SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2011 – 2015

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PAINAN,

APRIL 2014

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT akhirnya RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011-2015 dapat kami susun sebagai pedoman tahunan untuk masa lima tahun mendatang. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Aparat Penegak Peraturan Pemerintah mengemban tanggung jawab membantu Kepala Daerah di bidang Keamanan dan Ketertiban Umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan harus mengacu kepada Agenda Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode tahun 2010-2015 yaitu Agenda Penegakan Supremasi Hukum dan HAM. Dalam penyusunan RENSTRA ini kami berpedoman kepada petunjuk penyusunan yang ada serta merujuk kepada kegiatan terdahulu, sehingga kesinambungan program dan kegiatan saling bersinergi antara kegiatan yang terdahulu dengan RENSTRA yang akan datang. Sungguhpun demikian kami sangat menyadari bahwa kami mempunyai keterbatasan dalam penyusunan Renstra ini dan merupakan pujian bagi kami bila ada kritik dan saran demi kesempurnaannya. Demikianlah RENSTRA 2011-2015 ini kami susun untuk dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015. Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Painan, April 2014 KEPALA,

HASRIAL AMRI, SSTP NIP. 19760402 199511 1 001

Renstra Kantor Sat.Pol.PP 2011-2015

i

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR ....................................................................................................

i

DAFTAR ISI ................................................................................................................... ii BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................... 1

BAB II

KONDISI OBJEKTIF SAAT INI .............................................................. 3

BAB III

STRATEGIS PEMBANGUNAN .............................................................. 6

BAB IV

INDIKATOR KEBERHASILAN .............................................................

12 BAB V

PENUTUP ................................................................................................

13

LAMPIRAN : Matrik Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011-2015 Daftar : Program/Kegiatan Pembangunan Tahun 2011-2015


ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis (Renstra) mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, Renstra merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Renstra instansi pemerintahan memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Berkaitan dengan uraian diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan selaku Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Hal ini lebih dipertegas lagi dengan keluarnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Sat. Pol.PP diberi kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang menganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah.


1

B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud penyusunan Renstra adalah untuk menjabarkan lebih lanjut dari program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan selama lima tahun ke depan sebagai dasar dalam pembuatan rencana kegiatan tahunan di bidang Ketentraman dan ketertiban umum. 2. Tujuan penyusunan Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pedoman dan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas-tugas membantu Kepala Daerah di bidang Ketentraman dan ketertiban umum.


2

B A B II KONDISI OBJEKTIF SAAT INI

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2008 yaitu : 1. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah. 2. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang

Kepala Satuan yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai unsur penunjang pemerintah daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang Ketentraman dan ketertiban umum, dalam pasal 4 ayat (1) Perda tersebut di atas, menegaskan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah. Penyelenggaraan tugas pokok tersebut sejalan dengan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang dituangkan dalam pasal 4 Ayat (1) yaitu : 1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah 4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah


3

dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya. 5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mengetahui dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 3. Melakukan tindakan represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

B. Permasalahan dan Tantangan a. Permasalahan 1. Luas wilayah tidak sebanding dengan jumlah perlengkapan operasional/mobil patroli 2. Masih kurangnya jumlah Personil serta kurangnya tenaga yang terampil 3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Perda dan Trantib 4. Kurangnya dana pendukung dalam pelaksanaaan tugas


4

5. Masih kurangnya koordinasi dengan Polri/TNI dan Instansi terkait dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum/Perlindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. 6. Sering terjadi kecelakaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menjadi korban anarkis dari masyarakat seperti penusukan dan pemukulan. b. Tantangan 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban serta ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah 2. Masih belum maksimalnya pengawasan/disiplin ditingkat sekolah, orang tua dan masyarakat 3. Masih rendahnya pengetahuan/informasi para siswa terhadap dampak penggunaan narkoba/Nafza 4. Keterbatasan waktu terhadap pelaksanaan kegiatan


5

B A B III STRATEGIS PEMBANGUNAN

A. VISI “ Terdepan dalam mencipakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya”.

B. MISI 1. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya. 2. Memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum. 3. Memberdayakan Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS menuju profesionalisme pengabdian dalam pelaksanaan tugas 4. Menjalin kerja sama dan kemitraan dengan Aparat TNI/Polri dan Dinas/ Instansi terkait lainnya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum/Perlindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.

C. TUJUAN 1. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. 2. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungannya. 3. Terwujudnya Polisi Pamong Praja dan PPNS yang Profesional dan handal dalam melaksanakan tugas.


6

4. Terwujudnya kerjasama/koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas dengan Dinas/Instansi lainnya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.

D. SASARAN 1) Terkoordinirnya Staf dalam melaksanakan kegiatan Operasional Administrasi dan peningkatan kemampuan serta kapasitas Personil. 2) Terlaksananya tugas pengamanan, pengawalan secara efektif dan efisien 3) Tersedianya Aparatur/Staf yang mempunyai kemampuan keterampilan dalam melaksanakan tugas. 4) Tersusunnya Program Kerja, data dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah. 5) Terlaksananya pengadaan sarana/prasarana operasional lainnya 6) Tersusun analisis data, laporan penyelenggaraan tugas dan evaluasi pelaksanaan Program kerja.

E. Stratergi 1. Mengoptimalkan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat 2. Mengupayakan pembinaan ketentraman dan ketertiban 3. Meningkatkan pendayagunaan dan pembinaan Satuan Polisi

Pamong Praja dan

Perlindungan Masyarakat 4. Mengupayakan penegakan Peraturan Daerah dan Produk hukum lainnya 5. Meningkatkan Pembinaan SDM 6. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor


7

F. Analisa SWOT a. Strength (kekuatan) 1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kekuatan personil sebanyak 81 orang, terdiri dari 79 laki-laki dan 2 orang perempuan 2) Dari 81 orang personil, dapat diklarifikasikan pendidikannya sebagai berikut : 

Pasca Sarjana (S.2)

= 2 orang



Sarjana

= 8 orang



SLTA

= 71 orang



SLTP

= 0 orang

3) Jabatan Struktural sebanyak 6 formasi, seluruhnya terisi sesuai dengan persyaratan jabatan yang bersangkutan 4) Pejabat Struktural sebanyak 6 orang, mempunyai latar belakang pendidikan sebagai berikut : 

Pasca Sarjana (S.2)

= 2 orang



Sarjana

= 2 orang



SLTA

= 2 orang

5) Personil Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya telah mengikuti Pendidikan Dasar PPNS sebanyak 2 orang dan Pendidikan Dasar Pol.PP sebanyak 11 orang b. Weakness (kelemahan) 1) Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang mengakibatkan kesulitan dalam melaksanakan tugas di lapangan 2) Minimnya anggaran mengakibatkan tersendatnya pengiriman peserta Diksar PPNS dan Diksar Pol.PP 3) Kendaraan Operasional lapangan masih kurang memadai untuk digunakan sebagai kendaraan handal di lapangan Renstra Kantor Sat.Pol.PP 2011-2015

8

4) Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum (Perda) yang berlaku 5) Masih dirasakan adanya kekosongan/kekurangan dalam peraturan perundangan yang mengatur

pembinaan Trantibum untuk dapat dijadikan pegangan bagi

Kepala Daerah dan instansi terkait di Kabupaten. 6) Masih ada sebagian sumber daya manusia yang sulit berkembang, disebabkan faktor minat dan atensi yang relatif kurang. c. Opportunity (Peluang) 1) Surat Gubernur Sumatera Barat nomor : 332/1123/Satpol PP-2012 Tanggal 10 Desember 2012 tentang perlindungan assuransi bagi angota Satpol PP. 2) Surat Sekda Propinsi Sumatera Barat Nomor : 332/526/Satpol PP-2013 Tanggal 28 Juni 2013 Perihal Perlindungan Assuransi bagi anggota Satpol PP. 3) Agenda Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2010-2015 yang menekankan : 

Agenda penegakan Supremasi Hukum dan HAM, dimaksudkan untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kesadaran hukum aparat dan masyarakat dalam upaya terciptanya masyarakat yang berbudaya hukum.



Agenda Revitalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dimaksudkan untuk

meningkatkan

disiplin

dan

kompetensi

aparatur

dalam

penyelenggaraan tata pemerintahan yang amanah, transparan dan akuntabel serta terciptanya fungsi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efektif, efisien, transparan dan profesional dalam pelayanan publik.


9

4) Keluarnya produk-produk hukum dan tuntunan yang kuat dari seluruh komponen bangsa yang bertujuan menciptakan kepemerintahan yang bersih dan baik (clean and good govermance) serta bebas dari praktek KKN 5) Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan mengharuskan aparatur Pol.PP menciptakan kondisi kenyamanan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum bagi seluruh masyarakat. d. Threat (Tantangan) 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban serta ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah 2) Masih belum maksimalnya pengawasan/disiplin ditingkat sekolah, orang tua dan masyarakat 3) Masih rendahnya pengetahuan/informasi para siswa terhadap dampak penggunaan narkoba/Nafza 4) Keterbatasan waktu terhadap pelaksanaan kegiatan

G. Agenda Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang menegakan produk hukum daerah dan juga pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan yang ditugaskan oleh kepala daerah, oleh sebab itu Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan kewenangannya tahun 2010-2015 menetapkan agenda pembangunan sebagai berikut : 1. Sasaran pertama adalah kelancaran pelaksanaan tugas dan tersedianya aparatur/SDM Polisi Pamong Praja yang memadai baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan yang dibutuhkan. Renstra Kantor Sat.Pol.PP 2011-2015

10

2. Sasaran kedua adalah memberdayakan Polisi Pamong Praja dan PPNS menuju profesionalisme pengabdian dalam pelaksanaan tugas 3. Sasaran ketiga adalah mengurangi kecendrungan aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ditengah-tengah masyarakat. 4. Sasaran keempat adalah kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kelancaran tugas-tugas di lapangan baik sarana dan prasarana penunjang administrasi kantor maupun penunjang operasional di lapangan.


11

B A B IV INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Hasil-hasil yang akan dicapai 1. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung tugas di lapangan 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang aturan/Perda yang berlaku 3. Tersedianya sumber daya aparatur yang handal dan profesional dalam menjalankan tugas. 4. Tersedianya dana pendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 5. Telah optimalnya koordinasi dengan Polri/TNI dan instansi terkait dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum/perlindungan masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya

B. Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS sebagai aparat penegak pelaksanaan Peraturan Daerah bersama dengan instansi terkait lainnya harus dapat berkomunikasi dan harus dapat memberikan pengertian kepada masyarakat serta menjalankan perannya sehingga dapat diterima masyarakat sehingga menggairahkan partisipasi masyarakat. Para aparat yang ditunjuk untuk menegakan Peraturan Daerah harus dapat memilih waktu yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta keteladanan yang baik.


12

BAB V PENUTUP

Demikianlah RENSTRA ini disusun dengan maksud agar dapat dijadikan pedoman oleh yang berkepentingan dalam mengukur keberhasilan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan untuk kurun waktu antara 2011 – 2015 yang akan datang.


13

MATRIK RENSTRA SKPD TAHUN 2011-2015 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PESISIR SELATAN

URAIAN NO I. Pelayanan Administrasi Perkantoran

II.

PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Target Pencapaian Program (%) 2011 2012 2013 2014 2015

Pagu Indikator (1 TAHUN)

1. Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air & listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100% 100% 100% 100% 100%

20,000,000

2. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Tersedianya dana asuransi kecelakaan kerja

Terpenuhinya dana asuransi kecelakaan kerja

100% 100% 100% 100% 100%

50,000,000

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor

100% 100% 100% 100% 100%

7,200,000

4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja & jasa aplikasi pelaporan SKPD

Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja dan jasa aplikasi pelaporan SKPD

100% 100% 100% 100% 100%

20,000,000

5. Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya ATK

Terpenuhinya kebutuhan ATK

100% 100% 100% 100% 100%

25,000,000

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya brg cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan brg cetakan dan penggandaan

100% 100% 100% 100% 100%

45,000,000

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Tersedianya komponen instalasi Terpenuhinya kebutuhan komponen inst listrik/penerangan bgn listrik/penerangan bgn

100% 100% 100% 100% 100%

7,500,000

8. Penyediaan bhn bacaan dan peraturan perundangundangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per UU

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan 100% 100% 100% 100% 100% peraturan per UU

20,000,000

9. Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan & minum an harian, rapat dan tamu

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

100% 100% 100% 100% 100%

75,000,000

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas/pelatihan keluar daerah

Kepesertaan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100% 100% 100% 100% 100%

152,000,000

11. Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah

Terpenuhinya biaya perjalanan dinas dalam daerah

100% 100% 100% 100% 100%

510,000,000

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya 3 unit kendaaraan Dalmas

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional

100% 100% 100% 100%

750,000,000

2. Pengadaan mobiler

Tersedianya 1 paket mobiler

Terpenuhinya kebutuhan mobiler kantor

100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

50,000,000

NO

URAIAN


INDIKATOR KINERJA



3. Pengadaan peralatan kerja

Tersedianya 1 paket peralatan kerja

Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja

100% 100% 100% 100% 100%

75,000,000

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor

100% 100% 100% 100% 100%

75,000,000

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya 4 unit kend roda 4, 5 unit kend roda 2

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

100% 100% 100% 100% 100%

252,000,000

6. Pengadaan Peralatan Pengendalian Huru Hara

Tersedianya peralatan PHH

Terpenuhinya kebutuhan peralatan PHH

Tersedianya pakaian dinas bsrt perlengkapannya utk 85 org

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya

100% 100%

200,000,000

III. Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

100% 100% 100% 100% 100%

120,000,000

IV. Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya pendidikan dan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pelatihan formal utk Peg. Pol.PP formal

100% 100% 100% 100% 100%

15,000,000

2. Pendidikan Dasar Satuan Pol.PP

Terlaksananya Diksar Sat.Pol.PP Terlaksananya Diksar Sat.Pol.PP 10 org/th untuk anggota dan Pejabat Struktural Satpol PP

100% 100% 100% 100% 100%

75,000,000

3. Diklat PPNS/Peningkatan Kapasitas

Terlaksananya Diklat PPNS

Terlaksananya Diklat PPNS 5 org/th

100% 100% 100% 100% 100%

75,000,000

4. Binteks PPNS Daerah/orientasi tugas

Terlaksananya Binteks PPNS

Terlaksananya Binteks PPNS 30 org/th

100% 100% 100% 100% 100%

75,000,000

5. Pembekalan bagi penjaga keamanan kantor dilingkungan Terlaksananya Pembekalan bagi Terlatihnya penjaga keamanan ktr utk 50 org 100% 100% 100% 100% 100% Pemda Kab. Pesisir Selatan penjaga keamanan kantor

30,000,000

6. Pembekalan Tenaga Poskamling Tingkat Nagari

Terlaksananya pembekalan tenaga poskamling

Terlatihnya tenaga poskamling sebyk 150 org 100% 100% 100% 100% 100%

60,000,000

7. Pelatihan Beladiri bagi anggota Sat.Pol.PP

Terlaksananya pelatihan bela diri bagi anggota Sat.Pol.PP

Terlatihnya anggota Sat.Pol.PP 20 org/th

100% 100% 100% 100% 100%

60,000,000

8. Pelatihan fisik dan kesamaptaan bagi angg. Sat.Pol.PP

Terlaksananya pelatihan fisik & Meningkatnya kemampuan fisik dan kesakesamaptaan bagi angg. Sat.Pol.PP maptaan anggota Sat.Pol.PP

100% 100% 100% 100% 100%

80,000,000

9. Peringatan HUT Pol.PP ke-61

Terlaksananya HUT Pol.PP

100%

Peringatan HUT Pol.PP ke-61

150,000,000



100% 100% 100% 100% 100%

150,000,000

1. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam Terlaksananya kerjasama dgn Berkurangnya gangguan Trantibmas teknik pencegahan kejahatan (SK-5) aparat Pol.PP, TNI/Polri, Pengadilan & kejaksaan

100% 100% 100% 100% 100%

150,000,000

2. Operasi Penegakkan Hukum/Yustisi/Tipiring

Terlaksananya operasi Penegak Terciptanya masyarakat yang sadar hukum kan humu/yustisi/tipiring bagi masyarakat Kab. Pesisir Selatan

100% 100% 100% 100% 100%

100,000,000

3. Penertiban Bungli/PKL/K.3

Terlaksananya penertiban Bungli/PKL/K.3 di lingkungan Kab. Pesisir Selatan

Terciptanya lingkungan yang bersih

100% 100% 100% 100% 100%

100,000,000

4. Penugasan Satuan Perlindungan masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan umum Legislatif

Adanya Satlinmas sebanyak 2 orang di setiap KPPS

Teciptanya ketentraman, ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Legislatif

100%

3,000,000,000

5. Penugasan Satuan Perlindungan masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden


Teciptanya ketentraman, ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahap I

100%

3,000,000,000

6. Penugasan Satuan Perlindungan masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah


Teciptanya ketentraman, ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahap I

URAIAN

NO


INDIKATOR KINERJA

URUSAN WAJIB V. Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan 1. Pengendalian Keamanan Lingkungan

Terciptanya lingkungan yang nyaman dari ternak lepas

Terwujudnya lingkungan tertib, aman dan nyaman

VI. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

100%

3,000,000,000

100% 100% 100% 100% 100%

150,000,000

100% 100% 100% 100% 100%

150,000,000

VII. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 1. Sosialisasi bahaya Narkoba dan obat terlarang di kalang an remaja

Terlaksananya sosialisasi bhy narkoba & obat terlarang di kalangan remaja utk 100 org

Berkurangnya peredaran dan penggunaan minuman keras dan narkoba

2. Sosialisasi Perda 04 Th 2006 dan Perda 22 Tahun 2007

Terlaksananya sosialisasi Perda Terciptanya Kantrantibmas 04 th 2006 & 22 th 2007 utk 100 org

URAIAN NO VIII Perlindungan Asuransi bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Memberikan Perlindungan terhadap 100 orang anggota

TOTAL

INDIKATOR KINERJA Dapat memberikan perlindungan apabila terjadi konflik sosial dalam melaksanakan tugas

Target Pencapaian Program (%) Pagu Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 (1 TAHUN) 100% 100% 50,000,000

12,923,700,000

Painan, April 2014 Diketahui, Kepala.

HASRIAL AMRI, SSTP NIP. 196760402 199511 1 001

DAFTAR : PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. PESISIR SELATAN No.

Bidang Kewenangan

1

2

1.

Prioritas Pembangunan 3

Program 4

Skala Prioritas Kegiatan 5

1. Peningkatan keamanan & 1. Pengendalian keamanan Menyelenggarakan 1. Pemberdayaan Pol.PP pemerintah daerah di bid dalam menyelenggarakan kenyamanan lingkungan keamanan lingkungan Pengawasan sesuai dgn Trantibum kewenangan yg dimiliki daerah 2. Pemeliharaan Kantrantibmas 1. Peningkatan kerjasama & Pencegahan tindak kriminal dg aparat keamanan dlm teknik pencegahan kejahatan (SK-5)

Indikator Masukan

Keluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

Asumsi

6

7

8

9

10

11

- Dana sebesar Terlaksananya Operasi Rp. 150,000,000,- penertiban ternak lepas - Tenaga ops 38 org di wilayah Pes Sel

Terciptanya lingkungan tertib, aman & nyaman

Terlaksananya operasi penertiban ternak lepas

- Dana sebesar Rp. 150,000,000,- Kerjasama Pol.PP, TNI/Polri, Pengadil an & Kejaksaan

Terlaksananya kerjasama Terciptanya keamanan & Meningkatnya kesadaran dg aparat keamanan dlm ketertiban umum masyarakat ttg Trantib teknik pencegahan kejahatan (SK-5) pd 12 Kec

2. Operasi Penegakan HuKum/Yustisi/Tipiring

- Dana sebesar Rp. 100,000,000,-

Terlaksananya Ops Pene- Terciptanya masyarakat Meningkatnya kesadarMenurunnya tindak kriminal dukungan gakkan hukum/yustisi/ yang sadar hukum an masyarakat ttg pelangbiaya sesuai tipiring di wilayah Kab. garan hukum/Perda kebutuhan Pesisir Selatan

3. Penertiban Bungli/PKL/ K.3


Terlaksananya Ops pener-Terciptanya lingkungan tiban Bungli/PKL/K.3 di tertib, aman & nyaman 12 Kec

Meningkatnya kesadaran masyarakat ttg Trantib

3. Peningkatan Pemberantasan 1. Sosialisasi bahaya narko- - Dana sebesar Terlaksananya Sosialisasi Terciptanya generasi mu-Meningkatnya kesadarPenyakit Masyarakat(Pekat) ba & obat terlarang di Rp. 150,000,000,- bahaya narkoba & obat da yang sehat & berkuali-an remaja ttg bahaya kalangan remaja - Peserta 100 org sis- terlarang di kalangan tas narkoba wa SLTP & SLTA remaja 2. Sosialisasi Perda 04 TH - Dana sebesar 2006 & Perda 22 Th 2007 Rp. 150,000,000,- Peserta 100 org 2. Peningkatan sarana & prasarana kantor

Berkurangnya ternak lepas dukungan yang berkeliaran dijalanan biaya sesuai dlm wilayah Pes Sel kebutuhan Berkurangnya gangguan Trantibmas


dukungan biaya sesuai kebutuhan


Berkurangnya peredaran & dukungan penggunaan narkoba di biaya sesuai kalangan remaja kebutuhan

Terlaksananya Sosialisa- Terciptanya Trantibmas Meningkatnya kesadaran si Perda 04 th 2006 & Permasyarakat ttg Trantib da 22 Th 2007

Berkurangnya gangguan Trantibmas


- Dana sebesar Rp. 50,000,000,- Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Mobiler kantor

Mobiler kantor terpenuhi Meningkatkan pelayan sesuai anggaran an & kenyamanan dlm pelaksanaan tugas

Gairah kerja bertambah




Barang peralatan ktr

Peralatan kantor terpenuhi sesuai anggaran

Meningkatkan pelayan an & kenyamanan dlm pelaksanaan tugas



3. Pengadaan Peralatan Pengendalian Huruhara


Barang peralatan PHH

Peralatan PHH terpenuhi sesuai anggaran




4. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ops


Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ops

Terpenuhinya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/ops




5. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor


Pemeliharaan rutin gedung kantor

Terpenuhinya biaya pemeliharaan gedung kantor




2. Peningkatan sarana dan pra- 1. Pengadaan kendaraan sarana penunjang pengawasan dinas/operasional


3 unit kendaraan Dalmas Kendaraan dinas operasional

Kelancaran pelaksanaan operasional

Tepat waktu dlm pelaksanaan operasional di

dukungan biaya sesuai

1. Peningkatan sarana dan pra- 1. Pengadaan mobiler sarana penunjang kegiatan administrasi

No.

Bidang Kewenangan

1

2


Program 4


Indikator Masukan

Keluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

Asumsi

6

7

8

9

10

11

- Rincian Anggaran Biaya (RAB) 3. Peningkatan SDM Aparatur

1. Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

1. Peningkatan Kapasitas Sum- 1. Pendidikan Dasar Pol. berdaya Aparatur PP

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

lapangan

kebutuhan


Pakaian dinas sejml 85 orang

Terpenuhinya kebutuhan Tercapainya program pakaian dinas bagi apa- disiplin aparatur ratur

Kedisiplinan aparatur dlm dukungan berpakaian dinas biaya sesuai kebutuhan


Anggota Sat.Pol.PP utk 10 org

Terlatihnya 10 org angg. Meningkatnya pengeSat.Pol.PP tahuan & keterampilan anggota

Terciptanya anggota yg dukungan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai tugas kebutuhan

2.Diklat PPNS/Peningkatan kapasitas


Terlaksananya Diklat PPNS utk 5 org

Terciptanya PPNS yg berkualitas

Meningkatnya pengetahuan & keterampilan anggota

Memberdayakan PPNS menuju profesionalisme pengabdian


3. Binteks PPNS Daerah/ orientasi daerah


Terlaksananya Binteks PPNS utk 30 org


Meningkatnya pengetahuan & keterampilan PPNS



4. Pembekalan bagi Penjaga keamanan kantor dilingkungan Pemda Kab. Pes Sel


Terlaksananya pembekalan bagi penjaga keamanan kantor

Terlatihnya penjaga ke- Meningkatnya pengeamanan kantor sebyk tahuan & keterampilan 50 org penjaga kantor

Memberdayakan penjaga kantor yg siap dan siaga dlm menjalankan tugas




Terlaksananya pembekalan tenaga poskamling tingkat nagari

Terlatihnya tenaga pos- Terciptanya lingkungan kamling sebyk 150 org yang aman dan nyaman

Memberdayakan tenaga poskamling yg siap dan siaga dlm menjalankan tugas


6. Pelatihan Beladiri bg anggota Sat.Pol.PP



Terlatihnya 20 org angg. Meningkatnya pengeSat.Pol.PP tahuan & keterampilan anggota


7. Pelatihan fisik dan kesamaptaan bg ang. Sat.Pol.PP


Terlaksananya pelatihan Terlatihnya 20 org angg. Meningkatnya pengefisik dan kesamaptaan Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan bg anggota Sat.Pol.PP anggota



Bidang Kewenangan

1

2

1.


Menyelenggarakan 1. Pemberdayaan Pol.PP pemerintah daerah di bidang dalam menyelenggarakan Pengawasan sesuai dgn Trantibum kewenangan yg dimiliki daerah

Program 4

5

Indikator Masukan

Keluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

Asumsi

6

7

8

9

10

11

1. Peningkatan keamanan & kenyamanan lingkungan

1. Pengendalian keamanan keamanan lingkungan

- Dana sebesar Terlaksananya Operasi Rp. 150,000,000,- penertiban ternak lepas - Tenaga ops 38 org di wilayah Pes Sel

Terciptanya lingkungan tertib, aman & nyaman

Terlaksananya operasi penertiban ternak lepas

Berkurangnya ternak lepas yang berkeliaran dijalanan dlm wilayah Pes Sel


2. Pemeliharaan Kantrantibmas & Pencegahan tindak kriminal

1. Peningkatan kerjasama dg aparat keamanan dlm teknik pencegahan kejahatan (SK-5)

- Dana sebesar Rp. 150,000,000,- Kerjasama Pol.PP, TNI/Polri, Pengadil an & Kejaksaan

Terlaksananya kerjasama dg aparat keamanan dlm teknik pencegahan kejahatan (SK-5) pd 12 Kec

Terciptanya keamanan & ketertiban umum




2. Operasi Penegakan HuKum/Yustisi/Tipiring


Terlaksananya Ops Penegakkan hukum/yustisi/ tipiring di wilayah Kab. Pesisir Selatan

Terciptanya masyarakat yang sadar hukum

Meningkatnya kesadarMenurunnya tindak kriminal an masyarakat ttg pelanggaran hukum/Perda


3. Penertiban Bungli/PKL/ K.3


Terlaksananya Ops pener- Terciptanya lingkungan tiban Bungli/PKL/K.3 di tertib, aman & nyaman 12 Kec




1. Sosialisasi bahaya narkoba & obat terlarang di kalangan remaja

- Dana sebesar Rp. 150,000,000,- Peserta 100 org siswa SLTP & SLTA

Terlaksananya Sosialisasi bahaya narkoba & obat terlarang di kalangan remaja

Berkurangnya peredaran & penggunaan narkoba di kalangan remaja


2. Sosialisasi Perda 04 TH 2006 & Perda 22 Th 2007

- Dana sebesar Rp. 150,000,000,- Peserta 100 org

Terlaksananya Sosialisa- Terciptanya Trantibmas si Perda 04 th 2006 & Perda 22 Th 2007




4 Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif

1. Pengadaan Pakaian Satlinmas

- Peserta 2500 org

Terlaksananya Pemilu Legislatif yang aman

Terciptanya Pemilu Legislatif yang aman

Pemilu Legislatif berjalan aman dan lancar

Kurangnya gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban selama Pemilu Legislatif

Dukungan biaya sesuai kebutuhan

5 Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

1. Pengadaan Pakaian Satlinmas

Terlaksananya Pemilu Presiden dan Wakil - Dana sebesar Presiden Rp. 3.000,000,000,- yang aman

Terciptanya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang aman

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berjalan aman dan lancar

Kurangnya gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban selama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Dukungan biaya sesuai kebutuhan

1. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan administrasi

1. Pengadaan mobiler


Mobiler kantor

Mobiler kantor terpenuhi sesuai anggaran






Barang peralatan ktr







Barang peralatan PHH

Peralatan PHH terpenuhi sesuai anggaran






Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ops





3. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat(Pekat)

2. Peningkatan sarana & prasarana kantor

Skala Prioritas Kegiatan

2. Pelatihan Satlinmas

2. Pelatihan Satlinmas

Terciptanya generasi mu- Meningkatnya kesadarda yang sehat & berkuali- an remaja ttg bahaya tas narkoba

- Dana sebesar Rp. 3.000,000,000,-

- Peserta 2500 org



Pemeliharaan rutin gedung kantor





2. Peningkatan sarana dan pra1. Pengadaan kendaraan sarana penunjang pengawasan dinas/operasional


3 unit kendaraan Dalmas

Kendaraan dinas operasional


Tepat waktu dlm pelaksanaan operasional di lapangan


3. Peningkatan SDM Aparatur




Pakaian dinas sejml 85 orang

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas bagi aparatur

Tercapainya program disiplin aparatur

Kedisiplinan aparatur dlm berpakaian dinas



1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1. Pendidikan Dasar Pol. PP



Terlatihnya 10 org angg. Sat.Pol.PP


Terciptanya anggota yg profesional dlm menjlnkan tugas











Terlaksananya Binteks PPNS utk 30 org


Meningkatnya pengetahuan & keterampilan PPNS





Terlaksananya pembekalan bagi penjaga keamanan kantor

Terlatihnya penjaga keamanan kantor sebyk 50 org

Meningkatnya pengetahuan & keterampilan penjaga kantor

Memberdayakan penjaga kantor yg siap dan siaga dlm menjalankan tugas




Terlaksananya pembekalan tenaga poskamling tingkat nagari

Terlatihnya tenaga poskamling sebyk 150 org

Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman

Memberdayakan tenaga poskamling yg siap dan siaga dlm menjalankan tugas











Terlaksananya pelatihan fisik dan kesamaptaan bg anggota Sat.Pol.PP





1. Pembayaran Premi Assuransi untuk 100 orang anggota


Dibayarnya Premi Assuransi untuk 100 orang anggota

Adanya jaminan bagi anggota dalam melaksanakan tugas

Meningkatnya Kinerja anggota

Adanya anggota dengan kepercayaan diri yang tinggi


5 Perlindungan Assuransi bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja

1 Perlindungan Aparatur


Bidang Kewenangan

1

2

1.


Program 4


Indikator Masukan

Keluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

Asumsi

6

7

8

9

10

11

Menyelenggarakan 1. Pemberdayaan Pol.PP 1. Peningkatan keamanan & 1. Pengendalian keamanan - Dana sebesar pemerintah daerah di bid dalam menyelenggarakan kenyamanan lingkungan keamanan lingkungan Rp. 150,000,000,Pengawasan sesuai dgn Trantibum - Tenaga ops 38 org kewenangan yg dimiliki daerah 2. Pemeliharaan Kantrantibmas 1. Peningkatan kerjasama - Dana sebesar & Pencegahan tindak kriminal dg aparat keamanan dlm Rp. 150,000,000,teknik pencegahan keja- - Kerjasama Pol.PP, hatan (SK-5) TNI/Polri, Pengadil an & Kejaksaan

Terlaksananya Operasi Terciptanya lingkungan penertiban ternak lepastertib, aman & nyaman di wilayah Pes Sel

Terlaksananya operasi Berkurangnya ternak lepas dukungan penertiban ternak lepasyang berkeliaran dijalanan biaya sesuai dlm wilayah Pes Sel kebutuhan

Terlaksananya kerjasama Terciptanya keamanan & Meningkatnya kesadaran Berkurangnya gangguan dg aparat keamanan dlm ketertiban umum masyarakat ttg Trantib Trantibmas teknik pencegahan kejahatan (SK-5) pd 12 Kec


2. Operasi Penegakan Hu- - Dana sebesar Terlaksananya Ops PeneTerciptanya masyarakat Meningkatnya kesadar- Menurunnya tindak kriminaldukungan Kum/Yustisi/Tipiring Rp. 100,000,000,- gakkan hukum/yustisi/ yang sadar hukum an masyarakat ttg pelangbiaya sesuai tipiring di wilayah Kab. garan hukum/Perda kebutuhan Pesisir Selatan 3. Penertiban Bungli/PKL/ K.3

- Dana sebesar Terlaksananya Ops penerTerciptanya lingkungan Rp. 100,000,000,- tiban Bungli/PKL/K.3 di tertib, aman & nyaman 12 Kec

Meningkatnya kesadaran Terciptanya lingkungan masyarakat ttg Trantib yang bersih


3. Peningkatan Pemberantasan 1. Sosialisasi bahaya narko-- Dana sebesar Terlaksananya Sosialisasi Terciptanya generasi mu- Meningkatnya kesadar- Berkurangnya peredaran & dukungan biaya sesuai Penyakit Masyarakat(Pekat) ba & obat terlarang di Rp. 150,000,000,- bahaya narkoba & obat da yang sehat & berkuali- an remaja ttg bahaya penggunaan narkoba di kalangan remaja - Peserta 100 org sis-terlarang di kalangan tas narkoba kalangan remaja kebutuhan wa SLTP & SLTA remaja 2. Sosialisasi Perda 04 TH - Dana sebesar Terlaksananya SosialisaTerciptanya Trantibmas 2006 & Perda 22 Th 2007 Rp. 150,000,000,- si Perda 04 th 2006 & Per- Peserta 100 org da 22 Th 2007 6 Penugasan Satlinmas dalam 1. Pengadaan Pakaian Penanganan Ketentraman, Satlinmas Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan 2. Pelatihan Satlinmas Kepala Daerah 2. Peningkatan sarana & prasarana kantor

1. Peningkatan sarana dan pra- 1. Pengadaan mobiler sarana penunjang kegiatan administrasi

- Peserta 2500 org - Dana sebesar Rp. 3.000,000,000,-

Terlaksananya Pemilu Terciptanya Pemilu Pemilihan Kepala Pemilihan Kepala Daerah yang aman Daerah yang aman

Meningkatnya kesadaran Berkurangnya gangguan masyarakat ttg Trantib Trantibmas

Pemilu Pemilihan Kepala Daerah berjalan aman dan lancar


Kurangnya gangguan Dukungan Keamanan, Ketentraman biaya sesuai dan Ketertiban selama kebutuhan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah

- Dana sebesar Mobiler kantor Rp. 50,000,000,- Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Mobiler kantor terpenuhi Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah sesuai anggaran an & kenyamanan dlm pelaksanaan tugas



- Dana sebesar Barang peralatan ktr Rp. 75,000,000,- Rincian Anggaran Biaya (RAB)


Meningkatkan pelayan Gairah kerja bertambah an & kenyamanan dlm pelaksanaan tugas



- Dana sebesar Barang peralatan PHH Peralatan PHH terpeRp. 200,000,000,nuhi sesuai anggaran - Rincian Anggaran Biaya (RAB)




- Dana sebesar Pemeliharaan rutin Rp. 252,000,000,- kendaraan dinas/ops - Rincian Anggaran Biaya (RAB)





- Dana sebesar Pemeliharaan rutin Rp. 75,000,000,- gedung kantor - Rincian Anggaran Biaya (RAB)






2. Peningkatan sarana dan pra- 1. Pengadaan kendaraan sarana penunjang pengawasan dinas/operasional

- Dana sebesar 3 unit kendaraan Dalmas Kendaraan dinas opeRp. 750,000,000,rasional - Rincian Anggaran Biaya (RAB)

3. Peningkatan SDM Aparatur


- Dana sebesar Pakaian dinas sejml Rp. 120,000,000,- 85 orang - Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Terpenuhinya kebutuhan Tercapainya program pakaian dinas bagi apa- disiplin aparatur ratur


1. Peningkatan Kapasitas Sum- 1. Pendidikan Dasar Pol. berdaya Aparatur PP



Terlatihnya 10 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai anggota tugas kebutuhan





Meningkatnya penge- Memberdayakan PPNS tahuan & keterampilan menuju profesionalisme anggota pengabdian




Terlaksananya Binteks Terciptanya PPNS yg PPNS utk 30 org berkualitas

Meningkatnya penge- Memberdayakan PPNS tahuan & keterampilan menuju profesionalisme PPNS pengabdian




Terlaksananya pembe- Terlatihnya penjaga kekalan bagi penjaga keamanan kantor sebyk amanan kantor 50 org

Meningkatnya penge- Memberdayakan penjaga dukungan tahuan & keterampilan kantor yg siap dan siaga biaya sesuai penjaga kantor dlm menjalankan tugas kebutuhan



Terlaksananya pembe- Terlatihnya tenaga poskalan tenaga poskam- kamling sebyk 150 org ling tingkat nagari

Terciptanya lingkungan Memberdayakan tenaga yang aman dan nyamanposkamling yg siap dan siaga dlm menjalankan tugas






Terlaksananya pelatihanTerlatihnya 20 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan fisik dan kesamaptaan Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai bg anggota Sat.Pol.PP anggota tugas kebutuhan


Tepat waktu dlm pelaksanaan operasional di lapangan

Kedisiplinan aparatur dlm dukungan berpakaian dinas biaya sesuai kebutuhan


Terlatihnya 20 org angg. Meningkatnya penge- Terciptanya anggota yg dukungan Sat.Pol.PP tahuan & keterampilan profesional dlm menjlnkan biaya sesuai anggota tugas kebutuhan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN

Recommend Documents