BAB
I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harusdilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal taun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan utuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peadilan Agama berada dibawah Departemen Agama, sedangkan
kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan kekuasaan
Agama
kehakiman
Pasir bagi
Pengaraian rakyat
merupakan
pencari
keadilan
salah yang
satu
pelaksana
beragama
Islam
beradasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-ndang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, lingkungan Peradilan Meliter, dan oleh Mahkamah Kontitusi “ mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman bagi masyarakat islam di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pengadilan pengadilan tingkat banding yang
berpuncak
Tinggi Agama Pekanbaru sebagai
pada
Mahkamah
Agung
sebagai
Pengadilan Negara Tertinggi. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sampai saat ini meliputi wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 152 Kelurahan dan Desa. Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama melengkapi kompetensi Peradilan Agama menambahkan beberapa kewenangan hukum diantaranya, menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a) Perkawinan, (b) Kewarisan (c) Wasiat,
(d) Hibah, (e) Wakaf (f) Zakat, (g) Pengangkatan Anak(h) Infaq, (i) Shadaqah dan (j) Ekonomi Syari’ah. Penjelasan Pasal 49 huruf
(i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undan-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah antara lain meliputi :
Bank syar’iah
Lembaga keuangan mikro syari’ah
Asuransi syari’ah
Reasuransi syari’ah
Reksa dana syari’ah
Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah
Sekuritas syari’ah
Pembiayaan syari’ah
Pengadaian syari’ah
Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan
Bisnis syari’ah Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk memberikan
pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang mayoritas beragama Islam. Di samping itu, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan kekuatan yang dimiliki tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-cita negara yakni negara hukum (rechtstaats).
Sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian per 31 Desember 2011, sebanyak 36 orang yang terdiri dari :
Ketua, Wakil dan Hakim
:
9 orang
Panitera/Sekretaris
:
1 orang
Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti :
7 orang
Jurusita
Jurusita Pengganti
:
3 orang
Pejabat Struktural
:
4 orang
Cakim
:
- orang
Cpns
:
- orang
Staf
:
- orang
:
1
orang
Honorer
:
6 orang
Satpam
:
4 orang
Sopir
:
1 orang
Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Pasir Pengaraian meliputi : Tanah, bangunan, inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya.
Tanah dan Bangunan a. Tanah:
Tanah Kantor Terletak di Jalan Diponegoro N0.10-11 Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu No. 10-11, seluas1.200 m2
Tanah Rumah Dinas Terletak di Jalan Imam Bakti Desa Babussalam, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu No. , seluas 598 m2
Tanah Balai Sidang Terletak di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu No. , seluas 2.500 m2
Tanah Balai Sidang Terletak di Desa Rokan Koto Ruang , Kecamata IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, seluas1.400 m2
b. Bangunan:
Gedung kantor di Jalan Diponegoro No. Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu seluas 340 m2 .
Gedung kantor (Balai Sidang ) di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, seluas72 m2
Gedung kantor (Balai Sidang ) di Desa Rokan Koto Ruang , Kecamata IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, seluas 72 m2
Inventaris / Peralatan Kantor Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri atas meubelair, peralatan komputer, serta peralatan kantor lainnya, dengan rincian sebadai berikut: Tabel 1. Inventaris dan Peralatan Kantor No
Nama Barang
Jumlah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Mesin Disel Lemari Penyimpananl Mesin Ketik Listrik Mesin Hitung /Kalkulator Lemari Besi Metal Lemari Kayu Filing Cabinet Besi Rak Kayu Rak Besi Brangkas Alat penyimpan Perlengkapan Papan Visual/Papan Nama White Board Mesin Absensi Hard Metal Detector Meja Kerja Kayu
1 7 1 1 2 6 2 5 2 2 1 14 2 1 1 28
B 1 7 2 2 4 2 1 4 1 1 24
Kondisi RR -
RB 1 2 10 2 4
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 30 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54 . 55. 54 . 55. 56. 57. 58.
Kursi Besi Metal Kursi Kayu SIce Bangku Panjang Kayu Meja Rapat Meja Komputer Kursi Fiber Gelas/Plastik Ac Split Jam Mekasis Kipas Angin
38 3 3 3 1 3 23 1 1 4
38 3 3 3 1 3 23 1 1 -
-
-
Televisi Tape Recorder Wireless Lambang Garuda Pancasila Gambar Presiden/Wapres Tiang Bendera Pataka Tangga Aluminium Mimbar Podium Palu Sidang Karpet Gorden Krey Asbak Tinggi Microphone/Wireless Mic Telepon PABX Pesawat Telepon Faximile Kompor Gas Laboratory Air Conditioner 1 HP Laboratory AC 1,5 HP Data Input UPS Main Frame (Bingkai Foto) Komputer Jaringan Lainnya PC Unit Laptop Printer Perawatn Pers Kompt Rol Meter Monografi (buku perpustakaan) Laptop Printer Perawatn Pers Kompt Rol Meter Monografi (buku perpustakaan)
1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 50 9 2 1 2 1 1
1 1 3 4 1 1 1 50 9 1 1 1
1 -
1 1 1 1 2 1 1 -
3
3
-
-
3 1 2 12 1 17 11 13 1
3 1 2 12 1 10 10 10 -
-
-
1
7 1 3 -
1403
1403
-
-
11 13 1
10 10 -
1
1 3 -
1403
1403
-
-
Inventaris dan peralatan tersebut diperoleh melalui pengadaan dari anggaran rutin dan pembangunan.
Kendaraan Dinas Kendaraan dinas yang dimiliki sebanyak 1 (satu) unit roda empat dan 6 (enam) unit roda dua dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2. Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor
Jenis
Merk
Unit
Th. Perolehan
1
Roda empat
Kijang Innova
1
2006
2
Roda dua
1
2006
3 4
Roda dua Roda dua
2 3
2007 2008
Honda Mega Pro Honda Supra X Honda Fit X
Jumlah dana yang diperoleh untuk melaksanakan kegiatan bersumber dari DIPA Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.Sumber dana yang diperoleh dalam tahun anggaran 2011 untuk belanja berdasarkan DIPA Tahun 2011 sebagai berikut : Tabel 3. Sumber Dana DIPA TA.2011 No 1
Jenis Belanja Belanja Pegawai (51)
Pagu Anggaran (Rp) 1.311.9121,000,-
2
Belanja Barang (52)
244.510.000,-
3
Belanja Modal (53)
89.000,000,-
4
Belanja Program Hukum dan Ham (52)
34.000.000,-
Jumlah
Tugas dan Fungsi
1.720,872,000,-
Pengadilan Agama Pasir Pengaraian merpukan lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksanan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf
dan
wasiat,
hibah
shadaqoh,
yang
dilakukan berdasarkan
sebagaimana
diatur
hukum
Islam
serta
dalam Pasal 49 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Memberikan kepaniteraan
pelayanan
teknis
yudisial
dan
administrasi
bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
b. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Keuangan
Agama
Pasir Pengaraian (Umum,
Kepegawaian
dan
kecuali keuangan perkara).
c. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta waarmeking
akta keahliwarisan
dibawah tangan untuk pengambilan
deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya. d. Memberikan
keterangan,
pertimbangan
dan
nasehat
tentang
hukum
Islam kepada Instansi pemerintah dan daerah hukumnya, apabila
diminta. e. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbarui yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksankan hisab rukyat dalam penentuan awal pada bulan hijriyah. Dengan perubahan perundang-undang tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, adminitrasi peradilan maupun bidang teknis yudisial.
Sistematika Penyajian Dalam sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) kami sampaikan Sistematika Penyajian Laporan Kinerja sebagai berikut: Executive Summary
(Ikhtisar Eksekutif)
Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.
PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi).
RENCANA STRATEJIK
Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Stratejik dan rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi. Rencana Stratejik Uraian singkat tentang rencana stratejik instansi, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijkan dan program instansi.
Rencana Kinerja Disajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2011, dan indikator keberhasilan pencapaiannya.
AKUNTABILITAS KINERJA Pada bagian ini disajikn uraian hasil pengukuran kinerja evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk
di dalamnya menguraikan
secara sistematis
keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran, bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.
PENUTUP Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja yang bersangkutan serta strateji pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. LAMPIRAN-LAMPIRAN Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode dan aspek lain dan data yang relevan, hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan, tetapi dimuat dalam lampiran. Keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan dan perundang-undangan
tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran perlu dilampirkan. Jika jumlah lampiran cukup banyak, hendaknya dibuat daftar lampiran, daftar gambar dan daftar tabel secukupnya.
