KATA PENGANTAR. Surabaya, 30 Januari 2014 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROPINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wataala atas rahmat dan hidayahNya semata, Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2013 dapat diselesaikan. Disusunnya LAKIP ini merupakan Implementasi dari Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang- undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang kemudian ditindak lanjuti Instruksi Presiden

No. 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan

Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara mulai dari Pejabat Eselon II keatas untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan yang berdasarkan tolok ukur Perencanaan Strategis. LAKIP ini memuat unsur-unsur Perencanaan Strategik dan Evaluasi Kinerja serta Analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013. Akhirnya LAKIP ini diharapkan dapat menjadi wujud pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Visi dan Misinya sesuai Rencana Stratejik Dinas.

Surabaya, 30 Januari 2014 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROPINSI JAWA TIMUR

Ir. GENTUR PRIHANTONO, SP, MT Pembina Utama Muda NIP. 195901091987121002

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 2012, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

yang

secara

substansi

merepresentasikan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2010-2014 khususnya pada bidang keciptakaryaan dan penataan ruang. Selain itu juga sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur N0.90 & 127 Tahun 2008. Jumlah penduduk Jawa Timur pada Tahun 2013 adalah 38,318,791

jiwa

dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,54% per tahun. Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 adalah 799 jiwa per Km2. Sedangkan ratarata kepadatan penduduk Indonesia adalah 106 jiwa per Km2, sehingga kepadatan penduduk Jawa Timur 7 (tujuh) kali lipat kepadatan penduduk rata-rata nasional. Hal itu dapat ditinjau pula dengan membandingkan bahwa luas daratan Provinsi Jawa Timur 2,5 % dari luas wilayah Indonesia sementara jumlah penduduk Jawa Timur adalah ±20 % dari total penduduk Indonesia.

1

Berdasarkan data jumlah penduduk dan luas wilayah per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur maka dapat dicermati bahwa penyebaran penduduk antar daerah Kabupaten/Kota menurut kepadatannya menunjukkan adanya pemusatan penduduk terutama di perkotaan, hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan potensi wilayahnya. Terkait dengan permasalahan tersebut akan mengandung konsekwensi timbulnya masalah kesehatan, perumahan dan penyediaan berbagai prasarana pendukung yang diperlukan, sementara sumberdaya alam cenderung semakin berkurang. Secara garis besar permasalahan pokok bidang perumahan dan permukiman meliputi; Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan

dan

permukiman

serta

sistem

pembiayaan

perumahan,

Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan dan rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan, Terbatasnya

akses

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak,

dan lemahnya

akses

masyarakat

terhadap

sumberdaya

perumahan. Adapun permasalahan pokok air bersih dan air limbah meliputi; Peningkatan khususnya

pelayanan untuk

lambat, Rendahnya

air

bersih

di

penduduk

miskin

dan

kualitas

manajemen

perkotaan

dan perdesaan

daerah kekeringan berjalan

pengelolaan

air

minum

yang

dilakukan oleh PDAM, Stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air (teknis maupun non teknis), Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery), Pelayanan air bersih non perpipaan

2

(sebagian besar di perdesaan ) belum teridentifikasi secara

kuantitatif

maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri, Masih

terbatasnya

pelayanan

pengolahan

(sistim sewerage) di perkotaan, Pengolahan

sistim

air

lumpur

limbah terpusat

tinja

belum

efektif

karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah TERBANGUN Permasalahan pokok persampahan dan drainase meliputi; Masih belum efektifnya

penerapan

’3R’

(Reduce,Reuse,Recycle)

pengurangan volume sampah dari sumbernya, Belum pembiayaan

dan

pengelolaan

dalam

upaya

mantapnya

sistem

retribusi sampah, serta belum optimalnya

upaya pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan cost recovery. Masih lemahnya

kelembagaan

insitusi

pengelola

sampah

dan belum

optimalnya kerjasama antar daerah dalam pengeloaan sampah terpadu, Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, Belum mantapnya peraturan dan standar masalah

banjir

perkotaan

masih

pengelolaan drainase, Penanganan secara

parsial

karena terbatasnya dokumen perencanaan induk dan

dan tidak konseptual perencanaan

detail

drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak, Belum

memadainya

sistem

dan

pendanaan

untuk

pemeliharaan drainase. Dalam hal penataan bangunan terdapat permasalahan mendasar yaitu masih rendahnya penegakan aturan keselamatan bangunan, serta masih diperlukannnya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung. Adapun dalam bidang pengembangan perkotaan, permasalahan pokok

meliputi;

perkembangan

kota-kota

perkotaan

metropolitan/besar

dengan

yang

tidak

kota-kota

3

seimbang menengah

antara dan

kecil,

serta

memburuknya kualitas fisik kawasan perkotaan, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang banyak dipicu oleh adanya tingkat urbanisasi yang tinggi. Permasalahan pokok dalam bidang penataan ruang adalah; masih belum efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta masih kurang terpadunya penataan ruang lintas perbatasan Kab/Kota. Mengingat permasalahan pokok dalam bidang keciptakaryaan dan penataan ruang tersebut

yang secara prinsip menyangkut hajat hidup

masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, serta termaktub dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 pada prioritas pembangunan urutan ke 4 provinsi Jawa Timur yaitu peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan. 1.1.

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP ini adalah sebagai wujud

pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya. 1.2.

Landasan Hukum Perencanaan LAKIP Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

merupakan salah satu dokumen pelaporan yang tidak dapat terlepas dari Subtansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya, yang dijabarkan dalam :

4

a. Umum  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;  Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

5

Rencana

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14 /Prt/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014  Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor: 03/Se/Dc/2010 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010-2014  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014. b. Penataan Ruang :  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

6

1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);  Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Penataan

Ruang

15

Tahun

2010

tentang

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21); c.

Perumahan & Permukiman  UU No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman  UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 );

7

 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);  Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman d. Penataan Bangunan & Jasa konstruksi  Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Rumah Negara;  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi  UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung  Peraturan pemerintah Republik indonesia Nomor 36 tahun 2005 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan gedung Adapun

peraturan-peraturan

terkait

dengan

dokumen

perencanaan

pembangunan yang menjadi landasan Penyusunan Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah: 1. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

8

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Permukiman serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 09 Tahun 2008

1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam perumusan kebijaksan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan, serta penyelenggaraan pembinaan, pengendalian teknis pembangunan permukiman;

2. Sekretaris Sekretaris mengkoordinasikan

mempunyai dan

tugas

mengendalikan

merencanakan, kegiatan

melaksanakan,

administrasi

umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian; c. Pengelolaan administrasi keuangan d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;

9

e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol; f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangundangan g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas tugas Bidang Dinas;

3. Bidang Tata Ruang Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penataan ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi : a. Penyusunan pedoman pelaksanaan Norma Standart Prosedur Kriteria (NSPK) dan penetapan kriteria perubahan fungsi ruang lintas kabupaten atau kota dan kawasan strategis dalam rangka penyusunan tata ruang guna menjaga keseimbangan ekosistem sesuai kriteria yang ditentukan peraturan yang ada b. Penetapan

peraturan

daerah

bidang

penataan

ruang

lintas

Kabupaten/Kota, kawasan strategis Provinsi dan Rencana Detail c. Pelaksanaan

koordinasi

rencana

rinci

penataan

ruang

lintas

Kabupaten/Kota d. Pelaksanaan sosialisasi Norma Standart Prosedur Kriteria (NSPK), Standart Pelayanan Minimal (SPM), bimbingan, supervisi, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan penataan ruang e. Pengembangan

sistem

informasi

dan

komunikasi,

penyebarluasan

kesadaran dan tanggung jawab masyarakat tentang penataan ruang tingkat Provinsi

10

f. Penyusunan dan penetapan rencana rinci/rencana detail tata ruang lintas Kabupaten/Kota dan kawasan strategis g. Pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota dan kawasan strategis Provinsi dengan kerjasama pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha h. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang i. Perumusan kebijakan strategis operasional, program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan strategis dan lintas Kabupaten/Kota berdasarkan rencana rinci/rencana detail tata ruang lintas Kab/Kota dan kawasan strategis Provinsi j. Pemberian izin pemanfaatan ruang, pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP k. Pengembalian kewenangan, pemberian pertimbangan atau penyelesaian masalah yang tidak sesuai NSPM yang tidak bisa diselesaikan tingkat Kabupaten/Kota l. Pelaksanaan

fasilitasi

penyelesaian

perselisihan

dalam

pelaksanaan

penataan ruang antar Kabupaten/Kota m. Pelaksanaan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota

4. Bidang Tata Bangunan Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang tata bangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :

11

a. Pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara beserta lingkungannya mengacu pada norma, standart, prosedur, dan kriteria yang ada b. Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara serta penataan bangunan dan lingkungannya c. Pelaksanaan

pembinaan

teknis

penyelenggaraan

pemeliharaan

dan

perawatan bangunan gedung dan rumah negara beserta lingkungannya d. Pelaksanaan

pembinaan

dan

pemberdayaan

jasa

konstruksi

serta

pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

5. Bidang Perumahan Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang perumahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perumahan mempunyai fungsi : a. Penyiapan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan b. Pembinaan dan pengaturan bidang perumahan yang meliputi penyiapan produk dan sosialisasi peraturan serta pemberdayaan masyarakat c. Pelaksanaan program pembangunan perumahan dan prasarana sarana lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan d. Pelaksanaan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa/Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAWA/RUSUNAMI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi

12

6. Bidang Air Bersih/Penyehatan Lingkungan Permukiman Bidang Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi dalam rangka

perencanaan

pengembangan

penyediaan

air

bersih

dan

penyehatan lingkungan permukiman di perkotaan, perdesaan, dan lintas Kabupaten/Kota b. Pelaksanaan pembangunan, pengendalian, fasilitasi, pembinaan dan pemberian bantuan teknis dalam rangka peningkatan peran serta stakeholder

didalam

pengembangan

penyediaan

air

bersih

dan

penyehatan lingkungan permukiman di perkotaan lintas Kabupaten/Kota c. Pelaksanaan pembangunan, pengendalian, fasilitasi, pembinaan dan pemberian bantuan teknis dalam rangka peningkatan peran serta stakeholder

di

dalam

pengembangan

penyediaan

air

bersih

dan

penyehatan lingkungan permukiman di pedesaan lintas Kabupaten/Kota

7. Unit

Pelaksana

Teknis

Informasi

Teknologi

Bangunan

Perumahan Dan Permukiman UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang informasi teknologi bangunan perumahan permukiman. Untuk melaksanakan tugas dimaksud UPT mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan penelitian, pengujian

dan

pengembangan teknologi, evaluasi analisis serta saran teknis bahan bangunan, srtruktur bangunan perumahan dan permukiman;

13

b. Pengelolaan dokumentasi data dan layanan informasi, serta pembinaaan tugas terhadap pelaku pembangunan perumahan dan permukiman; c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan UPT; d. Pelaksanaan pelayanan masyarakat

14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi merepersentasekan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014 khususnya pada bidang keciptakaryaan dan penataan ruang. Selain itu juga sebagai instrumen

untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan

Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur N0.90 & 127 Tahun 2008. Secara garis besar permasalahan pokok bidang perumahan dan permukiman meliputi; Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan

dan

permukiman

serta

sistem

pembiayaan

perumahan,

Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan dan rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan, Terbatasnya

akses

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak,

dan lemahnya

akses

masyarakat

perumahan.

15

terhadap

sumberdaya

Adapun permasalahan pokok air bersih dan air limbah meliputi; Peningkatan khususnya

pelayanan untuk

lambat, Rendahnya

air

bersih

di

penduduk

miskin

dan

kualitas

manajemen

perkotaan

dan perdesaan

daerah kekeringan berjalan

pengelolaan

air

minum

yang

dilakukan oleh PDAM, Stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air (teknis maupun non teknis), Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery), Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan ) belum teridentifikasi secara

kuantitatif

maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri, Masih

terbatasnya

pelayanan

pengolahan

(sistim sewerage) di perkotaan, Pengolahan

sistim

air

lumpur

limbah terpusat

tinja

belum

efektif

karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah TERBANGUN Permasalahan pokok persampahan dan drainase meliputi; Masih belum efektifnya

penerapan

’3R’

(Reduce,Reuse,Recycle)

pengurangan volume sampah dari sumbernya, Belum pembiayaan

dan

pengelolaan

dalam

upaya

mantapnya

sistem

retribusi sampah, serta belum optimalnya

upaya pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan cost recovery. Masih lemahnya

kelembagaan

insitusi

pengelola

sampah

dan belum

optimalnya kerjasama antar daerah dalam pengeloaan sampah terpadu, Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, Belum mantapnya peraturan dan standar masalah

banjir

perkotaan

masih

pengelolaan drainase, Penanganan secara

parsial

karena terbatasnya dokumen perencanaan induk dan

dan tidak konseptual perencanaan

detail

drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun

16

rencana tindak, Belum

memadainya

sistem

dan

pendanaan

untuk

pemeliharaan drainase. Permasalahan pokok dalam bidang penataan ruang adalah; masih belum efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta masih kurang terpadunya penataan ruang lintas perbatasan Kab/Kota. Mengingat permasalahan pokok dalam bidang keciptakaryaan dan penataan ruang tersebut

yang secara prinsip menyangkut hajat hidup

masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka pada pelaksanaan pembangunannya disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional maupun Provinsi. Dengan tersusunnya perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing bidang kegiatan.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 - 2014 RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2009–2014 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Mei 2009 nomor 38 Tahun 2009 tentang

17

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014. 2.1. Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Propinsi Jawa Timur 2009-2014 maka Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah: “TERWUJUDNYA

MASYARAKAT

BIDANG KECIPTAKARYAAN

SEJAHTERA

MELALUI

PEMBANGUNAN

YANG BERKEMBANG DAN BERKELANJUTAN,

DENGAN DUKUNGAN KONSISTENSI PENATAAN RUANG YANG DINAMIS” 2.2.

Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, teratur secara berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan serta lintas Kabupaten/Kota.

18

2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman (air limbah) bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta lintas Kabupaten/ Kota. 3. Meningkatkan pembangunan dan peningkatan TPA, TPS dan Tempat Pengolahan Sampah 3R dan Drainase. 4. Menyusun acuan pelaksanaan pembangunan bidang Kecipta karyaan dan tata ruang dalam rencana program & anggaran jangka panjang, jangka menengah

dan

tahunan

dengan

keterpaduan

multisektor

serta

memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan perencanaan dan pengendalian tata ruang yang lengkap dengan dilandasi legalitas hukum. 2.3. Tujuan & Sasaran Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Dinas Permukiman

yang spesifik dan terukur dalam pembangunan jangka

menengah bidang permukiman. Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Propinsi Jawa Timur tahun 2009-2014, maka tujuan pembangunan bidang keciptakaryaan dan penataan ruang secara garis besar terkait pada 2 prioritas pembangunan, yaitu : 1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur 3. Pemanfaatan Ruang

19

2.3.1. Tujuan A. Tujuan Penanggulangan Kemiskinan a. Memenuhi hak dasar masyarakat miskin atas perumahan, air bersih dan sanitasi b. Meningkatkan pengembangan infrastruktur perdesaan c. Memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin di daerah tertinggal dan terisolir. B. Tujuan Pembangunan,Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur a.

Meningkatkan

efektifitas

pengembangan

perumahan

dan

pemberdayaan komunitas perumahan b.

Meningkatkan efektifitas pengembangan kinerja pembangun an air minum dan air limbah

c.

Meningkatkan ektifitas pengembangan kinerja persampahan dan saluran drainase

C. Tujuan Penataan Ruang Meningkatkan efektifitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang

20

Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan

No

MISI

1

Terwujudnya masya rakat sejahtera melalui pembangun an bidang kecipta karyaan yang berkembang dan berkelanjutan, dengan dukungan konsistensi penataan ruang yang dinamis

TUJUAN Meningkatkan efektifitas pengembangan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan Meningkatkan efektifitas pengembangan kinerja pembangun an air minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

INDIKATOR 1

Persentase Rusun terbangun

2

Persentase perumahan yang terbangun PSU

3

Persentase RTLH terenovasi

4

Jumlah tenaga terampil yang terlatih dan bersertifikat Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih Perkotaan Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih Perdesaan Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah Perkotaan Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah Perdesaan Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan

1 2 3 4 5

Meningkatkan efektifitas pemanfaatan ruang

6

Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan

1

Prosentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Prosentase Pengendalian pemanfataan ruang kawasan Strategis perkotaan Kab/Kota

2

2.3.2. Sasaran Sasaran pembangunan bidang keciptakaryaan didasari oleh target capaian pelayanan yang ideal sesuai dengan referensi maupun regulasi yang relevan, yaitu dengan perhitungan yang berbasis MDGs dan SPM. A. Penanggulangan Kemiskinan Sasaran penanggulangan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur dari tahun

sampai dengan tahun 2014 dalam bidang keciptakaryaan dan

tata ruang antara lain adalah terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat

21

miskin atas perumahan, air bersih dan sanitasi, serta pemanfaatan ruang. Secara rinci, sasaran tersebut adalah : Terciptanya peningkatkan akses



masyarakat miskin untuk

terhadap perumahan, air bersih dan sanitasi yang layak dan sehat Terciptanya peningkatkan pembangunan dan pengembangan



infrastruktur perdesaan untuk menunjang terciptanya keterkaitan kawasan perdesaan dan perkotaan Terbukanya kesempatan masyarakat miskin pada daerah dan



terisolir

untuk

pembangunan

dapat

memenuhi

sarana

dan

hak-hak

prasarana

dasarnya yang

melalui

mendukung

pengembangan ekonomi lokal Terbukanya kesempatan masyarakat miskin perkotaan untuk



dapat memenuhi hak-hak dasarnya dalam hal mendapatkan keadilan pemanfaatan ruang, permukiman yang layak serta ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai B. Sasaran

Pembangunan,

Pemeliharaan

dan

Perbaikan

Infrastruktur Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan infrastruktur bidang

keciptakaryaan

dari tahun 2009 sampai 2014 antara lain

adalah : 1. Sasaran Pengembangan Perumahan dan Pemberdayaan Komunitas Perumahan 

Menurunnya jumlah backlog rumah Tahun 2010 sejumlah 530 ribu unit dan pada tahun 2013 menjadi sekitar 479.521 ribu unit atau berkurang sebesar 50.479 unit.

22



Terciptanya

kemandirian

masyarakat

dalam

memenuhi

kebutuhan perumahan yang layak huni secara swadaya

2. Sasaran Peningkatan Efektivitas Kinerja Pembangunan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi  Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih di perkotaan dari 62,51% menjadi sebesar 64,89%, dan di perdesaan dari 56,88% menjadi sebesar 57,93%  Menurunnya tingkat kebocoran air menjadi 20%  Meningkatnya jumlah IPAL/IPLT yang tersedia baru 40% dan bermanfaat bagi masyarakat.  Meningkatnya cakupan pelayanan Air Limbah di perkotaan dari 77,19% menjadi sebesar 77,70%, dan di perdesaan dari 46.49 % menjadi sebesar 46,54%  Meningkatnya kinerja lembaga pengelola air minum (PDAM & HIPPAM) dan lembaga pengelola air limbah  Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah  Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dan antar wilayah dalam pembangunan air minum dan air limbah  Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembangunan air bersih dan air limbah

3. Sasaran Peningkatan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Drainase dan Sampah 

Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan diperkotaan dari 82,76% menjadi sebesar kurang lebih 82.78% 23



Meningkatnya kinerja pengangkutan dan pengelolaan TPA sampah



Meningkatnya fungsi saluran drainase sebagai pematus air hujan dari 79,75% menjadi 79.87%



Menurunnya luasan genangan dan kawasan banjir hingga

75

% dari kondisi saat ini 

Meningkatnya kinerja lembaga pengelola persampahan dan drainase



Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan dan drainase



Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dan antar wilayah dalam pembangunan persampahan dan drainase



Meningkatnya pangembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembangunan persampahan dan drainase

C. Sasaran Penataan Ruang Sasaran penataan ruang yang akan dicapai sampai tahun 2014 adalah: a. Terwujudnya keserasian perencanaan, pemanfatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan b. Tercapainya optimalisasi peran Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai rujukan koordinasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah c. Tercapainya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan antar wilayah

24

Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran TUJUAN TUJUAN

INDIKATOR

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah

1

Meningkatkan kinerja pembangun an air minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

1

2 3 4

2 3 4 5

6

Meningkatkan efektifitas pemanfaatan ruang

SASARAN

1

2

Persentase Rusun terbangun Persentase perumahan yang terbangun PSU Persentase RTLH terenovasi Jumlah tenaga terampil yang terlatih dan bersertifikat Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih Perkotaan Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih Perdesaan Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah Perkotaan Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah Perdesaan Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan Prosentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Prosentase Pengendalian pemanfataan ruang kawasan Strategis perkotaan Kab/Kota

TUJUAN

INDIKATOR

Meningkatnya pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

1

Jumlah Rusun terbangun

2

Jumlah perumahan yang terbangun PSU

3

Jumlah RTLH terenovasi

4

Meningkatnya ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum, sanitasi, drainase dan persampahan baik diperkotaan maupun perdesaan.

1

Jumlah tenaga terampil yang terlatih dan bersertifikat Jumlah KK yang mendapat pelayanan Air Bersih di Perkotaan Jumlah KK yang mendapat pelayanan Air Bersih di Perdesaan Jumlah KK yang mendapat pelayanan Air Limbah Perkotaan Jumlah KK yang mendapat pelayanan Air Limbah Perdesaan Jumlah KK yang terlayani saluran Drainase

2 3 4 5

Meningkatknya informasi pemanfaatan ruang

25

6

Volume sampah rumah tangga yang dapat ditampung di TPA

1

Jumlah kawasan strategis provinsi yang telah dikendalikan

2

Jumlah RTR Perkotaan Kab/Kota yang telah dievaluasi

2.3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Untuk

meminimalisasi

dan

mencegah

makin

berkembangnya

kompleksitas permasalahan dalam pelayanan permukiman, maka diperlukan adanya penentuan target pada horison waktu tertentu. Proyeksi target capaian pelayanan

dalam bidang permukiman didasari oleh beberapa landasan

komitmen maupun regulasi secara internasional maupun nasional yang merepersentasekan kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang. A. Millenium Development Goals (MDGs) dan National Action Plan (NAP) Bidang Air Bersih, Sampah dan Sanitasi Millenium Development Goals (MDGs) adalah suatu hasil kesepakatan dalam Sidang Umum PBB tahun 2000 dan The World Summit on Suistainable Development (KTT Bumi)

tahun 2002 di Johanessburg yang menetapkan

tahun 2015 sebagai horizon tercapainya MDG. Salah satu butir MDG adalah “ To reduce by halve the proportion of people without sustainable acces to safe drinking water and safe sanitation”. Dengan MDG diharapkan dapat mencapai tujuan yaitu meningkatkan pelayanan sebesar 50% dari jumlah pendiduduk yang belum terlayani (air bersih dan sanitasi) Untuk mencapai tingkat pelayanan tersebut disusun upaya peningkatan dalam bentuk National Action Plan beserta rincian programnya khusus untuk komponen sektor air bersih, sampah dan sanitasi. a. Berdasarkan NAP (National Action Plan) untuk bidang Air Minum dengan eksisting pelayanan tahun 2000 adalah 39% penduduk perkotaan dan 8 % penduduk perdesaan,telah ditetapkan Sasaran target pada Tahun 2014, 65,54% perkotaan, dan 58,01% perdesaan

26

b. Sedangkan untuk bidang Sanitasi telah ditetapkan target Sanitasi untuk perkotaan 78,47% dan untuk perdesaan 46,92%. c. Untuk bidang Sampah, berdasarkan kondisi eksisting Nasional 85,11%, telah ditetapkan target Sasaran Pencapaian Pelayanan Tahun 2014 sebesar 83,61% di perkotaan. B. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan acuan guna mengukur tingkat capaian pelayanan secara kuantitatif atau kualitatif, sehingga dapat diketahui kesenjangannya yang perlu dipenuhi pada setiap komponen

bidang perumahan permukiman dengan

tindak lanjut program peningkatan capaian pelayanan. C. Backlog Rumah dan Kawasan Kumuh Pengurangan

back

ditargetkan dapat

log

rumah

dan

kawasan

permukiman

kumuh

diselesaikan sampai tahun 2020 dengan pendekatan

penanganan secara bertahap meliputi: 1. Pengadaan Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi dan Rumah Susun Sederhana Sewa /RUSUNAWA 2. Pengembangan unit rumah baru secara swadaya masyarakat 3. Perbaikan perumahan dan lingkungan permukiman khususnya pada kawasan kumuh 4. Perbaikan terhadap rumah tidak layak huni

27

2.3.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM)

berisikan

perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan baik untuk Kementrian / Lembaga di Pusat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah. Sehingga pada akhirnya RKP yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Pusat, dan RKPD yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Daerah, di Jawa Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2012. Penyusunan

RKT

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

28

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2014

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah

Meningkatnya pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Meningkatkan kinerja pembangun an air minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Meningkatnya ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum, sanitasi, drainase dan persampahan baik diperkotaan maupun perdesaan.

