DINAS KEHUTANAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015
RINGKASAN EKSEKUTIF Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010. Susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas yang saat ini di jabat oleh Maswar Dedi, AP, M.Si, Sekretariat, Bidang Planologi dan Perlindungan Hutan, Bidang Produksi dan Rehabilitasi Hutan, Bidang Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan, Bidang Sumber Daya Mineral dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral maka disusun Rencana Strategis Tahun 2011-2015 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2015 Kabupaten Pesisir Selatan, dimana tugas pokok dan fungsi dinas berada pada Agenda Pembangunan Fisik. Sehingga ditetapkan 9 sasaran strategis pembangunan sektor Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu : 1. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan 2. Meningkatkan upaya konservasi lahan dengan mengurangi lahan kritis 3. Menurunkan intensitas kegiatan kegiatan Illegal Loging 4. Meningkatnya pembinaan, pengawasan, penertiban dan pelayanan produksi hasil hutan 5. Terlaksananya perencanaan kawasan hutan 6. Meningkatnya jumlah tangga yang teraliri listrik 7. Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan 8. Meningkatnya jumlah perusahaan pemegang IUP/SPBU di Kabupaten Pesisir Selatan 9. Tersedianya sumber daya yang berkualitas Dalam mencapai sasaran tersebut maka untuk tahun 2015 ditetapkan 10 program dan 29 yang terbagi ke dalam urusan kehutanan dan urusan energi sumber daya mineral. Urusan kehutanan tahun 2015 di anggarkan sebesar Rp. 3.990.973.400,- terealisasi sebesar Rp. 3.263.882.305,- atau 81,78%. Sedangkan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Anggaran sebesar
Sumber Daya Mineral dengan
Rp. 11.447.354.496 terealisasi sebesar Rp. 8.232.934.059,- atau 71,92%.
Pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapain sasaran strategis telah mengacu kepada visi dan misi Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral .
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
KATA PENGANTAR
Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terkandung maksud bahwa wajib bagi setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi khususnya Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral mengacu kepada Rencana Strategi tahun 2011 s/d 2015 yang telah di susun dan direvisi dengan memperhatikan potensi dan peluang maupun kendala yang dihadapi. Berkaitan hal tersebut dalam tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan gambaran kinerja Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral selama tahun 2015. Dalam penyusunan ini, kami menyadari masih terdapat kekurangan, namun hal ini menjadi pedoman bagi kami untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang.
Painan, 29 Januari 2016 Kepala Dinas Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral
MASWAR DEDI, AP, M.Si NIP. 19740618 199311 1 001
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF I. PENDAHULUAN ...............................................................................................
1
A Latar Belakang......................................................................................
1
B Struktur Organisasi ..............................................................................
1
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA...............................................
5
A. Perencanaan Kinerja ......................................................................................
5
B. Indikator Kinerja Utam ...............................................................................
7
C. Perjanjian Kinerja ......................................................................................
8
D. Rencana Kinerja Tahunan ............................................................................
9
III. AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................
10
A. Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Sasaran..............................................
10
B. Akuntabilitas Keuangan ...............................................................................
16
C. Strategi Pemecahan Masalah .......................................................................
24
IV. PENUTUP ............................................................................................................ LAMPIRAN
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
25
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kabupaten Pesisir Selatan secara geografis terletak pada 0⁰59’-2⁰28,6’ Lintang Selatan 100⁰19’-101⁰18’ dengan luas daratan 6.794,95 Km² yang sebagian besar terdiri dari kawasan hutan yaitu seluas 579.495 Ha, hal menyebabkan terhambatnya mata pencaharian masyarakat di sekitar kawasan hutan karena tidak boleh melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan. Untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan ini maka ditetapkanlah beberapa sasaran strategis yang akan mendukung kebijakan prioritas Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral diantaranya melalui pengembangan hutan tanaman rakyat serta hutan nagari dan hutan kemasyarakatan. Untuk pembangunan di sektor energi dititik beratkan pada pengembangan energi pedesaan terkait juga dengan telah diberlakukannya Undang-undang tentang Desa. Pengembangan energi pedesaan ini bertujuan untuk merangsang perumbuhan ekonomi di pedesaan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di desa melalui pembangunan energi baru dan terbarukan seperti PLTMH, PLTS maupun Biogas. B.
Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan saat ini terdiri dari 1 (satu) Eselon II.B, 1 (satu) Eselon III.A, 4 (empat) Eselon III.B dan 10 (sepuluh) Eselon IV.A dan kelompok jabatan Fungsional. Sedangkan rincian tugas masing-masingnya adalah sebagai berikut: a. Kepala Dinas Merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengkoordinasi, membina dan mengarahkan kegiatan dinas kehutanan, energy dan sumber daya mineral, menetapkan program kerja dinas dan mengendalikan pelaksanaannya, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis berdasarkan ketentuan yang ada. b. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh eselon IIIA yaitu Sekretaris yang mempunyai tugas untuk menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dan menganalisa pelaksanaan kegiatan di secretariat yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dinas dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral. Bagian Sekretariat terdiri dari dua seksi yaitu :
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
1
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tugas pokok dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ini adalah mengonsep, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di sub bagian umum dan kepegawaian serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas administrasi, surat menyurat, kearsipan, pengadaan rumah tangga dan perlengkapan administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor serta meneliti administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai berdasarkan ketentuan. 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Tugas dari sub bagian perencanaan keuangan dan pelaporan adalah mengonsep, membagi tugas dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, menyusun anggaran, pembukuan, akutansi dan verifikasi laporan pertanggungjawaban serta menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang ada. c. Bidang Planologi dan Perlindungan Hutan Tugas pokok dari bidang planologi dan perlindungan hutan adalah mengatur pelaksanaan kegiatan dibidang planologi dan perlindungan hutan, penelitian dan pengembangan kehutanan. Bidang planologi dan perlindungan hutan terdiri dari: 1. Seksi Planologi Rincian tugas seksi planologi adalah mengonsep, membagi tugas dan member petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan seksi planologi, menyusun rencana, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kehutanan berdasarkan ketentuan. 2. Seksi Perlindungan Hutan Bertugas untuk memberikan petunjuk dan tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi perlindungan hutan serta melakukan rencana perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian hutan berdasarkan ketentuan. d. Bidang Produksi dan Rehabilitasi Hutan Bidang produksi dan rehabilitasi mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan serta melaksanakan pengelolaan, rehabilitasi hutan, lahan kritis, reboisasi dan menyiapkan bahan kebijakan dalam perumusan dan pelaksanaan program kerja di bidang produksi dan rehabilitasi hutan sesuai ketentuan. Bidang ini terdiri dari dua seksi yaitu : 1. Seksi Produksi Kehutanan Seksi produksi bertugas merencanakan dan melaksanakan pembinaan, pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan, pemeliharaan dan pemanfaatan hutan. 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Bertugas melakukan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan untuk mengurangi lahan kritis berdasarkan ketentuan yang ada.
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
2
e. Bidang Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan Bidang ini bertugas untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dibidang pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan, melaksanakan kerjasama, koordinasi dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan bidang energi dan ketenagalistrikan. Bidang terdiri dari dua seksi yaitu: 1. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan Bertugas untuk melakukan perencanaan diseksi pengusahaan ketenagalistrikan serta melakukan pengawasan berdasarkan ketentuan. 2. Seksi Energi Baru dan Terbarukan Seksi energy baru dan terbarukan bertugas untuk merencanakan dan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan dan merencanakan pengembangan dalam bidang energy baru dan terbarukan. f.
Bidang Sumber Daya Mineral Bidang
sumber
daya
mineral
bertugas
di
dalam
merencanakan
kegiatan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya mineral serta memberikan pertimbangan teknis serta menginventarisasi sumber daya mineral sesuai ketentuan. 1. Seksi Pengusahaan Mineral, Batu Bara dan Air Tanah Seksi ini mempunyai tugas di dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan bahan pemberian izin, mengendalikan pemungutan dan pengumpulan iuran dan dana pemanfaatan mineral, batu bara dan air tanah berdasarkan ketentuan. 2. Seksi Geologi, Minyak dan Gas Bumi Tugas dari seksi geologi, minyak dan gas bumi adalah menyiapkan bahan, merencanakan dan mengkoordinasikan serta menelaah, mengkaji pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan dibidang geologi, minyak dan gas bumi. g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari: 1. Polisi Kehutanan Polisi kehutanan di dinas kehutanan bertugas untuk melakukan pengawasan dan patroli secara rutin terhadap pelaku-pelaku ilegal logging di Kabupaten Pesisir Selatan.
Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar berikut :
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
3
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan
Kepala Dinas
Kasubag Umum & Kepegawaian
Sekretaris
Bid. Planologi daya dan Perlindungan Hutan
Seksi Planologi
Seksi Perlindungan Hutan
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
Bid. Produksi
Kasubag Perenc. Keuangan & Pelaporan
Bid. Pemanfaatan
Bid. Sumber
dan RHL
Energi dan Ketenagalistrikan
Mineral
Seksi Produksi Kehutanan
Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan
Seksi RHL
Seksi Energi Baru dan Terbarukan
Seksi Pengusahaan Mineral, Batu
Seksi Geologi, Minyak dan Gas Bumi
4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja 1.
Visi dan Misi Rencana Strategis Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2011-2015
dengan visi: TERWUJUDNYA PENYEDIAAN DAN PENGELOLAN HUTAN, ENERGI, DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR SELATAN. Untuk mencapai Visi dimaksud, maka ditetapkan Misi sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan fungsi perlindungan dan pemanfaatan sumber daya hutan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, pelestarian dan perlindungan hutan 3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi energi primer, energi baru dan terbarukan, dan sumber daya mineral 4. Memanfaatkan energi terbarukan sebagai sumber energi ketenagalistrikan 5. Meningkatkan pembinaan pertambangan sumberdaya mineral secara terencana dan berkelanjutan 6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana penunjang seluruh stakeholders sektor kehutanan, energi dan sumber daya mineral 2. Tujuan dan Sasaran 2.1. Tujuan Tujuan pembangunan kehutanan, energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut : Misi 1 : Mengoptimalkan fungsi perlindungan dan pemanfaatan sumber daya hutan a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan Misi 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, pelestarian dan perlindungan hutan a. Mewujudkan perlindungan dan pengamanan hutan berbasis masyarakat. b. Mewujudkan pengelolaan hutan yang tertib dan berwawasan lingkungan Misi 3 : Mengoptimalkan pemanfaatan potensi energi primer, energi baru dan terbarukan, dan sumber daya mineral a. Mengembangkan dan memanfaatkaan potensi energi dan sumber daya mineral. Misi 4 : Memanfaatkan energi terbarukan sebagai sumber energi ketenagalistrikan a. Meningkatkan ketersediaan daya listrik Misi 5 :Meningkatkan pembinaan pertambangan sumberdaya mineral secara terencana dan berkelanjutan a. Menciptakan pelaku usaha pertambangan yang sadar lingkungan Misi 6 : Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana penunjang seluruh stakeholders sektor kehutanan, energi dan sumber daya mineral
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
5
a. Menyediakan
sumber
daya
yang
berkualitas
untuk
menunjang
pembangunan kehutanan energi dan sumber daya mineral. 2.2. Sasaran Sasaran pembangunan Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral dalam program pembangunan jangka menengah ( tahun 2011 – 2015 ) yang mengacu pada pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut : Misi 1 : Mengoptimalkan fungsi perlindungan dan pemanfaatan sumber daya hutan a. Menurunnya intensitas kegiatan kegiatan Illegal Loging Misi 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, pelestarian dan perlindungan hutan a. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan a. Meningkatkan upaya konservasi lahan dengan mengurangi lahan kritis b. Meningkatnya pembinaan, pengawasan, penertiban dan pelayanan produksi hasil hutan c. Terlaksananya perencanaan kawasan hutan Misi 3 : Mengoptimalkan pemanfaatan potensi energi primer, energi baru dan terbarukan, dan sumber daya mineral a. Meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan Misi 4 : Memanfaatkan energi terbarukan sebagai sumber energi ketenagalistrikan a. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang teraliri listrik Misi 5 :Meningkatkan pembinaan pertambangan sumberdaya mineral secara terencana dan berkelanjutan a. Meningkatnya jumlah perusahaan pemegang IUP/SPBU di Kabupaten Pesisir Selatan Misi 6 : Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana penunjang seluruh stakeholders sektor kehutanan, energi dan sumber daya mineral a. Tersedianya sumber daya yang berkualitas. 2.3. Indikator tujuan dan sasaran Indikator tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Indikator Tujuan dan Sasaran
NO 1.
2
Tujuan
Indikator
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan
1. Meningkatnya Partisipasi masyarakat 2. Pembangunan Hutan Tanaman dalam rangka pemanfaatan sumber Rakyat daya hutan 3. Pengembangan Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan 1. Menurunkan intensitas kegiatan 1. Terbentuknya Kelompok Mewujudkan perlindungan dan kegiatan Illegal Loging Pengamanan Hutan Nagari pengamanan hutan berbasis (PHBN) masyarakat. 2. Penanganan Kasus Illegal Logging
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
Sasaran
6
3
Mewujudkan pengelolaan hutan yang tertib dan berwawasan lingkungan
4
2. Meningkatnya pembinaan, pengawasan, penertiban dan pelayanan produksi hasil hutan
1. Meningkatkan upaya konservasi 1. Berkurangnya Laju Kerusakan lahan dengan mengurangi lahan kritis Kawasan 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 3. Berkurangnya Luas Lahan Kritis
Meningkatkan ketersediaan daya istrik
6
1. Meningkatnya jumlah tangga yang teraliri listrik
1. 2.
Rasio Ketersediaan Daya Listrik Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Listrik Berkurangnya Jumlah Kampung Kampung Yang Belum Terlayani Listrik Berkembang dan Tergalinya Potensi Energi Pedesaan Terlaksananya Pengawasan Terhadap Pemakaian BBG
3.
1. Meningkatkan penggunaan dan Mengembangkan dan pemanfaatan energi baru dan memanfaatkaan potensi energi terbarukan dan sumber daya mineral. 1 . Meningkatnya jumlah perusahaan Menciptakan pelaku usaha pemegang IUP/SPBU di Kab. Pessel pertambangan yang sadar lingkungan
1. 2.
1. Jumlah Perusahaan Pemegang IUP - Batu Bara - Mineral - Batuan Galian C
7
5
- Tabu‐Tabu - Rptan 2. Hasil Hutan Produksi Kayu Rakyat 3. Terlaksananya Pengawasan Terhadap Hutan
3. Terlaksananya perencanaan kawasan 1. Terlaksananya Monitoring dan hutan Survey Batas Kawasan Hutan
1. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu - Manau
- SPBU Jumlah Perusahaan IUP ekslporasi ‐ Batu bara ‐Mineral 1. Jumlah pembinaan dan pengawasan di sektor kehutanan energi dan sumber daya mineral
2.
1. Tersedianya sumber daya yang Menyediakan sumber daya berkualitas. yang berkualitas untuk menunjang pembangunan kehutanan energi dan sumber daya mineral.
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dari Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, maka untuk prioritas pembangunan jangka menengah ditetapkan beberapa indikator yang utama (IKU). Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015 dapat dilihat seperti tabel 2 berikut :
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
7
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Urusan/Indikator Kinerja
No 1 2
Satuan
Target 2015
URUSAN PILIHAN
Kehutanan 1 Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat
Ha
1700 Ha
Ha
157271.8
%
90
KK
105000
‐ Batu bara
Buah
3
‐ Mineral
Buah
1
‐ Batuan Galian C
Buah
5
‐ SPBU
Buah
0
Berkurangnya Luas Lahan Kritis
2
Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Rasio Ketersediaan Daya Listrik
2 3
Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Listrik Jumlah Perusahaan Pemegang IUP/SPBU
Tabel pencapaian indikator kinerja utama dari tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada lampiran 1
C. Perjanjian Kinerja Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini ditetapkan setiap awal tahun yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja 2015 dalam bentuk penetapan kinerja 2015 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2015, IKU dan APBD. Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2015 seperti pada tabel 3 berikut:
Tabel 3. Penetapan Kinerja Tahun (Tapkin) 2015
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan 2. Meningkatkan upaya konservasi lahan dengan mengurangi lahan kritis 3. Menurunkan intensitas illegal loging
4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, penmbinaan dan pelayanan produksi hasil hutan
5. Terlaksananya perencanaan kawasan hutan
6. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang teraliri listrik
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
Indikator Kinerja
Target
1. Pembangunan hutan tanaman Rakyat ( Ha ) 2. Pengembangan hutan nagari dan hutan kemasyarakatan
1700 Ha 300 Ha
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 2. Berkurangnya luas lahan kritis
600 Ha 157.271.8 Ha
1. Terbentuknya kelompok Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PHBN) 2. Penanganan kasus illegal loging 3. Berkurangnya laju kerusakan kawasan hutan
1. Produksi hasil hutan bukan kayu ‐ Manau ‐ Tabu‐tabu ‐ Rotan 2.Hasil hutan produksi kayu rakyat 3.Terlaksananya pengawasan terhadap industry hasil hutan
1. Terlaksananya Monitoring dan Survei batas Kawasan hutan
1. Rasio ketrsediaan daya listrik 2. Jumlah Rumah tangga yang terlayani listrik
15 Nagari 12 kasus 1100 Ha 250.000 btg 200.000 btg 120 ton 15000 m3 16 kali
15 kali
90 % 105,000 kk
8
3. Berkurangnya jumlah kampung yang belum terlayani energi listrik
0 kampung
7. Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan
1. Berkembang dan tergalinya potensi energi pedesaan 2. Terlaksananya pengawasan terhadap pemakaian BBG
1 paket
8. Meningkatnya jumlah perusahaan pemegang IUP /SPBU di Kab. Pessel
1. Jumlah Perusahaan pemegang IUP/SPBU Batu Bara Mineral Batuan Galian C SPBU 2. Jumlah Perusahaan yang IUP eksplorasi Batu bara Mineral
15 Kec.
3 bh 1 bh 5 bh 0 bh
2 bh 1 bh 15 IUP
9. Tersedianya sumber daya yang berkualitas
3. Jumlah pembinaan dan pengawasan di sektor kehutanan energi dan sumber daya mineral 3.
D. Rencana Kinerja Tahunan
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dituangkan ke dalam beberapa program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada lampiran 2.
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Sasaran Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2011-2015. Berdasarkan sasaran strategi yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, evaluasi kinerja atas capaian masing-masing sasaran strategis pada pelaksanaan tahun keempat RPJMD adalah sebagai berikut : Sasaran 1. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan Indikator kinerja untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumberdaya hutan adalah pembangunan hutan tanaman rakyat dan pembangunan hutan nagari dan hutan kemasyarakatan. Maksudnya adalah
agar masyarakat berperan aktif dalam
pengembangan dan pemanfaatan hutan yaitu melalui Kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dan Kegiatan Pengembangan Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan. Pada tahun 2015 kegiatan HTR hanya melakukan monitoring terhadap 4 kelompok tani. Dua kelompok merupakan kelompok yang sudah keluar SK IUPHHK HTRnya oleh Bupati Pesisir Selatan, sedangkan dua kelompok lagi yaitu kelompok koperasi tetesan embun sekitar 500 Ha masih proses verifikasi izin oleh BPDAS Agam Kuantan yang sebelumnya proses verifikasi ini dilakukan oleh BP2HP Wilayah III Pekan Baru. Kelompok tani Punggasan Timur dengan luas sekitar 500 Ha juga sudah diverifikasi oleh BP2HP Wilayah III Pekan Baru dan saat ini sedang menunggu proses penerbitan SK. Oleh Gubernur yang sebelumnya penerbitan SK ini dilakukan oleh Bupati. Perubahan kewenangan kewenangan tersebut didasarkan atas keluarnya Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor : SE.5/MenLHK-II/2015 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan progress kegiatan agak sedikit terhambat, sehingga untuk tahun 2015 tidak realisasi pencapaian target. Selain itu keterhambatan kegiatan juga disebabkan karena masih menunggu keluarnya juklak dan
juknis dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkaitan dengan aturan yang baru. Kegiatan Pengembangan Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dan nagari di dalam pengelolaan kawasan hutan melalui pengusulan pencadangan hutan nagari dan hutan kemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Koto XI Tarusan, Lengayang, Lunang dan Kecamatan Silaut. Pelakanaan kegiatan bekerja sama antara Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintahan Nagari, Kelompok Masyarakat Dinas Kehutanan Propinsi dan LSM KKI-WARSI. Pada tahun 2014 telah terbentuk calon Kelompok Tani pada calon lokasi Hutan Kemasyarakatan dan calon lokasi Hutan Nagari yaitu di Kecamatan Lunang, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan Airpura. Sedangkan tahun 2015 progress kegiatan hanya baru pada tahap pencapaian kesepahaman terkait konsep pengembangan dan pembangunan LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
10
hutan nagari dan hutan kemasyarakatan dengan pemerintah nagari dan kelompok masyarakat dan telah adanya beberapa nagari yang telah mulai menyusun proposal usulan hutan nagari dan hutan kemasyarakatan serta telah adanya pendampingan dari LSM KKI WARSI, sedangkan usulan pencadangannya belum terealisasi. Tabel 5. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Hutan tahun 2015 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1
2
3
4
5 51,67
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan
1. Pembangunan hutan tanaman Rakyat ( Ha )
1700
Ha
0
Ha
2.Pengembangan hutan nagari dan hutan kemasyarakatan
300
Ha
0
Ha
0
Sasaran 2. Meningkatkan upaya konservasi lahan dengan mengurangi lahan kritis Pengukuran capaian kinerja pada sasaran peningkatan upaya konservasi lahan dilihat dari jumlah rehabilitasi hutan lahan serta berkurangnya luas lahan kritis. Untuk mengurangi laus lahan kritis, dilakukan upaya dengan melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Luasnya lahan kritis di Kabupaten Pesisir Selatan memerlukan penanganan yang cepat untuk dapat menyelamatkan berbagai dampak dari kerusakan lingkungan. Upaya yang bisa dilakukan pada tahun 2015 adalah melalui Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yaitu pembuatan hutan rakyat (DAK dan Luncuran DAK) seluas 800 Ha dan budi daya gaharu seluas 5 Ha, hal ini sudah melebihi dari target yang telah direncanakan yaitu sebesar 600 Ha. Pembuatan hutan rakyat dilaksanakan oleh 9 kelompok tani yaitu Kelompok Tani Solok Bukik Kaciak di Kecamatan IV Jurai 50 Ha, Kelompok Tani Kebun Karet Seberang Air Kecamatan Batang Kapas 100 Ha, Kelompok Tani Harapan Bersama Kecamatan Sutera 100 Ha, Kelompok Tani Taruko, Bukik Ambalau dan Kelompok Tani Macang Serumpun Kecamatan Lengayang 50 Ha, Kelompok Tani Bukik Ampa di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara 100 Ha, Kelompok Tani Bukik Ransam di Kecamatan Sutera 100 Ha dan Kelompok Tani Air Munti Indah serta Timbulun III di Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan luas masingmasing 100 Ha. Sedang budi daya gaharu di laksanakan oleh Kelompok Tani Maju Bersama di Kecamatan Basa IV Balai Tapan. Dari total lahan kritis yang direhabilitasi menyebabkan berkurangnya luas lahan kritis seluas 805 Ha Tabel 6. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Upaya Konservasi Lahan Dengan Mengurangi Lahan Kritis tahun 2015 Sasaran Strategis 1
Indikator Kinerja
Target 3
2
Meningkatkan upaya konservasi
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
lahan dengan mengurangi lahan
2. Berkurangnya Luas Lahan Kritis
Realisasi
%
4
5
600
Ha
805
Ha
134.17
157271.8
Ha
158366.8
Ha
100.70
kritis
Sasaran 3. Menurunkan intensitas kegiatan kegiatan Illegal Loging Menurunkan intensitas illegal logging dapat diukur dari penurunan jumlah kasus illegal logging, hal bisa dicapai dengan berbagai upaya diantaranya adalah dengan membentuk kelompok pengamanan hutan berbasis nagari, sehingga pada akhirnya diharapkan laju kerusakan kawasan LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
11
akan semakin berkurang. Kebutuhan kayu yang terus meningkat untuk berbagai keperluan masyarakat seiring dengan pertambahan penduduk menjadikan kayu sebagai barang yang bernilai jual tinggi, sehingga berbagai cara dilakukan masyarakat untuk mendapatkannya, baik secara legal maupun illegal. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah terutama Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah bekerjasama dengan Tim terpadu dari unsur Muspida. Hasil pengawasan selama tahun 2015 terjadi penurunan kasus illegal logging yaitu sebanyak 5 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebanyak 10 kasus. Kasus yang terjadi berlokasi di Kecamatan IV Jurai, Sutera, Ranah Pesisir dan Kecamatan Lunang dengan total volume kayu sitaan sebanyak 20,5223 m3 dan kasus tersebut saat ini sedang ditangani oleh pihak Polres Pesisir Selatan.. Selain itu juga terdapat kayu temuan dari Kecamatan Lunang dengan volume sekitar 7,4628 m3dan barang bukti diamankan di Kantor Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan. Penurunan kasus illegal logging tahun 2015 ini juga tidak terlepas dari keberadaan kelompok pengamanan hutan berbasis nagari yaitu kelompok Satgas pengamanan hutan yang beranggotakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, sehingga masyarakat langsung diberi tanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan hutan di wilayah mereka sendiri. Tahun 2014 ada 5 kelompok Satgas yang berada di 5 Nagari dan tahun 2015 meningkat menjadi 15 kelompok Satgas di 5 Nagari dan hal ini memberikan dampak yang positif dalam penurunan kasus illegal logging. Tabel 7. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Penurunan Intensitas Kegiatan Ilegal Loging tahun 2015 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1 Menurunkan intensitas kegiatan Illegal Loging
Target
2 1. Terbentuknya Kelompok Pengamanan Hutan Berbasis
Realisasi
3
% 5
4
15
Nagari
15
Nagari
100
12
kasus
5
Kasus 70.333
1100
Ha
200
Nagari (PHBN) 2. Penanganan kasus illegal logging 3. Berkurangnya Laju Kerusakan Kawasan Hutan
Ha
18.182
Sasaran 4. Meningkatnya pembinaan, pengawasan, penertiban dan pelayanan produksi hasil hutan
Dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pelayanan dalam hal produksi hasil hutan, telah dilakukan berbagai upaya melalui kegiatan monitoring dan pembinaan terhadap beberapa izin yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya adalah IUIPHHK (Sawmill), IUPHHK-HTI, IPPKH, Izin Kayu Rakyat (Pemanfaatan Kayu yang Tumbuh Alami dan Kayu yang Berasal dari Hasil Budi Daya), IUPHHBK, IPHHBK dan Izin Penampungan Kayu. Kegiatan pembinaan dan monitoring dilakukan paling sedikit 1 kali per bulan. Dari hasil monitoring di ketahui bahwa masih banyak pelaku usaha kehutanan yang belum memahami tertib administrasi penatausahaan hasil hutan akibat kurangnya personil yang memiliki kemampuan administrasi yang baik di perusahaan, sehingga harus dilakukan bimbingan persuasif dan intensif. Dari hasil pembinaan terjadi perubahan dan peningkatan pola pikir pelaku usaha kehutanan di bagian hilir, seperti pedagang kayu dan industri moubiler untuk mengurus perizinan yang legal dalam menjalankan usaha sesuai dengan aturan yang berlaku.
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
12
Tabel 8. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Pembinaan, Pengawasan, Penertiban dan Pelayanan Produksi Hasil Hutan Tahun 2015 Sasaran Strategis 1 pengawasan, penertiban dan pelayanan produksi
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
2
3
4
5
1. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu
hasil hutan
- Manau
250 rb
btg
0
btg
0
- Tabu-tabu
200 rb
btg
0
btg
0
120
Ton
112
Ton
93,33
15 rb
M3
325,1223
M3
2,17
16
kali
15
kali
93,75
- Rotan 2. Hasil hutan produksi Kayu Rakyat 3. Terlaksananya pengawasan terhadap industri hasil hutan
Dari tabel 8 terlihat pencapaian target manau dan tabu-tabu adalah 0 hal ini disebabkan karena pengurusan izin untuk produksi manau dan tabu-tabu dari masyarakat pada tahun 2015 memang tidak ada, yang ada hanya rotan dan izin produksi kayu rakyat. Sasaran 5. Terlaksananya perencanaan kawasan hutan Dalam perencanaan kawasan hutan dilakukan Kegiatan Monitoring dan survey Batas Kawasan Hutan. Monitoring dan Survei Batas Kawasan Hutan dilaksanakan pada kawasan hutan Kabupaten Pesisir Selatan yang tersebar dalam 15 kecamatan. Banyaknya kunjungan ke masing-masing kecamatan disesuaikan dengan tingkat permasalahan tenurial kawasan hutan dan pelayanan/permintaan terhadap masyarakat yang meminta penjelasan batas kawasan hutan dengan lahan milik. Kegiatan survey batas kawasan yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : -
Membantu pelaksanaan program sertifikasi lahan (Redis dan Prona) di Kecamatan Lunang (Nagari Sindang Lunang, Nagari Lunang, Nagari Pondok Parian Lunang, Nagari Lunang Utara), Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan (Nagari Simpang IV Gunung Tapan), Kecamatan Pancung Soal (Nagari Muara Sakai), Kecamatan Linggo Sari Baganti (Nagari Muara Gadang), Kecamatan Silaut (Nagari Sungai Sirah Silaut).
-
Melakukan pengukuran perambahan hutan areal PT. Sumatera Jaya Wood (SJW) dan konflik lahan antara masyarakat dengan PT. SJAL (Incasi Raya Group)
-
Melakukan pengecekan dan pengukuran lahan kebakaran.
-
Mengecek lahan yang ada duplikasi/tumpang tindih perijinan atau bukti kepemilikan, sehingga masyarakat merasa yakin akan bukti yang dimilikinya
-
Memberikan rekomendasi status kawasan hutan kepada masyarakat, instansi terkait dan pihak ketiga sesuai dengan peruntukannya sesuai hasil survei bersama dengan Tim Survei Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu..
Tabel 9. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Terlaksananya Perencanaan Kawasan Hutan Tahun 2015 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
Terlaksananya perencanaan
1. Terlaksananya Monitoring dan Survei
kawasan hutan
Target
Realisasi
3 15
4 kali
13
% 5
Kali
86,67
batas Kawasan hutan
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
13
Sasaran 6. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang teraliri listrik Peningkatan jumlah rumah tangga yang teraliri listrik diukur dengan beberapa indikator yaitu rasio ketersediaan daya listrik dan jumlah rumah tangga yang teraliri listrik. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten
Pesisir
Selatan
melaksanakan
beberapa
kegiatan
diantaranya
adalah
pembangunan/pemeliharaan serta perbaikan PLTMH dan PLTS yang energinya langsung didistribusikan kepada masyarakat. Tahun 2015 telah terealisasi pemanfaatan energi listrik ke masyarakat sebanyak 89.890 KK dengan rasio elektrifikasi sebesar 89%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran bersumber dari DAK 2015 dan Luncuran DAK 2014 yang terdiri dari : -
Pengadaan PLTS tersebar dan,
-
Pembangunan PLTMH Taratak
-
Perbaikan PLTMH Limau-limau
-
Revitalisasi PLTMH Jengki Ayam
Tabel 10. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga Yang Teraliri Listrik Tahun 2015 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
Target
2
Meningkatnya jumlah
1. Rasio ketersediaan daya listrik
rumah tangga
2. Jumlah Rumah tangga yang terlayani listrik
yang teraliri listrik
3. Berkurangnya jumlah kampung yang belum terlayani energi listrik
Realisasi
3
%
4
5
90
%
89
%
98,89
105 rb
kk
89.890
kk
85,61
0
kmpg
0
kmpg
0
Sasaran 7. Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan Dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan perlu dilakukan berbagai upaya yang dilengkapi dengan penggalian potensi energi baru terbarukan sehingga pemanfaatannya bisa lebih berkembang. Kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan penggunaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan antara lain : - Pengadaan Biogas di Kecamatan Lengayang, Lunang dan Silaut - Pengadaan PLTS tersebar - Pengadaan Biogas tersebar - Pembangunan PLTMH Taratak - Perbaikan PLTMH Limau-limau - Revitalisasi PLTMH Jengki Ayam - Pengadaan Biogas Kecamatan Bayang - Pengadaan biogas tesebar Untuk pengadaan biogas dikecamatan lengayang dilaksanakan sebanyak 14 unit, Kecamatan Lunang sebanyak 12 unit dan Kecamatan Silaut sebanyak 21 unit. Selain itu ada juga pengadaan PLTS dan Biogas yang tersebar dibeberapa titik di Kabupaten Pesisir Selatan. PLTS tersebar sebanyak 130 unit dan Biogas tersebar sebanyak 25 unit yang Pengadaan Biogas Kecamatan Koto XI Tarusan
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
14
Pembangunan PLTMH Taratak, revitalisasi PLTMH Jengki Ayam dan pengadaan biogas tersebar tidak bisa dilaksanakan karena gagal lelang, sedangkan perbaikan PLTMH di Limau limau batal lelang karena beberapa alasan teknis. Untuk pengadaan biogas di Kecamatan Koto XI Tarusan dilaksanakan sebanyak 7 unit dan di Kecamatan Bayang sebanyak 14 unit. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa penggunaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Pengawasan, pembinaan pada minyak bersubsidi di SPBU serta BBM/Gas pada pangkalanpangkalan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan terhadap harga jual 9 SPBU, 2 buah SPDN dan 96 buah pangkalan minyak tanah/gas bersubsidi. Dari hasil pelaksanaan monitoring ditemui bahwa SPBU dan SPDN sudah memberlakukan harga sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi ketersediaan BBM di SPBU dan SPDN tersebut sering kosong. Untuk pangkalan minyak tanah aktifitasnya sudah mulai berkurang disebabkan karena telah dicabutnya subsidi minyak tanah di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah pangkalan yang masih aktif s/d 2015 sebanyak 93 buah pangkalan. Tabel 11. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan Tahun 2015 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Meningkatkan penggunaan dan
4. Berkembang dan tergalinya potensi energi poedesaan
1
paket
1
paket
Pemanfaatan energi baru dan terbarukan
5. Terlaksananya pengawasan terhadap pemakaian BBG
15
kec
15
kec
% 100 100
Sasaran 8 dan 9. Meningkatnya jumlah perusahaan pemegang IUP/SPBU di Kabupaten Pesisir Selatan serta tersedianya sumber daya yang berkualitas Dalam rangka pencapaian sasaran 8,dan 9 telah dilakukan beberapa upaya pembinaan terhadap pelaku-pelaku usaha pertambangan yang telah memenuhi persyaratan lingkungan tetapi masih illegal, untuk segera mengurus izin usahanya. Sebagian besar penambangan tanpa izin ini terdiri dari Galian C yaitu penambangan pasir, kerekel dan pengerukan tanah. Lokasi penambangan tanpa izin ini tersebar di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan pembinaan dan pengawasan untuk menambah pengetahuan dan informasi telah dilakukan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu 16 IUP Batu Bara dan 8 IUP Galian C. Tabel 12. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan jumlah perusahaan pemegang IUP/SPBU serta terlaksananya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
Sasaran Strategis Meningkatnya jumlah perusahaan pemegang IUP
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1. Jumlah Perusahaan Pemegang IUP/SPBU -
Batu bara
2
bh
0
bh
0
-
Mineral
1
bh
0
bh
0
-
Batuan Galian C
3
bh
0
bh
0
-
SPBU
0
bh
0
bh
0
1
bh
0
bh
0
1
bh
0
bh
0
15
IUP
16
IUP Batu Bara
160
2. Jumlah Perusahaan yang IUP eksplorasi
Tersedianya sumber daya yang berkualitas
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
-
Batubara
-
mineral
1. Jmlh Pembinaan dan Pengawasan di sektor kehutanan energy sumber daya mineral
15
8
IUP galian C
Dari tabel di atas terlihat bahwa tidak ada pengurusan izin baru selama tahun 2015 untuk batu bara, mineral, galian C dan SPBU, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang aturan – aturan di bidang usaha pertambangan, sehingga masyarakat kurang menyadari akan sanksi-sanksi yang akan mereka terima. Di harapkan untuk ke depannya harus dilakukan kegiatan sosialisasi tentang aturan-aturan baru bidang pertambangan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat . Selain itu tidak adanya realisasi disebabkan karena proses perizinan sudah melalui satu pintu ( Badan Perizinan ). Tabel pengukuran capaian kinerja tahun 2015 yang diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 3.
B. Akuntabilitas Keuangan
Dinas Kehutanan melaksanakan dua urusan pilihan yang menjadi tupoksi Dinas yaitu : Urusan kehutanan dan urusan Energi sumber daya mineral Urusan kehutanan tahun 2015 di anggarkan sebesar Rp. 3.990.973.400,- terealisasi sebesar Rp. 3.263.882.305,- atau 81,78%. Sedangkan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Sumber Daya Mineral dengan Anggaran sebesar Rp. 11.447.354.496 terealisasi sebesar Rp. 8.232.934.059,- atau 71,92%.
Sasaran 1. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan I. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1.
Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Merupakan kegiatan memfasilitasi masyarakat dalam pengembangan Hutan Tanaman Rakyat. Pada tahun 2015 kegiatan HTR hanya melakukan monitoring terhadap 4 kelompok tani. Adapun realisasi keuangan sampai 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.36.354.000,- atau 90,78% dari anggaran sebesar Rp.40.045.000,-
2.
Pengembangan Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah keluarnya usulan pencadangan hutan nagari dan hutan kemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Koto XI Tarusan, Lengayang, Lunang dan Kecamatan Silaut. Pelaksanaan kegiatan bekerja sama antara Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintahan Nagari, Kelompok Masyarakat Dinas Kehutanan Propinsi dan LSM KKI-WARSI. Pada tahun 2014, realisasi keuangan kegiatan ini mencapai 84.19% atau Rp.35.510.400,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.42.178.500,-.
3.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Hutan Berbasis Kelompok (DAK dan Pendamping 2015) Tujuan kegiatan adalah agar meningkatnya peran serta masyarakat untuk menggerakkan sektor riil dalam rangka mendukung pembangunan kehutanan sesuai dengan potensi daerah setempat khususnya produksi kemiri. Kegiatan berlokasi di
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
16
Nagari Puluik-puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebanyak 4 kelompok yaitu Kelompok Tani Kemiri Gunungan Jantan seluas 30,9 Ha, Kelompok Batu Tagantuang seluas 13,46 Ha, Kelompok Durian Kundua 16,36 Ha dan Kelompok Tani Guak Tangah seluas 13,46 Ha. Realisasi keuangan kegiatan ini mencapai 99,87% atau Rp.65.800.000,- dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.65.886.440,Sasaran 2. Meningkatkan upaya konservasi lahan dengan mengurangi lahan kritis I. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK dan Pendamping 2015) Merupakan kegiatan yang bersumber dari DAK dan Pendamping. Pada tahun ini dilaksanakan dua jenis pekerjaan yaitu pembuatan hutan rakyat dengan total luas 400 Ha dan budidaya gaharu seluas 5 Ha. Adapun realisasi keuangan kegiatan ini mencapai 98,64% atau Rp.978.697.500,- dari anggaran sebesar Rp.992.227.500,-
2.
Penunjang DAK Bidang Kehutanan Tahun 2015 Merupakan kegiatan yang memfasilitasi operasional kegiatan DAK dan Pendamping Tahun 2015. Penunjang DAK Bidang KehutananTahun 2015 seharusnya dilaksanakan untuk 5 Kegiatan yaitu : -
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK dan Pendamping Tahun 2015)
-
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengolahan Hasil Hutan Berbasis
Kelompok DAK dan Pendamping Tahun 2015). -
Pengadaan Sarpras Pengamanan dan Penyuluhan Kehutanan ( DAK dan Pendamping Tahun 2015)
-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung KPHP Model Pesisir Selatan (DAK dan Pendamping Tahun 2015) dan,
-
Renovasi Kantor KPHP Model Pesisir Selatan (DAK dan Pendamping Tahun 2015)
Dari 5 kegiatan di atas ada satu kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 yaitu Renovasi Kantor KPHP Model Pesisir Selatan senilai Rp.396.891.000,-, kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena masalah kepemilikan aset yaitu
masih merupakan aset propinsi, sedangkan 4 kegiatan lainnya telah
dilaksanakan sesuai dengan aturan
dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan penunjang mencakup biaya perjalanan dinas, Penyediaan alat tulis kantor, biaya sewa, BBM dan lain-lain yang menunjang kegiatan DAK. Realisasi anggaran untuk kegiatan penunjang DAK tahun 2015 adalah sebesar Rp.127,793.300,- atau 93,91% dari total anggaran anggaran Rp.136.075.500,3.
Luncuran DAK Bidang Kehutanan Tahun 2011,2012,2013,dan 2014 Luncuran DAK dan Pendamping merupakan akumulasi dari beberapa tahun terakhir yang tidak bisa dilaksanakan, mulai tahun 2011 sampai tahun 2014. Kegiatan ini dikerjakan pada tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
17
-
Pembuatan hutan rakyat
-
Pengadaan peralatan untuk pengolahan hasil hutan bukan kayu (pemecah kemiri)
Realisasi anggaran kegiatan luncuran DAK dan Pendamping tahun 2011, 2012, 2013,dan 2014 adalah Rp.1.105.800.000.- atau
97,97% dari anggaran sebesar
Rp.1.128.716.100,4.
Penunjang Luncuran DAK Bidang Kehutanan Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. Merupakan kegiatan yang memfasilitasi operasional kegiatan DAK dan Pendamping Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. Penunjang Luncuran DAK digunakan untuk kegiatan sebagai beriku : -
Pembuatan Hutan Rakyat seluas 400 Ha di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan Sutera dan Kecamatan Linggo Sari Baganti.
-
Kegiatan Pengadaan Peralatan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (Pemecah Kemiri) sebanyak 10 unit yang berlokasi di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara. Realisasi keuangan kegiatan ini mencapai 91,63% atau Rp.53.235.200,- dari anggaran sebesar Rp.58.099.900,-
5.
Perencanaan dan Perancangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Merupakan perencanaan dan perancangan untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada tahun 2016. Kegiatan ini menghasilkan 4 buah rancangan dengan 4 lokasi yaitu Nagari Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang, Nagari Koto nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, Nagari Ampang Tulak Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dengan luas masing-masing 50 Ha. Realisasi keuangan kegiatan ini mencapai 55,61% atau Rp.37.200.000,- dari anggaran sebesar Rp.66.900.000,-.
Sasaran 3. Menurunkan intensitas kegiatan kegiatan Illegal Loging I. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 1.
Pengamanan Hutan Berbasis Nagari Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk meningkat peran serta masyarakat dan partisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PHBN) untuk tahun 2015 dilaksanakan di 15 nagari yaitu Nagari Taratak Sungai Lundang, Duku,Koto Ranah, Lumpo, Painan Timur, Teratak Tempatih, Gantiang Mudik Utara Surantih, Gantiang Mudik Selatan Surantih, Amping Parak Timur, Kambang Timur, Lakitan Tengah, Pelangai Gadang, Pelangai Kaciak, Rantau Simalenang dan Lubuk Betung. Adapun realisasi keuangan kegiatan ini mencapai 93,08% atau Rp.64.832.100,- dari anggaran sebesar Rp.69.650.000,-.
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
18
2.
Operasionalisasi Polisi Kehutanan Merupakan kegiatan untuk menyediakan berbagai sarana prasarana polisi kehutanan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan di Kabupaten Pesisir Selatan. Personil Polisi Kehutanan berjumlah 12 orang terdiri dari 2 orang berkedudukan di kantor Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral (DanSatgas dan Wakil DanSatgas) dan 10 orang berkedudukan di 4 wilayah koordinator dengan wilayah koordinasi terdiri dari 3 kecamatan . Dana yang disediakan untuk kegiatan ini adalah Rp.98.030.700,dengan realisasi sebesar Rp.78.166.500,- atau 79,74%.
3.
Pengelolaan Ekosistim Esensial Buaya Muara Pengelolaan ekosistem esensial buaya muara bertujuan untuk mewujudkan fungsi konservasi ekosistem esensial, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, dan ekosistemnya serta pemanfaatan yang lestari serta meningkatkan pemahaman Ekosistim Esensial Buaya Muara kepada berbagai pihak. Realisasi keuangan kegiatan ini mencapai 88,68% atau Rp.60.393.600,- dari anggaran sebesar Rp. 68.102.200,-.
Sasaran 4. Meningkatnya pembinaan, pengawasan, penertiban dan pelayanan produksi hasil hutan I. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 1.
Pengawasan Penertiban Pelaksanaan Peraturan mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran hasil hutan yang meliputi kegiatan pengambilan hasil hutan serta peredarannya baik di tempat pengolahan (sawmill) maupun tempat penampungan kayu (gudang). Adapun realisasi keuangan kegiatan ini mencapai 99,24% atau Rp.78.230.900,- dari total anggaran sebesar Rp.78.830.000,-.
2.
Monitoring Pembinaan Produksi Hasil Hutan Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah agar terlaksananya pembinaan dan monitoring terhadap IUIPHHK dan kegiatan produksi hasil hutan yang lokasinya tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, diantaranya adalah IUIPHHK (Sawmill), IUPHHK-HTI, IPPKH, Izin Kayu Rakyat (Pemanfaatan Kayu yang Tumbuh Alami dan Kayu yang Berasal dari Hasil Budi Daya), IUPHHBK, IPHHBK dan Izin Penampungan Kayu. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.135.845.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.131.203.300,- atau sebesar Rp.96.58%.
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
19
Sasaran 5. Terlaksananya perencanaan kawasan hutan I. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 1.
Monitoring dan Survey Batas Kawasan Hutan Monitoring dan Survei Batas Kawasan Hutan dilaksanakan pada kawasan hutan Kabupaten Pesisir Selatan yang tersebar dalam 15 kecamatan. Banyaknya kunjungan ke masing-masing kecamatan disesuaikan dengan tingkat permasalahan tenurial kawasan hutan dan pelayanan/permintaan terhadap masyarakat yang meminta penjelasan batas kawasan hutan dengan lahan milik. Adapun realisasi keuangan kegiatan ini mencapai 94,85% atau Rp.79.718.350,- dari total anggaran sebesar Rp.84.045.500,-.
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung KPHP Model Pesisir Selatan (DAK dan Pendamping) Merupakan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kehutanan tahun 2015, pada kegiatan ini telah terselenggaranya Pengadaan /pembelian Sarana dan Prasarana Pendukung KPHP yaitu 1 unit Plotter HP Designjet T795 ePrinter. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.69.750.000,- atau 99,64% dari anggaran sebesar Rp.70.000.000,-
3.
Pengadaan Sarpras Pengamanan dan Penyuluh Kehutanan (DAK dan Pendamping) Merupakan kegiatan yang juga bersumber dari DAK dan Pendamping dengan anggaran sebesar Rp.459.450.000,-. Kegiatan ini terdiri dari Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Polisi Kehutanan, Pengadaan kendraan roda dua (Trail), Pengadaan Papan Informasi serta Pengadaan Alat Ukur dan Pemadam Kebakaran. Dari empat jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan pada Kegiatan Pengadaan Sarpras Pengamanan dan Penyuluhan, hanya tiga jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan yaitu pengadaan PDH Polisi Kehutanan, Pengadaan kendaraan roda dua dan Pengadaan papan informasi, sedangkan pekerjaan pengadaan alat ukur dan alat pemadam kebakaran tidak bisa dilaksanakan karena beberapa alasan teknis pelaksanaan diantaranya terbatasnya waktu pelaksanaan pekerjaan. Pengadaan papan informasi pada tahun 2015 berjumlah 10 unit yang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang antara lain : Puncak Panorama Kawasan Mandeh 1 unit, Batas Siguntur Tua 1 unit, Sungai Lundang 1 unit, Muara Aie 1 unit, Teluk Betung Batang Kapas 1 unit, Ampiang Parak 2 unit, Balai Selasa 2 Unit dan Air Pura 1 unit. Secara keseluruhan realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 56,85% atau Rp.261.197.075,- dari anggaran sebesar Rp.459.450.000,-
Sasaran 6. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang teraliri listrik I. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 1. Monitoring Evaluasi dan Koordinasi Energi Alternatif PLTMH dan PLTS LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
20
Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi penggunaan PLTMH dan PLTS serta izin prinsip PLTM pada daerah berpotensi pembangkit listrik. Sasaran monitoring adalah 14 unit PLTMH, 1 unit PLTS terpusat dan 605 PLTS tersebar serta 14 izin prinzip rencana pembangunan PLTMH yang tersebar dibeberapa wilayah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain Kec. Koto XI Tarusan, Kec. IV Nagari Bayang Utara, Kec. Sutera, Kec. Pancung Soal, Kec. Ranah IV Hulu Tapan, Kec. Linggo Sari Baganti dan Kec. Ranah Pesisir. Adapun realisasi kegiatan ini mencapai 89,35% atau Rp.80.281.600,- dari anggaran sebesar Rp.89.850.000,2. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan penerangan Jalan Umum pada lokasi belum mendapatkan PJU. Untuk tahun 2015 dilaksanakan di Kecamatan IV Jurai sebanyak 43 titik lampu LED, di Kecamatan Bayang sebanyak 20 titik lampu LED dan di Tapan sebanyak 4 titik lampu LED. Dengan adanya pembangunan PJU ini diharapkan masyarakat dapat menikmati
manfaatnya dan
diharapkan juga dapat
menekan angka kriminalitas, sehinngga masyarakat merasakan kondisi aman dan nyaman. Adapun realisasi akeuangan mencapai 99,55% atau Rp.592.913.100,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.595.619.200,3. Pemeliharaan Rutin Berkala Penerangan Jalan Umum (PJU) Pemeliharaan penerangan jalan umum dilakukan secara rutin dan berkala agar instalasi penerangan jalan umum yang ada tetap terawat dan masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemeliharaan PJU dilakukan di beberapa lokasi yang tersebar diantaranya Batang Kapas, Lengayang, Tapan dan Lunang. Anggaran yang disediakan sebesar Rp.2.846.926.896,- dan teralisasi sebesar Rp.2.821.314.260,- atau 99,10% 4. Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Perencanaan pembangunan PJU tahun 2015 dilaksanakan di lokasi wisata batu kalang Kecamatan Koto XI Tarusan karena pada lokasi tersebut belum tersedia jaringan listrik PLN, sementara pengunjung pada lokasi wisata batu kalang saat ini semakin meningkat, untuk menekan angka kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya, maka untuk tahun 2016 pada daerah tersebut akan dilaksanakan pembangunan penerangan jalan umum (PJU). Adapun realisasi keuangan kegiatan ini mencapai 88,62% atau Rp.66.467.500,dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.75.000.000,-. Sasaran 7. Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan I. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 1. Pengembangan Energi Perdesaan (DAK dan Pendamping 2015) Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi seluruh kegiatan pengembangan energi pedesaan . Kegiatan ini terdiri dari beberapa pekerjaan antara lain : - Pengadaan Biogas di Kecamatan Lengayang, Lunang dan Silaut - Pengadaan PLTS tersebar dan, - Pengadaan Biogas tersebar
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
21
Revitalisasi PLTMH di Langgai direncanakan sebanyak1 unit, untuk tahun 2015 kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena gagal lelang. Untuk pengadaan biogas dikecamatan lengayang dilaksanakan sebanyak 14 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp.353.450.000.-, Kecamatan Lunang sebanyak 12 unit dengan realisasi anggaran Rp.297.660.000,- dan Kecamatan Silaut sebanyak 21 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 535.920.000,- . Selain itu ada juga pengadaan PLTS dan Biogas yang tersebar dibeberapa titik di Kabupaten Pesisir Selatan. PLTS tersebar sebanyak 130 unit dan Biogas tersebar sebanyak 25 unit yang masing-masing anggarannya terealisasi sebesar Rp.1.681.625.000,- dan Rp.597.300.000,-. Secara keseluruhan realisasi kegiatan pengembangan energi pedesaan yang bersumber dari DAK dan Pendamping 2015 adalah Rp.3.465.935.000,- atau
87.47 %
dari
anggaran Rp.3.962.420.000,2. Penunjang Pengembangan Energi Pedesaan DAK 2015 Kegiatan ini bertujuan sebagai penunjang kegiatan pengembangan Energi Pedesaan (DAK dan Pendamping 2015), Adapun realisasi keuangan kegiatan ini mencapai 96,09% atau Rp.190.208.600,- dari anggaran sebesar Rp197.957.200,-. 3. Luncuran DAK Bidang Energi dan Pendamping Tahun 2014 Kegiatan ini merupakan kegiatan DAK dan Pendamping
yang tidak bisa
dilaksanakan pada tahun 2014 dan jenis pekerjaannya hampir sama dengan DAK dan pendamping 2015 yang dititik beratkan terhadap pengembangan energi pedesaan. Pekerjaan kegiatan luncuran tahun 2014 terdiri dari : - Pembangunan PLTMH Taratak - Perbaikan PLTMH Limau-limau - Revitalisasi PLTMH Jengki Ayam - Pengadaan Biogas Kecamatan Koto XI Tarusan - Pengadaan Biogas Kecamatan Bayang - Pengadaan biogas tesebar Untuk pengadaan biogas di Kecamatan Koto XI Tarusan dilaksanakan sebanyak 7 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp.176.330.000,- dan di Kecamatan Bayang sebanyak 14 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp.354.970.000,- dan secara keseluruhan realisasi anggaran kegiatan luncuran DAK bidang energi dan pendamping tahun 2014 adalah sebesar Rp.531.300.000,- atau 17.33 % dari total anggaran sebesar Rp.3.065.227.000,4. Penunjang Luncuran DAK Bidang Energi Tahu 2014 Kegiatan penunjang ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan luncuran DAK dan Pendamping Bidang Energi Tahun 2014. Penggunaan biaya penunjang diantaranya untuk menyediakan operasional ke lapangan baik perjalanan dinas ke lapangan, sewa maupun BBM untuk pembangunan PLTMH Taratak, Perbaikan PLTMH Limaulimau, Revitalisasi PLTMH Jengki Ayam, Pengadan biogas di Kecamatan Bayang dan Koto XI Tarusan. Selain itu dana penunjang juga menyediakan biaya pendukung lainnya seperti honorarim tim pengadaan barang dan jasa, pengawas dan panitia penerima hasil pekerjaan serta penyediaan jasa konsultasi untuk perbaikan RAB dan LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
22
DED Revitalisasi Limau-limau Kecamatan IV Nagari Bayang Utara. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini mencapai 60,86 % atau Rp.90.494.600,- dari anggaran sebesar Rp.148.688.800,5. Perencanaan Pembangunan Revitalisasi, Perbaikan PLTMH dan PLTS di Kabupaten Pesisir. Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membuat suatu perencanaan dalam rangka pembangunan dan revitalisasi PLTMH dan PLTS. Pada tahun 2015 pelaksanaan perencanaan hanya terfokus pada PLTMH yang berada di dua lokasi yaitu di Panadah Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan dan Nagari Limau Puruik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yang rusak akibat banjir. PLTMH Panadah dengan kapasitas 18 kVA yang akan disebar ke 75 rumah tangga dengan daya masing-masing sebesar 170 watt, sedangkan PLTMH di Limau Puruik dengan kapasitas 60 kVa akan disebar ke 34 rumah tangga dengan daya masing-masing 1037 watt. Dengan tersedianya perencanaan yang matang diharapkan PLTMH yang berada di kedua lokasi tersebut dapat beroperasi kembali secara normal. Adapun realisasi untuk tahun 2015 adalah Rp.91.025.700,- (60,68%) dari anggaran Rp.150.000.000,II. Program Pegembangan Energi Baru dan Terbarukan 1. Monitoring, Pengawasan, Pembinaan bahan bakar minyak dan gas Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memonitoring, pengawasan, pembinaan pada minyak bersubsidi di SPBU serta BBM/Gas pada pangkalan-pangkalan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap harga jual. Sasaran monitoring dilakukan terhadap 9 SPBU, 2 buah SPDN dan 96 buah pangkalan minyak tanah/gas bersubsidi. Dari hasil pelaksanaan monitoring ditemui bahwa SPBU dan SPDN sudah memberlakukan harga sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi ketersediaan BBM di SPBU dan SPDN tersebut sering kosong. Untuk pangkalan minyak tanah aktifitasnya sudah mulai berkurang disebabkan karena telah dicabutnya subsidi minyak tanah di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah pangkalan yang masih aktif s/d 2015 sebanyak 93 buah pangkalan. Realisasi keuangan kegiatan ini mencapai 89,36% atau Rp.60.057.600,-
dari
anggaran sebesar Rp.67.206.700,-. Sasaran 8 dan 9. Meningkatnya jumlah perusahaan pemegang IUP/SPBU di Kabupaten Pesisir Selatan serta tersedianya sumber daya yang berkualitas. I. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 1. Pembinaan, Koordinasi, Monitoring Pertambangan Tujuan kegiatan pembinaan koordinasi dan monitoring pertambangan adalah untuk mewujudkan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2015
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
23
kegiatan ini ditujukan terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu 16 IU Batu Bara dan 8 IUP Galian C. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini pada tahun 2015mencapai 97.17% atau Rp.174.893.099 dari anggaran sebesar Rp.179.978.700,-. 2. Pendataan Tambang Tanpa Izin Pendataan tambang tanpa izin dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi bahan galian dan mineral ikutan yang mungkin masih bisa dimanfaatkan. Pemantauan dan pendataan juga ditujukan untuk menginventarisasi dan memahami permasalahan konservasi yang ada diwilayah tambang serta memberikan alternatif pengelolaan bahan galian kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha pertambangan. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar mencapai 99,36% atau Rp.68.043.000,- dari anggaran sebesar Rp. 68.480.000,Tabel hasil pengukuran/evaluasi capaian keuangan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 4.
C. Strategi Pemecahan Masalah 1. Kegiatan Pengadaan Sarpras Pengamanan dan Penyuluhan Permasalahan : - Tidak terlaksananya pekerjaan pengadaan alat ukur lainnya dan alat pemadam kebakaran dan SAR yang masing-masing senilai Rp.164.075.000,- dan Rp.24.375.000,-. Pekerjaan ini tidak terlaksana karena terbatasnya waktu pelaksanaan pekerjaan. Solusi : - Kegiatan ini akan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran 2016 2. Kegiatan Renovasi Kantor KPHP Model Pesisir Selatan (DAK dan Pendamping Tahun 2015) Permasalahan: -
Kegiatan renovasi kantor KPHP Model Pesisir Selatan tidak bias dilaksanakan pada tahun 2015 karena status kepemilikan asset masih berada di pemerintahan propinsi.
Solusi: -
Disarankan adanya upaya pengalihan aset dari Pemerintah Propinsi ke Pemerintahan Daerah oleh Bagian Aset DPPKAD KAbupaten Pesisir Selatan
3. Kegiatan Pengembangan Energi Pedesaan ( DAK 2015 dan Luncuran 2014) Permasalahan: -
Ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan karena gagal dan batal lelang. Gagal lelang disebabkan karena tidak adanya minat dari para rekanan atau pihak ketiga, sedangkan batal lelang disebabkan karena pemenang tidak memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud, sehingga lelang tersebut harus dibatalkan.
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
24
Solusi : -
Kegiatan ini akan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran 2016.
BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja SKPD Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan yang disusun berdasarkan 8 (delapan) sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam Renstra tahun 2011-2015. Dari laporan ini memperlihatkan hasil pencapaian target yang disesuaikan dengan target RPJMD Bupati Pesisir Selatan. Hasil –hasil yang dicapai maupun hambatan-hambatan yang dihadapi akan menjadi masukan bagi kami dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis selama tahun 2015 dilakukan terhadap 18 indikator kinerja dari 8 sasaran yang telah ditetapkan. Dari 18 indikator umumnya sudah tercapai, tetapi ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai secara kwantitas, dan ada juga yang melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk capaian keuangan Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan dua urusan yaitu : Urusan kehutanan tahun 2015 di anggarkan sebesar Rp. 3.990.973.400,- terealisasi sebesar Rp. 3.263.882.305,- atau 81,78%. Sedangkan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Sumber Daya Mineral dengan Anggaran sebesar
Rp.
11.447.354.496 terealisasi sebesar Rp. 8.232.934.059,- atau 71,92%. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral dimasa mendatang disarankan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi keberbagai pihak terkait secara melakukan upaya peningkatan kinerja secara lebih intensif sehingga akan diperoleh hasil pencapaian target kinerja yang lebih optimal yang diiringi dengan pengalokasian anggaran yang tepat di tahun yang akan datang.
LKJ Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015
25
Lampiran 3. FORMULIR HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 DENGAN PERBANDINGAN HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 Kabupaten Satuan Kerja Perangkat Daerah Sasaran Strategis
: Pesisir Selatan : Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Indikator Kinerja
1. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan
1. Pembangunan hutan tanaman Rakyat ( Ha ) 2.Pengembangan hutan nagari dan hutan kemasyarakatan
2. Meningkatkan upaya konservasi lahan dengan mengurangi lahan kritis
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 2. Berkurangnya Luas Lahan Kritis
3. Menurunkan intensitas kegiatan kegiatan Illegal Loging
1. Terbentuknya Kelompok Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PHBN) 2. Penanganan kasus illegal logging 3. Berkurangnya Laju Kerusakan Kawasan Hutan
4. Meningkatnya pembinaan, pengawasan, penertiban dan pelayanan produksi hasil hutan
1. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu - Manau - Tabu-tabu - Rotan 2. Hasil hutan produksi Kayu Rakyat 3. Terlaksananya pengawasan terhadap industri hasil hutan
5. Terlaksananya perencanaan kawasan hutan
1. Terlaksananya Monitoring dan Survei batas Kawasan hutan
6. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang teraliri listrik
1.Rasio ketersediaan daya listrik 2.Jumlah Rumah tangga yang terlayani listrik 3.Berkurangnya jumlah kampung yang belum terlayani energi listrik
7. Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan
1.Berkembang dan tergalinya potensi energi poedesaan 2.Terlaksananya pengawasan terhadap pemakaian BBG
8. Meningkatnya jumlah perusahaan pemegang IUP serta terlaksananya pembinaan, Pengawasan bidang pertambangan di Kabupaten Pesisir selatan
1. Jumlah Perusahaan Pemegang IUP/SPBU - Batu bara - Mineral - Batuan Galian C - SPBU 2. Jumlah Perusahaan yang IUP eksplorasi - Batubara - mineral
9.Tersedianya sumber daya yang berkualitas
1. Jumlah Pembinaan dan Pengawasan di sektor Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral
Target
Tahun 2014 Realisasi Ha 0 Ha 0
% 0.00 0
1700 300
Ha Ha
Tahun 2015 Realisasi Ha 0 Ha 0
Target
% 0 0
600 300
Ha Ha
300 158471,8
Ha Ha
0 0
Ha Ha
0 0
600 157271.8
Ha Ha
805 156126.80
Ha Ha
134.17 99.27
5
Nagari
5
Nagari
100
15
Nagari
15
Nagari
100
10 1300
kasus Ha
10 260
Kasus Ha
100 20
12 1100
kasus Ha
5 200
Kasus Ha
70.33 18.18
batang batang Ton M3 kali
0 0 0 2411.89 16
batang batang Ton M3 kali
0 0 0 26.80 100
batang batang Ton M3 kali
0 0 112 325.1223 15
batang batang Ton M3 kali
0 0 93.33 2.17 93.75
kali
19
kali
126.67
kali
13
kali
86.67
% kk kampung
0 0 10
% kk kampung
0 0 66.7
% kk kampung
98.89 85.61 0.00
1 4
paket kec
1 4
paket kec
100 100
1 15
paket kec
1 15
paket kec
100 100
2 1 3 0
bh bh bh bh
0 0 8 0
bh bh bh bh
0 0 266.7 0
3 1 5 0
bh bh bh bh
0 0 0 0
bh bh bh bh
0 0 0.0 0
1 1
bh bh
0 0
bh bh
0 0
2 1
bh bh
0 0
bh bh
0 0
30
Pemilik IUP
34
Pemilik IUP
113.3
15
Pemilik IUP
16
IUP Batu bara
106.7
200,000 190,000 120 9000 16 15 80 101,000 15
250,000 200,000 120 15000 16 15 90 105,000 0
% kk kampung
89 89,890 0
IUP Galian C Painan, 22 Januari 2016 An. Kepala Dinas
HERMAN CHANDRA, SP NIP. 19590821 198002 1 001
No
Program dan Kegiatan
1
2
Anggaran Setelah Perubahan 3
Realisasi
%
4
516,976,200
504,608,294 504.508.294
97.61 #VALUE!
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
39,180,000
34,831,144
88.90
2
Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan
47,080,000
46,440,000
98.64
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
34,250,000
34,248,500
100.00
4
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
9,800,000
9,795,000
99.95 99.87
I
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
31,620,000
31,580,000
6
Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25,901,800
24,691,400
95.33
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5,000,000
4,998,000
99.96
8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralihan Perundang-undangan
8,600,000
7,400,000
86.05
9
Penyediaan makanan dan minuman
50,535,000
50,465,000
99.86
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
107,510,000
107,496,000
99.99
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
69,750,000
69,750,000
100.00
87,751,400
82,913,200
94.49
518,653,790
505,763,742
97.51
13 Pengadaan Mobeuleur
49,500,000
48,925,000
98.84
14 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
16,850,000
14,205,000
84.30
15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
29,000,000
27,037,000
93.23
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
15,400,000
149,228,742
969.02
17 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor
268,803,790
266,368,000
99.09
II
16,000,000
15,858,000
99.11
12 Penyediaan Biaya Operasional unit Kerja Bawahan II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
18 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu IV
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
19 Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN V KEUANGAN 20 Penyusunan Laporan tahunan dan Statistik 21 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan VI
PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
22 Pengambangan Hutan Tanaman Rakyat
16,000,000
15,858,000
99.11
50,968,100
50,875,400
99.82
50,968,100
50,875,400
99.82
38,525,000
37,392,800
97.06
19,125,000
18,093,400
94.61
19,400,000
19,299,400
99.48
148,109,940
137,664,400
92.95
40,045,000
36,354,000 35,510,400
90.78
23 Pengembangan Hutan Nagari daqn hutan Kemasyarakatan 42,178,500 24 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil HutanBerbasiss Kelompok (DAK dan Pendamping 2015 65,886,440 ) VII PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN 2,382,019,000
84.19
65,800,000 2,302,726,000
96.67
66,900,000 136,075,500 992,227,500
37,200,000 127,793,300 978,697,500
55.61 93.91 98.64
1,128,716,100
1,105,800,000
97.97
58,099,900
53,235,200
91.63
235,782,900
203,392,280
86.26
30 Pengamanan Hutan Berbasis Nagari
69,650,000
64,832,100
93.08
31 Operasionalisasi Polisi Kehutanan
98,030,700
78,166,580
79.74
68,102,200 214,675,000
60,393,600 209,434,200
88.68 97.56
78,830,000
78,230,900
99.24
135,845,000 1,010,386,560
131,203,300
96.58 40.64
25 Perencanaan dan Perancangan RHL 26 Penunjang DAK Bidang Kehutanan 2015 27 Rehabilitas Hutan dan Lahan ( DAK dan Pendamping 2015 ) 28 Luncuran DAK Bidang KehutananTahun 2011,2012,2013 dan 2014 29 Penunjang Luncuran DAK Bidang Kehutanan Tahun 2011, 2012,2013 dan 2014 VIII PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
32 Pengelolaan Ekosistim Esensial Buaya Muara IX PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN 33 Pengawasan Penertiban Pelaksanaan Peraturan mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan 34 Monitoring Pembinaan Produksi Hasil Hutan X PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 35 Monitoring dan Survey Batas Kawasan Hutan
79,718,350 261,197,075
94.85
459,450,000
37 Peningkatan Saranan dan Prasarana Pendukung KPHP Model Pesisir Selatan (DAK dan Pendamping 2015) 70,000,000
69,750,000
99.64
36 Pengadaan Sarpras Pengamanan dan Penyuluhan Kehutanan (DAK dan Pendamping 2015)
84,045,500
410,665,425
99.87
56.85
38 Renovasi Kantor KPHP model Pesisir Selatan (DAK dan Pendamping 2015)
396,891,000
-
0.00
XI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN 39 Pembinaan, Koordinasi, Monitoring Pertambangan
248,458,700 179,978,700
242,936,099 174,893,099
97.78 97.17
68,480,000 11,131,689,096
68,043,000 7,929,940,360
99.36 71.24
89,850,000 2,846,926,896
80,281,600 2,821,314,260
89.35 99.10
40 Pendataan Tambang Tampa Izin XII PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN 41 Monitoring Evaluasi dan Koordinasi Energi Alternatif PLTMH dan PLTS 42 Pemeliharaan rutin/berkala Penerangan jalan umum (PJU)
595,619,200
592,913,100
99.55
3,962,420,000
3,465,935,000
87.47
197,957,200
190,208,600
96.09
3,065,227,000
531,300,000
17.33
47 Penunjang Luncuran DAK Bidang Energi Tahun 2014
148,688,800
90,494,600
60.86
48 Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Perbaikan PLTMH dan PLTS di Kabupaten Pesisir Selatan
150,000,000
91,025,700
60.68
75,000,000
66,467,500
88.62
43 Pembangunan Penerangan Jalan Umum ( PJU ) 44 Pengembangan Energi Pedesaan (DAK dan Pendamping 2015) 45 Penunjang DAK Bidang Energi Tahun 2015 46 Luncuran DAK Bidang Energi dan Pendamping Th 2014
49 Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)
XIII PROGRAM PENERTIBAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN 50 Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan Bahan Bakar Minyak dan Gas XIV PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 51 Pelaksanaan Festival Langkisau JUMLAH
67,206,700
60,057,600
89.36
67,206,700
60,057,600
89.36
19,395,000
17,364,800
89.53
19,395,000
17,364,800
89.53
12,628,679,400
76.08
16,598,845,986
Lampiran 1.
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2011 s/d 2015 No
Urusan/Indikator Kinerja
I 1 2
Urusan Pilihan Kehutanan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Berkurangnya Luas Lahan Kritis
II 1 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Rasio Ketersediaan Daya Listrik Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Listrik Jumlah Perusahaan Pemegang IUP/SPBU
Satuan
2011
2012
Ha Ha
425 159671.8
1000 159071.8
% KK
67 94500 2 1 2 0
-
Batu bara
Buah
-
Mineral
Buah
-
Batuan Galian C
Buah
-
SPBU
Buah
Target 2013
2014
2015
1700 157271.8
2011
2012
130 159771.8
0 159.671.8
Realisasi 2013
310 159171.8
2014
2015
0 0
158366.80
1370 158471.8
1500 157871.8
0
75 97000
80 101000
85 104000
90 105000
61 94600
65 96600
0 0
0 0
89 89890
1 1 3 1
2 1 3 0
2 1 5 1
3 1 5 0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
3
2
0
8
0
0
0
0
0
0
Painan, 22 Januari 2016 An. Kepala Dinas
HERMAN CHANDRA, SP NIP. 19590821 198002 1 001
DAFTAR PENGHARGAAN DINAS KEHUTANAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No 1
Nama Penghargaan Penghargaan Energi Prabawa oleh Kementerian Energi
Tahun 2011
dan Sumber Daya Mineral RI 2
Penghargaan dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia
2013
oleh Kementerian Kehutanan RI 3
Penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2014
sebagai Titik Pantau Adipura Pada Penilaian Adipura TA 2013/2014 4
Penghargaan dalam rangka Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik oleh Ombudsman
2014
