RENJA DISNAKER
2015
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana kami telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2015 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2015 merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, Program dan Sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.
Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengaharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang
Tanjung Balai Karimun,
2014
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KARIMUN
Ir. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App, Sc PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19671003 199203 1 010
i
RENJA DISNAKER
2015
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................................................................................................
i
DAFTAR ISI .................................................................................................................................................................... ii BAB I
PENDAHULUAN .......................................................................................................................................
1
1.1
Latar Belakang .............................................................................................................................
1
1.2
Landasan Hukum .........................................................................................................................
2
1.3
Maksud dan Tujuan ....................................................................................................................
4
1.4
Sistematika dan Penulisan ......................................................................................................
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ..................................................
6
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu ..........................................................
6
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....................................................................................
10
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .................................
11
2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................................................
15
2.5
Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan ................................................................
27
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ................................................................... 28 3.1
Telahaan terhadap Kebijakan Daerah ............................................................................... 28
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ......................................................................................... 34
3.3
Program dan Kegiatan .............................................................................................................. 36
BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................................................... 39
LAMPIRAN : -
Usulan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 - 2016
ii
RENJA DISNAKER
2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun Tahun 2015 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).
Renja-SKPD Dinas Tenaga Kerja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.
Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, kelompok-kelompk masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan kemanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrument pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.
1
RENJA DISNAKER
1.2
2015
LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun Tahun 2014 memperhatikan atah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain : 1.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor : VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;
2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabuaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2
RENJA DISNAKER
7.
2015
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)..
8.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021): 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tara Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tenang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
3
RENJA DISNAKER
2015
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stand Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Presdien RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19); 21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun.
1.3
MAKSUD DAN TUJUAN a.
Maksud 1.
Menyediakan dokumen rencana teknis tahun 2014 sebagai dasar masukan untuk menyusun RKPD, KUA, dan PPAS dengan menggunakan pendekatan yang terukur di Tahun 2014.
2.
Sebagai pedoman, arah kebijakan untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang diharapkan mampu mewujudkan kondisi yang diinginkan diantaranya ikut mendorong tercapainya sasaran dan terciptanya hubungan kerja yang harmonis.
4
RENJA DISNAKER
b.
2015
Tujuan 1.
Menjamin tersusunnya rencana program kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum khususnya dalam upaya peningkatan tenaga kerja lokal yang terampil untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.
2.
Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik laporan Realisasi Anggaran Triwulan, Tahunan serta LAKIP dan masukkan bagi Penyusunan LKPJ Bupati Karimun.
1.4
SISTEMATIKA DAN PENULISAN BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
BAB III
BAB IV
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3
Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5
Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1
Telahaan terhadap Kebijakan Daerah
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3
Program dan Kegiatan
PENUTUP
5
RENJA DISNAKER
2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.
Berikut tabel 2.1 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program (Renstra SKPD) di Tahun 2012 dan tabel 2.2 Rekapitulasi Pelaksanaan Renja SKPD di Tahun 2013. Tabel 2.1 Rekapitulasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Tenaga Kerja Tahun 2012 Kabupaten Karimun Realisasi No
Program / Kegiatan
Lokasi
Target
Out Put
Pagu
Rp I
Fisik
Keuangan
Keg %
%
96,42
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran
Kab. Karimun
Tercapainya Pelayanan Umum Perkantoran dan Pelayanan Publik
Berjalannya program pelayanan administrasi perkantoran
1,034,491,00
997,424,95
6
RENJA DISNAKER
II
Program Pengembangan Data/ Informasi - Pengadaan Aplikasi Database Ketenagakerja an
III
IV
2015
Kab. Karimun
Ter-updatenya data Ketenagakerjaan
Adanya Aplikasi ketenagakerjaa n
150,000,000
148,075,000
98,72
100
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pelatihan Las Listrik Lanjutan Angkatan I
Kab. Karimun
Meningkatkan Terlaksananya Ketrampilan Peserta Pelatihan las Pelatihan Las Listrik listrik lanjutan Lanjutan angkatan I
225,000,000
224,200,000
99,64
100
- Pelatihan Las Listrik Lanjutan Angkatan I
Kab. Karimun
Meningkatkan Terlaksananya Ketrampilan Peserta Pelatihan las Pelatihan Las Listrik listrik lanjutan Lanjutan angkatan II
225,000,000
219,800,000
97,64
100
- Bimbingan Teknis K3 dan Jamsostek
Kab. Karimun
Meningkatnya Pemahaman K3 dan Jamsostek bagi Tenaga Kerja dan Perusahaan
100,000,000
96,500,000
98,50
100
150,000,000
149,806,000
99,87
100
Peningkatan pemahaman tentang K3 dan Jamsostek
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - Pembinaan Kab. Meningkatkan Terlaksananya Dewan Karimun Kinerja Pembinaan Pembinaan Pengupahan Dewan Pengupahan Dewan Kab. Karimun Kab. Karimun Pengupahan Kab. Karimun - Pengawasan Ketenagakerja an di Perusahaanperusahaan di Wilayah Kab. Karimun
Kab. Karimun
Tersedianya Laporan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaanperusahaan di Wilayah Kab. Karimun
Terlaksananya Pengawasan Ketenagakerjaa n di Perusahaanperusahaan di wilayah Kab. Karimun
250,000,000
249,006,000
99,60
100
- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Hubungan Industrial di Kab. Karimun
Kab. Karimun
Terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis di Kab. Karimun
Turunya angka perselisihan Hubungan Industrial Kab. Karimun
150,000,000
149,998,000
100
100
- Pembiayaan Biaya Operasional IPK dan Bursa Kerja
Kab. Karimun
Memudahkan dalam mengisi Lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaan
Tersedianya data pencari kerja yang akurat
100,000,000
98,775,000
98,78
100
- Penyusunan Profil Ketenagakejaa n Kab. Karimun
Kab. Karimun
Adanya Data dan Profil tentang Tenaga Kerja di Kab. Karimun
Terlaksananya kegiatan penyusunan profil ketenagakerjaa n
125,000,000
124,800,000
99,84
100
7
RENJA DISNAKER
V
2015
Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja
Kab. Karimun
Terbitnya Renja Dinas Tenaga Kerja Kab. Karimun
Terselenggaran ya Penyusunan Renja Disnaker Kab. Karimun
20,000,000
20,000,000
100
100
- Sosialisasi dan Publikasi SKPD melalui Pameran dan Pawai Pembangunan
Kab. Karimun
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat program-program Disnaker
Terlaksananya kegiatan PameranPemba ngunan Kab. Karimun
25,000,000
25,000,000
100
100
Tabel 2.2 Rekapitulasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013 Kabupaten Karimun
No
I
Program / Kegiatan
III
Target
Out Put
Pagu
Target Kinerja
Berjalannya program pelayanan administrasi perkantoran
1,034,491,00
1 Tahun
10,000,000
10 Buku
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran
II
Lokasi
Kab. Karimun
Tercapainya Pelayanan Umum Perkantoran dan Pelayanan Publik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan LAKIP Kab. Tercapainya Berjalannya Dinas Tenaga Kerja Karimun pengukuran program pencapaian target perumusan dan keberhasilan Dinas Penyusunan Tenaga Kerja LAKIP secara baik dan benar Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pelatihan Las Listrik Angkatan I
Kab. Karimun
Meningkatkan Ketrampilan Peserta Pelatihan Las Listrik
Terlaksananya Pelatihan las listrik angkatan I
200,000,000
1 Kegiatan
- Pelatihan Las Listrik Angkatan II
Kab. Karimun
Meningkatkan Ketrampilan Peserta Pelatihan Las Listrik
Terlaksananya Pelatihan las listrik angkatan II
200,000,000
1 Kegiatan
8
RENJA DISNAKER
IV
- Pelatihan Gada Pratama (SATPAM) Angkatan I
Kab. Karimun
Memperoleh tenaga satuan pengaman yang professional dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik
Terlaksananya Peserta Pelatihan Gada Pratama
265,000,000
1 Kegiatan
- Bimbingan Teknis K3 dan Jamsostek
Kab. Karimun
Meningkatnya Pemahaman K3 dan Jamsostek bagi Tenaga Kerja dan Perusahaan
Peningkatan pemahaman tentang K3 dan Jamsostek
100,000,000
1 Kegiatan
- Sosialisasi Bursa Kerja On Line (BKOL)
Kab. Karimun
125,000,000
40 orang
100,000,000
Terlaksana
Program Peningkatan Kesempatan Kerja - Pembiayaan Biaya Operasional IPK dan Bursa Kerja
V
VI
2015
Kab. Karimun
Memudahkan dalam mengisi Lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaan
Tersedianya data pencari kerja yang akurat
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - Pembinaan Dewan Pengupahan Kab. Karimun
Kab. Meningkatkan Kinerja Karimun Pembinaan Dewan Pengupahan Kab. Karimun
250,000,000
Meningkat
- Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaanperusahaan di Wilayah Kab. Karimun
Kab. Karimun
Terlaksananya Pembinaan Dewan Pengupahan Kab. Karimun Tersedianya Laporan Terlaksananya Pengawasan Pengawasan Ketenagakerjaan di Ketenagakerjaan Perusahaandi Perusahaanperusahaan di perusahaan di Wilayah Kab. wilayah Kab. Karimun Karimun
250,000,000
1 Kegiatan
- Identifikasi dan Evaluasi Pembangunan Ketenagakerjaan - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Tenaga Kerja Asing di Kab. Karimun
Kab. Karimun
Meningkatnya sistem Terkumpulnya pelaporan hasil Data Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan
200,000,000
1 Kegiatan
Memahami tentang Peraturan Tenaga Kerja Asing
100,000,000
40 Orang
Kab. Karimun
Meningkatnya 40 Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja
Kab. Karimun
Terbitnya Renja Dinas Tenaga Kerja Kab. Karimun
Terselenggarany a Penyusunan Renja Disnaker Kab. Karimun
10,000,000
10 Buku
- Sosialisasi dan Publikasi SKPD melalui Pameran dan Pawai Pembangunan
Kab. Karimun
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat programprogram Disnaker
Terlaksananya kegiatan PameranPemba ngunan Kab. Karimun
25,000,000
Terlaksana
9
RENJA DISNAKER
2.2
2015
ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KARIMUN
Merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja berdasarkan indikator kinerja maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Per-undangundangan yang terkait dengan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja. Berikut tabel 2.2 capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Pengukuran Indikator Capaian Kinerja Tahun 2013 No
Indikator
Target
Realisasi
Capaian
Ket
1
Persentase jumlah tenaga kerja lokal terampil dan tersertifikasi (orang)
123 (Orang)
80 (Orang)
0.65 %
-
2
Persentase tenaga kerja lokal yang ditempatkan
400 (Orang)
250 (Orang)
0.87%
-
3
Rasio Tenaga Kerja lokal yang disalurkan melalui Pemda pertahun
55%
87%
100%
4
Persentase Tenaga Kerja Lokal yang terserap di perusahaan
1575 (orang)
1973
100%
5
Persentase peningkatan keselamatan dan perlindungan tenaga kerja
5% (2.014)
-
81% (2.479)
10
RENJA DISNAKER
6
2.3
Jumlah lulusan pendidikan vokasional tersertifikasi
123 Orang (609)
80 Orang
2015
0.65%
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA
A.
Tingkat kinerja Dinas Tenaga Kerja Sumber daya manusia yang ada di Dinas Tenaga Kerja meliputi : 1.
Kepala Dinas Tenaga Kerja
2.
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
3.
Dibawah Sekretaris ada dua Sub Bagian terdiri dari :
4.
a.
Sub bagian umum dan kepegawaian
b.
Sub bagian perencanaan dan keuangan
Kepala Bidang Pengawasan, Keselamatan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
5.
a.
Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
b.
Seksi Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja
Kepala
Bidang Hubungan
Industrial, Syarat dan Norma
Kerja,
membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
6.
a.
Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
b.
Seksi Syarat dan Norma Kerja
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
7.
a.
Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dalam Negeri
b.
Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri
Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi 2 (dua) Kepala Seksi terdiri dari : a.
Seksi Pelatihan Tenaga Kerja
b.
Seksi Produktivitas Tenaga Kerja
11
RENJA DISNAKER
2015
Sumber daya manusia tersebut sudah mencukupi untuk memberikan kinerja yang prima, disamping itu kinerja SKPD akan semakin meningkat dengan adanya tenaga teknis dan fungsional di lapangan seperti
tenaga
pengawas dan tenaga mediator. Dengan demikian kinerja Dinas Tenaga Kerja kabupaten Karimun akan semakin baik dan memenuhi standar pelayanan prima. B.
Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja. Permasalahan Pelaksanaan tugas dan fungsi. Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :
Masih relatif kurangnya koordinasi antar dinas terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan lintas sektoral sehingga sasaran program kerja yang telah dibuat kurang maksimal terimplementasi.
Masih kurangnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting sering tidak bias diselesaikan dengan cepat, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.
Perlunya
mengubah
persepsi
masyarakat
dan
pekerja
tentang
ketenagakerjaan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan secara teratur sehingga masyarakat dan pekerja sadar akan potensi yang ada. Oleh sebab itu Bidang Pengawasan, Keselamatan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja; Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja; Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, diharapkan agar lebih giat lagi untuk membuat perencanaan program kegiatan yang tepat guna dan tepat sasaran.
Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi
Koordinasi masih parsial sehingga menghambat dalam proses pelayanan publik.
Tingkat pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi belum komprehensif.
12
RENJA DISNAKER
2015
Inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai yang diharapkan.
Masih kurangnya pegawai teknis dan fungsional seperti pegawai pengawas dan mediator sehingga penanganan permasalahan tenaga kerja masih belum maksimal.
Relatif kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan proram dan kegiatan padahal peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk bisa bersaing di pasar kerja.
C.
Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah a.
Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerah melalui proses pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan akan sulit dicapai.
b.
Upaya peningkatan skill tenaga kerja lokal terhadap persaingan bebas yang berbasis ekonomi kerakyatan akan sulit tercapai.
c.
Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dan masyarakat akan sulit teralisasi.
D.
Tantangan dan peluang pengembangan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun -
Tantangan :
Masih belum sinkronnya usulan masing-masing bidang sehingga target kinerja Dinas Tenaga Kerja masih perlu ditingkatkan.
Masih adanya egosektoral antar bidang yang bermuara pada tidak maksimalnya koordinasi dan pengembangan kinerja Disnaker.
-
Peluang
Dukungan Pemerintah Daerah dalam Bidang Ketenagakejaan.
Kemajuan teknologi informasi.
Diantara peluang eksternal untuk membuka wawasan pemikiran bagi aparatur dalam rangka peningkatan kualitas mereka adalah pelaksanaan orientasi kerja dan proses pembelajaran keluar.
13
RENJA DISNAKER
-
2015
Kekuatan
Dukungan dan persetujuan Bupati terhadap rencana program dan kegiatan.
Koordinasi
yang
baik
antara
instansi
terkait
dilingkungan
Pemerintah Kabupaten.
Personil Pegawai yang mempunyai dedikasi yang tingi untuk maju dan penuh tanggung jawab.
Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang pembentukan kedudukan tugas dan susunan prganisasi dinas daerah Kabupaten Karimun.
-
Kelemahan
Belum optimalnya anggaran dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Tenga Kerja.
Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia (ketrampilan) Pegawai, baik secara teknis maupun fungsional sehingga belum profesional.
E.
Teknologi Informasi masih belum dimanfaatkan secara optimal.
Isu-isu Strategis Dinas Tenaga Kerja -
Peningkatan wirausahawan baru dalam upaya menciptakan lapangan kerja.
-
Peningkatan penyuluhan, pelatihan-pelatihan, pembinaan baik bagi perusahaan maupun pekerja.
-
Peningkatan kualitas tenaga kerja yang terampil dan professional yang berdaya saing.
14
RENJA DISNAKER
1.4
2015
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun RPJM merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
RPJM Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun 2006-2025. RPJM merupakan pedoman dalam penyusunan REncana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.
Dalam Penyusunan RPJM dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh serta mengedapankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepetingan. Penyusunan RPJM Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukanmasukan dari atas-bawah serta bawah-atas (topdown – bottom up)
Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindak lanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Dinas Tenaga Kerja Tahun 2011-2016 untuk menghasilkan rumusan strategis, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Berikut tabel 2.4 tujuan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun Tahun 2012- 2016 adalah sebagai berikut :
15
RENJA DISNAKER
2015
16
RENJA DISNAKER
2015
17
RENJA DISNAKER
2015
18
RENJA DISNAKER
2015
19
RENJA DISNAKER
2015
20
RENJA DISNAKER
2015
21
RENJA DISNAKER
2015
22
RENJA DISNAKER
2015
23
RENJA DISNAKER
2015
24
RENJA DISNAKER
2015
25
RENJA DISNAKER
2015
26
RENJA DISNAKER
2.5
2015
PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN A.
Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja -
Meningkatkan pemberdayaan upah pekerja dengan menetapkan upah minimum kabupaten.
-
Pemberian
penyuluhan
syarat
kerja,
norma
kerja
untuk
mempereratkeharmonisan antara pekerja dan pengusaha sehingga memperkecil terjadinya perselisihan hubungan industrial seperti unjuk rasa dan mogok kerja.
B.
Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja -
Melaksanakan Penempatan tenaga kerja sesuai dengan minat dan bakat.
-
Pemberian pelayanan informasi pasar kerja sehingga masyarakat mudah untuk mencari pekerjaan
-
Pemberian penyuluhan perlindungan tenaga kerja Indonesia Luar Negeri.
-
Pemberian penyuluhan perlindungan tenaga kerja Indonesia Dalam Negeri.
-
C.
Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing.
Bidang Pengawasan, Kesejahteraan dan Keselamatan Kerja -
Meningkatkan Kesejahteraan pekerja dengan mengikuti program Jamsostek.
-
D.
Meningkatkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja.
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja -
Meningkatkan pelatihan yang berdaya saing sehingga
sumber daya
manusia dengan mudah mendapat pekerjaan sesuai bidangnya.
27
RENJA DISNAKER
2015
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH
Mengingat Kabupaten Karimun termasuk wilayah FTZ, tentu juga adanya wirausahaan baru hal ini dioptimalkan arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh
dalam
permasahan
perbaikan
ketengakerjaan
sesuai
dengan
mewujudkan VISI dan MISI BUPATI Tahun 2011 – 2016 terkait dengan ketenagakerjaan yakni : “Terwujudnya Kabupaten Karimun yang maju, mandiri, adil dan berbudaya berlandaskan Iman dan Taqwa”. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk pengembangan atau pelaksanaan progam/kegiatan
guna
tercapainya
kelancaran
dan
keterpaduan
dalam
perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun. Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Karimun adalah salah satu instansi
pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketenagakerjaan.
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan memiliki 27 (dua puluh tujuhn) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19 (Sembilan belas) orang pegawai tidak tetap (data per 31 Desember 2013), serta memiliki tugas dan fungsi antara lain membantu kepala daerah dalam melaksanakan
penyusunan
dan
pelaksanaan kebijakan
daerah
dibidang
Ketenagekerjaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun mempunyai fungsi : a.
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
28
RENJA DISNAKER
b.
2015
Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.
Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut : a.
Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian dibidang tenaga kerja;
b.
Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pembangunan dibidang tenaga kerja;
c.
Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
d.
Melaksanakan kegiatan lain dibidang tenaga kerja yang ditugaskan oleh Bupati.
Unsur-unsur organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari : 1.
Sekretariat;
2.
Bidang Hubungan Indusrtial, Syarat dan Norma Kerja;
3.
Bidang Penempatan dan Perluasan kerja
4.
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
5.
Bidang Pengawasan, Keselamatan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, suratmenyurat dan kearsipan. Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas maka sekretariat mempunyai uraian tugas sebagaimana berikut : a.
Penyusunan rencana program evaluasi dan pelaporan;
b.
Pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
c.
Pengelolaan administrasi kepegawaian;
d.
Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan;
e.
Pengelolaan keuangan;
29
RENJA DISNAKER
2015
f.
Pelaksanaan survey, pendataan dan monitoring;
g.
Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.
Unsur-unsur sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Masing-masing Sub Bagian dimaksud diatas ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis operasional penyiapan dan pembinaan teknis dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.
Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja uraian tugas sebagai berikut : a.
Menyusun petunjuk teknis operasional perencanaan pelaksanaan hubungan industri, syarat dan norma kerja;
b.
Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi,
pembinaan
teknis
pelaksanaan
hubungan
industri
dan
penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan; c.
Melaksanakan evaluasi pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang terhadap pelaksanaan penyiapan dan pembinaan kesejahteraan tenaga kerja;
d.
Melaksanakan tugas lain di bidang Hubungan Industri yang ditugaskan oleh kepala Bidang Hubungan Industri, Syarat dan Norma Kerja.
Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja terdiri dari : a.
Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
b.
Seksi Syarat dan Norma Kerja.
30
RENJA DISNAKER
2015
Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja.
Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengawasan serta pembinaan teknis dibidang penempatan dan perluasan kerja dalam negeri dan luar negeri.
Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja uraian tugas sebagai berikut : a.
Penyusunan program kerja di Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja;
b.
Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis penempatan dan perluasan kerja dalam negeri;
c.
Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis penempatan dan perluasan kerja luar negeri;
d.
Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang penempatan dan perluasan kerja;
e.
Pelaksanaan tugas lain di bidang penempatan dan perluasan kerja yang ditugaskan oleh pimpinan;
Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja terdiri dari : a.
Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dalam Negeri;
b.
Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri.
Masing-masing Seksi sebagaimana diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja.
31
RENJA DISNAKER
2015
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja uraian tugas sebagaimana berikut : a.
Penyusunan Program Kerja pada seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
b.
Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi Pembinaan Teknis Pelatihan Tenaga Kerja;
c.
Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
d.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.
Bidang Pelatihan dan Produktivitas terdiri dari : a.
Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
b.
Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
Bidang Pengawasan, Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja. Bidang Pengawasan, Keselamatan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan Pengawasan, Keselamatan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Bidang Pengawasan, Keselamatan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja uraian tugas sebagai berikut : a.
Menyusun kebijakan umum ean teknis bidang pengawasan, keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja;
b.
Menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang pengawasan, keselamatan dan kesejahteraan social;
32
RENJA DISNAKER
c.
2015
Menyusun petunjuk pelaksana pengawasan dan pembinaan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja;
d.
Melaksanakan pengawasan dan pembinaan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja;
e.
Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan bidang keselamatan an kesejahteraan tenaga kerja;
f.
Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain dalam hal keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja;
g.
Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.
Bidang Pengawasan, Keselamatan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja terdiri dari : a.
Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesejaheraan Tenaga Kerja;
b.
Seksi Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja.
Masing-masing Seksi sebagaimana diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan, Keselamatan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
33
RENJA DISNAKER
3.2
2015
TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD A.
Tujuan Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah
dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan untuk suatu periode sebagai suatu ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas (sampai dengan lima tahun). Tujuan yang telah ditetapkan Dinas Tenaga Kerja Kab Karimun mengacu sepenuhnya pada tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, dalam rangka mendukung pencapaian tujun Pemerintah Kabupaten Karimun keseluruhannya, yaitu sebagai berikut : 1.
Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja;
2.
Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja;
3.
Mewujudkan Hubungan yang Harmonis antara Pekerja dan Pengusaha;
4.
Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja yang Berkualitas Disegala Sektor.
B.
Sasaran Sasaran dan indikator tahun 2014 yang ingin diwujudkan oleh Dinas Tenaga
Kerja tetap mengacu pada sasaran dan indikator Pemerintah Kabupaten Karimun dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Kab Karimun,yaitu : Tujuan 1 Meningkatkan perlindungan tenaga kerja Sasaran
: Meningkatkan pemenuhan hak-hak pekerja
Indikator
: Tenaga kerja mengikuti Jamsostek
Tujuan 2 Mewujudkan hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha Sasaran
: Terciptanya iklim bekerja dan berusaha yang kondusif
Indikator
: - Tingkat perselisihan - Jumlah demonstrasi
34
RENJA DISNAKER
2015
Tujuan 3 Meningkatkan penempatan Tenaga Kerja lokal yang berkualitas disegala sektor . Sasaran
: Meningkatnya akses Tenaga Kerja lokal terhadap informasi terkait
Indikator
: - Bursa Kerja On Line (Informasi Ketenagakerjaan)
Tujuan 4 Menumbuhkembangkan iklim kewirausahaan . Sasaran
: Meningkatnya ketrampilan calon-calon Wirausahawan
Indikator
: - Jumlah pengusaha - Jumlah wirausaha baru
35
RENJA DISNAKER
3.3
2015
PROGRAM DAN KEGIATAN Pada Tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja Kab. Karimun merencanakan 8 (delapan) program yakni : 1
Program Kegiatan
: Pelayanan Administrasi Perkantoran : - Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran
2
Program
: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
: - Pembiayaan
Operasional
Aplikasi
Data
Base
Ketenagakerjaan - Penyusunan LAKIP - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur - Identifikasi Data Ketenagakerjaan
3
Program
: Perlindungan
dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan Kegiatan
: - Pembinaan Dewan Pengupahan Kab. Karimun - Pembiayaan Jasa Mediator, Konsiliator dan Arbiter Ketenagakerjaan - Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit - Pengawasan
Ketenagakerjaan
pada
Perusahaan-
perusahaan di wilayah Kabupaten Karimun. - Pendataan dan Verifikasi SP/SB Kab Karimun - Pembekalan Pembuatan Peraturan Perusahaan - Fasilitasi
dan
Koordinasi
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan Industrial - Pembekalan Pembuatan Perjanjian Kerja - Sosialisasi Izin Operasional Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja/Buruh - Sosialisasi Hubungan Industrial - Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan
36
RENJA DISNAKER
2015
- Sosialisasi Pengupahan - Bimtek K3 dan Jamsostek - Sosialisasi Penerapan Pemahaman tentang HIV bagi Tenaga Kerja Kabupaten Karimun - Bimtek Teknis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) - Sosialisasi Norma Kerja dan Norma K3 - Sertifikasi Operator Alat Berat - Sosialisasi
Peraturan
Per-undang-undangan
tentang
Tenaga Kerja Asing - Penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
4
Program Kegiatan
: Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja : - Pelatihan Las Dasar I - Pelatihan Las Dasar II - Pelatihan Las Lanjutan I - Pelatihan Kursus Bahasa Inggris - Pelatihan Gada Pratama (SATPAM) - Pelatihan Scaffolding - Pelatihan Rigger - Pelatihan Fitter - Pelatihan Teknisi Komputer - Pelatihan Otomotif I - Pelatihan Menjahit - Pelatihan Service AC - Sosialisasi Bursa Kerja On Line (BKOL)
5
Program Kegiatan
: Penempatan dan Perluasan Kerja : - Peningkatan dan Pendataan dan Perlindungan
Calon
Tenaga Kerja Indonesia di Kab. Karimun - Sosialisasi Sistem Rekrutmen dan Pengiriman TKI ke Luar
37
RENJA DISNAKER
2015
Negeri - Sosialisasi HIV bagi Tenaga Kerja Kabupaten Karimun - Survey Angkatan Kerja (SAKERDA) - Bimbingan Teknis Pemandu Wira Usaha Baru - Bimbingan Teknis Petugas Lapangan Teknologi Tepat Guna - Pelatihan peningkatan SDM (Tenaga Kerja) Dalam Negeri - Pembekalan Petugas Pendamping Tenaga Penggerak Perluasan Kesempatan Kerja - Pemberdayaan Perluasan Kerja TTG - Pembuatan Saluran tersier dengan system Padat Karya - Pembekalan dan Peningkatan SDM Kelompok Tani Ke Bandung - Sosialisasi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
6
Program Kegiatan
: Peningkatan Kesempatan Kerja : - Pembiayaan Biaya Operasional Informasi Pasar Kerja - Penyusunan Profil Ketenagakerjaan
7
Program Kegiatan
8
Program Kegiatan
: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
: Perencanaan Pembangunan Daerah : - Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja - Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalui Pameran dan Pawai Pembangunan
38
RENJA DISNAKER
2015
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Perlu disadari bahwa dengan semakin bertambahnya wirausaha baru dan bertambahnya pencari kerja sebagai akibat migrasi dan sebagainya akan menimbulkan masalah ketenagakerjaan yang cukup komplek. Untuk itu penyelesaiannya harus secara bertahap dan komprehensif. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah dengan berkoordinasi, integrasi dan sinkronasi semua unit kerja Dinas Tenaga Kerja. Tahap kedua menyelesaikan permasalahan melalui seluruh stakeholder terutama perusahaan, pekerja dan termasuk juga masyarakat. Untuk mencapai target dan sasaran yang direncanakan diperlukan tanggung jawab dan kerja keras dari seluruh staf, selain kemampuan unit kerja dalam melaksanakan tugas dapat diukur dan di dinilai keberhasilan tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Tenaga Kerja Kab Karimun serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Semoga Renja yang disusun ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Tg. Balai Karimun,
2014
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KARIMUN
Ir. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App, Sc PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19671003 199203 1 010
39
