KATA PENGANTAR. Tanjung Balai Karimun, September 2011

KATA PENGANTAR

Selaku makhluk ciptaan yang maha kuasa senantiasa setiap saat mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Sekrtariat DPRD Kabupaten Karimun 20112016. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, serta Keputusan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun. Disadari bahwa dalam Penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun ini masih terdapat banyak kelemahannya. Saran dan buah pemikiran yang positif dan konstruktif dari berbagai elemen yang berkompeten sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan berikutnya. Atas partisipasi serta masukannya diucapkan terima kasih.

Tanjung Balai Karimun,

September 2011

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Drs. ZIFRIDIN, M.Si Pembina NIP. 19680901 198810 1 001

i Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

DAFTAR ISI Halaman Persetujuan ........................................................................................ Kata Pengantar .................................................................................................. Daftar Isi ............................................................................................................. Daftar Tabel ........................................................................................................

i ii iii iv

BAB I

: PENDAHULUAN ............................................................................ A. Latar Belakang ......................................................................... B. Landasan Hukum ..................................................................... C. Maksud dan Tujuan ................................................................. E. Sistematika Penulisan .............................................................

1 1 2 3 5

BAB II

: TUGAS DAN FUNGSI SKPD ......................................................... A. Struktur Organisasi ................................................................. B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan ............................. C. Tugas dan Fungsi ...................................................................

6 6 14 15

BAB III

: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ...................................... A. Kondisi Umum Daerah Masa Kini ........................................... B. Kondisi yang Diinginkan Dalam Proyeksi ke Depan ...............

35 35 40

BAB IV

: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN A. Visi .......................................................................................... B. Misi ......................................................................................... C. Tujuan ..................................................................................... D. Sasaran .................................................................................. E. Kebijakan & Strategi ................................................................

42 42 44 45 46 47

BAB V

: PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................................ A. Program ................................................................................. B. Kegiatan .................................................................................

49 49 50

BAB VI

: PENUTUP ......................................................................................

52

LAMPIRAN

ii Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

DAFTAR TABEL Tabel Halaman 1. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 ..............................................................

14

iii Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

esuai amanat Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan menurut Undang - undang tersebut dibagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk rencana pembangunan tahunan. Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2011. Dalam Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun bahwa kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur

pelayanan

terhadap

DPRD

yang

mempunyai

tugas

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan yang terjadi di Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun. 1 Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

B. Landasan Hukum Renstra - SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun disusun berdasarkan operasional pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun yang dilandasi oleh : 1.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Karimun.

2.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

4.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005.

5.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

6.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8.

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau 326 Tahun 2009 tentang Peresmian dan Pemberhentian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun masa keanggotaan 2004-2009 dan Peresmian masa jabatan 2009-2014.

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 7). 2

Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 7. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 Tahun 2007 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang keududkan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Karimun. 13. Peraturan daerah kabupaten Karimun Nomor 04 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun. 14. Keputusan Bupati Karimun Nomor : 15 Tahun 2008 Tentang Penjabaran tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun. 15. Keputusan DPRD Kabupaten Karimun Nomor 01 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Karimun. C. Maksud dan Tujuan Renstra - SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016 sebagai dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan kerangka acuan

untuk 5 (lima)

tahun dalam melaksanakan pembangunan

Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun yang mengacu pada Rencaca Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016 ditetapkan dengan tujuan agar setiap kegiatan tearah dan terukur serta selalu sinergis baik dalam pola piker maupun pola sikap, sehingga diharapkan visi dan misi Kabupaten Karimun dapat terwujud. Adapun makdud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut: 3 Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

a.

Menyediakan acuan resmi bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD.

b.

Menyediakan tolak ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun.

c.

Mewujudkan sinkronisasi pembangunan didaerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Karimun dengan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun.

d.

Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat provinsi Kepri.

e.

Mempermudah control, koordinasi, analisa, monitoring dan evaluasi kehiatan baik secara internal maupun eksternal.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Meningkatkan pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Karimun b. Penigkatan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dalam mendukung kinerja pegawai dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih berkualitas dan profesional Tujuan penyusunan Renstra – SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun adalah untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun sesuai dengan susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah. 4 Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun disusun dengan Sistematika sebagai berikut: BAB I:

Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya E. Sistematika Penulisan

BAB II:

Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD A. Struktur Organisasi B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan C. Tugas dan Fungsi D. Hal-hal lain yang dianggap penting

BAB III:

Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun A. Kondisi Umum Masa Kini B. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan

BAB IV:

Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan A. Visi dan Misi B. Strategi C. Kebijakan

BAB V:

Program dan Kegiatan A. Kebijaksanaan Organisasi B. Program dan Kegiatan

BAB VI:

Penutup

Lampiran

5 Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

BAB II TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARIMUN

A. Struktur Organisasi

elah dikemukakan sebelumnya bahwa DPRD adalah lembaga politik, sedangkan anggota DPRD adalah insan politik. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, lembaga DPRD dan anggota DPRD perlu didukung oleh lembaga staf birokrasi yang mampu mengimbangi irama kegiatan DPRD yang bersifat politis. Menurut Siagian (1996 : 72) bahwa staf adalah semua orang yang membantu pimpinan baik yang bergerak di bidang line maupun bidang staff. Para petugas “lini” adalah mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok organisasi, sedangkan yang tergolong sebagai “staff” adalah mereka

yang

bertanggung

jawab

atas

pelaksanaan

tugas-tugas

penunjang. Bantuan

administrasi

yang

dimaksudkan

adalah

untuk

memungkinkan tumbuhnya organisasi (to keep the organization growing) dan agar supaya organisasi dapat berkelangsungan (to keep the organization going). Administrasi dalam hal ini meliputi organisasi dan manajemen. Pembagian kelompok staf

masih dapat dilanjutkan

secara rinci menurut fungsi sehingga muncul staf khusus untuk perencanaan, staf untuk pengorganisasian, staf untuk pembinaan personalia, staf untuk pengawasan yang dapat dilembagakan ke dalam unit organisasi. Pada

hakekatnya fungsi staf adalah melakukan pekerjaan staf.

Pekerjaan staf yang dimaksud adalah pendukung kegiatan manajemen dan bertugas untuk membuat para pimpinan lini menjadi pimpinan yang 6 Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

lebih efektif. Staf bergerak dalam bidang peningkatan kemampuan kerja dan merealisasikan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Tugas ini dilakukan oleh staf melalui kegiatan memberi bantuan kepada pimpinan dalam meningkatkan produktivitas organisasi sebagai keseluruhan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa unsur staf dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Pertama, staf yang menjalankan fungsi umum (staf umum) dengan tugas utama adalah sebagai pemikir untuk menyiapkan bahan kebijakan pimpinan (to think) serta memberi pelayanan ke dalam atau pelayanan secara tidak langsung (to serve internally or indirect services). Jadi pengguna (user) dari keluaran staf adalah unit organisasi lainnya, sedangkan pengguna akhir (end user) adalah konsumen atau masyarakat. Kedua, staf penunjang atau auxilliary staff dengan tugas pokok menjalan fungsi spesifik (to do specific function), mengkoordinasikan fungsi lintas unit (to coordination) dan apabila dipandang perlu, dapat memberikan pelayanan langsung kepada konsumen atau masyarakat (direct services). Mengingat struktur organisasi yang ada, Sekretariat DPRD adalah organisasi staf yang melaksanakan kegiatan penunjang organisasi. Artinya memberikan bantuan/ pelayanan dalam bentuk pemikiran/ ide/ gagasan (thing tank) yang merupakan advisory staff dan bantuan/ pelayanan administrasi (service staff) yang merupakan ancillary Staff untuk menumbuhkan organisasi dan keberlangsungan organisasi. Dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Pemerintah

Daerah sebagai pengganti PP Nomor 8 Tahun 2003 diatur pula mengenai Sekretariat DPRD. Menurut Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 41 Tahun 2007, Sekretariat DPRD merupakan UNSUR PELAYANAN terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas :


- menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; - administrasi keuangan, - mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan - menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 41 Tahun 2007, Fungsi Sekretariat DPRD yaitu sebagai berikut : a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaraiat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD secara

teknis

operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/ walikota melalui Sekretaris Daerah. (Pasal 11 ayat (5) PP Nomor 41 Tahun 2007 ). Sesuai PP Nomor 41 Tahun 2007, Sekretariat DPRD terdiri dari Seorang Sekretaris dan yang membawahi paling banyak 4 (empat) bagian. Di berbagai DPRD di seluruh Indonesia, biasanya semua bagian Sekretariat DPRD hanya berfungsi mendukung DPRD dalam hal administrasi saja, baik administrasi surat-menyurat, anggaran, perjalanan dinas dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada bagian yang secara langsung mendukung fungsi DPRD, yang meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Seiring dengan kehadiran PP Nomor 41 Tahun 2007, serta untuk memenuhi paradigma desentralisasi berkeseimbangan, maka diperlukan paradigm baru dalam menyusun organisasi Sekretariat DPRD. Dari empat bagian yang ada, maka disarankan ada dua bagian dari Setwan yang mempunyai fungsi mendukung langsung fungsi DPRD yakni : 8 Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

a. Bagian Fasilitasi Fungsi Legislasi; b. Bagian Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran. Bagian Fasilitasi Fungsi Legislasi mempunyai fungsi: a. membantu Panleg menginventarisasi berbagai Perda yang sudah ada; b. membantu anggota DPRD untuk mencari berbagai peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk menunjang fungsi anggota dan lembaga DPRD. c. membantu Pansus dalam penyusunan perda terutama dalam penggunaan bahasa hukum. Bagian Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran mempunyai fungsi antara lain : a. membantu DPRD dalam menyusun agenda pengawasan; b. mendampingi dan membantu DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan; c. membantu DPRD dalam menyusun laporan pengawasan. d. membantu DPRD dalam pembahasan APBD. Jika melihat Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Oganisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, di mana Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang membawahi antara lain sebagai berikut: 1. Bagian Umum terdiri dari : a.

Sub bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam.

b.

Sub bagian Pengelolaan Administrasi Keuangan.

c.

Sub bagian Protokoler Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.


Sub Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam mempunyai tugas

melaksanakan

kegiatan

surat-menyurat,

pelayanan,

pemberian informasi kepada pimpinan DPRD, Komisi dan Fraksi bagi efektivitas rapat dan sidang. Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut: a. Melaksanakan tugas ketatausahaan yang meliputi pengolahan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, kepegawaian, tata usaha pimpinan dan pelayanan administrasi; b. Melaksanakan kegiatan penyusunan usulan kebutuhan sarana ketatausahaan dan tata naskah dinas lain; c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan ketatausahaan DPRD; d. Melaksanakan kegiatan penyusunan usulan kebutuhan sarana kepegawaian DPRD; e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka menunjang

kegiatan

tertib

dan

pelayanan

administrasi

kepegawaian anggota DPRD; f.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Kepala Bagian.

Sub

Bagian

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran biaya keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD. Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut: a. Merencanakan anggaran pengeluaran Sekretariat DPRD; b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan perhitungan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; c. Mengurus keuangan untuk keperluan DPRD; d. Menyusun laporan keuangan Sekretariat DPRD; 10 Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

e. Melakukan pembukuan secara sistematis dan kronologis dari penerimaan dan pengeluaran uang; f.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Kepala Bagian. Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan kebijakan teknis operasional lingkup keprotokolan Sekretariat DPRD. Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut: a. Merencanakan dan menyusun kegiatan operasional di bidang keprotokolan; b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk menunjang pelaksanaan tugas keprotokolan; c.

Melaksanakan

penyiapan

dan

pembinaan

personil

keprotokolan; d. Melaksanakan kegiatan operasional tugas-tugas keprotokolan untuk memperlancar penyelenggaraan DPRD; e. Monitoring

dan

evaluasi

penyelenggaraan

lingkup

keprotokolan; f.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Kepala Bagian.

2. Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari: a. Sub Bagian Persidangan dan Humas. b. Sub Bagian Risalah dan Perundang-undangan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Risalah. Sub Bagian Persidangan dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan persidangan yang diselenggaran oleh Pimpinan DPRD dan pelayanan kehumasan. Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut:


a. Menyiapkan perlengkapan bahan persidangan DPRD; b. Mengadministrasikan

dan

melaksanakan

pelayanan

penyelenggaraan persidangan DPRD; c. Menyusun jadwal dan acara persidangan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan; d. Memberikan pelayanan kepada Pimpinan DPRD dalam pelaksanaan persidangan; e. Melaksanakan

koordinasi

dengan

instansi

lain

dalam

menunjang kegiatan persidangan DPRD; f. Menyiapkan dan melaksanakan pelayanan kehumasan DPRD; Sub Bagian Risalah dan Perundang-undangan mempunyai tugas pembuatan risalah, penelaahan perundang-undangan yang menunjang pelaksanaan sidang DPRD. Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut: a. Menyiapkan bahan kelengkapan

penyusunan risalah dan

pencatatan jalannya rapat DPRD; b. Menyusun

konsep

rancangan

risalah

sementara

dan

pelaksanaan pengadministrasian risalah DPRD; c. Menelaah hasil analisis terhadap materi rancangan peraturan daerah sebagai bahan pembahasan DPRD; d. Mengkaji kebijakan pemerintah pusat maupun daerah sebagai bahan masukan dari segi hukum bagi DPRD; e. Menginventarisasikan

hasil

pemantauan

anggota

DPRD

terhasap penerapan kebijakan Bupati di lapangan; f. Melaksanakan

kegiatan

rapat-rapat

paripurna,

panitia

musyawarah, panitia khusus dan produk hukum DPRD; g. Menyusun laporan hasil rapat pimpinan DPRD, rapat komisi, gabungan dan kepanitiaan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang risalah dan perundang-undangan yang ditugaskan oleh pimpinan;


Adapun Struktur organisasi DPRD Kabupaten Karimun yang ada pada saat ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARIMUN SEKRETARIS DPRD

KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL

KABAG.

UMUM

KASUBAG TU DAN URUSAN DALAM

KASUBAG PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

KABAG. PERSIDANGAN DAN RISALAH

KASUBAG PERSIDANGAN DAN HUMAS

KASUBAG RISALAH DAN PERUNDANGUNDANGAN

KASUBAG PROTOKOL

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan a. Kepegawaian Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun perlu didukung oleh personil yang profesional memadai dan handal dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. 13 Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

Pada saat ini personil yang ada di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun sebanyak 65 orang, yang terdiri dari 35 orang pegawai negeri sipil, 30 orang pegawai honorer. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pegawai Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pendidikan Pasca Sarjana Sarjana Sarjana Muda / Diploma III D1 SLTA SLTP SD

PNS (Org) 4 6 5 4 16 35

Honorer (Org) 3 2 21 2 2 30

b. Perlengkapan Barang

-

barang

Inventaris

Sekretariat

DPRD

Kabupaten

Karimun terdiri dari : a. Barang - barang tidak bergerak terdiri dari : 

Gedung Kantor DPRD di Jl. Canggai Putri Tebing Kabupaten Karimun



Rumah Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun



Mesin Genset / Generator/Mesin potong rumput

b. Barang - barang bergerak dan elektronik terdiri dari: 

Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan Sekwan



Kendaraan dinas roda dua



Meubilier



Mesin Ketik



Komputer



Sound System

c. Barang - barang habis pakai terdiri dari : 14 Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016



Buku, barang cetakan dan alat tulis kantor



Peralatan Kebersihan



Elektronika

d. Perpustakaan; Koleksi Buku Kurang lebih 3.130 ( Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh ) judul, yang berasal dari pembelian dari berbagai penerbit, serta hibah dari instansi terkait. e. Website

C. Tugas dan Fungsi Menurut

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah, pasal 123 : 3 dan 4 Sekretaris DPRD mempunyai tugas : (1) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD. (2) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. (3) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. (4) Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan

keuangan

daerah.

Sekretaris

DPRD

dalam

menyediakan tenaga ahli wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD. Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah pasal 13 : Sekretaris DPRD mempunyai tugas dan fungsi : (1) Memberikan pelayanan kepada anggota DPRD; (2) Fasilitasi rapat anggota DPRD; (3) Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD; (4) Pengelolaan tata usaha DPRD.

Sondang P. Siagian (1996 : 141-142) menegaskan bahwa tugas kewajiban yang harus diselenggarakan oleh staf, meliputi : 15 Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

(1) Perencanaan organisasi; (2) Meningkatkan managerial productivity; (3) Perencanaan administrasi; (4) Pengolahan data menjadi informasi yang up to date, lengkap, relevan dapat dipercaya dan disampaikan dalam bentuk padat; (5) Analisis metode kerja; (6) Peningkatan penerapan prinsip-prinsip human relation; (7) Keahlian analisis yang mencakup a. Analisis pengendalian dan monitoring; b. Analisis program kerja; c. Analisis penggunaan mesin yang dalam organisasi modern semakin meningkatkan penggunanya; d. Kemahiran dalam menyusun job description bagi semua orang dalam organisasi; e. Pembaganan

organisasi/

struktur

organisasi

untuk

memudahkan analisis wewenang dan tanggung jawab; f.

Analisis kegiatan untuk melihat apa yang telah dikerjakan oleh siapa dan dengan cara yang bagaimana;

g. Flow charting yang dimaksudkan untuk menganalisis arus pekerjaan dalam organisasi; h. Analisis pembagian tugas agar terdapat keseimbangan tingkat kesibukan semua unit dan semua orang dalam organisasi; i.

Lay out charting yang dimaksudkan untuk memperbaiki pengaturan yang paling baik dari pada pelaksanaan pekerjaan;

j.

Penilaian prestasi kerja dalam rangka menerapkan prinsip “the right man in the right place doing the right job at the right time and getting the right pay”.

k. Penganggaran

yang

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

penggunaan biaya yang tersedia dengan lebih efisien; l.

Pengolahan data sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan “management information system”. 16


m. Kemampuan mengingat

melakukan bahwa

kegiatan

perkembangan

analisis terakhir

kuantitatif

dalam

dunia

manajemen adalah pendekatan matematis dan kuantitatif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi staf dalam organisasi sekretariat DPRD meliputi : (1) Memberikan pelayanan ke dalam (to serve internally) yaitu : 1.1 Pelayanan tata usaha; 1.2 Pelayanan keuangan; 1.3 Pelayanan logistik; 1.4 Pelayanan protokol; 1.5 Pelayanan persidangan. (2) Menyiapkan bahan kebijakan (to think).

ad.1. Memberikan pelayanan ke dalam (to serve internally) Pemberian layanan ke dalam (to serve internally) ini diberikan dalam rangka harmonisasi hubungan baik yang bersifat vertikal, horisontal, maupun lini dan staf. Pelayanan yang dilakukan oleh unsur staf ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas penunjang baik dalam bentuk bantuan

pemikiran

penyelesaian

tugas

pokok

maupun

bantuan

administrasi. Mengenai bantuan administrasi ini relatif luas meliputi 8 (delapan) cabang. Menurut Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gajah Mada dalam Ensiklopedi Administrasi (1997 : 9 – 10) kedelapan cabang tersebut meliputi : (1) Pengorganisasian, yaitu rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan dari usaha kerjasama dengan jalan : a. Membagi

dan

mengelompokkan

pekerjaan

yang

harus

dilaksanakan; 17 Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

b. Menetapkan dan menyusun jalinan hubungan diantara para petugas atau unit-unit tugas. (2) Manajemen,

merupakan

rangkaian

aktivitas

penggerakan

sekelompok orang dan menggerakkan segenap vasilitas untuk mencapai tujuan tertentu. (3) Komunikasi,

adalah rangkaian aktivitas menyampaikan warta

dan memindahkan secara cermat buah pikiran dari seseorang kepada pihak lain dalam usaha kerjasama yang bersangkutan. (4) Hubungan masyarakat, yaitu rangkaian aktivitas menciptakan hubungan baik dengan masyarakat sekeliling terhadap usaha kerjasama yang bersangkutan. (5) Kepegawaian,

adalah

rangkaian

aktivitas

mengatur

dan

mengurus penggunaan tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama yang bersangkutan. (6) Keuangan, yaitu rangkaian aktivitas mengelola segi pembiayaan sampai pertanggung jawaban keuangan dalam usaha kerjasama yang bersangkutan. (7) Perbekalan/

materiil/

logistik,

adalah

rangkaian

aktivitas

merencanakan mengadakan, mengatur pemakaian, menyimpan, mengendalikan, merawat, dan menyingkirkan barang – barang keperluan kerja dalam usaha kerjasama yang bersangkutan. (8) Tata Usaha, yaitu rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengalah, mengadakan, mengirim, menyimpan, berbagai data / informasi/ keterangan yang diperlukan dalam usaha kerja sama.


ad.1.1 Pelayanan Tata Usaha Tata usaha sebagai warisan dari jaman penjajahan Belanda disebut administratie atau clerical work atau administrasi dalam arti sempit sebagai kerumahtanggaan. Administrasi kemudian berkembang dalam arti luas yang meliputi tiga aspek sudut pandang, yaitu administrasi sebagai fungsional, dan administrasi dalam arti kepranataan (Institutional). Mengenai tata usaha ini tidak terbatas pada catat – mencatat saja tetapi dinamakan

sebagai

rangkaian

aktivitas

menghimpun,

mencatat,

mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan berbagai keterangan (fakta, data, informasi) yang diperlukan dalam usaha kerjasama, artinya untuk mengambil keputusan.

Rangkaian fakta, data, informasi, dan

penyimpanan data tersebut di atas dapat di gambarkan pada skema di bawah ini: FAKTA KEGIATAN     

Pelaporan Komunikasi Perjanjian Transaksi Dll. Direkam / Dicatat

1.1.2. ARSIP 1.1.3. OTENTIK

1.1.1. DATA Disimpan

Diproses

1.1.5.

Disimpan

1.1.4. INFORMASI

KOMPUTER Keluaran

Gambar 2.2. Rangkaian Kegiatan Dalam Hubungan Antara Fakta, Data Informasi serta Arsip

dan


ad.1.2 Pelayanan Keuangan a.

Perencanaan dan Penganggaran Sekretaris DPRD sebagai kepala satuan kerja perangkat daerah

Sekretariat DPRD berkewajiban menyusun rencana strategis dan rencana kerja sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD). Selain itu Sekretaris DPRD juga harus melayani dan memfasilitasi penyusunan program legislasi daerah (Prolegda) yang berisi rencana kegiatan strategi DPRD dalam bidang legislasi selama lima tahun. Perencanaan strategis tersebut meliputi visi, misi, nilai, grand strategi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan selama lima tahun. Perencanaan strategis dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sebagai dasar menyusun RKA-SKPD dengan mengacu pada KUA dan PPA yang sudah ditetapkan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD. Keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran tersebut dapat digambarkan dalam skema di bawah ini :



21

P e m e rin ta h D a e ra h

P e m e rin ta h P usat

R PJP D a e ra h

R PJP N a s io n a l RKP

R E N JA KL

R E N JA SK PD

RKP D a e ra h KUA PPA

D PA SKPD

P e n ja b a ra n A PBD

A PBD

A PBN

R IN C IA N A PBN

P e n g a n g g a ra n K e u a n g a n

RKA SKPD

R A PBD

R A PBN

RKA KL

(PENGANGGARAN)

Gambar 2.3 . Keterkaitan Perencanaan Pembangunan dengan Penganggaran

P eren can aa n P em b a n g u n a n

R EN STR A D KPD

R P JM D a e ra h

D is e ra s ik a n m e la lu i m u s r e n b a n g

R P JP N a s io n a l

R EN STR A KL

(PERENCANAAN)

KETERKAITAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

RKA SKPD 1

RKA SKPD 2.1

RKA SKPD 2.2.1

RKA SKPD 2.2.

RKA SKPD

RKA SKPD 3.1

RKA SKPD 3.2

Gambar 2.4 Alur Pengerjaan RKA – SKPD

Keterangan : (1) RKA – SKPD

: Ringkasan Anggaran Pendapatan, dan Pembiayaan SKPD

Belanja,

(2) RKA – SKPD 1

: Rincian anggaran pendapatan SKPD

(3) RKA – SKPD 2.1

: Rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD

(4) RKA – SKPD 2.2

: Rekapitulasi rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD

(5) RKA – SKPD 2.2.1 : Rincian anggaran belanja langsung menurut program dan per kegiatan SKPD (6) RKA – SKPD 3.1

: Rincian penerimaan pembiayaan daerah.

(7) RKA – SKPD 3.2

: Rincian pengeluaran pembiayaan daerah.


b. Pelaksanaan Anggaran Sekretaris DPRD dalam pelaksanaan anggaran harus menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPS – SKPD). DPA – SKPD disusun mengacu pada nilai nominal program dan kegiatan dalam APBD yang sudah ditetapkan dan disahkan. Adapun format DPA – SKPD yang digunakan adalah : (1) DPS – SKPD

: Rincian dokumen pelaksanaan anggaran SKPD

(2) DPA – SKPD 1

: Rincian dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan SKPD

(3) DPS – SKPD 2.1

: Rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung SKPD

(4) DPA – SKPD 2.2

: Rekapitulasi belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.

(5) DPA-SKPD 2.2.1

: Rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja

langsung

program

dan

per

kegiatan SKPD (6) DPS – SKPD 3.1

: Rincian penerimaan pembiayaan daerah

(7) DPA – SKPD 3.2

: Rincian pengeluaran pembiyaan daerah.

Sekretaris DPRD sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran yaitu pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran satuan kerja perangkat daerah {(UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 1 ayat ( 12)}. Sebagai pengguna anggaran Sekretaris DPRD mempunyai tugas mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan {(Permendagri No. 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 10 ayat ( g)}. 23 Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

Konsekuensi logis dari Permendagri tersebut maka pengguna anggaran adalah juga sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) yang mempunyai tugas : (1) Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa; (2) Menetapkan

paket-paket

pekerjaan

dengan

ketentuan

mengutamakan : a. Peningkatan produksi dalam negeri; b. Peningkatan

pemberian

kesempatan

bagi

usaha

kecil,

koperasi kecil, dan kelompok masyarakat. (3) Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tatacara dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/

pejabat

pengadaan/

unit

layanan

pengadaan

(procurement unit). (4) Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya. (5) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku. (6) Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian atau kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa. (7) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya. (8) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak. (9) Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada

Gubernur/

Bupati/

Walikota

dengan

berita

acara

penyerahan. (10) Menandatangani

fakta

integritas

sebelum

pelaksanaan

pengadaan barang/ jasa. Tanggung jawab Pejabat Pembuatan Komitmen ini meliputi segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsi atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan. Untuk itu maka Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai wewenang yang cukup luas, yaitu : 24 Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

(1) Menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijakan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis {(Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal 48 ayat (1)}. (2) Dapat melaksanakan proses pengadaan barang barang/ jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan

yang

bersangkutan

sudah

dialokasikan,

dengan

ketentuan penerbitan dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/ proyek tersebut disahkan (Perpres RI No. 8 Tahun 2006 Pasal 9). Kepala

Satuan

Kerja Perangkat

Daerah

selaku

Pengguna

Anggaran dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pertimbangan: (1) Berdasarkan kompetensi jabatan; (2) Berdasarkan besaran beban kerja, lokasi kerja dan/ atau rentang kendali (span of control); (3) Berdasarkan besaran anggaran kegiatan; (4) Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengguna

anggaran/

kuasa

pengguna

anggaran

dalam

implementasi anggaran untuk pengadaan barang/ jasa wajib membentuk/ menunjuk panitia/ pajabat pengadaan barang/ jasa atau unit layanan pengadaan (procurement unit).


Penyusunan PERDA di Hotel – Luar Kota

Penyusunan PERDA di kantor DPRD sendiri

Satu unit PERDA = Rp. 15.000.000

Satu unit PERDA = Rp. 5.000.000

Kurang efisien

Lebih efisien

ad.1.3 Pelayanan Barang/ Logistik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, pada Pasal 8 disebutkan bahwa Sekretaris DPRD adalah pengguna barang milik daerah di satuan kerjanya. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah {(PP No. 6 Tahun 2006 Pasal 1 ayat ( 4)}. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab : (1) Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. (2) Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lain yang sah. (3) Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.


(4) Menggunakan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. (5) Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. (6) Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan. (7) Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota melalui pengelola barang (Sekretaris Daerah). (8) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya. (9) Menyusun

dan

menyampaikan

laporan

barang

pengguna

sementara (LPBS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelolaan barang. Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab pengguna barang mengelola barang sejalan dengan ruang lingkup atau siklus logistik yang meliputi : (1)

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

(2)

Pengadaan;

(3)

Penggunaan;

(4)

Pemanfaatan;

(5)

Pengamanan dan pemeliharaan;

(6)

Penilaian;

(7)

Penghapusan;

(8)

Pemindahtanganan;

(9)

Penatausahaan;

(10)

Pembinaan;

(11)

Pengawasan dan pengendalian; 27


Kegiatan siklus logistik yang berhubungan dengan DPRD adalah : 1) Pemindahtanganan barang milik daerah (penjualan tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD adalah : 1.1 Tanah dan/ atau bangunan, kecuali : a. Bila sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kata. b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti

sudah

disediakan

dalam

dokumen

penganggaran. c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri (PNS, TNI, dan POLRI). d. Diperuntukan bagi kepentingan umum. e. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/ atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. f. Untuk tanah dan/ atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar). 1.2 Selain tanah dan/ atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Hal tersebut diatur pada PP Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 4 dan Pasal 48. 2.

Penyertaan modal pemerintah daerah di atas barang milik daerah ditetapkan oleh kepala Daerah bersama-sama DPRD dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.


ad.1.4 Pelayanan Protokol dan Humas Pelayanan

protokol tidak hanya mencakup pengaturan jadwal

acara, susunan acara, melainkan menyiapkan juga bahan-bahan yang akan dipublikasikan kepada masyarakat lewat media massa baik cetak maupun elektronik. Selain itu mengatur dan menyiapkan bahan untuk pertemuan dengan masyarakat dan/ atau menyiapkan pelayanan kepada masyarakat ketika akan memberikan aspirasinya kepada DPRD. Untuk mendukung tugas keprotokolan dan kehumasan, sekretaris DPRD dapat melakukan aliansi jejaring kerja dengan berbagai institusi lain dengan meminta ijin/ persetujuan pimpinan DPRD. Institusi tersebut antara lain stasiun televisi, stasiun radio, media cetak, organisasi kemasyarakatan, LSM/NGO/CSO, dan lain sebagainya.

ad.1.5 Pelayanan Dalam Persidangan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor

25 Tahun 2004 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, pada Pasal 55 ayat (2) menegaskan bahwa : “Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses”. a. Masa Sidang Masa sidang yang dimaksud adalah masa kegiatan DPRD yang dilakukan di gedung DPRD dan kunjungan kerja. Kegiatan DPRD yang dilakukan di gedung DPRD biasanya dalam bentuk rapat-rapat, seperti rapat paripurna, rapat paripurna istimewa, rapat fraksi, rapat panitia musyawarah, rapat komisi, rapat gabungan komsi, rapat panitia anggaran, rapat kerja antara DPRD/ panitia anggaran/ komisi, gabungan komisi/ panitia khusus 29 Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, rapat dengar pendapat antara DPRD/ komisi/ gabungan komisi/ panitia anggaran dengan lembaga/ badan/ organisasi kemasyarakatan, dan rapat gabungan pimpinan DPRD dengan komisi-komisi dan fraksi-fraksi Sekretaris DPRD harus memfasilitasi segala kebutuhannya (anggaran, sarana/ barang, dan manusia) demi kelancaran acara sidang/ rapat tersebut. Bagaimana

sekretaris

DPRD

memfasilitasi

DPRD

dalam

mengadakan sidang/ rapat ini ada beberapa contoh : Selain memfasilitasi kegiatan sidang/ rapat sekretaris DPRD juga menyiapkan bahan-bahan untuk melakukan kunjungan kerja yang dilakukan DPRD baik pada kantor pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan maupun para tokoh masyarakat dan juga pada daerah bencana alam. Kegiatan DPRD yang perlu difasilitasi selain dalam sidang/ rapat dan kunjungan kerja juga ketika melakukan konsultasi publik dalam bentuk : (1) publikasi; (2) public hearing; (3) dialog interaktif; (4) diskusi panel; (5) studium generale.


Publikasi Konsultasi publik dalam bentuk publikasi adalah pengadaan sarana komunikasi secara tidak langsung dengan menggunakan media massa, baik media cetak, radio, maupun audio visual, misalnya untuk memublikasikan rancangan peraturan daerah. Kegiatan ini perlu dukungan finansial dan sangat efektif untuk perluasan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lembaga DPRD karena jangkauan media massa relatif luas. Warga masyarakat diharapkan dapat memberi tanggapan atau menyalurkan gagasan, opini, penilaian kritis, tuntutan dukungan tentang kandungan atau masalah yang dipublikasikan. Public hearing Bentuk publik hearing yang dimaksudkan adalah pengadaan sarana komunikasi secara langsung dan melalui forum terbuka di kantor lembaga DPRD atau disuatu tempat tertentu. Melalui komunikasi politik ini diharapkan masyarakat memberi tanggapan, gagasan, opini, tuntutan, dukungan atas keputusan yang akan diambil atau yang sudah diambil. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan teknis yang dapat difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Dialog Interaktif Bentuk dialog interaktif ini adalah pengadaan sarana komunikasi politik secara langsung melalui forum terbuka di suatu tempat. Peserta di batasi sesuai dengan kemampuan teknis dan finansial yang dapat disediakan oleh Sekretaris DPRD. Anggota DPRD dan masyarakat menjadi pembicara dan seyogyanya mereka mumpuni terhadap masalah yang akan dibahas. Diskusi Panel Bentuk diskusi panel yang dimaksud adalah pengadaan sarana komunikasi politik secara langsung melalui forum terbuka disuatu 31 Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

tempat dengan menampilkan beberapa pembicara. Peserta diskusi panel harus dibatasi sesuai dengan kemampuan teknis dan finansial yang disediakan Sekretariat DPRD. Studium Generale Bentuk studium generale yang dimaksud adalah pengadaan sarana komunikasi secara langsung melalui forum terbuka di kantor. Warga masyarakat dapat menyalurkan gagasan, opini, tuntutan tentang keputusan/ kebijakan yang telah diputuskan atau akan diputuskan. Pembicara tunggal dan seyogyanya salah satu/ seorang pengambil keputusan dari anggota DPRD yang kompeten dan mempunyai pemahaman yang cukup tentang pokok persoalannya. b. Masa reses Sekretaris DPRD melayani dan memfasilitasi para anggota DPRD yang akan melakukan reses mulai dari : (1) Masa persiapan, yang meliputi : -

Menentukan waktu;

-

Menentukan tempat;

-

Menyiapkan kelompok sasaran;

-

Dukungan anggaran;

-

Menyiapkan data dasar.

(2) Masa pelaksanaan reses, yang meliputi : -

Dukungan sarana;

-

Personil pendamping.

(3) Penyusunan laporan, yang meliputi : -

Penyusunan data/ informasi;

-

Tenaga ahli (bila diperlukan) untuk melakukan artikulasi dan agregasi tuntutan/ permintaan/ kebutuhan masyarakat;

-

Membantu menyusun laporan.


Terlaksananya program yang akan ditetapkan untuk mewujudkan kondisi yang kondusif agar tercipta peningkatan intensitas kualitas dan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dalam pembangunan sehingga diperlukan kajian mengenai analisis lingkungan internal dan eksternal melalui pengkajian yang cermat dalam menanggapi kondisi lingkungan

Kabupaten

Karimun

dengan

analisa

SWOT (Strength

Weakness Oppourtunity Threath). a.

Kekuatan ( Strength ) 

Adanya perundangan-undangan yang mendukung Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun.



Tersedianya dana.



Tersedianya SOTK dengan tugas pokok dan fungsi yang cukup jelas.



Tersedianya personil.



Tingginya kesadaran pemuda, LSM, Organisasi Sosial dalam penanganan masalah penyaluran aspirasi masyarakat.



Tersedianya

lembaga

-

lembaga

bantuan

sosial

bagi

masyarakat yang memerlukan penyaluran aspirasi.

b.



Adanya dukungan pimpinan dalam penyelesaian tugas.



Semangat kerja yang tinggi dari personil.



Tersedianya uang insentif pegawai.

Kelemahan ( Weakness) 

Belum maksimal serta terbatasnya kemampuan personil Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun.



Belum berperan sertanya semua personil dalam melaksanakan tugas karena keterbatasan kemampuan dan keahlian.



Belum

tersedianya

tolok

ukur

yang

standar

terhadap

keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun. 

Keterbatasan fasilitas.



Masih terbatasnya data yang akurat.



Masih rendah tingkat SDM. 33


 c.

Masih kurang pelatihan dan bimbingan teknis bagi personil.

Peluang (Opportunity) 

Koordinasi antara eksekutif dan legislatif cukup baik.



Lembaga pers, LSM, dan tokoh masyarakat, tokoh agama dan cendekiawan cukup peduli terhadap kondisi masyarakat.



Kondisi politik, sosial budaya, keamanan dan ketertiban yang relatif stabil yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

d.



Letak geografis Kabupaten Karimun yang strategis.



Arus globalisasi dan informasi cukup lancar.



Adanya diklat pengembangan SDM.

Tantangan / Ancaman ( Threath) 

Terbatasnya dana operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun.



Masih

kurang

tenaga

profesional

di

Sekretariat

DPRD

Kabupaten Karimun. 

Tingkat kesejahteraan masih belum seimbang.



Ego sektoral instansi.



Krisis multi dimensi.



Perkembangan politik yang belum stabil.



Krisis ekonomi yang berkepanjangan.


BAB III GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARIMUN

A.

Kondisi Umum Masa Kini

abupaten Karimun merupakan Kabupaten baru terbentuk sesuai dengan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang, secara administratif Kabupaten Karimun awalnya merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Kerja II Kabupaten Kepulauan Riau yang membawahi 3 (tiga) kecamatan

yaitu;

Kecamatan

Karimun,

Kecamatan

Kundur

dan

Kecamatan Moro. Setelah

terbentuknya

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten Karimun melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 wilayah Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 8 (delapan) Kecamatan yaitu : a. Kecamatan Karimun dimekarkan menjadi 4 (empat) kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Karimun 2. Kecamatan Meral 3. Kecamatan Tebing 4. Kecamatan Buru b. Kecamatan Kundur dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Kundur 2. Kecamatan Kundur Utara 3. Kecamatan Kundur Barat c.

Kecamatan Moro Dalam

memberikan

pelayanan

yang

semaksimalnya

kepada 35


masyarakat dalam mempercepat proses pembangunan, maka melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2004 Kecamatan Moro dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu: Kecamatan Moro dan Kecamatan Durai. Sehingga sekarang Kabupaten Karimun memiliki 9 (sembilan) Kecamatan, 22 (dua puluh dua) Kelurahan dan 32 Desa, 327 RW dan 945 RT. Berdasarkan luas wilayahnya Kabupaten Karimun merupakan daerah Kepulauan yang memiliki luas 7.984 kilometer persegi yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.524 kilometer persegi dan wilayah perairan seluas 6.460 kilometer persegi dan berbatasan langsung dengan wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara Semenanjung Malaysia dan Singapura



Sebelah Selatan Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir



Sebelah Barat Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan



Sebelah Timur Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Sebagai daerah Kepulauan, Kabupaten Karimun memiliki 245 pulau

di mana 3 (tiga) di antaranya merupakan pulau-pulau yang besar, yakni; Pulau Karimun, Pulau Kundur, dan Pulau Sugi. Jarak dengan Negara Malaysia hanya 21 mil dan Negara Singapura 28 mil ditempuh dalam waktu satu jam. Pembangunan sudah berlangsung pada lima tahun terakhir ini secara signifikan telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang meliputi bidang

sosial

budaya

dan

kehidupan

beragama,

ekonomi,

ilmu

pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, berdemokrasi, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Tentunya banyak kesuksesan yang telah dicapai dalam pembangunan tentu masih banyak pula hambatan dan tantangan serta berbagai masalah yang perlu dicarikan solusinya untuk kemajuan Kabupaten Karimun 20 (dua puluh) tahun mendatang. 36 Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

Sebagai daerah yang baru berkembang Kabupaten Karimun merupakan daerah yang letaknya strategis, karena berdampingan langsung dengan dua negara yaitu Malaysia dan Singapura. Akses pelayaran berbagai tujuan baik di dalam maupun luar negeri menjadikan Kabupaten Karimun sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang pesat di Propinsi Kepulauan Riau. Kondisi geografis Kabupaten Karimun yang berbatasan dengan negara Malaysia dan Singapura merupakan suatu peluang positif yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah setempat untuk memajukan atau meningkatkan keberhasilan daerahnya. Sejak Kabupaten Karimun dijadikan Kawasan Industri Special Economic Zone maka semakin besar peluang yang dapat diperoleh untuk meningkatkan keberhasilan daerah tersebut. Adanya Special Economic Zone seharusnya difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu diharapkan para pengusaha yang sudah berhasil mampu menjadi bapak asuh bagi pengusaha menengah, kecil dan mikro, baik untuk pemasaran produk-produk mereka maupun alih teknologi ataupun keahlian. Seperti diketahui daerah Kabupaten Karimun yang merupakan daerah pesisir, maka kaya akan budidaya perikanan, seperti pengeringan/ pengasinan ikan, pembuatan kerupuk ikan, dan lain-lain. Dari sisi perkebunan dapat meningkatkan hasil yang lebih baik atas buah nanas untuk dijadikan nanas kalengan maupun keripik nanas. Untuk perkebunan karet, diharapkan pohon-pohon karet tersebut menghasilkan getah karet yang berkualitas. Semakin baiknya ekonomi dan kemajuan pembangunan di segala bidang telah menjadikan Kabupaten Karimun sebagai daerah yang potensial bagi perkembangan sektor industri, perdagangan dan pariwisata, keadaan yang demikian menjadikan Kabupaten Karimun daya pesona bagi penduduk daerah lain baik dalam negeri maupun negara tetangga untuk datang ke Kabupaten Karimun, dengan tujuan bisnis, wisata maupun untuk mencari pekerjaan.


Perkembangan yang demikian membawa dampak yang cukup kompleks bagi dinamika kehidupan sosial keluarga masyarakat, dinamika kehidupan

politik

dapat

dilihat

dari

berkembangnya

sektor-sektor

kehidupan masyarakat tersebut tidak bisa dimungkiri adanya masalahmasalah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat itu sendiri seperti: penyaluran aspiratif masyarakat yang tersendat, kepentingan kelompok, kesejahteraan masyarakat, diskriminatif dan perlakuan yang salah, kesetaraan. Di samping itu ketertinggalan masyarakat lokal banyak di bidang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan dan pekerjaan merupakan tugas yang harus dilayani oleh setiap unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Mencermati fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungkan masyarakat dengan tuntutan adanya kemudahan dalam berbagai pelayanan yang dilakukan di lembaga pemerintah, di mana pelayanan yang diberikan secara cepat tepat efisien dan efektif oleh setiap lembaga pemerintah daerah baik teknis maupun fungsional harus mampu meningkatkan pelayanan semaksimalnya sesuai dengan tugas yang dipercayakan masyarakat. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dimaksudkan untuk menjadi acuan dan arah bagi menyusun kebijakan - kebijakan dan program - program yang strategis yang dijadikan sebagai fundamen pelayanan Sekretariat DPRD untuk periode 2011 - 2016. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun adalah : a.

Sebagai acuan bagi pegawai pada sekretariat DPRD Kabupaten Karimun

dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

khususnya kegiatan-kegiatan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karimun. b.

Sebagai pedoman untuk memotivasi kinerja segenap pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun ke arah Visi Organisasi yang telah ditetapkan. 38


c.

Sebagai penjabaran terhadap Pola Dasar dan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Karimun khususnya dalam lingkup tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun. Pada dasarnya hakikat pembangunan yang dilaksanakan oleh

Bangsa Indonesia ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia seutuhnya tanpa membedakan suku bangsa, agama, warna kulit, keturunan dan jenis kelamin. Namun hasil pembangunan yang dilaksanakan selama ini masih menunjukkan adanya kesenjangan relasi antara legislatif dan eksekutif baik dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya pembangunan dan pengambilan keputusan maupun dalam pencapaian hasil

yang

optimal

dalam

pembangunan

yang telah

dilaksanakan. Usaha-usaha untuk mencapai kemitraan yang sejajar antara eksekutif dan legislatif sebetulnya sudah lama diusahakan oleh berbagai pihak, baik secara terencana dan berkelanjutan. Pembangunan bidang kesekretariatan merupakan bagian integral dari pembangunan Kabupaten Karimun secara keseluruhan. Dalam mewujudkan pembangunan tersebut peningkatan mutu dan profesionalisme pelayanan sangat diperlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, sehingga mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, melalui program-program dan kegiatan yang disesuaikan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal ini akan selalu memperhatikan peluang-peluang dan kendala yang akan dihadapi sehingga bidang pelayanan yang diberikan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun yang diberikan kepada seluruh anggota DPRD dapat berjalan sesuai dengan rencana. Secara operasional pelayanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dilandasi oleh : 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 7). . 39


2.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 04 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

3.

Peraturan Bupati Karimun No. 15 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

Manfaat Rencana Strategis ini disusun adalah : a.

Sebagai

pedoman

dalam

melaksanakan

program

pelayanan

Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun, b.

Sebagai alat kontrol kerja yang dicapai secara objektif.

c.

Untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi serta konsultasi dan integrasi antara unit kerja.

d.

Sebagai bahan pertanggungjawaban Sekretaris DPRD Kabupaten Karimun kepada Kepala Daerah.

B.

Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan Sejalan dengan perkembangan serta tuntutan masyarakat di era

reformasi, di mana lembaga publik diharapkan mampu bertindak efisien, efektif, transparan, akuntabel, stabil dan dinamis maka Sekretariat DPRD sebagai lembaga pelayanan umum, diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada DPRD sehingga tercapai peningkatan kinerja legislatif menuju yang lebih baik. Lima tahun ke depan, diharapkan pencapaian kinerja DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD setiap tahunnya sesuai dengan rencana kerja DPRD. Adapun proyeksi yang diharapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dalam memberikan pelayanan kepada DPRD Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut: a.

Pembinaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun yang profesional sehingga tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 40


b.

Peningkatan

penataan

administrasi,

organisasi

kepegawaian,

keuangan dan urusan rumah tangga DPRD Kabupaten Karimun. c.

Peningkatan kemandirian, pengetahuan dan keterampilan serta peran aktif setiap personil Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun.

d.

Mengupayakan

sarana

dan

prasarana

serta

fasilitas

yang

mendukung kelancaran tugas dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun. e.

Meningkatkan

kualitas

dan

efektivitas

manajemen

pelayanan

Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun sehingga mampu mendukung tumbuhnya

sikap

dan

tekad

kemandirian

individu

dalam

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. f.

Memperluas jangkauan pelayanan di Sekretariat DPRD yang adil untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun.

g.

Membentuk perilaku personil Sekretariat DPRD yang sopan, etis, estetika, harmonis dalam pelayanan baik internal maupun eksternal terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A.

Visi dan Misi 1. V i s i

alam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan di masa mendatang untuk mencapai tujuan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat

DPRD Kabupaten Karimun

tetap

konsisten

menganalisa secara objektif terhadap fenomena - fenomena yang terjadi di tengah masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan kepada DPRD Kabupaten Karimun yaitu melaksanakan segala usaha dalam rangka penyelenggaraan sidang-sidang, pengurusan dan kewenangan DPRD

Kabupaten

Karimun

dan

melaksanakan

koordinasi

dan

memfasilitasi kegiatan DPRD. Dengan demikian Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun berusaha secara kontinyu untuk mengembangkan peluang -peluang yang ada dan tetap mengoreksi

terhadap berbagai

kelemahan-kelemahan dalam

memperbaiki kinerja yang lebih baik dan tepat sasaran yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Sebagai Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun adalah :

"Institusi yang memberikan pelayanan prima untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Karimun”.


Penjelasan Makna Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun menyadari bahwa tugas pokok utama adalah memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin secara profesional yang berguna bagi Pembangunan Kabupaten Karimun. Dengan demikian Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun mempunyai keinginan dan cita-cita yang luhur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada DPRD Kabupaten Karimun. Terwujudnya pelayanan Sekretariat

DPRD

yang

efektif

dan

efisien

dalam

memfasilitasi

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, sehingga tercapai peningkatan kinerja optimal DPRD Kabupaten Karimun. Perkembangan Otonomi Daerah menuntut aparatur pemerintah di jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dapat lebih meningkatkan profesionalismenya oleh sebab itu Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun berusaha menumbuhkembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokoknya dengan cara mengikuti dan melakukan pendidikan formal yang berkelanjutan, pelatihan-pelatihan, training, bimbingan teknis, penataran, study banding, dan ikuti serta dalam berbagai seminar, workshop. Dengan demikian diharapkan potensi aparatur pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun memiliki pengetahuan (knowledge), keahlian (skill/expertise/psikomotor) dan sikap (afektif) yang semakin meningkat dan mampu mengimplementasikan dalam tugas sehari-hari. Namun demikian pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud tentunya harus dilakukan melalui pendekatan yang integral dan komprehensif tidak parsial dalam artian merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan satu mata rantai. Seiring dengan kondisi riil yang terjadi di tengah masyarakat Sekretariat DPRD

Kabupaten Karimun juga senantiasa berusaha

mengakomodir setiap aspiratif yang disampaikan dan yang berkembang di tengah masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh unsur-unsur pimpinan DPRD Kabupaten Karimun. Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun juga berupaya 43 Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas dari kolusi korupsi nepotisme tetap memperhatikan keselarasan keharmonisan antara pemerintah dengan masyarakat pelaku bisnis dan masyarakat madani dengan berpedoman pada azas-azas umum penyelenggaraan negara yaitu : Azas kepastian hukum, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan azas akuntabilitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara

yang

Bersih

dari

Korupsi,

Kolusi

dan

Nepotisme. Dengan demikian pelayanan dapat dipertanggung jawabkan secara

tepat,

jelas

dan

legitimat

menjamin

terlaksananya

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna berhasil guna bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari unsur KKN. Visi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun sejalan dengan Visi Kabupaten Karimun yaitu "Mewujudkan Kabupaten Karimun yang Maju Mandiri Adil dan Berbudaya yang dilandasi oleh Iman dan Taqwa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

2. M i s i Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan,Misi memperjelas apa saja yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Adapun Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun adalah : 1. Mewujudkan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun yang mampu mendukung kegiatan DPRD secara optimal 2. Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan teknis kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun 3. Mewujudkan tertib administrasi DPRD dan Sekretriat DPRD Kabupaten Karimun 4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai 5. Meningkatkan sumber daya manusia yang professional 44 Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

B.

Tujuan Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan

merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu satu sampai lima tahun kedepan. Berdasarkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut : Misi 1.

Mewujudkan tertib administrasi DPRD dan Sekretriat DPRD Kabupaten Karimun

Tujuan : Kegiatan Administrasi perkantoran berjalan tertib dan baik. Misi 2.

Mewujudkan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun yang mampu mendukung kegiatan DPRD secara optimal

Tujuan : 1. Menngkatkan pelayanan persidangan, Risalah dan kegiatan DPRD 2. Pengembangan Komunikasi dan publikasi kegiatan DPRD Misi 3.

Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan teknis kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun

Tujuan : Peningkatan disiplin sumber daya manusia di DPRD dan Sekretariat DPRD Misi 4.

Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai

Tujuan : Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur. Misi 5.

Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional

Tujuan : 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di secretariat DPRD 2. Peningkatan Kapasitas Aggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


C.

Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam

menentukan

sasaran

dan

indikator

sasaran,

Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun tetap mengacu pada Sasaran dan Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Karimun dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun: Tabel 1. SASARAN MISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

1. Mewujudkan tertib administrasi DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun



Kegiatan Administrasi perkantoran berjalan tertib dan baik.

 Terciptanya kegiatan Administrasi Perkantoran yang tertib dan baik

2. Mewujudkan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun yang mampu mendukung kegiatan DPRD secara optimal



Pengembangan Komunikasi dan publikasi kegiatan DPRD Kabupaten Karimun

 Terwujudnya komunikasi dan publikasi kepada media massa mengenai kegiatan yang dilakukan DPRD Kabupaten Karimun

3. Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan teknis kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun



Peningkatan disiplin sumber daya manusia di DPRD dan Sekretariat DPRD

 Meningkatkan pendidikan formal maupun non formal khususnya kepada pegawai sekretariat DPRD


4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai



Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

 Meningkatkan sarana & prasarana demi kelancaran tugas DPRD dan Sekretariat DPRD.

5. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional



Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di secretariat DPRD

 Meningkatkan kemampuan dan kreatifitas pegawai di sekretariat DPRD



Peningkatan Kapasitas Aggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Anggota DPRD

D. Kebijakan & Strategi Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, kebijakan umum yang akan diambil oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun antara lain : a.

Mendorong dan memotivasi tercapainya kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dengan profesional tertib dan lancar.

b.

Melakukan

penataan

administrasi,

organisasi,

kepegawaian,

keuangan dan urusan rumah tangga DPRD Kabupaten Karimun. c.

Melakukan komunikasi dan publikasi kepada masyarakat umum mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh Anggota DPRD melalui media massa

d.

Mengupayakan terwujudnya sarana dan prasarana Kantor DPRD yang representatif, nyaman dalam bekerja serta di dukung fasilitas yang memadai untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun, sehingga terwujud

kinerja

DPRD

yang

menyentuh

seluruh

aspek

pembangunan secara maksimal. e.

Mengatur kegiatan/ pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun.

f.

Memberikan kemudahan dan fasilitasi kepada semua personil DPRD Kabupaten

Karimun

untuk

mendapat

kesempatan

dalam 47


meningkatkan kemampuannya, wawasan, dan keterampilan. g.

Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun sehingga mampu mendukung tumbuhnya sikap dan tekad serta kemandirian individu seluruh anggota DPRD.

h.

Memperluas jangkauan pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.


BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN A.

Program

encana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun tahun 2011-2016

di

susun

untuk

diimplementasikan

dengan

berkelanjutan di mana visi dan misi harus dituangkan kedalam program yang jelas baik dalam penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperuntukkan dalam pelaksanaan suatu rencana dan merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan kebijakan. Penjabaran program harus memiliki tingkat pencapaian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang diuraikan dalam kegiatan. Program kerja meliputi program kerja bidang keuangan, program kerja bidang pengembangan sumber daya manusia, dan program kerja bidang penyediaan sarana dan prasarana. Adapun program kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun sebagai berikut: a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

c.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

d.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

e.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

f.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

g.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

h.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan


B. Kegiatan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program kerja yang telah ditetapkan. Sekretariat DPRD kabupaten Karimun tahun 20112016 merencanakan sebanyak 24 kegiatan yaitu : 

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.



Peningkatan

Pelayanan Administrasi

Umum

dan

Operasional

Perkantoran. 

Penyediaan jasa jaminna pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD.



Kegiatan sosialisasi dan Publikasi kegiatan DPRD Kabupaten Karimun.



Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun.



Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor



Pemeliharaan rutin / Berkala sarana dan prasarana aparatur.



Pengadaan Gordyn Rumah Pimpinan dan Wakil Pimpinan DPRD Kab. Karimun.



Pengadaan Banner DPRD Kab. Karimun.



Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.



Pendidikan dan pelatihan singkat.



Pengadaan Minibus.



Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan kegiatan DPRD.



Rapat-Rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten Karimun.



Rapat – rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karimun..



Reses DPRD Kabupaten Karimun. Ke daerah pemilihan



Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Karimun. Ke dalam daerah.



Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Karimun. Ke luar negeri.



Peningkatan Kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD.



Pembahasan Ranperda pansus DPRD Kabupaten Karimun. 50




Penyediaan Jasa Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Karimun.



Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Karimun.



Penyediaan jasa Konsultan Hukum.


BAB VI PENUTUP

eberhasilan

pembangunan

Kabupaten

Karimun

sangat

tergantung pada penyusunan perencanaan yang memadai dan akurat,

tidak

terkecuali

pembangunan

perencanaan

di

Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun untuk tahun 2011-2016. Program Pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun mengacu pada program pembangunan daerah dan rencana strategis Kabupaten Karimun. Dengan demikian diharapkan dengan adanya Rencana Strategis Sekretariat DPRD ini pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dapat dilaksanakan secara akurat dan terpadu. Penyusunan Renstra ini juga dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan yang tepat dan dipertanggungjawabkan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun. Kita menyadari sepenuhnya

bahwa

pelaksanaan

pelayanan

Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan akan menghadapi banyak tantangan dan hambatan, tanpa partisipasi seluruh komponen masyarakat baik sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan disiplin dari aparatur pemerintah mustahil tujuan pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dapat dicapai dengan baik. Melalui otonomi daerah diharapkan dapat mengeliminir berbagai kendala

dalam

penyampaian

aspirasi

masyarakat

melalui

DPRD

Kabupaten Karimun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga pembangunan

dapat

dinikmati

oleh

seluruh

masyarakat

sebagai

perwujudan meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dalam mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, berbudaya yang dilandasi iman dan taqwa. 52 Renstra-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

Rencana Strategis SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2006-2011 tidak bisa terwujud tanpa ada kerja sama yang baik dari semua staf serta dukungan dari berbagai elemen-elemen masyarakat, dengan adanya koordinasi, konsultasi, advokasi, edukasi, dan informasi yang

berhubungan

dengan

pembangunan

SEKRETARIAT

DPRD

diharapkan pelayanan prima dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD secara bertahap dan berkesinambungan dapat terwujud. Di samping itu sebagus apapun program dan rencana kerja tanpa didukung oleh anggaran yang mencukupi berkemungkinan berbagai program belum bisa terwujud sepenuhnya, namun demikian kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas.


KATA PENGANTAR. Tanjung Balai Karimun, September 2011

Recommend Documents