DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN ANGGARAN 2013

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

lr

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayahNya

ll

semata, Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan

It

diselesaikan.

ll

tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

It

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang kemudian

IT

Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2013 dapat

Disusunnya LAKIP ini merupakan Implementasi dari Tap MPR No. XI/MPR/1998

dan Undang- undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

ditindak lanjuti Instruksi Presiden No.

5

Tahun 2004

tentang

Percepatan

Pemberantasan Korupsi.

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah

lr

t

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara mulai dari Pejabat Eselon

II

keatas

untuk mempeftanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

serta

kewenangan yang berdasarkan tolok ukur Perencanaan Strategis.

T

LAKIP

ini memuat unsur-unsur Perencanaan Strategik dan Evaluasi Kinerja sefta

Analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

T

I t t I I

dan Tata Ruang Provinsi lawa

Tmur pada Tahun 2013.

Akhirnya LAKIP ini diharapkan dapat menjadi wujud peftanggungjawaban Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Visi dan Misinya sesuai Rencana Stratejik Dinas,

Surabaya, 30

TATA RUANG

TIMUR

T

I T

t I I

uari 2014

'Utama

NIP. 19

Muda

1091987121002

IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 2013, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi merepresentasikan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2010-2014 khususnya pada bidang keciptakaryaan dan penataan ruang. Selain itu juga sebagai instrumen

untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas PU Cipta Karya & Tata

Ruang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur N0.90 & 127 Tahun 2008. Secara

garis

besar

permasalahan

pokok

bidang

perumahan

dan

permukiman meliputi; Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak

dan

terjangkau,

Belum

mantapnya

kelembagaan

penyelenggaraan

perumahan dan permukiman serta sistem pembiayaan perumahan, Terbatasnya lahan murah untuk

pembangunan perumahan dan rendahnya efisiensi dalam

pembangunan perumahan, Terbatasnya Rendah

akses

Masyarakat

Berpenghasilan

(MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak,

dan

lemahnya akses masyarakat terhadap sumberdaya perumahan. Adapun permasalahan pokok air bersih dan air limbah meliputi; Peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan untuk

penduduk

Rendahnya

kualitas

miskin manajemen

dan

khususnya

daerah kekeringan berjalan lambat,

pengelolaan

air

minum

yang dilakukan

oleh PDAM, Stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air (teknis maupun

1

non teknis), Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery), Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri, Masih sistim

air

terbatasnya

pelayanan

pengolahan

limbah terpusat (sistim sewerage) di perkotaan, Pengolahan lumpur

tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah TERBANGUN Dalam hal penataan bangunan terdapat permasalahan mendasar yaitu masih rendahnya penegakan aturan keselamatan bangunan, serta masih diperlukannnya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung. Adapun dalam bidang pengembangan perkotaan, permasalahan pokok meliputi; perkembangan perkotaan yang tidak seimbang antara kota-kota metropolitan/besar dengan kotakota menengah dan kecil, serta memburuknya kualitas fisik kawasan perkotaan, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang banyak dipicu oleh adanya tingkat urbanisasi yang tinggi. Perencanaan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dokumen pelaporan yang tidak dapat terlepas dari Subtansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya, yang dijabarkan dalam : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

2

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; e. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

18

Tahun

2008

tentang

Persampahan; f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; j. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14 /Prt/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014

3

m. Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor: 03/Se/Dc/2010 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010-2014 n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1); p. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 - 2014 RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2009–2014 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Mei 2009 nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014. Visi dan Misi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Propinsi Jawa Timur 2009-2014 maka Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah:

4

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN BIDANG KECIPTAKARYAAN

YANG BERKEMBANG DAN BERKELANJUTAN,

DENGAN DUKUNGAN KONSISTENSI PENATAAN RUANG YANG DINAMIS”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, dan teratur

2.

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat

3.

Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan perencanaan dan pengendalian Tata Ruang yang lengkap dengan dilandasi oleh legalitas hokum

A. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2013 disajikan sebagai berikut : B.1.

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN. Tujuan

Meningkatkan

efektivitas

pengembangan

perumahan

dan

pemberdayaan komunitas perumahan. Sasaran Prioritas Pembangunan yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan indikator yaitu presentase jumlah KK yang memiliki rumah Prioritas pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang salah satu indikatornya direpresentasikan dalam penurunan "backlog" rumah yang menyatakan kekurangan/selisih antara jumiah Kepala Keluarga (KK) dengan jumiah rumah (asumsi ideal 1 rumah per KK/5 orang) adalah ditujukan sebagai upaya

untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman, baik di

perkotaan maupun di perdesaan melalui penyediaan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang seperti air bersih, sanitasi maupun sarana permukiman lainnya agar terwujud lingkungan perumahan yang sehat, aman dan nyaman. Pencapaian indikator persentase Rumah dibanding KK di Perkotaan senantiasa menunjukkan kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2009 s/d 2013 dari capaian awal di tahun 2009 sebesar 21,02%, pada tahun 2010 naik menjadi 22,25%, selanjutnya pada tahun 2011 kembali naik menjadi 22,52%, dan pada tahun 2012 kembali naik menjadi 28,85% Sedangkan pada tahun 2013 tercapai sebesar 30,37%, kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar

6

32,00%. Adapun kegiatan Meningkatkan efektivitas pengembangan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan : a. Rumah Layak Huni Rumah merupakan kebutuhan

dasar dalam kehidupan manusia,

namun pada kenyataannya di Jawa Timur masih banyak masyarakat yang belum mampu menikmati kehidupannya dalam rumah

yang layak, sehat,

aman dan berada pada lingkungan yang sehat dan layak huni. Sampai dengan tahun 2010 kondisi kebutuhan rumah (back log) di Jawa Timur masih mencapai 108.583 unit, sedangkan rasio capaian rumah dibanding KK pada tahun 2012 sebesar 28,85 %.

b. Rumah Susun Sewa Untuk

menyediakan

hunian

yang

sehat

bagi

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah yang berada di Kawasan Perkotaan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membangun Rumah Susun Sewa sebanyak 9 (sembilan) Blok dengan kapasitas daya tampung sebanyak 485 unit hunian. Pada tahun 2010 telah dibangun 3 (tiga) Blok rusun sewa Gunung Sari dengan jumlah hunian 268 Unit, dan pada tahun 2011/2012 telah dibangun 6 (enam) Blok terdiri dari Rusun Jemundo dengan 4 (empat) Blok dengan jumlah hunian 152 unit, serta Rusun SIER 2 (dua) Blok dengan jumlah hunian 65 unit, beserta sarana dan prasarana lingkungannya.

b. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Disamping itu dalam rangka mengupayakan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat perdesaan telah dilakukan pendataan awal rumah

7

tidak layak huni sebanyak 324.000 unit di 29 Kabupaten se Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan kegiatan Renovasi RTLH bekerja sama dengan KODAM V Brawijaya yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2009. Sampai dengan tahun 2013 telah dilaksanakan renovasi sebanyak 71.049 unit dan diperkirakan masih terdapat sekitar 252.951 unit RTLH yang tersebar di 29 Kabupaten.

B.2.

MENINGKATKAN

EFEKTIVITAS

PENGEMBANGAN

KINERJA

PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Tujuan Meningkatkan efektivitas pengembangan kinerja pembangunan air minum dan air limbah. Sasaran Prioritas Pembangunan yaitu Meningkatnya pelayanan sarana air minum dan air limbah. Sasaran Meningkatnya pelayanan sarana air minum dan air sanitasi sebanyak 2 (Dua) indikator yaitu : (1) Meningkatnya pelayanan air bersih (2) Meningkatnya pelayanan air limbah Prioritas pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang salah satu indikatornya direpersentasikan dengan tingkat pelayanan air bersih serta pembanding antara jumlah kapasitas sarana dan prasarana air minum yang ada dengan pelayanan terhadap jumlah penduduk. Pencapaian indikator tersebut senantiasa menunjukkan peningkatan sebagaimana uraian berikut : Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Sanitasi mempunyai sasaran sebagaimana berikut: - Meningkatnya pelayanan air bersih dari 59,32% tahun 2012 menjadi sebesar kurang lebih 60,96% pada tahun 2013. 8

- Meningkatnya ketersediaan Sanitasi dari 62,71% tahun 2012 menjadi sebesar 62.97% tahun 2013. Pada akhir tahun 2015 cakupan pelayanan wilayah perkotaan akan ditingkatkan menjadi 71,72% sesuai Target MDG’s.

a. Presentase Penanganan Air Bersih Penduduk yang memiliki akses air bersih di Jawa Timur pada tahun 2009-2013, mengalami peningkatan walaupun kecil. Pada tahun 2009 sekitar 50,28% dan meningkat menjadi sekitar 60,96% di tahun 2013. Jadi dalam hal ini pada tahun 2013 masih ada sekitar 4,17% rumah tangga yang masih memerlukan perhatian dalam pemenuhan akses air bersih.

Berdasar data

Susenas 2013, di Jawa Timur terdapat 9 kabupaten/kota yang seluruh penduduknya sudah mengkonsumsi air bersih yaitu Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Batu, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Secara umum rasio pelayanan infrastruktur air minum sampai dengan tahun 2013 untuk perkotaan mencapai 62,51 % dan perdesaan mencapai 56,88%. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum antara lain dengan pengembangan pengelolaan air minum di masing-masing Kab/Kota (lokal) maupun lintas wilayah (regional).

Potensi Pengembangan SPAM Regional di Jawa Timur antara lain :

(1) SPAM Regional Pantura memanfaatkan Sungai Bengawan Solo (Kab. Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Bangkalan), (2) SPAM Regional

Lintas Tengah memanfaatkan

Sungai Brantas (Kab./Kota Kediri, Kab.

Nganjuk, dan Jombang), (3) SPAM Regional Malang Raya memanfaatkan

9

mata air Ngepoh, Wendit, Waduk Karangkates (Kab./Kota Malang dan Kota Batu), (4) SPAM Regional Umbulan memanfaatkan mata air Umbulan (Kab./Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kab. Gresik), (5)

SPAM Regional Lintas Madura

memanfaatkan

waduk

dan

sungai

(Kab.Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), (6) SPAM Regional

Timur

(Kab. Situbondo, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi), dan (7)

SPAM Regional Selatan (Kab. Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung) . Pemanfaatan dan pengelolaan mata air Umbulan (SPAM Regional Umbulan) akan dilaksanakan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Pemerintah Provinsi

telah melakukan beberapa fasilitasi dalam

rangka implementasi pemanfaatan dan pengelolaan Umbulan yang nantinya akan didistribusikan antara lain untuk pemenuhan kebutuan air minum domestik maupun industri yang terdapat di Kab./Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kab. Gresik.

b.

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Berdasarkan data Susenas 2013, rumah tangga di Jawa Timur yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri sebesar 64,31 persen, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian secara keseluruhan persentase rumah tinggal yang bersanitasi (mempunyai fasilitas tempat buang air besar sendiri, bersama, umum) ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 61,46% tahun 2011 menjadi 62,71% pada tahun 2013. Peningkatan persentase rumah tangga yang bersanitasi tentunya akan meningkatan pula tingkat kesehatan masyarakat.

Namun

demikian masih ada beberapa daerah di Jatim terutama wilayah tapal kuda seperti Situbondo, Bondowoso, Probolinggo

10

yang merupakan daerah

persentase penggunaan jamban milik sendiri paling kecil dibandingkan daerah lainnya di Jatim.

Tempat pembuangan akhir tinja masyarakat di Jawa Timur tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.95 Dari tabel tersebut terlihat bahwa tempat pembuangan akhir tinja sebagian besar masyarakat adalah di tangki/IPAL yang mencapai 60,91 persen, yang tingkat kesehatan sanitasinya lebih baik daripada tempat akhir pembuangan tinja lainnya. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun rumah sehat dan kondisi lingkungan perumahan yang sehat ini tercermin dari semakin meningkatnya pengadaan fasilitas buang air besar meskipun masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan lahan pekarangan, badan air atau lahan kosong lainnya sebagai tempat pembuangan akhir kotoran manusia. Disisi lain menurut kabupaten/kota di Jawa Timur dari rumah tangga yang menggunakan jamban, tempat pembuangan akhir tinjanya belum semua menggunakan tangki septik. Bahkan dibeberapa kabupaten seperti Pacitan dan wilayah Madura masih banyak yang pembuangan akhir tinjanya di lubang tanah.

Sementara di Kabupaten Situbondo, Bondowoso dan

Probolinggo lebih banyak yang menggunakan kolam/sawah dan badan air. Pembangunan infrastruktur air limbah di Jawa Timur, sampai dengan akhir tahun 2013

menunjukkan cakupan layanan air limbah mencapai

62,97%. c. Persentase Penanganan Sampah Tingkat pelayanan persampahan di Jawa Timur secara umum masih rendah dimana cakupan penanganan sampah pada tahun 2013 sebesar

11

83,37%. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 80,30%. Upaya untuk pembangunan TPA serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya telah dilakukan oleh pemerintah, tindakan ini juga diikuti dengan upaya-upaya untuk mengurangi volume sampah dan mengolah sampah dengan tepat. Berdasarkan data dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, sampai dengan tahun 2013 cakupan layanan persampahan khususnya di perkotaan mencapai 83,37 %. Sejalan dengan rencana penerapan sistem pengolahan persampahan regional,

RTRWP Jawa Timur 2011-2021 telah mengakomodir rencana

pengembangan TPA Regional di 8 (delapan) wilayah antara lain : (1) Surabaya (Kab Gresik- Sidoarjo dan Kota Surabaya), (2) Malang (Kab./Kota Malang dan Kota Batu), (3) Mojokerto (Kab./Kota Mojokerto), (4) Madiun (Kab./Kota Madiun), (5) Kediri (Kab./Kota Kediri, (6) Blitar (Kab./Kota Blitar), (7) Pasuruan (Kab./Kota Pasuruan), serta (8) Probolinggo (Kab./Kota Probolinggo).

d. Persentase Penanganan Drainase Cakupan pelayanan drainase diperkotaan 78,05% pada tahun 2011 menjadi 79,75% di tahun 2012, sedangkan pada akhir tahun 2015

cakupan

pelayanan drainase di wilayah perkotaan sebesar 87,46% Target MDG’s 2015,

12

B.3.

MENINGKATKAN OPTIMALISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG. Tujuan Meningkatkan pemanfaatan ruang secara efektif dengan sasaran

Prioritas Pembangunan yaitu terwujudnya kegiatan fasilitas penyusunan rencana tata ruang wilayah di kabupaten/kota. Sasaran Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang sebanyak 2 (dua) indikator yaitu : (1) Prosentase Luas Kawasan yang peruntukannya sesuai tata ruang Prioritas

Pengendalian

pemanfaatan

ruang

diukur

dengan

cara

membandingkan jumlah Meningkatnya Kawasan strategis provinsi yang telah di kendalikan dibanding jumlah kawasan strategis provinsi, serta jumlah RDTR perkotaan Kabupaten/Kota yang telah di evaluasi dibanding jumlah RDTR Perkotaan Kabupaten/Kota a. Ketaatan Terhadap RTRW Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah diindikasikan dengan diterbitkannya peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2013 jumlah rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah adalah 36 kabupaten/kota dengan rasio 0,9474 atau

94,74%

dibandingkan

dengan

jumlah

peraturan

daerah

RTRW

Kabupaten/Kota pada tahun 2012 adalah 33 kabupaten/kota dengan rasio 0,8684 atau 86,84%. Perkembangan jumlah RTRW kabupaten/kota yang telah melalui proses evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

13

Sebagai pedoman pelaksanaan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya maka Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) perlu dijabarkan kedalam rencana rinci tata ruang yang berupa rencana kawasan strategis provinsi. Rencana kawasan strategis provinsi Jawa Timur yang telah disusun sampai dengan tahun 2013 berjumlah 11 dokumen rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi dari 33 kawasan strategis provinsi yang berlum ditetapkan dalam bentuk perda. Sedangkan untuk rencana detail tata ruang (RDTR) sampai dengan tahun 2013 belum ada kabupaten/kota yang menetapkan rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai penjabaran operasional RTRW Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan penetapan rencana detail tata ruang beserta peraturan

zonasinya

pemerintah

Provinsi

Jawa

Timur

mendapatkan

pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota dari Kementerian Pekerjaan Umum. Perkembangan rasio ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah hingga tahun 2012 dapat diketahui dari realisasi RTRW dibandingkan dengan rencana peruntukan RTRW. Dari data yang diperoleh dari Bappeprov Jawa Timur, maka rasio realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan RTRW atau ketaatan RTRW pada tahun 2010 sampai dengan 2012 berkisaran sebesar 86 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat ketaatan RTRW Provinsi Jawa Timur sebesar 86 persen, sedangkan tingkat penyimpangan dari RTRW hanya berkisar 14 persen, sebagaimana tabel berikut.

14

b. Luas Wilayah Produktif Wilayah produktif Jawa Timur meliputi wilayah pertanian, wilayah perkebunan dan wilayah kehutanan (hutan rakyat), luasan wilayah produktif akan mengalami pergeseran setiap tahunnya

mengingat

perubahan peruntukan lahan khususnya perkembangan pemukiman atau perumahan yang sangat cepat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031, luas wilayah produktif di provinsi Jawa Timur seluas 2.741.542,01 Ha yang terdiri dari wilayah pertanian seluas ±2.020.490,71 Ha, wilayah perkebunan seluas ±359.481 Ha, dan wilayah kehutanan (hutan rakyat) seluas ±361.570,30. Maka rasio luas wilayah produktif sebesar 61,81%, dimana angka rasio ini menunjukkan 61,81% dari luas kawasan budidaya diuasahakan menjadi lahan produktif

c. Luas Wilayah Industri Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik pemerintah melakukan upaya pembangunan kawasan industri melalui penyediaan lokasi industri. Kawasan ini harus terencana dan didukung oleh fasilitas serta prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan dalam pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri. Dalam pengelolaan kawasan industri disamping oleh pemerintah (BUMN) juga dilakukan oleh pihak swasta. Perkembangan luas kawasan industri di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami perubahan, bahkan sebagian kawasan industri sudah tidak memungkinkan lagi untuk diperluas karena keterbatasan

15

lahan yang tersedia. Sampai tahun 2013, realisasi luas kawasan industri yang dikembangkan di Jawa Timur baru mencapai 1.758 Ha, atau baru mencapai 0,05 persen dari yang direncanakan sebesar 0,21 persen untuk menampung seluruh industri di Jawa Timur. Adapun luas Kawasan Industri yang telah dikembangkan di Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana berikut.

d. Luas Wilayah Kebanjiran Cuaca dan iklim selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan sangat berpengaruh terhadap aktifitas kehidupan sehari-hari,

serta bisa

membawa dampak negatif bila terjadi banjir, sehingga bisa mengakibatkan banyaknya kerusakan dan kerugian yang terjadi. Terjadinya banjir juga berakibat terganggunya masyarakat dan dunia usaha dalam menghasilkan suatu barang/ jasa. Terjadinya banjir bahkan juga berakibat terhadap terganggunya perekonomian karena areal/ lahan untuk usaha pertanian atau usaha terganggu. Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah yang terkena banjir terhadap luas rencana kawasan yang telah diatur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Luas wilayah kebanjiran yang

dimaksud disini adalah luas areal yang terkena banjir dibandingkan dengan luas wilayah yang digunakan untuk budi daya. Data ini diperoleh dari beberapa dinas instansi dari Kabupaten/Kota yang menangani seperti, dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, BPN, dan Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD). Banjir adalah keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpahan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Untuk negara tropis, berdasarkan sumber

16

airnya, air yang berlebihan tersebut dapat dikategorikan dalam empat kategori

(bersumber dari RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031)

antara lain : 1. Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia. 2. Banjir yang disebabkan meningkatnya muka air di sungai sebagai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badai. 3. Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan, tanggul, dan bangunan pengendalian banjir. 4. Banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat runtuhnya/longsornya tebing sungai. Ketika sumbatan/bendungan tidak dapat menahan tekanan air maka bendungan akan hancur, air sungai yang terbendung mengalir deras sebagai banjir bandang. Rasio luas wilayah kebanjiran di Jawa Timur adalah sebesar 1,43 persen dari luas kawasan budidaya yang ada atau seluas 518.54 ha. Luas Kebanjiran yang terjadi selama tahun 2012 diantaranya di beberapa Kabupaten

Gresik, Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Mojokerto, Kabupaten

Situbondo, Pasuruan, Nganjuk, Bangkalan, Sampang, Tuban dengan luas areal genangan air yang bervariasi.

e. Luas Wilayah Kekeringan Masalah kekeringan sering menjadi perbincangan yang tiada habisnya dan menjadi masalah yang cukup penting untuk dikoordinasikan bersama, karena

terkait

dengan

upaya

penangangan,

pencegahan

dan

penanggulangannya. Masalah kekeringan yang belum bisa terselesaikan dari

17

waktu ke waktu terus menjadi masalah berkepanjangan yang tidak terselesaikan, bahkan terus berulang dan semakin menyebar ke daerahdaerah yang tadinya tidak berpotensi terjadi kekeringan. Demikian halnya di beberapa wilayah di Jawa Timur tidaklah terlepas pula dari masalah kekeringan yang terjadi. Kekeringan dibeberapa wilayah terjadi yang diakibatkan oleh datangnya musim kemarau. Walaupun belum berpengaruh terhadap produksi pangan di Jawa Timur, akan tetapi perlu terus diwaspadai luas wilayah kekeringan yang terjadi, sehingga bisa dipantau terus dan tidak berpengaruh terhadap akibat yang ditimbulkan, seperti

kelaparan,

turunnya

produksi

pertanian,

berkurangnya

mata

pencaharian dan sebagainya. Sistem pemantauan dan peramalan produksi pangan, seperti luas tanam dan luas panen, estimasi produksi dan penyebarannya, kekeringan atau banjir, merupakan hal yang penting dalam menentukan kebijakan pengadaan pangan. Oleh karena itu, sistem informasi pertanian perlu didukung oleh data yang mampu menyajikan data spasial yang objektif, tepat waktu, dan berkesinambungan, seperti citra satelit. Daerah yang peluang terjadinya kekeringan cukup tinggi karena curah hujan rendah dan sumber air tanah terbatas, atau daerah yang mempunyai faktor fisik lahan/tanah yang dapat mempercepat timbulnya kekeringan dikategorikan sebagai wilayah rawan kekeringan. Rasio wilayah kekeringan di Jawa Timur sebesar 0,7 persen dari luas kawasan budidaya yang ada, atau sekitar 25.542 ha yang tersebar di beberapa wilayah kekeringan, seperti Kabupaten

Bojonegoro,

Lamongan,

Tulungagung,

Trenggalek,

Ngawi,

Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten

18

Situbondo, dan sebagian wilayah Madura yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan.

f. Luas Wilayah Perkotaan Kawasan perkotaan di provinsi Jawa Timur menunjukkan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota merupakan kawasan perkotaan dengan hierarki Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kawasan perkotaan yang berada di wilayah administrasi kabupaten dihitung berdasarkan bagian/wilayah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan. Sedangkan untuk kawasan perkotaan pada wilayah administrasi kota dihitung secara utuh. Berdasarkan hasil olah data survei Potensi Desa (Podes), diperoleh data mengenai luas wilayah perkotaan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur sampai tahun 2012, sebesar 20,66 persen atau seluas 7.491,96 km2 dari seluruh luas rencana wilayah di Jawa Timur yang seluas 36.257 km2.

19

DAFTAR ISI

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………….

i

IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………

ii

DAFTAR TABEL …………………………….……………………………………………………... iv DAFTAR GAMBAR ………………………………………..…………………………………..…..

vi

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………………………

1

A. Latar Belakang …………………..………………………………………………………

1

1.1 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………

4

1.2 Landasan Hukum ……………………..…………………………………………..

4

B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan …..…………………..

9

1. Kepala Dinas ……………….………………………………………………………..

9

2. Sekretaris ……………………………………………………………………………..

9

3. Bidang Tata Ruang ………………………………………………………………… 10 4. Bidang Tata Bangunan …………….…………………………………………….. 11 5. Bidang Perumahan ………………..………………………………………………. 12 6. Bidang Air Bersih/Penyehatan Lingkungan Permukiman ……..……… 13 7. Unit Pelaksana Teknis Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman ………………….….…………………………………………… 13 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………………… 15 2.1 Visi .. ………….…………………….………………………………………………….. 18 2.2 Misi .. ………….……………………………………………………………………….. 18 2.3 Tujuan dan Sasaran …..………..……………………………………………….. 19 2.3.1 Tujuan …………………………………………………………………………. 19 2.3.2 Sasaran …..………………………………………………………………….. 22 2.3.3 Arah Kebijakan ….……..……………………..…………………………… 24 2.3.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) …………..………………………… 25 2.3.5 Perjanjian Kinerja ………………..………………………………………… 27 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………… 28 A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 …....………………………………. 28

ii

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja …………………………………………… 29 B1. Meningkatkan Efektivitas Pengembangan Perumahan dan Pemberdayaan Komunitas Perumahan

.………………………

29

B2. Meningkatkan Efektivitas Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah …….……………….……… 33 B3. Meningkatkan Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang …. 46 B4. Akuntabilitas Keuangan ……………………………….…………..…….……

55

BAB IV PENUTUP ……..……………………………………………………… 58 LAMPIRAN – LAMPIRAM 1. Matrik Rencana Strategis Renstra 2009 s/d 2014 2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2009 s/d 2014 3. Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2013 4. Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2013 5. Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2013 6. Laporan Realisasi Pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2013 7. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD S/d Tahun 2013 8. Daftar Penghargaan dan Prestasi

iii

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Indikator…….

Tabel 2.2

Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran………………………. 23

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2013…..……………………………………………. 26

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2013 ……….. 29

Tabel 3.2

Pengukuran

Kinerja

Sasaran

Meningkatnya

21

Kualitas

Infrastruktur …..………………………………………………………………… 30 Tabel 3.3

Persentase Capaian Rasio Rumah dibanding KK di Jawa Timur Tahun 2009 – 2013 …………………………………………………….….... 31

Tabel 3.4

Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Rusun Sewa tahun 2010 - 2012 ……………….……………………….…………………………………… 32

Tabel 3.5

Pelaksanaan Program Renovasi RTLH di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 ……………..……………………………………………… 33

Tabel 3.6

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Air Minum dan Air Limbah Tahun 2013 …………………….…………………………………… 34

Tabel 3.7

Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2013 …………………………………………… 35

Tabel 3.8

Persentase Rumah Tangga Berdasar Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2013 …………………………………………………….……… 37

Tabel 3.9

Persentase

Rumah

Tangga

Menurut

Tempat

Akhir

Pembuangan Tinja, Tahun 2011 - 2013 ………………………………. 39 Tabel 3.10 Persentase Rumah Tangga berdasar Tempat Pembuangan Akhir Tinja menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Tahun 2013 ………………………………………………….……………………………. 39 Tabel 3.11 Persentase Capaian Pelayanan Air Limbah di Jawa Timur Tahun 2009 - 2013 ………………………………………..…..…………….. 40 Tabel 3.12 Persentase Target dan Capaian Pelayanan Persampahan di Perkotaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2013 …………….. 41 Tabel 3.13 Target dan Capaian Pelayanan Drainase Perkotaan Tahun 2009-2013 ………………………………………………….……..…………….. 43

iv

Tabel 3.14 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Pemanfaatan Ruang Tahun 2013 ……………………………………………………………………. 46 Tabel 3.15 Luas Kawasan Industri yang telah dikembangkan di Jawa Timur Tahun 2013 ……………………………………………………………. 49 Tabel 3.16 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013 ………………………………..…

v

56

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR Gambar 1

Peta Potensi Pengembangan SPAM Regional Jawa Timur …..…. 36

Gambar 2

Rencana Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Ekonomi Bagian B …..………………………………………………..……………………. 50

Gambar 3

Rencana Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Ekonomi Bagian C …..………………………………………………..……………………. 50

Gambar 4

Rencana Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Ekonomi Bagian D …..………………………………………………..……………………. 51

vi

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 2013, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

yang

secara

substansi

merepresentasikan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2010-2014 khususnya pada bidang keciptakaryaan dan penataan ruang. Selain itu juga sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur N0.90 & 127 Tahun 2008. Jumlah penduduk Jawa Timur pada Tahun 2013 adalah 38,318,791

jiwa

dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,54% per tahun. Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 adalah 799 jiwa per Km2. Sedangkan ratarata kepadatan penduduk Indonesia adalah 106 jiwa per Km2, sehingga kepadatan penduduk Jawa Timur 7 (tujuh) kali lipat lebih kepadatan penduduk

rata-rata

nasional.

Hal

itu

dapat

ditinjau

pula

dengan

membandingkan bahwa luas daratan Provinsi Jawa Timur 2,5 % dari luas

1

wilayah Indonesia sementara jumlah penduduk Jawa Timur adalah ±20 % dari total penduduk Indonesia. Berdasarkan data jumlah penduduk dan luas wilayah per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur maka dapat dicermati bahwa penyebaran penduduk antar daerah Kabupaten/Kota menurut kepadatannya menunjukkan adanya pemusatan penduduk terutama di perkotaan, hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan potensi wilayahnya. Terkait dengan permasalahan tersebut akan mengandung konsekwensi timbulnya masalah kesehatan, perumahan dan penyediaan berbagai prasarana pendukung yang diperlukan, sementara sumberdaya alam cenderung semakin berkurang. Secara garis besar permasalahan pokok bidang perumahan dan permukiman meliputi; Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan

dan

permukiman

serta

sistem

pembiayaan

perumahan,

Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan dan rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan, Terbatasnya

akses

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak,

dan lemahnya

akses

masyarakat

terhadap

sumberdaya

perumahan. Adapun permasalahan pokok air bersih dan air limbah meliputi; Peningkatan khususnya

pelayanan untuk

air

penduduk

berjalan lambat, Rendahnya minum

bersih miskin

kualitas

di

perkotaan dan

daerah kekeringan yang

manajemen

yang dilakukan oleh PDAM, Stagnasi

dan perdesaan

dalam

pengelolaan penurunan

air

tingkat

kebocoran air (teknis maupun non teknis), Permasalahan tarif air minum

2

yang

tidak

mampu

mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat

mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery), Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri, Masih

terbatasnya

pelayanan

pengolahan

sistim

terpusat (sistim sewerage) di perkotaan, Pengolahan lumpur efektif

karena

masih

air

limbah

tinja belum

rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah

terbangun Permasalahan pokok persampahan dan drainase meliputi; Masih belum efektifnya

’3R’

penerapan

(Reduce,Reuse,Recycle)

pengurangan volume sampah dari sumbernya, Belum pembiayaan

dan

pengelolaan

dalam

upaya

mantapnya

sistem

retribusi sampah, serta belum optimalnya

upaya pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan cost recovery. Masih lemahnya

kelembagaan

insitusi

pengelola

sampah

dan belum

optimalnya kerjasama antar daerah dalam pengeloaan sampah terpadu, Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, Belum mantapnya peraturan dan standar masalah

banjir

perkotaan

masih

pengelolaan drainase, Penanganan secara

parsial

karena terbatasnya dokumen perencanaan induk dan

dan tidak konseptual perencanaan

detail

drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak, Belum

memadainya

sistem

dan

pendanaan

untuk

pemeliharaan drainase. Dalam hal penataan bangunan terdapat permasalahan mendasar yaitu masih rendahnya penegakan aturan keselamatan bangunan, serta masih diperlukannnya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung. Adapun

3

dalam bidang pengembangan perkotaan, permasalahan pokok perkembangan

perkotaan

metropolitan/besar

dengan

yang

tidak

kota-kota

seimbang menengah

antara dan

meliputi; kota-kota

kecil,

serta

memburuknya kualitas fisik kawasan perkotaan, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang banyak dipicu oleh adanya tingkat urbanisasi yang tinggi. Permasalahan pokok dalam bidang penataan ruang adalah; masih belum efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta masih kurang terpadunya penataan ruang lintas perbatasan Kab/Kota. Mengingat permasalahan pokok dalam bidang keciptakaryaan dan penataan ruang tersebut

yang secara prinsip menyangkut hajat hidup

masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, serta termaktub dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 pada prioritas pembangunan urutan ke 4 provinsi Jawa Timur yaitu peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan. 1.1.

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP ini adalah sebagai wujud

pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya. 1.2.

Landasan Hukum Perencanaan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa

Timur merupakan salah satu dokumen pelaporan yang tidak dapat terlepas 4

dari Subtansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya, yang dijabarkan dalam : a. Umum  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

5

 Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14 /Prt/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014  Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor: 03/Se/Dc/2010 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010-2014  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014. b. Penataan Ruang :  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat

6

dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);  Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Penataan

Ruang

15

Tahun

2010

tentang

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21); c.

Perumahan & Permukiman  UU No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman  UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7

 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 );  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);  Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman d. Penataan Bangunan & Jasa konstruksi  Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Rumah Negara;  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi  UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung  Peraturan pemerintah Republik indonesia Nomor 36 tahun 2005 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan gedung

8

B.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Dinas

Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Permukiman serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 09 Tahun 2008

1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam perumusan kebijaksan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan, serta penyelenggaraan pembinaan, pengendalian teknis pembangunan permukiman;

2. Sekretaris Sekretaris mengkoordinasikan

mempunyai dan

tugas

mengendalikan

merencanakan, kegiatan

melaksanakan,

administrasi

umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian; c. Pengelolaan administrasi keuangan d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;

9

e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol; f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangundangan g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas tugas Bidang Dinas;

3. Bidang Tata Ruang Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penataan ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi : a. Penyusunan pedoman pelaksanaan Norma Standart Prosedur Kriteria (NSPK) dan penetapan kriteria perubahan fungsi ruang lintas kabupaten atau kota dan kawasan strategis dalam rangka penyusunan tata ruang guna menjaga keseimbangan ekosistem sesuai kriteria yang ditentukan peraturan yang ada b. Penetapan

peraturan

daerah

bidang

penataan

ruang

lintas

Kabupaten/Kota, kawasan strategis Provinsi dan Rencana Detail c. Pelaksanaan

koordinasi

rencana

rinci

penataan

ruang

lintas

Kabupaten/Kota d. Pelaksanaan sosialisasi Norma Standart Prosedur Kriteria (NSPK), Standart Pelayanan Minimal (SPM), bimbingan, supervisi, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan penataan ruang e. Pengembangan

sistem

informasi

dan

komunikasi,

penyebarluasan

kesadaran dan tanggung jawab masyarakat tentang penataan ruang tingkat Provinsi

10

f. Penyusunan dan penetapan rencana rinci/rencana detail tata ruang lintas Kabupaten/Kota dan kawasan strategis g. Pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota dan kawasan strategis Provinsi dengan kerjasama pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha h. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang i. Perumusan kebijakan strategis operasional, program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan strategis dan lintas Kabupaten/Kota berdasarkan rencana rinci/rencana detail tata ruang lintas Kab/Kota dan kawasan strategis Provinsi j. Pemberian izin pemanfaatan ruang, pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP k. Pengembalian kewenangan, pemberian pertimbangan atau penyelesaian masalah yang tidak sesuai NSPM yang tidak bisa diselesaikan tingkat Kabupaten/Kota l. Pelaksanaan

fasilitasi

penyelesaian

perselisihan

dalam

pelaksanaan

penataan ruang antar Kabupaten/Kota m. Pelaksanaan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota

4. Bidang Tata Bangunan Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang tata bangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :

11

a. Pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara beserta lingkungannya mengacu pada norma, standart, prosedur, dan kriteria yang ada b. Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara serta penataan bangunan dan lingkungannya c. Pelaksanaan

pembinaan

teknis

penyelenggaraan

pemeliharaan

dan

perawatan bangunan gedung dan rumah negara beserta lingkungannya d. Pelaksanaan

pembinaan

dan

pemberdayaan

jasa

konstruksi

serta

pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

5. Bidang Perumahan Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang perumahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perumahan mempunyai fungsi : a. Penyiapan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan b. Pembinaan dan pengaturan bidang perumahan yang meliputi penyiapan produk dan sosialisasi peraturan serta pemberdayaan masyarakat c. Pelaksanaan program pembangunan perumahan dan prasarana sarana lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan d. Pelaksanaan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa/Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAWA/RUSUNAMI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi

12

6. Bidang Air Bersih/Penyehatan Lingkungan Permukiman Bidang Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi dalam rangka

perencanaan

pengembangan

penyediaan

air

bersih

dan

penyehatan lingkungan permukiman di perkotaan, perdesaan, dan lintas Kabupaten/Kota b. Pelaksanaan pembangunan, pengendalian, fasilitasi, pembinaan dan pemberian bantuan teknis dalam rangka peningkatan peran serta stakeholder

didalam

pengembangan

penyediaan

air

bersih

dan

penyehatan lingkungan permukiman di perkotaan lintas Kabupaten/Kota c. Pelaksanaan pembangunan, pengendalian, fasilitasi, pembinaan dan pemberian bantuan teknis dalam rangka peningkatan peran serta stakeholder

di

dalam

pengembangan

penyediaan

air

bersih

dan

penyehatan lingkungan permukiman di pedesaan lintas Kabupaten/Kota

7. Unit

Pelaksana

Teknis

Informasi

Teknologi

Bangunan

Perumahan Dan Permukiman UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang informasi teknologi bangunan perumahan permukiman. Untuk melaksanakan tugas dimaksud UPT mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan penelitian, pengujian

dan

pengembangan teknologi, evaluasi analisis serta saran teknis bahan bangunan, srtruktur bangunan perumahan dan permukiman;

13

b. Pengelolaan dokumentasi data dan layanan informasi, serta pembinaaan tugas terhadap pelaku pembangunan perumahan dan permukiman; c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan UPT; d. Pelaksanaan pelayanan masyarakat

14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi merepersentasekan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014 khususnya pada bidang keciptakaryaan dan penataan ruang. Selain itu juga sebagai instrumen

untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan

Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur N0.90 & 127 Tahun 2008. Secara garis besar permasalahan pokok bidang perumahan dan permukiman meliputi; Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan

dan

permukiman

serta

sistem

pembiayaan

perumahan,

Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan dan rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan, Terbatasnya

akses

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak,

dan lemahnya

akses

masyarakat

perumahan.

15

terhadap

sumberdaya

Adapun permasalahan pokok air bersih dan air limbah meliputi; Peningkatan khususnya

pelayanan untuk

lambat, Rendahnya

air

bersih

di

penduduk

miskin

dan

kualitas

manajemen

perkotaan

dan perdesaan

daerah kekeringan berjalan

pengelolaan

air

minum

yang

dilakukan oleh PDAM, Stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air (teknis maupun non teknis), Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery), Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri, Masih terbatasnya

pelayanan

pengolahan

sistim

air

limbah terpusat (sistim

sewerage) di perkotaan, Pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah TERBANGUN Permasalahan pokok persampahan dan drainase meliputi; Masih belum efektifnya

penerapan

’3R’

(Reduce,Reuse,Recycle)

pengurangan volume sampah dari sumbernya, Belum pembiayaan

dan

pengelolaan

dalam

upaya

mantapnya

sistem

retribusi sampah, serta belum optimalnya

upaya pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan cost recovery. Masih lemahnya

kelembagaan

insitusi

pengelola

sampah

dan belum

optimalnya kerjasama antar daerah dalam pengeloaan sampah terpadu, Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, Belum mantapnya peraturan dan standar masalah

banjir

perkotaan

masih

pengelolaan drainase, Penanganan secara

parsial

karena terbatasnya dokumen perencanaan induk dan

dan tidak konseptual perencanaan

detail

drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun

16

rencana tindak, Belum

memadainya

sistem

dan

pendanaan

untuk

pemeliharaan drainase. Permasalahan pokok dalam bidang penataan ruang adalah; masih belum efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta masih kurang terpadunya penataan ruang lintas perbatasan Kab/Kota. Mengingat permasalahan pokok dalam bidang keciptakaryaan dan penataan ruang tersebut

yang secara prinsip menyangkut hajat hidup

masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka pada pelaksanaan pembangunannya disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional maupun Provinsi. Dengan tersusunnya perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing bidang kegiatan.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 - 2014 RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2009–2014 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Mei 2009 nomor 38 Tahun 2009 tentang

17

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014. 2.1. Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Propinsi Jawa Timur 2009-2014 maka Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN BIDANG KECIPTAKARYAAN

YANG BERKEMBANG DAN BERKELANJUTAN,

DENGAN DUKUNGAN KONSISTENSI PENATAAN RUANG YANG DINAMIS” 2.2.

Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, dan teratur 2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat

18

3. Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan perencanaan dan pengendalian Tata Ruang yang lengkap dengan dilandasi oleh legalitas hokum

2.3. Tujuan & Sasaran Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Dinas Permukiman yang spesifik dan terukur dalam pembangunan jangka menengah bidang permukiman. Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2010-2014, maka tujuan pembangunan bidang keciptakaryaan dan penataan ruang secara garis besar terkait pada 3 program prioritas pembangunan, yaitu : 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi 2. Program Pembangunan Perumahan 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2.3.1. Tujuan A. Tujuan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi  Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan sanitasi yang layak

19

B. Tujuan Program Pembangunan Perumahan  Mengurangi backlog perumahan  Meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

mewujudkan

permukiman yang layak huni dan meningkatkan kualitas gedung negara  Mewujudkan

lingkungan

permukiman

yang

layak

melalui

pengembangan teknologi bidang perumahan

C. Tujuan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang  Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang

20

Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran VISI Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pembangunan bidang keciptakaryaan yang berkembang dan berkelanjutan dengan dukungan konsistensi penataan ruang yang dinamis

MISI Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, dan teratur

TUJUAN Mengurangi backlog perumahan

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan meningkatkan kualitas gedung Negara

SASARAN Menurunnya jumlah backlog perumahan Meningkatkan jumlah KK yang memiliki akses terhadap rumah layak huni Meningkatnya bantuan teknis dan usaha jasa kontruksi

Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni melalui pengembangan teknologi bidang perumahan

Meningkatnya penelitian dan pengujian bahan dan material serta sosialisasi penyebaran informasi tentang standar teknik bangunan dan perumahan

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat

Memenuhi hak dasar atas air bersih dan sanitasi yang layak

Meningkatnya pelayanan air bersih

Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan perencanaan dan pengendalian Tata Ruang yang lengkap dengan dilandasi oleh legalitas hokum

Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan penataan dan pengendalian

Meningkatnya pelayanan air limbah Meningkatnya pelayanan drainase dan persampahan

21

Meningkatnya jumlah kawasan yang sesuai dengan RTRW

2.3.2 Sasaran Sasaran pembangunan bidang keciptakaryaan didasari oleh target capaian pelayanan yang ideal sesuai dengan referensi maupun regulasi yang relevan, yaitu dengan perhitungan yang berbasis MDGs dan SPM. A. Program Pengembangan Perumahan Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat. a. Menurunnya jumlah backlog rumah Tahun 2010 sejumlah 530 ribu unit dan pada Tahun 2013 menjadi sekitar 479 ribu unit, atau berkurang sekitar 50 ribu unit. b. Meningkatnya jumlah KK yang memiliki akses terhadap rumah layak huni c. Meningkatnya bantuan teknis dan usaha jasa konstruksi d. Meningkatnya penelitian dan pengujian bahan, material, serta sosialisasi penyebaran informasi tentang standar teknik bangunan dan perumahan B. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Peningkatan efektivitas kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi : a. Meningkatnya pelayanan air bersih b. Meningkatnya pelayanan air limbah c. Meningkatnya pelayanan drainase dan persampahan C. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a.


22

Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran TUJUAN TUJUAN Mengurangi backlog perumahan


INDIKATOR Presentase KK Golongan Miskin/berpenghasi lan rendah yang memiliki/akses rumah layak huni

SASARAN Menurunnya jumlah backlog perumahan

INDIKATOR Presentase KK Golongan Miskin/berpenghasilan rendah yang memiliki/akses rumah layak huni

Tingkat Hunian Rumah Layak Huni oleh KK Gol. Miskin atau berpenghasilan rendah

Meningkatkan jumlah KK yang memiliki akses terhadap rumah layak huni


Persentase KK yang dapat layanan Air Bersih



Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi yang Layak Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan penataan dan pengendalian

SASARAN

Prosentase Luas Kawasan yang peruntukannya sesuai tata ruang

Meningkatnya pelayanan air limbah Meningkatnya pelayanan drainase dan persampahan Meningkatnya jumlah kawasan yang sesuai dengan RTRW

23

Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi yang Layak


2.3.3. Arah Kebijakan Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan programprogram pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

A. Arah Kebijakan Program Pembangunan Perumahan Secara garis besar arah kebijakan program pembangunan perumahan adalah: a. Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya MBR b. Bertambahnya pembangunan Rusunawa c. Terlaksananya pelatihan kemasyarakatan melalui pembinaan jasa konstruksi d. Peningkatan jumlah penelitian dan pengujian serta penyebaran informasi teknologi di bidang perumahan dan permukiman

B. Arah Kebijakan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Arah kebijakan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi meliputi: a. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih b. Pembangunan sarana dan prasarana air limbah. c. Pembangunan/perbaikan saluran drainase dan sarana persampahan

24

C. Arah Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam

rangka

merealisasikan

Strategi

penataan

ruang

dimaksud,

diperlukan arah kebijakan sebagai berikut: a. Mengoptimalkan peran

Tata Ruang sebagai acuan koordinasi dan

sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah b. Fasilitasi penyusunan RTRW dan rencana rinci/detil tata ruang.

2.3.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM)

berisikan

perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan baik untuk Kementrian / Lembaga di Pusat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah. Sehingga pada akhirnya RKP yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Pusat, dan RKPD yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Daerah, di Jawa Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2012. Penyusunan

RKT

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 25

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2013

TUJUAN 1

Mengurangi backlog rumah

Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan Sanitasi yang layak


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2

3

Menurunnya jumlah backlog rumah

1

Meningkatnya jumlah KK yang memilii akses terhadap rumah layak huni

2

Presentase KK Golongan Miskin/berpenghasilan rendah yang memiliki/akses rumah layak huni Tingkat Hunian Rumah Layak Huni oleh KK Gol. Miskin atau berpenghasilan rendah

TARGET 2013 4 32.00%

595,888 Unit


1


65.13%

Meningkatnya pelayanan air limbah

2


66.47%

Presentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai tata ruang

41.03%


1

26

2.3.5. Perjanjian Kinerja Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2013 menjadi tumpuan bagi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Provinsi Jawa Timur untuk

mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Pada tanggal 31 Desember 2010 muncul Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadikan Penetapan Kinerja sebagai komitmen kinerja Gubernur Jawa Timur dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dan melaporkannnya dalam LAKIP.

27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap

Indokator

Kinerja

Sasaran

dengan

realisasinya.

Setelah

dilakukan

penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan

28

selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2013 NO

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI CAPAIAN

1

Lebih dari 100 %

Sangat Baik

2

75 % sampai 100 %

Baik

3

55 % sampai 75 %

Cukup

4

Kurang dari 55 %

Kurang

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2013 disajikan sebagai berikut : B.1.

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN. Tujuan

Meningkatkan

efektivitas

pengembangan

perumahan

dan

pemberdayaan komunitas perumahan. Sasaran Prioritas Pembangunan yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur.

29

Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan indikator yaitu presentase jumlah KK yang memiliki rumah Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Infrastruktur NO 1 1

2

INDIKATOR KINERJA

Sasaran

Meningkatnya

Kualitas

TARGET

REALISASI

(%)

3

4

5

2 Presentase KK Golongan Miskin/berpenghasilan rendah yang memiliki/akses rumah layak huni Tingkat Hunian Rumah Layak Huni oleh KK Gol. Miskin atau berpenghasilan rendah

32.00

30.68

95,90

595.888 Unit

159.062 Unit

26,70

Prioritas pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang salah satu indikatornya direpresentasikan dalam penurunan "backlog" rumah yang menyatakan kekurangan/selisih antara jumiah Kepala Keluarga (KK) dengan jumiah rumah (asumsi ideal 1 rumah per KK/5 orang) adalah ditujukan sebagai upaya

untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan

permukiman, baik di perkotaan maupun di perdesaan melalui penyediaan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang seperti air bersih, sanitasi maupun sarana permukiman lainnya agar terwujud lingkungan perumahan yang sehat, aman dan nyaman. Pencapaian indikator persentase Rumah dibanding KK di Perkotaan senantiasa menunjukkan kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2009 s/d 2013 dari capaian awal di tahun 2009 sebesar 21,02%, pada tahun 2010 naik menjadi 22,25%, selanjutnya pada tahun 2011 kembali naik menjadi 22,52%, dan pada tahun 2012 kembali naik menjadi 28,85% Sedangkan pada tahun 2013 tercapai sebesar 30,37%, kurang dari target yang telah ditetapkan

30

sebesar 32,00%. Adapun kegiatan Meningkatkan efektivitas pengembangan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan : a. Rumah Layak Huni Rumah merupakan kebutuhan

dasar dalam kehidupan manusia,

namun pada kenyataannya di Jawa Timur masih banyak masyarakat yang belum mampu menikmati kehidupannya dalam rumah

yang layak, sehat,

aman dan berada pada lingkungan yang sehat dan layak huni. Sampai dengan tahun 2010 kondisi kebutuhan rumah (back log) di Jawa Timur masih mencapai 108.583 unit, sedangkan rasio capaian rumah dibanding KK pada tahun 2012 sebesar 28,85 %. Tabel 3.3. Persentase Capaian Rasio Rumah dibanding KK di Jawa Timur tahun 2009-2013 No

Tahun

%

1

2009

21,02

2

2010

22,25

3

2011

22,52

4

2012

28,85

5

2013

30,37

Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

b. Rumah Susun Sewa Untuk

menyediakan

hunian

yang

sehat

bagi

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah yang berada di Kawasan Perkotaan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah

membangun

Rumah Susun Sewa sebanyak 9

(sembilan) Blok dengan kapasitas daya tampung sebanyak 485 unit hunian.

31

Tabel 3.4 Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Rusun Sewa Tahun 2010 – 2012 No

Tahun

Rusun Sewa

1.

2010

2.

2011-2012

Gunungsari Surabaya Jemundo Sidoarjo SIER Surabaya TOTAL

Jumlah

Jumlah

Blok

Hunian

3 Blok

268 hunian

4 Blok

152 hunian

2 Blok

65 hunian

9 Blok

485 hunian

Sumber : Dinas PU CK Prov Jatim

Pada tahun 2010 telah dibangun 3 (tiga) Blok rusun sewa Gunung Sari dengan jumlah hunian 268 Unit, dan pada tahun 2011/2012 telah dibangun 6 (enam) Blok terdiri dari Rusun Jemundo dengan 4 (empat) Blok dengan jumlah hunian 152 unit, serta Rusun SIER 2 (dua) Blok dengan jumlah hunian 65 unit, beserta sarana dan prasarana lingkungannya.

b. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Disamping itu dalam rangka mengupayakan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat perdesaan telah dilakukan pendataan awal rumah tidak layak huni sebanyak 324.000 unit di 29 Kabupaten se Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan kegiatan Renovasi RTLH bekerja sama dengan KODAM V Brawijaya yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2009. Sampai dengan tahun 2013 telah dilaksanakan renovasi sebanyak 71.049 unit dan diperkirakan masih terdapat sekitar 252.951 unit RTLH yang tersebar di 29 Kabupaten.

32

Tabel 3.5. Pelaksanaan Program Renovasi RTLH di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

No 1. 2. 3. 4. 5.

Kegiatan Tahun 2009 II) Tahun 2010 & IV) Tahun 2011 & VI) Tahun 2012 & VIII) Tahun 2013

Target Renovasi Rtlh (Unit)

Jumlah Kab/Kota

(Tahap I & (Tahap III (Tahap V (Tahap VII (Tahap IX)

Realisasi Renovasi Rtlh (Unit)

20

20.000

20.000

20

15.000

15.045

20

15.000

15.106

14

11.400

11.498

12

9.400

9.400

70.800

71.049

TOTAL Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

B.2.

MENINGKATKAN

EFEKTIVITAS

PENGEMBANGAN

KINERJA

PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Tujuan Meningkatkan efektivitas pengembangan kinerja pembangunan air minum dan air limbah. Sasaran Prioritas Pembangunan yaitu Meningkatnya pelayanan sarana air minum dan air limbah. Sasaran Meningkatnya pelayanan sarana air minum dan air sanitasi sebanyak 2 (Dua) indikator yaitu : (1) Meningkatnya pelayanan air bersih (2) Meningkatnya pelayanan air limbah Prioritas pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang salah satu indikatornya direpersentasikan dengan tingkat pelayanan air bersih serta pembanding antara jumlah kapasitas sarana dan prasarana air minum yang ada dengan pelayanan terhadap jumlah penduduk. Pencapaian indikator tersebut senantiasa menunjukkan peningkatan sebagaimana uraian berikut :

33

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Air Minum dan Air Limbah Tahun 2013 NO

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET (%) 3

REALISASI (%) 4

(%) 5

1

Persentase KK yang dapat layanan air bersih

65,13

60,96

93,60

2


66,47

62,97

94,73

Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Sanitasi mempunyai sasaran sebagaimana berikut: - Meningkatnya pelayanan air bersih dari 59,32% tahun 2012 menjadi sebesar kurang lebih 60,96% pada tahun 2013. - Meningkatnya ketersediaan Sanitasi dari 62,71% tahun 2012 menjadi sebesar 62.97% tahun 2013. Pada akhir tahun 2015 cakupan pelayanan wilayah perkotaan akan ditingkatkan menjadi 71,72% sesuai Target MDG’s.

a. Presentase Penanganan Air Bersih Penduduk yang memiliki akses air bersih di Jawa Timur pada tahun 2009-2013, mengalami peningkatan walaupun kecil. Pada tahun 2009 sekitar 50,28% dan meningkat menjadi sekitar 60,96% di tahun 2013. Jadi dalam hal ini pada tahun 2013 masih ada sekitar 4,17% rumah tangga yang masih memerlukan perhatian dalam pemenuhan akses air bersih.

Berdasar data

Susenas 2013, di Jawa Timur terdapat 9 kabupaten/kota yang seluruh penduduknya sudah mengkonsumsi air bersih yaitu Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Batu, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun.

34

Secara umum rasio pelayanan infrastruktur air minum sampai dengan tahun 2013 untuk perkotaan mencapai 62,51 % dan perdesaan mencapai 56,88%. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum antara lain dengan pengembangan pengelolaan air minum di masing-masing Kab/Kota (lokal) maupun lintas wilayah (regional).

Tabel 3.7 Persentase Capaian Pelayanan Air Bersih Di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2013 No

Tahun

Realisasi (%)

1

2009

50,28

2

2010

52,67

3

2011

58,01

4

2012

59,32

5

2013

60,96


Potensi Pengembangan SPAM Regional di Jawa Timur antara lain :

(1) SPAM Regional Pantura memanfaatkan Sungai Bengawan Solo (Kab. Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Bangkalan), (2) SPAM Regional

Lintas Tengah memanfaatkan

Sungai Brantas (Kab./Kota Kediri, Kab.

Nganjuk, dan Jombang), (3) SPAM Regional Malang Raya memanfaatkan mata air Ngepoh, Wendit, Waduk Karangkates (Kab./Kota Malang dan Kota Batu), (4) SPAM Regional Umbulan memanfaatkan mata air Umbulan (Kab./Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kab. Gresik), (5)

SPAM Regional Lintas Madura

memanfaatkan

waduk

dan

sungai

(Kab.Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), (6) SPAM Regional

35

Timur

(Kab. Situbondo, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi), dan (7)

SPAM Regional Selatan (Kab. Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung) . Pemanfaatan dan pengelolaan mata air Umbulan (SPAM Regional Umbulan) akan dilaksanakan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Pemerintah Provinsi

telah melakukan beberapa fasilitasi dalam

rangka implementasi pemanfaatan dan pengelolaan Umbulan yang nantinya akan didistribusikan antara lain untuk pemenuhan kebutuan air minum domestik maupun industri yang terdapat di Kab./Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kab. Gresik.

Gambar 1

Peta Potensi Pengembangan SPAM Regional Jawa Timur

36

b.

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Berdasarkan data Susenas 2013, rumah tangga di Jawa Timur yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri sebesar 64,31 persen, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian secara keseluruhan persentase rumah tinggal yang bersanitasi (mempunyai fasilitas tempat buang air besar sendiri, bersama, umum) ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 61,46% tahun 2011 menjadi 62,71% pada tahun 2013. Peningkatan persentase rumah tangga yang bersanitasi tentunya akan meningkatan pula tingkat kesehatan masyarakat.

Namun

demikian masih ada beberapa daerah di Jatim terutama wilayah tapal kuda seperti Situbondo, Bondowoso, Probolinggo

yang merupakan daerah

persentase penggunaan jamban milik sendiri paling kecil dibandingkan daerah lainnya di Jatim.

Tabel 3.8 Persentase Rumah Tangga Berdasar Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 Kabupaten/kota

Kabupaten 01. Pacitan 02. Ponorogo 03. Trenggalek 04. Tulungagung 05. Blitar 06. Kediri 07. Malang 08. Lumajang 09. Jember 10. Banyuwangi 11. Bondowoso 12. Situbondo 13. Probolinggo 14. Pasuruan 15. Sidoarjo 16. Mojokerto

Sendiri

Bersama

Umum

Tidak Ada

Jumlah

Rumah tangga

81,54 75,45 66,11 70,77 74,64 68,50 78,66 68,08 46,73 61,00 23,94 24,62 28,41 54,73 69,60 70,47

10,84 15,99 15,28 21,37 13,76 17,28 10,47 8,66 7,50 9,01 11,82 13,73 20,63 8,65 14,91 9,30

4,82 0,75 1,00 1,28 0,70 1,32 1,36 0,72 0,83 1,30 2,40 1,31 1,56 3,52 2,43 0,52

2,80 7,82 17,62 6,57 10,90 12,90 9,51 22,54 44,94 28,69 61,84 60,35 49,41 33,10 13,06 19,70

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

155.467 248.862 196.877 280.893 333.009 422.824 677.344 288.775 678.637 483.361 246.206 218.863 317.391 429.996 554.232 282.335

37

Kabupaten/kota

17. Jombang 18. Nganjuk 19. Madiun 20. Magetan 21. Ngawi 22. Bojonegoro 23. Tuban 24. Lamongan 25. Gresik 26. Bangkalan 27. Sampang 28. Pamekasan 29. Sumenep Kota 30. Kediri 31. Blitar 32. Malang 33. Probolinggo 34. Pasuruan 35. Mojokerto 36. Madiun 37. Surabaya 38. Batu Jawa Timur

Sendiri

Bersama

Umum

Tidak Ada

Jumlah

Rumah tangga

65,06 68,43 71,82 76,98 74,04 60,13 59,08 76,77 86,52 75,95 48,77 53,72 38,80

14,08 19,54 15,63 10,78 13,45 11,48 7,52 7,54 9,23 16,02 21,44 24,41 29,95

2,18 1,44 0,24 1,11 0,79 0,42 0,68 1,41 1,10 2,52 0,37 1,36 5,02

18,68 10,59 12,30 11,13 11,72 27,97 32,71 14,28 3,15 5,52 29,42 20,51 26,23

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

341.302 297.079 202.196 177.586 259.849 343.740 316.724 308.058 316.820 232.179 228.093 211.480 320.777

80,33 80,71 80,56 67,55 71,48 81,21 79,31 72,96 90,20 64,31

14,90 15,25 16,99 18,15 4,52 12,74 16,43 22,41 4,22 14,18

3,14 1,32 1,69 4,71 7,45 3,99 3,56 4,63 1,14 1,81

1,63 2,72 0,77 9,58 16,54 2,06 0,70 0,00 4,44 19,69

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

73.600 37.665 230.310 52.793 50.358 33.586 48.468 736.445 52.779 10.686.958

Sumber : BPS Jawa Timur

Tempat pembuangan akhir tinja masyarakat di Jawa Timur tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.95 Dari tabel tersebut terlihat bahwa tempat pembuangan akhir tinja sebagian besar masyarakat adalah di tangki/IPAL yang mencapai 60,91 persen, yang tingkat kesehatan sanitasinya lebih baik daripada tempat akhir pembuangan tinja lainnya. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun rumah sehat dan kondisi lingkungan perumahan yang sehat ini tercermin dari semakin meningkatnya pengadaan fasilitas buang air besar meskipun masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan lahan pekarangan, badan air atau lahan kosong lainnya sebagai tempat pembuangan akhir kotoran manusia.

38

Tabel 3.9 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Akhir Pembuangan Tinja, Tahun 2011–2013 Tempat Akhir Pembuangan Tinja

2011

2012

2013

Tangki/SPAL 56,87 57,73 Kolam/sawah/ 20,53 20,18 sungai/danau/laut Lubang tanah 19,03 18,70 Pantai/tanah lapang 3,57 3,39 /kebun/Lainnya Sumber : BPS Jawa Timur

60,91 18,55 17,36 3,18

Disisi lain menurut kabupaten/kota di Jawa Timur dari rumah tangga yang menggunakan jamban, tempat pembuangan akhir tinjanya belum semua menggunakan tangki septik. Bahkan dibeberapa kabupaten seperti Pacitan dan wilayah Madura masih banyak yang pembuangan akhir tinjanya di lubang tanah.

Sementara di Kabupaten Situbondo, Bondowoso dan

Probolinggo lebih banyak yang menggunakan kolam/sawah dan badan air.

Tabel 3.10 Persentase Rumah tangga berdasar Tempat Pembuangan Akhir Tinja Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 Kabupaten/kota

Kabupaten 01. Pacitan 02. Ponorogo 03. Trenggalek 04. Tulungagung 05. Blitar 06. Kediri 07. Malang 08. Lumajang 09. Jember 10. Banyuwangi 11. Bondowoso 12. Situbondo 13. Probolinggo 14. Pasuruan 15. Sidoarjo

Tangki Septik

Kolam/Saw ah/Sungai

Lubang Tanah

Lainnya

Jumlah Ruta

40,42 68,71 50,73 71,03 54,99 64,24 61,20 43,68 45,04 58,98 26,71 32,12 26,69 48,65 85,95

1,19 8,49 16,92 8,87 12,46 16,04 11,67 22,60 45,57 32,93 61,15 49,50 50,34 26,21 13,88

57,28 22,68 31,59 19,45 32,08 19,48 26,8 32,42 8,10 7,88 10,57 6,62 21,54 18,19 0,17

1,11 0,12 0,76 0,65 0,47 0,24 0,34 1,30 1,30 0,21 1,57 11,76 1,43 6,94 0.00

155.467 248.862 196.877 280.893 333.009 422.824 677.344 288.775 678.637 483.361 246.206 218.863 317.391 429.996 554.232

39

Kabupaten/kota

Kabupaten 16. Mojokerto 17. Jombang 18. Nganjuk 19. Madiun 20. Magetan 21. Ngawi 22. Bojonegoro 23. Tuban 24. Lamongan 25. Gresik 26. Bangkalan 27. Sampang 28. Pamekasan 29. Sumenep Kota 30. Kediri 31. Blitar 32. Malang 33. Probolinggo 34. Pasuruan 35. Mojokerto 36. Madiun 37. Surabaya 38. Batu Jawa Timur

Tangki Septik

Kolam/Saw ah/Sungai

Lubang Tanah

Lainnya

Jumlah Ruta

72,55 75,49 66,53 64,49 76,82 48,09 50,91 53,03 74,73 88,75 35,18 40,86 45,52 25,35

18,69 18,62 11,34 16,02 10,09 13,3 21,88 19,97 7,70 4,20 2,06 10,5 8,45 13,9

8,37 4,85 21,98 19,34 12,31 37,15 21,03 14,6 10,13 5,64 57,27 30,28 34,61 41,27

0,39 1,03 0,14 0,15 0,79 1,46 6,18 12,4 7,44 1,41 5,49 18,36 11,41 19,48

282.335 341.302 297.079 202.196 177.586 259.849 343.740 316.724 308.058 316.820 232.179 228.093 211.480 320.777

90,70 94,90 85,94 83,19 75,33 94,46 98,12 97,12 91,17 60,91

2,83 4,48 11,96 13,6 24,19 5,44 0,70 1,64 8,54 18,55

6,46 0,61 0,88 3,02 0,28 0.00 0,82 0.00 0,29 17,36

0.00 0.00 1,21 0,20 0,19 0,10 0,36 1,24 0.00 3,18

73.600 37.665 230.310 52.793 50.358 33.586 48.468 736.445 52.779 10.686.958

Sumber : BPS Jawa Timur

Pembangunan infrastruktur air limbah di Jawa Timur, sampai dengan akhir tahun 2013

menunjukkan cakupan layanan air limbah mencapai

62,97%.

Tabel 3.11 Persentase Capaian Pelayanan Air Limbah Jawa Timur tahun 2009-2013 No

Tahun

Realisasi

1 2 3 4 5

2009 2010 2011 2012 2013

55,93 58,89 61,46 62,71 62,97


40

c. Persentase Penanganan Sampah Tingkat pelayanan persampahan di Jawa Timur secara umum masih rendah dimana cakupan penanganan sampah pada tahun 2013 sebesar 83,37%. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 80,30%. Upaya untuk pembangunan TPA serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya telah dilakukan oleh pemerintah, tindakan ini juga diikuti dengan upaya-upaya untuk mengurangi volume sampah dan mengolah sampah dengan tepat. Berdasarkan data dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, sampai dengan tahun 2013 cakupan layanan persampahan khususnya di perkotaan mencapai 83,37 %.

Tabel 3.12 Persentase Target dan Capaian Pelayanan Persampahan di Perkotaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 No

Tahun

Realisasi

1

2009

78,88

2

2010

79,53

3

2011

80,30

4

2012

82,76

5

2013

83,37


Sejalan dengan rencana penerapan sistem pengolahan persampahan regional,

RTRWP Jawa Timur 2011-2021 telah mengakomodir rencana

pengembangan TPA Regional di 8 (delapan) wilayah antara lain : (1) Surabaya (Kab Gresik- Sidoarjo dan Kota Surabaya), (2) Malang (Kab./Kota Malang dan Kota Batu), (3) Mojokerto (Kab./Kota Mojokerto), (4) Madiun (Kab./Kota Madiun), (5) Kediri (Kab./Kota Kediri, (6) Blitar (Kab./Kota Blitar),

41

(7) Pasuruan (Kab./Kota Pasuruan), serta (8) Probolinggo (Kab./Kota Probolinggo).

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi antara lain: 

Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage) di perkotaan.



Belum memadainya pelayanan sanitasi yang dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.



Pengolahan lumpur tinja belum efektif atau kurang maksimal karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun



Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan.



Stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air (teknis maupun non teknis).



Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery).



Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih, maupun karena kendala batas administrasi wilayah.



Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.

42

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui: - Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dan air limbah hingga tahun 2014 di perkotaan dan perdesaan - Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkankan pelayanan air minum dan air limbah untuk masyarakat - Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum dan air limbah sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku) - Meningkatkan

kinerja

pengelola

air

minum

dan

air

limbah

melalui

restrukturisasi kelembagaan - Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan air minum dan air limbah d. Persentase Penanganan Drainase Sasaran Meningkatnya Kualitas Saluran Drainase Sabagai Berikut : Tabel 3.13

Target dan Capaian Pelayanan Drainase Perkotaan Tahun 2009 – 2013 Perkotaan (%)

Tingkat Nasional

No

Tahun

1

2009

74,92

74,92

41,33

2

2010

79,94

77,27

49,76

3

2011

80,61

78,05

50,58

4

2012

81,19

79,75

59,85

5

2013

83,28

80,24

67,32

Target

Realisasi

Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov Jatim

43

Cakupan pelayanan drainase diperkotaan 78,05% pada tahun 2011 menjadi 79,75% di tahun 2012, sedangkan pada akhir tahun 2015 cakupan pelayanan drainase di wilayah perkotaan sebesar 87,46% Target MDG’s 2015, sedangkan pada tahun 2013 sekitar 80,24%.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi antara lain: 

Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase, akibat dari rendahnya penegakkan hukum khususnya dalam perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan.



Belum mantapnya peraturan dan standar pengelolaan drainase.



Penanganan masalah banjir perkotaan masih secara parsial dan tidak konseptual

karena

terbatasnya

dokumen

perencanaan

induk

dan

perencanaan detail drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak.

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui: - Peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase serta peningkatan kesadaran berperilaku hidup dan sehat (PHBS) - Kinerja pengelolaan sampah dan drainase serta perbaikan saluran drainase primer dan sekunder guna pengendalian banjir di perkotaan Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan dan drainase.

44

- Menurunnya luasan genangan dan menurunkan waktu genangan pada kawasan dan menurunkan waktu genangan pada banjir hingga 75 % dari kondisi saat ini - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor dan antar wilayah dalam pembangunan drainase - Meningkatkan pangembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembangunan drainase.

45

B.3.

MENINGKATKAN OPTIMALISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG. Tujuan Meningkatkan pemanfaatan ruang secara efektif dengan sasaran

Prioritas Pembangunan yaitu terwujudnya kegiatan fasilitas penyusunan rencana tata ruang wilayah di kabupaten/kota. Sasaran Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang sebanyak 2 (dua) indikator yaitu : (1) Prosentase Luas Kawasan yang peruntukannya sesuai tata ruang Prioritas

Pengendalian

pemanfaatan

ruang

diukur

dengan

cara

membandingkan jumlah Meningkatnya Kawasan strategis provinsi yang telah di kendalikan dibanding jumlah kawasan strategis provinsi, serta jumlah RDTR perkotaan Kabupaten/Kota yang telah di evaluasi dibanding jumlah RDTR Perkotaan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: Tabel 3.14

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Pemanfaatan Ruang Tahun 2013

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

1

2

3

4

5

39.28

95.70

1


41.03

a. Ketaatan Terhadap RTRW Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah diindikasikan dengan diterbitkannya peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2013 jumlah rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah adalah 36 kabupaten/kota dengan rasio 0,9474

46

atau

94,74%

dibandingkan

dengan

jumlah

peraturan

daerah

RTRW

Kabupaten/Kota pada tahun 2012 adalah 33 kabupaten/kota dengan rasio 0,8684 atau 86,84%. Perkembangan jumlah RTRW kabupaten/kota yang telah melalui proses evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Sebagai pedoman pelaksanaan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya maka Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) perlu dijabarkan kedalam rencana rinci tata ruang yang berupa rencana kawasan strategis provinsi. Rencana kawasan strategis provinsi Jawa Timur yang telah disusun sampai dengan tahun 2013 berjumlah 11 dokumen rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi dari 33 kawasan strategis provinsi yang berlum ditetapkan dalam bentuk perda. Sedangkan untuk rencana detail tata ruang (RDTR) sampai dengan tahun 2013 belum ada kabupaten/kota yang menetapkan rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai penjabaran operasional RTRW Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan penetapan rencana detail tata ruang beserta peraturan

zonasinya

pemerintah

Provinsi

Jawa

Timur

mendapatkan

pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota dari Kementerian Pekerjaan Umum. Perkembangan rasio ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah hingga tahun 2012 dapat diketahui dari realisasi RTRW dibandingkan dengan rencana peruntukan RTRW. Dari data yang diperoleh dari Bappeprov Jawa Timur, maka rasio realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan RTRW atau ketaatan RTRW pada tahun 2010 sampai dengan 2012 berkisaran sebesar 86

47

persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat ketaatan RTRW Provinsi Jawa Timur sebesar 86 persen, sedangkan tingkat penyimpangan dari RTRW hanya berkisar 14 persen, sebagaimana tabel berikut.

b. Luas Wilayah Produktif Wilayah produktif Jawa Timur meliputi wilayah pertanian, wilayah perkebunan dan wilayah kehutanan (hutan rakyat), luasan wilayah produktif akan mengalami pergeseran setiap tahunnya

mengingat

perubahan peruntukan lahan khususnya perkembangan pemukiman atau perumahan yang sangat cepat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031, luas wilayah produktif di provinsi Jawa Timur seluas 2.741.542,01 Ha yang terdiri dari wilayah pertanian seluas ±2.020.490,71 Ha, wilayah perkebunan seluas ±359.481 Ha, dan wilayah kehutanan (hutan rakyat) seluas ±361.570,30. Maka rasio luas wilayah produktif sebesar 61,81%, dimana angka rasio ini menunjukkan 61,81% dari luas kawasan budidaya diuasahakan menjadi lahan produktif

c. Luas Wilayah Industri Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik pemerintah melakukan upaya pembangunan kawasan industri melalui penyediaan lokasi industri. Kawasan ini harus terencana dan didukung oleh fasilitas serta prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan dalam pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri. Dalam pengelolaan kawasan industri disamping oleh pemerintah (BUMN) juga dilakukan oleh pihak swasta.

48

Perkembangan luas kawasan industri di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami perubahan, bahkan sebagian kawasan industri sudah tidak memungkinkan lagi untuk diperluas karena keterbatasan lahan yang tersedia. Sampai tahun 2013, realisasi luas kawasan industri yang dikembangkan di Jawa Timur baru mencapai 1.758 Ha, atau baru mencapai 0,05 persen dari yang direncanakan sebesar 0,21 persen untuk menampung seluruh industri di Jawa Timur. Adapun luas Kawasan Industri yang telah dikembangkan di Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana berikut.

Tabel 3.15 Luas Kawasan Industri yang telah Dikembangkan di Jawa Timur Tahun 2013 N o .

Kabupaten /Kota

1

Surabaya

Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)

245

2

Sidoarjo

Sidoarjo Industrial Estate Berbek (SIEB)

87

3

Pasuruan

Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER)

500

4

Mojokerto

Ngoro Industrial Park 1 (NIP)

220

5

Mojokerto

Ngoro Industrial Park 2 (NIP)

230

6

Gresik

Maspion Industrial Estate

341

7

Gresik

Kawasan Indutri Gresik (KIG)

135

Nama Kawasan Industri

Jumlah

Luas yang Dikemban gkan (Ha)

1.758

Sumber : Pengelola Kawasan Industri (PT. SIER, NIP, Maspion, KIG)

49

Gambar 2

Rencana Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Ekonomi Bagian B

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Gambar 3

Rencana Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Ekonomi Bagian C


50

Gambar 4

Rencana Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Ekonomi Bagian D


d. Luas Wilayah Kebanjiran Cuaca dan iklim selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan sangat berpengaruh terhadap aktifitas kehidupan sehari-hari,

serta bisa

membawa dampak negatif bila terjadi banjir, sehingga bisa mengakibatkan banyaknya kerusakan dan kerugian yang terjadi. Terjadinya banjir juga berakibat terganggunya masyarakat dan dunia usaha dalam menghasilkan suatu barang/ jasa. Terjadinya banjir bahkan juga berakibat terhadap terganggunya perekonomian karena areal/ lahan untuk usaha pertanian atau usaha terganggu. Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah yang terkena banjir terhadap luas rencana kawasan yang telah diatur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Luas wilayah kebanjiran yang

dimaksud disini adalah luas areal yang terkena banjir dibandingkan dengan

51

luas wilayah yang digunakan untuk budi daya. Data ini diperoleh dari beberapa dinas instansi dari Kabupaten/Kota yang menangani seperti, dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, BPN, dan Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD). Banjir adalah keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpahan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Untuk negara tropis, berdasarkan sumber airnya, air yang berlebihan tersebut dapat dikategorikan dalam empat kategori

(bersumber dari RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031)

antara lain : 1. Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia. 2. Banjir yang disebabkan meningkatnya muka air di sungai sebagai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badai. 3. Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan, tanggul, dan bangunan pengendalian banjir. 4. Banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat runtuhnya/longsornya tebing sungai. Ketika sumbatan/bendungan tidak dapat menahan tekanan air maka bendungan akan hancur, air sungai yang terbendung mengalir deras sebagai banjir bandang. Rasio luas wilayah kebanjiran di Jawa Timur adalah sebesar 1,43 persen dari luas kawasan budidaya yang ada atau seluas 518.54 ha. Luas Kebanjiran yang terjadi selama tahun 2012 diantaranya di beberapa Kabupaten

Gresik, Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Mojokerto, Kabupaten

52

Situbondo, Pasuruan, Nganjuk, Bangkalan, Sampang, Tuban dengan luas areal genangan air yang bervariasi.

e. Luas Wilayah Kekeringan Masalah kekeringan sering menjadi perbincangan yang tiada habisnya dan menjadi masalah yang cukup penting untuk dikoordinasikan bersama, karena

terkait

dengan

upaya

penangangan,

pencegahan

dan

penanggulangannya. Masalah kekeringan yang belum bisa terselesaikan dari waktu ke waktu terus menjadi masalah berkepanjangan yang tidak terselesaikan, bahkan terus berulang dan semakin menyebar ke daerahdaerah yang tadinya tidak berpotensi terjadi kekeringan. Demikian halnya di beberapa wilayah di Jawa Timur tidaklah terlepas pula dari masalah kekeringan yang terjadi. Kekeringan dibeberapa wilayah terjadi yang diakibatkan oleh datangnya musim kemarau. Walaupun belum berpengaruh terhadap produksi pangan di Jawa Timur, akan tetapi perlu terus diwaspadai luas wilayah kekeringan yang terjadi, sehingga bisa dipantau terus dan tidak berpengaruh terhadap akibat yang ditimbulkan, seperti

kelaparan,

turunnya

produksi

pertanian,

berkurangnya

mata

pencaharian dan sebagainya. Sistem pemantauan dan peramalan produksi pangan, seperti luas tanam dan luas panen, estimasi produksi dan penyebarannya, kekeringan atau banjir, merupakan hal yang penting dalam menentukan kebijakan pengadaan pangan. Oleh karena itu, sistem informasi pertanian perlu didukung oleh data yang mampu menyajikan data spasial yang objektif, tepat waktu, dan berkesinambungan, seperti citra satelit.

53

Daerah yang peluang terjadinya kekeringan cukup tinggi karena curah hujan rendah dan sumber air tanah terbatas, atau daerah yang mempunyai faktor fisik lahan/tanah yang dapat mempercepat timbulnya kekeringan dikategorikan sebagai wilayah rawan kekeringan. Rasio wilayah kekeringan di Jawa Timur sebesar 0,7 persen dari luas kawasan budidaya yang ada, atau sekitar 25.542 ha yang tersebar di beberapa wilayah kekeringan, seperti Kabupaten

Bojonegoro,

Lamongan,

Tulungagung,

Trenggalek,

Ngawi,

Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Situbondo, dan sebagian wilayah Madura yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan.

f. Luas Wilayah Perkotaan Kawasan perkotaan di provinsi Jawa Timur menunjukkan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota merupakan kawasan perkotaan dengan hierarki Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kawasan perkotaan yang berada di wilayah administrasi kabupaten dihitung berdasarkan bagian/wilayah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan. Sedangkan untuk kawasan perkotaan pada wilayah administrasi kota dihitung secara utuh. Berdasarkan hasil olah data survei Potensi Desa (Podes), diperoleh data mengenai luas wilayah perkotaan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur sampai

54

tahun 2012, sebesar 20,66 persen atau seluas 7.491,96 km 2 dari seluruh luas rencana wilayah di Jawa Timur yang seluas 36.257 km2.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain : 

Tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota



Kewenangan provinsi adalah menyusun rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi



Rata – Rata Kabupaten/Kota belum mampu untuk menyusun Rencana Kawasan Tata Ruang Strategis maupun Rencana Detail Kabupaten/Kota, sehingga banyak Kabupaten/Kota yang meminta dibantu provinsi untuk menyusun Rencana Kawasan Tata Ruang Strategis maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota

Solusi terhadap permasalahan diatas melalui : 

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur melayani permintaan dari Kabupaten/Kota untuk membantu menyusun Rencana Kawasan Tata Ruang Strategis maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota selaku Tim Evaluasi untuk diterbitkan persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang.

B4. Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2013 yang tertuang didalam DPA Tahun 2013 dan Perubahan Anggaran

55

Pendapatan dan Belanja Daerah (P. APBD) Tahun 2013, Provinsi Jawa Timur dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.16

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013

Kode Rekening

Uraian

1 1

03

0500

01

1

03

0500

01

1

03

0500

07

1

03

0500

07

1

03

0500

09

1

03

0500

09

1

03

0500

35

1

03

0500

35

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107

098

010

Anggaran Setelah P.APBD 3

Jumlah S.d Bulan Desember 6=(4+5)

% 7

436,600,000.00

420,100,000.00

96.22

Administrasi perkantoran

436,600,000.00

420,100,000.00

96.22

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

308,200,000.00

304,745,000.00

98.88

Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

308,200,000.00

304,745,000.00

98.88

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

5,639,527,000.00

5,477,905,506.00

97.13

Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan

5,639,527,000.00

5,477,905,506.00

97.13

31,598,581,200.00

17,890,914,066.00

56.62

Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah 007

Penyediaan sarana air limbah

1,030,400,000.00

980,072,350.00

95.12

15,577,150,000.00

14,734,527,606.00

94.59

13,900,000,000.00

1,098,190,500.00

7.90

1,091,031,200.00

1,078,123,610.00

98.82

735,910,000.00

722,224,255.00

98.14

735,910,000.00

722,224,255.00

98.14

1,414,840,900.00

1,386,368,425.00

97.99

941,270,100.00

919,974,380.00

97.74

473,570,800.00

466,394,045.00

98.48

4,492,450,000.00

4,211,672,700.00

93.75

Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Drainase

4,492,450,000.00

4,211,672,700.00

93.75

Program Pengembangan Perumahan

58,656,217,900.00

55,395,411,071.00

94.44

3,000,000,000.00

2,834,756,055.00

94.49

1,428,000,000.00

1,383,246,630.00

96.87

4,564,583,000.00

4,475,361,015.00

98.05

1

03

0500

35

015

Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan

1

03

0500

35

017

Pembangunan Sarana Air Bersih Regional

1

03

0500

35

018

1

03

0500

36

1

03

0500

36

1

03

0500

37

1

03

0500

37

004

1

03

0500

37

005

1

03

0500

38

1

03

0500

38

1

04

0500

15

1

04

0500

15

008

Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

004

012

1

04

0500

15

021

1

04

0500

15

022

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase

Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/ Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman

56

1

04

0500

15

046

Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus

1

04

0500

15

050

Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa ( Rusunawa )

1

04

0500

15

051

Dana Pendamping PNPM

1

04

0500

15

056

Pembangunan/Rehabiltasi bangunan Gedung Pemerintah Propinsi Jatim

1

04

0500

15

062

1

04

0500

15

075

1

04

0500

15

076

1

04

0500

15

078

1

05

0500

15

1

05

0500

15

037

1

05

0500

15

042

1

05

0500

15

054

1,904,534,000.00

1,846,341,075.00

96.94

17,402,883,000.00

17,021,056,146.00

97.81

858,217,900.00

840,379,005.00

97.92

25,948,000,000.00

23,836,078,870.00

91.86

550,000,000.00

528,234,825.00

96.04

900,000,000.00

861,540,540.00

95.73

Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman

1,100,000,000.00

1,027,723,450.00

93.43

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi

1,000,000,000.00

740,693,460.00

74.07

Program Perencanaan Tata Ruang

3,100,000,000.00

2,988,655,095.00

96.41

2,200,000,000.00

2,127,723,505.00

96.71

400,000,000.00

394,092,245.00

98.52

500,000,000.00

466,839,345.00

93.37

122,903,357,000.00

104,273,787,191.00

84.84

Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Penataan Ruang Kawasan Strategis di Jawa Timur

JUMLAH BELANJA DAERAH

57

BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Dari uraian permasalahan dan program pembangunan bidang perumahan dan permukiman di Jawa Timur, antara lain dapat disimpulkan bahwa capaian pelayanan (% penduduk terlayani) bidang permukiman (Air Bersih, Sanitasi) sampai dengan tahun 2013 masih relatif rendah terhadap target sesuai Nasional Action Plan/MDGs. Untuk memenuhi kebutuhan sesuai capaian pelayanan sampai dengan 2013 sesuai target ideal berdasarkan MDGs maupun GNPSR diperlukan dana yang sangat besar (+ 10 trilyun rupiah) sedangkan berdasarkan kemampuan alokasi pendanaan dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota secara rata-rata maksimum hanya + 15 % dari total kebutuhan dana. Dengan demikian target capaian pelayanan bidang permukiman sampai dengan akhir periode perencanaan tahun 2013 dijustifikasi secara realistis hanya 15 % dari target ideal. Selain itu permasalahan perumahan dan permukiman tidak cukup hanya diselesaikan melalui manajemen

pembangunan

infrastruktur,

namun

perlu

didukung

dengan

manajemen konservasi lingkungan untuk mempertahankan sumber daya alam melalui penataan ruang secara komprehensif. Berdasarkan komposisi alokasi dana pemerintah pada 2 tahun terakhir, maka guna menjamin konsistensi terlaksananya program sesuai dokumen perencanaan pembangunan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta

Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 2009-2014 ini perlu didukung dengan

58

komitmen pendanaan pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota

dengan

proporsi prosentase : 35 : 25 : 40. Untuk selanjutnya LAKIP ini juga merupakan merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, merupakan landasan dan pedoman guna penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis bidang permukiman yang disusun oleh dinas terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun permasalahan yang dihadapi serta solusinya sebagai berikut : Permasalahan yang dihadapi antara lain: 

Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage) di perkotaan.



Belum memadainya pelayanan sanitasi yang dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.



Pengolahan lumpur tinja belum efektif atau kurang maksimal karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun



Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan.



Stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air (teknis maupun non teknis).



Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery).

59



Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih, maupun karena kendala batas administrasi wilayah.



Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.



Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase, akibat dari rendahnya penegakkan hukum khususnya dalam perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan.



Belum mantapnya peraturan dan standar pengelolaan drainase.



Penanganan masalah banjir perkotaan masih secara parsial dan tidak konseptual

karena

terbatasnya

dokumen

perencanaan

induk

dan

perencanaan detail drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak 

Tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota



Kewenangan provinsi adalah menyusun rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi



Rata – Rata Kabupaten/Kota belum mampu untuk menyusun Rencana Kawasan Tata Ruang Strategis maupun Rencana Detail Kabupaten/Kota, sehingga banyak Kabupaten/Kota yang meminta dibantu ke provinsi untuk

60

menyusun Rencana Kawasan Tata Ruang Strategis maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui: 

Peran

serta

seluruh

stakeholder

dalam

upaya

mencapai

sasaran

pembangunan air minum dan air limbah hingga tahun 2012 di perkotaan dan perdesaan 

Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkankan pelayanan air minum dan air limbah untuk masyarakat



Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum dan air limbah sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku)



Meningkatkan kinerja pengelola air minum dan air limbah melalui restrukturisasi kelembagaan



Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan air minum dan air limbah melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan



Peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase serta peningkatan kesadaran berperilaku hidup dan sehat (PHBS)



Kinerja pengelolaan sampah dan drainase serta perbaikan saluran drainase primer dan sekunder guna pengendalian banjir di perkotaan Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan dan drainase.

61



Menurunnya luasan genangan dan menurunkan waktu genangan pada kawasan dan menurunkan waktu genangan pada banjir hingga 75 % dari kondisi saat ini



Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor dan antar wilayah dalam pembangunan drainase



Meningkatkan pangembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembangunan drainase.



Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur melayani permintaan dari Kabupaten/Kota untuk membantu menyusun Rencana Kawasan Tata Ruang Strategis maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota selaku Tim Evaluasi untuk diterbitkan persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang.

Hasil Pelaksanaan Pembangunan sampai dengan Tahun 2013 meliputi : 

Persentase Rumah dibanding KK di Perkotaan

senantiasa menunjukkan

kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2009 s/d 2013 dari capaian awal di tahun 2009 sebesar 78,98% , pada tahun 2010 naik menjadi 80,21%,

selanjutnya pada tahun 2011 kembali naik menjadi

80,48%, dan pada tahun 2012 kembali naik menjadi 82,81% Sedangkan pada tahun 2013 tercapai sebesar 86,21%, kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar 32% 

Tahun 2010 kondisi kebutuhan rumah (back log) di Jawa Timur masih mencapai 530.000 unit, yang terdiri 218.000 unit di perdesaan dan 212.000 unit di perkotaan sedangkan rasio capaian rumah dibanding KK pada tahun 2012 sebesar 83,37 % di perkotaan dan 84,45 % di perdesaan

62



Pembanguan Rumah Sederhana Sehat (RSH) di Jawa Timur

sampai

dengan tahun 2013 telah mencapai 169.176 unit mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 148.015 unit, sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan penambahan RSH sebanyak 25.000 unit. 

Menyediakan hunian yang sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang berada di Kawasan Perkotaan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membangun

Rumah Susun Sewa sebanyak 9 (sembilan) Blok dengan

kapasitas daya tampung sebanyak 485 unit hunian. 

Pada tahun 2010 telah dibangun 3 (tiga) Blok rusun sewa Gunung Sari dengan jumlah hunian 268 Unit,

dan pada tahun 2011/2012 telah

dibangun 6 (enam) Blok terdiri dari Rusun Jemundo dengan 4 (empat) Blok dengan jumlah hunian 152 unit, serta Rusun SIER 2 (dua) Blok dengan jumlah hunian 65 unit, beserta sarana dan prasarana lingkungannya 

Disamping itu dalam rangka mengupayakan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat perdesaan telah dilakukan pendataan awal rumah tidak layak huni sebanyak 324.000 unit di 29 Kabupaten se Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan kegiatan Renovasi RTLH bekerja sama dengan KODAM V Brawijaya yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2009. Sampai dengan tahun 2013 telah dilaksanakan renovasi sebanyak 71.049 unit dan diperkirakan masih terdapat sekitar 252.951 unit RTLH yang tersebar di 29 Kabupaten.



Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dari 59,32% tahun 2012 menjadi sebesar kurang lebih 60,96% pada tahun 2013.



Meningkatnya ketersediaan Sanitasi dari 62,71% tahun 2012 menjadi sebesar 62.97% tahun 2013. Pada akhir tahun 2015 cakupan pelayanan

63

wilayah perkotaan

akan ditingkatkan menjadi 71,72%

sesuai Target

MDG’s. 

Cakupan pelayanan drainase diperkotaan 78,05% pada tahun 2011 menjadi 79,75% di tahun 2012, sedangkan pada akhir tahun 2015 cakupan pelayanan drainase di wilayah perkotaan sebesar 87,46% Target MDG’s 2015, sedangkan pada tahun 2013 sekitar 79,87%.



Cakupan penanganan sampah pada tahun 2013 sebesar 80,30%. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 82,76%.



Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah diindikasikan dengan diterbitkannya peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2013 jumlah rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah adalah 36 kabupaten/kota dengan rasio 0,9474 atau 94,74% dibandingkan dengan jumlah peraturan daerah RTRW Kabupaten/Kota pada tahun 2012 adalah 33 kabupaten/kota dengan rasio 0,8684 atau 86,84%. Perkembangan jumlah RTRW kabupaten/kota yang telah melalui proses evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Semoga LAKIP ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pelaksanaan

pembangunan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu masukan dan saran terhadap penyusunan LAKIP ini sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada masa mendatang.

64

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Jl. Gayung Kebonsari 169 Telp. 8286283, 8288616, 8296504

Surabaya – 60233

MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2009 S/D 2014


Surabaya – 60233

PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2013


Surabaya – 60233

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2013


Surabaya – 60233

PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2013


Surabaya – 60233

DAFTAR PENGHARGAAN/PRESTASI


Surabaya – 60233

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2009-2014


Surabaya – 60233

MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2009 S/D 2014


Surabaya – 60233

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2013 TAHUN ANGGARAN 2013


Surabaya – 60233

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2013

c,

z

9

E

F E< J F* 2=E F

ES-

I< ftrs

E

? (o-

-

y

frR

I H T 6$ t =:.: f, s?

i2zE

ft =g" tF

ci; III IU = el lu

g o (

z I

a

-?

u IIJ

z

$ F

r(\

o

z

zfr z q6 I

Y-

o-

F UJ

z IJJ

o-

JO z lrr

vrz

u= -

F

t t ao

E .,s

T

i!

I I I

€.

5

-o

:

T

I T

t

EE ; 6* E * H= ;? F Ei E

.l! gr

t I t

FF

H'

€

E ,g-

F

P 0

c

-:

*;-+

..q

c.j

it h

g9 EF CE ;: 5E Eg sH *,E

HE

:F

's! sF :€ :E

sg EE_ :P

x.e =E-s *5 r-i+i= EE E.:-E IE

:f E fU P :* F= ; F: 'F€ S:q 2= lC = E= F f :?Ha-"-*'H=s = F # Ec=gg;5F3F # E :sE

tq s; Fsg t58 ; =EqF*€HHE#; -AE ::: E ERE #E EE ggE=EF =:: E'dg *6'a E: sgp' Bpe _EE

IP s*:

sEse so ;H;s;fl H E-Fr €= cE :xE :€

=! *; F€F eE; FFF of :EE *!! #= *b *s;

E

n

!

: ;E E[=3 EEi= # sgB .i 3r"'

(n

=;5 EEEE

or cn

(\ or o-

z.

gE lU

V'

*F *; $i E# 's€ s#

3"* =2 H #

(o

o

lE je Pe tF

:! qF

= E

H

E9 )z

qZ<ari

;f=y \X

E i e d.

.6

e

T

:)

.#

=

zi

E

F .= X

F

'=-

3 d z

tt ftF,

g

; F9 g E[

d . FF:EB =Eb-v€ =@pEE fi F

,d

gs P'c

!

E u

Cl

E

I I I I t I I t

€ g

'=(o6

;'

T

FF El

66 o_p

(g

.I

g?Fg .. i

E.g

'-

cd Y E l{ A

N

o3 (q

3 (\ E N

?:

e ul

@

Y' UI A

rn

zl-{

z.

]h

o

5 A u,l X

I T

t I t t I I I t

o g

N

-i

-i

t!

E f

o o?

Ctl

c

ll

IE

E t{

F

H Ul

z

o c

l-l

I

tr< E;

6

3 n

ta tl6

-o E

.s tE En l'J c,t

to

'\

lQ

l I

3E

I

-o

.oi;

a3

o-<

H :

:pHii i6-rz{HoZ(Ui =

I883888

AJG

E

c dl :c !! rol .=k

E

I

ol c'l

eE''Ei=

o-

.v= {Dh !=

i+

=z

-?Sn' =;5 : EYf,T

IDE

5

G

o')

I.q

l-o. tn l;E t= l€3

t:-

ol

Ol

l.:6

t€

lc

d J

O'

o

e

c

E9

a N

sA NsN8S8s al \.o !|.O

'-r ..i r'; r'i r.i + d a\l at oi a! O f\ Ch cd

(n N@r-rCrLnan !d'j".i .i

| | |

# sga o - Eg FsE :, ,i

E NH I'l

gU

tt

fr)

u2

z 16 tdl €& F tsI E:I o Iq cD --l I tP 9d lgE ut z i IEF *z s c'l sH :bl tD >c h9l --l ut 3 f,!9 :z jj \zvl F!-€il v 0l cE PA :'9rl o6 =€91 t?'a d 6l o zD "Fg tlE (ul t; .!:. ai jj ql €l c A dlo ^0r "H E z - >= -! ->l :lYts_91 o IJ<| E3€g3l 0)
| |

1

T

I

131

I

T T

t T

I I

t9 >l ld, c, 0tl ur
EI ut Dl

z =l fl c zl UJ

T

0tl

I T

u,t

Y

N Q,l

I I I I

N

-l \o

ca

E E

A;

E d t,

uJi

ol

c

vl rs

st

-=

Nl

c=

orY 6

{o

.c 9? - c.u

0)!

F<

c.i

'c,

o

q,

Y

locc: ocEcqE=c

CJ== CJ= O. O- Oii O.=

q,J O,J OJ

E

l-

dJ

d

cD

(D

o-

b+=P-

5l*$ xfr 3 :, E

(u

(J

- E

ll'

F G H (J

=Fq zlE E H€# ?lF -Ei'& ..o €

E

I

.g

D

F

3

N

FI

c! f.\

|l' E

=t€ E; -F X I Fl1 s o-

o)

s€'i= o (' tst 6.=g d =

E {lE =lF d c 99

or

c {! o .o -:xx =t-E Ei:=E E E rgt zt i: i: or ii h (u('l o

Eld -8&8 oo {l F r scse FFFF Ec'l Eg

ru

|D

i3 E.: ! ErF9 E q6 = bF =:' d99EcE62 P: iElz aJ !E tr F

o

A

E

f .!r

&; c=c 6gt E! "l.Y H:< rc

c

ô

:!

F

o F

EA

uu-a

!v

I

z) Fal Y

d

; F F F FF

t!

a

9.3

F-

c:

F

o.l .tr to

pl

9l

I

:!!r.-NF-.rrrf

t! !

T

pl o-,

I

=I ilFF,PFF I X YYYY -Jl Ftl qo- o- o- d- s o-

Or

at

z o 5 A ut Y

z

I I

t

c g'

x

g' X

t

d

o

I t I t I t I I

r -u xr El6 E

r= F

P c

E * F E =x Yo

V;e

*

:d ci<

F a

&

=Z

Ul

:

F

H

A

--c gg H9 FE

iE

Eg

,t

5g-'E x gj EE *E E'F 'F!

T

T T

T

aEE 5** =bd gE3 ss-f se*6

EEs'

eg*'f

.-: t,

t*E=E s r=g 8tr5 -ild

'6 c (I c = C| (o a.)

G|

-)z

c

th

z

c(o

o

ru

E

J .:z (9 t9 -c CJ

E

co.)

cG| c (9

'E

G|

-o

X.e =-

gfiE Ufiq ;HA

I

c5 J('

(q

€-6 YE - !l .=E

E€

€t

c =v\

E

T

T

(u

gF

EE

A "r 5 E ,i9:

5:EEt A9tr36

(t

'tr:

a(t

:f E I E*58-s fU E -* :;+:=, E= E =E E?-t x€ H= [ g? :E3 s;E "1 E 85 '=-.8 EaE D s =EE iFU HEt gE d .

x 5*E X tsY<

(l

.E6

L''

P

Es=

o

^tr,i :5 Fe

-:z

e

o-,

.,9

k

= s* "H .) -E dc c uJ< -'

z]'.

I

z

'6

E(!.:: .g 9l

e

C E g

iF E E i= H : E

F

$A cc

=EFg_V' FFE:6 e I SRAFE = d n d z

! c

.g

=ii!so.r T

(u

E'v-

-v

o -c

(l| .F

FE

E

'6-

gj

Cr(u gl o.csl vcD-

t",

T

o

8H

;=c E

I I

c(o .,tF

(u

E

o) (u

.o

J

J c E(u g E

=

.9 C'

E llJ

'rCJ

5 c'l ilt

:

OJ

E

(u

(' l!

o

c

E := -o fq

(! l

(' rL)

E

(I|

E = q) D

:Z

(o

z

ii p lll Y lu

4

v,

z

E.. -EA .E: *.sF

(g

o

-c :E

o-

ti* g'U

r= c G| .F

.E.9

CL

(!

r'-:?

E:e FS* zA# FS* f*=; EE -; zs# = -3 E

c) \z C

)<

iI c (u

I

trJ

Y

=l El ol ol ol ! x]

E;6 (tr @

3l :)l :yN -c! EI .=@ LlJl

rl

t,,l DI

9l 1l

z.

t I

I T

I I I I t t I I I t t t I t I

tto

o o d d

t I I

oo o

o

O

; E

lE

l t:

f

to

tr

E

3

E

t..l:

IP

6

t/l3.ol

6

z

;lEl :l

E

z:

=F z< 6

\t;

6

zn +z g^<

;l =

:l6l :lPI

dl E

aa

6.1

zi

FI

Y<

OI

f,:

==z

pl

FI 5l

'l

fl

:l fl

:Q

] c

.n -:z

JI

t,

I

CJI ol

ol

tul

-l

'i!

oo- 2 < = g g'
P .9

.iDl

d,

E

f,

3l

:l

o< NF

I; .gt

P

sl EI 9i orl qrl i:l FI 3t ;l sl al sl :l al =l 3l ol 5l PI ;l gl 6l ol

a= r!-

i:

3

FI

c E

t-

3l

tl

E ol

6 ol ts

si

s

5 Sz

(9

'=

99

c tl a

2

=s

dl<

dl ql FI --l .= dl el

tfl

!l

:l

#2

Q dt :J.?P qEzc

E

e

{e

:

3

dl

6

3s

l= tc

6

*l

"--ls

e :<

z

E

l 'q

Joo

,E

=

ii:ra E;') 33i!!

'I

q

l

g E F o 3
El c -l g i;=

zl EE
.:!

T

-i

P.ad oô !

dl -

\2

3 q

sl 9; (9t :: zl Î PP

's F

s z

f

2

T

t

I

c'l

I I I

cro

-:<

c.q

-C

ua) (gF

G,

E; o-! av) Itt

EE.; l-{OO

I I t I t I I I t I I I I I I I

I

a LIJ

;!.::

r

._L

'F

'E(o z.

z**s= t-{ tJ

r-t E

f,r.t d l! i:

E= F E< .: _-K E =,

.J=\J

l-

= -(g o

=4

tc (uG|

J J= (' c (I|lg

-c)

i:=

,:+ lo

i F5 F

:'s d {: *

-

86

c E a)

-o

g'

" "9 .E

==

X

.E

E-3 eEF

l9

C|

lo,Y +=Eg 1t'1 wt

E

ie ;i

eE t

-

*

Ei5 i rg 6 a."l

F

sz F

c

z.

(o

c'l

F\ !-l

z d

co )<

(I

5s sE U

OJ

uJ

c 'f

:z

.)l c) o

-o E o lh o-

to

G

a9

YE c€

E

llt

OJ

EE

o. E E

'F e'E

ctl

s:

6_F

g;

- 9.;l

=:=EP iJ !l ;i,

.EF gÊ

E

qEE F'-'5

E.e oo- E E.! = -vY.6 €rE if 9'6 ;ap jjro -'F .':c

3= (o*l

EF

E

c

5

i

t9

C

.!

€

!

E

-(o (o*c

"f;gEEEEa 'E Ft

cC'

E

:E

'E

;5

.Y

k h 2E H .gb:d 3.- J =.F .ii frP b .=FF a_ .=

Z =dÊ E? =Hfr* H #FE KP s eE +J ! X

C'l

c lz

F .v .+* F:z n <6-H

P,4 rE .e >E f =: i z; 0= dU =! 6- SF lc iq

*E A c

E=

3E Y =_i +'9 s -r F r! trtr EE E E f

!lq

=< q* FE X cid <S H'

o E* ''i: ;

(/)i

N N

.l|O-

.I|

ao

f'' F

o.I JE

c '6

OJ

-'

H

OJ

)<

:F

o

fF Erii --z ,6 b

E

;i

--o

(b;'i

th

N

.oij F.1

r/t (g

:

(r}

(,/t

.I'0J

E

o-

a

N

SF E=

'=

uJ

$

C

T> €

3 +

(g

o)

z_3F; litE(-lq

ttt

z :z

:'

t/l;Frg

?= f:4

-C| '='A .= i;

E = E

c,)

=;E_ Frroe.e !Ftr

^r

_Ee

.g o-

aq

Ftr

T

G| .F q, c

(B

d :z E

f, E o

e Q)

CL

.E OJ

E (u

ill J GI

c c a= -o (' clo (o

C

ru 0.)

>Z

lz (! iT

E

c(q c c

'e .(o

o qJ

o-

=

o :< .lz

F

=

e6 4d

Fi o-

uts ur <. urd

:x
F6 !U :z

z

O o o I

olo oto ^-A oo -; OO

ac 'clo ici ac o OC :di .
O O (o

co

c\l

,.iA

O

ro

o o

;

...i

c!o

ot<:i

to E ; o oi dl

O o O -i O O.

O

(o

c{

oc

.^

O

C\I

o

o o ; ci o

co

q (o

O

O

a c!

I

=

rE (g I

o

-= (D

-o

c,

:

Y l(g

:=

(!

:z @ '6 GI

o)

-

E)

o

o-

t-(!

J (!

-c

(! =

")

'a

tr

-:<

-E= E=P FEq 694 ,\;d F; qr o r/, ==

;i i: ;i EC-CYC o (l) o Cgo (I) 00_= B:
cD

c)

i

't 9=r o_

(o!

(ol

.!2 \z Ll- -6 c(o :-(/)F (q c'r- () (E= (t e66 co

x:
-= Q)

a

(5

o_

E '6

(!

(!

o c

c

ol (Yl

dL

(!

E

(l,

(D

(ltg

= E

p

6

(g

(! (!

E

ii a< t-

= ir

!Ea3 <.n (! : 3, p.j

o)

)< L ^-5;

)<

p tao iqd
8:s 5Ee o- o- q

=(!

(u>'R

to :c io

oi: (D(o

E.O

i":

o:

I

o

(o _-

(!

t(B =

q)l (!

q) (g

o

=

(B

(IJ i

(s

(!

(o

6 E ô

t9 IL

l(o

'=

n-

(o

C;

c

o o .9

6

(g (o

(D (g (g

U)

.6

t-L

(l' c|

-l 6

(!

<(s

c

Gl

(g

(q

EcF

E C, (!

HEF H BF 6- 6

(! o) (J (I, = tfO) CJ c, 0) = E, C PD E -q) o) o) c) (! q) )< o- oo_ c oq) (g (! (E

o-

(E

'-

(D

E

o)

c)

o-

c\l

lll lr

o (\

rl

q,

I

ag

F

C|

(g

(l,

-

o .x a!

ig (g

= '=

I

:< r

l

I I

oa

I

.i .--i OOO

,i

o

d O

.-<

O

,--i

c!

O c!

Or_t_

c\

o

oo

dct

A

AO

d O

ocd r.t

O

oo OO

o-dd -Oo

ci O

(r)OO LO Ct C!

c!

r(9

Lr)

i

T T

Gl

(g =

t I

tf

E

c

F

= -,

T

T

6 z.

=o -E

=oJ('

tu

:<

c

o

(L

au z,

lt< qt=

t T

(o

6

T

Od\

o

a-vi-v

(oA C.);; oi; 4.- {;i5;

I t I t I t t I T

(g (q =

G'

(tt

(l'

co E (D o :< (!

C

-]

c(o o-

(I) .L(Y

oi

o)

o_

(D

o)

(!

:<

(i| (tt (g =

o o o_ o-

l o_ (tl () (9

c (o

C

E

i=

(!i

(!

a 6

iI

(! (g

E c

(D

+FE h,x

o E o (I)coo '6 :< o- o_ (!)
^*"v = .D

(E

E.

E.

(o

_o (D

-cl (D

q)

E.

t-

l

o C!

z,= r!D

F

oa \J

dz.

ciJmZ

-d.

c c

LIJ

o) t\'

>i5*

o,

-

o

=Cgii\

aaz

6-3 gE9

5

l

oo-Y? F O- \)

i!

E

f

l

alri (!

bs

n/(o

!?r =av (oz

-

;€ o
tro

I

-:z

-9,9e !9i ;il.-,.i o, -9 :! x-Y ):= iri
o)

E (!

F

c\

(g
(9 =

(g I

.+ ()

(D

o -o = o c(q

(g

= .a LL

6

o-

-(o

(o

'6

:<

CO

:<

(D

'6

a

(o

V

(D

o

I

a

(!

c

=ts
o =

(g (g (g

'G,

(!

'=

CD

=r-2. FO -a >-

)< UJ oct

u) ii

c(!

(lt

o-

= .9 lr-

o-

m o(!

(!

'tc

o-

F

(o =

E

'
Cq =

E -c=e q) ROYO :< E /fi:< o-

z.s

fl= r!f

F(g

(g

E

E.

3 Cg

= E

orn

[i ? orE

b< (\rF

tat u.r < =Y :<<

tr(E

63 -o(o E: --- .= _9=

lf(r

T

= E

.= =

(') -a

t

F

'=

I I

RPR =P9 = ts54- aa3 E g EE= 393

I

g H8E

c!

.:a =

(o =

).:

:P'-E*t ;tEIa)

T

t

c

.E

E l=t F-GF=qE

ctt q,

:<

!

(E

o aLl

T

d .' o-96;.S

.=

--

=(t

;

i:

s '6

+

rrrl

,5i m(g i=

A

"q,r 6 s ? ?b E G 5 a F kt

t

l^

(5

';i:

6l a '
='X

Cg Cg

G,

o

c) i
L

a)< 6e)2+ >.^=(!

.',

t!6

'u,

Y

6ô (tr r-L i< u) 9 :i (D;ioo)

o- E

C\

C\J

v/ o-o m

CO

i:a 6F FE --il ir i aF si;F'-_.9 a

o)

a;

^Y2

c(g

='=

,d q îl -=

Q S d : I= oRE A R i F .?;;5^5

i=

o) (!

o_F

(\

c\t

vo_

='-v. G:!2 H r-r_

r-

:=

(!

o

o

d.)

(! (!

)<

o-

((, =

an

I

-Y

ol o_l

-d _<.4 -H k or rr_ :9 (ttl i56F;=6 >21

I

ileiFil!*

(Et!9 -= : (oi.= : (, ; o) \J (' ct, crYcEc-c (DJ= o o
?e

Fil

n --l
6€

ol o-

o-

(\

c\l

(l)

a C{ (l,

i )

F I

c

G'

=) .F

l

ii

il i

-

o

I

rl

Ii :lir'

l (u

€,

:<

T

(g =,= 'a cr(g

\<

=tg T

(E=

o

f>i:-c=c,-c

I I I

:tan

+ 6

>

=

a1

r.-

F

a)

EEg€;HBF ;;E'TEEHTBSi; ;FaC€PPg €sre€s,FgE€ €= H €€ Px P 9E € | ]€€ P€ 3 € ,gE' dd 3a 3

T

'= c

"i=tY

T

T

(\

(E

=

t t I t t

OO

oo

L.t

REF d

F.--

I I

d

i,lii

tri

itIiil

T T

o

I

(o

o o -e () sa (\

---:

@

OO

oo

d O

OO SO L'' (o F@

O

o

to

C!

€_

T

I t I t I I

(9 -c (o

I I I t I

E J F o F

(|')

6 (5

c'

o_

o o-

r-

=<= d==

(9 to)

(g --ra=. = R';,;,s-<>

9.F o

(D

c ll'

-I

42..v

3t3+;

o)

:<

$

2a z.< 6f z. J-

-; b<9=

_a

!s

6 o(9

(D

;

(g (o

c

-o

tn

o-

.J

tr

Y'+

c!

i

s*==8=

q)

(! = c(D

t*

s=K 1= o-< Itl -t vff

L

z.

:< uJ .L

;i!

o-F C

o c{

|:(tr

q,

(t F

=.i5

o (o

oO

Yd

(! G'

E (!

z.

(!5

C'

o

(lI

=

o)

(|)

o

e.

o-H

(D

:<

T

ci-

(o

T

I I I I t I

z,

ci

E

c!

o (\

(O

o

(! E

.Y

(I)F

>t C' (D

.!

= F -:J

EX

=.!

o)o =u o=l !?t c (\l (tt Gt rll'J =1

ae t zl E

E c ol (,l 6q

^(D

zl -g, =z' a
(I,

:<

.cl

* X-

-l -3 EE .
;i ^-

-l

FF 'Y iv

=l

orc!

F
o-

(o= e=

F.

Y.=

=< t!<

o-E

lrl :< ut (L t/t z. ct J

oul :<

(g

{9 z. D

E

o)

E q)

o-

CE,

F F

=

T

T

I I I t I t t T

I I I t I I I I I t I I t

rlI'

c(I' (',trr

E' *-"

FP

. :o

E_ oa)

c(or-

o'

(u

E..g

r

n

ot

9c :.o

19

z9
o .La c,

(9<

z= lc

=c .g

UF

o

z<

o-

l\'

'=

E

'o: €g

-:Z

';

-c

5€ ii '6 ,"

Eg

- E spEE

cE

E E

Ul

(g

-G|

(ool q.,

o-F

E: (g(o

-

.

F

= i Ex 3

= F ,o

rH ff3E

llt c.,

q,

! fq

:= fo

-c .-E

rZ._--:

gs

Y,! (o

53

(uJ

urE 9><

EFs=I

N N ol ol

"lxao

(\l

6

C'

*ffi? t ;3

ae= 9o 7e

FF EH EP sH 96. !F

P(/| >4; c

(gG| .Y (JI lz r:

1=

5= rf c a; ;t ij-d Eo fri F 5*

rE ci(u (,o -(o 6.|<.

L

5d =V, i9 n< ;? 5< F =F =Z 36

F = . s E -E F F; cc + s -.o &e' F, =A

zY

e

1\r

E 5

6,tr

:= 0. = *E E'E d.x

-:

sE ;E SnJ E€ €E 9S 5:

EEE :F :t * ;f h5 s e-: ai:E *€ At.l rE: rF

E

=E-

E

H= E e'Fe PE3 :t€ "fr

g

:gs 3gg RRE gEEE E E }Ta =cE* ;#9* E EEE ;;fi Bfiq ;Ha 7 ii ffiEf .. nicr- rilE Biol,

{

E iEb; ""

rs -9, C.g

3 E

,ivP

"':

6.PE'

F;S !c S

E * F;'tr E 5 .E -E5 s-:i sE d 24fi HE# *i; #Fs -€ =A

F 3 E

-3

i*

o--

E(uo

J

*i4 P-E g'9

z.

E=

frft Yo-

!l'

;iL

Xe .=E

Eg !l' !

ljl

El

>-(g :0 f

u'l

ol ]N

E

c(g c

0)

lt|

sEl

(o

g,l

I) c

FI .!co .zl tror

I

z

c,

E

.o c(' = J E (' aq C (u (l.)

\Z

.lZ (o

it

N

o.l

(u

-.._

ilg

(o

E

c(' :E

c

.G|

c('

ru

D d -4

z

o 5z A a ut

Y

-)o

,al .-

.v,.:

zl ql

z

:'31 Eq 6,)r FI o-d

I I

o o o o o o o

I

cto oo oo o'd OF.

"1

t ct

tz 8: O

T ..:

It

F .g

ttl a

uJ.

SE o< NF

II

Y<

zs az,

e<

II

I t

o-f ==z

F

6l

(o

z z

:!4

:

:-\

;>.

o

o6b

o-

o_

a l-YO

l'\ ;

o

t >z

o_

(l').

q,

P

oci

5o

E

l!

Y 1r,l v)

z

oJ

l

6 fD

':; <s-

I

= .: oJ

6

c

0)

> ..'.:< 9l ol .;

o

3

o :)

E

f

N

z,

6rl ;i

zl

a

fl

f .F

.E >z

Fl $

zl E
c

(b -<6 A c!^

et zt

F

rd

ql

6

=

I JI: =t

q,)

::
T

eiiH 5< (, zo (/) -o6€

a!

i<= IJJ -t

CL

T

4

Jt

a> sa ZF
v1

:E

9G ttz

FO

I I I I

o

=o z*

I I

'a

->

ro c!u
<:Z

E

z

T

ts .r<

--

i.!

T

T

s z

sfZ

D

3

T

=.1 (, s

rrl tiz

T

t

z

-;

e*

Hi€ >dd:6 6

z.

I

z

T

I 9F*H E -e :=-

T

t I T

I t I T

I I I I I I I T

I t t T

I

(/' (q-

c E -o (l

eg $ F-9 d* Ec -olo .E: :J: ,XE c:

E {J

[$

;*

(o.F

F != €T 'd

h Fto

=E 2 E5 ;

F Efr 6 oiq

(l|

-:

d €

:

F c,

c

EE3= .

EI ; F lF F c

q( iB ;E trF K iE l:q .
f;= E F EE" 3gE E;H FH$'flE 4E

E;ef

="aE HEFEE

E*f $ a= gig aic €re e: g H; ,ts; re*g Eef, Sf E sE ;ScEs;i E: *&sHsa

E

-E

E:T EE FF E€F EE* EFF EE gEE 5Es 'EE .s FF r :y 6

3

gfiFE

E: €g # E: FE *g €: ;1t ;H Y< F = ilE FE fi9 ;; EF E 6 sq :; gf; EE 5 E4 E; d€ HE gfi H$ -s; sE *; Ef iire ;:

t f;steil 5 5t i enF ;g !s E F '6E ;sFEqEg€ E= H

'i

B}fi8

to

= g E zx tg [ : E3 H F

='E

ne d= z=

&9.

E

ol

4

YD E

eF (J

=

N N

J9 F= l! t-r .= tn

o' z.

T

t I

o o

a G

T

ctl

o .l

El

N

I I t t T

t t T

IT I

t t I I T

I t I T

I

ooo I.f)1r)LN F\NN

o q o c) o ci o o ct to

.l

('l E

e

=

c

o

-E

E

f E

=

5c o c

=

E

5

t-l

U}

z

IE

l-{

=> EO

E'l

z*

c

p

o

E

{u

E

6)

€

Fl 4l

5 (\

.\

Elf 9-

eP

a.= n

Ht ctn

-n3:

fl

zlc .42

f9 V< o

I

*: FE3, -!!c

q,2

or

c E

E q)

o)

ol

OJtsO dv:< cf,(o (oEP " h;i

€c

ol

a{

ti

o aa

o

2i UJ:f Lz

ctl

-5

.|!

!

0t

o

.J

Y (o

I

o--E F

u: =.-c'rc

-

Efi: isE

(\

(ttr.=

a\

s

(oi(g

F\

s o)o c c

(.r .)l f,

or

3g

:E== !:-ii=

.! -*

ro(oF trv:i cz :i(I]!r =

* to4 ^-t^(u

cll

iB:F :€q . &.1 6 3*E

U)

o

EF3=

EI

El

o C

ZY

z

o

CJ

_a

r* c,c uJ<

Y ut A

F s=f; E.i.e

;1'

'-

6

Ctl

Fo

u.l

g

i5

=z =<

F=

E

: z=

I

zf

f6

-o E

(t,

96 u> fi=
fs zaL

c

E=

^-d< B;P= e*=g # E:

E

!

xE

€

an€

sn5s

*

5€F

..

FEE

qr,li ?; -E ro ll clz

-9*i |! X d

$E E $#;

.ie*Eg. ':E :€EE

ta)

:gh!

dt E

E:a>.i: P_Vijg

-o,0r

A

6'

-erF ro(D(I,0J

99P\Z

o E

l 'n OJ

Y-

aa: Xc''c-

qxrY= : n;itt

5t 6'E 6 ccC(:

EaE-E€EE5€r

&88&

$EFtce;E€€F >:Eq!9{5E_i,Y

H.9.q.g x o) o) o)

&€EiE,&EgR,EE

Egg.s

trcJ(l)0) :Z \Z \Z

O-

ol

T T

t T

t I T

I I I I T

I t I T

I t t

!o tGl

-F h'=t ii -5

H'.E, 66

c 5 clr CC|r-C I

T

T

x=

3 c g

T

t

c

8E pg *ro -og

F

F

F Io-

'c

12

€

.a

EP

E

II Eg

s3

I6

: A

,gq bb

6 !.,! 5 = H6 z*

F

.g

6c

.E

= E .o

t9

9; t)> g< sd ?r RF ;s ?z == r; dd r!<

ZJ

!g ?F o.v

f;5 =2

"4

-E5 4

e U

sfe tEF E H e

* P e F tc € E R E S E :!e 5-

F

=;n^-|!E;Yl=o)-

d dE

E '- E-v ; F

r-

lx

* :*r.v .A x .:+ :

=o lXH : eX'

'Eo-
E€fF=

3tf?!

€*

i

-d =

ca vrz )o z) N

.E

P

Fi

Eo.

6

= E! tr91 [ EE :

E '" -Y=y,(o E 6 ; E F(gl:'-.g:y

c ,g

.e

$FF3I

E zY ,i 6E

.F.

;g

6s E* q{J

E E

*; F H: gE e 3 EE 5€ fr; di €+ e"i B; :*E.. E-: i2 eE Ee *::EEF Es Ef Eg *B Yr: I -cL g= jjq Ec =

E .E. ..FI *P 88. g' ix€ +€ le gE di+E eE vt:! E€ EE bE q* iE 2=FE€ EE 95H !; qH

i= fri xf

-or

==

E'rz

EeF'Fi ^+ j9 r{n

;5 rpg :E: 3-"'E =sFri:'a: EE$

5_Vh

-o

(d

c9'q

<"k

+E oE

c,

3 =

c{

= c.,

N

co

iE==HE 5g F F#E frEE'ie .A EE =-".3 E iFE :flB Ee €-o fiVE AVq 5 ie Ps' ..: .6 . g€gF:F a E = E F 8SE E:

-s s E

€th

s cE

-c

o-E E*o

i6 '"

.)z

H pCE EP! €€

.ts

$.o

p€i E€*;e:;E F EEffE 5Es *SE -- *F :E ^c (tofc

A € -g

gE

.FB

.c= iE

b

E

€ :E

o o ral

crl

z.

F

z o

I ! I

=;<)<== ==)<== ts6tststs

-i -i -: -: -: !lxY)<)<

56=86 crtlrrN|{.)ol

c'l c'l

T

ro

Or

CL

o-

I t

E.

lE Ii | I

ct) 0)

Y

G

=F tC

o A

f;g E<

I Hizf I I | :$ I E=

EE

$= Lz

t# lfr Y

IE

z

c{

.l

.W

o-

)<

N

tg

rE

-Y :

p't EE€; Fg x-5i 5 :<-!-:-r-xF CJ

=

!: c (I|=

=*

lY v >;i

$gE5-E-$€e" .i

T f t! .Fr Y

o>

E{
is fr*

6:

x(J

=d s3

63 :Z(g rY 6F;i :z

.-i; E(, cd 6tq

lo

;!

d.

3

I

=-

;

.9

qq

c.i

A E F E; 6gE: E

-E

c.S .o -rz..

E"e*; = i -sE

!_E E Fg 9'c f 3 F: C-C

'!:i 95 s'>trC R€ C-o c: i 8"-9 EE€3-= g

F E F9

;.14 gp b EgdE

A

N r\'J

N ol

E E'& C

f;

ol

HHg&x

z

ll,s'$"g

e

xlreiHP zt ?lEEiEs
IB

gE

F'1 cS =y o* OT

Gr.x lrx .== J='; = - lo,)<

ts<-E t bFp =*E b; E:z E E6tsEaYtoX =.(9c^3+l-c.El - = Q .'ts=>.-=14<

u;

Efrf ,i o-z

oF

_tz

g

-x

:
<'F 5b \-

N

v 7'a

c'i +

:ied XFE<

(o

qi5

\o

Y o

@

"' -!Z o

N \o

s

tg

qJ

,EE

cl

E

'l-l

: SFei

d

d F $E;; a s.E :< o-'o b b66 b b b bFS&Ed =E =',d \z :z o- o- o- F o-

o

f

c

H

o a\

EE

frE HEa

ocn

lf r{

t!

q

=

US:5F€E'p SEtEEJH >EE:gEEF J=X:F;3 g'€ g'E d

TI dFi

E

v; -('

c.i

z< =F

!-l

o-

ddd.d.d.

=Eae E€: :H ;u;€ ;gE E6;t ?;g€ HP.E';. gPg E=E=Pi; P-i

tg

rJ

cd-iri

+

E*i p-FE j_ esEH roFi =EAg s"sE g s4;s =#{E ffF#E fiEg ; p:HH

d

I I I I

NLnOr F.r c.t

E,o, F E

|g

=5

xxxxx Y.-YYY

|! L

c c: ro G,

an

u)

c

ro

iIPPE=P {l$EsEE IdE EJ-_E 9l$$s $

AIPFPFF =

El ccccc g.s (u (u sl .s (U (u (U E.s 'F 'H' =l ;t =l'F,'fr''F

EvvvE

l T

to

z

t

E

g,
- Ig nR B?

I

g 3 t$ E

=;; F 55 2 z-, fr TF

2 ci= lu tu

e.

ruI o

z

-a

-?

tr

IJJ

z

v= zo

fd

33' IIJ z

IJJ

o-

tF

o (\

z tr

o o

z z f -

F

t I I

E P.' !

F.g ii.E F9

n= ts.,

.o

T

E !

8g g.g

e

F-E

5AJ

T

e

I I I II

I T

I t I I T

I t T

'6

l-{

3

.E

F 6 = z 3

T

I

5

E 9.,|

g

FsC .Ec E F#E ."e

= tg EE 'E H g9 EF

;.= -=E Ffi E€ .E

Id F E< r NF +

;.Fs FH *E tP EH!5 JE :B-

n3

; t4 E, =F

E

f;f

#

E=

N

(\

N 'tr

3

6!c .'t r(u

=s-q_=e

g(s gl

ô-

l!

.

gG\

xii fr \L-----(E

(g

af

5 A ut Y

N E =F. (U Fl

'\J

t..)

Or

z.

ti gfi l€

$ F tfE qfiE HFr si€

ffE

HF€ EEe" fi E +T A E H€: E?; 5l^t E* E-s,E EE Z E i*B -+ s5.E E X ziz_a =!E igp, aEE Hpg SE E =;+: ,= € ;HiF;F F EÊHf 5 E: _E _E..-a _s! :'-E:* #: EHF EfiE EFF o: pfii EE EEs Eg.: E:i

E

tf

.ij: E_E fg bE

:3. 3; 5: s"P' es 3: e : E g5 i€ €E E: ,'Ae i o :3 EtJ =E f;= E 3- i:E i€ Pt' R Fg :.?3 F;F ;g t€ ',;= "Z E 5F EgF B-s

! :F

z I z

3.

eE ;= 6E E i2 ;

lo

T

;F

3

,EB

E = dtrl

!E

c.o

-a cE

rs E

h

ol-

€s

E

T

.g

g6:E fi;-

(u

d

9c F3 o.F

(J<

E=

=t *:E

fx5

@

$ ol

Or

;ET Ftr(9

(r)

e5

c'l

-42

=4 EF U!<

EE

I!O c,

Y

ur

tt

a! |r)

CL

z.

l I

I

I t

i: o ctr

z !fz n

T

I I

lo)

d = E

I I I I T

c a.J

I t t T

|!

C'r

-o

|E

-

6

z

ee 24

ctr

d9

o.

o L

OA.

fr=

CJ

c

^ E lz o

'6

g

TE o<

.o

c

E

-< FO YS

tr{ o N

AL'

E

LJD lll -r

z=

2

c,

o a

:)

Y uJ

u,

-

z

o

q

o

IE

J

v:

T T

(o

tn lz (o

tq3

q)

FU)

s:

rc c't lzc o)(o

JlJ

fE

>a

88

ooJ oo-

N

(n

:QS-o oror|.r} or or

c,

oo-

$c

crl

F3 4F

g Eg dE q pF F*

EF F6 Hi HX

o L

v) IE

L

o |,l (to

c

rE, EE

pE EE HE

Fe $g 5t

ctl

I

c

(o

AF-r

.2 IE

A Y

(I)

i,r(E

r\l

T T

c)

tt == i.iife!! !r, E rg +, r-aEE-q PE 9..E .FOOF

c, c, ott o.o.a<

fY-)

N N F\ c'r

t\

N tr)

or

u,l

F

t! 'l-l o

UI

=< 6d

G)

o

o

=E f=

o

4D r9.:-l/l

c c(o

(o

cn (,

c,c

35? _6lo

.g E

o-

3

Eg T

g

:f

ur

=Ez .EfiS

ln

(I)

F

T

:'

Iro l(4 lo-

|9

lJ<

,=9 ==

*xi ;8P Ftrs -az 31 EF Ut<

f;= 4

Y II

v,

A z.

t T

I t I I I T

T

t T T

I T

I T

T

t T

I t t T

s' E

c(!

._

F..

h

€ EF .g *=

r

o

E

E"=:F 8

B-H' 5

9

.

Ffr eb'

€g

F e

g

oY

E

E E

.EF cE

-.Y

,-^

E6

lgcn

Sf :iiL"x=

FE:83

$E SF-F;€ d z 3= aE ; 6E E tz -6 E= 5

z

od <SD

S figE R isi E

(tr

eFbI

nf;3=H

:FS F

oo(9E2

F;

E#frig

E

.; 1g; gEE F gs EE ig r

j

sP

H El ;5 :H F6 ir T€ F Er qS

:'RF E E ir H E= ss P EE s gI

q:

9l
slH s

il EI'E =IE

4l

El 2

o

i€^ F* FE gg 5: E6 aJ :p :1 q€ fE €l Ec EF

;

;i

$dE€;g XT dr

:zr ge =F' su E c.=- !irr.4 iE F€ f= = - -=E iiq 'F€ lE H= H; r; i:=t gEE Fl, q$H .q

_eF

=

Ifr a #g =iE .b spd F g.EF l;* =E" F:3f'EES_E:#FfA E=$t 3eE d_98 efrg 2 E E oaE +E.E :; 6E:

d.

$c F3 O. l'{

(J<

EE

EE

= E

g

E 5

'-

s3p sFPEE ""8 qEE 6B

EFFg6E *n!/ F _E:. fi; EfiF :EE E€E EFF .,q -€ :E3 -5; -EE

EgfiE

-o

=

EE

g

,=9 == *

;8t *Etg -LZ

33" EF (,)S

f'=

LIO tr

Y

ur

tt,

E

ca

s' ol ol (n (\ t..l

Ol

z

T

t I t I I I

z tn

T

I I t I I

(g

l6{s

E H

3 H

vl

zti t-. O

2d

oa d9 E3 +;

o< NF zS

+z

6

!

o

-6 q)

c l!

'a ru

Y

c o,

o o-

!

i6 f

i-o

o

!

f,

.I'

o

'-

o

o (!

-o OJ

lD

o o

lg

lo rg

c

q.)

lo

.q

!

ii

8r

'o; 9.8

o

q., o,

o-

I

DI

elE a dl o- 6 rrt o

ql

H

ol

ot

2

o

.q d, (u

o-

c,e

!!< .Y

HE ;; Nry

Y< zE E6

al

9a

r3 o.F

S= fuD

zEf

-z

e ui

Y lll

4

o

z o

;-e Ia

FE

P E

F q.-b

9<

E

"-.\, 'eE$ ES # >; fi* g; g€E En E€ $A ;; i? FF TE E:9 gae EE grs:E E$g

sZE ==

srd>

ip9

rHA o.z 3s" 6F

U'<

*z E<

|rlo 4

T

T

><

(g

.e !qJ

T

I

$

cl 3l:

z'

(g

q.,

E

iFl

-?r'

o

ro (g

E

>-

H ;tr=

qJ

-o E

QJ

|r

.E

ro

c(D !

EN

c

(t'

OJ

ggi

; #539

C'

C,

s35

E -k",.Ei \ trF(JFl E g3=H

t-

= .9

4 f

-uJ

T

lo

IJ

=< FO T

I

lo, IF

T

t t

r

tlo

Y

Fg$Ei

Lll o

(r) clr

a!

ttl

ro

ol z.

I T

s

I

c c ! lq 2c (! E Q'J

T

I t I

I

3 .0

2 ; aE ; l-r

Y/

6x. E

T

T

Pc

sF

u

E =

:

.Fs f

'

..:: !

E E eE s q ge

* ie E5 :d il! IE E F s Hs H ;

e

E

gE

=F F=;. s

rEB€IE

g ;E E fU E !

F€ 3v#

E' i

EE g a-

f;= E Y= F

:€

=

s-s ss :E sfi

Fi *P E: €-E g:

tE ;E ==-E sE 'E.€ ;5e .aE 4 ^=a :6:

8.Z ^fis F i XgF 3;P EE. if; ;F S H[ E.qE tr =*s U*E _-:t t.{=d frE E EEEH.E€RRE*; îl 2od E -* { iiE t?E 51E E* 3 :e

qEE Jgg t-FE E* E E3 rE: rsLr' 8EP 3E =

g Eegegg F fi; .: F -8."= -=l :;.E,;€ EEE- EET EaF E:e EE :EE :Eg €EgfiE -o

"E:

Eg

F q (o(/)-U' H

F33=

=83

El

B.

i"r

Et I

s Ple 2l -o "'r l ô= (al @ rn .l

F*fiFg

o-

z

f

*e

f5 :H FE eS ir gS Eg ", Ei Ei Elq tg ;e ;3

5

C,=t:=

T

-

.9

,f$g o-F

*FEF#g

g!E

-Y

Ee -c f€

:fi E

E

.g :r y

H .

FdrJ

!

F

+

F.-e ii

= ,E

I

tr

I t I I I I I I I I I I

x.. a* ^^ X. -E (ot!

5

l-{

T

FF ^n=

;fri

x

c,

- Jc

E\

ol-l

I

F\

E 3 E

=

3 .02 -i< d<

rn

t or (.r

*-d u.l

-Eh- lll (, -A z It

o3

ut

E

z

ut

o

Itt tt

(o

S

z 0c

E Y

(\

z

T

I t I I

E

Eg b =

c a IB

E'I

q,

Y

r{o

El

zd

oo. #e ;,2

ui* :E o< I\F

--z =F -<

FO

I I I I t I

EE !* E-d gd

eE :Er 3E ; - c h-o

E

zt{

E'=b

.:

f

3

h._9 9c.9

L

A

f(Jtr (gUt-Ul

=Ei

E'ii

€

F

g 3

; *i=g

g c

frg €: EF :Eg EE E€E E*
s 9fr3

R

:E.s Ea! H€_g

FE'€

nFe #eE xni H:E :Fb Erc.E EH: X#o 6E'g Fig :o-A s.F Eag Egg

;P; F5; -i* *:is

Eq'5 sEEE

Ei: g6

ltl

EI

zl€
>l â)=

olJtn co Fal

o-

z.

32t

P

xd"3

F

E:j E+6 5cH

TEg

l9E 5€ :.dB Ee

H;F E;.;

tHr ;;E

1Bg gHI

EE 6F

E:

€E

EE

fHY, Y<

4

1C
9e

ac)

rE 4F

f= i!3

zz z

(J<

E3 ?<

o

ol-oJ; .E+ E

X

UI

i:v"c

l! 4

b.* F c s

Y

vl

z

o

o c (o!

1P !i' =E E*.si+E X:r:;i

= -i5.#E_V

=n

u:9 *
14

;8F Ftrtc

ct

xd>

-az

$ c\l

|r)

3J 6F

Ut<

Fr€. Q H.E: f F=:: E 5 F 6E !' i 5 St s ;- I v,:!<

F6,6iiE

9z -<

iuo c Y llJ

(

r-.r

A

PIE S

FC g<

ca

T

'tr Q

h c:-=

T

I I I t t I I I I I

H

E (u

-= $E !€." := Fl-

ts5 Psi

z.

t I

I

o E

I I t I

I T T

T

I I I I t

. P E

8! b6 o-E

I T

t

I

9

E.g ol-

=c

eg

* u

o-

f;

-C

=-

'6q.) (!

.-=

d ;P 3

'FE - !?r

3 c)

F

o'F

o E

v'J i3=8'Fv€ P .0

Fr

6 z

>i F{O

3

=€ .!. E'6 ."."

E -

Ui:l-

tr

€E

5E E #(, ItZ i5

rs :S; F

es NF

E +

-a 3 d =F E ?2 FX ,-H :-j ! f;f €

EZ IP

=a
= =F {U E x

= 2 5

tg sE fr€ qE

:F .E

5',EE

: EF .E EF cb F -aF .ss +s gH .4, *.E :;E tP' PE .E YC tE Eh 'X;E

E E .;

.=

s

F

= -E E'9 aei 6

S-= hr!

: f;ft

;.E:=

F= ;-

=!

!-

F; .p05 iE KS

€E Ef; e5. *€ SE Ff gH 'F* X0

$

E FE': E: o *'-!2 6.. eE =F sE p X.s'F xE f 6:S FS * 23 F€ + -c zA # f*n;E'P (o

-

E

s

ro

'i6

^1

;lE S* ol9 zt

=; 3ld Yl olPri

fifi3

o-

g

..1

z

IfiE
E?

F

z Q^t

9*=

s5E EY<

_3S=

H

r-r

i$H;F

*g 9EEH g F Spd .F s' O&EE 'cEf RtsE =eic =fli* =fl€ Si E$!fi F : :2 JE OlFd IE6';b =Et F-s =-*EE 2.9.*: ut.gi +E y -: rn-,^vG E€ 3Ei€ *** = *Ei5 = g€Es E: E 2=N i $,2-5E i€Ef ;Ha g Hpee€ iIg ." s-d .ou; "" .E "*sEg g i-d< VUJD -F : EEgFgE -ild E A

5

El

El t/)!

;E

.6

g

5

EF

f;= F 6s t;. c A 'G5 8. =e,-+.: E€ -bi E,+ 8 '1 6 E: oE:E F-_c -fi

js3

Gr :-

Edi€;E +p'

:t:

,f;S

-,t .l .J

-sS St . * s€

FE 5a Fc

€€ EE

f;*

A

EE

-

(g

(I':l

E

P

FE i:d

'E

E

T

-

(D

'c,

oc

5

tH

T

F.9. t.:: (Il(u

-o or c

T

t

crr c

*-d g'fr

gg

'F

F K

UI

z o

E E

o o o o izco -=-- 3 or@ -(\ XN c .=@ u,l

ECn

U')

= I z.

I I t

s?
T

:;=

1?s

S>FF

'!g<

;Pa t<=z *3:A bz(6 :IEiP ts'eli?s =

T

t I I I t I T

I T

I

trB oo

lc

l.D

c

t:

{D

,a

c

c

E o)

E

o

.g

.!

cq)

.9

z

eo Ys =f ttz n<

! !

t;

o< NF

>4 =F

a-

oE

(o

a-

oo

c

6 ;ii * o =t^6 YI :: d g

rl

aH5

fr|t q---

z

=?

oo

o

.a

_=

c

!

E a-

.2

3

o

!

(u

!

F= !4f fr2

xx i6xY= xx

z

elE x

F?

--z e< FO a=

=< Y< -oq.(.

>U=

H

olen

I d.

c

oo

o

tq t: l6

OJ

a-

3

-

R :

loo

>l EI :

s € .i

E

o

o

6i

.n

a lll

-

ut

T

e2 5e t!E

.!c i;:

=

!oo

xc

T

Hg

T

I T T

t t

!!

>t

<{

0., E qlolE

o

g F= e o5€:z o-

=l

.J

e6f,5 =4,

Xl tr Xl --g

+E<<

-tl =lFrg El

=E:i (,< 2.9

o-c c -E OJ

8 q'

83"= Y)ZF

E.e-

Fi

-E

1i

s=

F

s

a..l

.s:

3ls 6 gt ;

,jz

I II

I I t t I t I I I t t I I T

C(o o) c ir ro ro

.d =:{b ^F! =., _E'

E

^6q gE

5 -o P' (o^

Pc !o .=

; '=

E6.oll

6

'-C,

ct

€ ,B -H-O aJ E

d9 5 -lj{ rA-

'c

0J

P si; E =s (gP

.-! .o oJ

!

= E

I6 F..i

!

fr€ Ui:z

= +; 'uV EE

cc

51 Fb

;

|rt l!

;',t

-dP

g: Eg dr ;P F-7

EH

n>

d

iF .=r *6 *E

6K =-9 {-P

=1 FE E

6

frX P g V< =P E ZE

F

g F .- t=.

.e€ fE E Eg fi F EE

.-i .:

E€

g'E

r_ (u

Fg c - 3: ;iA

1F o. u)

Ei o

..:-

z a4

9f: 5EE

.=i :p+

Hk

cYk

T

I

g rz

=:Ef; BT4B =€E; 6EE EE €o. EEEE ::x ==F llEES€Ft:; T:qE3 g rvE: ,5E6Fr' 8FP iIg GF b F:A !E " E g 9tr5 E 6' s H-98 qb - E o lx ir e' (c fig;E E s 4 E ..bF: th F .E i 5 -EFb ;;F;f -E z F EE E.: EE T L].= rs* ?t F# E iIEE E.E iI_

I E 5 *

u,=

!

o

th

." ='-tn;:'5

z

u'ur

:Eqt frE r B F FrEe tr F iiE:F :r8l+ f,l=d cF EEi =EEH FFE ie96 E-gEe^ *i F E :9 rz E ai,E;r il.gb-d gE#E -e;; sEE s# €E

!

ra)

rr,r

€5 E"s =6 [; €*E E€ e:a *E g'€ 5F :--q ;T 9E

RE;E

z; E to

^vN 4O

etE

5

(n

."

I I I I I

-o

=3 .g€ *.S ;#

g= -E r.Fi =_,'-o:: .Fe z0., bro+r E* o- aPi-:* 9apo*p Xr3 '1 5 s:: 3;E ,1

.u

N

ER

a€ E= eE cZ

EF |o E = .r iY..E g =H *F .9.H t9 6

Ag F
=

i:

N

Y< a,Y

- atr ,98 5E =< ts E'E IF E€ Frz ;8 e6 <E

c

€

9i y'2*

o-

';

a .E E = o *FF;P€ r{

{;i

5^<

-g t{ l-=t^-Y

oo.

dF zz

.g o-

g ?6 .'; -6H E :

d, rF :.ii

z4

.g k .E Y c

E

-c

Vl Z

!

.ij

3!E

F0

.g P

EI

Et

oi==

gEs ;IEH ?le fi HI€ F

985

9t

I T T

z

! I t I

c

T

I

z

z

.\|

!9

xz :_: l3=l*

{

|

|

tFEt* | t:;t: I lPels | | - - t(o |

l!tl;' | l$i-ls |

E

T

I I I I I I I t I I I I I

t F F

| I

|

|

z

Fz -:i dS o "i<

col

F

_.o'

i*A 9s=

^* l" oo

i 5-

or

t/, D

z

z

_o-

|

|

S.

o (ooO

|

ElEgl= | lf olE | sti'stH tH El;ili IJ 1"" $lEslE ln eleili lE l:lE

3

<

EG

|

tl, tlt :< lll

x

I

>o z* !)z Yt<

ls€lc I c rz ld

z

l^b lilF l-

l&$l= l_r lE lErle 12 l: l5Fl5 lE lE

s= o< NF

+z -<

q

e I|I r>- -..i t@ lft>_

=F

FO f,>

t\a l:= tro

loo

t(o

x

x

tC

tFgtF t'H tE

:<< =g zE <=

t=

o .\

a-l

o

==z

F

Bt

Y

zvr

E

=

l 'I .s lE

!

H9

F_\ =€

?<

;!z c90

.-'.

8

;EE=/-sip$

o- i)

EeiAl/ il€H sl-i l/ 3: :.' 3F F E

.2 OJ

q l!

El El

.9c trl!

l/

!?l

^0r

x

z

c

q)

1:

s5

t I t I I I t t I T

t I I I I I I I I t I t I

c(9 c(g

.sF

ql

!v

(o.=

.It

o(u olq

c.g

t

-o

l-

C

(u

ao

tr!! (oY

c (ll

iiK

'6 !.

-(o cE ool :F9

o

Fg, E.

=E

;a

*E

H

E F x

c =c (!

5

\

E

ro

5 ilg Ij{ '-

F F

NF

E

* EIF ii H- a *

s ?, FE

E

E sF q 8F

f,i E €E

PE

F

.!

-c o) G|

't-

o jz (g

= J.=

H9

'6 -c ,:(')

=c

:H $l 9 :,F g5 E€

E!€* FS t:

;Jq H;F

FHg C l! :'-H

fii HE F Hf E -; :A 3 :E 3 sFF ^€E EgE G

5(g

c,

E:5

38t

F g=3 s Ed=2

H6F

Gt(,

9"fi"" c

(o*

N

or

s*ifi9 E is: s=F <
:e JF

N

HE=3F

=e

>ii c

a.l

ITJ

o

EC) o(gh EE o0J

=p F fi€ €i cfi :f eg s! E i9. '*U ;9 65 E jg igF# i 8e"Hi tsEE Ff "6i a P =E= ts^5e.8 $ b i.ESc sESH 5qf; ft E l;Fr EFgE EF* HE#s Ei€ 3 s **dt sfiEg I F 9-"qEE se*69 ;Ha g ,ieai HEq

g 5 ts

o-

flt

_s€

*EFH

;E s:

(g

:=

58

3K E

!_-o

o,

E.

o-C' E';_

'r 3 6 F = iB ;

pF E

(,

'Lr

'd

Ol

4, F F

'c (tl

!.1

-(! 6r_

(u-

.=c

_6 !z' ! >-(q

F F

z

o,4

9f= 5gF

6olq

ctq lD>-

Erz -"4 F:

:.=

--O rv cn

_sf3

EShr 9sYb

gEiE 2;N

iIg 9fi5 -il4 A

-afl

-c.= ;^-.(I|

c .F (u

o

th

z o

El Et i

îo Et,*: 8IE

Hi l-al g) @

3lF e ?le lrllFx N

-IE F

318 g

gl * ..1 z

I I

I I t t I I I I I T

I T

I

2a zz o> z9 <=

c 6

oo ot)

c

te yz

E{

oo .= >

t; tt

t--

llj l(o t)t

(l,)

lc

ldo

Is >= ' x

l

lqJ

l:z

3

c)

E

=

o

z* ruz !?< e= o< f{F

OJ al .o ro vr qr ! (l) orE 6 (o

lt:

lD :z ' c( o o t-

l.o

l3 tro lY lttL

?2

;r! -Y l:l(o c= li =

=>

(u r! o- :Z .tl r"l

zS

;f @ o

<* Y< =g

I

I/\ ttro lro to loJ t! lcr lot(o t(, t(E

16 lf

I I I

tr<

(u OJ

|

(!

|

3

I I I I

^l ;l Yl sl ol

:<-

c

I I I

F E

z

9.2 ur<

6

lo

|

I

(tr

H:

o.)

tI

Ol

- e: z)

t,; ICJ

N c{ N

}=t:i s ig

l:z

l@ loJ

:r<

H EF ; sit;

li1,, llo

-|\

tr

$

HE

ql 6_

:;

>-! 5E toJ ol oJo co lolr-r

OJ

I I

zE <= q. (J F> _ur :

62

;e

z

s

x

lE

F OE

:< gJ

T

I I I

=

e2 $e ul

E

l

'q,,

=o

€

Yq tE

F

u-

fr:

>l >J8

ct q,r 0,, -EJ vr

EUFs =d

E?f,= Y]ZF

xl -*9 F= =t )l := !.,'

9s

Els rcl Ei 3t3 ('t E
;OJ

*Fii

.2 0)

T T

.2c tr(o c 0.,

t T

ES

i=

s=

r-r

Pl;

I

t :

:i2

t T

T

T

t t I T

t I T

t I

f;tj n* *Y'i(

.=

9E

P'c F.ro

9 9

xa Et lo!? IK 'Ec

ff C

cE ('CN

d=

g

c e o' 'v

E

o-c

=v)

t*PFEP P

ie ,oF

E

zr{

>>

\x i ^-,

!=

aJ zr € q-* i : -d9, -6 !{?e E' t

:d 9< NlAz

'=E

-:!

F *s !

-r Ed *F *. :i= iA ha i:.E -d

5 E

Hv e'

EE CE

F o ,eF .gg

E E-r,i F."5 .E.e E Fd.:< =Eg

gtgg!=flr$

*=-+A .; !

Eg J _ X€ o.,-

cL,l-

E3s

Ge

sF EE

zl-{

9E' bgr

F=e

:

4 E,g

3

*t

!

.9.9

z

s=g<9<

.F.9 !F .::-h :rx

j-.c FrJ

ZI :

:< =

g

H EB ;H :.S =3 =F g 3E Fr {f$ :E ;# ss # f;; E; sr! *E (. ix .q ; Po a.o x = E-+E -.D :g F _?E -iEe s:6 ir F: E; i gF Ex =E' E ;E :€ ;€E Eu E E3 -f;rE tE 6ii :* F= ; +e F: gfu l|l3 F E: ,E ---;g o zZ a! b ,.'h;E EE =6eE E: Fii* :e; -4 iF &o' 9f5g 9EqE 5eH =rq i F $€5c gF$F 5f5,4 5:$ tF fi;F$ E ?FE fr6 EEF€ #*r Ep E i Egi; afi?f ffiEq ;Ha El + ieEE Hee eE EF ^ '-;P .... €g ig5p E s'B s H-9P qb E s fr H-s'E *F I = E = E ilE :E fi; E€ E Ef E *!': i= *E -; zA # ZA 3 IFE F

H9;

(g

'd

aJ

?o5 tzo rrJ
R

i

rE sn ; (,t

zsF, sftz

X =

tn'

.EE b-

f ot^

J

o

oa

fio

T

€c

E

T

t t

tr .!

rq ! ! or

tr

T

Eg!. .,1

cQ sb'=B

t I I I t

h _

q

.g 3-

d

2

:<

E

r

cI E l-l

oF zu.l D A3 c th uJ

z

lu

4C, cl Our :<E

F

\Ut

+c =H F< -(!'

I

c! N ol N

z

z

D

o d ozf 5I Azz u,l Y Y o

I

z

z.

t '_i

T

o-

T T

e{ (9c<

z<-

T f

o-

=

F

T

vl

zo z;

eg e 5I !dfi=< t3 PHd
co-(!

ae .! .9

(,

L==

!A

v,

6 i'^ c 6 i'" o0 c llj 9.e cu u z a c^tr^Pc^P"P:r^: = e r P+=0J9093P :-"^ > qi r'9P# {rr !! or * o,/ .9 or : or or .9 q) j5o- o-LLo-ûo-qd^-:-o.Io-

i(9 tJ-t Z

t{t < -l qd

o< NF

zs

ooj

-

.n-Y-<*

=< '-.

r-: (/)

iF:.; {oo-6-<* bizg

a|1

.:6 <-o_.

E

z

T

I I I

:= oJft cor

3 g

.r!

;5

lu{

e =;1 EPiie

fr>

&,

T

*

6fl= Z+-tr

",

zl
-

.r

t!

6x
Fl c: Hl

tr.

ol Eh .ol * 6 ..1 ô or

2

..r

s=a< f;F

f!

4z z< FO

T T

Eiv =
T

I I I I I

i6

:<<

zr <= cl

c.l

T

t t

.=3 (o

c{

(J

t> !:f

;.=

fi>

z

|',.'

;

i]CO

E

&.

ul :a

l{r

th

z

6

is z<

Oro

:<

f:z

<E

f ,l

6F z

at-

g o"

oJ FC

I

}E

;-o

l-c

oJ l_-

;€

;€

o-

c

=O

tr

k> rHz 4z<

3

e=

Xt!< :o-e -Y-t!

ao t/t

=z
l 'f

v

ly.o

oo(o -,

ibxE( - goE:.= >idE6

R

@

z

(o

f

6= o lo

-<

?= o- ii'i

o o

6 z

tz F3 z< d> z

E

T

}P oQ oroo

36

a.l

O1

=

I T

I I I I t I I I I I T

I I t t I I T

t I I

a(o

P' s5-=I a

EF

€

F-'s

E

9.9 y'c

-o

i:6 =(q

E

r

; Fg EB

(u

5 ,o

-c n,

:a

E 3 FE:EH < ts 3 .A F 3 q 6 -E i3 ;E

zd oo-

€ E

'--E rs cE (gqt

'

f

e c x= h'

*-,

ta)*_;

d,

-

€

9.?

FgE 6' :c

>
i

882 a

5Ff;=E

!Fr=!

=

Ff;

z3d E:E UJ<E

: C*f

.(t

..t

o,

^ E

*s: s ffF3 ;# n# ;t 8E E: IEE EF x€ -6U :H z =r Eg -gS

€ ;

El

iIol

c.)

>l (,l uJl

co 9l U|l cJ@ ol 1l LI

Fll

z

gJfA

Gd ig 5 mE t i's ne ;t sE P,P ;F .dtr F{a r r" _,.1 E € EK RE F F- E € €s E.t
F". E *H {;f EE ;+

iE "3 Ft i-

e* 1E

q

€

fU E

Bt .= J! E

F,4: €*

*; sE€

g=e g =.diP

YrZ tro-

33 s'H l"i L

.4E €." :H +iE

Eg E5 e! 3; f; eF 'F€ =#EF gji. i-*s := 3E H o:eE H= drT *= 5 E;; 9e,tu 8;E 6f:F g F EO= .=*E Hg. EE '=:E E b g35E =HEq =co:E

g SsFr ilEE3 ;Ff E F s EtEfrSE$THE?-85

do'

Es

3 i

E *E S -s

s

33ii 853€ t** ;€

:;

:;-EE f;-Fi €91 ivi5; dg .... .E ;sz5 ....croF F_5E E_pE lis h_99 qb !p

F3 tE-E €E -.-7 .ifi e5 {Ei F.. -E .E*5 x.s.F xi E:e F€ * HEEfi FFE *i! Fi

-€ zA d zAi5d 3 o

€ -o

d,

z

*E

*,! g1

E

E.0

E .g &

u.l

Y E I F E o- l{

H (J

F

zgt :)A A

(tt = r-t

(! N

z vt o = c a) u,l (I|

.Y N

ccll crl

F

:z E CI

-c

I

I 3z zEt o 0l ut 4 to

A

zF (9 to o. z z lrt D o Yx 5

I 2

r-l

N

I I

d,

I T z4 s> z<* l!z= x<<

T

\JF<

I I t

ll

:) =

.!

6 z

t

o

zr

T

a> ttt 2

T

t I I I I I

t'

co

i:

EHE-2\\ \ q26 =(!to<-

rc! v,

-

-8'gEg .s -9= do-* !

^qJ

ll=z -ll< 1>o <E

--L.D

3 e P

r: ^cr 6 ô :i

,; o Xl * z .=

,3 4.2 S 6gk >z
6 ro: 6 A9o b=F,jE=Sd&E= g

:-"^ >-

_.o

--E i5

L--\c

n :

:l

;m -yS H- i= o-

9-.

c.!i"cfoiiooc

_^^,1_t! ^q.' ;

.g

lrJ c.q, .e

>4

iz =F

<;<

zJ :<< zl <=

}H ô ;;

F

rn9 ..1

CL (J

fl> ur -l

=

",9

o-l ==z

'; ;i

|rI |rI

x

aE

z

o

.F

;€ .E =-o

z< ]Y

i:G JU)

Fc

;-o

ft* xs l zd-

aD

:<

CE

;€

;-o

rO zt <-

k> *Hz ;z< 6^

<

3

6 z

z q.x =z -2.

E

= E

J€

53

tr

-!Ir!

fo-

:E

N

EI 6-

;I

8

Yl For i\rsfl.9 V \\\HI€; -

.s(olo

'-

l{1 < elo< NF

I I I I

=<
sz

I I

=6 'G

.:6
E

2O

T

R S:3

E

E

=

zo-= + JU< z= i = 'r -{?

.-

l

s F

=< d> z 6= r5 <=

\-.) ll i I al d F E ^l.l 3 :l g

fl

z

I t t t t I I t I T T

I T

t I t T T

t t t t I

s' '"

!;c_ (gL

-t n

E

=

_e

g

r_

FE

.=

*E rK

S

o. =

(

.F

c

l-{ (, z l-a

R

o ff z

S'

dE ?Y 1I

E i .--E E 'rJ IE o{ E ci6 ::C( ru gr o E$ iE Eqi cz 'Brz

6

ru _E

5 # a

&,

ut

8tH I

= FF]83 ; F * F

'5c E btt fYz Ff E TN f, :' Iz :+ '"j ER *,

>i E 6a =3 E

EE=

db

a.r

-

; f d: E* EE H $; ; RF F

"5-'g nau

:3

E

re

.E

v! Qr

q,

d z 3 €s

cG|

€ EF g 3!

fo

=

F;i

EH I z Eg :. €E dt fY I Eh

EF ;F EX

FPE .5-

Bf

U

;g ;F

ur

ut

zllr o.

i;p] Fb

;P ;3 H *p,t iF 55 =39 p': *F =-z E EE! es.E E€ ;8 3E F; !s ,HH gr! E[ ;iEl C c a.6 Es i o 96 q FF 6Eg 3: =E: sF EE. 5E =s :EE d E =eE 3 E€ FE E Es Fs"= t€ =f ; E=q F€Er fi= --ics 'F€ H: xE if 5 != f =i9 3 F: ; iFe' 8;FH s** ;=R a 3 !EEp _"gE gflqH =EE 5ef; ;E oz $ b EEEe g E Ei5f; !FEE" H"Et *l eff=6 lo

oz

z, :a

F

G E F{

|J

F

A.

F_q

F vl l-l

g € Ffi#i ;frfi€ E;E €E #3 E A 3es:

(,

F

E

x:i HE F -i 2A d

E

E _-o

. HE T zA ,x

*=

"g'-fi E.g

:) d

E

*FF *&t *,[ g &

tr

N

z

;E '' sF s: =cA$;His;f i E--HT5E ts dg€ si c EEa

N N c'l ol E or

zF Iz F z ft f

-Yo (9

z J

z

I I I T

t t I I I t I I T

z s kI z s 9I .ar

f

3

oo

m*a

E

9E xz

-iz

ltr

z

II I

I

t

T

t

c

=o:|o

ol

or

o co

S l & f

LO

z F zl z

2

o

VZ

n{ s;

z =

o< NF

zs +z ?<

a> sa :<<

zl

'*9;

(o m

fl= u,t -l

:rc

th

z

r'.i-.-r (f)

a!

a!

Ln

-i

(./)E

lco

E

Y ll,l

'o

:=

o-D ==z lrJ

FE. 6.o.9

:<e :oqJt-.q

F

f

i:

(/)

:<

J\'

s o

,c

ii> o

or

o-

;€

Fc

;€ -tr

;

^q/

f

3;

F

6 E a z

f

(9

=c ci: E

z.A

3 'c ;ii60l .= v-oooru-, o c; .= =! :r- n -= ; cY!cr'=

or

z

N

>diao T

o

z

2O

T

t t

f.

:ii

q l!<

CL (J

T

o tr 5

i:?d

tr

f

z z Fs o : z l

o

z

t t I I t I I I I I I

qc -PE

o

EE > ir ,E .EE

=

E c'r

'.c

[g

-g q

-E a or

Eg,9_gf o 'q -

S

Rs

g

LU

$

F g

!

F dF ;* E ;H ;T AE E * P Ei :E Eg eE Es 9F ig F ; qg F g ogs sE gE F lE .: F sE !-i o< a -E: -,*€ -..E' El g :E q E iEE !:e :E EE EF tF

= fe;€; =t 3=; f r@, f;s 1 P E#€ ii: €E:s t E?, * tEgs€ I E _: =E iEF EE". =i EH ;E E€ :Ae ,:..9E FPp do 3='-: =E F:* ,i; E= E g: s=S tEC EF_g =Ff I =EE -4 b e 4*-. i#€ Efl =Y

6

-g

'E.t|

>* 3o(g f (n

J o-

UJ

Es

B"*

T

I t I T

I t

g E rivE E$g Ev5 EflH F 3 iar ;ES =Xf;

o- A

E

? !-P! €fi Z EE 6

g uok

rE€ P.E

6c 8.9.F, 1-s; E€ 'p.!

e fr PPE F.F.E -58' e: :: sE =E E* EtF iEs FE* xi5 *€ E;. :EE f-$E E:i !.q (J)

srU

E 3 !

=-

E

'-(' !E =b' 'F Q=

gs3 ô,F

E

a

U)

.eE

GI

:J c)

Y J

:yx _o' c'{ EO

LU

F'E

I

6e :z l{

6 :<

t:

T

AZ

^^(J

E

2s

z.,^

a!

:('

B

Ftl!-

tr (9

z

P -Eg FE 5o 6Y ;

5E . 4 ! f-{

o

s

'::

.UE

z

F

-l!

&i c -.8 dd

3E !'< .o, F E

E

z

(o

co

o-

z

I t I t I I I I I I T

! I I I t I t

c

Co

i(g

C!(

= tr = -)

F^ t- :z xi '- >c

6 z.

>o=

E

-C

C!

oro (9o, (o_

tT

z.S =-Z d< FO

(1

e'

a)

6EE

u< z,!

rr o) (!C

(!

m

u)= (gO)

.9.

o) I:C ag=

*

(D

;c

F

-c, =o., cr oC! C. r= is (! tY <9 =v)< EN< cdF o) (f= cr(l) = -C -a (!o cJ s -O !',,'a ii o (f co(g c(g u F(9 * ; '^ 3 c!qE;, cq) r||(o r' *
= tr -* =

-w

F

(o *

";

o (\

f

=

_- b=d6i

'a ut :< ul (L

E

E

=

T

.E66
>ts'q 6 (s.-P€ x, H -(D-

cD vl -';< o) lu c x' c=(oFc(giz

_? c:

9 = e5 o_o (! F (! -o -=
T ;c

(tI C.

(q

'i'

o)

=

o 6 ',.- o Lo o lI= = co X- I" rl (u -=

o

(! f c(o

IY

->Et

-

I I I

-c

(r€<

'n

:< (D

F

o

'6

'=

.C

5<

z.

E (D

9;

-f (f c{F

U)

(!

co

o_ a*

ZE _-

z.= ur= Lz

(!

o

IJJ Z. o< tlJ=

S=

_o

6F

=,t J(9

iJD

)a

E*

r!= o-=

c)

=(5

G'

:<

O

C!

---)

z.E f

df, JO- t 36 z.= ==

(o

o) (g(U (oo) _c (|)(o

t

zx <:<

(!

su

=

\J or:

*6zF

.E

-:z

,

z.

o

=

z.<

>i;+= 6 (o -==

o)c 6)(g; O) c E = (D q') o F O- -:Z c!

E;

i

1d es z.<
6(L

ssd E== z, ;b= od.G U)

E=z o a$ z. j.,.,- = <:<

ftH -oD

z.

:<

Lmd_;

a a

6

F F

o f!x< co hc! t-

O)

o-

z

I I I I I t I I I t I I I I I t T

I I I I I I

c'l

{!c -_.*

-

(!,

'J3

E

-E ,ri

F,E:eH;

€ (fl

F

FE E: e=

9q

$E

,id

sF .qE

H H# E ;g

-

:

(, z:)

E

8 .o

: rgE E€

; 'F

,{ =1 o z n

F

IU

d, 5 .l

F .= F E E

(o

€ F

g

.e.

3

= E E

E'a :: qrE *=

lq

;i

E o :E

>5 i-'o € 5

;3 gH *€

de F qg F

tu )<

uJ

a 5

FE gE

E H!; is

E : 5; s-t; t*. a € frZ z :z *E€ EE 4Y s

o-

ut

*E oE EE

E"=

;!

iaF :re E€ F qE :FE$ =t E: ; ;es :g =E ;g* :Ec EtE fi= F -=

: g

5tF i6a E:

={$ Egg e ;Ee *EI s : ""8 ''E' toh 8--:

€E EE

2 € ; qrc eEE !g 6 -sH€ 5 E iE -E* ;E *EE .c r', *E *E FS* F*. ;:; E' s

\r

4=B

E 14 E E

oE :A#

z

U)

Nh

fE P

ta)

E

i=E Es;; rH € t =Ef :E =F 6 6 >-x= i= otg

z. m

s EE PF

6x.

z

c, 2A,X EF''b

:g :o =lJ

.E = ir.s

I^

.'j c

R:V

,q co 'F

tr 3

8E

€

=g*3

('

F\

(u

ol

l

Y (!

ii_

N f'. N o-

z.

t I I I I t I t I t I I I T

T

t I I t I

iili-liii!'E

g= (g.t

5

g$'"fig E = EFf

E

='iE

=qF

€5 E5E - =EF:

L

= -

(D

6 z.

-ro 6(D

€ FFBEI #EFgEgg6Efr O B€??#F€Fgg;$ $ F5EI ,i€,iE5g;E#pEssfrcel o c EEESSFE53$SffEfrfl

>od' =,

=cL J(9

ut z. qr< 4r= \f Oa

(D

'(!)

Cl'

5<

c!F ->4

C)

o:

5F -2.

C (! (ti

(o

FO

s(l)

$$$$$$$$$$$$$$$$l

-> Et ur< <,Y

oF

)<< >j
c (!

S= i!>

C\t cr) \f

L_a)

(O ta

li

ii

I

(o

z.= [!D o-z ul

F

=i:

;f;EEE€E5S$€€FiH Êi E*EEe sr q5E_pg€gl

= F

-) E

E

ag

(g

q.)

o-

6 oc!

:<

Cg CD >c o= (D q) I

c c =) o

I.I.J

CL

(t)

l

xe

z.

o

.

i:

I

;1x= ;==

i

i

c

T

= (!

(o

I I

c

6

i

I I

=-

CO

L

i i

o(D o-o

c' l

t- 9o I

I| \./F=i: l=E F = l*E FE l;=^YF (t

lcsl^4

at) U>

z. z. o-

-: /n (D

lg &; v

c

l-) (! (l,

'al orl

:
9l

(Ll

>

'

ê

E

= o UJ

z.

(9

:) E F

O (\

c a-r

lp 5 E 3 E^ lS Pso--o 9=.:9m.< n- ^L ro a t)l .n (D .Y !D l=

O

t

-;b oo_

6it ts'g coo-(g(o< c c (!,;

(./)

o-

-.=

c(q

f,_)\J

HEP=E t6 ri n- P lri :::6t: (!lC'i(!

(d

c') (t o) o) 6)

o) o)

-:.v

.(! (g -c >\ (o4h-o (!

v.-y:&_(/) L; -

o u

z. o(9

= l=lE1= ts l=i*1tr i= -l o< s a 5 lF c (o l;= l

(9

<s z. =sa\

#: a= 3+ 3U

oooc)o)

LO_O_O_O_ (l,i c|l(ul (' (!l (! crl('r(!l(g (I'l(9 cl (! (E u)aaura -:< -:< -Y -:< -.Y (!(DC!(o(E (D(I)o(l)o) o- o_ o_ o- o_ tOr c! (\

uF

I

c{ o) CI

F

z,

€

o

E

z <4.

=(g ,s o

5s=

ii

=

*+9s =f= )
GI

E

c

(,

c(l' l

(E
:<

3G= o-ul<

utcF :
l

)

i

6

o

c! FFq,

o-

z.

I I I I I I I

ol c(,

t: (tl

-3 .aE>

t T

T

I

=

(!-

tr

.=

I t

! lD l.ro

-Y = rE

\

C $ -

O< NF

P

-t r--> -=

=

q)

a

^' â' x:: .,:s

T

I t T

I T

t

(U

E't; vtz

=i

r! Fb ! :tr ., p,=l E

o

Y |! E C --: i; o-: = .q bE ;

l-

= .Y

.fr E

F ur z,e ; FiA =.s E

r

u,t

-

g

6

5E E

5E6 iB

(o !-v,

<(.!v t-'= =

iFc+E '5 = -B EgE t;i=,'

vt ar

crf

E

JC -e

roi6 FR E=-

;

e

""*

-o 4(o

9o-

CJ

r-o Y'tr A; -(g Y(' .4*

J;i

-* YY -€

+6c

='

==H

F c€ ra-S i EEk

E

c.S t.! Eo :-o

dE zAd :A ql c(' ao

lo

E CJ .o

r--=-o

a

Q.J

f:i

gH-

CE (' Ctr

ro='

0i-

?F

c

!2,

.qh h;d -5.-t,

ii

h

:p

-v

(u

CJ(, -o B

X+r

qbE F'-

CF

9;

(n G|

f

5E

:Z

-a= -lz (I,('E

ii

E!

-

t\

*.: = -vr-6 9+:9 (u

=.J !(u .tr

o9K

-v.

N N F\ c|l

o-

.G.e.E

a 9,

v

X :==-e 6(Jl

q)

=ylF' ;t:= ji!l;

.EF =9 i:d E(oH loLj:i

'J

:5;

J {Il

U1

J-h

lzJ

;

3olo

(u6 (oy, lz;

ER

Cl

vt c

;q

l,l

.*s

;;

-E

-'tu .I'c luv

a --Y+; !* fi= 5s ie za ;F 4e =g d 3F SE ilf = E ;6 iE E F= EEC ET E .EE# *z F FoF :E 'd. g s il -

(\l .oij

a

V

= F ir -u|

;qr

FE I

:lE

q,

=tt

O(g u)to

uS $Jrr * E p

t_-

+

('Ql

zxtF.oc

<(<

(u

9F t=

lu

T

(D

k(o(,

ul-;6

Fc ul< Zl

o(E sl

E

U>.

o-

(g

;'i I

h(oul-{!(9

zf,

G'

.-- alt gl -(!

}EE F{O .--4 Oc JIN uJ= r,r-

..o (J

F.oJo Fô-

r-{

t

r, (oE

rF

T

(.,

! c

6E g-

E= o_.l|

d,

(, 'tl

.]z(o

z.

Yc

:z! |lJ I.J c

.(!

c

lo .La c,

.; .!

I T

I t I I

F

g= .e E,E .g'-

T

I I T

I t t t T

T

^-a

= S:EE

=*E =FÊ EEEHE €*'g ET: aj*e*;SE :E ':se?b

E E :l

tr

;€JE rEEE€5$€cFEE] F€F*€-:*E*eEE; sc;l 3 ; s ;: ss: t€ts sEF€l sEg;Ess*sf€e€EEEI

= --)

6

z.

zo=

=,E =(L JC,

CsCs:5EEsg*#$Ps5l

LU Z. tQ.

< t!:) .+E

E€EEGgcs##EEE?EEl

z.S

EFEEEEE$Ss5ffEFfI

5< 6tF

JF

-2.

*oE -> Ee, uJ< z:<

F$$$$$$F$$$FF$$Fl

Y< >F

(f) .rl Lr) (j) f-t@

-lc!

aoc)

'L S=

i! =) z,= lJ,J

o-z=

E uJ

:< u.l oU'

o =

c{

F

rl (g

iti

(D

L c!

(!I

I

= (g

C' (q

cD_9

I I I I

E

-) i:

T

t t

t/)

>L

o

(D

'i

lr

cCg d) Cg

E 0.,

(o (g

z.

l

i

F} gls.

(9

-

*E='a

€

v:5f,

z.

=

o

=.E F

=E:

(t, (! =i

;*1;E Ed > ;oEo

'o (g..'Y < (Li .Fr-o'lilX

€€E6 O- A; .19 d

.nd-9 >6 -v)., -: = +< tI

:< o(D

erfl? E'
c:' q) o) (go(E:

o (!

Lt,l

(9

.qr li=(9 =2.

z. z. D

h (o@

- E=

s€< _:ô<

:*rz "-=<

^ ):o

;=z q*ut *E i: ur -=A. u, :<

C|l

at)

z E F F

UJ

U' -

(,

J n<

(E

ru

:<

o

ô ^Q ô ô oc,t(51(tr (l'(g(qC' (s (!t (I' (g(E(g(! (E ppo0J p (D O) (D d) o.t (r o_ llo_ o- o_

F- @ O) O -r -r-c!a!

F F

z =*,

i

ir

,t

5
*$g= f==p ;6 ze

i3? ftEd

xuJ o
= o-

<\ qt

o-

z.

t t I t

c.! or c.!

'|:{

= lax y'.;: ec ijP

{u i= E .g

i5

.e.1

6

iJft,qj(r L(.r!rE 0J .o

-ii g.l

lo

-.s --F

i

d-

-

I E E

F =

i3

a .E

CL

T

I I T T

t I I T

I I

d

f = I

i

= Ff

6 2

>5 t{O z4

E

*

s. 6 q

:d 6<

E

d

2

F;

:

i

= H :k E '* 5F F F .'i <x =z- .: F,r e F Tf 4'd, * * = $r< P 6

YS =f, e .q =E
* E

F E :E

zf,

*z e* z-4

IF

DSD g.az

H3F B N

'c-ESE :FiE3..-.-J 6t
.E

E

; ;* E EH P FE E r

6rz

e

E .q g

#J=dHl : 959

'i ili=

= E

4=&.

-uJ Fo.

E

a

* q€ C HE E ; 5 E EF

E14

=

-z* o

;> t*5€ fl; :*

ec;v &F FH Ei EE !t oo9 €: "_-:h EE* 6E :F BH 9B EF ?!:K :-F:

Ec i.fi tg _grj +: ir d5- lJ(

6€ E5

E:. sE .,î-

Ec

Eg.

ir .o -

:F EE .4o.'

12

E*n"

Ei o.

r? != E qg rJ= s n1 F{ =?fi*i ; --H ifr =EF.trH eii s 35_ "-tF tt B EEf; -is 3"-5:E€ =sE r*g *E E iE€EE Pi6: r{; = tsfit;fiq:E gs S=

.5

.6e

T

t I T T

I

4E

2 s+ ii=

A E

I

€ € 9

,$e*q g

3;

EE

€gp 8FE :F

8i (l9 ttZ

z)

-!ig EfF=

if=! uF3= 'd

(,<

E E' E E€*E Ig H EE::€

6s H*

d.. :E3 :E3 EEre tg -'-, :E

fr= Y5

-e s

!'rE

FHE gE =E =€ EHF F*! ;o+ F-34 +El €:€ +<:6 FE

-c rodri-

E E -o

T

Ps

ss*E ..E

g'P

E.F SE

'jt ;l El

A

ts

tr

f El."E rl asgiS-i!= '::Ep=: " +|8r hEHrg r Il=l€Fb

t:=E s =E €

:'F ,F.b' EE

; *:"

60- ; E i2 Iit t5

I\

F

.ij = ;

ijE

F

F

a -_ E'

.s E

X nf;

Es

c.

o,

E

€ :-

ZY

4{J

i=

.E o'

ul

il

I

2

I t I I

|E

T

I t T

f E F

3

(g

o Y

(

T

I T

I T

I I t T

I I t

zH

iB zC

Oa.

L

cL

d9 ;i< :E o<

EEE€ BEf;EH

NF

zS

;2 z< n> oz d.

ig Yg

\f d

o (r{ lu

c

zZr
s

f,= ir.r J zZ

c!

o-L)

ut ltr o.

x th

z o

(\= \o

O ot t-

(O

(.)

z t! f

o L

f

gEE =

EgflE -f*BE* Eg*

E$E 5E €E EFE SFEE FEE FF5 fi EEEH C.) Cj z_C.)c)i:,= 0J P.j

Y

T

E:=

T T

t

*q 5 FEaE Fa t= SsEc E EaE EeErE€ Hs Es*:.E ==s*i €: 3sH+ :E*: :*;'E :;E'iF; E;EEF'EF E,

_9 h<-E trFv io =* b;;i =.E:e !Cl i '= F C Jv 6 i.E; 17 .,2 y'a - : cJ J=a t eg-qqEgE= !.1

Fg x-5i 5 =-X

F'>:-cF*o)c :{ ir!:*-;

=

PgE;FiGsc.E (! -Y,. 5 E"F.::

c +:-,=;x] 5-€ € Ex 9'c ll!;: 'F

E

b=c-c

P5 o,>c g*

:i El] C X.i c I-F :(u0.r(tl=(qaJ;i 2- O-J >- - _c, _O i

qJ

o_o_,

o_o_,

î

r";

g

I T T

I I I

T

I

e*

E'T

i

T

t I I I I t t I I

F

zf 3z

g

o ctr

Y

crll

cE (oz

1 <.c I .olD

ji;

:'

LLl .L C o- -(u (t'

F -:Z (') - = f ttd

g€e E: sC ?9."^j E3S ET; _"+

-C

t- qJ; > 6

t= > i

8eE 8eg 359 > ".9 o c L. o c I -3;5-3e <E: P;a5 g E Eg

H o A

,, l

5

0J (D (o ]

[! cJ;

qJ (u ct

= PE qFo-Ju)Fc)< >e=;7 d --

o-

5 HSEi *E;i E5:E

iS ,tt3

d; dto =l

tn

^l ';6 3l *

El5

rl En

\

F

Ft s

=18 l-rl

!--t

LI Fft

z

ull

3H

E3 l-l

o

fro-

8+ d o-

\t

r{

o .\.

:z :Z

0,

c!

c'l

F

(\

s

\o

12 8p Eo.

O O' t.

(o

a! aa

o(,

E

a

H<-E ;c.-

: o;=.-EvjjF o 6 l: c iY

_ (!r $x

o

v :: -lZ

-v (/) l::

-

fr

G

= t,c^g+l-c.El y,a aJ :

= :; EE'E=:=

E

;-.cg6r:r t,Y=FoPOq L(n-=-,^-=!:

ar

'fa

6 lJ i: i b -sr

=-\!-=-h-

t! .x FI

&.=&.dF-568

d+

tZ

z)

c -:i EfF

3

i*= iro 3 "fff |9< FI

ZY

6s

E} qe

T

I I I I

E

Es53E3 1i3,7;3 ZE;Fg9-EE9E}

Ft 3o

=!5 f;gF

c.S = o Y

s i g€

E'e*

a

bgi EE eF: Sfg :8._9 E

Ffr

9E€3

*5 tr= x3

=l EJ ol

a\l

zl

FI

N

;or

cl o.l FI

EO

c'l Lal

DI

Ol

LI.l

o-

ttl

z.

t I I I I I t

c(o crl c{!

9lH iJ

C

(o

rq)

I I I I I ! I I I I I

g;

-

s3 3

:

E = F(gl=-o

E

F13'CO

S E 6 H

E a d 9 6

* =

;

zox : -dg € il< E

rF

NF zf

*.

(g a

]'= F E f F ", f;f * s *d uld

5

;

P : Yg e =P E €F .€ 13 E qE =F b5 E = t:

.o

EE

I T

I

o

-.9

c)

Fp

'F

F3

c)

c !

;'"

.EE'

FE 6--

F-OCt:€J q

....5

E_ P

(oce;oJ

o)

€

9

H{

o

66=p YUI urY (,l

E

g€

= .Y ill

HE

uJ

lfi

l!|

J

t!.

ft= Ycl

lEq JF .:: !

Eg

.:a

gE

lc)

(o

€_c

cd

aqr

Rs +:

=E E:a:F

(UE

oc) >E .9>E XE fv v,c -(O ;iY

EE

t

s-5

(g

f,

Ds H E ;Ef HE-a i2 E st; Hrs ia B *e"fi s*"gE; o

;etgi ;sfiE

r.!

-98 =6E E; =E; f€ 9E H :E-s -,-= F6E 8E eFE AF; F;

== : H: 5 I

F i;= ; e53F iE;;$

C,

""9 ;*;E Efr g€

7z

.C|

5# t* gd;v roi L-; gE

Ef :=

H3

=

b!

::h;i

YX Ev

9ot q -6 q> E g(^ (O ttl F 6 .oj: E=e cL.o.g

....9 !8_ ltr

sg

FP

(,

F

--g^-C

T

lll .F o q

c .E

* Ia i o<

Hi

(q

'.S -o.F

'=

i3

.E

8J:

P .

zr{

'F q) o-

9!/)

_o

zg
c(g

0)

., .q lqJ a.o l!o

(9

,,1

T

.g

Y.=

:z:=

E F€F P€*;g ^ +: g >o-o) E:Es f sEs :sc 0.)

di

4.|9 JnZ

z= xE

eIF5 EfF=

;f=! #Eri 9< ZY

6s Eg qtJ

i=

ft= YI

;:E ; *(t

EF. 3.F (o €c E=

12 8p Ei o.

i

+x

,.:l

vll ,] \

R El : :tm

Y

(r \1 \*,

ri

l-l o (,l h -ls5 ot ?6 zt trq ,

5l*

E 9l rrl e: DI

tr't=z.
I T

I I I c 3-'R F eE, e-- b : IHt FFE FHE a-.5 $F$g F;=,gEE; FBFAH *;t: :;e FFq =sis ;#EB ;:EdEg H*Hi*:.E cFg ;tC H::-i cq9=;C F;Hsqa€ =?--: :g;€ #$5=eEi #fiF: **e*aI *nxEecH ?;s€ fi q?$;s€ n c:; FEE5FP fi6fiI;55

E

T

I I I I I T

I T

I I I T

I I I

d

D

E l-{

F

3 l-{

@

-

vl

z riO 2d

6o.

L

o.

d9

s3

\t

cad

N

:<
cD

Eg

o-(J =s S= i!D zZ. XrD

z

zt-{

t

v =c (\=

s

\o

O'

f..

3

tg

|! 'r't

Y

o

I

I h<-E ;+c.: - (o 6L;=.-Ew.l9F E6,tq'JYlgX (,-c-g+\-c..c7 vil l'-: i.l n:Z

CJrz: (^

; eExS=! 9.=.:= F EA *i.,_v

-.::

=

5g HEEE.:-r k.!!;ric-.rh

d>ddFiod

c.E 3 E f P E* .rr ihcv66E

.o

g€e gt a6c-c !:, E f i! F:

Y

T

c.i

)<

\o a\

p,

llr -ul G V'

r

!{

F

-'

g*€EA E a*:*A;rEE ags; =c;-iiY'E--EC F Bfi:*FF€€ E'E fi :583€ 6EE,E EE 5E (! F=F$SE:FFFESgE-s:FFFES o-oo- o- r o- or

H.i

+z z< FO

ro-

elis h tl=slat so-!:<:<,

:E o< zf,

E

'

'!9tso'>tr9* :: En C: C -; .Y(ucilo:(!0J;i 2. O- lz >-E!n

i

cd

+

I I

I t

z9
a?

G

e.a HF F

o ct

z-

3= T

t t I T

I

|! Ot

o Y

Ol

o o-

I T

t t

T

E

\,

e=v"

H{ r-l Fl (n

EZ

u'l Y u.t Y

Ulul

E

F; q 5'.8 s o- orF 6o-o-E

:z

o

C'I

'-

F

a\

5fi fr= YO

)Z

l

s (O

O'

N

F\

an

42

(u

o

I

ts<-E ijir c .-

*

-

ro

EiE.5v€6 959rZas"= il il n-v .': 7 -:: (./)

Y o G J

: KEx_59.=.:= 5

Fg

EEEE"-T

F

=*. Bg.

sfe;FEEs .d+

c

=IE

T Y

I

--+= PE 3E€ 4;3 *:d 9 F;.$ HE iti5,;3 s.6

o (.{

II

T

;

I(r':= i

sf

I I

p,

o-'

|E

I

z:
d

(E

T

J E r e53F trY-< 5 EtrEi "\ E #=iE s **=E

= zEee,

T

8p Go. a(, oz z=

xd

eIf5

EfF=

;r=: #R?e

El' |9< 2Y

6s E*

c.E (! -Y,.

c i

A --c-o

E"F.Z -

E

!P=

-s* E_s .E F*c.c 9'c f l! F = '!95->cR* :i tr-O c X.i c -:o](u.o=(o0);i z- o- rz >- tr _o -o

ull o

E

49
fr;

Y=,

: =l :l l-l o

ff)

(,l h rr1 q5 ol

6

Fq'-r sld gt =

zt

gl ttl DI

cl

P P

:

I I

I t I I t T

t I t t I I I I I T T

t I T

I

(I'c

9F"sfl

_e

F_e

'6 E

€d .c-

E E F = = S i3 E

d b

(u

; I

>5 i-. O

B

E# s c: €g FE :g EE E; =:l FF E! :U *3 gE ss

H

Vtru

E

_? Gl

= ,E Cl-

Ec

Eg f i

btl

;d9 6 -Zlrl -E (g.ca *iI rn6 {oY i 66 l,rJ

J q ut

Y

hl P o1

s= 5l* s

Fl

BIF l/,lo $

(?l

(o

6l

o-

ztq
2

=l 1t 4l

E;

dE-

E

- E

iA;

35 Fr F. * e= =l P

5;E gi,F Er'E gE

:gfr ;f E:E itt *s E-F E,eg Eet E= E 'E H$ E H; Ei:=Ert--E *;q !: : e_r,

:E P 9; =E** HF E! i Ffr F€"gg:TF3;I E= F ECI 5 e ?gt :€Af iFE EE $ B= :gl sate *ei E: g H; sv*Eg Esf, Ef 7

"s;

b sgF t.= ei .E F€ : F Ei"- :,q eBgeE :; -E ^F- *I +EE FS -EE +F E;: r E3 EE FE* :E FE A L-6 "€ :43 c E 3

\1:T = x'=to s ^Z E<

FI El

g: Ei .gI sf; *€ E€g iE Efr ftsi SE *H

E s* ,i,tr h

6 =

o

z

ccD(J

z

z

c

"EF 44 PP F &9. € .o

AiF E!3 gEgEE

"Eggir_ :E l3
<E(J

$Fi

.N +, ('!

rZtn cn@ ccn .= tt)

o-= A z.

I I

I

z

o

T

o

El

I E ti

3

I T

zl-l rio

(!

Et q,

oa.

o

d9 s<

o

E

) 'c o

cD

:E o< NF zf

io

-o -g _e lg

+z e< -!'

c

FO

4c

:$ o.IJ

E

.6

E,

o

th

z

o

lol

o-

EI

1l 4l

v'l 6l o-I 6l o-l

ll't

('l

z

o-

ztq

tt

Ula

ut Y lrt

Y

t,,lo (,l (o

N

S=

zZ

l,rJ

i;t cv 618 s

orl 6l

o

o-

o N

ilD

5 e

ol 91 ol 5 *le S

-l 6l

dl

FI

Y< <4

ll,l

-:

ol =l ql

o io !(,

Or

ggF

ro

!-.r

\Cl

O)

.r-

c.,

.!i c,

o c')

Y o G J

col

F.

cgiii "Eggir.-l-

?gE (o

o q)

o .F Y

a- o\ o-

.Et

l! f

(\ a

_96 q)@

G

f

IU

b Fql

I I

F(-.t

U't x

Y

t T

Q

tho E

c

T

ot 7l

-

H t

T

T

:E

i.EET :sdff i6 -zF -6UI< xfl= n6 (oY

0t

I I t I t I t I

n:

=l F]

x='cct -Z

T

FI

z

cn

$E=

z

I t

I

Eg

:'6

E

E q

I T

-

E

,E

ro

Cr-

I I I I I I T

I I t I

'r pEB

vr E

fir cc

Eg tr=

*3

$s

(,IE N 418 R

d El ol

>l zl

o-

u.l

Y

d6-

-C

:F+ =e^ *H *'.E $E leP EbF oI ,=t! rf E 5E d'e'dtt-b:€

Etti*rsE 3,Ee d.ef *=

F :

E

i.E=

E

ft

€=g

A;F N .!, N iZl.l

c

35*E E"-i €H *Eiii -i= € = 'in'o'c lfitq ;.[E g: "EEg=#; *:= tF: :eE i96g EEf, E E; Gr r-!Ph Ei g= .....u 6 = FE : F Elg s,q :35 :; -E _ * e-sssE z

('.=

i

Fg HfiF €E EE E r;E .E :EE 3

EI* zl'^ H fl 1:: \o

o.

29f, ?iEg-= RgE #E

c .-

n

EF

EE*€r;qHP ;E P rf s;A {E f;: a qE L*:s b,;Ei >e 'E,43:EFg;: F= g ags EeEg :sa iE s E 6dE :

?t

s$ ee Fc€ :€

3E F. ;q

;

EI E FJ:

='-ni

=F =>

a-

gg

gH EE .F,- sfi *:

6x F 9 d g fi< s s? Fs eF. F E

n! i E3 t*=

E

:p

;.1

T

:E:

FI

!9

F

*_? ; >i f-{ O

€. lo

o-(L'

.9

3 E

z

o-

o

b

F s

T

:

g-

Ef;8H E# s q*FeFg FE €g .g -Y. sugf s; El FF E€ a ;E

€o f

z

c

.g

*:

!d

rllr -c (lJL

E

o

sg

'

I I

I

_!z^

E

T

T

(uc

(!

cE "EE ** =SI: UU Pg. r' lg

$Ei

ctr

.= -oo

rn

a- Ot

z.

I T

I

z o g o

T

Er

J_

=.-

: -= .=

d,

D

E l-l

E E

T

I t t I T

I

3 v,

z i{o Itl

Oq-

d9 83 +;i o<

T

a

E!

o

Xrf z

c

zH o

I T

I t T

o-

J

z

4

;i^n>.= i: o( 14 - or-o

u,l

Y

:ss* !Y

-c> :i=

F' H: -',:ll F .X c-V or6

ffE -"-E€H*e'$gsg ts >;J 6 HE5Edi*H=F **e;; EFg*;$s

.::

(o F\

o

d

(u

= E

tt tr F ro3

9E.(!

i

p lrJ -ltr

UJ

It=Ul

srl

t! |! (u

x J

A'. oss

Eo -q o

o

o

T

€ cE mfr

irNra{-Ln

ul

T

lo :

CF\

dX\o

qt dr O.o OE v= c='vx=: =-O = = P E .v E E E F,X,: = -f E (o lo ;.i,1, (t(ro-o-d o ct o o: oooocJ o-Jo_o_o_ EY\<.i-:3

z2

€"-9 {e

=J

-V : -Eoq >; x^ iz h(n .E EA#F .. U'FB=

,-F;vv

dat ur<

f;= i!f

Q€r<

E.o {DN

q_v=tt agEr aF nH c iio593 ;FP'F.B3b-vE-5 c.YJ - -J :o>:: E - .:: gh riE lq:; = E;ssEi!1.€ uEqqq

>

zi <[

= i!=.Y iE ! co0l

39fi -64

(g

wcn

t- -:

q u ix lE l;

FO r.r

€:

C' q,

Y

?i -< Fa

t

(u - (o

zf,

o- (J

T

ru

FI FI

\o

IE

=9 h gla :jiur A h|9

Ctl

t I

z

$

.:! c

o-

n'';

98 o('

EP

:x9 ;:= 5! ;i(^

N

(\

*giis !s3=! "FE:-

Lal

c'l

tn tr|

ol o-

z t!

(o

9(rr-

<E|J

o

f 'n

x

HE

loY !c olo

dE=

-f

T

I I t t I I I I I I I I I I I I t T

I I I

o)

oc

c

2=

E

EH

gJ' ; tE

E.

sF? Eg H4

-E*s.9

T

-E ,''

!.9 (g

:=I _h

Fs'S.EB

!

ur

s€ e = ! i i * EE :E ;;

=E g=

.:-:.r-

.:

E s E E

p lr F H

E .J .=.-:

s-# ;*

5 = -E fE E;

gg

E

E: *g F' €;

EE :s 11 €'= ;s EE E-.= sE

EEggE

E3l?

El q
s-dSEi

s
g*EEfr

3t-

E

EE<<E Aqoz!t

Frl

Ex

-r! \i

f {1 EI A-

\2 fE

ol

Y

GI

EEF (\

r, l'!

=E*

i--f;€E€HEF*E g?te E= Ia* *HE €:

$ g P; Ee'E ie"s$ AEfl ef E;e;*e;;sggF*c

-E :EE :E # rFF r; .F

E

Slq X

dl z q{l

EE sr:natF'H$ E= F F eEE ;E EEEE

C lo

=

tasrgel: gl#

i :

gl

EE

*f;; ;E =C $t == i "lE SEEtns#g * :a ;fi :i E: EE s t{ =aEF FE|+SFEg:*

-n= -=

EI El

gs

tqQ

E[ c

=

,EFi*

rZ r.rt or@ ECn

= .:-u)u)

z

cl

:iu)

DI

:38 $F=

=l

z

t t I I I I t I I I t I I I T

c

g o

th

El

.9 -o lo

c,

'61

:

-o

l|!

o

l3 l9

!J

o

c

3 t{

v, zt{

|!

ze OA

v

iiz

g Er o

ni<

o< NF

G

>

cc Eg xs (f ti

f=

zz lll -r z

Y

ut

4

o zt{

o

o.o

o o

E o cq)

GI

E

llt lg

.F

a!

lrl

t(t

Ic'l

Ee??3

|llt

t-; t+

t=

;e383

t(u

lr

lo

I

lro'

lo

IF

d

('

IP t(u

(o

('

o 'o

'! o c'l o o ql o C'

fit

o

!o

o-

o E o lo

g .o

o-

o "

-) {ol il

I{!

qJ

clg

(t

ii

o gll

xEF

'6 3 lI}

o)

o

cr! fq,

CI '6 {.) | g

'6 g

.9

.9 .g E

'6 o

E

o

E !

E o o

r!

-61 c |t' t rl ! 661 q.,o

E (u

ctl

Ctl

E

CJl

rl)

=(u

=

=

o

6-Yl (u(!l

d

IE

o)

cl pl

$EEEf;

to,

o

c

Q)

I

(o

F.

dl

Y

F z
N

cl

l 4l

fl

*o sr ^v tJ)

Ol

z.

ol

ot .9

1

rEl -l ot lol ol

rul (ut

!f

o N o E d) € F N

i;F

oz

ul

CJ

-c 6 !!o 'co(u loo o-o n E Ec q) cJo E

FO

=E a.() i!D

0l

o-

zS,

r-t

r!

cr!

,-

+z e<

t: l6

-g (u

o

::'l (2

$=

l6 t(u

o o €

n F{O

(q

s l-E= 99 ,-td

E

o

tl'

=a

io

iU

Y o G J tl

a E

q,

Y

-gigi

to

o

o_

o o o

N

|g

3 a t! Y

"EEgO.Etr

D
$E=

g, +,N t iZ |fl E E'6 F

=l

zl r}0 ECO
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 S/D 2014 "TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN BIDANG KECIPTAKARYAAN YANG BERKEMBANG DAN BERKELANJUTAN DENGAN DUKUNGAN KONSISTENSI PENATAAN RUANG YANG DINAMIS"

MISI

:

1 Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, dan teratur 2 Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat 3 Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan perencanaan dan pengendalian Tata Ruang yang lengkap dengan dilandasi oleh legalitas hukum

Tujuan

:

1 Mengurangi backlog Rumah 2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan meningkatkan kualitas gedung negara 3 Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni melalui pengembangan teknologi bidang perumahan 4 Memenuhi hak dasar atas air bersih dan sanitasi yang layak 5 Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan penataan dan pengendalian

No


1

2

1

Presentase KK Golongan Miskin/berpenghasilan rendah yang memiliki/akses rumah layak huni

Tingkat Hunian Rumah Layak 2 Huni oleh KK Gol. Miskin atau berpenghasilan rendah

3

4

5




PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN

Target 2014

3

4

Jumlah KK Golongan Miskin/berpenghasilan rendah yang memiliki rumah layak huni Jumlah KK Golongan Miskin/berpenghasilan rendah yang

x 100%

32.68%

tidak memiliki rumah Jumlah Hunian Rumah Layak Huni (Unit)

179062 Unit

Jumlah KK yang mendapatkan pelayanan Air Bersih x 100%

62.00%

x 100%

63.50%

Jumlah KK yang membutuhkan pelayanan Air Bersih Jumlah Rumah Tangga dengan Sanitasi yang Layak Jumlah Rumah Tangga Perkotaan Luas Kawasan yang sudah sesuai dengan peruntukannya Luas kawasan

x 100%

56,41%

Sasaran

TUJUAN 1

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran


Kondisi Awal 2009

2010

2

3

4

5

Presentase KK Golongan Miskin/berpenghasilan rendah yang memiliki/akses rumah layak Mengurangi backlog rumah huni Tingkat Hunian Rumah Layak Huni oleh KK Gol. Miskin atau berpenghasilan rendah

Ket

Target Tahun


2011

2012

2013

2014

7

8

9

x 100%

22.25%

22.52%

28.85%

30.37%

94.583 Unit

108.583 Unit

127.833 Unit

148.015 Unit

159.062 Unit

179.062 Unit

Jumlah KK yang mendapatkan pelayanan Air Bersih

Persentase KK yang dapat layanan Air Bersih Memenuhi hak dasar atas air bersih dan sanitasi yang layak Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi yang Layak



x 100% Jumlah KK yang membutuhkan pelayanan Air Bersih

Jumlah Rumah Tangga dengan Sanitasi yang Layak

x 100%

Jumlah Rumah Tangga Perkotaan

Luas Kawasan yang sudah sesuai dengan peruntukannya Luas kawasan

x 100%

11

21.02%

tidak memiliki rumah Jumlah Hunian Rumah Layak Huni

10

Program

Mendorong Program pemenuhan hak dasar Pengembangan 32.68% masyarakat miskin atas Perumahan perumahan yg layak huni di perkotaan


Output

50.28%

52.67%

58.01%

59.32%

60.96%

55.93%

58.89%

61.46%

62.71%

62.97%

17.93%

21.50%

23.39%

25.00%

41.03%

Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum 62.00% dan Sanitasi serta memenuhi hak dasar masyarakat miskin

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

63.50%

Terwujudnya kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 56.41% pada kawasan Perkotaan Kab. /Kota

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

12


Surabaya – 60233

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2009-2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Instansi

:

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Visi

:

Terwujudnya Masyarakat Sejahtera melalui Pembangunan Bidang Keciptakaryaan yang Berkembang dan berkelanjutan dengan Dukungan Konsistensi Penataan Ruang yang Dinamis

Misi

:

1 Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, dan teratur 2 Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat 3 Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan perencanaan dan pengendalian Tata Ruang yang lengkap dengan dilandasi oleh legalitas hukum

Tujuan

:

1 Mengurangi backlog rumah 2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan meningkatkan kualitas gedung negara 3 Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni melalui pengembangan teknologi bidang perumahan 4 Memenuhi hak dasar atas air bersih dan sanitasi yang layak 5 Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan penataan dan pengendalian

TUJUAN 1




2

3

Presentase KK Golongan Miskin/berpenghasilan rendah yang memiliki/akses rumah layak huni Tingkat Hunian Rumah Layak Huni oleh KK Gol. Miskin atau berpenghasilan rendah





x 100%

tidak memiliki rumah Jumlah Hunian Rumah Layak Huni (Unit)

Jumlah KK yang mendapatkan pelayanan Air Bersih x 100% Jumlah KK yang membutuhkan pelayanan Air Bersih



Jumlah Rumah Tangga dengan Sanitasi yang Layak

x 100%

Jumlah Rumah Tangga Perkotaan

Luas Kawasan yang sudah sesuai dengan peruntukannya

Luas kawasan

x 100%

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

4

5

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Jawa Timur


Surabaya – 60233

PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2013

I I t t I t I I I I t ! T

T

I I T

T

I I t I I

c

g'

co EE

'tr |U at (!

Oo oE Eg 9c

o c

(o

E (g

si E!

E c

t.3

=ro

(g

-CL

'= -

-9ts

E

€R

';

'-|lJ

l! E

6-c

,E:

1

F i5 = ioE! E 1

c

X

'i A

-

-

-c

E3

gg EE ! |g

EE g8

BH - C1 ^0 E 'E 5 E :E E e =F i: ! 9,5 fi6* U .€ EE€

Er € ; P :

tr: e =2. FF E HB F; E f E

Es i€EE

€g Eii is € ss. F*€ E :=*5 = s 2E 3 H€ = =:v.= .E e;E s FF $ E' E$c nEE 5q€ = F HE* FIf; EEE E qE; sBE S fA: 1 yr x r-.r .i-; 2-= qEE EEE ,E E HEE URE I,g5 s64 g = iEE 5.tp EEg -. g ; H;F F s cG'id :'-E EFi e =ts fi: EfiE Efii E$F cLcc -; 2EE :"'' g=

€

A I

o.

CT

('

o r.,l

€

= = E

(!

=

|!

F Y E9 '8

=5 #4

g'E

.g.E

tt c :=

c{

m J (g

(o

E(n v] (I' * r/, Lv('

dE o(u J (J) rzQ

g 3 (tl

tn

z

4,

oF 5z o.

o

UJ

-

s:. EC) C.

E.E .qb

o€ !ts cr(u r/l

-('

O.

=rz

+b ;iL s€ oc >.(!

'Fb A]

CL

=v 6or

c caq ao >. :(o

FY :

--O 6tr :d ,w Etl

=o o:ZF -c .= h--

.g

clo

o CL

e,

D

= q
o 3l cl
i3 v<

u.tl

6-Z

il

#e c, trr lo D

I

o o

EN

qr

E ;SPFE !--{ P

Ft rn

YE

:tg

ii

E E 8Z *: Nl F =A is [

cE

(!

c(o logl

5f; F -E

c

-l

ol

:l

ol

T T

I I t I

o o or ri

t!

u]

I

T

t I t I I I I I I T

o o q F\ o t .l q

l.\ N

iq

tt

n)

f,

t-

o

.9

3

'6

c

t9

IE lo to tolor t3 | 0., t(,

ol

o,)

.= rg

ol t!l

Et q,

t{ (tl

Y

H

G

z o d

ol =-a

ol

-"1 ol

e

4

3c r!l ol oGl t=

2Z N{

0Jl

ot ]P f,q -l :o

=F i:<

f;"' *< -l-

t;; o.

<1J

o.=

0)

= o

za E3

I!

g

t .n

6l cDI

'6

:l

€l lEl al

P B

t

o) lD

E P

o l

lol

E P

I

|

l

;it

5

-l !Dt

3

ql -l

OJ

1

o

I3t --al

9

5al

9!l ;il rcl lJo P

s

ll'r lro

F\

E

ct)

9c

dl

a c'l c

5

6l

I^l|!l : J: ql 3l I,,

l!-

(ul

!l

==

|!

otl

;l il

i

.\J

I

-'i 6l

OJ

l

qr

t6 toi lp l|/,l

t5 IP l6 l:. -9

tx

=

l-o

-

IJ

e

o E

t-

lp t-

; *l dl o-I EI lot tol

t!l t!l

ol tl

o)

r!l

gl

6l

|nl

l

loI

OI

5

dl !,J 6l ot

:

?

.Yl

o N

st\ N (o

o

o

Or

Er

t/)

F

=t!

Sfi (J:

>z

ut

Y ut A ltl

x

z

J

o

e

E' n

He*fl$=

gFEEF

sg

€

FE :

;:.lp FFgF

l-l

CJ)

c,

tt

o

=lo -o

'6)

i:

o o vl

I'a ;.F

EI

. E'sr E pe-95

x\z o - = *tI *'E '= !'E 6.v

b E =b-c ioE E.a E.9

q)

d

E'il tu 1)

1

i.

OI

ol

I I I

o

t>.

IA

-l >i5 ! l, 18. )l 'L it

F

t=l

il

l:l

(u

I

I

tP t6 lP El

g|l gtl ol r!l loI €l 6 EI ol r!l ^q,

tl :t. oL

I l I

F

E a,)

I. I

-l r!l ol 6l EI ol E ôr tl !, I =P S.q

lri

&€

li

!l

;_]j 'Li'l

I

z

o

E

n

!f

D E f

oz

E

tt !

E

PI ?'b i'|l

Sz

;i

!! p
oo

;< =a

9> =<
1&

glJ

o.

q(9

E

Is= o-

o 6l Jl

t

E

E

'6

l-

D

ol

E

lo-

(u

cIl

E

i:

ll!

-o

d

tt

lE

c'i

=

t

(Y|

q,

T

T

r/t

ut N

N

3

t

N

ro

d ln

ctl

o o q o rl q

or |.\

ar;

N o

ctr

T

T

o o

-i

;\,

t6 to dj

!|I,

ll

=3

|l yi5 t1

:Y

(\

I t o o N

I

r{

co

to

I I I T T

u:

r{

m

l< tlo l! t= t< tir! a Ito o 9r

I I t I I I T T

t I

v

t: l6

tin tgl

(u

t6 'gr

ctl iu

€

G

ctr

q

-c

a)

E

OJ

E '6

=

'6

E

ao

Y o (!t

ti la ti,

E

tF

l6

IE lol

l5 to IJ I cll

lo) l:\

G

l< IF

(,

o

G

a

d

{,,

:

o t!

E

(1.,

G

C|l

|D

.a

(u

a,

c'l

E

i'i

IJE ItJ

ss or roN

ro

llD

HT

.ij c

FA F ;t>b

^-

T

(l

0)

E

6

!o FI EO

I0,

E q,

E

g

o

,ro _

- h -:z

l!;'>. (' E;i EcX'

frEq F{O.=6

ji

F ;--= ^0.,:

n*:i,X

,\

'6

lJr

E

E

|!

t I T

t

J:.!ZP ;o >r .= i -:Y

I

e 4

lq

3o )zEqi:6 g5.s co-o o-.p P':

E9.s

EA

- rlg ;;v

iXE

:ro

E.: qr- xgl-'c? 'e;gfi

:h

E.=xk

.= >. !: .ill

f E

!a

E

toL >.. =

(u

ao

'6X !!L >.:

.o

(| E

o or

ol

a

or

..i (0

o->. l,

E

-

=r! cE

ao.

o \o

.o or

l!

c

lt!

F ct!

t6 lr= t3 lor lo li l6 l=tD t; l!q € .9 g l! (! a c

t! o

C'r

e cr

C,|

f

c a E

tc) tlo

l|! ll, lul lo IF

(|

I

T

T

I

EERggEEEgg

EiH$gFgER}

I I I I I I I I

qEflqEF+$H8 \o co (Yl Fr rf a') ii un

r-{

o o q n) |Yl

ol 0l

tYl

o

YD E

u} o)

N N

A N

I 3

E D D =

N

z f.. ol

o m .Y |q

(lJ

ol

.u

ot

g UI

th

z

zF

f

o 5= o- o lrr

Y

o)

a

T

FP Ed .--

I

J=

cb

T

t I t I I t I I I

(o

--i:

R

ro E(o-c :d-

=C .=

A E E

.sF :6 L4

q

-o-* LJ

hi

x-9 = di. ;Y' -=

-ro_C ro :!: iioii9 ni'=o I .!i x'=

rrr

c

'lJ Xi3 H'iJr

0.lii=

;il

E

(IJ

o'

.PE ;g+H= 9l F^d.Q rr|l:EEc__rrv|J- -&6F#F zl i:.s.9.98?e aic 51 5b'b-dbbEl9E ;cc -t dv=E==.=He ==1;;;(o Fl ils,bbEFFFEES P8'PE gPE s
Ff

-

-

F

(V

-

-'=

=-

qtc==: (] ro tI] !:= c Y- rz E Gll |o ts E qr l\ E E r-l J O O Y or dt o I c')

il.z 999'b 6Oh.=.Ec

:|Etrtr88r888&

at^t-t-FFFFI-EE f,l'ts rE F F F F F b E .' : FiRF\=R== rs =r =
;l 6o--ddo.ddiio.

e,

3 =

ol 3l cl
q< E= v<

t!l

o-Z

ilrl

ur t0

ol

f;c E

f

I

YI

ol


Surabaya – 60233

PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2013

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

TUJUAN 1


SASARAN STRATEGIS 2 Menurunnya jumlah backlog rumah

1

Meningkatkan jumlah KK yang memiliki akses terhadap rumah layak huni

2

Meningkatnya pelayanan Memenuhi hak dasar atas air bersih air bersih dan sanitasi yang layak Meningkatnya pelayanan air limbah Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan penataan dan pengendalian



3 Presentase KK Golongan Miskin/berpenghasilan rendah yang memiliki/akses rumah layak huni Tingkat Hunian Rumah Layak Huni oleh KK Gol. Miskin atau berpenghasilan rendah

REALISASI

TARGET 2013

2009

2010

2011

2012

CAPAIAN 2013

4

5

6

7

8

9

32.00%

21.02%

22.25%

22.52%

28.85%

30.37%

595,888

94,583

108,583

127,833

148,015

159,062

65.13%

50.28%

52.67%

58.01%

59.32%

60.96%

1


2


66.47%

55.93%

58.89%

61.46%

62.71%

62.97%

1


41.03%

17.93%

21.50%

23.39%

24.62%

36.24%


Surabaya – 60233

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2013

I I t T

I z c=

lJ)

co

T

o lo

lo

.9

:

(u

t I t I I I t t T

I I I I I

4

D

E

s o

)z

f

('l

.c o o

3

o o.-Y -C

z

o F

o 0a

Y

=E 6.:.c P= ;:!

4

(9

z

=<

t I

-g

gr

)Z

,''d6= ==a

!q

t lq

5

q,

q,,

o.

c)

IU

p

P

I

(u

xrr

E

N

(u

-4J

-=v (i=< =EF HE

E

= = = z

p ur

I UT

=._ tll

F c,

o

z

=o

F U)

d vl

E

E

:z 'i6 YE

o

p

-o

g

o C}

C' CI

3

r\l

C|

o

-e E

.:.'6

E

(!

a.

o

q)

q.)

=

=

s=

o

lad :4, :

ctr

.E

th

-g

8.

=+-(u lz

vl

IJJ

o

-!z

EE to-q

ol

Y

zF'

€ o

r! vl

.=x Ei

cd,l E

o

=

lg

o

a e IE

o a c c o It

-8 o

o

'=

GI

g ttl

E

cD

CI

.E c.)

-o IU

ru

=

.!o

z

o

:Z c, |u

It

3 |!

E

tar (tl

g

.o

-c o

(!

o ! a!

o Or

(l -o

lo

,o

N

=Ett

o

ao

d

.\J

= r\

C)

;

tr.6

tu

T

o

Se ;x -9 og

-o

T

cr!

ln o

o

i!

dY

9(u o-E

'_ < F

.E

cD

iJ!

iRs =e? fzE

o

Cl('

.9

z

E

I o a

)< Y69l

F

9

C,|

Y th

,z

zr-t

ctl

)<

(,,

UJ

-5

-..:

: s E

('

!

o o Ctl

I

ru

E n)

c

€lq

|u

.Y

co

lo

..

|g

a

8E

€8. Ctl |o

!{lu-

Eg;

:;I

o e o !! .,t: E' cD .E

d

C'

gE8. lUfa

o -o cDcD;

=


Surabaya – 60233

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2013


Surabaya – 60233

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2013 TAHUN ANGGARAN 2013

I I I I I I I t t t I I I t I I I I I I I I I

Iz c

6d

F g F

z o .ts!

:'!

E

E:

E l

= 5< c.r z,< f- =

32

SB d.E ul q=o -z zs f,d FF IJJ <

z, t-

H1 z.o

g< =>-

Eg JF

TJg E(J

6=

6= f,= xi<

=-S

<Eru oa

o)q

t.-

€E P*

= o

X'E E

JA

-d>

I

= -c

E

I gF

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2013 PROVINSI JAWA TIMUR Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

1

2

Meningkatkan efektifitas pengembangan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan

Presentase KK Golongan Miskin/berpenghasilan rendah yang memiliki/akses rumah layak huni

Realisasi Target Target Kinerja Kinerja Hasil Capaian Program Program dan (Renstra SKPD) Realisasi Target Renja Realisasi Keluaran Kegiatan Target Renja Tahun 2014 SKPD Tahun Renja SKPD SKPD Tahun Renja SKPD s/d Tahun (2011) (2012) Tahun (2012) (2013) Tahun (2013) 3

4

32.68%

5

22.52%

31.72%

6

28.85%

7

8

Target program dan kegiatan

Renja SKPD Tahun 2014

7

30.37%

32.68%

127833 Unit 150000 Unit 148015 Unit 172000 Unit 159062 Unit

179062 Unit

34.65%


179062 Unit

Meningkatknan efektifitas pengembangan kinerja pembangunan air minum


62.00%

58.01%

62.69%

59.32%

67.68%

60.96%

62.00%

Meningkatknan efektifitas pengembangan kinerja pembangunan sanitasi


63.50%

61.46%

64.02%

62.71%

68.35%

62.97%

63.50%

Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang


56.41%

23.39%

25.00%

24.62%

41.03%

36.24%

56.41%


Surabaya – 60233

DAFTAR PENGHARGAAN/PRESTASI

NAMA PENGHARGAAN

: PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM

YANG MENYERAHKAN

: MENTERI PEKERJAAN UMUM

TANGGAL PENYERAHAN

: 04 DESEMBER 2013

NAMA PENGHARGAAN

: LOMBA PEKERJA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL 2013

YANG MENYERAHKAN

: BADAN PEMBINA JASA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

TANGGAL PENYERAHAN

: 03 DESEMBER 2013

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Recommend Documents