KATA PENGANTAR. Surabaya, Januari 2014 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROPINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR Penyusunan LAKIP tahun 2013 ini dilaksanakan dalam rangka menilai pencapaian penyelenggaraan pengembangan sektor energi dan sumberdaya mineral di Jawa Timur secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab melalui proses pengumpulan dan analisa informasi secara sistematis dan terukur, jelas, obyektif serta transparan. Bentuk dan isi LAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud laporan ini untuk memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di sektor energi dan sumberdaya mineral yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tahun 2013. Sedangkan tujuannya adalah sebagai alat umpan balik dan komunikasi pimpinan dengan pegawai dan pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Dengan tersusunnya LAKIP ini diharapkan dapat diketahui kemajuan pelaksanaan program/kegiatan maupun kendala yang dihadapi dan menjadi bahan evaluasi guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dinas pada tahun-tahun yang akan datang. Surabaya ,

Januari

2014

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROPINSI JAWA TIMUR

Ir. DEWI J. PUTRIATNI, M.Sc. Pembina Utama Madya NIP. 19600627 198610 2 001

LAKIP Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

i

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................ .

i

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................

ii

DAFTAR ISI .............................................................................................

vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .......................................................................

1

1.2. Landasan Hukum ..................................................................

2

1.3. Maksud dan Tujuan ..............................................................

3

1.4. Gambaran Umum Organisasi ...............................................

3

1.5. Sarana dan Prasarana ..........................................................

11

1.6. Hubungan Kerjasama ...........................................................

13

1.7. Anggaran ..............................................................................

13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1.Rencana Strategis ....................................................................

17

2.1.1. Visi ...........................................................................

17

2.1.2. Misi ...........................................................................

18

2.1.3. Tujuan ......................................................................

18

2.1.4. Sasaran ....................................................................

19

2.1.5. Strategi dan Kebijakan ............................................

21

2.2. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2013 ...................

22

2.3. Perjanjian Kinerja ................................................................

23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013 ..........................

25

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

...........................................

43

Sasaran 1 .............................................................................

43

Sasaran 2 .............................................................................

45

Sasaran 3 ............................................................................

47

Sasaran 4 ............................................................................

48

3.3. Akuntabilitas Keuangan .......................................................

50


ii

BAB IV PENUTUP Kesimpulan ...................................................................................

60

Saran ...........................................................................................

61

LAMPIRAN : I.

Susunan Organisasi

II.

Matriks Rencana Strategis Tahun 2009 - 2014

III.

Penetapan Kinerja Tahun 2013

IV.

Pengukuran Kinerja Tahun 2013

V.

Hasil Kegiatan Dinas ESDM Tahun 2013


iii

DAFTAR TABEL Tabel

Halaman

II.1.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2012....................................... II.

II.2.

Penetapan Kinerja Tahun 2012 .....................................................II.

III.1.

Target dan Realisasi Sasaran 1 .................................................... III.

III.2.


III.3.

Target dan Realisasi Sasaran 3 ................................................... III.

III.4.


III.5.


III.6.

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2012 ............................. III.


iv

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran : A. Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur B. Alokasi dan Realisasi APBD Tahun 2012 C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 D. Penetapan Kinerja Tahun 2012 E. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Uraian Anggaran Belanja Daerah Tahun 2012 F. Dokumentasi beberapa hasil kegiatan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.

BAB I PENDAHULUAN LAKIP Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

v

1.1. Latar Belakang Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur telah dibentuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral. Agar dalam melaksanakan urusan tersebut diatas dapat berjalan dengan baik, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) harus menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam suatu perencanaan yang matang, perencanaan tersebut harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksi keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul. Sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugasnya menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Lakip disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip Dinas ESDM tahun 2013 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya keberhasilan, kendala dan hambatan dan solusinya, sehingga Lakip dapat dipakai sebagai referensi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dilaksanakan dengan dasar hukum :


vi

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur; b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; h. Peraturaturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik; i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; k. Peraturan

Pemerintah

Nomor

22

Tahun

2010

tentang

Wilayah

Pertambangan; l. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur; n. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; o. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) tahun 2013 Dinas Energi dan Sumber daya Mineral

Provinsi Jawa Timur adalah : a. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;


vii

b. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang, khususnya dalam perencanaan kinerja; c. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam periode satu tahun. 1.4. Gambaran Umum Organisasi Potensi energi dan sumber daya mineral di wilayah Provinsi Jawa Timur cukup besar, baik berupa potensi mineral logam, mineral non logam dan batuan, minyak dan gas bumi serta energi alternatif seperti mikro hidro, angin, matahari dan panas bumi. Hasil pengelolaan sumber daya tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Jawa Timur. Dalam rangka pengelolaan potensi energi dan sumberdaya mineral tersebut dibentuk Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Jawa Timur, yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1987. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah

berubah

menjadi

Dinas

kelembagaan Dinas Pertambangan

Energi

Dan

Sumber

Daya

Mineral

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. 1.4.1.

Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumberdaya mineral. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas Dinas Energi dan Sumber daya Mineral menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.


viii

1.4.2.

Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur terdiri dari : 

Kepala Dinas ;



Sekretariat , membawahi : - Sub Bagian Tata Usaha ; - Sub Bagian Penyusunan Program ; - Sub Bagian Keuangan



Bidang Pertambangan Umum dan Migas, membawahi : - Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Migas ; - Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum & Migas; - Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas ;



Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahi : - Seksi Inventarisasi Energi dan Ketenagalistrikan ; - Seksi Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan ; - Seksi Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan.



Bidang Air Tanah , membawahi : - Seksi Inventarisasi Air Tanah; - Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah; - Seksi Pengawasan Air Tanah.



Bidang Geologi, membawahi : - Seksi Inventarisasi Geologi ; - Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ; - Seksi Geologi Tata Lingkungan.

Adapun uraian tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur no. 97 tahun 2008 sebagai berikut :

1.4.2.1. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol;


ix

Sekretaris mempunyai fungsi : a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; b. pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. pengelolaan administrai keuangan ; d. pengelolaan administrasi perlengkapan ; e. pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protocol ; f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangundangan ; g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas ; i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Sub Bagian Penyusunan Program; c. Sub Bagian Keuangan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1.4.2.2. Bidang Pertambangan Umum dan Migas Bidang Pertambangan Umum dan Migas mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan pertambangan umum dan migas. Bidang Pertambangan Umum dan Migas mempunyai fungsi : a. pelaksanaan inventarisasi sumber daya mineral dan migas; b. pengelolaan pemanfaatan dan konservasi pertambangan umum dan migas; c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pertambangan umum dan migas;


x

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Pertambangan Umum dan Migas, terdiri atas : a. Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Migas; b. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas; c. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 1.4.2.3. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas

melaksanakan

inventarisasi, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan inventarisasi energi dan ketenagalistrikan ; b. pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenaga listrikan c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan energi dan ketenaga listrikan ; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan terdiri atas : a. Seksi Inventarisasi Energi dan Ketenagalistrikan; b. Seksi Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan; c. Seksi Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 1.4.2.4. Bidang Air Tanah Bidang Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi air tanah, pemanfaatan dan konservasi air tanah serta pembinaan dan pengawasan air tanah. Bidang Air Tanah mempunyai fungsi : a. pelaksanaan

inventarisasi

air

tanah (penelitian, survey dan

penyelidikan hidrogeologi secara sistematis terhadap potensi air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota); b. pengelolaan pemanfaatan dan konservasi air tanah ; c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air tanah lintas kabupaten/kota ;


xi

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Air Tanah, terdiri atas : a. Seksi Inventarisasi Air Tanah; b. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah; c. Seksi Pengawasan Air Tanah. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 1.4.2.5. Bidang Geologi Bidang Geologi mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, lingkungan geologi dan pengembangan wilayah. Bidang Geologi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan inventarisasi geologi pada wilayah provinsi; b. Pelaksanaan dan koordinasi subbidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota; c. Penyusunan

pedoman

pengelolaan

lingkungan

geologi

dan

pengembangan wilayah pada wilayah lintas kabupaten/kota; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Geologi terdiri atas : a. Seksi Inventarisasi Geologi; b. Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi; c. Seksi Geologi Tata Lingkungan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 1.4.3.

Kelompok Jabatan Fungsional Disamping 1 sekretariat dan 4 bidang diatas terdapat kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sesuai bidang keahliannya dan ketrampilan. Sampai saat ini terdapat jabatan fungsional Pranata Humas. Susunan Organisasi Dinas ESDM dapat dilihat pada Lampiran I


xii

1.4.4.

Kekuatan Sumber Daya

1.4.4.1. Sumber Daya Manusia Peran strategis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung oleh sumberdaya yang baik pula. Sumber daya manusia sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi memerlukan pengembangan kompetensi dan

pemberian kewenangan serta tanggung jawab yang terencana,

terarah dan strategis.

Pemberdayaan

pegawai sangat dibutuhkan

dalam rangka mendukung penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur diantaranya melalui analisa jabatan, analisa kebutuhan pendidikan dan latihan, serta pendidikan dan latihan baik fungsional, struktural maupun teknis. Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan tahun 2013 berjumlah 123 orang terdiri dari 111 PNS dan 12 tenaga outsourcing/Kontrak. Pegawai yang berstatus PNS kemudian dapat dikelompokan berdasarkan jenis kelamin, golongan, eselon, dan tingkat pendidikan sebagai berikut : Tabel 1.1 Jumlah dan Status Pegawai PEGAWAI TAHUN 2013 No.

STATUS KEPEGAWAIAN L

P

JUMLAH

-

-

-

1.

Calon Pegawai Negeri Sipil

2.

Pegawai Negeri Sipil

81

30

111

JUMLAH PEGAWAI

81

30

111

Tabel 1.2 Pegawai Non PNS/Honorer/Kontrak PEGAWAI TAHUN 2013 No.

STATUS KEPEGAWAIAN L


P

JUMLAH

xiii

1.

Tenaga Bantu

7

4

11

3.

Sopir/Pengemudi

1

-

1

11

1

12

JUMLAH PEGAWAI HONORER

Tabel 1.3 Jabatan Pegawai FORMASI TERISI No.

JABATAN L

P

JUMLAH

Struktural

18

2

20

1. Eselon II

-

1

1

2. Eselon III

4

-

4

3. Eselon IV

14

1

15

II.

Fungsional Tertentu/Khusus

1

1

2

III.

Fungsional Umum/Non Struktural

62

27

89

81

30

111

I.

JUMLAH JABATAN PEGAWAI

Tabel 1.4 Pangkat/Golongan Ruang Pegawai No. I.

II.

III.

PANGKAT

GOL RUANG

GOL. PEGAWAI TAHUN 2013

Golongan IV

L

P

JUMLAH

14

2

16

Pembina Utama Madya

IV - d

-

1

1

Pembina Utama Muda

IV – c

-

-

-

Pembina Tingkat I

IV – b

4

-

4

Pembina

IV - a

10

1

11

54

24

76

Golongan III Penata Tingkat I

III – d

18

9

27

Penata

III – c

19

6

25

Penata Muda Tingkat I

III – b

10

3

13

Penata Muda

III - a

7

6

13

9

4

13

Golongan II


xiv

No.

IV.

PANGKAT

GOL. PEGAWAI TAHUN 2013

GOL RUANG

L

P

JUMLAH

Pengatur Tingkat I

II – d

2

-

2

Pengatur

II – c

3

1

4

Pengatur Muda TK. I

II – b

3

3

6

Pengatur Muda

II - a

1

-

1

4

-

4

I-d

2

-

2

I–c

1

-

1

I–b

1

-

1

I-a

-

-

-

81

30

111

Golongan I

JUMLAH

Tabel 1.5 Pendidikan Pegawai No. 1.

2.

PENDIDIKAN

PEGAWAI L

P

JUMLAH

19

5

24

S2 / Sains

1

1

2

S2 / Magister Managemen

12

3

15

S2 / Engineering

6

-

6

S2 / Hukum

-

1

1

38

15

53

1. S1/Geologi

3

1

4

2. S1/Geografi

1

-

1

PASCASARJANA (S2)

SARJANA (S-1)


xv

No.

PENDIDIKAN

PEGAWAI L

P

JUMLAH

3. S1 /Elektro/Informatika

1

-

1

4. S1 /Sipil

1

-

1

5. S1 /Lingkungan/Industri

2

-

2

6. S1 /Fisika/Kimia

1

3

4

7. S1 /Administrasi Negara

9

4

13

8. S1 /Hukum Perdata

11

1

12

9.

6

4

10

10. S1 /Ilmu Politik

-

1

1

11. S1 /Humas

1

-

1

12. S1 /Pendidikan

-

1

1

13. S1 /Keuangan

1

-

1

14. S1 / Informatika

-

1

1

SARMUD/D-3

4

4

8

1. Sarmud Tambang/Minyak

3

-

3

1. D3 /Sipil

-

1

1

3. D3/Ekonomi

-

1

1

4. D3/Pendidikan

-

1

1

5. D3/Keuangan/Perbankan

1

1

2

16

6

22

1. STM/Mesin

2

-

2

2. STM/Listrik

2

-

2

3. STMI/Teknologi Industri

-

1

1

4. SMA/IPA

6

-

6

5. SMA/IPS

5

3

8

6. SMEA/Tata Niaga

1

2

3

5.

SLTP

3

-

3

6.

SD

1

-

1

81

30

111

3.

4.

S1 /Ekonomi

SLTA

TOTAL

1.5. Sarana dan Prasarana Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa: 2 unit gedung kantor, 1 unit Ruang pertemuan, 1 unit laboratorium, 19 kendaraan dinas roda dua dan 13 kendaraan roda empat, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang SIG, 1 ruang Website/LAN, barang-barang inventarisasi dan fasilitas lainnya.


xvi

Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan beberapa dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana Pendukung No.

SARANA/PRASARANA

1.

Tanah sebanyak 1 bidang

2.

Gedung Kantor

3.

JUMLAH 2

KETERANGAN

Cukup

1 persil

3 unit

Cukup

2 lt, L=1.800 m

Gedung Aula

1 unit

Cukup

1 lt, L=270 m

4.

Gedung Laboratorium

1 unit

Kurang

1lt, L=656 m

5.

Gudang Peralatan/Workshop

1 unit

Cukup

1 lt, L=300 m

6.

Mobil Dinas

13 unit

Kurang

7.

Sepeda Motor

19 unit

Kurang

8.

Alat-Alat Bengkel & Alat Ukur

117 buah

Kurang

9.

Alat Pertanian

1 buah

Cukup

10.

Alat-Alat Kantor dan RT

1.629 bh

Kurang

Meja, kursi, komputer dan perlengkapannya, lemari, AC, dll

11.

Alat-Alat Komunikasi

217 bh

Kurang

Tustel, HT, Telpon, Facsimal, dll

12.

Alat-Alat Laboratorium

329 bh

Kurang

Spektro Photo Meter, pH Meter, DO Meter, Mesin Pemotong Batuan, Miksroskop, dll

13.

Instalasi/Pembangkit (JTR/JTM)

6 bh/232

Kurang

PLTMH, PLTS

14.

Instalasi/Fasiltas Air Bersih

20 bh

Kurang

Sumur Bor, Water Treatment dan Bak Turap

15.

Buku Perpustakaan

209 bh

Kurang

16.

Barang Bercorak Kebudayaan

16 bh

Cukup

Studio

7.670 m

KONDISI

dan

Listrik


2

2

2 2

Mesin bor, genset dll

dan

xvii

1.6. Hubungan Kerjasama Dalam rangka sinkronisasi program berbagai langkah penting telah dilakukan yaitu dengan membina hubungan kerjasama baik dengan instansi terkait di pusat dan kabupaten/kota maupun dengan institusi pendidikan serta lembaga penelitian dan pengembangan sumberdaya mineral dan energi. Kerjasama antar provinsi, pemerintah pusat, kabupaten/kota Bentuk kerja sama dengan instansi terkait baik di dalam maupun luar propinsi dituangkan dalam usulan sinkronisasi program dan nota kesepakatan untuk ditindaklanjuti kemudian secara detil dengan program dan kegiatan di masing-masing instansi. Sedangkan dengan pemerintah pusat dilaksanakan dalam rangka konsultasi dan tugas dekonsentrasi. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Beberapa perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur

terutama dalam

memberikan kontribusi dalam bentuk pengembangan ide-ide yang bersifat praktis. Kerjasama dengan lembaga-lembaga pengembangan dan penelitian Bentuk kerjasama yang nyata adalah mengikutsertakan pegawai dalam program dan kegiatan

pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi dan

koordinasi yang diadakan oleh lembaga-lembaga tersebut diantaranya Badan Geologi, Ditjen EBT-KE Kementerian ESDM. 1.7. Anggaran. Anggaran untuk seluruh kegiatan yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) sumber dana yakni yang berasal dari APBD untuk membiayai kegiatan desentralisasi dan dana dari APBN untuk membiayai kegiatan dekonsentrasi.

a. Anggaran Desentralisasi (APBD) Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan desentralisasi berasal dari APBD dengan jumlah total Rp. 54.003.292.000,00 (Lima Puluh Empat Milyar Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013

Rp.

54.315.332.000,00 (Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Rp. 312.040.000,00 (Tiga Ratus Dua Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), yang terinci untuk pembiayaan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, sebagai berikut :


xviii

- Berdasarkan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung No.

Jenis Belanja

1.

Belanja Tidak Langsung

2.

Belanja Langsung

Anggaran (Rp) 7.553.292.000 46.450.000.000

JUMLAH BELANJA SKPD ……

54.003.292.000

- Pembagian Belanja Langsung No. 1.

Uraian Belanja Belanja Pegawai

Anggaran (Rp) 4.170.090.000

2.

Belanja Barang dan Jasa

25.548.248.000

3.

Belanja Modal

16.731.662.000

JUMLAH BELANJA …………….

46.450.000.000

- Alokasi dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan No. A.

Uraian

Anggaran (Rp)

BELANJA TAK LANGSUNG.

7.553.292.000

Balanja Pegawai 1. Gaji dan tunjangan 2. Tambahan penghasilan PNS 3. Insentif Pemungu tan Retribusi

7.553.292.000 6.092.526.000 1.458.924.000 1.842.000


xix

No. B.

Uraian BELANJA LANGSUNG

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran

II.

Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Peningkatan Pembangu nan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian 1 Kinerja dan Keuangan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Penyusunan Data base SKPD sebagai Penun 1. jang Pusat Data Provinsi Jawa Timur Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi 1 Pengembangan Desa Mandiri Energi Inventarisasi Potensi Sumber Energi baru 2 Terbarukan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber 3 Energi Baru Terbarukan Pengembangan dan Pemerataan pasokan Listrik Pengembangan Infrastruktur Jaringan dan 1 Pnyediaan Pem bangkit Listrik menggunakan Sumber Energi Alternatif Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan 2 Listrik Pengembangan Pengelolaan Kelistrikan, Energi, Mineral dan Migas Fasilitasi kerjasama dan koordinasi 1 pengembangan kelistrikan, energi, mineral dan migas 2 Sosialisasi dan Publikasi pengelolaan kelistrikan, energi, mineral dan migas Pendataan dan sistimatisasi data 3 kelistrikan,energi, mineral dan migas. Peningkatan Kinerja Pembangunan Kelistrikan, 4 energi, mineral dan migas Inventarisasi Pengembangan Potensi Geologi Lingkungan dan Bencana Geologi Inventarisasi Geologi, Kawasan Karst dan 1 Kawasan Lindung Geologi Sosialisasi, Simulasi dan Mitigasi Benvana 2 Kegeologian Pengembangan Geologi Teknik dan Geologi 3 Tata Lingkungan


Anggaran (Rp) 46.450.000.000 3.739.736.000 3.739.736.000 135.3225.000 135.225.000 95.509.000 95.509.000 749.530.000 749.530.000 230.000.000 230.000.000 3.798.635.000 499.300.000 1.766.290.000 1.533.045.000 4.266.365.000 3.410.035000 856.330.000 5.640.000.000 2.667.920.000 1.207.580.000 825.322.500 939.177.500 11.455.000.000 1.484.380.000 7.461.730.000 2.508.890.000

xx

No.

Uraian

X.

Pembinaan Usaha Pertambangan dan Pengelolaan Air Tanah 1 2 3 4 5 6

Anggaran (Rp)

Inventarisasi Potensi Air Tanah. Pemberdayaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Pengembangan Potensi dan Konservasi Sumber daya Mineral serta Rehabilitasi Lahan Bekas Pertambangan Pengembangan Pemanfaatan dan Konservasi Air Bawah Tanah Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Pemulihan Lingku ngan Pasca Tambang dan Penerapan kebija kan Pengelolaan Pasca tambang dan Produksi Migas yang berwawasan lingkungan JUMLAH A + B

-

16.340.000.000 1.180.000.000 4.220.000.000 3.907.969.000 2.940.000.000 1.975.871.000 2.116.160.000

54.003.292.000

Berdasarkan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

Sasaran

Anggaran (Rp)

1. Meningkatnya ketersediaan energi Terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat 2. Meningkatnya Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang mendapat bantuan ala pertambangan 3. Meningkatkan masyarakat daerah sulit air yang mendapatka air bersih dari air tanah 4. Meningkatnya informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi di wilayah Jawa Timur JUMLAH

4.140.000.000 (31,66 %) 900.000.000 (6,88 %) 2.100.000.000 (16,06 %) 6.065.000.000 (46,34 %) 13.075.000.000

b. Dekonsentrasi (APBN)

No. 1.

Uraian

Anggaran (Rp)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM 1

Pembinaan dan Perencanaan dan Kementerian ESDM

Koordinasi kerjasama

JUMLAH


918.700.000 918.700.000

918.700.000

xxi

BAB II RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 yang merupakan pedoman penyusunan bagi Dinas/Instansi agar dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. RPJMD tersebut juga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Timur. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur disusun pada tahun 2009 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama periode 2009–2014 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi. 2.1.1. Visi Sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Jawa Timur, maka visi Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur adalah :

"TERPENUHINYA KEBUTUHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BAGI MASYARAKAT "

Penjelasan Visi di atas adalah sebagai berikut : a. Pembangunan energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, adalah suatu proses yang terencana dan terarah dalam melaksanakan pembangunan bidang sumber daya mineral dan energi dengan memperhatikan keseimbangan antara optimalisasi manfaat, masyarakat, dan daya tarik investasi serta mengindahkan

prinsip-prinsip

konservasi dan

pelestarian

fungsi

lingkungan karena sifat sumber daya mineral yang tidak terbarukan;


xxii

b. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat bermakna meningkatnya peran

serta

masyarakat

yang

tercermin

dalam

harmonisasi

pengusahaan pertambangan, energi serta air tanah. 2.1.2. Misi Misi yang diemban adalah Mewujudkan Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Timur. 2.1.3. Tujuan Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut dilakukan berbagai upaya serius dengan tujuan : a. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan

untuk memenuhi

kebutuhan energi masyarakat; b. Meningkatkan Kemampuan Usaha Pertambangan Rakyat; c. Meningkatkan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. d. Meningkatkan informasi geologi untuk mengurangi tingkat resiko akibat bencana geologi. Hubungan antara Misi dan Tujuan Dinas ESDM dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Hubungan antara Misi dan Tujuan MISI Mewujudkan pemba 1.

TUJUAN Meningkatkan Peman


INDIKATOR Persentase

Rumah

xxiii

ngunan energi dan sumberdaya mineral untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Timur 2.

faatan Energi terbaru kan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat . Meningkatkan Kemam puan usaha pertamba ngan rakyat

3.

Meningkatkan Peman faatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Meningkatkan informasi geologi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mengurangi resiko akibat bencana geologi

4.

tangga yang gunakan terbarukan

meng energi

Persentase Kelom pok Pertambangan rakyat yang dibantu alat pertambangan Persentase Sumur Bor yang dibangun di daerah sulit air Persentase Kajian Kegeologian Persentase Alat Deteksi Longsor yang terpasang Persentase Rambu Peringatan Rawan Longsor/ Tsunami yang terpasang

2.1.4. Sasaran Pembangunan energi dan sumber daya mineral yang akan diwujudkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain : 1. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Sasarannya adalah meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan untuk masyarakat, di daerah terpencil. 2. Meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat. Sasarannya adalah meningkatnya Kelompok usaha pertambangan rakyat yang mendapat bantuan alat pertambangan. 3. Meningkatkan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Sasarannya adalah meningkatnya

masyarakat

daerah sulit air yang mendapat air bersih dari air tanah. 4. Meningkatkan informasi geologi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mengurangi tingkat resiko akibat bencana geologi. Sasarannya adalah meningkatnya informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi di wilayah Jawa Timur.


xxiv

Tabel 2.2. Hubungan antara Tujuan dan Sasaran TUJUAN

SASARAN

Uraian

Indikator

Meningkatkan Pe manfaatan Energi terbaru kan untuk memenuhi kebutu han energi masya rakat.

 Persentase Rumah Tangga (KK) yang menggunakan energi terbarukan

Meningkatkan ke mampuan usaha pertambangan rakyat

 Persentase Kelom pok Pertamba ngan Rakyat yang dibantu alat pertambangan

Meningkatkan pe manfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

 Persentase Sumur Bor yang dibangun di daerah sulit air

Meningkatkan informasi geologi yang disampaikan kepada masyrakat untuk mengurangi resiko akibat bencana geologi

 Persentase kajian Kegeologian.  Persentase Alat Deteksi Longsor yang terpasang  Persentase Papan rambu Peringatan Bahaya Longsor/ Tsunami yang terpasang

Uraian

Indikator

Meningkatnya  % Rumah Tangga pemanfaatan energi (KK) yang menggu terbarukan untuk nakan listrik dari masyarakat di energi terbarukan daerah terpencil PLTMH  % Rumah Tangga (KK) yang menggu nakan listrik dari energi terbarukan PLTS.  % Rumah Tangga (KK) yang mengguna kan Biogas Meningkatnya  % Peningkatan Kelompok Usaha Kelompok Pertam bangan Pertambangan rakyat yang rakyat yang mendapat bantuan mendapat bantuan alat pertambangan alat pertambangan. Meningkatnya  % masyarakat mayarakat daerah (KK) daerah sulit air sulit air yang yang mendapat air menggunakan air bersih dari air bersih dari air tanah tanah. Meningkatnya  % Daerah Rawan informasi Bencana Geologi kegeologian dan yang terpetakan mitigasi bencana  % Alat Deteksi geologi di wilayah Longsor yang Jawa Timur. terpasang  % Rambu Per ingatan Rawan Longsor/Tsunami yang terpasang.

2.1.5. Strategi dan Kebijakan Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral, dan dengan memperhatikan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan, maka beberapa faktor kunci keberhasilan dapat disusun untuk menentukan strategi dan kebijakan yang akan diambil sekaligus akan menjawab tentang Visi dan Misi Organisasi. Adapun strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektor energi dan sumberdaya mineral sebagai berikut : 1.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di sektor energi dan sumber daya mineral;


xxv

2.

Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku ekonomi dalam mendukung penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;

3.

Menegakkan peraturan perundangan sektor energi dan sumber daya mineral dan peraturan yang terkait secara konsisten;

4.

Mengembangkan potensi produk unggulan energi dan sumber daya mineral;

5.

Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pusat dan instansi terkait, luar negeri di sektor energi dan sumber daya mineral;

6.

Memberikan bantuan teknis kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) di sektor energi dan sumber daya mineral;

7.

Melakukan upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, pengendalian pengambilan dan konservasi air tanah;

8.

Meningkatkan penyediaan listrik bagi masyarakat pedesaan dan kepulauan;

9.

Melakukan upaya ketersediaan kebutuhan Bahan Bakar Minyak bagi masyarakat;

10. Melakukan mitigasi bencana dan sosialisasi kegeologian; 11. Membangun sistem informasi yang mudah diakses masyarakat dan pelaku usaha sektor energi dan sumber daya mineral secara cepat, tepat dan akurat; 12. Menyusun program-program dan kegiatan strategis dan operasional dalam pelaksanaan tugas; 13. Menyusun peraturan perundangan yang terkait dengan sektor energi dan sumber daya mineral.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) TAHUN 2013 Dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur telah merencanakan sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai dengan rincian sebagaimana Tabel berikut : Tabel 2.3. Rencana Kinerja Dinas ESDM Tahun 2013 TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

Meningkatkan Pemanfaatan Energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan untuk masyarakat di daerah terpencil

- Persentase Rumah tangga (KK) yang menggunakan listrik dari energi terbaru kan PLTMH

250 KK (0,0087 %)

- Persentase Rumah Tangga (KK) yang menggunakan listrik dari energi terbaru kan PLTS

100 KK (0.0034 %)

- Persentase Rumah Tangga (KK) yang menggunakan energi terbarukan Biogas

50 KK (0,0039 %)

Meningkatkan kemampuan usaha pertamba ngan rakyat

Meningkatnya kelompok usaha pertambangan rakyat yang mendapat bantuan alat pertambangan

- Persentase Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang mendapat bantuan alat pertam bangan

9 Kelompok (2,250 %)

Meningkatkan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat

Meningkatnya masyarakat daerah sulit air yang menggunakan air bersih dari air tanah

- Persentase masyarakat daerah sulit air yang mendapat air bersih dari air tanah

600 KK (0,761 %)


xxvi


xxvii

TUJUAN Meningkatkan informasi geologi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mengurangi resiko akibat bencana geologi

SASARAN Meningkatnya informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi di wilayah Jawa Timur

INDIKATOR

TARGET

- Persentase Rambu Peringatan Rawan Longsor/ Tsunami yang terpasang

80 Titik (6,15 %)

- Persentase alat Deteksi Longsor yang terpasang

40 Unit (27,59 %)

- Persentase Daerah rawan bencana geologi yang terpetakan

1 Kabupaten (3,448 %)

2.3. PERJANJIAN KINERJA Rencana Kinerja Tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menjadi pedoman bagi Dinas ESDM dalam mewujudkan kinerja ouput ataupun outcome yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas ESDM telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang dipakai sebagai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ESDM dengan Gubernur Jawa Timur, sebagaimana terlihat dalam lampiran Penetapan Kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Hasil Pengukuran Kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 akan dilaporkan dalam Lakip Dinas ESDM Tahun 2013 yang mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas ESDM Tahun 2013.

Penetapan Kinerja Tahun 2013


xxviii

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pemanfaatan Energi Terbaru kan untuk masyarakat di daerah terpencil

Meningkatnya Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang mendapat bantuan alat pertambangan

Meningkatnya masyarakat daerah sulit air yang mengguna kan air bersih dari air tanah

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi. Persentase Rumah Tangga (KK) yang menggunakan energi terbarukan

0,0160 %

Pengembangan Infrastruktur Jaringan dan Penyediaan Pembangkit Listrik menggunakan Sumber Energi Alternatif

3.410.035.000

Program Pembinaan Usaha Pertambang an dan Pengelolaan Air Tanah. Persentase Kelompok Usaha Pertambangan yang mendapat bantuan alat pertambangan

2,250 %

Pemulihan Lingkungan Pasca tambang, Penerapan kebijakan pengelolan pasca tambang dan Produksi Migas yang berwawasan lingkungan

2.116.160.000

Persentase masyarakat daerah sulit air yang mendapat air bersih dari air tanah

0,761 %

Pengembangan Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah

2.940.000.000

Meningkatnya informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi di wilayah Jawa Timur.

Program Inventari sasi Pengembangan Potensi Geologi Lingkungan dan Bencana Geologi. Persentase Daerah Rawan Bencana Geologi yang terpetakan

20,00 %

Sosialisasi, Simulasi dan Mitigasi Bencana Geologi

7.461.730.000

Persentase Rambu Peringatan Rawan Longsor/Tsunami yang terpasang

6,154 %

Pengembangan Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan

2.508.890.000

Prosentase Alat Deteksi Longsor yang terpasang

27,59 %

Inventarisasi Geologi, Kawasan Karst dan Kawasan Lindung Geologi

1.484.380.000

BAB III LAKIP Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

xxix

AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi

kepada

pihak-pihak

yang

berwenang

menerima

pelaporan

akuntabilitas. Pada tahun anggaran 2013 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan kedalam 8 indikator kinerja Realisasi pada akhir tahun 2013 menunjukkan bahwa hanya 3 sasaran dengan 5 indikator kinerjanya telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 1 sasaran dengan 3 sub indikator belum dapat mencapai sasaran dengan maksimal; sasaran tersebut adalah Meningkatnya Ketersediaan energi alternatif untuk masyarakat. 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2013 Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan seuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil. Untuk

memudahkan

interpretasi

atas

pencapaian

kinerja

sasaran,

dipergunakan interval nilai sebagai berikut : > 100

= Sangat Baik

75 – 100

= Baik

55 – 74

= Cukup

< 55

= Kurang.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.


xxx

Meningkatkan Pemanfaatan Energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat

Tujuan 1

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat yang dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran dengan 3 ( tiga ) indikator. Sasarannya adalah meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan untuk masyarakat terutama di daerah terpencil dan kepulauan. Parameter untuk mengetahui keberhasilan capaian ini dapat diukur melalui indikator jumlah Rumah Tangga (KK) yang menggunakan listrik non-PLN dari energi terbarukann

Pembangkit

Listrik

Tenaga

Mikro

Hidro

(PLTMH)

dan

Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan meningkatnya jumlah Rumah Tangga (KK) yang menggunakan energi terbarukan dari Biogas.

Tujuan 1

Sasaran 1

Meningkatkan Pemanfaatan Energi Meningkatnya pemanfatan energi terbarukan untuk memenuhi terbarukan untuk masyarakat di kebutuhan energi masyarakat daerah terpencil

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.1.1. sebagai berikut : Tabel 3.1.1. Rumah Tangga yang menggunakan energi terbarukan No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Persentase Rumah Tangga (KK) yang menggunakan listrik dari energi terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

250 KK (0,0087 %)

30 KK (0,0010 %)

12,00

2.

Persentase Rumah Tangga (KK) yang menggunakan listrik dari energi terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

100 KK (0,0034 %)

32 KK (0,0011 %)

32,00

3.

Persentase Rumah Tangga (KK) yang menggunakan energi terbarukan Biogas

50 KK (0,0039 %)

56 KK (0,0044 %)

112,80

Persentase Capaian Sasaran


52,27

xxxi

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Penyediaan listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat pedesaan dan kepulauan tahun 2013 tergolong cukup baik yaitu rata-rata 52,27 %. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam

Rencana

kinerja

tahun

2013

dengan

Sasaran

meningkatnya

pemanfaatan energi baru terbarukan, pengguna PLTS dan PLTMH sejumlah 350 KK dengan realisasi 62 KK sedangkan Jumlah pengguna Biogas adalah 50 KK dengan realisasi 56 KK. Adapun target dalam penetapan kinerja sebagai berikut : Menurut Data dari BPS Jawa Timur, Penduduk Jawa Timur pada tahun 2009 sebanyak 37.286.240 jiwa, dengan asumsi 1 KK = 4 jiwa , maka penduduk Jawa Timur sebanyak 37.286.240/4 x KK = 9.321.560 KK Data dari PT. PLN Distribusi Jawa Timur, rasio elektrifikasi pada tahun 2009 adalah 69,23 %, artinya penduduk Jawa Timur yang belum mendapatkan energi listrik adalah 30,77 % x 9.321.560 KK = 2.868.244 KK.

Sedangkan target capaian pemanfaatan energi terbarukan dalam kurun 5 tahun (2010-2014) sebanyak 2.150 KK yang terdiri dari 1750 KK pengguna energi PLTMH dan PLTS, serta 400 KK pengguna energi Biogas ( 1250 KK PLTMH; 500 KK PLTS; 400 KK Biogas), adapun perincian target adalah sebagai berikut : 1. Energi Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Persentase Target Per Periode = 1250/2.868.244 x 100 % (selama lima tahun)

= 0,0435 %

Persentase Target Per Tahun

= 0,0435 % / 5 = 0,0087 %

2. Energi Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Jumlah KK Pengguna PLTS

= Jumlah KK Jawa Timur belum


xxxii

berlistrik - Jumlah KK pengguna PLTMH = 2.868.244 – 1.250 = 2.866.994 KK Persentase Target Per Periode = 500 / 2.866.994 x 100 % (selama lima tahun)

= 0,0175 %


= 0,0175 % / 5 = 0,0034 %

3. Energi Terbarukan Biogas. Data statistik jumlah populasi sapi di daerah Jawa Timur No. 1. 2.

Jenis Ternak Sapi Potong

Tahun 2009 3.559.205

Sapi Perah

221.744

Total Jumlah Sapi

3.780.949

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Jumlah Sapi pada tahun 2009 di daerah Jawa Timur adalah 3.780.949. Apabila setiap KK membutuhkan 3 ekor sapi untuk membuat biogas, maka : Potensi Biogas per KK

= jumlah sapi / jumlah minimal sapi yang menghasilkan biogas per KK = 3.780.949 / 3 = 1.260.316 KK

Target capaian pemanfaatan energi terbarukan Biogas dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014) sebanyak 400 KK Persentase Target Per Periode = 400 / 1.260.316 x 100 % (selama lima tahun)

= 0,0317 %

Persentase Target Tahun 1 sebanyak 200 KK = 200 / 1.260.316 x 100 % = 0,0158 % Persentase target Tahun ke dua sampai dengan tahun ke lima sebanyak : 50 KK

= 50 /1.260.316 x 100 %


xxxiii

= 0,0039 %. Tabel 3.1.2. Perkembangan Jumlah Rumah Tangga (KK) yang menggunakan listrik Non PLN dari energi terbarukan PLTMH Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

Target

250 KK (0,0087 %)

250 KK (0,0087 %)

250 KK (0,0087 %)

Realisasi

230 KK (0,0080 %)

75 KK (0,0026 %)

244 KK (0,0085 %)

% Realisasi Capaian Target

92,00 %

30,00 %

98,00 %

12,00 %

-

% Realisasi Capaian target Periode

18,40 %

24,40 %

44,00 %

46,40 %

-

Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga (KK) yang menggunakan listrik dari energi terbarukan PLTMH

250 KK (0,0087 %)

250 KK (0,0087 %)

30 KK (0,0010 %)

-

Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga yang menggunakan energi baru

terbarukan

PLTMH,

Yaitu

menggunakan

energi

terbarukan

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) selama 5 tahun adalah 1.250 KK dengan masing-masing target yang telah ditetapkan sebagai berikut : Tahun 2010 ditargetkan 250 KK dan realisasi 230 KK, maka : Persentase capaian target Tahunan

= 230 KK/250 KK x 100 % = 92 %

Persentase capaian Per Periode (selama lima tahun)

= 230/1250 x 100 % = 18,4 %.

Tahun 2011 ditargetkan 250 KK dan realisasi 75 KK, maka Persentase capaian target Tahunan

= 75 KK/250 KK x 100 % = 30,00 %

Persentase Capaian Per Periode

= (75+230)/ 1.250 x 100 % = 305 / 1250 x 100 % = 24,40 %

Dengan perhitungan yang sama, diperoleh data : Tahun 2012 ditargetkan 250 KK dan realisasi 245 KK, maka


xxxiv

Persentase Capaian Target Tahunan : 98,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 tahun : 44,00 % Tahun 2013 ditargetkan 250 KK dan realisasi 30 KK, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 12,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 46,40 % Tabel 3.1.3. Perkembangan Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan PLTS Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

Target

100 KK (0,0034 %)

100 KK (0,0034 %)

100 KK (0,0034 %)

100 KK (0,0034 %)

100 KK (0,0034 %)

Realisasi

100 KK (0,0034 %)

0 KK (0,00 %)

0 KK (0,00 %)

32 KK (0,0010 %)

-

100,00 %

0,00 %

0,00 %

32,00 %

-

20,00 %

20,00 %

20,00 %

26,40 %

-

Indikator Kinerja Persentase Rumah tangga (KK) yang menggunakan listrik dari energi terbarukan PLTS

% Realisasi Capaian Target % Realisasi Capaian target Periode

Indikator Kinerja

Jumlah Rumah Tangga

yang menggunakan listrik dari

energi terbarukan PLTS selama 5 tahun adalah 500 KK

dengan masing-

masing target yang telah ditetapkan sebagai berikut : Tahun 2010 ditargetkan 100 KK (Unit PLTS) dan realisasi 100 KK, (Unit PLTS) maka Persentase capaian target Tahunan

= 100 KK/100 KK x 100 % = 100,00 %

Persentase capaian Per Periode

= 100/500 x 100 %

(selama lima tahun)

= 20,00 %

Tahun 2011 ditargetkan 100 Unit PLTS dan realisasi 0 KK, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 00,00 %, Persentase Capaian Per Periode 5 tahun : 20,00 % Tahun 2012 ditargetkan 100 KK (Unit PLTS) dan realisasi 0 KK, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 0,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 20,00 %


xxxv

Tahun 2013 ditargetkan 100 KK (Unit PLTS) dan realisasi 32 KK, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 32,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 tahun : 26,40 %

Tabel 3.1.4. Perkembangan Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan energi terbarukan Biogas Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

Target

200 KK (0,0142 %)

50 KK (0,0039 %)

50 KK (0,0039 %)

50 KK (0,0039 %)

Realisasi

430 KK (0,0341 %)

40 KK (0,0031 %)

10 KK (0,0008 %)

56 KK (0,0044 %)

-


215,00 %

80,00 %

20,00 %

112,00 %

-


107,5 %

117,50 %

120,00 %

134,00 %

-

Indikator Kinerja Persentase Rumah tangga (KK) yang menggunakan energi terbarukan Biogas

50 KK (0,0039 %)

Indikator Kinerja Jumlah Rumah Tangga (KK) yang menggunakan energi terbarukan biogas selama 5 tahun adalah 400 KK dengan masing-masing target yang telah ditetapkan sebagai berikut : Tahun 2010 ditargetkan 200 KK dan realisasi 430 KK, maka Persentase capaian target Tahunan

= 430 KK/200 KK x 100 % = 215,00 %


= 430/400 x 100 %

(selama lima tahun)

= 107,50 %

Tahun 2011 ditargetkan 50 KK dan realisasi 40 KK, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 80,00 %, Persentase Capaian Per Periode 5 Tahun : 117,5 %


xxxvi

Tahun 2012 ditargetkan 50 KK

dan realisasi 10 KK, maka Persentase

Capaian Target Tahunan : 20,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 120,00 % Tahun 2013 ditargetkan 50 KK dan realisasi 56 KK, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 112,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 134,00 %

Meningkatkan Kemampuan Usaha Pertambangan Rakyat

Tujuan 2

Tujuan Meningkatkan usaha pertambangan rakyat dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator. Sasaran

yang

ingin

dicapai

adalah

Meningkatnya

kelompok

usaha

pertambangan rakyat yang mendapat bantuan alat pertambangan, dengan harapan agar semakin banyak masyarakat penambang dapat meningkatkan penghasilannya. Indikator untuk mengetahui keberhasilan capaian ini adalah Jumlah kelompok pertambangan rakyat yang mendapat bantuan alat pertambangan. Tujuan 2

Sasaran 2

Meningkatkan Kemampuan Usaha Pertambangan Rakyat

Meningkatnya Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang mendapat bantuan alat tambang

Berdasarkan hasil inventarisasi bidang pertambangan umum pada tahun 2008 terdapat kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh kelompokkelompok kecil masyarakat dengan menggunakan alat tambang seadanya. Di Jawa Timur kelompok-kelompok penambang tersebut tersebar di 20 Kabupaten dengan rata-rata 20 kelompok penambang di setiap kabupaten, sehingga apabila di jumlah terdapat 400 kelompok pertambangan rakyat. Dengan peralatan yang seadanya, hasil yang diperoleh tentu saja tidak maksimal karena pada umumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-


xxxvii

hari. Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur bermaksud membantu kelompokkelompok pertambangan tersebut dengan memberikan bantuan berupa peralatan pertambangan yang disesuaikan dengan anggaran. Dalam 5 tahun Dinas ESDM mentargetkan sebanyak 45 kelompok pertambangan yang akan dibina dalam teknik pertambangan yang benar dan aman serta akan dibantu dengan seperangkat alat pertambangan, sehingga setiap tahun terdapat target 9 kelompok usaha pertambangan rakyat. adapun perincian target adalah sebagai berikut : Persentase Target Per Periode

= 45 Kel./400 Kel x 100 %

(selama lima tahun)

= 11,250 %


= 11,250 % / 5 = 2,250 %

Adapun Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.1.5. sebagai berikut : Tabel 3.1.5. Perkembangan Jumlah Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat Yang mendapat bantuan alat pertambangan Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

Target




9 Kelompok 9 Kelompok (2,250 %) (2,250 %)

Realisasi





-

11,11 %

22,22 %

33,33 %

100,00 %

-

2,22 %

6,67 %

13,33 %

33,33 %

-

Indikator Kinerja Persentase Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang mendapat bantuan alat pertambangan


Indikator Kinerja

Jumlah Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang

mendapat bantuan alat pertambangan selama 5 tahun adalah 45 Kelompok


xxxviii

Usaha Pertambangan Rakyat dengan masing-masing target yang telah ditetapkan sebagai berikut : Tahun 2010 ditargetkan 9 Kelompok dan realisasi 1 Kelompok, Persentase capaian target Tahunan

= 1 Kel./9 Kel. x 100 % = 11,11 %


= 1/45 x 100 %

(selama lima tahun)

= 2,22 %

Tahun 2011 ditargetkan 9 Kelompok dan realisasi 2 Kelompok, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 22,22 %, Persentase Capaian Per Periode 5 tahun : 6,67 % Tahun 2012 ditargetkan 9 Kelompok realisasi 3 Kelompok, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 33,33 %, Persentase capaian Per Periode 5 tahun : 13,33 % Tahun 2013 ditargetkan 9 Kelompok dan realisasi 9 Kelompok, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 100,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 33,33 % Kegiatan pertambangan rakyat tersebut meliputi penggalian batu andesit dan dipecah menjadi batu pecah ukuran tertentu yang dipakai untuk pengerasan jalan maupun bahan cor bagunan. Sebelum mendapatkan bantuan alat pemecah batu, kelompok pertambangan rakyat tersebut berproduksi 2m3 hingga 3 m3 per hari, dengan bantuan alat tambang, produksi bertambah menjadi 6 m3 hingga 10 m3 perhari.

Tujuan 3

Meningkatkan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Tujuan Meningkatkan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator. Sasarannya

adalah

Meningkatnya

masyarakat

daerah

sulit

air

yang

mendapatkan air bersih dari air tanah.


xxxix

Parameter untuk mengetahui keberhasilan capaian ini dapat diukur melalui indikator Jumlah masyarakat (KK) yang terpenuhi kebutuhan air bersihnya. Tujuan 3

Sasaran 3

Meningkatkan pemanfaatan air tanah Meningkatnya masyarakat daerah untuk memenuhi kebutuhan air bersih sulit air yang menggunakan air masyarakat. bersih dari air tanah.

Di wilayah Jawa Timur, belum semua masyarakat dapat memperoleh air bersih dengan mudah, terutama yang tinggal di daerah kering/ sulit air. Dari hasil inventarisasi yang diperoleh dari kabupaten/kota di Jawa Timur terdapat 78.890 KK. Dalam

lima

tahun

(2010-2014)

Dinas

ESDM

Provinsi

Jawa

Timur

merencanakan untuk dapat menyediakan air bersih dari air tanah sebanyak 2.500 KK melalui pembangunan sumur-sumur bor air tanah, dengan target tahun pertama 300 KK, tahun kedua 400 KK, tahun ketiga 500 KK, tahun keempat 600 KK dan tahun kelima 700 KK. adapun perincian target adalah sebagai berikut : Persentase Target Per Periode

= 2500 KK/78.890KK x 100 %

(selama lima tahun)

= 3,169 %

Persentase Target Tahun 2010

= 300 KK/78.890 KK x 100 = 0,380 %


= 400 KK/78.890 KK x 100 = 0,507 %


= 500 KK/78.890 KK x 100 = 0,634 %


= 600 KK/78.890 KK x 100 = 0,761 %


= 700 KK/78.890 KK x 100 = 0,887 %

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.1.6. sebagai berikut :


xl

Tabel 3.1.6. Meningkatnya masyarakat daerah sulit air yang menggunakan air bersih dari air tanah. Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

Target

300 KK (0,380 %)

400 KK (0,507 %)

500 KK (0,634 %)

600 KK (0,761 %)

700 KK (0,887 %)

Realisasi

200 KK (0,254 %)

200 KK (0,254 %)

800 KK (1,014 %)

700 KK (0,887 %)

-

66,67 %

50,00 %

160,00 %

116,66 %

-

0,254 %

0,507 %

1,521 %

2,408 %

-

Indikator Kinerja Persentase masyarakat (KK) daerah sulit air yang mendapat air bersih dari air tanah.


Indikator Kinerja Persentase masyarakat daerah sulit air yang mendapatkan air bersih dari air tanah selama 5 tahun adalah

2500 KK dengan masing-

masing target yang telah ditetapkan sebagai berikut : Tahun 2010 ditargetkan 300 KK dan realisasi 200 KK, maka : Persentase capaian target Tahunan

= 200 KK/300 KK x 100 % = 66,67 %


= 200 KK/78890 KK x 100 %

(selama lima tahun)

= 0,254 %

Tahun 2011 ditargetkan 400 KK dan realisasi 200 KK, sehingga Persentase Capaian Target Tahunan : 50,00 %, Persentase Capaian Per Periode 5 Tahun : 0,507 % Tahun 2012 ditargetkan 500 KK dan realisasi 800 KK, sehingga Persentase Capaian Target Tahunan : 160,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 1,521 % Tahun 2013 ditargetkan 600 KK dan realisasi 700 KK, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 116,66 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 2.408 %


xli

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.1.6. dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Meningkatnya masyarakat daerah sulit air yang menggunakan air bersih dari air tanah tahun 2013 tergolong baik (116,66 %).

Peningkatan capaian yang melebihi target tersebut dikarenakan

terdapat pergeseran/tambahan anggaran pada P-APBD tahun 2013 sehingga pada kegiatan pembangunan sumur bor mendapat tambahan 1 unit sumur bor. Untuk 1 unit sumur bor rata-rata dapat berproduksi untuk 100 – 200 KK, hal tersebut juga tergantung pada debit air yang dihasilkan. Untuk tahun 2013 telah dibangun 7 Unit sumur bor untuk daerah sulit air di 7 Kabupaten yaitu kabupaten : Banyuwangi, Malang, Jember, Sampang, Situbondo, Madiun dan Ponorogo.

Tujuan 4

Meningkatkan informasi geologi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mengurangi resiko bencana geologi

Tujuan Mengurangi tingkat resiko pada masyarakat akibat bencana geologi dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator. Sasarannya adalah Meningkatnya informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi di wilayah Jawa Timur. Parameter untuk mengetahui keberhasilan capaian ini dapat diukur melalui indikator

Persentase rambu

peringatan rawan Longsor yang terpasang di jalan kecamatan/kabupaten, persentase Alat Deteksi Longsor yang terpasang

dan persentase Daerah

rawan bencana yang dipetakan.

Tujuan 4

Sasaran 4

Meningkatkan informasi geologi yang Meningkatnya informasi kegeologian disampaikan kepada masyarakat dan mitigasi bencana geologi di untuk mengurangi resiko bencana


xlii

geologi

wilayah Jawa Timur.

Menurut hasil penelitian dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur juga dari Kementerian ESDM tahun 2006, di Jawa Timur terdapat daerah-daerah rawan bencana longsor yang tersebar hampir diseluruh wilayah kabupaten ( 29 Kabupaten ). Sampai tahun 2009 sudah dilakukan pemetaan di 24 kabupaten, sehingga masih terdapat 5 kabupaten yang belum terpetakan. Demikian juga halnya dengan lokasi-lokasi longsor yang sudah terinventarisir, di Jawa timur terdapat 1.300 titik rawan longsor yang berada pada jalur lalu lintas yang perlu dipasang rambu-rambu peringatan bahaya longsor serta 145 lokasi rawan longsor yang berada di dekat permukiman penduduk. Sejak tahun 2009 Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur sudah merencanakan untuk meningkatkan informasi geologi yang disampaikan kepada masyarakat dalam periode 5 tahun (2010 – 2014) berupa Pemetaan Daerah Rawan Bencana Bencana Geologi sebanyak 5 (lima) kabupaten, 400 titik lokasi pemasangan rambu peringatan bahaya longsor dan 90 unit alat deteksi longsor yang dipasang di daerah permukiman yang rawan longsor mulai tahun 2012. Adapun perincian target tersebut sebagai berikut : 1.

Rambu Peringatan Bahaya Longsor. Persentase target per periode

= 400 ttk/1300 ttk x 100 %

(selama lima tahun)

= 30,769 %

Persentase target per tahun

= 30,769 % / 5 = 6,154 %

2.

Alat Deteksi Longsor. Persentase target per periode

= 90 Unit/145 Unit x 100 %

(selama lima tahun)

= 62,069 %


= 62,069 % / 3 = 20, 689 % ( Untuk 30 Unit )


xliii

3.

Pemetaan Daerah Rawan Longsor. Persentase target per periode

= 5 Kab. / 29 Kab. x 100 %

(selama lima tahun)

= 17,24 %


= 17,24 % / 5 = 3,448 %

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.1.7. Perkembangan Rambu Peringatan Rawan Longsor (Titik lokasi) yang terpasang Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

Target

80 Titik (6,154 %)

80 Titik (6,154 %)

80 Titik (6,154 %)

80 Titik (6,154 %)

80 Titik (6,154 %)

Realisasi

32 Titik (2,461 %)

8 Titik (0,615 %)

12 Titik (0,923 %)

72 Titik (5,538 %)

-


40,00 %

10,00 %

15,00 %

90,00 %

-


2,461 %

3,077 %

4,000 %

9,538 %

-

Indikator Kinerja Persentase Rambu Peringatan Rawan Longsor/Tsunami yang terpasang

Indikator Kinerja

Persentase Rambu Peringatan Rawan Longsor yang

terpasang di wilayah Jawa Timur selama 5 tahun adalah 400 Titik Lokasi dengan masing-masing target yang telah ditetapkan sebagai berikut : Tahun 2010 ditargetkan 80 Titik lokasi dan realisasi 32 Titik, maka Persentase capaian target Tahunan

= 32 Titik/80 Titik x 100 % = 40,00 %


= 32 Titik/1300 Titik x 100 %

(selama lima tahun)

= 2,461 %

Tahun 2011 ditargetkan 80 Titik lokasi dan realisasi 8 Titik, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 10,00 %, Persentase Capaian Per Periode 5 Tahun : 3,077 % Tahun 2012 ditargetkan 80 Titik lokasi dan realisasi 12 Titik, maka


xliv

Persentase Capaian Target Tahunan : 15,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 4,00 % Tahun 2013 ditargetkan 80 Titik Lokasi dan realisasi 72 Titik, maka Persentase Capaian Target Tahunan : 90,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 9,538 % Tabel 3.1.8. Perkembangan Alat Deteksi Longsor yang terpasang Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

Target

-

-

10 Unit (6,896 %)

40 Unit (27,584 %)

40 Unit (27,584 %)

Realisasi

-

-

2 Unit (2,220 %)

40 Unit (27,584 %)

-


-

-

20,00 %

100,00 %

-


-

-

2,220 %

46,66 %

-

Indikator Kinerja Persentase Alat Deteksi Longsor yang terpasang

Indikator Kinerja

Jumlah Alat deteksi Longsor yang terpasang selama 5

tahun adalah 90 Unit dengan masing-masing target yang telah ditetapkan sebagai berikut : Tahun 2012 ditargetkan 10 Unit dan realisasi 2 Unit, maka Persentase capaian target Tahunan

= 2 Unit/10 Unit x 100 % = 20,00 %


= 2 Unit/90 Unit x 100 %

(selama lima tahun)

= 2,220 %

Tahun 2013 ditargetkan 40 Unit dan realisasi 40 Unit, maka Persentase Capaian Target Tahunan

= 40 Unit/40 Unit x 100 % = 100,00 %

Persentase Capaian Per Periode

= (2+40)/90 x 100 %

(selama lima tahun)

= 46,66 %


xlv

Tabel 3.1.9. Perkembangan Jumlah Daerah Rawan bencana yang sudah dipetakan (Kabupaten) Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

Target

1 Kab (3,448 %)

1 Kab (3,448 %)

1 Kab (3,448 %)

1 Kab (3,448 %)

1 Kab (3,448 %)

Realisasi

1 Kab (3,448 %)

1 Kab (3,448 %)

1 Kab (3,448 %)

1 Kab (3,448 %)

-


100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

-


3,448 %

6,896 %

10,345 %

13,793 %

-

Indikator Kinerja Persentase Daerah Rawan Bencana Geologi (Kab) yang terpetakan.

Indikator Kinerja Persentase Daerah Rawan Bencana Geologi yang sudah dipetakan (Kab.) selama 5 tahun adalah 5 Kabupaten dengan masingmasing target yang telah ditetapkan sebagai berikut : Tahun 2010 ditargetkan 1 Kabupaten dan realisasi 1 Kab., maka Persentase capaian target Tahunan

= 1 Kab./1 Kab. x 100 % = 100,00 %


= 1 kab./29 Kab. x 100 %

(selama lima tahun)

= 3,448 %

Tahun 2011 ditargetkan 1 kab. dan realisasi 1 kab., maka Persentase Capaian Target Tahunan : 100,00 %, Persentase Capaian Per Periode 5 tahun : 6,896 % Tahun 2012 ditargetkan 1 Kab. dan realisasi 1 Kab., maka Persentase Capaian Target Tahunan : 100,00 % , Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 10,345 % Tahun 2013 ditargetkan 1 Kab. dan realisasi 1 kab., maka Persentase Capaian Target Tahunan : 100,00 %, Persentase capaian Per Periode 5 Tahun : 13,793 %

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA


xlvi

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam beberapa tahun terakhir ditunjukkan dengan angka-angka, sehingga akan dapat dilihat apakah capaian dimaksud bisa disebut keberhasilan atau kegagalan kinerja dalam melaksanakan pembangunan. Sasaran 1 : Meningkatnya Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk masyarakat di daerah terpencil Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, maka meningkat pula kebutuhan energi yang harus dipenuhi. Disamping menyediakan energi yang berasal dari Bahan bakar Minyak dan Batubara, Jawa Timur juga menyediakan energi yang berasal dari energi terbarukan. Keberadaan penduduk yang tersebar

hingga ke daerah-daerah terpencil

kesulitan untuk mendapatkan energi untuk aktifitas sehari-harinya. Untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di daerah terpencil, dibangun

Pembangkit

Listrik

Tenaga

Mikro

Hidro

(PLTMH)

dengan

memanfaatkan potensi air sungai diwilayah setempat. Manfaat PLTMH bagi masyarakat daerah terpencil selain untuk penerangan/ listrik rumah tangga juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif lainnya. Untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran, telah ditetapkan beberapa indikator target capaiannya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 1, dapat dilihat indikator, target dan realisasinya sebagai berikut : Tabel 3.2.1 Target dan Realisasi Sasaran 1 Sasaran Strategis Meningkatnya Pemanfaatan energi terbarukan untuk masyarakat di daerah terpencil

Capaian

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Persentase Rumah Tangga (KK) yang menggunakan energi terbarukan PLTMH

0,0087 %

0,0010 %

12,00

Kurang

Persentase Tangga (KK)

0,0034 %

0,0011 %

32,00

Kurang

Rumah yang


xlvii

menggunakan energi terbarukan PLTS. Persentase Rumah Tangga (KK) yang menggunakan Biogas.

0,0039 %

0,0044 %

112,80

Sangat Baik

Dari tabel tersebut diatas, hasil pengukuran pencapaian sasaran 1 yang meliputi 3 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya; terlihat bahwa dari 3 indikator kinerja yang ditetapkan, 1 indikator yang tercapai yaitu Pemanfaatan energi terbarukan (biogas) di daerah pedesaan terpencil dari target 50 KK tercapai 56 KK, manfaat dari pemakaian energi alternatif tersebut mengurangi pemakaian kayu bakar dan menghemat pembelian gas elpiji untuk memasak; sedangkan 3 indikator belum tercapai sesuai target. Tidak tercapainya capaian kinerja pada tahun 2013 dikarenakan : 1. Titik lokasi PLTMH di Desa Besuki, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek yang semula sudah ditentukan mengalami perubahan teknis, karena kondisi sungai yang membutuhkan biaya pembangunan bendungan lebih besar dari rencana, sehingga PLTMH yang semula direncanakan dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk 85 KK hanya terealisasi 30 KK. Direncanakan

tahun

depan

(2014)

akan

dilakukan

pengembangan/

peningkatan jaringan PLTMH di dusun tersebut. 2. Pembangunan PLTMH tahun 2013 di Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso telah mencapai 56,5 %, akan tetapi karena terkena bencana banjir bandang pada tanggal 26 Nopember dan 5 Desember 2013, bangunan dam/ bendung dan rumah turbin hancur dan tidak dapat dilanjutk 3. Pengadaan PLTS pada tahun 2013 ditargetkan 100 Unit untuk Program P2DT, akan tetapi karena kebutuhan PLTS untuk dusun Congkeng, Desa Plalangan, Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso hanya 32 unit sesuai usulan

Rapat

Pembangunan

Pengembangan

Daerah

Terpencil

dan

Tertinggal (P2DT) , sehingga pengadaan PLTS hanya dibangun sesuai dengan kebutuhan. Ketidak berhasilan capaian kinerja sasaran ini karena perubahan teknis dan terjadi bencana alam yang diluar prediksi juga menjadi penyebab kegagalan


xlviii

pencapaian target, seperti terjadinya banjir bandang yang menghancurkan bangunan Dam/Bendung dan rumah Turbin PLTMH.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kelompok Usaha Pertambangan rakyat yang mendapat bantuan alat tambang Banyak potensi pertambangan di daerah yang belum dimanfaatkan dengan optimal, hal tersebut dikarenakan pengelolaan pertambangan yang masih tradisional, terutama pada kelompok pertambangan skala kecil (kelompok pertambangan rakyat) yang masih menggunakan peralatan sederhana dan terbatas. Untuk itu Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur bermaksud meningkatkan volume dan penghasilan usaha pertambangan rakyat tersebut melalui pembinaan dan bantuan peralatan tambang. Telah

dilakukan

hibah/bantuan

peralatan

tambang

untuk

kelompok

pertambangan rakyat di 9 kabupaten yaitu : Kediri, Blitar, Lamongan, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 2, dapat dilihat indikator, target dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 3.2.2. Target dan Realisasi Sasaran 2 Sasaran Strategis Meningkatnya Kelompok Usaha Pertambangan rakyat yang mendapatkan bantuan alat pertambangan.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Capaian

Persentase kelompok usaha pertambangan rakyat yang mendapatkan bantuan alat pertambangan.

2,250 %

2,250 %

100,00

Baik

Dari tabel tersebut diatas, hasil pengukuran pencapaian sasaran 2 yang meliputi 1 indikator kinerja, terlihat bahwa capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.


xlix

Hal

tersebut

dipengaruhi

komitmen

dari

pengguna

anggaran

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat penambang (penambang tradisional) melalui peningkatan produksi tambang. Pada tahun 2010 untuk mencapai target sasaran 2 dilakukan pembinaan dan pemberian bantuan 1 unit alat tambang untuk kelompok pertambangan di Kab. Gresik sedangkan tahun 2011 bantuan

alat

pertambangan

disampaikan

untuk

2

kelompok

usha

pertambangan rakyat. Tahun 2012 diberikan bantuan 3 unit alat pertambangan rakyat dan tahun 2013 sebanyak 30 unit untuk 9 Kelompok Usaha Pertambangan rakyat. 30 Unit alat tambang tersebut terdiri dari 2 unit alat pemotong batu dolomit untuk kelompok pertambangan rakyat di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;

20 unit alat pemotong tradisional (palu,

sekop, cangkul, cikrak, gerobak dorong, topi, sarung tangan dan sepeda) untuk penambang rakyat di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri; 4 Unit Stone Crusher (pemecah batu) untuk penambang rakyat di kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo dan Pacitan serta 2 unit alat tambang tradisional untuk penambang rakyat di Kabupaten Ngawi dan Magetan. Dari hasil monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur tahun 2013, tercatat bahwa produksi pertambangan rakyat setelah mendapatkan bantuan meningkat antara 2 hingga 4 kali lipat, pada saat belum mendapat bantuan hibah peralatan tambang produksi dolomit penambang rakyat 2m3/per kelompok/hari; setelah mendapat bantuan alat tambang

produksi

mereka

bertambah

menjadi

6

m3

hingga

10m3/kelompok/hari; Dan dengan pertambahan produksi tersebut tentu saja akan menambah pendapatan bagi penambang rakyat. Tercapainya sasaran kinerja ini karena didukung kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan Hasil survey lokasi kelompok usaha pertambangan rakyat. Sasaran 3 : Meningkatnya

masyarakat

daerah sulit air yang

mennggunakan air bersih dari air tanah; Masih terdapat daerah-daerah di Jawa Timur yang kesulitan mendapatkan air bersih, bahkan di musim kemarau untuk mendapatkan air bersih harus menempuh jarak yang cukup jauh.


l

Maka untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di daerah sulit air, Dinas ESDM membangun sumur-sumur bor di beberapa kabupaten, yang pada tahun 2013 dilaksanakan di kabupaten Banyuwangi, Malang, Jember, Situbondo, Sampang, Madiun dan Ponorogo. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 3, dapat dilihat indikator, target dan realisasinya sebagai berikut : Tabel 3.2.3. Target dan Realisasi Sasaran 3 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya masya rakat daerah sulit air yang mengguna kan air bersih dari air tanah.

Persentase masyarakat daerah sulit air yang mendapat kan air bersih.

Target 0,761 %

Realisasi

%

0,887 %

116,66

Capaian Sangat baik

Dari tabel tersebut diatas, hasil pengukuran pencapaian sasaran 3 dengan indikator persentase masyarakat yang mendapatkan air bersih dari air tanah, terlihat bahwa secara umum capaian kinerja dari 1 indikator kinerja tercapai dan lebih dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pemanfaat air tanah mendapat alokasi anggaran tambahan yang cukup juga manfaat dari kinerja dimaksud sangat dirasakan bagi masyarakat. Tahun 2013 dapat dibangun 7 unit Sumur Bor untuk memuhi kebutuhan air bersih bagi 700 KK ( 116,66 %) Bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang dapat memenuhi 800 KK dari 500 KK yang direncanakan, maka capaian sasaran 3 pada tahun 2013 bisa dikatakan cukup meskipun mengalami penurunan 43,34 %. Keberhasilan kinerja ini didukung oleh kegiatan inventarisasi dan Studi kelayakan pada tahun sebelumnya demikian juga geolistrik dan Studi kelayakan Tenknis (DED). Geolistrik untuk mengetahui kondisi lapisan tanah yang mengandung air. Seementara koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya tetap dilakukan. Sasaran 4 : Meningkatnya informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi di wilayah Jawa Timur.


li

Morfologi wilayah Jawa Timur yang beragam dimana wilayah utara yang didominasi dataran rendah dan bukit kapur, wilayah tengah dengan jalur-jalur gunung api serta wilayah selatan yang berbukit-bukit, memiliki karakteristik lahan yang khas. Ada yang keras dan kompak ada pula yang lunak dan mudah longsor; Beberapa kejadian longsor yang memakan korban jiwa dan harta disebabkan kurang tahunya masyarakat terhadap karakteristik lahan, untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya mengurangi resiko bencana tanah longsor dengan melakukan penelitian geologi dan pemetaan pada daerah-daerah yang rawan longsor serta memasang alat deteksi longsor di beberapa tempat serta pemasangan

rambu-rambu

peringatan

bahaya

gerakan

tanah/

longsor

dibeberapa lokasi yang dianggap rawan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 4, dapat dilihat indikator, target dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 3.2.4 Target dan Realisasi Sasaran 4 Sasaran Strategis Meningkatnya informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Capaian

Persentase Daerah Rawan Bencana Geologi yang sudah dipetakan

1 Kab. (3,448%)

1 Kab. (3,448 %)

100,00

Baik

Persentase Rambu Peringatan Bahaya tsunami dan Bahaya Tanah Longsor

80 Titik (6,154 %)

72 Titik (5,538 %)

90,00

Baik

Persentase Alat Deteksi longsor yang terpasang.

40 Unit (27,584 %)

40 Unit (27,584 %)

100,00

Baik

Dari tabel tersebut diatas, hasil pengukuran pencapaian sasaran 4 yang meliputi 3 indikator kinerja, terlihat bahwa 2 indikator kinerja tercapai sesuai dengan target , sedangkan 1 indikator belum memenuhi target.


lii

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2013 dengan kategori Amat Baik. Keberhasilan capaian kinerja sasaran ini didukung oleh koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan data penelitian baik dari Dinas ESDM Provinsi maupun Kementerian ESDM. Dari hasil table 3.2.1 – 3.2.4 diatas dapat dilihat capaian 8 indikator kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2013, distribusi capaiannya adalah sebagai berikut : 1. Lima (5) indikator telah tercapai bahkan ada beberapa indikator yang melampaui target yaitu : a. Pemakaian Energi terbarukan (Biogas) b. Peningkatan Kelompok Usaha pertambangan rakyat c. Masyarakat yang menggunakan air bersih d. Daerah rawan bencana yang terpetakan e. Alat Deteksi Longsor yang terpasang. 2. Tiga (3) indikator perlu diperbaiki dimasa yang akan datang, karena baru tercapai kurang dari 50 %, yaitu : a.

Pemakaian energi terbarukan PLTMH

b.

Pemakaian energi terbarukan PLTS dan tercapai kurang dari 100 %, yaitu :

c.

Rambu Peringatan Rawan Longsor yang dipasang.

3. Apabila Indikator Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan Capaian Kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, maka rincian capaian adalah sebagaimana terlampir

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Penjabaran akuntabilitas keuangan pada pelaksanaan APBD tahun 2013 yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013, meliputi :


liii

3.3.1. Target Pendapatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur mendapat target pendapatan daerah dari Retribusi Jasa Usaha berupa jasa pengujian mutu air pada laboratorium air. Adapun target pendapatan pada APBD Murni tahun 2013 sebesar Rp 45.000.000,- mengalami kenaikan pada APBD Perubahan (P-APBD) sebesar 2,38 % menjadi Rp. 52.000.000,Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Tabel 3.3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2013 No

Jenis Pendapatan

Target (Rp. 000)

Realisasi (Rp. 000)

Selisih (Rp. 000)

%

1.

Pemakaian Jasa laboratorium

52.000

71.650

19.650

37,79

Jumlah

52.000

71.650

19.650

37,79

Berdasarkan tabel diatas, dari target pendapatan Tahun 2013 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 52.000.000,- terlihat capaian pendapatan sebesar Rp. 71.650.000,- atau selisih Rp 19.650.000,- (37,79 %) diatas target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 1. Obyek pengambilan air tanah berijin semakin banyak 2. Implikasi pengawasan dan penertiban pengambilan air tanah tidak berijin yang antara lain merekomendasikan kepada pengguna air tanah untuk mengurus perizinan, selain meningkatkan kepatuhan dalam pengambilan air tanah juga meningkatkan pendapatan dari jasa pengujian air di laboratorium. 3.3.2. Pelaksanaan APBD Tahun 2013. Pada tahun 2013 Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur mendapatkan anggaran sebesar Rp. 54.003.292.000,- dari APBD untuk pelaksanaan 10 program dan 23 kegiatan serta anggaran APBN sebanyak Rp. 918.700.000,- untuk 1 program dan 1 kegiatan. Dana APBD sejumlah Rp 54.003.292.000,- dialokasikan untuk :


liv

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.058.443.000,- atau (15,35 %) yang meliputi Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 5.815.740.000,- dan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar

Rp. 1.242.703.000,- serta Belanja Langsung

sebesar Rp. 38.930.000.000,- . Adapun Realisasi APBD Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Total realisasi APBD 2013 sejumlah Rp. 49.354.544.285,-. Atau

(91,39

%), yang terdiri dari : Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.669.698.187,- atau (94,49 %) berupa kelebihan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai, sementara Belanja Langsung terserap sebesar Rp. 37.918.579.276,- atau (97,40 %) hal tersebut disebabkan beberapa kegiatan yang tidak selesai diantaranya : Pembangunan PLTMH di Kabupaten Bondowoso yang tidak terselesaikan akibat terjangan banjir bandang bulan Nopember dan Desember 2013, Kajian tentang air tanah serta sisa anggaran perjalanan dinas. Sedangkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 adalah sebesar Rp. 918.640.000,-. atau

(99,99 %)

Selanjutnya dilihat total realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013 dapat dilihat pada rincian berikut :

a.

Anggaran Desentralisasi (APBD) Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan desentralisasi berasal dari APBD dengan jumlah total Rp. 54.003.292.000,00 (Lima Puluh Empat Milyar Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) terealisasi sebanyak Rp. 49.354.544.285,00 atau (91,39 %) yang terinci sebagai berikut :

Berdasarkan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung No.

Jenis Belanja

1.

Belanja Tidak Langsung

2.

Belanja Langsung

JUMLAH BELANJA SKPD ……

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

7.553.292.000

7.114.416.029

94,19

46.450.000.000

42.237.108.556

90,93

54.003.292.000

49.351.524.585

91,39

- Pembagian Belanja Langsung


lv

No. 1.

Uraian Belanja Belanja Pegawai

Anggaran (Rp) 4.170.090.000

Realisasi (Rp) 3.971.548.000

% 95,24

2.

Belanja Barang dan Jasa

25.548.248.000

22.284.152.306

87,22

3.

Belanja Modal

16.731.662.000

15.981.408.260

95,52

46.450.000.000

42.237.108.556

90,93

JUMLAH BELANJA …………….

- Alokasi dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan No. A.

Uraian BELANJA TAK LANGSUNG. Balanja Pegawai Gaji dan 1. tunjangan Tambahan 2. penghasilan PNS Insentif Pemungu 3. tan Retribusi

Anggaran (Rp)

Realisasi

%

7.553.292.000

7.114.416.029

94,19

7.553.292.000

7.114.416.029

94,19

6.092.526.000

5.860.604.529

96,19

1.458.924.000

1.251.969.500

85,81

1.842.000

1.842.000

100,00


lvi

No. B. I.

Uraian BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

II.

III.

IV.

V.

VI.

Peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan 1 Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan 1 Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pembangu nan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pembangunan Sistem Pelaporan 1 Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Penyusunan Data base SKPD sebagai 1. Penun jang Pusat Data Provinsi Jawa Timur Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi Pengembangan 1 Desa Mandiri Energi Inventarisasi Potensi Sumber 2 Energi baru Terbarukan Pengembangan dan Pemanfaatan 3 Sumber Energi Baru Terbarukan

Anggaran (Rp)

Realisasi

%

46.450.000.000

42.237.108.556

90,93

3.739.736.000

3.371.040.122

90,14

3.739.736.000

3.371.040.122

90.14

135.3225.000

91.230.170

67,47

135.225.000

91.230.170

67,47

95.509.000

71.514.550

74,88

95.509.000

71.514.550

74,88

749.530.000

699.744.250

93,36

749.530.000

699.744.250

93,36

230.000.000

227.500.000

98,91

230.000.000

227.500.000

98,91

3.798.635.000

3.391.024.372

89,27

499.300.000

456.287.474

91,39

1.766.290.000

1.493.787.853

84,57

1.533.045.000

1.440.849.045

93,99


lvii

No. VII.

VIII.

IX.

Uraian Pengembangan dan Pemerataan pasokan Listrik Pengembangan Infrastruktur Jaringan dan Pnyediaan Pem 1 bangkit Listrik menggunakan Sumber Energi Alternatif Pembinaan dan 2 Pengawasan Pemanfaatan Listrik Pengembangan dan Pemerataan pasokan Listrik Fasilitasi kerjasama dan koordinasi 1 pengembangan kelistrikan, energi, mineral dan migas Sosialisasi dan Publikasi 2 pengelolaan kelistrikan, energi, mineral dan migas Pendataan dan sistimatisasi data 3 kelistrikan,energi, mineral dan migas. Peningkatan Kinerja Pembangunan 4 Kelistrikan, energi, mineral dan migas Inventarisasi Pengembangan Potensi Geologi Lingkungan dan Bencana Geologi Inventarisasi Geologi, Kawasan 1 Karst dan Kawasan Lindung Geologi Sosialisasi, Simulasi dan Mitigasi 2 Benvana Kegeologian Pengembangan Geologi Teknik dan 3 Geologi Tata Lingkungan

Anggaran (Rp)

Realisasi

%

4.266.365.000

3.336.865.159

78,21

3.410.035000

2.517.644.412

73,83

856.330.000

819.220.747

95,67

5.640.000.000

5.051.820.303

89,57

2.667.920.000

2.400.264.173

89.97

1.207.580.000

1.101.442.570

91.21

825.322.500

780.690.760

94,59

939.177.500

769.422.800

81.93

11.455.000.000

11.049.195.506

96,46

1.484.380.000

1.406.043.116

94,72

7.461.730.000

7.214.962.135

96,69

2.508.890.000

2.428.190.255

96,78


lviii

No. X.

Uraian Pembinaan Usaha Pertambangan dan Pengelolaan Air Tanah Inventarisasi 1 Potensi Air Tanah. Pemberdayaan, Pengendalian dan 2 Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Pengembangan Potensi dan Konservasi Sumber 3 daya Mineral serta Rehabilitasi Lahan Bekas Pertambangan Pengembangan Pemanfaatan dan 4 Konservasi Air Bawah Tanah Pengendalian, Pengawasan dan 5 Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Pemulihan Lingku ngan Pasca Tambang dan Penerapan kebija 6 kan Pengelolaan Pasca tambang dan Produksi Migas yang berwawasan lingkungan JUMLAH A + B

-

Anggaran (Rp)

Realisasi

%

16.340.000.000

14.947.174.124

91,48

1.180.000.000

1.018.318.720

86,30

4.220.000.000

3.733.598.300

88,47

3.907.969.000

3.742.485.606

95,77

2.940.000.000

2.874.656.100

97,78

1.975.871.000

1.756.105.830

88,88

2.116.160.000

1.822.009.568

86,10

54.003.292.000

49.351.524.585

91,39

Berdasarkan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

Sasaran

Anggaran (Rp)

5. Meningkatnya pemanfaatan energi Terbarukan untuk masyarakat di daerah terpencilt

4.140.000.000

6. Meningkatnya Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang mendapat bantuan alat pertambangan

900.000.000

Realisasi (Rp)

%

3.230.106.584

78,02

842.046.700

93,56

(31,66 %)

(6,88 %)


lix

Sasaran 7. Meningkatnya masyarakat daerah sulit air yang mendapatkan air bersih dari air tanah 8. Meningkatnya informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi di wilayah Jawa Timur. JUMLAH

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

2.100.000.000 (16,06 %)

2.057.284..000

97,97

6.065.000.000 (46,34 %)

5.919.210.000

97,59

13.205.000.000

12.048.647.284

91,24

b. Dekonsentrasi (APBN) Selain itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur juga mendapat alokasi dana yang berasal dari APBN (Dana Dekonsentrasi) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menunjang Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KESDM dengan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama KESDM sebesar Rp. 918.700.000,00 (Sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.

1.

Uraian Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM

1

Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan kerjasama Kementerian ESDM

JUMLAH

Anggaran (Rp)

Realisasi

%

918.700.000

918.648.800

99,99

918.700.000

918.648.800

99,99

918.700.000

918.648.800

99,99

3.4. Telaahan Renstra Provinsi. Walaupun hasil penilaian terhadap kinerja tahunan termasuk kategori baik, diperlukan juga komparasi kinerja sebagai evaluasi capaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2013, yang dapat dilihat pada table berikut : Tabel 3.4.1


lx

Capaian Kinerja Program/Kegiatan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

No.

1 1.

Indikator Kinerja

Target Kinerja RPJMD tahun 2014

2

3

3.

4.

% Kelompok Usaha Pertambangan rakyat yang men dapat pembinaan. % masyarakat daerah sulit air yang mendapatkan air bersih dari air tanah. % Daerah Lokasi Rawan Bencana yg geologi yang terpetakan % Rambu Peringat an Bahaya Tanah Longsor yang terpasang % Alat Deteksi longsor yang terpasang.

5.

6.

7.

8.

Target 2012

Realisasi Target 2012

Target Kinerja RKPD Tahun 2013

Realisasi Target RPJMD s/d Th. 2013

Ket

4

5

6

7

8

400 KK

43 KK

250 KK

448 KK

<

100 KK

--

100 KK

132 KK

<

50 KK

40 KK

50 KK

536 KK

>

45

9

3

9

15

<

klmpok

Kelmpok

Kelmpok

Kelmpok

Kelompok

2500 KK

500 K

800 K

600 KK

1850 KK

<

5 Kab.

1 Kab.

-

1 Kab.

4 Kab.

<

400

80 Titik

12 Titik

72 Titik

96 Titik

<

10 Unit

2 Unit

42 unit

<

% Rumah Tangga 1250 KK (KK) yg mengguna kan energi ter barukan PLTMH % Rumah 500 KK Tangga (KK) yg mengguna kan energi ter barukan PLTS. % Rumah Tangga 400 KK (KK) yg mengguna kan Biogas.

2.

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2012

Titik

90

40 Unit

Unit

Keterangan Simbol : Tercapai/Terlampaui < : Perlu upaya keras jika terdapat rasio selisih target RPJMD > 50 % Λ : Belum tercapai jika terdapat rasio selisih target RPJMD antara 1 % - 5 %. 

:


lxi

Dari table diatas dapat dilihat capaian kinerja 8 indikator kinerja yang telah ditargetkan, distribusi capaiannya adalah sebagai berikut : 1. Satu (1) indikator telah tercapai/terlampaui. 2. Tujuh (7) indikator perlu upaya keras, karena rasio selisih dengan target RPJMD 5 - 40 % yaitu : a. Rumah tangga yang menggunakan listrik dari energi baru terbarukan (PLTMH) realisasi s/d target 2013 sebanyak 448 KK, sementara target RPJMD s/d 2014 sebanyak 1250 KK. b. Masyarakat pengguna PLTS, realisasi s/d target 2013 sebanyak 132 KK, sementara target RPJMD s/d 2014 sebanyak 500 KK. c. Jumlah kelompok usaha pertambangan rakyat yang mendapat bantuan alat tambang, realisasi 15 Kelompok, sementara target RPJMD s/d 2014 sebanyak 45 kelompok. d. Jumlah masyarakat pemakai air bersih di daerah sulit air, realisasi s/d target 2013 sebanyak 1850 KK, sementara target RPJMD s/d 2014 sebanyak 2400 KK. e. Lokasi rawan bencana yang terpetakan, realisasi s/d target 2013 sebanyak 18 Kabupaten, sementara target RPJMD s/d 2014 sebanyak 25 Kabupaten. f. Jumlah Rambu Peringatan Rawan Longsor, realisasi s/d 2013 96 Titik, sedangkan target s/d 2014 sebanyak 400 Titik. g. Jumlah Alat deteksi Longsor yang terpasang, realisasi s/d 2013 sebanyak 42 Titik, sementara target s/d 2014 sebanyak 90 Titik. Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian sasaran pada 5 indikator, adalah sbb : 

Ketersediaan anggaran



Tingkat urgensi pemenuhan target indikator kinerja



Banyaknya usulan dari kab/kota terhadap indikator kinerja tertentu



Kuatnya komitmen dari pihak-pihak terkait dalam penyediaan anggaran maupun tempat.

Adapun kendala atau hambatan dalam pencapaian sasaran adalah sbb : 

Keterbatasan sumberdaya manusia pelaksana



Kurang siapnya kab/kota maupun kelompok masyarakat sebagai counter partner dalam pembentukan kelembagaan sebagai pengelola yang akan menjamin pemeliharaan dan keberlanjutan hasil kegiatan.


lxii



Kurang disiplinnya pelaksana kegiatan pada jadwal waktu yang telah ditentukan.

Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan capaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2009 -2014 adalah sbb: 

Melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain dalam

hal

penyediaan

sumberdaya

manusia

untuk

pengolahan/

pengelolaan biogas. 

Mengusulkan indikator kinerja yang belum memenuhi target, sebagai prioritas usulan pada APBD dan APBN tahun 2014 serta dari sumber pendanaan lain yang memungkinkan.



Meminta kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pelaksana kegiatan agar mencermati target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan mengusahakan agar target dan capaian sasaran dimaksud selesai pada waktunya.



Peningkatan efektifitas dan efsiensi pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan

program dan

kegiatan

yang lebih berpihak

kepada

masyarakat banyak.


lxiii

BAB IV PENUTUP Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan di sektor energi dan sumber daya mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai laporan pelaksanaan program dan kegiatan berikut capaian yang diperoleh berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2013 sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 4.1. Kesimpulan. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat

dikatakan

bahwa

Dinas

ESDM

Provinsi

Jawa

Timur

dalam

melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Amat Baik, Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut : Tujuan 1 : Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat, mendapat predikat nilai kurang (rata-rata : 52,27 %) Tujuan 2 :

Meningkatkan

kemampuan

usaha

pertambangan

rakyat,

mendapat predikat nilai baik (100,00 %) Tujuan 3 : Meningkatkan

pemanfaatan

air

tanah

untuk

memenuhi

kebutuhan air bersih masyarakat, mendapat predikat nilai amat baik ( >100,00 %) Tujuan 4 : Meningkatkan informasi geologi yang disampaikan kepada masyarakat

untuk

mengurangi

resiko

mendapat predikat nilai baik (rata-rata :

bencana

geologi,

96,66 %).

Sedangkan untuk pengelolaan anggaran, realisasi pendapatan pada Tahun 2013 sebanyak Rp. 71.650.000,- atau (137,79 %) melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar

Rp. 52.000.000,-;

Total Realisasi Belanja APBD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 adalah sebesar 49.354.544.285,- atau

Rp.

(91,39 %) dari Total APBD 2013 sebesar Rp.

54.003.292.000,Sedangkan untuk APBN terealisasi sebesar Rp. 918.648.000,- atau

(99,99

%).


lxiv

4.2. Permasalahan/ Kendala dalam Pencapaian Kinerja Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanakaan kegiatan untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan, antara lain sebagai berikut a. Kurangnya kesadaran penambang untuk mengajukan ijin usaha; b. Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi alternatif; c. Masih banyak daerah terpencil dan dusun yang belum berlistrik; d. Masih terbatasnya data dan peta detail untuk daerah rawan bencana tektonik dan vulkanik; e. Masih banyak daerah yang berpotensi rawan longsor; f. Terbatasnya kewenangan pemerintah provinsi di bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan migas; g. Masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih; h. Data pendukung dari kabupaten/kota masih belum akurat. 4.3. Saran / Solusi Adapun strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut: 1. Pembinaan terhadap pelaku tambang; 2. Pengembangan pemanfaatan energi alternatif; 3. Pemenuhan kebutuhan listrik daerah terpencil melalui pembangunan listrik pedesaan; 4. Kajian dan pemetaan detail daerah rawan bencana tektonik dan vulkanik serta sosialisasi kepada masyarakat; 5. Dilakukan update secara regular terhadap daerah rawan longsor dan disosialisasikan kepada masyarakat; 6. Diperlukan upaya kepada pemerintah pusat untuk melakukan pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah provinsi atau meninjau kembali kewenangan Kab/Kota; 7. Pembangunan Sumur Bor di daerah rawan kering maupun sumur gali dan pasak untuk mendukung usaha pertanian dan perkebunan. 8. Perlu

dilakukan

Koordinasi

lebih

intensif

dengan

Pemerintah

kabupaten/Kota.


lxv

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013 untuk SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Surabaya Januari 2014 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. DEWI J. PUTRIATNI, M.Sc. Pembina Utama Madya NIP. 19600627 198610 2 001


lxvi


lxvii

KATA PENGANTAR. Surabaya, Januari 2014 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROPINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents