KATA PENGANTAR. Surabaya, 30 Januari 2014 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROPINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayahNya semata, Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pekerjaan

Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2013 dapat diselesaikan. Disusunnya LAKIP ini merupakan Implementasi dari Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang- undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang kemudian ditindak lanjuti Instruksi Presiden

No. 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan

Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara mulai dari Pejabat Eselon II keatas untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan yang berdasarkan tolok ukur Perencanaan Strategis. LAKIP ini memuat unsur-unsur Perencanaan Strategik dan Evaluasi Kinerja serta Analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013. Akhirnya LAKIP ini diharapkan dapat menjadi wujud pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Visi dan Misinya sesuai Rencana Stratejik Dinas.

Surabaya, 30 Januari 2014 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROPINSI JAWA TIMUR

Ir. GENTUR PRIHANTONO, SP, MT Pembina Utama Muda NIP. 195901091987121002

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2009–2014 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Mei 2009 nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014. VISI Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Propinsi Jawa Timur 2009-2014 maka Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah: “TERPENUHINYA

KEBUTUHAN

DASAR

MENUJU

MASYARAKAT

SEJAHTERA

MELALUI PEMBANGUNAN BIDANG KECIPTAKARYAAN YANG BERKEMBANG DAN BERKELANJUTAN, DENGAN DUKUNGAN KONSISTENSI PENATAAN RUANG YANG DINAMIS” MISI Misi

adalah

rumusan

umum

mengenai

upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1

1. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, dan teratur 2. Pemenuhan kebutuhan air bersih dan lingkungan permukiman yang layak bagi masyarakat 3. Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan perencanaan dan pengendalian Tata Ruang yang lengkap dengan dilandasi oleh legalitas hukum

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap

Indokator

Kinerja

Sasaran

dengan

realisasinya.

Setelah

dilakukan

penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian

indikator

Persentase

KK

Golongan

Miskin/Masyarakat

Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki rumah senantiasa menunjukkan kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2009 s/d tahun 2013. Akan tetapi kenaikan tersebut belum mencapai target yang di tentukan, adapun capaiannya tahun 2009 sebesar 10.19% dan pada tahun 2010 sebesar 21.30%, selanjutnya pada tahun 2011 naik menjadi 36.58%, dan pada tahun 2012 kembali naik menjadi 52.59% Sedangkan pada tahun 2013 2

tercapai sebesar 61.36%,

kurang dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2013 sebesar 77.78%. Adapun untuk mendukung kegiatan Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi KK golongan miskin/masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah melalui Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST), Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) dan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Rumah merupakan kebutuhan

dasar dalam kehidupan manusia, namun

pada kenyataannya di Jawa Timur masih banyak masyarakat yang belum mampu menikmati kehidupannya dalam rumah yang layak, sehat, aman dan berada pada lingkungan yang sehat serta layak huni. Sampai dengan tahun 2013 kondisi kebutuhan rumah (back log) di Jawa Timur masih mencapai 573.405 KK, sedangkan capaian KK Golongan

Miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR) telah terbangun pada tahun 2013 sebesar 159.062 KK atau capaian sebesar 61.36%.

Untuk menyediakan hunian yang sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang berada di Kawasan Perkotaan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membangun Rumah Susun Sederhana Sewa sebanyak 9 (sembilan) Blok dengan kapasitas daya tampung sebanyak 485 unit hunian. Pada tahun 2010 telah dibangun 3 (tiga) Blok Rumah Susun Sederhana Sewa Gunung Sari dengan jumlah hunian 268 Unit, dan pada tahun 2011/2012 telah dibangun 6 (enam) Blok terdiri dari Rumah Susun Sederhana Sewa Jemundo sebanyak 4 (empat) Blok dengan 152 unit jumlah hunian, serta Rumah Susun Sederhana Sewa SIER sebanyak 2 (dua) Blok dengan 65 unit jumlah hunian, beserta sarana dan prasarana lingkungannya. Disamping itu dalam rangka mengupayakan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat perdesaan telah dilakukan pendataan awal rumah tidak

3

layak huni sebanyak 324.000 unit di 29 Kabupaten se Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan kegiatan Renovasi RTLH bekerja sama dengan KODAM V Brawijaya yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2009. Sampai dengan tahun 2013 telah dilaksanakan renovasi sebanyak 71.093 unit dan diperkirakan masih terdapat sekitar 182.346 unit RTLH yang tersebar di 29 Kabupaten. Penduduk yang memiliki akses air bersih di Jawa Timur pada tahun 20092013, mengalami peningkatan walaupun kecil. Pada tahun 2009 sekitar 50.28% dan meningkat menjadi sekitar 60,96% di tahun 2013. Jadi dalam hal ini pada tahun 2013 masih ada sekitar 39.04% rumah tangga yang masih memerlukan perhatian dalam pemenuhan akses air bersih. Berdasar data Susenas 2013, di Jawa Timur terdapat 9 kabupaten/kota yang seluruh penduduknya sudah mengkonsumsi air bersih yaitu Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Batu, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Secara umum rasio pelayanan infrastruktur air minum sampai dengan tahun 2013 mencapai 60.96%. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan untuk meningkatkan

pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum antara lain

dengan pengembangan pengelolaan air minum di masing-masing Kab/Kota (lokal) maupun lintas wilayah (regional). Pembangunan Sarana Sanitasi yang Layak di Jawa Timur, sampai dengan akhir tahun 2013 menunjukkan cakupan layanan air limbah mencapai 62,97%. Dengan demikian secara keseluruhan persentase rumah tinggal yang bersanitasi (mempunyai fasilitas tempat buang air besar sendiri, bersama, umum)

ada

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 62,71% tahun 2012 menjadi 62,97% pada tahun 2013 ada peningkatan sebesar 0,26%.

4

Sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan penataan dan pengendalian ruang adalah Terselenggaranya tertib penataan ruang melalui penguatan pemanfaatan

perangkat

dan

pelaksanaan

ruang

dengan

indikator

pengendalian Persentase

dan

Luas

pengawasan

Kawasan

yang

peruntukannya sesuai tata ruang dengan realisasi pada tahun 2012 sebesar 24,62% dan pada tahun 2013 sebesar 36,24 ada peningkatan sebesar 11,62 seperti pada tabel sebagai berikut : Adapun kesimpulan Capaian Tujuan, Sasaran dan Indikator dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang adalah sebagai berikut : 1. Persentase KK Golongan Miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki rumah dengan Target 77.78% yang belum terbangun sedangkan Realisasinya 61.36% terbangun atau tercapai 78,89% termasuk dalam katagori baik. 2. Persentase KK yang dapat layanan air bersih dengan Target 65,13%, realisasi 60.96% atau tercapai 93.60% maka termasuk dalam katagori baik. 3. Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi yang Layak dengan Target 66,47%,

realisasi 62,97% atau tercapai 94,37% maka termasuk dalam

katagori baik. 4. Persentase Luas Kawasan yang peruntukannya sesuai tata ruang dengan Target 42,13%,

realisasi 36,24%

atau tercapai

dalam katagori baik.

5

86,02%

maka termasuk

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN ANGGARAN 2013

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………….

i

IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………

ii

DAFTAR TABEL …………………………….……………………………………………………... iv DAFTAR GAMBAR ………………………………………..…………………………………..…..

vi

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………………………

1

A. Latar Belakang …………………..………………………………………………………

1

1.1 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………

4

1.2 Landasan Hukum ……………………..…………………………………………..

4

B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan …..…………………..

9

1. Kepala Dinas ……………….………………………………………………………..

9

2. Sekretaris ……………………………………………………………………………..

9

3. Bidang Tata Ruang ………………………………………………………………… 10 4. Bidang Tata Bangunan …………….…………………………………………….. 11 5. Bidang Perumahan ………………..………………………………………………. 12 6. Bidang Air Bersih/Penyehatan Lingkungan Permukiman ……..……… 13 7. Unit Pelaksana Teknis Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman ………………….….…………………………………………… 13 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………………… 15 2.1 Visi ..………….…………………….………………………………………………….. 18 2.2 Misi .. ………….……………………………………………………………………….. 18 2.3 Tujuan dan Sasaran …..………..……………………………………………….. 19 2.3.1 Tujuan …………………………………………………………………………. 19 2.3.2 Sasaran …..………………………………………………………………….. 21 2.3.3 Arah Kebijakan ….……..……………………..…………………………… 22 2.3.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) …………..………………………… 23 2.3.5 Perjanjian Kinerja ………………..………………………………………… 25

ii

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………… 27 A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 …....………………………………. 27 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja …………………………………………… 28 B1. Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ……………………………

28

B2. Memenuhi hak dasar masyarakat atas Air Bersih dan Sanitasi yang Layak

…………………………….….……………….………

32

B3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang ……………………………………………………………………………….. B4. Akuntabilitas Keuangan ……………………………….…………..…….……

39 41

BAB IV PENUTUP ……..……………………………………………………… 44 LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. Matrik Rencana Strategis Renstra 2009 s/d 2014 2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2009 s/d 2014 3. Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2013 4. Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2013 5. Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2013 6. Laporan Realisasi Pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2013 7. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD S/d Tahun 2013 8. Daftar Penghargaan dan Prestasi

iii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran…….

20

Tabel 2.2

Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran………………………. 22

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2013…..……………………………………………. 25

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2013 ……….. 28

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Meningkatkan Ketersediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk Menurunkan Jumlah Backlog Rumah Tahun 2013 .………………

Tabel 3.3

29

Persentase Capaian Jumlah KK terbangun melalui Rumah Sejahtera Tapak di Jawa Timur Tahun 2009 – 2013 …………………………………………………….….... 30

Tabel 3.4

Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Rusunawa tahun 2010 2012

Tabel 3.5

……………….……………………….…………………………………… 31

Pelaksanaan Program Renovasi RTLH di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 ……………..……………………………………………… 32

Tabel 3.6

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Air Bersih dan Sanitasi yang Layak Tahun 2013 …………….…………………………………….. 33

Tabel 3.7

Persentase Capaian Pelayanan Air Bersih di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2013

Tabel 3.8

……………………………………… 34

Persentase Capaian Pelayanan Snitasi yang Layak di Jawa Timur Tahun 2009 - 2013 ………………………………………………….. 38

Tabel 3.9

Pengukuran capaian indicator kinerja pemanfaatan ruang Tahun 2013 ……….…………………………………………………………….

40

Tabel 3.10 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013 ………………………………..…

42

iv

DAFTAR GAMBAR Gambar 1

Peta Potensi Pengembangan SPAM Regional Jawa Timur …..…. 35

Perbandingan Capaian MDGs Pembangunan Air Bersih Provinsi Jawa Timur dengan Nasional selama kurun waktu 5 Tahun ..................... 35 Perbandingan Capaian MDGs Pembangunan Air Limbah Provinsi Jawa Timur dengan Nasional selama kurun waktu 5 Tahun ......... 38

v

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 2013, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

yang

secara

substansi

merepresentasikan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2010-2014 khususnya pada bidang keciptakaryaan dan penataan ruang. Selain itu juga sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur N0.90 & 127 Tahun 2008. Jumlah penduduk Jawa Timur pada Tahun 2013 adalah 38,318,791

jiwa

dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,54% per tahun. Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 adalah 799 jiwa per Km2. Sedangkan ratarata kepadatan penduduk Indonesia adalah 106 jiwa per Km2, sehingga kepadatan penduduk Jawa Timur 7 (tujuh) kali lipat lebih kepadatan penduduk

rata-rata

nasional.

Hal

itu

dapat

ditinjau

pula

dengan

membandingkan bahwa luas daratan Provinsi Jawa Timur 2,5 % dari luas

1

wilayah Indonesia sementara jumlah penduduk Jawa Timur adalah ±20 % dari total penduduk Indonesia. Berdasarkan data jumlah penduduk dan luas wilayah per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur maka dapat dicermati bahwa penyebaran penduduk antar daerah Kabupaten/Kota menurut kepadatannya menunjukkan adanya pemusatan penduduk terutama di perkotaan, hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan potensi wilayahnya. Terkait dengan permasalahan tersebut akan mengandung konsekwensi timbulnya masalah kesehatan, perumahan dan penyediaan berbagai prasarana pendukung yang diperlukan, sementara sumberdaya alam cenderung semakin berkurang. Secara garis besar permasalahan pokok bidang perumahan dan permukiman meliputi; Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan

dan

permukiman

serta

sistem

pembiayaan

perumahan,

Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan dan rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan, Terbatasnya

akses

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak,

dan lemahnya

akses

masyarakat

terhadap

sumber daya

perumahan. Adapun permasalahan pokok air bersih dan air limbah meliputi; Peningkatan khususnya

pelayanan untuk

air

penduduk

berjalan lambat, Rendahnya minum

bersih miskin

kualitas

di

perkotaan dan

daerah kekeringan yang

manajemen

yang dilakukan oleh PDAM, Stagnasi

dan perdesaan

dalam

pengelolaan penurunan

air

tingkat

kebocoran air (teknis maupun non teknis), Permasalahan tarif air minum

2

yang

tidak

mampu

mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat

mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery), Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri, Masih

terbatasnya

pelayanan

pengolahan

terpusat (sistim sewerage) di perkotaan, Pengolahan efektif

karena

masih

sistim

air

limbah

lumpur tinja belum

rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah

terbangun Permasalahan pokok persampahan dan drainase meliputi; Masih belum efektifnya

penerapan

’3R’

(Reduce,Reuse,Recycle)

pengurangan volume sampah dari sumbernya, Belum pembiayaan

dan

pengelolaan

dalam

upaya

mantapnya

sistem

retribusi sampah, serta belum optimalnya

upaya pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan cost recovery. Masih lemahnya

kelembagaan

institusi

pengelola

sampah

dan belum

optimalnya kerjasama antar daerah dalam pengeloaan sampah terpadu, Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, Belum mantapnya peraturan dan standar masalah

banjir

perkotaan

masih

pengelolaan drainase, Penanganan secara

parsial

karena terbatasnya dokumen perencanaan induk dan

dan tidak konseptual perencanaan

detail

drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak, Belum

memadainya

sistem

dan

pendanaan

untuk

pemeliharaan drainase. Dalam hal penataan bangunan terdapat permasalahan mendasar yaitu masih rendahnya penegakan aturan keselamatan bangunan, serta masih diperlukannnya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung. Adapun

3

dalam bidang pengembangan perkotaan, permasalahan pokok perkembangan

perkotaan

metropolitan/besar

dengan

yang

tidak

kota-kota

seimbang menengah

antara dan

meliputi; kota-kota

kecil,

serta

memburuknya kualitas fisik kawasan perkotaan, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang banyak dipicu oleh adanya tingkat urbanisasi yang tinggi. Permasalahan pokok dalam bidang penataan ruang adalah; masih belum efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta masih kurang terpadunya penataan ruang lintas perbatasan Kab/Kota. Mengingat permasalahan pokok dalam bidang keciptakaryaan dan penataan ruang tersebut

yang secara prinsip menyangkut hajat hidup

masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, serta termaktub dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 pada prioritas pembangunan urutan ke 4 provinsi Jawa Timur yaitu peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan. 1.1.

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP ini adalah sebagai wujud

pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya. 1.2.

Landasan Hukum Perencanaan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa

Timur merupakan salah satu dokumen pelaporan yang tidak dapat terlepas

4

dari Substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya, yang dijabarkan dalam : a. Umum  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

5

 Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14 /Prt/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014  Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor: 03/Se/Dc/2010 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010-2014  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014. b. Penataan Ruang :  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat

6

dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);  Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Penataan

Ruang

15

Tahun

2010

tentang

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21); c.

Perumahan & Permukiman  UU No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman  UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7

 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 );  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);  Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman d. Penataan Bangunan & Jasa konstruksi  Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Rumah Negara;  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi  UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung  Peraturan pemerintah Republik indonesia Nomor 36 tahun 2005 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan gedung

8

B.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Dinas

Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Permukiman serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 09 Tahun 2008

1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam perumusan kebijaksan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan, serta penyelenggaraan pembinaan, pengendalian teknis pembangunan permukiman;

2. Sekretaris Sekretaris mengkoordinasikan

mempunyai dan

tugas

mengendalikan

merencanakan, kegiatan

melaksanakan,

administrasi

umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian; c. Pengelolaan administrasi keuangan d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;

9

e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol; f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangundangan g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas tugas Bidang Dinas;

3. Bidang Tata Ruang Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penataan ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi : a. Penyusunan pedoman pelaksanaan Norma Standart Prosedur Kriteria (NSPK) dan penetapan kriteria perubahan fungsi ruang lintas kabupaten atau kota dan kawasan strategis dalam rangka penyusunan tata ruang guna menjaga keseimbangan ekosistem sesuai kriteria yang ditentukan peraturan yang ada b. Penetapan

peraturan

daerah

bidang

penataan

ruang

lintas

Kabupaten/Kota, kawasan strategis Provinsi dan Rencana Detail c. Pelaksanaan

koordinasi

rencana

rinci

penataan

ruang

lintas

Kabupaten/Kota d. Pelaksanaan sosialisasi Norma Standart Prosedur Kriteria (NSPK), Standart Pelayanan Minimal (SPM), bimbingan, supervisi, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan penataan ruang e. Pengembangan

sistem

informasi

dan

komunikasi,

penyebarluasan

kesadaran dan tanggung jawab masyarakat tentang penataan ruang tingkat Provinsi

10

f. Penyusunan dan penetapan rencana rinci/rencana detail tata ruang lintas Kabupaten/Kota dan kawasan strategis g. Pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota dan kawasan strategis Provinsi dengan kerjasama pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha h. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang i. Perumusan kebijakan strategis operasional, program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan strategis dan lintas Kabupaten/Kota berdasarkan rencana rinci/rencana detail tata ruang lintas Kab/Kota dan kawasan strategis Provinsi j. Pemberian izin pemanfaatan ruang, pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP k. Pengembalian kewenangan, pemberian pertimbangan atau penyelesaian masalah yang tidak sesuai NSPM yang tidak bisa diselesaikan tingkat Kabupaten/Kota l. Pelaksanaan

fasilitasi

penyelesaian

perselisihan

dalam

pelaksanaan

penataan ruang antar Kabupaten/Kota m. Pelaksanaan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota

4. Bidang Tata Bangunan Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang tata bangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :

11

a. Pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara beserta lingkungannya mengacu pada norma, standart, prosedur, dan kriteria yang ada b. Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara serta penataan bangunan dan lingkungannya c. Pelaksanaan

pembinaan

teknis

penyelenggaraan

pemeliharaan

dan

perawatan bangunan gedung dan rumah negara beserta lingkungannya d. Pelaksanaan

pembinaan

dan

pemberdayaan

jasa

konstruksi

serta

pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

5. Bidang Perumahan Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang perumahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perumahan mempunyai fungsi : a. Penyiapan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan b. Pembinaan dan pengaturan bidang perumahan yang meliputi penyiapan produk dan sosialisasi peraturan serta pemberdayaan masyarakat c. Pelaksanaan program pembangunan perumahan dan prasarana sarana lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan d. Pelaksanaan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa/Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAWA/RUSUNAMI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi

12

6. Bidang Air Bersih/Penyehatan Lingkungan Permukiman Bidang Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi dalam rangka

perencanaan

pengembangan

penyediaan

air

bersih

dan

penyehatan lingkungan permukiman di perkotaan, perdesaan, dan lintas Kabupaten/Kota b. Pelaksanaan pembangunan, pengendalian, fasilitasi, pembinaan dan pemberian bantuan teknis dalam rangka peningkatan peran serta stakeholder

didalam

pengembangan

penyediaan

air

bersih

dan

penyehatan lingkungan permukiman di perkotaan lintas Kabupaten/Kota c. Pelaksanaan pembangunan, pengendalian, fasilitasi, pembinaan dan pemberian bantuan teknis dalam rangka peningkatan peran serta stakeholder

di

dalam

pengembangan

penyediaan

air

bersih

dan

penyehatan lingkungan permukiman di pedesaan lintas Kabupaten/Kota

7. Unit

Pelaksana

Teknis

Informasi

Teknologi

Bangunan

Perumahan Dan Permukiman UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang informasi teknologi bangunan perumahan permukiman. Untuk melaksanakan tugas dimaksud UPT mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan penelitian, pengujian

dan

pengembangan teknologi, evaluasi analisis serta saran teknis bahan bangunan, srtruktur bangunan perumahan dan permukiman;

13

b. Pengelolaan dokumentasi data dan layanan informasi, serta pembinaaan tugas terhadap pelaku pembangunan perumahan dan permukiman; c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan UPT; d. Pelaksanaan pelayanan masyarakat

14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi merepersentasekan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014 khususnya pada bidang keciptakaryaan dan penataan ruang. Selain itu juga sebagai instrumen

untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan

Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur N0.90 & 127 Tahun 2008. Secara garis besar permasalahan pokok bidang perumahan dan permukiman meliputi; Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan

dan

permukiman

serta

sistem

pembiayaan

perumahan,

Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan dan rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan, Terbatasnya

akses

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak,

dan lemahnya

akses

masyarakat

perumahan.

15

terhadap

sumberdaya

Adapun permasalahan pokok air bersih dan air limbah meliputi; Peningkatan khususnya

pelayanan untuk

lambat, Rendahnya

air

bersih

di

penduduk

miskin

dan

kualitas

manajemen

perkotaan

dan perdesaan

daerah kekeringan berjalan

pengelolaan

air

minum

yang

dilakukan oleh PDAM, Stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air (teknis maupun non teknis), Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery), Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri, Masih terbatasnya

pelayanan

pengolahan

sistim

air

limbah terpusat (sistim

sewerage) di perkotaan, Pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah TERBANGUN Permasalahan pokok persampahan dan drainase meliputi; Masih belum efektifnya

penerapan

’3R’

(Reduce,Reuse,Recycle)

pengurangan volume sampah dari sumbernya, Belum pembiayaan

dan

pengelolaan

dalam

upaya

mantapnya

sistem

retribusi sampah, serta belum optimalnya

upaya pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan cost recovery. Masih lemahnya

kelembagaan

insitusi

pengelola

sampah

dan belum

optimalnya kerjasama antar daerah dalam pengeloaan sampah terpadu, Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, Belum mantapnya peraturan dan standar masalah

banjir

perkotaan

masih

pengelolaan drainase, Penanganan secara

parsial

karena terbatasnya dokumen perencanaan induk dan

dan tidak konseptual perencanaan

detail

drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun

16

rencana tindak, Belum

memadainya

sistem

dan

pendanaan

untuk

pemeliharaan drainase. Permasalahan pokok dalam bidang penataan ruang adalah; masih belum efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta masih kurang terpadunya penataan ruang lintas perbatasan Kab/Kota. Mengingat permasalahan pokok dalam bidang keciptakaryaan dan penataan ruang tersebut

yang secara prinsip menyangkut hajat hidup

masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka pada pelaksanaan pembangunannya disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional maupun Provinsi. Dengan tersusunnya perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing bidang kegiatan.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 - 2014 RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2009–2014 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Mei 2009 nomor 38 Tahun 2009 tentang

17

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014. 2.1. Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Propinsi Jawa Timur 2009-2014 maka Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah: “TERWUJUDNYA

KEBUTUHAN

DASAR

PEMBANGUNAN BIDANG KECIPTAKARYAAN

MASYARAKAT

MELALUI

YANG BERKEMBANG DAN

BERKELANJUTAN, DENGAN DUKUNGAN KONSISTENSI PENATAAN RUANG YANG DINAMIS” 2.2.

Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, dan teratur 2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat

18

3. Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan perencanaan dan pengendalian Tata Ruang yang lengkap dengan dilandasi oleh legalitas hukum

2.3. Tujuan & Sasaran Tujuan dan sasaran

merupakan penjabaran Visi dan Misi Dinas

Permukiman yang spesifik dan terukur dalam pembangunan jangka menengah bidang permukiman. Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2010-2014, maka tujuan pembangunan bidang keciptakaryaan dan penataan ruang secara garis besar terkait pada 3 program prioritas pembangunan, yaitu : 1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2.3.1. Tujuan A. Tujuan Program Pembangunan Perumahan  Meningkatkan

penyediaan

rumah

bagi

KK

Masyarakat

dalam

mewujudkan

Berpenghasilan Rendah (MBR)  Meningkatkan

peran

serta

masyarakat

permukiman layak dan berkelanjutan  Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak.

19

B. Tujuan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah  Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan Air Limbah C. Tujuan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang  Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran VISI

MISI

TUJUAN

Terwujudnya Kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan bidang keciptakaryaan yang berkembang dan berkelanjutan dengan dukungan konsistensi penataan ruang yang dinamis

Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, dan teratur

Meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan

Meningkatnya ketersediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menurunkan jumlah Backlog Rumah

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat

Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan Air Limbah

Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih

Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan perencanaan dan pengendalian Tata Ruang yang lengkap dengan dilandasi oleh legalitas hukum

Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan penataan dan pengendalian ruang

Rendah (MBR)

SASARAN

Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah

20

Meningkatnya luas kawasan yang sesuai dengan RTRW

2.3.2 Sasaran Sasaran pembangunan bidang keciptakaryaan didasari oleh target capaian pelayanan yang ideal sesuai dengan referensi maupun regulasi yang relevan, yaitu dengan perhitungan yang berbasis MDGs dan SPM. A. Program Pengembangan Perumahan Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat. a. Meningkatnya ketersediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menurunkan jumlah Backlog Rumah. b. Meningkatnya jumlah KK yang memiliki akses terhadap rumah layak huni c. Meningkatnya bantuan teknis dan usaha jasa konstruksi d. Meningkatnya penelitian dan pengujian bahan, material, serta sosialisasi penyebaran informasi tentang standar teknik bangunan dan perumahan B. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Peningkatan efektivitas kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan Air Limbah : 1. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih 2. Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah 3. Meningkatnya pelayanan drainase dan persampahan C. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Meningkatnya jumlah kawasan yang sesuai dengan RTRW

21

Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran TUJUAN TUJUAN

Meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah

SASARAN INDIKATOR

SASARAN

INDIKATOR

Menurunnya jumlah Backlog Rumah

Meningkatnya ketersediaan rumah bagi masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menurunkan jumlah Backlog Rumah

Persentase KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak Memiliki Rumah

Meningkatkan pelayanan air bersih


Persentase KK yang dapat layanan air bersih

(MBR)

Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan air limbah

Meningkatkan pelayanan air limbah

Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan penataan dan pengendalian ruang

Meningkatkan luas kawasan yang sesuai dengan RTRW



Persentase Rumah Tangga dengan layanan air limbah

Persentase Luas Kawasan yang peruntukannya sesuai tata ruang

2.3.3. Arah Kebijakan Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan programprogram pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

A. Arah Kebijakan Program Pembangunan Perumahan Secara garis besar arah kebijakan program pembangunan perumahan adalah:

22

a. Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya MBR b. Bertambahnya pembangunan Rusunawa c. Terlaksananya pelatihan kemasyarakatan melalui pembinaan jasa konstruksi d. Peningkatan jumlah penelitian dan pengujian serta penyebaran informasi teknologi di bidang perumahan dan permukiman

B. Arah Kebijakan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Arah kebijakan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah meliputi: a. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih b. Pembangunan sarana dan prasarana air limbah. c. Pembangunan/perbaikan saluran drainase dan sarana persampahan

C. Arah Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam

rangka

merealisasikan

Strategi

penataan

ruang

dimaksud,

diperlukan arah kebijakan sebagai berikut: a. Mengoptimalkan peran Tata Ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah b. Fasilitasi penyusunan RTRW dan rencana rinci/detil tata ruang.

2.3.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM)

berisikan

perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program

23

hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan baik untuk Kementrian / Lembaga di Pusat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah. Sehingga pada akhirnya RKP yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Pusat, dan RKPD yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Daerah, di Jawa Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2012. Penyusunan

RKT

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Adapun Rencana Kinerja Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

24

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2013

TUJUAN 1 Meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan Air Limbah

Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2

3

TARGET 2013 4

Meningkatnya ketersediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menurunkan jumlah Backlog Rumah


77.78%



65.13%

Persentase KK Rumah Tangga dengan Air Limbah

66.47%


42.13%

Meningkatnya cakupan pelayanan Air Limbah


2.3.5. Perjanjian Kinerja Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2013 menjadi tumpuan bagi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Provinsi Jawa Timur untuk

mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti

25

dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Pada tanggal 31 Desember 2010 muncul Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadikan Penetapan Kinerja sebagai komitmen kinerja Gubernur Jawa Timur dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dan melaporkannnya dalam LAKIP.

26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap

Indokator

Kinerja

Sasaran

dengan

realisasinya.

Setelah

dilakukan

penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan

27

selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.1

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2013

NO

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI CAPAIAN

1

Lebih dari 100 %

Sangat Baik

2

75 % sampai 100 %

Baik

3

55 % sampai 75 %

Cukup

4

Kurang dari 55 %

Kurang

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun 2013 disajikan sebagai berikut : B.1. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN RUMAH BAGI KK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) Tujuan

Meningkatkan

ketersediaan

berpenghasilan rendah (MBR).

28

rumah

bagi

KK

masyarakat

Sasaran

Meningkatnya

ketersediaan

rumah

bagi

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menurunkan jumlah Backlog Rumah dengan indikator sebagai berikut : Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Meningkatkan ketersediaan rumah bagi masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menurunkan jumlah Backlog Rumah Tahun 2013 NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

KATAGORI CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

77.78

61.36

78.89

Baik

1

Persentase KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki rumah

Prioritas pembangunan, Ketersediaan rumah yang layak huni yang didukung oleh fasilitas sarana prasarananya (PSU) yang peruntukannya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga terjangkau. Kedua indikator tersebut bertujuan untuk menurunkan angka "backlog" rumah yang menyatakan kekurangan/selisih antara jumlah Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah rumah (asumsi ideal 1 rumah per KK/5 orang) adalah ditujukan sebagai upaya

untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman, baik di

perkotaan maupun di perdesaan melalui penyediaan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang seperti air bersih, Air Limbah maupun sarana permukiman lainnya agar terwujud lingkungan perumahan yang sehat, aman dan nyaman. Pencapaian indikator Persentase KK Golongan Miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki rumah senantiasa menunjukkan kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2009 s/d tahun 2013. Akan tetapi kenaikan tersebut belum mencapai target yang di tentukan,

29

adapun capaiannya tahun 2009 sebesar 10.19% dan pada tahun 2010 sebesar 21.30%, selanjutnya pada tahun 2011 naik menjadi 36.58%, dan pada tahun 2012 kembali naik menjadi 52.59% Sedangkan pada tahun 2013

tercapai

sebesar 61.36%, kurang dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2013 sebesar

77.78%.

ketersediaan

rumah

Adapun layak

untuk huni

mendukung bagi

KK

kegiatan

golongan

Meningkatkan

miskin/masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR) adalah melalui Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST), Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) dan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) antara lain : a. Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) Rumah merupakan kebutuhan

dasar dalam kehidupan manusia,

namun pada kenyataannya di Jawa Timur masih banyak masyarakat yang belum mampu menikmati kehidupannya dalam rumah

yang layak, sehat,

aman dan berada pada lingkungan yang sehat dan layak huni. Sampai dengan tahun 2013 kondisi kebutuhan rumah (back log) di Jawa Timur masih mencapai 573.405 KK, sedangkan capaian KK Golongan Miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah terbangun pada tahun 2013 sebesar 159.062 KK atau capaian sebesar 78.89%. Tabel 3.3. Persentase Capaian Jumlah KK terbangun melalui Rumah Sejahtera Tapak di Jawa Timur Tahun 2009-2013 No

Tahun

Jumlah KK yang belum memiliki rumah

1

2009

2

Realisasi KK yang terbangun s/d Tahun

Capai an (%)

483.474

94.583

85.57

2010

522.726

108.583

89.45

3

2011

608.278

127.833

102.41

4

2012

550.923

148.015

94.67

5

2013

469.521

159.062

78.89

Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

30

b. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Untuk

menyediakan

hunian

yang

sehat

bagi

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah yang berada di Kawasan Perkotaan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah

membangun

Rumah Susun Sederhana Sewa

sebanyak 9 (sembilan) Blok dengan kapasitas daya tampung sebanyak 485 unit hunian. Tabel 3.4 Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Rusunawa Tahun 2010 – 2012 No

Tahun

Rusun Sewa

1.

2010

2.

2011-2012

Gunungsari Surabaya Jemundo Sidoarjo SIER Surabaya TOTAL

Jumlah

Jumlah

Blok

Hunian

3 Blok

268 hunian

4 Blok

152 hunian

2 Blok

65 hunian

9 Blok

485 hunian

Sumber : Dinas PU CK Prov Jatim

Pada tahun 2010 telah dibangun 3 (tiga) Blok rusun sewa Gunung Sari dengan jumlah hunian 268 Unit, dan pada tahun 2011/2012 telah dibangun 6 (enam) Blok terdiri dari Rusun Jemundo dengan 4 (empat) Blok dengan jumlah hunian 152 unit, serta Rusun SIER 2 (dua) Blok dengan jumlah hunian 65 unit, beserta sarana dan prasarana lingkungannya.

c. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Disamping itu dalam rangka mengupayakan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat perdesaan telah dilakukan pendataan awal rumah tidak layak huni sebanyak 324.000 unit di 29 Kabupaten se Jawa Timur.

31

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan kegiatan Renovasi RTLH bekerja sama dengan KODAM V Brawijaya yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2009. Sampai dengan tahun 2013 telah dilaksanakan renovasi sebanyak 71.093 unit dan diperkirakan masih terdapat sekitar 182.346 unit RTLH yang tersebar di 29 Kabupaten. Tabel 3.5. Pelaksanaan Program Renovasi RTLH di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

No 1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah Kab/Kota

Kegiatan Tahun Tahun Tahun Tahun VIII) Tahun

2009 2010 2011 2012

(Tahap (Tahap (Tahap (Tahap

I & II) III & IV) V & VI) VII &

2013 (Tahap IX)

20 29 36 25

Target Renovasi Rtlh (Unit) 20.000 15.045 15.106 11.498

20

TOTAL

Realisasi Renovasi Rtlh (Unit) 20.000 15.045 15.106 11.498

9.444

9.444

71.093

71.093

Capaian (%) 100 100 100 100 100


B.2. MEMENUHI HAK DASAR MASYARAKAT ATAS AIR BERSIH DAN AIR LIMBAH Tujuan Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan Air Limbah. Adalah untuk pemenuhan sarana air bersih bagi masyarakat dan pemenuhan sarana prasarana Air Limbah bagi masyarakat baik diperkotaan maupun perdesaan untuk menuju taraf hidup yang sehat. Sasaran

Meningkatnya

cakupan

pelayanan

sarana

air

bersih

dan

meningkatkan cakupan pelayanan Air Limbah sebanyak 2 (Dua) indikator yaitu : (1) Presentase KK yang dapat layanan air bersih (2) Presentase KK Rumah Tangga dengan Air Limbah

32

Tabel 3.6

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Air Bersih dan Air Limbah yang Layak Tahun 2013

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%) 3

REALISASI (%) 4

CAPAIAN (%) 5

KATAGORI CAPAIAN 6

1

2

1


65,13

60.96

93.60

Baik

2

Persentase Rumah Tangga dengan layanan Air Limbah

66,47

62,97

94,73

Baik

1. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Air Bersih Sasaran meningkatnya cakupan pelayanan sarana air bersih, adalah masuk pada Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah untuk menunjang indikator Persentase KK yang dapat layanan air bersih adalah sebagai berikut : a. Pembangunan Air Bersih Penduduk yang memiliki akses air bersih di Jawa Timur pada tahun 20092013, mengalami peningkatan walaupun kecil. Pada tahun 2009 sekitar 50.28% dan meningkat menjadi sekitar 60.96% di tahun 2013. Jadi dalam hal ini pada tahun 2013 masih ada sekitar 39.04% rumah tangga yang masih memerlukan perhatian dalam pemenuhan akses air bersih. Berdasar data Susenas 2013, di Jawa Timur terdapat 9 kabupaten/kota yang seluruh penduduknya sudah mengkonsumsi air bersih yaitu Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Batu, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Secara umum rasio pelayanan infrastruktur air minum sampai dengan tahun 2013 mencapai 93,60%. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum antara lain

33

dengan pengembangan pengelolaan air minum di masing-masing Kab/Kota (lokal) maupun lintas wilayah (regional).

Tabel 3.7 Persentase Capaian Pelayanan Air Bersih Di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2013 Realisasi

Capaian

(%)

%

50.83

50.28

98.92

2010

57.38

52.67

91.79

3

2011

60.30

58.08

96.32

4

2012

62.69

59.32

94.62

5

2013

65.13

60.96

93.60

No

Tahun

Target (%)

1

2009

2


Potensi Pengembangan

SPAM Regional di Jawa Timur antara lain

: (1)

SPAM Regional Pantura memanfaatkan Sungai Bengawan Solo (Kab. Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Bangkalan), (2) SPAM Regional Lintas Tengah memanfaatkan Sungai Brantas (Kab./Kota Kediri, Kab. Nganjuk, dan Jombang), (3) SPAM Regional Malang Raya memanfaatkan mata air Ngepoh, Wendit, Waduk Karangkates (Kab./Kota Malang dan Kota Batu), (4) SPAM Regional Umbulan memanfaatkan mata air Umbulan (Kab./Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kab. Gresik), (5) SPAM Regional Lintas Madura

memanfaatkan

waduk dan sungai (Kab.Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), (6) SPAM Regional Timur

(Kab. Situbondo, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi),

dan (7) SPAM Regional Selatan (Kab. Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung) . Pemanfaatan dan pengelolaan mata air Umbulan (SPAM Regional Umbulan) akan dilaksanakan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Pemerintah implementasi

Provinsi

telah

melakukan

beberapa

fasilitasi

dalam

rangka

pemanfaatan dan pengelolaan Umbulan yang nantinya akan

34

didistribusikan antara lain untuk pemenuhan kebutuan air minum domestik maupun industri yang terdapat di Kab./Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kab. Gresik. Gambar 1

Peta Potensi Pengembangan SPAM Regional Jawa Timur

b. Perbandingan Capaian MDGs Pembangunan Air Bersih Provinsi Jawa Timur dengan Nasional selama kurun waktu 5 Tahun

35

c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi antara lain: 

Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan.



Stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air (teknis maupun non teknis).



Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery).



Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih, maupun karena kendala batas administrasi wilayah.



Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui: - Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air bersih di perkotaan dan perdesaan - Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkankan pelayanan air bersih untuk masyarakat

36

- Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air bersih sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku) - Meningkatkan kinerja pengelola air minum melalui restrukturisasi kelembagaan - Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan air bersih

2. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Air Limbah Sasaran meningkatnya cakupan pelayanan Air Limbah, adalah masuk pada Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah untuk menunjang indikator

Presentase Rumah Tangga dengan Air Limbah adalah

sebagai berikut : a. Pembangunan Air Limbah Pembangunan Sarana Air Limbah di Jawa Timur, sampai dengan akhir tahun 2013 menunjukkan cakupan layanan air limbah mencapai 62,97%. Dengan demikian secara keseluruhan persentase rumah tinggal yang berAir Limbah (mempunyai fasilitas tempat buang air besar sendiri, bersama, umum)

ada

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 62,71% tahun 2012 menjadi 62,97% pada tahun 2013 ada peningkatan sebesar 0,26%. Peningkatan persentase rumah tangga yang berAir Limbah tentunya akan meningkatan pula tingkat kesehatan masyarakat. Namun demikian masih ada beberapa daerah di Jatim terutama wilayah tapal kuda seperti Situbondo, Bondowoso, Probolinggo yang merupakan daerah persentase penggunaan jamban milik sendiri paling kecil dibandingkan daerah lainnya di Jatim.

37

Tabel 3.8

No

Persentase Capaian Pelayanan Air Limbah Jawa Timur tahun 2009-2013 Realisasi Capaian Tahun Target (%) (%) %

1

2009

56,29

55,93

99,36

2

2010

59.43

58.89

99.09

3

2011

62.10

61.46

98,97

4

2012

64,02

62,71

97,95

5

2013

66,47

62,97

94,73


b. Perbandingan Capaian MDGs Pembangunan Air Limbah Provinsi Jawa Timur dengan Nasional selama kurun waktu 5 Tahun

38

c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi antara lain: 

Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage) di perkotaan.



Belum memadainya pelayanan Air Limbah yang dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.



Pengolahan lumpur tinja belum efektif atau kurang maksimal karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui: - Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Air Limbah yang layak di perkotaan dan perdesaan - Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkankan pelayanan Air Limbah yang layak untuk masyarakat - Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan Air Limbah yang layak

B.3.

MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN TATA RUANG YANG DILANDASI DENGAN LEGALITAS HUKUM SEHINGGA DAPAT DIGUNAKAN

SEBAGAI

ACUAN

PEMANFAATAN

DAN

PENGENDALIAN RUANG. Tujuan Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan

39

pengendalian

ruang

pada

kabupaten/kota

di

Jawa

Timur

sebagaimana

peruntukannya. Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan penataan dan pengendalian ruang adalah Terselenggaranya tertib penataan ruang melalui penguatan

perangkat

dan

pelaksanaan

ruang

dengan

indikator

pemanfaatan

pengendalian Prosentase

Luas

dan

pengawasan

Kawasan

yang

peruntukannya sesuai tata ruang dengan realisasi pada tahun 2012 sebesar 24,62% dan pada tahun 2013 sebesar 36,24 ada peningkatan sebesar 11,62 seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Pemanfaatan Ruang Tahun 2013

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

KATAGORI CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

1

Prosentase Luas Kawasan yang peruntukannya sesuai tata ruang

42,13

36,24

86,02

Baik

Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang, adalah masuk pada Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk menunjang indikator Prosentase Luas Kawasan yang peruntukannya sesuai tata ruang.

40

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi antara lain : 

Tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota



Kewenangan provinsi adalah menyusun rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi



Rata – Rata Kabupaten/Kota belum mampu untuk menyusun Rencana Kawasan Tata Ruang Strategis maupun Rencana Detail Kabupaten/Kota, sehingga banyak Kabupaten/Kota yang meminta dibantu provinsi untuk menyusun Rencana Kawasan Tata Ruang Strategis maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota

Solusi terhadap permasalahan diatas melalui : 

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur melayani permintaan dari Kabupaten/Kota untuk membantu menyusun Rencana Kawasan Tata Ruang Strategis maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota selaku Tim Evaluasi untuk diterbitkan persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang.

B4. Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2013 yang tertuang didalam DPA Tahun 2013 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P. APBD) Tahun 2013, Provinsi Jawa Timur dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

41

Tabel 3.10

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013

Kode Rekening

Uraian

1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

03

0500

01

1

03

0500

01

1

03

0500

07

1

03

0500

07

1

03

0500

09

1

03

0500

09

1

03

0500

35

1

03

0500

35

007

Penyediaan sarana air limbah

1

03

0500

35

015

1

03

0500

35

017

1

03

0500

35

018

1

03

0500

36

1

03

0500

36

1

03

0500

37

1

03

0500

37

004

1

03

0500

37

005

1

03

0500

38

1

03

0500

38

1

04

0500

15

1

04

0500

15

107

098

010

012

% 7

420,100,000.00

96.22

Administrasi perkantoran

436,600,000.00

420,100,000.00

96.22

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

308,200,000.00

304,745,000.00

98.88

Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

308,200,000.00

304,745,000.00

98.88

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

5,639,527,000.00

5,477,905,506.00

97.13

Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan

5,639,527,000.00

5,477,905,506.00

97.13

31,598,581,200.00

17,890,914,066.00

56.62

1,030,400,000.00

980,072,350.00

95.12

Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan

15,577,150,000.00

14,734,527,606.00

94.59

Pembangunan Sarana Air Bersih Regional

13,900,000,000.00

1,098,190,500.00

7.90

1,091,031,200.00

1,078,123,610.00

98.82

735,910,000.00

722,224,255.00

98.14

735,910,000.00

722,224,255.00

98.14

1,414,840,900.00

1,386,368,425.00

97.99

941,270,100.00

919,974,380.00

97.74

473,570,800.00

466,394,045.00

98.48

4,492,450,000.00

4,211,672,700.00

93.75

Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Drainase

4,492,450,000.00

4,211,672,700.00

93.75

Program Pengembangan Perumahan

58,656,217,900.00

55,395,411,071.00

94.44

3,000,000,000.00

2,834,756,055.00

94.49

1,428,000,000.00

1,383,246,630.00

96.87

4,564,583,000.00

4,475,361,015.00

98.05

1,904,534,000.00

1,846,341,075.00

96.94

17,402,883,000.00

17,021,056,146.00

97.81

858,217,900.00

840,379,005.00

97.92

Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

004

Jumlah S.d Bulan Desember 6=(4+5)

436,600,000.00

Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah

008

Anggaran Setelah P.APBD 3

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase

Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/ Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman

1

04

0500

15

021

1

04

0500

15

022

1

04

0500

15

046

Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus

1

04

0500

15

050

Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa ( Rusunawa )

1

04

0500

15

051

Dana Pendamping PNPM

42

1

04

0500

15

056

1

04

0500

15

062

1

04

0500

15

075

1

04

0500

15

076

1

04

0500

15

078

1

05

0500

15

1

05

0500

15

037

1

05

0500

15

042

1

05

0500

15

054

Pembangunan/Rehabiltasi bangunan Gedung Pemerintah Propinsi Jatim

25,948,000,000.00

23,836,078,870.00

91.86

550,000,000.00

528,234,825.00

96.04

900,000,000.00

861,540,540.00

95.73

Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman

1,100,000,000.00

1,027,723,450.00

93.43

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi

1,000,000,000.00

740,693,460.00

74.07

Program Perencanaan Tata Ruang

3,100,000,000.00

2,988,655,095.00

96.41

2,200,000,000.00

2,127,723,505.00

96.71

400,000,000.00

394,092,245.00

98.52

500,000,000.00

466,839,345.00

93.37

122,903,357,000.00

104,273,787,191.00

84.84

Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Penataan Ruang Kawasan Strategis di Jawa Timur

JUMLAH BELANJA DAERAH

43

BAB IV PENUTUP Dari uraian permasalahan dan program pembangunan bidang perumahan dan permukiman di Jawa Timur, antara lain dapat disimpulkan bahwa capaian pelayanan (% penduduk terlayani) bidang permukiman (Air Bersih, Air Limbah) sampai dengan tahun 2013 masih relatif rendah terhadap target sesuai Nasional Action Plan/MDGs. Untuk memenuhi kebutuhan sesuai capaian pelayanan sampai dengan 2013 sesuai target ideal berdasarkan MDGs maupun GNPSR diperlukan dana yang sangat besar (+ 10 trilyun rupiah) sedangkan berdasarkan kemampuan alokasi pendanaan dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota secara rata-rata maksimum hanya + 15 % dari total kebutuhan dana. Dengan demikian target capaian pelayanan bidang permukiman sampai dengan akhir periode perencanaan tahun 2013 dijustifikasi secara realistis hanya 15 % dari target ideal. Selain itu permasalahan perumahan dan permukiman tidak cukup hanya diselesaikan melalui manajemen

pembangunan

infrastruktur,

namun

perlu

didukung

dengan

manajemen konservasi lingkungan untuk mempertahankan sumber daya alam melalui penataan ruang secara komprehensif. Berdasarkan komposisi alokasi dana pemerintah pada 2 tahun terakhir, maka guna menjamin konsistensi terlaksananya program sesuai dokumen perencanaan pembangunan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta

Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 2009-2014 ini perlu didukung dengan komitmen pendanaan pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota proporsi prosentase : 35 : 25 : 40.

44

dengan

Untuk selanjutnya LAKIP ini juga merupakan merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, merupakan landasan dan pedoman guna penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis bidang permukiman yang disusun oleh dinas terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun kesimpulan Capaian Tujuan, Sasaran dan Indikator dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang adalah sebagai berikut : 1. Persentase KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki rumah dengan Target 77.78% yang belum terbangun sedangkan Realisasinya 61.36% terbangun atau tercapai 78,89% termasuk dalam Katagori baik. 2. Persentase KK yang dapat layanan air bersih dengan Target 65,13%, realisasi 60.96% atau tercapai 93.60% maka termasuk dalam katagori baik. 3. Persentase Rumah Tangga dengan Air Limbah dengan Target 66,47%, realisasi 62,97% atau tercapai 94,37% maka termasuk dalam katagori baik. 4. Persentase Luas Kawasan yang peruntukannya sesuai tata ruang dengan Target 42,13%,

realisasi 36,24%

atau tercapai

86,02%

maka termasuk

dalam katagori baik. Semoga LAKIP ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pelaksanaan pembangunan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu masukan dan saran terhadap penyusunan LAKIP ini sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada masa mendatang.

45

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Instansi

:

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Visi

:

Terwujudnya Kebutuhan Dasar Masyarakat Sejahtera melalui Pembangunan Bidang Keciptakaryaan yang Berkembang dan berkelanjutan, dengan Dukungan Konsistensi Penataan Ruang yang Dinamis

Misi

: 1. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, dan teratur 2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat 3. Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan perencanaan dan pengendalian Tata Ruang yang lengkap dengan dilandasi oleh legalitas hukum

Tujuan

: 1. Meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 2. Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan sanitasi yang layak 3. Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang

TUJUAN


1

2 Persentase KK/Masyarakat Meningkatkan penyediaan Berpenghasilan Rendah yang rumah bagi KK tidak Memiliki Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN

SUMBER DATA

3 Jumlah KK /Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki Rumah

x 100%

PENANGGUNG JAWAB

4 5 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Karya dan Tata Ruang Provinsi Provinsi Jawa Timur Jawa Timur

Total KK /Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak

memiliki Rumah

MBR = Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kriteria MBR : 1. Penghasilan dibawah Rp. 4.000.000,00/bulan 2. Suami Istri tidak mempuntai rumah 3. Belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah 4. Punya NPWP, Fotocopy SPT Tahunan PPh Perorangan atau surat Pernyataan bahwa penghasilan yang bersangkutan tidak melebihi yang disyaratkan Memenuhi hak dasar Persentase KK yang dapat masyarakat atas air bersih layanan Air Bersih dan sanitasi yang layak

Jumlah KK yang mendapatkan pelayanan Air Bersih x 100% Jumlah KK yang membutuhkan pelayanan Air Bersih

Persentase KK Rumah Tangga dengan Layanan Air Limbah

Jumlah Rumah Tangga dengan layanan Air Limbah

x 100%

Jumlah Rumah Tangga

Meningkatkan kualitas Persentase Luas Kawasan yang perencanaan Tata Ruang peruntukannya sesuai tata yang dilandasi dengan ruang legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang

Luas Kawasan yang sudah sesuai dengan peruntukannya

x 100%

Luas kawasan

Surabaya, 30 Januari 2014 KEPALA DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. GENTUR PRIHANTONO SP, MT Pembina Utama Muda NIP. 19590109 198712 1002

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 S/D 2014 "TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN BIDANG KECIPTAKARYAAN YANG BERKEMBANG DAN BERKELANJUTAN DENGAN DUKUNGAN KONSISTENSI PENATAAN RUANG YANG DINAMIS"

MISI

:

1 Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, dan teratur 2 Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat 3 Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan perencanaan dan pengendalian Tata Ruang yang lengkap dengan dilandasi oleh legalitas hukum

Tujuan

:

1 Meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 2 Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan sanitasi yang layak 3 Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang

No 1 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 Persentase KK/Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak Memiliki Rumah


Target 2013

3

4

Jumlah KK/Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki Rumah

x 100% Total KK/Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki

77,78%

Rumah

2

Persentase KK yang dapat layanan Air Bersih

Jumlah KK yang mendapatkan pelayanan Air Bersih x 100%

65,13%

Jumlah KK yang membutuhkan pelayanan Air Bersih

3


Jumlah Rumah Tangga dengan layanan Air Limbah

x 100%

66,47%

x 100%

42,13%

Jumlah Rumah Tangga

4


Luas Kawasan yang sudah sesuai dengan peruntukannya Luas kawasan

Sasaran

TUJUAN 1

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran



2

3

Kondisi Awal 2009 4 11,90%

Meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Persentase KK/Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak Memiliki Rumah

Jumlah KK/Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki Rumah

Ket

Target Tahun 2010

2011

2012

35,71%

55,56%

5 23,81%

7

2013 8 77,78%

x 100%

Total KK/Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki Rumah

Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan sanitasi yang layak

50,83%

57,38%

60,30%

62,69%

65,13%

67,18%

56,29%

59,43%

62,10%

64,02%

66,47%

68,35%

Jumlah KK yang membutuhkan pelayanan Air Bersih Jumlah Rumah Tangga dengan layanan Air Limbah



x 100%

Jumlah Rumah Tangga

Luas Kawasan yang sudah sesuai dengan peruntukannya


x 100%

x 100%

Luas kawasan

27,78%

29,53%

33,19%

35,55%

42,13%

10

9

Program 11

100,00% Tercapainya Program pemenuhan hak dasar Pengembangan bagi KK Golongan Perumahan Miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atas perumahan yg layak huni

Jumlah KK yang mendapatkan pelayanan Air Bersih


Output

2014

Meningkatnya kinerja pengelolaan air bersih dan Sanitasi yang layak untuk memenuhi hak dasar masyarakat miskin

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

46,27%



12

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Ir. GENTUR PRIHANTONO SP, MT. Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Dr. H. SOEKARWO Jabatan : Gubernur Jawa Timur Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka Pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

Surabaya, 30 Januari 2014 Pihak Pertama KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. GENTUR PRIHANTONO SP, MT. Pembina Utama Muda NIP. 19590109 198712 1002

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR Sasaran Strategis Meningkatnya ketersediaan rumah bagi masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menurunkan jumlah backlog rumah

Indikator Kinerja Utama 1


Target 2014 83.13%

Program/Kegiatan Program Pengembangan Perumahan

Anggaran 65,756,900,000

1

Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar

2

Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/ Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur

3

Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman

3,210,000,000

4

Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus

1,500,000,000

5

2,990,000,000

6

Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa ) Dana Pendamping PNPM

7

Pembangunan/Rehabiltasi bangunan Gedung Pemerintah Propinsi Jatim

46,765,450,000

8

1,255,000,000

10

Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman

11

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi

1,250,000,000

9

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

1

Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

4,900,000,000

500,000,000

1,386,450,000

750,000,000 1,250,000,000

1,075,600,000 1,075,600,000.00

1,584,650,000

1

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

990,050,000.00

2

Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir

594,600,000.00

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target 2014


1


67.18%

Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi yang layak

2

Persentase Rumah Tangga dengan layanan air limbah

68.35%

Program/Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Penyediaan sarana air limbah

1,550,000,000

2

Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan

9,010,000,000

3

Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air

1,103,300,000

1 1


46.27%

11,663,300,000

1

Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Drainase dan Persampahan


Anggaran

Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Drainase

Program Perencanaan Tata Ruang 1

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

2

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

3

Penataan Ruang Kawasan Strategis di Jawa Timur

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3,790,000,000 3,790,000,000

2,850,000,000 1,350,000,000 500,000,000 1,000,000,000

400,000,000

1

Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

100,000,000

2

Pengawasan pemanfaatan ruang

100,000,000

3

Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

100,000,000

4

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

100,000,000

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2014 : Belanja Tidak Langsung Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Peningkatan Pelayanan Publik TOTAL

Pihak Kedua GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

: : : : : : : : :

19.959.271.000 65.756.900.000 11.663.300.000 3.790.000.000 2.850.000.000 400.000.000 1.075.600.000 1.584.650.000 6,384,327,000

:

113.464.048.000

Surabaya, 30 Januari 2014 Pihak Pertama KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. GENTUR PRIHANTONO SP, MT. Pembina Utama Muda NIP. 19590109 198712 1002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR TUJUAN

SASARAN STRATEGIS


TARGET 2013

2009

2010

REALISASI 2011 2012

2013

CAPAIAN S/D 2013

1 Meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

2 Meningkatnya ketersediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menurunkan jumlah backlog rumah

3 Persentase KK/Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak Memiliki Rumah

4 77,78%

5 10,19%

6 21,30%

7 36,58%

8 52,59%

9 61,36%

10 78,89%




65,13%

50,28%

52,67%

58,08%

59,32%

60,96%

93,60%



66,47%

55,93%

58,89%

61,46%

62,71%

62,97%

94,73%


Meningkatnya luas kawasan Persentase Luas Kawasan yang yang sesuai dengan RTRW peruntukannya sesuai tata ruang

42,13%

17,93%

21,50%

23,39%

24,62%

36,24%

86,02%



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR Sasaran Strategis

Indikator

Target SEMESTER I JUMLAH SEMESTER II

Realisasi SEMESTER I JUMLAH SEMESTER II

% Capaian SEMESTER I JUMLAH SEMESTER II

Sumber Data

Meningkatnya ketersediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menurunkan jumlah backlog rumah

Persentase KK/Masyarakat 1 Berpenghasilan Rendah yang tidak Memiliki Rumah

77,78%

77,78%

61,36%

61,36%

78,89%

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi 78,89% Jawa Timur


3


65,13%

65,13%

60,96%

60,96%

93,60%

93,60%


4


66,47%

66,47%

62,97%

62,97%

94,73%

94,73%

5


42,13%

42,13%

36,24%

36,24%

86,02%

86,02%


Penanggung Jawab

Ket

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur



REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2013 PROVINSI JAWA TIMUR

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2011)

1

2

3

4

Meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2013) Target Renja SKPD Tahun (2012) 5

Realisasi Target Renja Renja SKPD SKPD Tahun Tahun (2012) (2013) 6

7

Target program dan kegiatan

Realisasi Renja SKPD Tahun (2013)

Renja SKPD Tahun 2014

8

7


100,00%

36,58%

55,56%

52,59%

77,78%

61,36%

100,00%


67,18%

58,08%

62,69%

59,32%

65,13%

60,96%

67,18%


68,35%

61,46%

64,02%

62,71%

66,47%

62,97%

68,35%

46,27%

23,39%

35,55%

24,62%

42,13%

36,24%

46,27%

Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat Persentase Luas Kawasan yang peruntukannya sesuai tata ruang digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2013 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR TUJUAN 1

SASARAN STRATEGIS 2


TARGET 2013

3

4

Meningkatkan penyediaan rumah Meningkatnya ketersediaan rumah bagi bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Rendah (MBR) untuk menurunkan jumlah backlog rumah







Meningkatkan kualitas perencanaan Meningkatnya luas kawasan yang sesuai Tata Ruang yang dilandasi dengan dengan RTRW legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang

77,78%

65,13% 66,47%

Persentase Luas Kawasan yang peruntukannya sesuai tata ruang 42,13%



NAMA PENGHARGAAN

: PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM

YANG MENYERAHKAN

: MENTERI PEKERJAAN UMUM

TANGGAL PENYERAHAN

: 04 DESEMBER 2013

NAMA PENGHARGAAN

: LOMBA PEKERJA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL 2013

YANG MENYERAHKAN

: BADAN PEMBINA JASA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

TANGGAL PENYERAHAN

: 03 DESEMBER 2013

KATA PENGANTAR. Surabaya, 30 Januari 2014 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROPINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents