PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA MEDAN SKRIPSI

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA MEDAN SKRIPSI A. DISUSUN :

O L E H ARWIN HASIBUAN NPM : 095114050

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH MEDAN 2013

0

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Skripsi penulis ini berjudul “PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA MEDAN”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara

Al

Washliyah Medan. Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Drs. H. Kondar Siregar, MA, selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. 2. Ibu Hj. Adawiyah Nasution, SH., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. 3. Bapak DR. Marzuki, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis. 4. Bapak H. A. Mahdi Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis. 5. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan dorongan baik secara moril maupun materil. 6. Teman-teman seangkatan penulis. i

7. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh staf di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas. Hanya dengan saran dan kritikan dari semua pihak, kekurangan itu dapat terpenuhi. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Amin.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Globalisasi merupakan sebuah fenomena di mana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Seperti layaknya dua sisi pada mata uang, fenomena globalisasi menjanjikan sebuah lingkungan dan suasana kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih baik, sementara di sisi lain, terdapat pula potensi terjadinya chaos jika perubahan ini tidak dikelola secara baik. Karena pada suatu titik ekstrem seorang individu di sebuah negara dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya (misalnya berdagang, bermitra, berkolaborasi, berbuat kejahatan, berkolusi, dan lain-lain) dengan individu yang berada di negara lain, maka jelas bahwa kehidupan masyarakat harus dapat terlebih dahulu ditata dengan baik di dalam sebuah sistem yang menjamin bahwa negara yang bersangkutan akan memperoleh manfaat yang besar di dalam lingkungan global, bukan sebaliknya. Pada era globalisasi tersebut semakin menampakkan kepentingannya tatkala pintu otonomi melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin terbuka lebar. Pada keadaan ini semua sektor lini pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau apa yang dikenal dengan istilah good governance. Salah satu lembaga yang

1

sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan hukum (represif), sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum. Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundangundangan dan memelihara ketertiban dan kententraman masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.1 Tugas kewajiban Kepala Daerah selain berasal dari tugas yang timbul karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapan daerah (Otonomi Daerah) dapat juga diperintahkan oleh penguasa yang lebih atas atau yang disebut tugas pembantuan. 2 Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja,

1

Dirjen Pemerintahan Umum, Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005, hal.9. 2 Irawan Soejito, Sejarah Daerah Indonesia,:Pradanya Paramita, Jakarta 1984, hal.100.

tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangan ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Aparat Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan). Dalam menghadapi situasi seperti ini Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku. Dengan diterbitkanya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 148 ayat 1 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi. Desentralisasi sendiri adalah suatu cara pemerintahan dimana sebagian dari kekuasaan mengatur dan mengurus dari Pemerintah Pusat diserahkan kepada kekuasaan-kekuasaan bawahan.3 Pada dasarnya setiap daerah mempunyai 2 macam kekuasaan, yaitu otonomi dan medebewind

3

Hazairin, Otonomi dan Ketatanegaraan (dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja Kementrian dalam Negeri,Bogor, 3-5 Desember 1953, di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN), 1954, hal. 160.

(memberi kuasa untuk dijalankan)4. Otonomi ialah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, sedangkan medebewind adalah hak menjalankan peraturanperaturan dari Pemerintah Pusat atau daerah tingkat atasan berdasarkan perintah pihak atasan itu.5 Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan khususnya dalam menjalankan tugasnya diatur di dalam Peraturan Walikota Medan No. 8 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Sehubungan dengan permasalahan yang timbul dalam penegakan peraturan daerah di Kota Medan menunjuk aparat yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan dalam peranannya menjaga ketentraman dan ketertiban umum sangatlah membantu, terutama yang berkaitan dengan pembinaan keamanan, penyuluhan, dan penggalangan masyarakat. Sikap Satpol PP dalam menghadapi masyarakat secara umum dapat mengambil sikap dengan tepat dan bijaksana, sehingga tercipta aparat yang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan pemerintah yang baik.

4

Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia. PT Ichtiar baru van hoeve, Jakarta, 2003, hal.

80 & 397. 5

The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia, Liberty, Yogyakarta , 1993, hal, 99.

Permasalahan Berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum, maka permasalahan yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini antara lain: 1. Bagaimana kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah? 2. Bagaimana pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan ? 3. Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah di Kota Medan dan bagaimana upaya mengatasi permasalahan tersebut?

Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Sebagai suatu bentuk sumbangan pengetahuan bagi masyarakat tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah. 2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan peningkatan kemampuan dari peranan Satuan Polisi Pamong Praja khususnya di bidang penegakan peraturan daerah. 3. Sebagai bahan yang dapat menambah wawasan berpikir bagi peneliti sendiri tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja khususnya di bidang penegakan peraturan daerah.

Manfaat Penelitian Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penambahan literatur di bidang hukum khususnya tentang peran dan fungsi satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat dari segi praktis yaitu suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak khususnya masyarakat luas tentang Polisi Pamong Praja itu sendiri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi dan Desentralisasi Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah, sebagaimana dikandung dalarn UU No. 32 Tahun 2004 tersebut adalah usaha memberi kesempatan kepada daerah untuk memberdayakan potensi ekonomi, sosial-budaya dan politik di wilayahnya. Sedangkan desentralisasi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik. Otonomi Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 dari sudut pandang desentralisasi fiscal. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk mendorong terselenggaranya pelayanan publik sesuai tuntutan masyarakat daerah, mendorong efisiensi alokatif penggunaan dana pemerintah melalui desentralisasi kewenangan dan 7

pemberdayaan daerah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan desentralisasi dan otonomi berdasarkan dua sudut pandang kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat sedikitnya ada 4 (empat) tujuan utama dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu: 1. Pendidikan politik 2. Pelatihan kepemimpinan 3. Menciptakan stabilitas politik 4. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara bila dilihat dari sisi kepentingan daerah otonomi daerah adalah mewujudkan yang disebut dengan : 1. Politik quality, ini berarti bahwa melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam bebagai aktivitas politik di tingkat lokal. 2. Local accountability, ini berarti akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya. 3. Local responsiveness, pemerintah daerah dianggap lebih banyak mengetahui berbagai

masalah

yang

dihadapi

oleh

masyarakatnya,

maka

kebijakan

desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan percepatan pembangunan sosial dan ekonomi. Dan lebih jauh lagi, tujuan utama dari konsep desentralisasi dan otonomi daerah dengan tidak hanya membatasinya pada konteks hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, maka semuanya bermuara pada pengaturan mekanisme hubungan antara Negara dan masyarakat. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi baik pada proses pengambilan keputusan di daerah maupun didalam pelaksanaannya. Gambaran umum tentang tujuan ideal dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diatas, keberhasilan akan sangat bervariasi serta relative dan konseptual sifatnya pada tiap-tiap daerah. Seperti dari perspektif ekonomi politik, salah satu faktor penting yang dapat mengganggu pencapaian tujuan desentralisasi dan otonomi daerah. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, karena potensi sumberdaya, kelengkapan prasarana sosial ekonomi dan kemampuan kelembagaan daerah (masyarakat) masih sangat terbatas. Kemajuan antar daerah, antar kelompok pendapatan, dan antar sektor kegiatan ekonomi belum sepenuhnya berimbang. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini harus tetap berpegang pada koridor bahwa pembangunan daerah yang ada harus dilakukan dari, untuk dan oleh pelaku-pelaku pembangunan daerah yang bersangkutan.

B. Sejarah, Tugas dan Wewenang Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota. -

Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

-

Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh

yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.6 Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga

6

Alwi, Hasan., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.817.

keamanan.7 Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”. Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Walikota Jenderal Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan Raaffles, dikembangkanlah Bailluw dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut Besturrs Politie atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan 7

Ibid., hal. 886.

Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun

1948 pada tanggal 30

Oktober 1948 didrikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. 2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja. 3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya. 4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya dubah menjadi Pagar Praja. 5. Setelah diterbitkannnya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja,

sebagai Perangkat Daerah. 6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah. 7. Terakhir dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu

Kepala

Daerah

dalam

menegakkan

Peraturan

Daerah

dan

Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti. “Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah sehinga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.8 Mengenai pengertian Polisi Pamong Praja mengalami perbedaan atau perubahan antara Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5

8

Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, 1995, Jakarta, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD).

Tahun 1974 adalah perangkat wilayah yang bertugas membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan pemerintah umum khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat (UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah). Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Bila melihat pengertian Polisi Pamong Praja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah : 1. Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala wilayah artinya aparat pemerintah pusat yang dipekerjakan di daerah, (Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah). Sedangkan Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ). 2. Ruang lingkup tugas kerja Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya membantu Kepala wilayah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat, (Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Daerah). Sedangkan ruang lingkup tugas Polisi Pamong Praja menurut

Undang-undang

menyelenggarakan

Nomor

pembinaan

32

tahun

ketentraman

dan

2004

diperluas

ketertiban

umum

selain juga

ketenteraman masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maka dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, kegiatan patroli dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tertulis.9 Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugastugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah. Penampilan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat kepolisian (Polisi Negara), karena kinerja Polisi Pamong Praja akan bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana. Tugas Polisi Pamong Praja adalah selain melakukan penegakan Peraturan

9

Ibid.

Daerah, juga membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban (Pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Mengingat luasnya daerah dan menjamin tindakan yang cepat serta tepat pada waktunya Kepala Daerah dalam “keadaan biasa” diberikan wewenang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerahnya yang meliputi (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi) : 1. Wewenang pengaturan untuk dapat mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat. 2. Wewenang pengaturan-pengaturan kegiatan penanggulangan bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia. 3. Wewenang pengaturan kegiatan-kegiatan dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Tujuan dari pembinaan kentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah).

Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 1 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah). Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan secara maksimal (Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

melaksanakan

pembangunan mutlak diperlukan adanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap. Dalam hal ini urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah, Walikota atau Bupati dalam tugasnya dibantu oleh yang namanya Polisi Pamong Praja (Undang-undang No. 32 Pasal 148 ayat 1 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

C. Pengertian Peraturan Daerah Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan

menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.10 Peraturan Daerah terdiri atas: a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi. 11 Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen aturan yang secara

sah

diberikan

kepada

pemerintah

daerah

dalam

menyelenggarakan

pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai instrumen yuridisnya. Kedudukan dan fungsi Perda berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/Konstitusi dan UU Pemerintahan Daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi

10

Sari Nugraha, Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 1 Tahun 2004, hal. 27. 11 Ibid.

muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah. Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan Perda mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Setiap perancang Perda, terlebih dahulu harus mempelajari dan menguasai aturan hukum positip tentang UU Pemerintahan Daerah, UU tentang Perundang-undangan, Peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang Perda.12 Untuk merancang sebuah Perda, perancang pada dasarnya harus menyiapkan diri secara baik dan mengusai hal-hal sebagai berikut: a. Analisis data tentang persoalan sosial yang akan diatur. b. Kemampuan teknis perundang-undangan. c. Pengetahuan teoritis tentang pembentukan aturan. d. Hukum perundang-undangan baik secara umum maupun khusus tentang Perda.13 Melalui amandemen UUD 1945 yang kedua, Perda mendapatkan landasan konstitusionalnya di dalam konstitusi yang keberadaannya digunakan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [vide Pasal 18 ayat (6) UUD 1945]. Selanjutnya Pasal 12 UU No. 10/2004 menggariskan materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka: penyelenggaraan otonomi dan tugas

12

Ibid. E. Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Terjemahan Moh. Saleh Djindang, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hal. 116. 13

pembantuan,

menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda adalah peraturan yang paling banyak menanggung beban. Sebagai peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perda secara teoritik memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit karena tidak boleh menyimpang dari sekat-sekat peraturan nasional yang ratusan jumlahnya. Dalam pendekatan Stufenbau des Recht yang diajarkan Hans Kelsen, hukum positif (peraturan) dikonstruksi berjenjang dan berlapis-lapis, peraturan yang rendah bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Teori tersebutlah kemudian dalam ilmu hukum turun menjadi asas “lex superior derogat legis inferiori.” 14 Perda dianggap sebagai peraturan yang paling dekat untuk mengagregasi nilainilai masyarakat di daerah. Peluang ini terbuka karena Perda dapat dimuati dengan nila-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. Oleh karena itulah banyak Perda yang materi muatannya mengatur tentang pemerintahan terendah yang bercorak lokal seperti Nagari di Sumatera Barat, Kampong di Aceh, atau yang terkait pengelolaan sumberdaya alam seperti Perda pengelolaan hutan berbasis masyarakat, hutan rakyat, pertambangan rakyat dan lain sebagainya.15 Di samping itu, posisi Perda yang terbuka acap juga menjadi instrumen pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang timbul dari Perda pajak daerah atau

14

Ibid. EKM Masinambow, Hukum dan kemajemukan Budaya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 76. 15

Perda retribusi daerah. Perda jenis terakhir inilah yang paling mendominasi jumlah Perda sepanjang otonomi daerah yang bergulir sejak berlakunya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak otonomi daerah digulirkan, sudah ribuan Perda dibuat oleh pemerintah daerah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Data yang diperoleh dari Departemen Keuangan, sampai Desember 2006 terdapat 9.617 Perda yang terkait dengan perizinan, pajak dan retribusi di daerah. Dari sejumlah itu Departemen Keuangan sudah merekomendasikan kepada Departemen Dalam Negeri untuk membatalkan 895 Perda yang terkait dengan pajak dan retribusi di daerah. Data yang diperoleh dari Departemen Dalam Negeri menunjukkan bahwa sejak tahun 2002 sampai tahun 2007 Perda yang dibatalkan baru berjumlah 761 Perda. Perda-Perda yang dianggap bermasalah itu menimbulkan ekonomi biaya tinggi di daerah serta juga membebani masyarakat dan lingkungan.16 Terkait dengan banyaknya Perda yang dianggap bermasalah, karena menimbulkan ekonomi biaya tinggi, memberatkan masyarakat di daerah dan berdampak pada kerusakan lingkungan akibat izin yang ditimbulkannya, maka Indonesia memiliki perangkat hukum untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dari suatu peraturan. Mekanisme penyelesai konflik peraturan dilakukan lewat pengujian peraturan perundang-undangan. Sekarang ini, Perda yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan yang

16

S. Pamudji, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal 16.

lebih tinggi dapat diuji oleh dua lembaga lewat dua model kewenangan, yaitu judicial review oleh Mahkamah Agung dan executive review oleh Pemerintah c.q Departemen Dalam Negeri. 17 Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk dapat melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar terhadap undang-undang. Kewenangan demikian ini kemudian dikenal dengan istilah judicial review atau pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga kehakiman. Selain Mahkamah Agung, kewenangan judicial review juga dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD. Bila dikaitkan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji: Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden dan

Peraturan Daerah. Dasar kewenangan Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian terhadap tiga jenis peraturan di atas dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Mulai dari dasar konstitusional dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, kemudian Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya Pasal 31 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: Mahkamah Agung memberi ukuran atau alasan suatu peraturan di bawah undang-undang dapat dibatalkan, yaitu: karena 17

Ibid., hal. 17.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (aspek materil), atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (aspek formil). Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945: Mahkamah agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pasal 11 ayat

(2) huruf b Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman: Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materil yang sudah diganti dengan Perma No. 1 Tahun 2004. Anehnya, Perma ini mempersempit kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung yang oleh UUD dan UU diberi kewenangan menguji materil dan formil peraturan perundang-undangan menjadi hanya melakukan pengujian materil terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti Mahkamah Agung tidak

akan memeriksa atau menguji aspek formil penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk Perda. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Material. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2007, Mahkamah Agung telah menerima 175 permohonan pengujian peraturan perundang-undangan, 28 dari jumlah itu adalah permohonan pengujian Perda. 18 Kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengujian Perda lahir dari kewenangan yang disebut judicial review.19 Dalam hal itu, maka Mahkamah Agung adalah lembaga yang diberi tugas menyelesaikan konflik norma yang timbul dari lahirnya suatu produk peraturan perundang-undangan misalkan Perda. Dalam menjalankan fungsi itu, Mahkamah Agung bersifat pasif menanti datangnya permohonan keberatan dari para pihak yang berkepentingan di daerah. Ukuran yang dijadikan Mahkamah Agung dalam menguji Perda adalah menjawab pertanyaan, apakah suatu Perda: bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. 20 Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Material, bila satu Perda yang dimohonkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dan memerintahkan pemerintah daerah

18

Iman Nugraha., Op.Cit. Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hal. 99. 20 Iman Nugraha., Op.Cit. 19

bersama dengan DPRD untuk mencabut Perda tersebut paling lama dalam waktu 90 hari. Terhadap putusan pembatalan Perda yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tidak dapat diajukan peninjauan kembali (PK). Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Material ditemukan bahwa Perda atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lainnya hanya dapat diajukan permohonan keberatan (pengujian) kepada Mahkamah Agung paling lambat sebelum 180 (seratusdelapanpuluh) hari pengundangan peraturan tersebut. Batasan waktu ini tentu berimplikasi terhadap terbatasnya hak warganegara untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan yang dianggap bermasalah dikemudian hari setelah 180 hari yang dibatasi oleh Mahkamah Agung tersebut. Tidak jelas benar dari mana asal muasal batas waktu 180 tersebut, dan mengapa tidak lebih cepat atau lebih lambat dari 180 hari juga tidak ada seleksi waktu yang dapat dimengerti secara rasional, karena bila syarat untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap berlakunya suatu Perda adalah anggapan kerugian publik dari pemohon, maka potensi kerugian publik itu tidak bisa dibatasi waktunya. Bisa saja, misalnya Perda yang sudah berlaku selama satu tahun dianggap tidak bermasalah oleh masyarakat, kemudian dua atau tiga tahun atau beberapa tahun setelah berlakunya Perda tersebut baru menimbulkan masalah sosial, sehingga bila hal tersebut terjadi maka masyarakat kehilangan hak untuk mengajukan permohonan karena dipangkas oleh aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung secara sepihak.

