305

310

310

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 07 002 002

Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/nonformal sesuai dengan jabatannya (%)

20

20

20

20

20

20

20

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 07 002 003

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal (orang)

15

16

18

20

22

24

100

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 11

2

01 11

2

01 11 001

2

01 11 001 001

2

01 11 002

100

100

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

557.994.002

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

100

100

Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.585.535.000

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun (dokumen) Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

5

5

2.254.270.000

560.630.000

100

2.894.198.650

5

400.000.000

20.618.104.299 Dinas Perikanan dan Kelautan 100

3.098.769.549

5

521.000.000

14.318.142.500 Dinas Perikanan dan Kelautan

5.079.869.549

100

Dinas Perikanan dan Kelautan 12.156.173.199 Dinas Perikanan dan Kelautan

25

558.000.000

19.176.136.502 Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan 4.857.994.002 Dinas Perikanan dan Kelautan

3.068.802.250

4.744.698.650

2.323.400.000

100

1.400.000.000

2.862.547.500

100

5

4.468.802.250

1.200.000.000

3.793.400.000

100

5

175.010.000

100

2.693.225.000

3.789.000.000

100

4.062.547.500

1.000.000.000

3.787.265.000

3.211.136.100

Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan (%)

100

700.000.000

1.906.302.750

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan 001

100

3.693.225.000

17

01 07

Persentase kelembagaan yang layak fungsi (%)

4.487.265.000

16

2

001

2.464.296.752

Rp

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Dinas Perikanan dan Kelautan

2.214.640.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1

2

Data Indikator kinerja Capaian program pada Tahun (Outcome) dan Awal kegiatan (Output) Perencanaan 3

4

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun 2019

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab 17

2

01 11 002 001

Jumlah dokumen pelaporan SKPD yang tersusun (Dokumen)

2

2

2

2

2

2

10

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 11 002 002

Jumlah dokumen evaluasi (hasil pelaksanaan evaluasi program/kegiatan) yang tersusun (Dokumen)

3

3

3

3

3

3

15

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 11 002 003

Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran (dokumen)

1

1

1

1

1

1

5

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 11 003

2

01 11 003 001

2

01 11 003 002

2

01 20

2

01 20

2

01 20 009

2

01 20 009 001

2

01 20 009 002

2

01 20 010

2

01 20 010 001

2

01 20 010 002

2

01 20 044

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

1.450.591.100

Jumlah Update database SKPD (Triwulan) Jumlah aplikasi kelautan dan perikanan (Aplikasi)

4

4

20

Dinas Perikanan dan Kelautan

-

1

-

4

2

2

9

Dinas Perikanan dan Kelautan

995.962,26

105.504.174.000

1.077.540

1.056.412

122.065.000.000

1.147.800

2.500.000.000

150.000.000.000

1.170.734

3.000.000.000

171.980.122.701

645.063.940.103 Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan

4.000.000.000

15.430.880.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

1.194.149

3.500.000.000

16

16

16

16

16

16

16

Dinas Perikanan dan Kelautan

60

60

60

60

60

60

300

Dinas Perikanan dan Kelautan

Optimalisasi UPTD Bidang Perikanan Budidaya

Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya

6.247.291.100 Dinas Perikanan dan Kelautan

4

2.430.880.000

45.165.867.660

Jumlah operasional UPTD Perikanan Budidaya (UPTD) Jumlah pembangunan dan rehabilitasi UPTD Perikanan Budidaya (UPTD)

1.423.100.000

4

Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perikanan Jumlah kelompok penerima paket hibah (kelompok) Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Orang)

1.329.500.000

4

95.514.643.402

Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)

1.070.000.000

4

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 001

974.100.000

51.580.741.000

-

-

-

96.746.608.660 Dinas Perikanan dan Kelautan

3

3

3

3

Dinas Perikanan dan Kelautan

3

3

3

3

Dinas Perikanan dan Kelautan

13.247.230.392

8.600.000.000

17.732.000.000

22.500.000.000

25.700.000.000

87.779.230.392 Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1

2

2

01 20 044 001

2

01 20 044 002

2

Data Indikator kinerja Capaian program pada Tahun (Outcome) dan Awal kegiatan (Output) Perencanaan 3

4

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab 17

Jumlah kelompok penerima paket hibah (kelompok) Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Orang)

265

265

265

265

265

265

1.325

Dinas Perikanan dan Kelautan

50

50

50

50

50

50

250

Dinas Perikanan dan Kelautan

01 20 044 003

Jumlah pembudidaya ikan yang bersertifikat (orang)

675

950

1.360

1.556

2.370

2.925

9.161

Dinas Perikanan dan Kelautan

01

Jumlah pembenih ikan yang bersertifikat (orang)

41

50

60

106

116

126

458

2

01 20 045

Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya

14.094.780.000

2

01 20 045 001

Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Orang)

5

6

6

6

6

6

30

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 20 045 002

202

43

43

43

43

43

215

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 20 045 003

Jumlah kelompok penerima paket hibah (kelompok) Jumlah fasilitas sarana dan prasarana budidaya di UPT/Instalasi yang dibangun/diperbaiki (lokasi)

13

13

13

13

13

13

13

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 20 046

2

01 20 046 001

2

01 20 046 002

2

Pengelolaan Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan

18.923.433.000

4.114.152.500

64.333.000.000

1.800.000.000

78.500.000.000

2.500.000.000

90.280.122.701

3.000.000.000

266.131.335.701 Dinas Perikanan dan Kelautan

3.500.000.000

14.914.152.500 Dinas Perikanan dan Kelautan

Jumlah lokasi monitoring dan pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota) Jumlah lokasi monitoring peredaran dan pemakaian obat ikan, bahan kimia dan kontaminan biologi (lokasi)

38

38

38

38

38

38

38

Dinas Perikanan dan Kelautan

22

38

38

38

38

38

38

Dinas Perikanan dan Kelautan

01 20 046 003

Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Orang)

30

60

60

60

60

60

300

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 20 046 004

Jumlah kelompok penerima paket hibah (kelompok)

10

22

22

22

22

22

110

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 20 047

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau Bangil

5.202.528.000

6.950.000.000

11.500.000.000

13.500.000.000

15.500.000.000

52.652.528.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1

2

Data Indikator kinerja Capaian program pada Tahun (Outcome) dan Awal kegiatan (Output) Perencanaan 3 Jumlah lokasi pembinaan pembudidaya ikan (lokasi) Jumlah operasional UPT (bulan)

4

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab 17

2

01 20 047 001

3

3

5

25

27

30

90

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 20 047 002

12

12

12

12

12

12

60

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 20 047 003

Jumlah produksi benih ikan air payau (ekor)

18.233.750

18.233.750

18.233.750

18.233.750

18.233.750

91.168.750

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 20 047 004

Jumlah pengujian laboratorium (kali)

600

600

600

600

600

3.000

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 20 048

2

01 20 048 001

Jumlah operasional UPT (bulan)

2

01 20 048 002

2

01 20 048 003

Jumlah lokasi pembinaan pembudidaya ikan (lokasi) Jumlah produksi benih ikan air tawar (ekor)

2

01 20 048 004

2

01 20 050

2

01 20 050 001

Jumlah operasional UPT (bulan)

12

12

12

12

12

12

60

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 20 050 002

10

10

10

10

10

10

50

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 20 050 003

Jumlah lokasi pembinaan pembudidaya ikan (lokasi) Jumlah produksi benih ikan air laut (ekor)

49.281.000

49.281.000

49.281.000

49.281.000

49.281.000

246.405.000

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 20 051

2

01 20 051 001

2

01 20 052

2

01 20 052 001

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Tawar Umbulan

3.263.535.000

5.200.000.000

12.000.000.000

38.963.535.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

12

12

12

12

12

60

Dinas Perikanan dan Kelautan

4

4

6

15

17

20

62

Dinas Perikanan dan Kelautan

41.846.400

41.846.400

41.846.400

41.846.400

41.846.400

209.232.000

Dinas Perikanan dan Kelautan

39.000

39.000

39.000

39.000

39.000

195.000

Dinas Perikanan dan Kelautan

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Laut Situbondo

2.579.539.050

Budidaya Perikanan di Kawasan Agropolitan

4.200.000.000

1.881.661.500

22

22

Pembentukan dan Pengembangan Klaster Komoditas Perikanan Unggulan Berpotensi Ekspor 11

11

8.000.000.000

2.000.000.000

22

1.000.000.000

Jumlah kelompok penerima paket hibah (kelompok)

10.500.000.000

12

Jumlah produksi calon induk ikan air tawar (ekor)

Jumlah kelompok penerima paket hibah (kelompok)

8.000.000.000

2.000.000.000

22

1.000.000.000

11

10.500.000.000

2.000.000.000

22

1.000.000.000

11

12.000.000.000

2.000.000.000

22

1.000.000.000

11

37.279.539.050 Dinas Perikanan dan Kelautan

9.881.661.500 Dinas Perikanan dan Kelautan 110

1.000.000.000

11

Dinas Perikanan dan Kelautan 5.000.000.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

55

Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1

2

Data Indikator kinerja Capaian program pada Tahun (Outcome) dan Awal kegiatan (Output) Perencanaan 3

4

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

2.534.469.300

2

01 20 053 001

Jumlah operasional UPT (bulan)

12

12

12

12

12

12

60

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 20 053 002

Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti pelatihan (orang)

30

50

50

50

50

50

250

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 20 053 003

Jumlah lokasi pembinaan pembudidaya ikan (lokasi)

2

11

11

11

11

11

55

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21

2

01 21

2

01 21 021

2

01 21 021 001

2

01 21 021 002

2

01 21 022

2

01 21 022 001

2

01 21 028

2

01 21 028 001

Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Orang)

30

60

60

60

60

60

300

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 028 002

Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki (Unit)

12

12

12

12

12

12

60

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 028 003

Jumlah operasional UPT (bulan)

12

12

12

12

36

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 029

001

Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)

405.992

394.051,69

Pengelolaan Operasional Pelabuhan Perikanan dan PPI

411.443

7.481.387.000

Jumlah operasional instalasi pelabuhan perikanan (instalasi) Jumlah pertemuan (kali)

362.682.848.350

417.000

1.350.000.000

426.000

-

20.284.469.300 Dinas Perikanan dan Kelautan

390.000.000.000

1.477.150.630.304 Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan

-

8.831.387.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

430.000

-

7

7

7

Dinas Perikanan dan Kelautan

53

21

21

42

Dinas Perikanan dan Kelautan

127.617.973.355

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan (Lokasi)

334.488.788.000

6.000.000.000

7

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 11

12

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Mayangan

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikannan Muncar

223.307.999.674

5.000.000.000

17

01 20 053

166.670.994.280

4.000.000.000

16

2

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2.750.000.000

Rp

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun 2019

187.547.217.000

12

7.007.757.500

5.429.145.625

259.842.402.000

266.982.848.350

12

7.555.000.000

6.000.000.000

294.690.000.000

12

9.000.000.000

12

12.500.000.000

12

5.659.598.908

12

14.000.000.000

12

11.600.000.000

1.136.680.440.705 Dinas Perikanan dan Kelautan

12.750.000.000

Dinas Perikanan dan Kelautan

50.062.757.500 Dinas Perikanan dan Kelautan

41.438.744.533 Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1

2

Data Indikator kinerja Capaian program pada Tahun (Outcome) dan Awal kegiatan (Output) Perencanaan 3

4

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab 17

2

01 21 029 001

Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Orang)

30

60

60

60

60

60

300

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 029 002

Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki (Unit)

1

1

1

1

1

1

5

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 029 003

Jumlah operasional UPT (bulan)

12

12

12

12

12

12

60

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 030

2

01 21 030 001

Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Orang)

30

60

60

60

60

60

300

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 030 002

Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki (Unit)

13

13

13

13

13

13

65

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 030 003

Jumlah operasional UPT (bulan)

12

12

12

12

12

12

60

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 031

2

01 21 031 001

Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Orang)

30

60

60

60

60

60

300

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 031 002

Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki (Unit)

9

9

9

9

9

9

45

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 031 003

Jumlah operasional UPT (bulan)

12

12

12

12

12

12

60

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 32

2

01 21 032 001

Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Orang)

30

60

60

60

60

60

300

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 032 002

Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki (Unit)

7

7

7

7

7

7

35

Dinas Perikanan dan Kelautan

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Tamperan

2.289.880.000

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Bulu

4.500.000.000

4.593.915.000

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Bawean

4.512.625.000

3.962.624.800

-

5.750.000.000

4.000.000.000

1.500.000.000

7.500.000.000

5.000.000.000

2.500.000.000

24.552.505.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

6.000.000.000

2.750.000.000

23.556.539.800 Dinas Perikanan dan Kelautan

3.000.000.000

9.750.000.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1

2

Data Indikator kinerja Capaian program pada Tahun (Outcome) dan Awal kegiatan (Output) Perencanaan 3 Jumlah operasional UPT (bulan)

4 12

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun 2019

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

12

01 21 032 003

2

01 21 034

2

01 21 034 001

Jumlah kelompok penerima paket hibah alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan (kelompok)

16

16

16

16

16

16

80

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 034 002

20

20

20

20

20

20

100

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 034 003

Jumlah kelompok penerima paket hibah rumah ikan (kelompok) Jumlah kelompok penerima paket hibah penebaran benih ikan di PUD (kelompok)

60

60

60

60

60

60

300

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 034 004

Jumlah kelompok penerima paket hibah underwater restocking (kelompok)

20

20

20

20

20

20

100

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 034 005

Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Orang)

120

120

120

120

120

120

600

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 034 006

Jumlah dokumen statistik perikanan tangkap (Dokumen)

1

1

1

1

1

1

5

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 035

2

01 21 035 001

Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Orang)

120

120

120

240

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 035 002

Jumlah kelompok penerima paket hibah alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan (kelompok)

124

124

124

248

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 036

2

01 21 036 001

10.850.084.000

Pemberdayaan Nelayan

8.393.157.874

-

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pasongsongan -

-

29.206.386.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

4.000.000.000

60

Dinas Perikanan dan Kelautan 97.243.241.874 Dinas Perikanan dan Kelautan

1.560.000.000

3.500.000.000

60

60

28.000.000.000

14.500.000.000

2.000.000.000

60

12

26.000.000.000

13.146.386.000

-

-

12

24.000.000.000

-

-

Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Orang)

12

17

2

Pengelolaan Sumberdaya Ikan

12

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab

9.500.000.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

180

Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1

2

Data Indikator kinerja Capaian program pada Tahun (Outcome) dan Awal kegiatan (Output) Perencanaan 3

4

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Rp 16

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab 17

2

01 21 036 002

Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki (Unit)

-

-

-

3

3

3

9

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 036 003

Jumlah operasional UPT (bulan)

-

-

-

12

12

12

36

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 037

2

01 21 037 001

Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Orang)

-

-

-

60

60

60

180

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 037 002

Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki (Unit)

-

-

-

4

4

4

12

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 037 003

Jumlah operasional UPT (bulan)

-

-

-

12

12

12

36

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 038

2

01 21 038 001

Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Orang)

-

-

-

-

60

60

120

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 038 002

Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki (Unit)

-

-

-

-

1

1

2

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 038 003

Jumlah operasional UPT (bulan)

-

-

-

12

12

12

36

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 039

2

01 21 039 001

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pondokdadap

-

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Puger

-

-

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tambakrejo

-

-

Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Orang)

-

-

3.000.000.000

1.840.401.092

60

5.000.000.000

3.000.000.000

987.375.000

-

-

4.000.000.000

4.000.000.000

1.100.000.000

60

12.000.000.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

8.840.401.092 Dinas Perikanan dan Kelautan

1.500.000.000

60

3.587.375.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

180

Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1

2

Data Indikator kinerja Capaian program pada Tahun (Outcome) dan Awal kegiatan (Output) Perencanaan 3

4

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Rp 16

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab 17

2

01 21 039 002

Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki (Unit)

-

-

-

1

1

1

3

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 039 003

Jumlah operasional UPT (bulan)

-

-

-

12

12

12

36

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 040

2

01 21 040 001

Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Orang)

-

-

-

60

60

60

180

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 040 002

Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki (Unit)

-

-

-

-

1

1

2

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 040 003

Jumlah operasional UPT (bulan)

-

-

-

12

12

12

36

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 21 041

2

01 21 041 001

Jumlah kaji terap (kali)

2

01 21 041 002

Jumlah operasional UPT (bulan)

2

01 21 041 003

2

01 21 041 004

2

01 31

2

01 31

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Popoh

-

Pengelolaan UPT Pelatihan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

1.400.851.800

1.000.000.000

2.500.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

5.000.000.000

15.900.851.800 Dinas Perikanan dan Kelautan

3

3

3

3

3

3

15

Dinas Perikanan dan Kelautan

12

12

12

12

12

12

60

Dinas Perikanan dan Kelautan

Jumlah pemeliharaan kapal dan mesin (unit)

-

12

12

12

12

12

12

Dinas Perikanan dan Kelautan

Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki (Unit)

-

1

1

1

1

1

5

Dinas Perikanan dan Kelautan

Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan 001

-

9.121.372.198

Jumlah kelompok yang terakses (kelompok)

522

12.517.422.300

548

15.300.000.000

1.722

16.830.000.000

2.896

18.513.000.000

4.070

72.281.794.498 Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1

2

2

01 31 001

2

01 31 001 001

2

01 31 002

2

01 31 002 001

2

01 31 003

2

01 31 003 001

2

01 31 004

2

01 31 004 001

2

01 32

2

01 32

001

2

01 32

002

2

01 32

003

2

01 32 001

Data Indikator kinerja Capaian program pada Tahun (Outcome) dan Awal kegiatan (Output) Perencanaan 3

4

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

18

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

7

8

9

10

11

12

13

14

15

33

3.517.422.300

35

68

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Perikanan Tangkap 44

68

48

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah kelompok pengolah dan pemasar yang mengikuti bimtek/pelatihan (kelompok)

30

Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan

23.548.703.580

Luasan zonasi wilayah ruang laut dan pesisir (km2) Jumlah luasan ekosistem mangrove yang direhabilitasi (Ha) Jumlah luasan ekosistem terumbu karang yang direhabilitasi (Ha)

-

-

54

3.000.000.000

36.823.204.856

-

42

77.750.000.000

340

56

4.000.000.000

105.525.000.000

Dinas Perikanan dan Kelautan

Dinas Perikanan dan Kelautan

14.957.290.000 Dinas Perikanan dan Kelautan 210

110.000.000.000

Dinas Perikanan dan Kelautan

18.870.874.278 Dinas Perikanan dan Kelautan

260

42

17

16.519.261.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

4.750.000.000

3.500.000.000

42

185

68

16

21.934.369.220 Dinas Perikanan dan Kelautan

4.000.000.000

4.500.000.000

52

42

41

68

4.300.000.000

2.250.000.000

5.763.000.000

3.500.000.000

68

50

42

39

3.000.000.000

3.150.000.000

2.207.290.000

5.330.000.000

37

3.600.000.000

2.170.874.278

Jumlah KUB nelayan yang mengikuti bimtek/pelatihan (kelompok)

5.000.000.000

Rp

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

6

2.419.261.000

35

Tahun 2019

Rp

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Budidaya Perikanan Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mengikuti bimtek/pelatihan (kelompok)

Tahun 2018

5

2.323.946.920

Jumlah pokmaswas dan kugar yang mengikuti bimtek/pelatihan (kelompok)

Tahun 2017

Target

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Tahun 2016

Dinas Perikanan dan Kelautan

353.646.908.436 Dinas Perikanan dan Kelautan

3.000

3.150

3.300

40

150

165

175

Dinas Perikanan dan Kelautan

14

15

18

Dinas Perikanan dan Kelautan

10.182.200.000

15.457.620.000

16,5

35.873.678.950

47.575.000.000

48.900.000.000

157.988.498.950 Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1

2

Data Indikator kinerja Capaian program pada Tahun (Outcome) dan Awal kegiatan (Output) Perencanaan 3

4

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab 17

2

01 32 001 001

Jumlah kapal pengawas yang beroperasional (Unit)

16

16

16

26

26

26

26

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 001 002

15

15

15

21

21

21

93

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 001 003

Jumlah Poskamladu yang beroperasional (lokasi) Jumlah pengawasan perairan (Kali)

8

8

8

8

8

8

40

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 001 004

Jumlah pengawasan usaha perikanan (Kali)

10

10

10

10

10

10

50

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 001 005

Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi /pembinaan/ koordinasi (Orang)

120

120

120

120

120

120

600

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 001 006

Jumlah kelompok penerima paket hibah (Kelompok)

82

82

82

82

82

82

410

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 004

2

01 32 004 001

Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Kali)

2

01 32 004 002

Jumlah dokumen kajian (Dokumen)

2

01 32 005

2

01 32 005 001

2

01 32 005 002

2

01 32 005 003

2

01 32 005 004

2

01 32 006

Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Laut

-

Konservasi dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pasongsongan

-

13.366.503.580

9.500.000.000

12.600.000.000

13.200.000.000

35.300.000.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

120

120

120

360

Dinas Perikanan dan Kelautan

11

11

11

33

Dinas Perikanan dan Kelautan

21.365.584.856

23.640.551.050

31.500.000.000

33.000.000.000

122.872.639.486 Dinas Perikanan dan Kelautan

Jumlah lokasi rehabilitasi mangrove (Lokasi) Jumlah lokasi rehabilitasi terumbu karang (Lokasi) Jumlah pertemuan/ Sosialisasi (Kali)

17

17

17

17

17

17

85

Dinas Perikanan dan Kelautan

13

13

13

13

13

13

65

Dinas Perikanan dan Kelautan

13

19

19

46

46

46

176

Dinas Perikanan dan Kelautan

Jumlah kelompok penerima paket hibah (Kelompok)

10

10

10

10

10

10

50

Dinas Perikanan dan Kelautan

-

-

1.358.500.000

2.150.000.000

2.300.000.000

5.808.500.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1

2

Data Indikator kinerja Capaian program pada Tahun (Outcome) dan Awal kegiatan (Output) Perencanaan 3

4

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab 17

2

01 32 006 001

Jumlah pengawasan perairan di laut (Kali)

100

100

100

300

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 006 002

Jumlah pemantauan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (Kali)

80

80

80

240

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 006 003

Jumlah pertemuan/ sosialisasi (kali)

30

30

30

90

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 007

2

01 32 007 001

Jumlah pengawasan perairan di laut (Kali)

50

50

50

150

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 007 002

Jumlah pemantauan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (Kali)

25

25

25

75

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 007 003

Jumlah pertemuan/ sosialisasi (kali)

10

10

10

30

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 008

2

01 32 008 001

Jumlah pengawasan perairan di laut (Kali)

50

50

50

150

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 008 002

Jumlah pemantauan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (Kali)

20

20

20

60

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 008 003

Jumlah pertemuan/ sosialisasi (kali)

10

10

10

30

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 009

Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pondokdadap

-

Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Puger

Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tambakrejo

-

-

-

511.450.000

-

-

1.100.000.000

516.700.000

486.450.000

1.200.000.000

1.050.000.000

1.000.000.000

2.811.450.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

1.150.000.000

1.100.000.000

2.716.700.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

2.586.450.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1

2

Data Indikator kinerja Capaian program pada Tahun (Outcome) dan Awal kegiatan (Output) Perencanaan 3

4

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab 17

2

01 32 009 001

Jumlah pengawasan perairan di laut (Kali)

50

50

50

150

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 009 002

Jumlah pemantauan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (Kali)

25

25

25

75

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 009 003

Jumlah pertemuan/ sosialisasi (kali)

10

10

10

30

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 010

2

01 32 010 001

Jumlah pengawasan perairan di laut (Kali)

50

50

50

150

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 010 002

Jumlah pemantauan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (Kali)

25

25

25

75

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 010 003

Jumlah pertemuan/ sosialisasi (kali)

10

10

10

30

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 011

2

01 32 011 001

Jumlah pengawasan perairan di laut (Kali)

172

172

172

516

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 011 002

Jumlah pemantauan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (Kali)

110

110

110

330

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 011 003

Jumlah pertemuan/ sosialisasi (kali)

58

58

58

174

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 012

Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Popoh

-

Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mayangan

Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tamperan

-

-

-

472.950.000

-

-

1.000.000.000

1.673.220.000

1.096.500.000

1.100.000.000

2.100.000.000

1.500.000.000

2.572.950.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

2.200.000.000

1.600.000.000

5.973.220.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

4.196.500.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1

2

Data Indikator kinerja Capaian program pada Tahun (Outcome) dan Awal kegiatan (Output) Perencanaan 3

4

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab 17

2

01 32 012 001

Jumlah pengawasan perairan di laut (Kali)

100

100

100

300

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 012 002

Jumlah pemantauan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (Kali)

60

60

60

180

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 012 003

Jumlah pertemuan/ sosialisasi (kali)

20

20

20

60

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 013

2

01 32 013 001

Jumlah pengawasan perairan di laut (Kali)

100

100

100

300

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 013 002

Jumlah pemantauan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (Kali)

80

80

80

240

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 013 003

Jumlah pertemuan/ sosialisasi (kali)

30

30

30

90

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 014

2

01 32 014 001

Jumlah pengawasan perairan di laut (Kali)

100

100

100

300

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 014 002

Jumlah pemantauan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (Kali)

50

50

50

150

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 014 003

Jumlah pertemuan/ sosialisasi (kali)

20

20

20

60

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 015

2

01 32 015 001

Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bulu

-

Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar

-

Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bawean

-

Jumlah pengawasan perairan di laut (Kali)

-

1.207.300.000

-

1.750.000.000

899.000.000

-

1.150.000.000

513.700.000

50

1.850.000.000

1.250.000.000

1.050.000.000

50

4.807.300.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

3.299.000.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

1.150.000.000

50

2.713.700.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

150

Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1

2

Data Indikator kinerja Capaian program pada Tahun (Outcome) dan Awal kegiatan (Output) Perencanaan 3

4

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab 17

2

01 32 015 002

Jumlah pemantauan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (Kali)

30

30

30

90

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 32 015 003

Jumlah pertemuan/ sosialisasi (kali)

10

10

10

30

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 33

2

01 33

2

01 33 001

2

01 33 001 001

Jumlah pertemuan/ sosialisasi (kali)

16

16

17

19

21

23

96

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 33 001 002

Jumlah kelompok penerima paket hibah (kelompok)

62

62

62

62

62

62

310

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 33 002

2

01 33 002 001

Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Orang)

30

120

120

120

120

120

600

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 33 002 002

Jumlah kelompok penerima paket hibah (kelompok)

60

60

60

60

60

60

300

Dinas Perikanan dan Kelautan

2

01 33 003

2

01 33 003 001

Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Orang)

2

01 33 003 002

Jumlah pemeran/gelar/bazar produk perikanan dalam dan luar provinsi (Kali)

2

01 33 005

2

01 33 005 001

Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 001

41.880.852.100

Jumlah produk olahan dari UPI yang bersertfikat (ton)

250.000

300.000

Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan

29.752.825.250

600.000

8.187.845.000

Pengembangan Usaha Perikanan dan Kelautan

77.196.700.000

800.000

13.492.000.000

2.700.000.000

8.162.365.000

11.050.000.000

18.750.000.000

13.751.992.000

285.827.377.350 Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan

23.100.000.000

69.904.845.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

900.000

21.075.000.000

12.053.008.000

85.000.000.000

20.550.000.000

21.371.700.000

57.753.008.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

23.700.000.000

78.036.057.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

30

120

120

120

120

120

600

Dinas Perikanan dan Kelautan

6

39

39

39

39

39

195

Dinas Perikanan dan Kelautan

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Surabaya

14.820.742.100

Jumlah operasional UPT (bulan)

700.000

4.050.000.000

3.700.000.000

Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Perikanan Dalam dan Luar Negeri

51.997.000.000

12

12

6.730.000.000

12

8.000.000.000

12

9.000.000.000

12

10.000.000.000

12

48.550.742.100 Dinas Perikanan dan Kelautan

60

Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1

2

Data Indikator kinerja Capaian program pada Tahun (Outcome) dan Awal kegiatan (Output) Perencanaan 3

2

01 33 005 002

Jumlah hasil kaji terap teknologi pengolahan (Jenis) Jumlah sertifikat analisa hasil uji yang diterbitkan (Sertifikat)

2

01 33 005 003

2

01 33 005 004

2

01 33 006

2

01 33 006 001

Jumlah operasional UPT (bulan)

2

01 33 006 002

2

01 33 006 003

Jumlah hasil kaji terap teknologi pengolahan (Jenis) Jumlah sertifikat analisa hasil uji yang diterbitkan (Sertifikat)

2

01 33 006 004

2

01 34

2

01 34

2

01 34 001

2

01 34 001 001

2

01 34 001 002

Jumlah hasil monitoring (hasil uji)

4

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab 17

2

2

2

2

2

2

10

Dinas Perikanan dan Kelautan

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

11.500

Dinas Perikanan dan Kelautan

300

300

300

300

300

300

1.500

Dinas Perikanan dan Kelautan

5.222.825.250

4.700.000.000

7.000.000.000

7.650.000.000

31.582.725.250 Dinas Perikanan dan Kelautan

12

12

12

12

12

12

60

Dinas Perikanan dan Kelautan

4

4

4

4

4

4

20

Dinas Perikanan dan Kelautan

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

Dinas Perikanan dan Kelautan

100

100

100

100

100

100

500

Dinas Perikanan dan Kelautan

1.010,27

971.000

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

TOTAL

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

6

4.090.000.000

11.186.156.000

1.068.100

4.090.000.000

Jumlah kelompok penerima paket hibah (kelompok) Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi (Orang)

Tahun 2019

Rp

Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Jumlah produksi garam rakyat (Ton)

Tahun 2018

5

7.009.900.000

Jumlah hasil monitoring (hasil uji)

Tahun 2017

Target

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Banyuwangi

001

Tahun 2016

10.000.000.000

1.086.100

11.186.156.000

21.000.000.000

1.194.710

10.000.000.000

30.000.000.000

76.276.156.000 Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan

30.000.000.000

76.276.156.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

1.314.181

21.000.000.000

35

35

40

44

50

55

224

Dinas Perikanan dan Kelautan

120

120

120

120

120

120

600

Dinas Perikanan dan Kelautan

374.483.435.900

471.584.920.000

720.398.178.000

790.000.000.000

869.000.000.000

3.225.466.533.900