1

Persentase Rusun terbangun

39,37

2

Persentase perumahan yang terbangun PSU

37,63

3

Persentase RTLH terenovasi

28,02

4

Jumlah tenaga terampil yang terlatih dan bersertifikat Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih Perkotaan Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih Perdesaan Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah Perkotaan Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah Perdesaan Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan

31,33

6

Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan

83,61

1

Prosentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi

52,34

2

Prosentase Pengendalian pemanfataan ruang kawasan Strategis perkotaan Kab/Kota

72,00

1 2 3 4 5

Meningkatkan efektifitas pemanfaatan ruang

Meningkatknya informasi pemanfaatan ruang

TARGET

65,54 58,01 78,47 46,92 80,67

2.3.5. Perjanjian Kinerja Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2013 menjadi tumpuan bagi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Provinsi Jawa Timur untuk

mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

29

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Pada tanggal 31 Desember 2010 muncul Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadikan Penetapan Kinerja sebagai komitmen kinerja Gubernur Jawa Timur dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dan melaporkannnya dalam LAKIP.

30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap

Indokator

Kinerja

Sasaran

dengan

realisasinya.

Setelah

dilakukan

penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan

31

selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.1

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2013

NO

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI CAPAIAN

1

Lebih dari 100 %

Sangat Baik

2

75 % sampai 100 %

Baik

3

55 % sampai 75 %

Cukup

4

Kurang dari 55 %

Kurang

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2013 disajikan sebagai berikut : B.1. MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN. Tujuan

Meningkatkan

efektivitas

pengembangan

perumahan

dan

pemberdayaan komunitas perumahan. Sasaran Prioritas Pembangunan yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur.

32

Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan indikator

yaitu

presentase jumlah KK yang memiliki rumah Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Infrastruktur

Sasaran

Meningkatnya

Kualitas

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

1

2

3

4

5

1

Persentase Hunian Rusunawa Terbangun

28,82%

27,32%

94,80%

2

Persentase Perumahan yang Terbangun PSU

32,03%

31,42%

98,10%

3

Persentase RTLH yang direnovasi

21,85%

20,65%

94,51%

4

Jumlah Tenaga Terampil yang Terlatih dan Bersertifikat

20,50%

20,04%

97,76%

Prioritas pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang salah satu indikatornya direpresentasikan dalam penurunan "backlog" rumah yang menyatakan kekurangan/selisih antara jumiah Kepala Keluarga (KK) dengan jumiah rumah (asumsi ideal 1 rumah per KK/5 orang) adalah ditujukan sebagai upaya

untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan

permukiman, baik di perkotaan maupun di perdesaan melalui penyediaan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang seperti air bersih, sanitasi maupun sarana permukiman lainnya agar terwujud lingkungan perumahan yang sehat, aman dan nyaman. Pencapaian indikator persentase Rumah dibanding KK di Perkotaan senantiasa menunjukkan kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2009 s/d 2013 dari capaian awal di tahun 2009 sebesar 36,88% , pada tahun 2010 turun menjadi 35,93%,

selanjutnya pada tahun 2011 kembali turun

menjadi 34,63%, dan pada tahun 2012 kembali turun menjadi 33,26 % 33

Sedangkan pada tahun 2013

tercapai sebesar 32,51%, kurang dari target

yang telah ditetapkan sebesar 31,15 %. turun sebesar 1,36% dibanding capaian tahun 2013. Sedangkan tingkat nasional pembangunan Rusunawa sejumlah sebesar 140 TB atau sebesar 56%. Capaian indikator kinerja persentase perumahan di perkotaan dan perdesaan dibanding jumlah Rumah dibanding jumlah KK ini didukung oleh kegiatan antara lain yaitu pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) dan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) sebagaimana nampak pada tabel berikut : Tabel 3.3

Target dan Capaian Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) Tahun 2009 – 2013 Target (unit)

Realisasi (unit)

No

Tahun

1

2009

15.000

12.835

2

2010

15.000

14.000

3

2011

20.000

19.250

4

2012

25.000

20.182

5

2013

28.231

11.047

Keterangan

Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov Jatim

Tabel 3.4 Target dan Capaian Pembangunan Rumah Sederhana Sewa (RUSUNAWA)Tahun 2009 – 2013

s/d 2009

Target (TB) 20

Realisasi (TB) 18

2 3

2010 2011

20 25

7 15

4 5

2012 2013

40 120

18 109

No

Tahun

1

Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov Jatim

34

Susun

Keterangan 1 TB = 96 unit hunian

Pencapaian indikator Persentase Perumahan yang terbangun PSU senantiasa menunjukkan kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2009 s/d 2013 dari capaian awal di tahun 2009 sebesar 9,66% , pada tahun 2010 meningkat menjadi 15,25%,

selanjutnya pada tahun 2011 kembali

meningkat menjadi 20,85%, dan pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 26,44%. Sedangkan pada tahun 2013 tercapai sebesar 31,42%, kurang sebesar 4,98 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 32,03 %. Sedangkan tingkat nasional tahun 2013 sebanyak 161.616 unit atau sekitar 23%. Capaian indikator kinerja persentase

jumlah perumahan yang terbangun PSU

disbanding dengan jumlah perumahan yang membutuhkan bantuan PSU sebagaimana nampak pada tabel berikut : Tabel 3.5

Target dan Capaian Pembangunan Perumahan yang terbangun PSU Tahun 2009 – 2013

No

Tahun

Target (Unit)

Realisasi (Unit)

1

2009

33

57

2

2010

33

90

3

2011

33

123

4

2012

33

156

5

2013

33

189

Keterangan

Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov Jatim

Pencapaian indikator Persentase RTLH yang direnovasi senantiasa menunjukkan kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2009 s/d 2013 dari capaian awal di tahun 2009 sebesar 6,17% , pada tahun 2010 meningkat menjadi 10,80%, selanjutnya pada tahun 2011 kembali meningkat menjadi 15,43%, dan pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 18,95%.

35

Sedangkan pada tahun 2013 tercapai sebesar 20,62%, kurang sebesar 1,20 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 21,85 %. Sedangkan target RTLH tahun 2013 Nasional sebesar 500.000 unit atau 20%. Capaian indikator kinerja persentase jumlah jumlah rumah yang direnovasi dibanding dengan jumlah rumah yang akan direnovasi sebagaimana nampak pada tabel berikut : Tabel 3.6 Target dan Capaian RTLH yang terbangun Tahun 2009 – 2013 Target

Realisasi

(unit)

(unit)

2009

20.000

20.000

2

2010

20.000

15.000

3

2011

20.000

15.000

4

2012

20.000

11.400

5

2013

20.000

9.400

No

Tahun

1

Keterangan

Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov Jatim

Pencapaian indikator Persentase tenaga terampil yang terlatih dan besertifikat senantiasa menunjukkan kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2009 s/d 2013 dari capaian awal di tahun 2009 sebesar 1.27% , pada tahun 2010 meningkat menjadi 2.57%,

selanjutnya pada tahun 2011

kembali meningkat menjadi 10.52%, dan pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 15.15%. Sedangkan pada tahun 2013 tercapai sebesar 20.04%, kurang sebesar 4,89 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 21.85 %. Sedangkan target Nasional 600.000 tenaga terampil dan besertifikat atau sebesar 30%. Capaian indikator kinerja persentase

jumlah tenaga terampil

yang terlatih dan besertifikat dibanding jumlah tenaga terampil sebagaimana nampak pada tabel berikut :

36

Tabel 3.7

Target dan Capaian tenaga terampil yang terlatih dan besertifikat Tahun 2009 – 2013 Target

Realisasi

(orang)

(orang)

No

Tahun

1

2009

7.620

7.620

2

2010

15.420

15.420

3

2011

63.120

63.120

4

2012

90.900

90.900

5

2013

120.240

120.240

Keterangan

Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov Jatim

Pembangunan

perumahan

dan

permukiman

diarahkan

untuk

memenuhi kebutuhan akan perumahan dan permukiman, baik di perkotaan maupun di perdesaan, melalui pernyediaan perumahan yang layak huni serta penyediaan sarana dan prasarana penunjangnya. Pembangunan perumahan dan

permukiman

dilaksanakan

melalui

kegiatan-kegiatan

antara

lain:

penyediaan perumahan itu sendiri serta penyediaan sarana prasarana penunjangnya yang meliputi penyediaan prasarana jalan, air bersih dan penyehatan lingkungan. Penyediaan perumahan di Jawa Timur dari tahun ke tahun terus meningkat

seiring

dengan

pertumbuhan/

perkembangan

jumlah

penduduk,meskipun prosentasenya masih belum sebanding antara kebutuhan dengan penyediaannya. Perkembangan Pembangunan Perumahan dapat dilihat melalui hasilhasil yang telah dicapai sebagai berikut :

37

1. Penggunaan areal untuk perumahan pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2013, mengalami penurunan sebesar 0,75 %. 2. Penggunaan areal untuk fasilitas umum pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2013, mengalami penurunan 3,78%.

B.2. MENINGKATKAN

EFEKTIVITAS

PENGEMBANGAN

KINERJA

PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Tujuan Meningkatkan efektivitas pengembangan kinerja pembangunan air minum dan air limbah. Sasaran Prioritas Pembangunan yaitu Meningkatnya Kebutuhan sarana air minum dan air limbah. Sasaran Meningkatnya Kebutuhan sarana air minum dan air limbah sebanyak 6 (Enam) indikator yaitu : (1) Persentase tingkat pelayanan air bersih perkotaan (2) Persentase tingkat pelayanan air bersih Perdesaan (3) Persentase tingkat pelayanan air limbah perkotaan (4) Persentase tingkat pelayanan air limbah perdesaan (5) Persentase pelayanan drainase perkotaan (6) Persentase capaian layanan persampahan perkotaan Prioritas pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang salah satu indikatornya direpersentasekan dengan tingkat pelayanan air bersih di perkotaan dan di perdesaan yang membandingkan antara jumlah kapasitas sarana dan prasarana air minum yang ada dengan pelayanan terhadap jumlah penduduk di perkotaan dan di perdesaan. Pencapaian indikator tersebut senantiasa menunjukkan peningkatan sebagaimana berikut :

38

Tabel 3.8

NO

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Air Minum dan Air Limbah Tahun 2013

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

1 1

2 Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih Perkotaan

3 70,49%

4 64.89%

5 92,10%

2

Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih Perdesaan

65,18%

57.93%

88,90%

3

Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah Perkotaan Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah Perdesaan

78,97%

77.70%

98,40%

57,73%

46.54%

80,80%

5

Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan

85,37%

79.87%

93,60%

6

Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan

86.57%

82.78%

95,60%

4

Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah mempunyai sasaran sebagaimana berikut: - Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih di perkotaan

dari 62,51%

menjadi sebesar kurang lebih 64,89%, dan di perdesaan dari 56,88% menjadi sebesar kurang lebih 57,93%. - Meningkatnya jumlah IPAL/IPLT yang tersedia baru 40% dan bermanfaat bagi masyarakat. - Meningkatnya ketersediaan Air Limbah di perkotaan

dari 77,19% menjadi

sebesar 77.70%,. Pada akhir tahun 2015 cakupan pelayanan wilayah perkotaan akan ditingkatkan menjadi 71,72% sesuai Target MDG’s 2015. - Meningkatnya kinerja lembaga pengelola air minum (PDAM & HIPPAM) dan lembaga pengelola air limbah

39

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah - Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dan antar wilayah dalam pembangunan air minum dan air limbah - Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembangunan air bersih dan air limbah Program Pecepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), merupakan Program untuk meningkatkan dan mempercepat perencanaan dan investasi sektor Sanitasi yang dilaksanakan Selama periode tahun 2009 -2014, dengan target pada akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut :  Stop buang air besar sembarangan (BABS), baik di wilayah perkotaan maupun wilayah Pedesaan Cakupan

pelayanan air bersih saat ini sebesar 64,89%,

untuk wilayah

perkotaan, dan 57,93% untuk daerah pedesaan, pada akhir tahun 2015 cakupan pelayanan wilayah perkotaan akan ditingkatkan menjadi 76,05% dan cakupan pelayanan wilayah pedesaan akan ditingkatkan menjadi 70,07% Target MDG’s 2015 akan mengurangi separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan yang berkelanjutan. Untuk mencapai agenda tersebut menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM yaitu: a. Meningkatkan cakupan layanan akses air bersih dan kualitas pelayanan secara

konsisten

dan

bertahap

berpenghasilan rendah (MBR )

40

utamanya

pada

masyarakat

yang

b. Menurunkan

tingkat

kehilangan

rehabilitasi.Memprioritaskan

air

melalui

pembangunan

perbaikan

untuk

dan

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR). Tabel 3.9 Pengukuran Capaian 2012 dan Target 2013 Kinerja Air Minum dan Air Limbah NO

INDIKATOR KINERJA

2012

1 1

2 Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih Perkotaan

2 3

2013

62,51%

4 64,89%

Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih Perdesaan

56,88%

57,93%

Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah Perkotaan Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah Perdesaan

77,19%

77,70%

46,49%

46,54%

5

Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan

79,75%

79,87%

6

Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan

82,76%

82,78%

4

3

Tabel 3.10 Target dan Capaian Pelayanan Air Bersih di Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2009 – 2013 Perkotaan (%)

Perdesaan (%) Target

Realisasi

Tingkat Nasional

53,80

46,80

46,80

36,71

62,83

56,79

53,71

49,89

40,72

2011

64,87

61,81

57,05

55,43

42,76

4

2012

66,73

62,51

59,60

56,88

50,32

5

2013

68,40

64,89

62,45

57,93

58,05

No

Tahun

1

2009

53,80

2

2010

3

Target

Realisasi

Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov Jatim

41

Tabel 3.11 Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Bersih Tahun 2013

No

Kabupaten/Kota

1

Kab. Bangkalan

2

Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2013

Jumlah Jiwa yang terlayani Akses Air Bersih Tahun 2013

Persentase yang terlayani Akses Air Bersih Tahun 2013

920,478

507,626

55.15%

Kab. Banyuwangi

1,578,972

929,906

58.89%

3

Kab. Blitar

1,133,322

771,867

68.11%

4

Kab. Bojonegoro

1,227,975

620,594

50.54%

5

Kab. Bondowoso

748,087

401,262

53.64%

6

Kab. Gresik

1,194,579

435,754

36.48%

7

Kab. Jember

2,366,596

1,477,570

62.43%

8

Kab. Jombang

1,220,304

726,976

59.57%

9

Kab. Kediri

1,521,866

804,769

52.88%

10

Kab. Lamongan

1,196,625

524,822

43.86%

11

Kab. Lumajang

1,021,585

714,560

69.95%

12

Kab. Madiun

672,540

372,959

55.46%

13

Kab. Magetan

630,115

426,148

67.63%

14

Kab. Malang

2,481,692

1,903,300

76.69%

15

Kab. Mojokerto

1,040,838

574,392

55.19%

16

Kab. Nganjuk

1,032,306

608,204

58.92%

17

Kab. Ngawi

830,224

508,168

61.21%

18

Kab. Pacitan

549,427

275,132

50.08%

19

Kab. Pamekasan

808,076

511,189

63.26%

20

Kab. Pasuruan

1,534,749

857,763

55.89%

21

Kab. Ponorogo

868,271

517,947

59.65%

22

Kab. Probolinggo

1,112,642

578,371

51.98%

23

Kab. Sampang

891,079

500,881

56.21%

24

Kab. Sidoarjo

1,969,838

932,187

47.32%

25

Kab. Situbondo

657,681

306,340

46.58%

26

Kab. Sumenep

1,057,945

741,041

70.05%

42

27

Kab. Trenggalek

684,844

327,910

47.88%

28

Kab. Tuban

1,135,173

586,249

51.64%

29

Kab. Tulungagung

1,005,054

575,517

57.26%

30

Kota Batu

201,092

197,774

98.35%

31

Kota Blitar

142,053

68,543

48.25%

32

Kota Kediri

280,524

99,842

35.59%

33

Kota Madiun

181,600

159,083

87.60%

34

Kota Malang

840,055

743,519

88.51%

35

Kota Mojokerto

130,115

38,100

29.28%

36

Kota Pasuruan

197,114

119,701

60.73%

37

Kota Probolinggo

228,360

117,952

51.65%

38

Kota Surabaya

2,812,765

2,507,296

89.14%

Provinsi

38,106,571

23,071,214 60.54% Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov Jatim Dana APBN dan APBD Provinsi

Langkah operasional untuk mencapai target dan sasaran tersebut dapat mencakup program-program pembangunan yang terintegrasi dan komprehensif, misalnya pembangunan perkotaan atau pengentasan kemiskinan maupun pembangunan sektoral, misalnya pengembangan wilayah pemukiman dan wilayah industri. Program-program

stimulan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah

(MBR) yang dikaitkan dengan penyediaan sarana air bersih kepada rumah tangga berhasil menambah cakupan pelayanan dan jumlah pelanggan PDAM. Capaian Idikator Kinerja Pelayanan Air Minum di Perkotaan dan di Perdesaan ini didukung oleh kegiatan antara lain : 1. Penyediaan dan Pengelolaan sarana dan prasarana air minum di perdesaan dan daerah rawan air;

43

2. Fasilitasi sistem penyediaan air minum (SPAM) regional; 3. Peningkatan daya dukung lingkungan sumber air baku. Tingkat pelayanan air minum pada tahun 2013 terjadi peningkatan baik di perkotaan maupun di perdesaan, di perkotaan meningkat sebesar 9,92 % dibanding tahun 2012. Tetapi bila ditinjau dari jumlah penduduk perkotaan pada tahun 2013 terjadi penurunan prosentase pelayanan. Hal ini disebabkan karena selama kurun waktu 2012–2013 telah terjadi kenaikan jumlah penduduk perkotaan, dimana peningkatan penyediaan sarana air bersih belum sebanding dengan pertambahan penduduk perkotaan di Jawa Timur. Peningkatan jumlah pelanggan pada tahun 2013 ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi. Pada beban puncak terjadi penurunan kapasitas produksi instalasi penyediaan air bersih sebesar 9,7 % (1.923 l/dt). Hal ini disebabkan karena terjadi kenaikan harga yang sedemikian tinggi, termasuk kenaikan harga bahan kimia sehingga PDAM mengalami kesulitan didalam pengoperasian sarana produksi, terutama daerah yang harus mengoperasikan instalasi pengolahan air bersih. Penurunan kapasitas produksi mengakibatkan terjadinya penurunan volume air yang didistribusikan kepada pelanggan sebesar 1,84 % (penurunan sebanyak 4.299.000 m3 bila dibandingkan dengan tahun 2012). Di daerah perdesaan terjadi peningkatan sebesar 3,09 % dibanding tahun 2012, hal ini terjadi karena penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan di daerah perdesaan pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sedangkan target air besih tingkat nasional tahun 2013 sebesar 58,05%. Prioritas pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang salah satu indikatornya direpresentasikan dengan tingkat pelayanan air limbah di

44

perkotaan dan di perdesaan yang membandingkan antara jumlah KK yang mendapatkan air limbah diperkotaan maupun perdesaan dibanding jumlah KK yang membutuhkan air limbah diperkotaan maupun perdesaan. Pencapaian indikator tersebut senantiasa menunjukkan peningkatan selama 4 (Empat) tahun terakhir sejak tahun 2009 s/d 2013 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.12

Target dan Capaian Pelayanan Air Limbah di Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2009 – 2013 Perdesaan (%)

Perkotaan (%)

Realisasi

Tingkat Nasional

42,30

42,30

58,27

73,88

44,30

44,90

60,96

76,85

76,54

47,35

46,38

63,77

2012

77,18

77,19

50,86

46,49

66,71

2013

78,02

77,70

54,91

46,54

69,78

No

Tahun

1

2009

72,50

72,50

2

2010

74,55

3

2011

4 5

Target

Realisasi

Target

Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov Jatim

Adapun pengelolaan air limbah terpusat (sistem sewerage) diperkotaan, pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun realisasi tahun 2013 diperkotaan 74,26% dan perdesaan 48,22% sedangkan target air limbah nasional 69,78%. Tabel 3.13 Pemanfaatan Jiwa terlayani Air Limbah Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2009 – 2013

No

KAB./KOTA

1

Kab. Ponorogo

2

Kab. Ngawi

3

Kota Surabaya

4

Kab. Malang

LOKASI

Kws. Pondok Gontor Putra Kws. Pondok Gontor Putri RUSUNAWA Siwalankerto RSH Singhasari Residance Kec. Singosari

JENIS KEGIATAN

KEBERFUNGSIAN Kapasitas Unit Pemanfaatan Pengolah (m3 / Outcome (jiwa hari) terlayani) Target

Realis asi

Target

Realis asi

Pembangunan IPAL

80

80

900

400

Pembangunan IPAL

80

80

900

400

Pemb. IPAL komunal

200

200

2,350

1960

Pembangunan IPAL RSH

540

540

6,000

4000

45

Rusunawa Penjaringan Ds. Penjaringan Sari Kec. Rungkut

Pemb. IPAL Rusunawa

5

Kota Surabaya

6

Kota Surabaya

7

Kab. Gresik

8

Kab. Pacitan

Ds. Poko Kec. Pring Kuku

Pemb. MCK Plus (Keterpaduan Cipat Karya)

9

Kota Malang

Kws. Sawojajar Kec. Kedung Kandang

Pemb. PS air limbah terpusat

Kel. Pulo Wonokromo Kec. Wonokromo Rusunawa Gulomantung Ds. Gulomantung

Pemb. IPAL Kali Surabaya Pemb. IPAL Rusunawa

47.5

47.5

297

297

8

8

100

100

47.8

47.8

288

288

-

-

200

200

100

100

1,000

500

Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov Jatim Dana APBN dan APBD Provinsi

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi antara lain: 

Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage) di perkotaan.



Belum memadainya pelayanan sanitasi yang dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.



Pengolahan lumpur tinja belum efektif atau kurang maksimal karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun



Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan.



Stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air (teknis maupun non teknis).



Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery).

46



Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih, maupun karena kendala batas administrasi wilayah.



Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui: - Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dan air limbah hingga tahun 2014 di perkotaan dan perdesaan - Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkankan pelayanan air minum dan air limbah untuk masyarakat - Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum dan air limbah sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku) - Meningkatkan

kinerja

pengelola

air

minum

dan

air

limbah

melalui

restrukturisasi kelembagaan - Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan air minum dan air limbah melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan

47

B.3. MENINGKATKAN

EFEKTIVITAS

PENGEMBANGAN

KINERJA

PERSAMPAHAN DAN DRAINASE. Tujuan Meningkatkan efektivitas pengembangan kinerja persampahan dan drainase. Sasaran Prioritas Pembangunan yaitu Meningkatnya Saluran Drainase dan TPA Sampah. Sasaran Meningkatnya Kualitas Saluran Drainase dan TPA Sampah sebanyak 2 (Dua) indikator yaitu (1) Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan (2) Persentase Capaian Layanan Persampahan perkotaan. Sabagai Berikut : Tabel 3.14

Target dan Capaian Pelayanan Drainase Perkotaan Tahun 2009 – 2013 Perkotaan (%)

Tingkat Nasional

No

Tahun

1

2009

74,92

74,92

41,33

2

2010

79,94

77,27

49,76

3

2011

80,61

78,05

50,58

4

2012

81,19

79,75

59,85

5

2013

83,28

79,87

67,32

Target

Realisasi

Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov Jatim

Cakupan pelayanan drainase diperkotaan dari 81,19% menjadi sebesar kurang lebih 83,28%, pada akhir tahun 2015 diwilayah perkotaan

cakupan pelayanan drinase

akan ditingkatkan menjadi 87,46% Target MDG’s 2015

sedangkan tingkat nasional pada tahun 2013 sekitar 67,32%.

48

Tabel 3.15

Berkurangnya luas genangan Drainase Perkotaan Tahun 2009 – 2013 KEBERFUNGSIAN

No

1

KAB./KOTA

LOKASI

JENIS KEGIATAN

4

Berkurangnya luas genangan (%) Target

Realisasi

5

6

2

3

1

Kota Surabaya

Jl. Inspeksi Morokrembangan Sisi Utara

Pembangunan & Pemasangan Lining/Dinding Penahan

80%

25%

2

Kota Surabaya

Kawasan Medokan Semampir

Pembangunan Rumah Pompa & Pemasangan Pompa Banjir

80%

25%

3

Kota Surabaya

Kws. Bosem Morokrembangan

Pemasangan Aerasi, Biofilter dan Fitoremediasi

80%

25%

4

Kota Surabaya

Kws. Medokan Ayu

80%

25%

5

Kota Surabaya

Jl. Pantai Kenjeran I

80%

50%

6

Kab. Gresik

Kalitutup Timur

80%

20%

7

Kab. Gresik

Kalitutup Barat

80%

20%

8

Kota Surabaya

Banyu Urip-1

90%

25%

9

Kota Surabaya

Morokrembangan

80%

25%

10

Kota Surabaya

Morokrembangan

80%

25%

11

Kab. Gresik

Sal. Kalitowo

80%

20%

12

Kab. Ngawi

Jl. Tronojoyo, Jl. Pudak, Kws. Jl. Panglima Sudirman, Jl. Podang Kws. Jl. A. Yani

Normalisasi saluran drainase

80%

40%

13

Kab. Malang

Sub-Item Perum. Sawojajar

Normalisasi saluran drainase

70%

55%

14

Kab. Ponorogo

Kws. Pondok Gontor Putra

Pembangunan Saluran Drainase

80% dari perkiraan 4 Ha

40%

15

Kab. Ngawi

Kab. Ngawi

16

Kab. Gresik

Kali Tutup

80%

20%

17

Kab. Gresik

Kali Towo

80%

20%

18

Kab. Gresik

Kws. Kalitowo

80%

20%

19

Kota Malang

Kota Malang

80%

20%

20

Kota Surabaya

Banyu Urip-1

90%

25%

Pembangunan Rumah Pompa & Pemasangan Pompa Banjir Pembangunan Rumah Pompa & Pemasangan Pompa Banjir Pembangunan Rumah Pompa & Pemasangan Pompa Banjir Pembangunan Rumah Pompa & Pemasangan Pompa Banjir Pembangunan saluran drainase Pemb. prasarana Bioremediasi Boezem Pemb. Lining sisi utara Boezem Normalisasi saluran drainase

Pembangunan Saluran Drainase Kota Normalisasi Saluran Drainase Kota Normalisasi Saluran Drainase Kota Pembangunan Instalasi Pompa Banjir Normalisasi Saluran Drainase Pembangunan Saluran Drainase (Multiyears)

49

21

Kota Surabaya

Morokrembangan

22

Kota Surabaya

Kws Balong

23

Kota Surabaya

Kws Greges

Pembangunan Lining Sisi Utara Bosem (Multiyears) Pembangunan Instalasi Pompa Pembangunan Instalasi Pompa

80%

25%

80%

25%

80%

25%

Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov Jatim Dana APBN dan APBD Provinsi

Tabel 3.16

Target dan Capaian Layanan Persampahan perkotaan Tahun 2009 – 2013 Perkotaan (%)

Tingkat Nasional

No

Tahun

1

2009

77,67

77,67

51,65

2

2010

81,97

79,53

61,34

3

2011

82,64

80,30

67,88

4

2012

83,19

82,76

70,32

5

2013

85,11

82,78

75,43

Target

Realisasi

Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov Jatim

Cakupan capaian layanan persampahan diperkotaan dari 83,19% menjadi sebesar kurang lebih 85,11%, pada akhir tahun 2015 cakupan pelayanan drinase diwilayah perkotaan

akan ditingkatkan menjadi 88,29% Target MDG’s 2015

sedangkan tingkat nasional pada tahun 2013 sekitar 75,43%. Tabel 3.17 Timbulan sampah yang tertangani di TPA Tahun 2009– 2013 KEBERFUNGSIAN

No

KAB./KOTA

LOKASI

JENIS KEGIATAN

1

Kab. Tuban

Kab. Tuban

Peningkatan Kinerja TPA Sampah

2

Kab. Probolinggo

TPA Seboro

Peningkatan kinerja TPA sampah

50

Timbulan sampah tertangani di TPA (ton/hari)

Kapasitas TPA (M3/hari)

Target

Realisa si

-

-

Target

Realisa si

286

166.26

2,284.88

41.59

3

Kab. Tuban

TPA Gunung Panggung Ds. Gedongombo Kec. Semanding

4

Kab. Tulungagung

TPA Sagawe Ds. Sagawe

5

Kab. Situbondo

TPA Ds. Sliwung Kec. Panji

6

Kab. Ponorogo

Kws.Ponpes Gontor Putra

Kab. Probolinggo Kab. Jombang

Ds.Semampir, Kraksaan Desa Blimbing, Kec. Gudo Kws Pondok Gontor Putri Kws.Wringinan om Kws.Watugede , Singosari

7 8 9

Kab. Ngawi

10

Kab. Gresik

11

Kab. Malang

12

Kab. Malang

13

Kab. Malang

14

Kab. Jombang

15

Kota Batu

16

Kab. Malang

17

Kab. Sidoarjo

Kec. Dau Kec. Karangploso Ds. Rejoagung Kec. Ploso TPST 3R Ds. Pandanrejo Kec. Bumiaji TPST 3R Ds. Mulyoagung Kec. Dau TPST 3R Ds. Ngaban Kec. Tanggulangin & Ds. Prasung Kec. Buduran

Peningkatan kinerja TPA sampah Peningkatan TPA Sampah Peningkatan Kinerja TPA

286

166.26

216,03

43,21

10,80

116

116

76

8

8

8

3

8

2.5

8

6

8

5

8

3,75

36

36

8

4

8

3

8

5

20

20

8

4

-

-

242,26

116

Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Pembangunan Prasarana & Sarana Sampah Terpadu 3R Pembangunan Prasarana & Sarana Sampah Terpadu 3R Pembangunan Prasarana & Sarana Sampah Terpadu 3R

Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov Jatim Dana APBN

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi antara lain: 

Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase, akibat dari rendahnya penegakkan hukum khususnya dalam perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan.



Belum mantapnya peraturan dan standar pengelolaan drainase.

51



Penanganan masalah banjir perkotaan masih secara parsial dan tidak konseptual

karena

terbatasnya

dokumen

perencanaan

induk

dan

perencanaan detail drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak.

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui: - Peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase serta peningkatan kesadaran berperilaku hidup dan sehat (PHBS) - Kinerja pengelolaan sampah dan drainase serta perbaikan saluran drainase primer dan sekunder guna pengendalian banjir di perkotaan Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan dan drainase. - Menurunnya luasan genangan dan menurunkan waktu genangan pada kawasan dan menurunkan waktu genangan pada banjir hingga 75 % dari kondisi saat ini - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor dan antar wilayah dalam pembangunan drainase - Meningkatkan pangembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembangunan drainase.

52

B.4.

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMANFAATAN RUANG. Tujuan Meningkatkan pemanfaatan ruang secara efektif dengan sasaran

Prioritas Pembangunan yaitu terwujudnya kegiatan fasilitas penyusunan rencana tata ruang wilayah di kabupaten/kota. Sasaran Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang sebanyak 2 (dua) indikator yaitu : (1) Prosentase pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi, (2)

Prosentase

pengendalian

pemanfaatan

ruang

kawasan

perkotaan

Kabupaten/Kota, Prioritas

Pengendalian

pemanfaatan

ruang

diukur

dengan

cara

membandingkan jumlah Meningkatnya Kawasan strategis provinsi yang telah di kendalikan dibanding jumlah kawasan strategis provinsi, serta jumlah RDTR perkotaan Kabupaten/Kota yang telah di evaluasi dibanding jumlah RDTR Perkotaan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: Tabel 3.18

NO 1 1

2

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Pemanfaatan Ruang Tahun 2013

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

3

4

5

2 Prosentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Prosentase Pengendalian pemanfataan ruang kawasan Strategis perkotaan Kab/Kota

27,59%

21,67%

78,54%

60,00%

66,66%

111%

Selanjutnya untuk Indikator Kinerja Persentase RTR Kawasan strategis Provinsi menunjukkan pencapaian sebagai berikut. Dari luas lahan kritis Tahun 2009 6,90%,

pada tahun 2010 dengan target sebesar 10,23% dan tercapai

53

sebesar 9,00%, pada tahun 2011 ditargetkan sebesar 14,94% tercapai 14,10%, pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 18,03% tercapai 20,63%. Sedangkan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 27,59% tercapai sebesar 21,67% sedangkan target nasional tahun 2013 sebesar 58,00%. Sedangkan terkait dengan Persentase Kasus Mediasi Pemanfatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang menunjukkan pencapaian sebagai berikut, dengan kondisi awal pada tahun 2009 6,67%, pada tahun 2010 dengan target sebesar 15,12% dan tercapai sebesar 13,34%,

pada tahun 2011

ditargetkan sebesar 21,79% tercapai 20,10%, pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 34,02% tercapai 33,00%. Sedangkan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 60,00% tercapai sebesar 66,66%, sedangkan target nasional tahun 2013 sebesar 71,15%. Pencapain dalam kebijakan penyusun perencanaan detail kawasan tata ruang, kawasan strategis, Andalan dan kawasan pengendalian ketat di 38 Kabupaten/kota, dapat terlihat dari indikator kinerja Jumlah dokumen informasi mengenai rencana tata ruang (RTL) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital serta Jumlah dokumen RTR Kawasan strategis, Andalan dan kawasan pengendalian ketat yang tersusun mengalami peningkatan selama 2 tahun terakhir, dimana pada tahun 2010 tersusun 5 (lima) dokumen RTRW Kab./Kota sedangkan pada tahun 2013 tersusun 25 (dua puluh lima) dokumen RTRW Kab./Kota

mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan

karena tingkat kesadaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menata wilayahnya dalam perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kota dan kaitannya dengan propinsi dan kota/kabupaten sekitarnya, dengan tidak mengesampingkan wawasan perlindungan lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah.

54

Tabel 3.19 No

1

2

Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Tahun 2013

Indikator

Prosentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Prosentase Pengendalian pemanfataan ruang kawasan Strategis perkotaan Kab/Kot

Th 2009

Th 2010

Capaian

Capaian

Th 2011 Capaian

6,90%

9,00%

14,10%

6,67%

13,34%

20,10%

Th 2012 Capaian

20,63%

33,00%

Tahun 2013 Target

27,59%

60,00%

Capaian

21,67%

66,66%

Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi antara lain : 

Tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota



Kewenangan provinsi adalah menyusun rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi



Rata – Rata Kabupaten/Kota belum mampu untuk menyusun Rencana Kawasan Tata Ruang Strategis maupun Rencana Detail Kabupaten/Kota, sehingga banyak Kabupaten/Kota yang meminta dibantu provinsi untuk menyusun Rencana Kawasan Tata Ruang Strategis maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota

Solusi terhadap permasalahan diatas melalui : 

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur melayani permintaan dari Kabupaten/Kota untuk membantu menyusun Rencana Kawasan Tata Ruang Strategis maupun Rencana Detail Tata Ruang

55

Kabupaten/Kota selaku Tim Evaluasi untuk diterbitkan persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang.

B5. Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2013 yang tertuang didalam DPA Tahun 2013 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P. APBD) Tahun 2013, Provinsi Jawa Timur dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.20

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013

Kode Rekening

Uraian

1 1

03

0500

01

1

03

0500

01

1

03

0500

07

1

03

0500

07

1

03

0500

09

1

03

0500

09

1

03

0500

35

1

03

0500

35

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107

098

010

Anggaran Setelah P.APBD 3

Jumlah S.d Bulan Desember 6=(4+5)

% 7

436,600,000.00

420,100,000.00

96.22

Administrasi perkantoran

436,600,000.00

420,100,000.00

96.22

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

308,200,000.00

304,745,000.00

98.88

Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

308,200,000.00

304,745,000.00

98.88

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

5,639,527,000.00

5,477,905,506.00

97.13

Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan

5,639,527,000.00

5,477,905,506.00

97.13

31,598,581,200.00

17,890,914,066.00

56.62

Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah 007

Penyediaan sarana air limbah

1,030,400,000.00

980,072,350.00

95.12

15,577,150,000.00

14,734,527,606.00

94.59

13,900,000,000.00

1,098,190,500.00

7.90

1,091,031,200.00

1,078,123,610.00

98.82

735,910,000.00

722,224,255.00

98.14

735,910,000.00

722,224,255.00

98.14

1,414,840,900.00

1,386,368,425.00

97.99

941,270,100.00

919,974,380.00

97.74

473,570,800.00

466,394,045.00

98.48

1

03

0500

35

015

Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan

1

03

0500

35

017

Pembangunan Sarana Air Bersih Regional

1

03

0500

35

018

1

03

0500

36

1

03

0500

36

1

03

0500

37

1

03

0500

37

004

1

03

0500

37

005

008

Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir

56

Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase

4,492,450,000.00

4,211,672,700.00

93.75

Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Drainase

4,492,450,000.00

4,211,672,700.00

93.75

Program Pengembangan Perumahan

58,656,217,900.00

55,395,411,071.00

94.44

3,000,000,000.00

2,834,756,055.00

94.49

1,428,000,000.00

1,383,246,630.00

96.87

4,564,583,000.00

4,475,361,015.00

98.05

1,904,534,000.00

1,846,341,075.00

96.94

17,402,883,000.00

17,021,056,146.00

97.81

858,217,900.00

840,379,005.00

97.92

25,948,000,000.00

23,836,078,870.00

91.86

550,000,000.00

528,234,825.00

96.04

900,000,000.00

861,540,540.00

95.73

Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman

1,100,000,000.00

1,027,723,450.00

93.43

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi

1,000,000,000.00

740,693,460.00

74.07

Program Perencanaan Tata Ruang

3,100,000,000.00

2,988,655,095.00

96.41

2,200,000,000.00

2,127,723,505.00

96.71

400,000,000.00

394,092,245.00

98.52

500,000,000.00

466,839,345.00

93.37

122,903,357,000.00

104,273,787,191.00

84.84

1

03

0500

38

1

03

0500

38

1

04

0500

15

1

04

0500

15

012

1

04

0500

15

021

1

04

0500

15

022

1

04

0500

15

046

Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus

1

04

0500

15

050

Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa ( Rusunawa )

1

04

0500

15

051

Dana Pendamping PNPM

1

04

0500

15

056

Pembangunan/Rehabiltasi bangunan Gedung Pemerintah Propinsi Jatim

1

04

0500

15

062

1

04

0500

15

075

1

04

0500

15

076

1

04

0500

15

078

1

05

0500

15

1

05

0500

15

037

1

05

0500

15

042

1

05

0500

15

054

004

Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/ Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman

Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Penataan Ruang Kawasan Strategis di Jawa Timur

JUMLAH BELANJA DAERAH

57

BAB IV PENUTUP

Dari uraian permasalahan dan program pembangunan bidang perumahan dan permukiman di Jawa Timur, antara lain dapat disimpulkan bahwa capaian pelayanan (% penduduk terlayani) bidang permukiman (Air Bersih, Sampah, Air Limbah, dan Drainase) sampai dengan tahun 2012 masih relatif rendah terhadap target sesuai Nasional Action Plan/MDGs. Untuk memenuhi kebutuhan sesuai capaian pelayanan sampai dengan 2012 sesuai target ideal berdasarkan MDGs maupun GNPSR diperlukan dana yang sangat besar (+ 10 trilyun rupiah) sedangkan berdasarkan kemampuan alokasi pendanaan dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota secara rata-rata maksimum hanya + 15 % dari total kebutuhan dana. Dengan demikian target capaian pelayanan bidang permukiman sampai dengan akhir periode perencanaan tahun 2012 dijustifikasi secara realistis hanya 15 % dari target ideal. Selain itu permasalahan perumahan dan permukiman tidak cukup hanya diselesaikan melalui manajemen

pembangunan

infrastruktur,

namun

perlu

didukung

dengan

manajemen konservasi lingkungan untuk mempertahankan sumber daya alam melalui penataan ruang secara komprehensif. Berdasarkan komposisi alokasi dana pemerintah pada 2 tahun terakhir, maka guna menjamin konsistensi terlaksananya program sesuai dokumen perencanaan pembangunan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta

Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 2009-2014 ini perlu didukung dengan

58

komitmen pendanaan pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota

dengan

proporsi prosentase : 35 : 25 : 40. Untuk selanjutnya LAKIP ini juga merupakan merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, merupakan landasan dan pedoman guna penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis bidang permukiman yang disusun oleh dinas terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun permasalahan yang dihadapi serta solusinya sebagai berikut : Permasalahan yang dihadapi antara lain: 

Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage) di perkotaan.



Belum memadainya pelayanan sanitasi yang dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.



Pengolahan lumpur tinja belum efektif atau kurang maksimal karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun



Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan.



Stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air (teknis maupun non teknis).



Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery).

59



Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih, maupun karena kendala batas administrasi wilayah.



Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.



Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase, akibat dari rendahnya penegakkan hukum khususnya dalam perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan.



Belum mantapnya peraturan dan standar pengelolaan drainase.



Penanganan masalah banjir perkotaan masih secara parsial dan tidak konseptual

karena

terbatasnya

dokumen

perencanaan

induk

dan

perencanaan detail drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak 

Tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota



Kewenangan provinsi adalah menyusun rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi



Rata – Rata Kabupaten/Kota belum mampu untuk menyusun Rencana Kawasan Tata Ruang Strategis maupun Rencana Detail Kabupaten/Kota, sehingga banyak Kabupaten/Kota yang meminta dibantu ke provinsi untuk

60

menyusun Rencana Kawasan Tata Ruang Strategis maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui: 

Peran

serta

seluruh

stakeholder

dalam

upaya

mencapai

sasaran

pembangunan air minum dan air limbah hingga tahun 2012 di perkotaan dan perdesaan 

Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkankan pelayanan air minum dan air limbah untuk masyarakat



Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum dan air limbah sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku)



Meningkatkan kinerja pengelola air minum dan air limbah melalui restrukturisasi kelembagaan



Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan air minum dan air limbah melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan



Peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase serta peningkatan kesadaran berperilaku hidup dan sehat (PHBS)



Kinerja pengelolaan sampah dan drainase serta perbaikan saluran drainase primer dan sekunder guna pengendalian banjir di perkotaan Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan dan drainase.

61



Menurunnya luasan genangan dan menurunkan waktu genangan pada kawasan dan menurunkan waktu genangan pada banjir hingga 75 % dari kondisi saat ini



Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor dan antar wilayah dalam pembangunan drainase



Meningkatkan pangembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembangunan drainase.



Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur melayani permintaan dari Kabupaten/Kota untuk membantu menyusun Rencana Kawasan Tata Ruang Strategis maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota selaku Tim Evaluasi untuk diterbitkan persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang.

Semoga LAKIP ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pelaksanaan pembangunan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu masukan dan saran terhadap penyusunan LAKIP ini sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada masa mendatang.

62