Salah satu kelemahan lagi dari Perma No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil oleh Mahkamah Agung adalah tidak diaturnya batas waktu proses pengujian peraturan perundang-undangan, termasuk Perda, oleh Mahkamah Agung. Misalnya kapan dan berapa lama waktu penunjukan majelis hakim dilakukan dan berapa lama waktu maskimal yang dapat digunakan majelis hakim untuk memeriksa perkara pengujian peraturan. Ketiadaan pengaturan batas waktu proses itu sangat ironis mengingat dalam Perma tersebut Mahkamah Agung malah membatasi waktu hak warganegara untuk menyampaikan permohonan keberatan. Ketiadaan batas waktu pengujian oleh Mahkamah Agung, apalagi ditengah menumpuknya perkara kasasi di Mahkamah Agung berpotensi membuat Perda yang sedang diuji terkatung-katung pelaksanaannya di daerah karena pengujian yang lama. Perma No 1 Tahun 2004 juga tidak merumuskan ruang bagi masyarakat untuk dapat mengawasi jalannya proses pengujian oleh Mahkamah Agung. Dari rumusan Perma No. 1 Tahun 2004 sendiri sudah nampak bahwa Mahkamah Agung masih bersifat tertutup, padalah objek yang sedang disengketakan adalah objek yang terkait dengan kepentingan publik, yaitu suatu peraturan (regeling) yang berlaku umum di masyarakat. 21 Model pengujian Perda yang kedua dilakukan oleh pemerintah c.q Departemen Dalam Negeri. Pengujian Perda oleh pemerintah atau yang dalam kajian pengujian peraturan (toetzingrecht) dikenal dengan istilah executive review lahir dari

21

Ibid.

kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan (otonomi) pemerintahan daerah. 22 UU No 32 Tahun 2004 memberi perintah bahwa Perda yang dibuat oleh DPRD bersama kepala daerah agar disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Terkait dengan pembatalan Perda, Pasal 136 ayat (4) UU No 32/2004 tentang Pemda menyebutkan bahwa “Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.” Kemudian Pasal 145 ayat (2) UU tersebut menyebutkan “Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah.” Ayat (3) menyebutkan “Keputusan pembatalan Perda ... ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya

Perda...”

selanjutnya

ayat

(5)

menyebutkan

“Apabila

provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.” Ada dua bentuk pengawasan dalam executive reviewi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan terhadap rancangan Perda yang bermuatan APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta Perda tata ruang. Pengawasan preventif terhadap rancangan Perda APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang kabupaten/kota

22

hal. 47.

Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), UU Press, Yogyakarta, 2005,

dilakukan oleh Walikota, sedangkan Pengawasan preventif terhadap rancangan Perda APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang provinsi dilakukan oleh pemerintah (pusat). Selanjutnya pengawasan represif dilakukan terhadap seluruh Perda yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, termasuk Perda yang pada dasarnya sudah dilakukan pengawasan preventif.23 Berbeda dengan judicial review, Perda yang dilakukan pengawasan oleh lembaga kehakiman, Mahkamah Agung, executive review Perda dalam bentuk pengawasan oleh pemerintah dilakukan melalui beberapa lembaga negara departemen, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan terhadap Perda bermuatan keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum terhadap Perda tata ruang, serta departemen sektoral sumberdaya alam terhadap Perda yang bermuatan sumberdaya alam. Tidak jarang proses evaluasi/pengujian Perda oleh pemerintah dilakukan lintas departemen yang dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri selaku “pembina” pemerintah daerah. Pengujian Perda merupakan kewenangan pemerintah dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan

Perundang-Undangan,

Rancangan

Peraturan

Daerah

(RanPerda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). RanPerda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD.

23

Ibid.

RanPerda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pembahasan RanPerda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur atau Bupati/Walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan RanPerda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak RanPerda tersebut disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan landasan yuridis pembentukan peraturan perundangundangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang ini memuat secara lengkap pengaturan baik menyangkut sistem, asas, jenis dan materi muatan, proses pembentukan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,

perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, diatur sesuai dengan proses pembentukan dari jenis dan hirarki serta materi muatan peraturan perundang-Undangan. Untuk kepastian hukum dan ketertiban dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, di tingkat pusat telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan. Berdasarkan perintah Pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Pasal 140 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah disiapkan oleh Departemen Dalam Negeri dan Departemen Hukum dan HAM dan telah disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden.24

24

Ibid., hal. 47.

Urgensi pengaturan tata cara pengajuan Rancangan Peraturan Daerah adalah agar lebih tercapai koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyiapan Rancangan Peraturan Daerah dan efektifitas proses pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah. Kondisi yang baik dalam perencanaan dan persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan harmonisasi materi atau substansi Rancangan Peraturan Daerah antar Satuan Kerja Perangkat Daerah akan melahirkan Peraturan Daerah yang baik dan berkualitas. Pasal 27 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 berunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 140 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 berunyi: Tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden. Secara normatif dan umum, Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penjelasan Pasal 136 ayat (4) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman, ketertiban umum, serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Norma yang ada dalam pasal dan penjelasan pasal tersebut bersifat umum, sehingga perlu parameter atau kriteria yang lebih rinci.

Konsekuensi dari Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah dibatalkannya Peraturan Daerah tersebut. Larangan Peraturan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi selain sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, juga menjaga agar Peraturan Daerah tetap berada dalam sistem hukum nasional.25 Sejak tahun 1999 sampai dengan November 2007 sebanyak 1.406 Peraturan Daerah telah dibatalkan oleh Pemerintah. Peraturan Daerah yang telah dibatalkan tersebut umumnya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Di samping Peraturan Daerah yang telah dibatalkan, terdapat berbagai Peraturan Daerah yang kontroversial di tengah masyarakat terkait dengan hak asasi manusia, diskriminatif, kesetaraan jender, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Terhadap Peraturan Daerah terkait sebagian telah diajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Terkait dengan banyaknya Peraturan Daerah yang telah dibatalkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan kritik dan arahan yang disampaikan dalam Keterangan Pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Daerah pada tanggal 23 Agustus 2006 di depan sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai berikut: “Pemerintah Pusat, setelah mengkaji berbagai jenis Peraturan Daerah (Perda) tentang pungutan dan retribusi daerah yang bertentangan dengan undang-undang, telah

25

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002, hal. 81.

mengambil langkah membatalkannya. Saya minta perhatian Pemerintah Daerah untuk tidak menerbitkan lagi Peraturan Daerah tentang pajak, pungutan, dan retribusi yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Penyusunan Perda haruslah dikoordinasikan dengan instansi-instansi Pemerintah Pusat. Aspekaspek hukum penyusunan Perda itu, akan menjadi lebih baik jika dikoordinasikan dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik langsung, maupun dengan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM yang ada di setiap provinsi.”26 Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 188.34/1586/S tanggal 25 Juli 2006 perihal Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah. Dalam Surat Edaran tersebut ditegaskan bahwa para Walikota, Bupati/Walikota, dapat mendayagunakan keberadaan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di daerah masing-masing untuk melakukan evaluasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah. Merespons dan menindaklanjuti arahan Presiden, Departemen Hukum dan HAM bekerja sama dengan UNDP membentuk tim yang terdiri dari Departemen/LPND serta para pakar untuk menyusun “Panduan Praktis Teknik Pembuatan Peraturan Daerah.”27 Pertama, menyangkut materi/substansi Rancangan Peraturan Daerah. Terkait materi atau substansi Peraturan Daerah, dalam kajian ini akan dimuat parameter agar Rancangan Peraturan Daerah memuat atau setidak-tidaknya tidak bertentangan dengan:

26

Iman Nugraha, Op.Cit. Ibid.

27

1. Prinsip hak asasi manusia, termasuk kesetaraan jender. 2. Prinsip good sustainable development. 3. Prinsip dan arahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD, pajak dan retribusi daerah, dan tata ruang. 4. Arahan materi Peraturan Daerah yang mengatur perangkat organisasi daerah.28 Kriteria/parameter di atas merupakan titik tolak, tolak ukur, dan kendali bagi pembentuk termasuk perancang pembuatan Rancangan Peraturan Daerah agar Peraturan Daerah yang dihasilkan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang berbunyi: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perudang-undangan yang baik yang meliputi: a. Kejelasan tujuan. b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. d. Dapat dilaksanakan. e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. f. Kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan. Kedua, menyangkut teknik penyusunan. Ketentuan

mengenai teknik

penyusunan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 berisi teknik penyusunan terhadap semua jenis peraturan perundang-undangan. Para perancang peraturan perundang-undangan di tingkat daerah memerlukan pedoman penyusunan untuk peraturan perundang-

28

Robert H. Lauer, Perspektif tentang Perubahan Sosial, Terjemahan alimandan, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 21.

undangan di tingkat daerah. Membuat rumusan yang jelas termasuk asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Mulai dari judul, pembukaan, batang tubuh (termasuk ketentuan pidana dan ketentuan peralihan), penjelasan, pendelegasian kewenangan, dan juga penggunaan bahasa harus dipahami secara baik oleh perancang peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk elemen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peran aparatur Pemerintahan Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapasitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, diperlukan aparatur pemerintahan daerah khususnya tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis dapat memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan.

B. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (to understand) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori.

C. Populasi dan Sampel Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap obyek penelitian. Pada dasarnya, populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realitas sosial) yang ingin diketahui. 29

29

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 22. 36

Sehubungan penelitian yang dilakukan yang pada dasarnya dilakukan secara deskriptip maka pada penelitian ini populasi yang diajukan berupa semua populasi yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan. Memandang sekian banyaknya populasi yang diajukan sementara penelitian difokuskan pada perwujudan pemerintahan yang baik maka akan diambil 5 orang sampel dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang berstatus sebagai PNS.

D. Teknik Pengumpulan Data Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui: Materi penelitian yang dipergunakan bersumber dari data sekunder, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi: a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun I998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, Jakarta, Dirjen PUOD, 1995. b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti. c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

E. Analisis Data Penelitian ini menggunakan Analisis data kualitatif Empiris. Analisis data kualitatif empiris dilakukan dengan menganalisa data sekunder yang bersifat narasi maupun data yang bersifat empiris berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literature, dokumen dan peraturan perundang-undangan serta didukung dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dianalisis dalam rangka menjawab permasalahan tentang Penegakan Perda yang baik dalam kaitannya dengan kedudukan satuan polisi pamong praja di Kota Medan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan: 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, maka Polisi Pamong Praja memiliki fungsi: a. Menyusun program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah. c. Melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. 39

d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negersi Ipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya. e. Mengawasi terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. f. Melaksanakan seluruh kewenangan yang sesuai dengan bidang tugasnya. g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah kepada Kepala Daerah. Jika melihat keberadaan Satpol PP bisa dikaji dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek sosiologis. Satuan Polisi Pamong Praja, dari pilihan kata untuk penyebutan sudah jelas bahwa dimaksudkan instusi ini adalah polisi milik pamong praja atau polisi untuk pamong praja. Pamong Praja adalah kata lain dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Satpol PP adalah penegak hukum di kalangan pamong praja. Dari unsur kata-kata pembentukannya, Satpol PP mempunyai tugas pembinaan ke dalam atau dalam lingkup internal aparatur pemerintahan. Namun jika diartikan sebagai polisi milik pamong praja, maka tugasnya adalah bagaimana membantu

pelaksanaan kinerja pamong praja.30 Di sini semakin jelas bahwa peran Satpol PP memang melekat pada kinerja pamong praja, dalam hal ini birokrat. Kedua, ditinjau dari aspek hukum keberadaan Satpol PP didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam PP Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa Satpol PP bertugas membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dari aspek hukum terlihat bahwa Satpol PP juga mempunyai tugas pembinaan ke masyarakat atau tugas eksternal.31 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pada pasal 5 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah : h. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. i. Melakukan pemeriksaan terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. j. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

30

Hasil Wawancara Dengan Bapak Rushendi, selaku Kepala Bidang Operasi dan Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013. 31 Hasil Wawancara Dengan Bapak Rushendi, selaku Kepala Bidang Operasi dan Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013.

Daerah.32 Dari rumusan tersebut di atas secara jelas ditegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat. Sebutan tindakan represif non yustisial, menunjukkan bahwa Satpol PP bisa melakukan tindakantindakan yang tergolong kegiatan penindakan. Namun dengan penyebutan ’non yustisial’ menjadi tidak jelas, tindakan apa yang bisa dikategorikan didalam ’bukan dalam wilayah hukum’ itu. Karena sanksi atas tindakan pelanggaran sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun jika melihat lagi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 149, pada ayat (1) disebutkan bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai ’Penyidik Pegawai Negeri Sipil’ (PPNS). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Satpol PP sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi harus seirama dengan yang diatur pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.33 Dalam dua undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyidik selain Polisi adalah juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Ini artinya bahwa dalam rangka penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda, Satpol PP yang sudah diangkat sebagai PPNS bisa melakukan aktivitas

32

Hasil Wawancara Dengan Bapak Rushendi, selaku Kepala Bidang Operasi dan Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013. 33 Hasil Wawancara Dengan Bapak Donni Damanik, selaku Kepala Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013.

menjalankan hukum negara (pro justisia).34 Melihat ketentuan yuridis yang ada, menunjukkan bahwa posisi Satpol PP sangatlah strategis, karena posisi Satpol PP sangatlah dominan dalam proses penegakan hukum atas Peraturan Daerah ataupun Keputusan Daerah. Apalagi jika statusnya juga sebagai PPNS maka yang dilakukan akan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system). Ini artinya bukan lagi represif non yustisial tetapi bisa melakukan represif pro justisia. Yang menjadi masalah selama ini, muncul kesan bahwa keberadaan Satpol PP tidak sesuai dengan paradigma baru kepemerintahan yang sekarang sedang dianut oleh negeri ini. Banyak peristiwa yang dapat dilihat ketika massa harus berhadapan dengan Satpol PP yang akan menggusur mereka yang mengakibatkan jatuh korban jiwa baik pada pihak Satpol PP maupun masyarakat menunjukkan ada yang tidak pas dalam kinerja Satpol PP. Pasca reformasi tahun 1998 muncul paradigma baru yang menempatkan kembali posisi birokrat bukan dalam status sebagai penguasa namun sebagai abdi masyarakat. Konsep Pamong Praja kembali dihadirkan, dalam pemaknaan bahwa pemerintah harus bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Apalagi jika dikaitkan dengan semangat good governance, dimana kinerja birokrat harus diproyeksikan bagi kepentingan dan kesejahtaraan masyarakat.35 Potret kiprah Satpol PP dalam memainkan perannya sebagai bagian dari

34

Hasil Wawancara Dengan Bapak Donni Damanik, selaku Kepala Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013. 35 Hasil Wawancara Dengan Bapak Donni Damanik, selaku Kepala Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013.

birokrasi, oleh masyarakat saat ini dinilai kurang mencerminkan paradigma baru mengenai konsep birokrasi, yaitu sebagai sebuah negara demokratis maka orientasinya harus selalu berpihak pada rakyat. Dari berbagai berita yang muncul di media massa, dikesankan Satpol PP arogan, tidak professional, tidak berpihak kepada rakyat, hanya menjadi alat “Penguasa Daerah”. Kondisi ini sangatlah tidak menguntungkan bagi citra birokrasi karena akan berdampak pada stigma buruk oleh masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan efek tidak produktifnya kinerja birokrasi dalam melayani masyarakat. Padahal jika melihat esensi pembentukan Satpol PP, kehadirannya sangatlah diperlukan oleh karena Satpol PP mempunyai peran untuk untuk membantu Kepala Daerah, dalam hal penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.36 Jika melihat peran ini, posisi Satpol PP adalah sangat strategis, karena kehadirannya akan menjadi bagian signifikan penentu keberhasilan Kepala Daerah menjalankan program-program pemerintahan. Dengan demikian, perlu dikaji kembali mengenai keberadaan Satpol PP, untuk melihat dimana letak kesalahannya serta dicarikan alternatif solusi pemecahan, agar pembentukan Satpol PP tidak menjadikan jalannya pemerintahan semakin buruk, tetapi justru memberikan kontribusi terbentuknya good governance, dan berjalannya program-program pembangunan, karena Peraturan Daerah bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa mengalami

36

Hasil Wawancara Dengan Bapak Donni Damanik, selaku Kepala Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013.

kondisi tentram dan tertib. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di beberapa daerah termasuk di Provinsi Sumatera Utara telah mengakibatkan Indonesia dijuluki negara beresiko (country risk) yang tinggi di antara negara Asean. Country Risk yang tinggi telah mengakibatkan hilangnya daya tarik bagi negara lain untuk menanamkan modalnya (investasi) di Indonesia, bahkan investasi di dalam negeri bisa beralih ke luar negeri mencari negara dengan country risk yang rendah. Larinya investasi yang sangat dibutuhkan berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada meningkatnya pengangguran, rendahnya pendapatan, dan mendorong tindak kriminal. Dengan kata lain gangguan ketrentraman dan ketertiban akan menimbulkan gangguan ekonomi. Apabila kondisi ini dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan gangguan kehidupan generasi mendatang yang tidak bisa berperan optimal pada masanya. Dengan berdasarkan pada pemahaman tersebut maka bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa masalah ketentraman dan ketertiban umum, sebenarnya merupakan salah satu kebutuhan dasar hidup yang harus terpenuhi dahulu, sebelum kebutuhan dasar yang lainnya.37 Masalah ketentraman dan ketertiban umum sudah menjadi amanat nasional yang tidak boleh dihindari, dimana tanggung jawab keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum berada di bawah koordinasi pemerintah. Dalam ruang lingkup nasional, keamanan negara dari gangguan negara asing menjadi

37

Soewarno Handayaningrat, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta, 1999. Hal. 56.

tanggung jawab dan berada di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sedangkan keamanan dan ketertiban umum / masyarakat (Kamtibmas) dalam lingkup nasional berada di bawah tanggung jawab Polri. Dalam pemahaman birokrasi pemerintahan, cakupan TNI dan Polri yang sangat luas tidaklah bisa mengakomodir seluruh renik kepentingan daerah. Karena itu tanggung jawab akan ketentraman dan ketertiban umum di daerah dalam pandangan birokrasi pemerintahan adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Polisi Pamong Praja. Sesuai dengan isi Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Sehingga semua permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terkait langsung dengan Penegakan Peraturan Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan kegiatannya untuk menjalankan perannya selaku aparat penegak hukum Peraturan Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, ternyata Satpol PP oleh sebagian besar masyarakat dinilai negatif. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi mengapa kinerja Satpol PP justru memberikan citra yang buruk bagi birokrat dalam hal ini pegawai Pemerintah

Daerah.38 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan (dalam Pasal 7), bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup berkembang di masyarakat. Namun pada kenyataan di lapangan kewajiban tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan, sehingga muncullah persepsi negatif dari masyarakat atas kehadiran Satpol PP. Berikut ini akan digambarkan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Gambar 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Walikota Kepala Bagian Tata Usaha Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Kepeg.

Bidang Operasi & Pembinaan

Bidang Pengawasan

Bidang Penuntutan & Peradilan

Seksi Operasi

Seksi Usaha Industri

Seksi Pengaduan & Bukti-Bukti

Seksi Pembinaan

Seksi Usaha Non Industri

Seksi Penuntutan dan Penindakan

38

Prajudi Admosoedirjo, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 42.

B. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Medan Peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kota Medan cukup berperan karena Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Walikota atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Polisi Pamong Praja Kota Medan ”Polisi Pamong Praja sudah cukup berperan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem hunting (mobil), mengadakan patrolipatroli rutin dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan, pembinaan sarana lalu lintas”. Kegiatan operasi Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kota Medan : 1. Kegiatan operasi (Patroli) wilayah yang dilakukan setiap hari pada waktu pagi, sore dan malam. Kegiatan operasi Polisi Pamong Praja Kota Medan tahun 2012 adalah : a. Operasi Pekat ( Penyakit Masyarakat ) dilakukan 1 (satu) minggu sekali. b. Operasi Penertiban HO (Hinder Ordonansie) atau Ijin Gangguan dilakukan 1 (satu) bulan sekali. c. Operasi Penertiban IMB (ijin mendirikan bangunan) dilakukan 1 (satu) bulan sekali.

d. Operasi Penertiban reklame dilakukan 1 (satu) bulan sekali. e. Operasi Penertiban PKL (pedagang kaki lima) dilakukan 1 (satu) Minggu sekali. f. Patroli rutin terhadap para pelanggan Peraturan Daerah dilaksanakan secara rutin setiap hari pagi, sore dan malam. 2. Penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah yang menyangkut penertiban kepentingan umum. Dengan adanya kegiatan operasi dan penyuluhan yang dilakukan Polisi Pamong Praja, pelanggaran Peraturan Daerah Kota Medan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal tersebut dilihat dari jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang masuk ke Kantor polisi Pamong Praja Kota Medan selama 3 tahun terakhir. Hal itu berdasarkan data yang diambil pada waktu mencari data di Kantor Polisi Pamong Praja.39 Dari penelitian yang dihasilkan diatas menunjukkan adanya penurunan jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Medan. Namun pada dasarnya perlu dikaji pula mengenai kegiatan, prosedur pelaksanaan dan dasar hukum yang melatarbelakangi menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah karena hal tersebut dapat menambah pengetahuan data mengenai Polisi Pamong Praja di Kota Medan. Berdasarkan hasil wawancara ”Peran Polisi Pamong Praja di Kota Medan cukup berperan dalam penegakan Peraturan Daerah, ini dilihat menurunnya tingkat

39

Hasil Wawancara Dengan Bapak Safrizal, selaku Kepala Seksi Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013.

pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Medan”.40 Hal itu juga diungkapkan dari hasil wawancara bahwa ”Peran Polisi Pamong Praja cukup berperan dalam penegakan Perturan Daerah, dengan aktif mengadakan kegiatan operasi ketentraman, ketertiban dan Peraturan Daerah di Kota Medan”.41 Hasil wawancara juga menjelaskan ”Saya rasa peran Polisi Pamong Praja sudah cukup dalam melaksanakan tugasnya karena saya dan anggota lainnya melakukan patroli atau operasi setiap hari pada waktu pagi dan sore, Polisi Pamong Praja hanya bertugas memberi teguran secara lesan dan tertulis kepada pelanggar dan sering melakukan kegiatan operasi agar penegakan Peraturan Daerah dapat berjalan lancar”.42 Secara operasional teguran secara lesan dan tertulis sebanyak 3 kali, setelah itu di lakukan penindakan. Pembentukan dan susunan organisasi Polisi Pamong Praja sebagaimana dalam tugasnya membantu Kepala Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dimana peran dari Polisi Pamong Praja sudah cukup dan sesuai dengan prosedur yang ada dan berpijak pada Peraturan Daerah yang berlaku. Jika semua itu dipatuhi mungkin tidak akan terjadi kesalahpahaman antara satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat. Hal tersebut menjelaskan “Peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah sudah baik dan cukup,

40

Hasil Wawancara Dengan Bapak Safrizal, selaku Kepala Seksi Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013. 41 Hasil Wawancara Dengan Bapak Safrizal, selaku Kepala Seksi Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013. 42 Hasil Wawancara dengan Bapak Herman, selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan, tanggal 11 Mei 2013.

ini dilihat dari adanya pemberian izin usaha dan saya sebagai pengusaha akan lebih tenang dalam melakukan pekerjaan”.43 Sebagaimana diketahui dalam pasal 148 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana tugas pokok dari Polisi Pamong Praja adalah membantu Walikota atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah, oleh karena itu didalam susunan organisasi Kantor Polisi Pamong Praja

Kota Medan ada Seksi Penegakan Peraturan Daerah yang sesuai dengan

Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2000 pasal 143 tentang organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Kota Medan. Didalam pelaksanaan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja Kota Medan cukup berperan karena sering melakukan kegiatan operasi dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah. Hal ini dilihat dari menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Medan dan juga tingkat kedisiplinan Polisi Pamong Praja yang tinggi. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Polisi Pamong Praja harus sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur Operasional : 1. Investasi para pelanggar Peraturan Daerah atau Perda 2. Pembinaan dengan pendekatan kemanusiaan 3. Pemanggilan atau teguran.

43

Hasil Wawancara dengan Bapak Herman, selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan, tanggal 11 Mei 2013.

4. Koordinasi dengan instansi terkait. 5. Operasi preventif non Yustisia atau pengambilan (penyitaan) barang 6. Kelengkapan administrasi (surat tugas) 7. Pembuataan berita acara pengambilan barang. 8. Kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja Kota Medan selalu melibatkan dinas atau instansi terkait. 9. PPNS yang ada di Kota Medan (termasuk yang berada di Kantor Polisi Pamong Praja) belum dilantik sehingga manakala ada kegiatan operasi Yustisi penyidikan dilaksanakan oleh penyidik kepolisian. Dalam mewujudkan tugas dan fungsi pokoknya, Polisi Pamong Praja Kota Medan sudah berupaya optimal, ini dilihat dengan melakukan kegiatan operasional. Kegiatan operasional Polisi Pamong Praja tahun 2012 sebagai berikut : 1. Kegiatan Dalam Tahun anggaran 2012 kegiatan di bidang pembinaan (preventif) maupun penindakan (represif) adalah sebagai berikut : a) Penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada pengusaha dan awak kendaraan angkutan umum, dan masyarakat yang lain baik di tempat maupun di lapangan melalui surat-surat edaran, selebaran, spanduk, sticker dan siaran keliling serta radio. b) Mengadakan operasi dengan sistem stasioner yang meliputi : 1) Operasi kendaraan umum/lalu lintas 2) Operasi penertiban becak

3) Operasi KTP c) Operasi dengan sistem mobil (Hunting) yang meliputi : 1) Operasi penertiban lalu lintas 2) Operasi Yustisi Kebersihan dan Tertib Pedagang Kaki Lima 3) Operasi penertiban IMB 4) Operasi PGOT dan WTS/germo liar 5) Operasi penertiban spanduk 6) Operasi minuman keras. d) Mengadakan patrolli-patroli rutin terhadap pelanggaran produk Hukum Daerah. e) Mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran f) Mengadakan patroli kewilayahan. g) Pembinaan sarana lalu lintas h) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. i) Pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional. j) Pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja. 2. Pelaksanaan dan Penyuluhan a. Penyuluhan kepada pengusaha dan awak kendaraan angkutan umum dilaksanakan dalam bentuk temu muka Walikota dan Muspida dengan para pengusaha dan Awak Kendaraan Angkutan Umum sebanyak dua kali dalam setahun. Unsur-unsur yang terkait :

-

Unsur Muspida

-

Pengadilan Negeri

-

Seluruh anggota tim pengadilan lalu lintas terpadu.

Penyuluhan lapangan kepada para pengemudi dan kernet serta masyarakat pemakai jalan lainnya, yang dilaksanakan secara rutin pada jam-jam sibuk. Materi yang disampaikan berupa himbauan, peringatan/teguran, arahan dan peneranganpenerangan yang berhubungan dengan tata tertib lalu lintas, K3, kewaspadaan. b. Razia stasioner dengan pelaksanaan sidang di tempat. 1. Operasi lalu lintas terpadu sistem stationer dengan sasaran operasi kepada pelanggaran muatan lebih, kelengkapan dan sebagainya, operasi setiap hari pada waktu jam sibuk dilakukan oleh : -

Kepolisian Kota Medan

-

Dinas Perhubungan Kota Medan.

-

Polisi Pamong Praja Kota Medan

-

Kejaksaan

-

Pengadilan.

2. Operasi becak dengan tindakan tipiring : Sasaran operasi diarahkan pada kelengkapan becak dan penggunaan becak siang dan malam. Unsur yang terlibat : -

Polisi Pamong Praja Kota Medan

-

Dinas Perhubungan Kota Medan.

3. Razia KTP dilaksanakan pada tempat-tempat keramaian seperti pasar,

pertokoan dan sebagainya, razia dilakukan setiap hari. Unsur yang terlibat : -

Kepolisian Kota Medan

-

PPNS

-

Polisi Pamong Praja Kota Medan

-

Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Medan

c. Operasi penertiban 1. Operasi lalu lintas dengan sistem hunting dilakukan dengan sasaran kendaraan yang kedapatan melakukan pelanggaran mencolok seperti melanggar rambu larangan, muatan dan pelanggaran

yang

bisa

mengakibatkan kesemrawutan jalan, yang dilakukan setiap hari secara rutin. 2. Operasi Yustisi kebersihan dan tertib pedagang kaki lima dilakukan secara rutin tiap bulan. Sasaran

operasi

yaitu

masyarakat

yang

kedapatan

membuang

sampah/kotoran tidak pada tempatnya dan para PKL/masyarakat lain yang berjualan pada tempat yang bukan peruntukannya. -

Kepolisian Kota Medan

-

Polisi Pamong Praja Kota Medan

-

Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan

-

PPNS

-

Kejaksaan.

-

Pengandilan

-

Bagian Perekonomian Setda Kota Medan.

Operasional Penertiban IMB dilakukan secara rutin setiap bulan dengan sasaran bangunan baru, memperbaiki atau merubah bangunan tanpa IMB. Unsur yang terlibat : -

Kepolisian Kota Medan

-

Polisi Pamong Praja

-

Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan.

3. Operasi PGOT, WTS / Germo liar dilakukan setiap hari secara terpadu. Unsur yang terlibat : -

Kepolisian Kota Medan

-

Polisi Pamong Praja

-

Dinas Pariwisata Kota Medan.

4. Operasi penertiban spanduk dilakukan dengan sasaran spanduk yang tidak berizin, izin habis dan spanduk yang tidak dipasang pada tempat spanduk yang disediakan, penertiban dilakukan setiap bulan sekali. Unsur yang terlibat : -

Kepolisian Kota Medan

-

Polisi Pamong Praja

-

Dinas Pertamanan Kota Medan.

5. Operasi Minuman Keras dilakukan secara insidentil bersama-sama dengan Polres, Polisi Pamong Praja, Kodim, dan Dinas Kesehatan dengan sasaran toko / warung yang menjual minuman keras tanpa izin.

d. Patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk pengendalian Kamtibcarlantas dilakukan patroli untuk mencegah terjadinya pelanggaranpelanggaran yang terjadi, patroli ini bersifat prefentif dengan tujuan menekan kecenderungan para pengemudi dan masyarakat pemakai jalan untuk ditertibkan, Patroli ini dilakukan rutin setiap hari baik secara terpadu maupun fungsional. e. Penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran. Mengingat bahwa para pemakai jalan belum sepenuhnya mentaati peraturan atau rambu-rambu lalu lintas yang ada maka pada jam-jam sibuk ditempatkan petugas penjaga bersama-sama dengan petugas Kepolisian dan Dinas Perhubungan dan Pariwisata. f. Patroli Kewilayahan. Dalam rangka menggiatkan kegiatan Gerakan Siskampling di desa-desa dilakukan patroli kewilayahan yang sekaligus juga memonitor pelaksaan tugas jaga kantor desa atau kelurahan disamping untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan kamtibnas, yang dilakukan jam 22.00 sampai selesai setiap hari. Unsur-unsur yang terlibat : -

Polisi Pamong Praja

-

Kepolisian Kota Medan.

g. Pembinaan sarana lalu lintas. Pembinaan sarana lalu lintas yang menyangkut perambuan, marka jalan dan prasarana jalan dilaksanakan secara rutin dan terpadu. Secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan semua anggota tim untuk membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka mewujudkan tibcarlantas dan untuk mempertahankan Penghargaan Wahana Tata Nugraha.

h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan hasil kegiatan-kegiatan operasi, selalu diadakan monitoring untuk dievaluasi yang selanjutnya dijadikan bahan laporan kepada Walikota Kota Medan. Dari hasil ini evaluasi tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan datang. i. Pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional. Guna meningkatkan profesiolisme dan kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas, secara berkala mengirimkan personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional juga dalam rangka menyiapkan personil Polisi Pamong Praja menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebab sampai dengan saat ini belum ada Polisi Pamong Praja yang menjadi PPNS. j. Pembinaan dan pembekalan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja. Pembinaan dan pembekalan teknis disini bersifat intern yang dilakukan oleh Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kinerja Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksaanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Polisi Pamong Praja di Kota Medan berpijak pada dasar hukum Peraturan Daerah antara lain : 1. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang Jalan. 2. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1996 tentang K-3. 3. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1999 tentang Izin Gangguan / HO. 4. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2004 tentang IMB. 5. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2004 tentang PKL atau Pedagang Kaki

Lima. 6. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol. 7. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1998 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. 8. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1998 tentang Pajak Reklame. 9. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1998 tentang Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 10. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Perihal pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

di Kota Medan tatkala dipertanyakan langsung kepada

masyarakat yang pada penelitian ini diwakili oleh dua orang pedagang pasar Petisah maka diketahui bahwa masyarakat kurang mengetahui peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam kaitannya dengan pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Masyarakat hanya mengetahui bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai aparatur pemerintahan yang berada di bawah perintah walikota Medan untuk melakukan penertiban terhadap para pedagang, khususnya pedagang kaki lima.44

44

Hasil Wawancara Dengan Ibu Ida Siregar dan Harman Koto, selaku Pedagang Pasar petisah Medan tanggal 27 Agustus 2013.

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Medan Dan Upaya Mengatasi Permasalahan Tersebut Didalam melaksanakan kegiatan walaupun telah direncanakan dengan terarah, pasti akan terdapat hambatan atau kendala. Begitu juga dengan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah yang datangnya bisa didalam (intern) maupun dari luar (external). Berdasarkan hasil wawancara” Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah mempunyai hambatan”. Hambatan hambatan tersebut adalah :45 1. Kelembagaan : Meskipun sudah ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, namun pada pelaksanaan masyarakat di daerah (yang jauh dari pusat Kota Kota Medan) cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku. 2. Sumber Daya Manusia : Adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan oleh aparat, namun kemampuan dan ketrampilan teknis operasi kurang memadai. 3. Jaringan Kerja : Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan kurangnya peraturan yang mendasari tentang koordinasi Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya. 45

Hasil Wawancara dengan Bapak Herman, selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan, tanggal 11 Mei 2013.

4. Lingkungan yang belum Kondusif : Sarana dan prasarana pendukung teknis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah masih kurang. Di sisi lain terjadi penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Selain hambatan-hambatan diatas disebutkan juga gangguan- gangguan yang terjadi di bidang ketentraman dan ketertiban yaitu :46 1. Gangguan yang di timbulkan oleh alam. Banjir yang menyebabkan berbagai kendala dan hambatan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas dilapangan dan juga sebagai penghambat pembangunan daerah Kota Medan. 2. Gangguan yang di timbulkan oleh manusia. Perkelahian antar Pelajar di Kota Medan juga banyak terjadi di tempat-tempat umum dan hal ini sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. 3. Gangguan di bidang ekonomi. Banyak Pedagang Kaki Lima berjualan tidak pada tempatnya atau berjualan diatas trotoar dan dipinggir jalan yang mengganggu pengguna jalan, dan tidak sesuai dengan Tata Ruang Kota. 4. Gangguan di bidang sosial budaya. Pengamen yang banyak dijumpai di jalan terutama di Trafik Light sangat meresahkan pengguna jalan raya. Hal itu juga diungkapkan dari hasil wawancara ”Hambatan-hambatan dan gangguan dalam penegakan Peraturan Daerah yang pernah saya tangani dan ketahui adalah masalah sumber daya manusia berupa pelayanan pada masyarakat dan sosial

46

Hasil Wawancara dengan Bapak Hendro S.M. Mulianto TP Bolon, selaku Kepala Sub Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan, tanggal 11 Mei 2013.

budaya termasuk penanganan pengamen jalanan yang meresahkan pengguna jalan”. Hal tersebut juga di ungkapkan dari hasil wawancara bahwa ”Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Medan memang sulit diatasi kebanyakan di bidang sosial budaya, seperti gelandangan dan pengamen jika sudah ditangkap beberapa hari berkeliaran lagi di jalan” 47 Mungkin hal itu disebabkan oleh sanksi hukum pelanggaran yang sangat ringan. Hal itu dikuatkan oleh Gunawan alias Cebol pengamen di Jalan Ahmad Yani “Pengamen dan Pengemis disini tidak takut sama sekali oleh razia Polisi Pamong Praja, paling kalau ketangkap didata lalu dilepas lagi kalau tidak dengan jaminan keluarga”. 48 Mengenai gangguan penegakan Peraturan Daerah di Kota Medan, dilihat dari data yang masuk ke Kantor Polisi Pamong Praja ternyata gangguan dibidang sosial budaya menempati urutan pertama, selanjutnya dibidang ekonomi, gangguan yang ditimbulkan manusia dan yang menempati urutan terakhir ditimbulkan oleh alam. Secara rata- rata 35% gangguan di bidang sosial budaya, 29% oleh faktor ekonomi, gangguan manusia 20%, terakhir yang di timbulkan alam 16%. Dilihat dari segi aspek hukum Peraturan Daerah, sanksinya memang rendah ditambah lagi menurut penulis di Kota Medan sangat jarang terjadi pelanggaran Peraturan Daerah yang berat tidak seperti di daerah-daerah besar lainnya.

47

Hasil Wawancara dengan Bapak Hendro S.M. Mulianto TP Bolon, selaku Kepala Sub Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan, tanggal 11 Mei 2013. 48 Hasil Wawancara dengan Bapak Hendro S.M. Mulianto TP Bolon, selaku Kepala Sub Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan, tanggal 11 Mei 2013.

Sudah barang tentu dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan seringkali mengalami kendala atau hambatan. Dimana hambatan atau kendala tersebut datangnya bisa dari dalam (intern) maupun dari luar (ekstern). Demikian juga dengan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengalami hambatan antara lain :

1. Kelembagaan Meskipun sudah ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah, namun pada masa transisi pelaksanaan debirokrasi dan demokrasi masyarakat di daerah (yang jauh dari pusat Kota Kota Medan) cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku dan hal ini disebabkan karena belum adanya petunjuk pelaksanaan atau teknis tentang prosedur penanganan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

2. Sumber Daya Manusia Adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan dan ketepatan pelayanan oleh Sumber Daya Manusia aparatnya, namun kemampuan dan ketrampilan teknis aparat kurang memadai. Hal ini disebabkan belum optimalnya diklat teknis atau fungsional bagi personil Polisi Pamong Praja.

3. Jaringan Kerja Di dalam Polisi Pamong Praja sudah ada Tim Tibcarlantas yang merupakan dasar dalam melakukan koordinasi dibidang ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dan

sudah ada peraturan-peraturan dasar yang lain dalam mengatur koordinasi dengan dinas atau instansi maupun dalam rangka pemberian kewenangan Polisi Pamong Praja.

4. Lingkungan yang Belum Kondusif. Sarana dan prasarana pendukung teknis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah masih kurang. Disisi lain terjadi penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, dimana hal ini disebabkan oleh kondisi politik yang saat ini belum mantap (tidak menentu). Prinsip dasar yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan dalam penertiban dan penegakkan Peraturan Daerah adalah diupayakan tidak menimbulkan masalah baru dan lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan koordinasi. Contoh penertiban yang dilaksanakan tidak adanya hambatan yang fatal antara lain : 1. Pembongkaran tower 2. Penghentian pembangunan rumah yang belum memiliki IMB 3. Pembongkaran rumah di bataran sungai 4. Pemindahan PKL dari trotoar. 5. Pemindahan warga yang menempati tanah PJKA. 6. Dan lain-lain. Berdasarkan data yang diperoleh melalui pengamatan dan penelitian di lapangan maupun berdasarkan laporan-laporan dari daerah, terdapat berbagai bentuk

dan jenis gangguan yang sering terjadi di bidang ketentraman dan ketertiban yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Gangguan yang ditimbulkan karena alam. Banjir yang melanda Kota Medan membuat Polisi Pamong Praja mengalami hambatan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan menghambat pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di daerah. Untuk itu Polisi Pamong Praja secara koordinatif dengan instansi terkait memberikan bimbingan atau motivasi dan pengawasan kepada aparat tingkat bawah dan masyarakat luas mengenai usaha dan kegiatan penanggulangan sampah atau kebersihan lingkungan dengan sasaran pusatpusat kegiatan masyarakat seperti pasar, pertokoan, terminal, sekolah, pemukiman berupa selokan, saluran gorong-gorong, genangan, pembuatan dan pemanfaatan saluran air limbah.

2. Gangguan yang ditimbulkan oleh manusia. Perkelahian antar pelajar di Kota Medan merupakan permasalahan yang sering terjadi dan sangat meresahkan warga masyarakat, untuk itu Polisi Pamong Praja melakukan penertiban pelajar pada waktu jam pelajaran di tempat-tempat umum. Dan dalam penertiban Polisi Pamong Praja memberi penyuluhan pada para Pelajar dengan cara mendatangi sekolah-sekolah.

3. Gangguan dibidang ekonomi. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang banyak dijumpai di atas trotoar atau di

pinggir jalan umum sangat mengganggu pejalan kaki, lalu lintas, kebersihan dan keindahan lingkungan dan merusak Tata Ruang Kota, Polisi Pamong Praja berusaha menertibkan Pedagang Kaki Lima untuk dipindahkan pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Medan.

4. Gangguan dibidang sosial budaya . Banyak Pengamen jalanan yang mengganggu para pengguna jalan raya disekitar wilayah kota, Polisi Pamong Praja berupaya menertibkan atau merazia dengan cara menangkap dan mendata untuk diserahkan ke tempat rehabilitasi untuk penampungan, penyantunan, pendidikan (panti karya), pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke daerah asal atau transmigrasi untuk mengembalikan peran mereka sebagai masyarakat. Prinsip dasar yang diambil Polisi Pamong Praja di

Kota Medan dalam

mengatasi hambatan dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah adalah diupayakan tidak menimbulkan masalah baru dan lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan koordinasi. Berdasarkan hasil wawancara”Polisi Pamong Praja sudah cukup berupaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dibidang kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan kerja, lingkungan yang belum kondusif”. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka Polisi Pamong Praja melakukan berbagai upaya antara lain :

1. Kelembagaan : Penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban Peraturan Daerah di wilayah yang sama pada wilayah berbeda ditangani oleh Polisi Pamong Praja tingkat kecamatan di bawah komando Polisi Pamong Praja. 2. Sumber Daya Manusia : Dalam rangka peningkatan kinerja Polisi Pamong Praja di

Kota Medan

rekruitment personil Polisi Pamong Praja harus sesuai ketentuan yang berlaku dan Polisi Pamong Praja berupaya mengirimkan personilnya dalam diklat teknis maupun fungsional. 3. Jaringan Kerja : Menjalin kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam penanganan Peraturan Daerah dengan didasari hukum yang berlaku. 4. Lingkungan yang belum kondusif : Memberikan penyuluhan dan bimbingan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah dan personil Polisi Pamong Praja memerlukan sarana dan prasarana yang memadai agar kinerja Polisi Pamong Praja bisa optimal. ”Polisi Pamong Praja cukup berupaya dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dengan mengirim personil dalam diklat teknis untuk kelembagaan dan penyuluhan terhadap masyarakat agar terciptanya lingkungan yang kondusif”.49

49

Hasil Wawancara Dengan Bapak Rushendi, selaku Kepala Bidang Operasi dan Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013.

“Saya dan anggota Polisi Pamong Praja lainnya memang pernah di kirim dalam diklat teknis yang bertujuan untuk mewujudkan anggota Polisi Pamong Praja yang mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien” .50 Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah belum pernah melakukan penindakan, paling teguran secara lesan atau tertulis tetapi Polisi Pamomg Praja sering melakukan operasi mengenai Peraturan Daerah dan juga saya bersama pengusaha di Kota Medan lainnya sering di beri penyuluhan tentang Peraturan Daerah. Menurut pernyataan di atas Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatanhambatan dalam- melaksanakan tugas dan fungsinya sudah berupaya optimal dalam menegakan Peraturan Daerah. Upaya–upaya yang telah di lakukan dengan cara sering melakukan pengiriman personil Polisi Pamong Praja ke dalam diklat dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah. Dalam pelaksaan kegiatan operasional Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan instansi-instansi terkait. Pada Bab 1V telah dijelaskan, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 20 tahun 2000, Polisi Pamong Praja Kota Medan merupakan unsur penunjang pemerintah Kota Medan dibidang ketentraman dam ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dalam mewujudkan tugas dan fungsi pokoknya, Polisi Pamong Praja Kota Medan sudah cukup berupaya optimal. Namun masih ada hambatan yang dihadapi Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas penegakan Peraturan Daerah. Untuk

50

Hasil Wawancara dengan Bapak Hendro S.M. Mulianto TP Bolon, selaku Kepala Sub Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan, tanggal 11 Mei 2013.

mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka Polisi Pamong Praja melakukan berbagai upaya antara lain :

1. Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja disamping sebagai aparat daerah juga sangat terkait dengan kepentingan pusat sehingga disini kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai perekat kesatuan bangsa, karena langkah dibidang ketentraman dan ketertiban tidak bersifat kedaerahan akan tetapi bersifat nasional dengan demikian kepanjangan tanganan lembaga Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang strategis di tiap-tiap kecamatan Satuan Polisi Pamong Praja di bawah komando langsung Kantor Polisi Pamong Praja

2. Sumber Daya Manusia Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Polisi Pamong Praja ke depan seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja semakin luas. Untuk itu perlu didukung oleh personil Polisi Pamong Praja yang kualitas dan kuantitasnya memenuhi kebutuhan dan profesional di bidang tugasnya baik pada saat rekruitment maupun mengirim personil Polisi Pamong Praja secara berkala dalam diklat teknis dan fungsional guna peningkatan ketrampilan serta pengembangan lebih lanjut di bidang keahlian dalam proses penyelesaian perkara.

3. Jaringan Kerja Guna pencapaian sasaran-sasaran tugas suatu lembaga sangat memerlukan landasan hukum dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Begitu juga dengan Polisi Pamong Praja dalam gerak operasionalnya harus didukung oleh peraturanperaturan yang jelas baik dalam bentuk Keputusan Presiden atau Keputusan Walikota yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya mempunyai landasan yang kuat dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam penanganan pelanggaran Peraturan Daerah.

4. Lingkungan yang Belum Kondusif Keberhasilan tugas suatu lembaga tidak mungkin terwujud tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan ruang lingkup dan beban tugas. Sehingga di Kantor Polisi Pamong Praja diperlukan kelengkapan kantor, personil dan mobilitas serta anggaran yang memadai agar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bisa optimal. Untuk penurunan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum Peraturan Daerah Polisi Pamong Praja memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah guna terciptanya lingkungan yang kondusif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah kepada Kepala Daerah. 2. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan Peran Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan operasi yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil (Hunting), mengadakan patroli-patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli kewilayahan, pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah. 3. Faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah di Kota Medan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut. Hambatan: adalah secara kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Jaringan Kerja, Lingkungan yang belum Kondusif Upaya-upaya Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan yang dihadapi 71

sebagai berikut: evaluasi terhadap kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, peningkatan Sumber Daya Manusia, peningkatan jaringan kerja serta pembenahan lingkungan yang belum kondusif menjadi kondusif.

B. Saran 1. Polisi Pamong Praja disamping sebagai aparat daerah juga sangat terkait dengan kepentingan pemerintah Pusat, sehingga disini kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai perekat kesatuan bangsa, karenanya langkah dibidang ketentraman dan ketertiban tidak boleh bersifat kedaerahan, akan tetapi bersifat nasional. 2. Memperbanyak pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat-diklat teknis fungsional dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan teknis operasional mereka di lapangan. 3. Untuk meningkatkan profesionalisme Polisi Pamong Praja Kota Medan disamping adanya jabatan struktural, perlu dikembangkan Job fungsional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku: Alwi, Hasan., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005. Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), UU Press, Yogyakarta, 2005. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Dirjen Pemerintahan Umum, Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005. F. Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Terjemahan Moh. Saleh Djindang, Sinar Harapan, Jakarta, 1989. Hazairin, Otonomi dan Ketatanegaraan (dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja Kementrian dalam Negeri,Bogor, 3-5 Desember 1953, di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN), 1954. Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992. Irawan Soejito, Sejarah Daerah Indonesia,:Pradanya Paramita, Jakarta 1984. Masinambow, EKM, Hukum dan kemajemukan Budaya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002. Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, 1995, Jakarta, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD). Robert H. Lauer, Perspektif tentang Perubahan Sosial, Terjemahan alimandan, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Sari Nugraha, Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 1 Tahun 2004.

S. Pamudji, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia. PT Ichtiar baru van hoeve, Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Peraturan Walikota Medan No. 48 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Peraturan Walikota Medan No. 8 Tahun 2012 Tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan