L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang.

1

BAB I PENDAHULUAN A.

Data Umum Organisasi. 1.

Dasar Hukum : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja. Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang terdiri dari : a. Kepala Satuan b. Sub. Bag. Tata Usaha. c. Seksi – seksi, meliputi : -

Seksi Pengembangan Kapasitas.

-

Seksi Operasional dan Tramtib.

-

Seksi Penegakan Perda dan Peraturan Walikota.

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 2.

Tugas Pokok dan Fungsi : Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang adalah sebagai berikut : a. Kepala Sat. Pol. PP : TUGAS

:

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kota di bidang Ketentraman dan Ketertiban.

FUNGSI

:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sat.pol PP mempunyai Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Satuan Polisi Pamong Praja. b. Pelayanan

penunjang

penyelenggaraan

pemerintah kota di bidang Satuan Polisi Pamong Praja. c. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor.


2

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : TUGAS

:

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerasipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

FUNGSI

:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan. b. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan. c. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian. d. Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

c. Kepala Seksi Operasional : TUGAS

:

Kepala Seksi Pembinaan Operasional mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan dalam bidang ketentraman dan ketertiban serta operasional penertiban Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FUNGSI

:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di

atas,

Kepala

mempunyai

Seksi fungsi

Pembinaan

Operasional

pelaksanaan

dan

pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban serta operasional penertiban Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. d. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas : TUGAS

:

Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam


3

rangka pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satpol PP. FUNGSI

:

Untuk

menyelenggarakan

dimaksud

di

atas,

Pengembangan

tugas

Kepala

Kapasitas

Seksi

sebagaimana Pembinaan

menmpunyai

fungsi

pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas yang meliputi personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satpol PP. e. Kepala Seksi Penegakan Perda dan Perwal : TUGAS

:

Kepala

Seksi

mempunyai

Penegakan tugas

Perda

dan

Perwal

melaksanakan

dan

mengkoordinasikan dalam bidang Penegakan Perda dan Perwal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. FUNGSI

:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Penegakan Perda dan Perwal mempunyai

fungsi

pelaksanaan

dan

pengkoordinasian penegakan Perda dan Perwal serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. B.

Aspek

Strategik

Pelaksanaan

Organisasi

Pembangunan

/

Peran

Daerah

dan

Organisasi

Dalam

Penyelenggaraan

Pemerintahan : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah telah diberi kewenangan penuh dalam penyelenggaraan Pemerintahan melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dengan tetap memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan keanekaragaman daerah dengan pengecualian dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional serta agama. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi


4

Pamong Praja, dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sedangkan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Berdasarkan pengertian dan uraian tersebut di atas jelas bahwa peranan Satpol PP dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan

pemerintahan

adalah melaksanakan tugas

Kepala

Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. C.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Komposisi Dukungan Sumber Daya Manusia : ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

PPNS

Dra. RETNORINI SARININGRUM Pembina Tingkat I NIP. 19620415 199603 2 001

KA. SUB. BAG. TATA USAHA SURYANI DWI DARYATI, S.Sos Penata Tingkat I NIP. 19670910 199603 2 002

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS YANUAR SOSIAWAN, SSTP Penata Tingkat I NIP.19820110 200210 1 004

KEPALA SEKSI OPERASIONAL dan TRAMTIB OT ROSTRIANTO, SIP, MM Penata Tingkat I NIP. 19690523 199003 1 003

KEPALA SEKSI PENEGAKAN PERDA dan PERWAL SUGRO SURONO, S.Sos Penata NIP. 19690417 199003 1 008

Guna melaksanakan organisasi tersebut di atas, Satpol PP Kota Magelang didukung oleh Sumber Daya Aparatur sebagai motor penggerak yang


5

strategis perannya. Sampai dengan Bulan Desember tahun 2015 sumber daya aparatur yang dimiliki

Satpol PP Kota Magelang adalah sebanyak 51

orang PNS, 5 orang Tenaga Honorer / Kontrak, serta 4 orang Tenaga Perbantuan. Dilihat dari latar belakang pendidikannya, dari sejumlah 51 PNS tersebut, 1 orang dengan kualifikasi pendidikan S2, 6 orang dengan kualifikasi pendidikan S-1, 3 orang dengan kualifikasi pendidikan D3, lulusan SLTA sebanyak 27 orang, lulusan SLTP sebanyak 9 orang dan 5 orang lulusan SD. Adapun SDM dari Tenaga Kontrak sejumlah 5 orang, yang terdiri dari 4 orang lulusan SLTA dan 1 orang lulusan SLTP. Sedangkan SDM Tenaga Perbantuan sebanyak 4 orang dengan kualifikasi pendidikan SLTA. Apabila dilihat dari prosentase maka PNS yang berkualifikasi Sarjana sebanyak 8 orang atau sekitar 13,3 % dan sisanya sebanyak 43 orang atau sekitar 86.7 % lulusan SLTA sampai SD, hal ini merupakan tantangan tersendiri bagaimana mengoptimalkan potensi sumber daya aparatur yang ada guna mendukung kelancaran dan keberhasilan program yang telah ditetapkan. Potensi sumber daya aparatur apabila dikaitkan dengan dengan golongan ruang kepangkatan adalah sebagai berikut : Golongan IV sejumlah 1 orang atau sekitar 0,2 %, golongan III sebanyak 13 orang atau sekitar 28,9 % sedangkan golongan II sebanyak 31 orang atau sekitar 66,7 % serta golongan I sebanyak 6 orang atau sekitar 0,2 %. Dari sejumlah 51 orang PNS yang ada, 1 orang telah menduduki jabatan eselon III, 4 orang menduduki jabatan eselon IV dan sisanya sebanyak 45 orang sebagai Staf pelaksana. D.

Sistematika Penyajian LAKIP : Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2015 adalah sebagai berikut :


6

Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Ikhtisar Eksekutif BAB

I

PENDAHULUAN A. DATA UMUM ORGANISASI B. ASPEK STRATEGIS C. SUSUNAN

ORGANISASI

SATPOL

PP

KOTA

MAGELANG D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP BAB

II

RENCANA STRATEGIK A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 – 2015 B. RENCANA

KINERJA

TAHUN

2014

DAN

PENETAPAN KINERJA 2015 BAB

III

AKUNTABILITAS KINERJA A. INDIKATOR KINERJA B. CAPAIAN KINERJA C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA D. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

BAB

IV

PENUTUP A. KESIMPULAN B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH DAN LANGKAH ANTISIPATIF

LAMPIRAN – LAMPIRAN


7

BAB II RENCANA STRATEGIK A.

Rencana Strategi Tahun 2011 – 2015 : 1.

Pernyataan Visi dan Penjelasan Maknanya : a. VISI Satpol PP Kota Magelang adalah : “

MEWUJUDKAN

TRAMTIBUM

dan

MENEGAKKAN

PERATURAN DAERAH / PERATURAN WALIKOTA “ b. Penjelasan makna Visi : 1).

Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kota Magelang sehingga dapat mendukung program kerja Pemerintah Kota Magelang.

2).

Tegaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga dapat tercipta kondisi yang dinamis.

2.

Pernyataan Misi dan Penjelasan Makna Masing-masing Misi Satpol PP Kota Magelang : Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut maka dirumuskanlah beberapa Misi untuk mencapainya yaitu sebagai berikut : a. Menyusun Kebijakan dan Menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Administrasi Keuangan, Pemerintahan

serta

Sarana dan

Prasarana.

Penjelasan Misi Pertama : Misi ini bermakna pada peningkatan kinerja anggota Satpol PP yang professional dalam pelaksanaan tugas guna mencapai hasil yang

maksimal

di

bidang

administrasi

perkantoran

dan

peningkatan sarana dan prasarana. b. Menyusun Kebijakan dan Menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Penjelasan Misi Kedua :


8

Pada misi ini diharapkan adanya kesadaran dan kepedulian dari masyarakat untuk ikut serta dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban umum. c. Menyusun Kebijakan dan Menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Penjelasan Misi Ketiga : Pada misi ini diarahkan pada kegiatan sosialisasi dan operasi penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. 3.

Tujuan Strategis dan Sasaran Ketiga misi tersebut pada hakekatnya mencakup beberapa aspek kemudian aspek-aspek tersebut diabstrakan dalam bentuk dua bidang strategis yang menjadi arah kebijakan umum Satpol PP, yaitu : a. Menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum. diwujudkan dalam bentuk patroli wilayah sehari 3 (tiga) kali. b. Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Terdiri dari 6 (enam) Perda dan 3 (tiga) Perwal. Berdasarkan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam Tujuan dan Sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya Visi dan Misi. Tujuan dan Sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu sampai dengan lima tahun yang akan datang. Rumusan Tujuan dan Sasaran masing-masing Misi Satpol PP Kota Magelang adalah sebagai berikut : MISI PERTAMA : Tujuan Meningkatkan tertib administrasi perkantoran dan peningkatan sarana / prasarana serta profesionalisme anggota Satpol PP . Sasaran 1. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran. 2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur. 3. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.


9

4. Meningkatnya disiplin Pegawai 5. Meningkatnya kualitas SDM. MISI KEDUA : Tujuan Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Sasaran Tercipnya dan Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum. MISI KETIGA : Tujuan Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Perda / Perwal dan pemberantasan penyakit masyarakat. Sasaran Tegaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. B.

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, selanjutnya ditetapkan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan suatu kebijakan dan program yang dilaksanakan setiap tahun. Rencana Kinerja Satpol PP Tahun 2015 yang terdiri dari Kebijakan, Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut : MISI PERTAMA : Sasaran Pertama : Meningkatnya tertib administrasi perkantoran. Kebijakan : Mewujudkan administrasi perkantoran yang baik. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. Jumlah Kegiatan : 9 kegiatan Sasaran Kedua : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur. Kebijakan : Meningkatkan peralatan dan sarana / prasarana kerja.


10

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Jumlah Kegiatan : 3 kegiatan Sasaran Ketiga : Meningkatnya disiplin Pegawai Kebijakan : Meningkatkan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Program : Peningkatan disiplin aparatur. Jumlah Kegiatan : 3 kegiatan Sasaran Keempat : Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kebijakan : Meningkatkan tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Jumlah Kegiatan : 7 kegiatan. Sasaran Ketiga : Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kebijakan : Meningkatkan tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Jumlah Kegiatan : 7 kegiatan. Sasaran Keempat : Meningkatnya disiplin Pegawai Kebijakan : Meningkatkan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Program : Peningkatan disiplin aparatur. Jumlah Kegiatan : 3 kegiatan.


11

MISI KEDUA : Sasaran : Terciptanya dan terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum. Kebijakan : Meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat agar ikut serta menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Program : Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Jumlah kegiatan : 3 kegiatan MISI KETIGA : Sasaran : Tegaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Kebijakan : Mendorong masyarakat untuk taat dan patuh pada peraturan. Program : Melaksanakan sosialisasi dan operasi Penertiban. Jumlah kegiatan : 2 kegiatan


12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

INDIKATOR KINERJA 1.

Pengukuran Kinerja Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kegiatan, maka dilakukan pengukuran kinerja kegiatan yang dianggap strategis baik yang bersumber dari dana APBD Kota Magelang,

APBD

Provinsi

maupun

APBN,

dengan

cara

membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada akhir tahun sebelumnya dalam bentuk Form RKT. Kinerja yang dianggap startegis adalah kegiatan yang mempunyai peran besar dalam

mencapai tujuan

Pengukuran

Kinerja

dan sasaran yang telah

kegiatan

menggunakan

Form

ditetapkan. PKK

dan

pengukuran kinerja sasaran dengan menggunakan Form PPS sebagaimana terlampir. Adapun pembanding antara rencana dengan realisasi dilakukan terhadap setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu indikator input, output dan outcome. Indiaktor kinerja input, output dan outcome yang semakin tinggi nilai capaiannya akan bermakna positif atau semakin rendah nilai capaiannya akan bermakana negatife, digunakan rumus : Realisasi Rencana

X

100 %

Sedangkan untuk input, output dan outcome yang semakin tinggi nilai capaiannya justru bermakna negative atau semakin rendah nilai capaiannya bermakna positif, ditetapkan dengan menggunakan rumus :

Rencana – (realisasi – rencana)


X 100 %

13

Rencana 2.

Nilai Capaian Kinerja Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja tiap kegiatan meliputi : a.

Indikator input,

b.

Indikator output,

c.

Indiaktor outcome,

d.

Indikator benefit dan

e.

Indikator impact.

Untuk menentukan nilai capaian kinerja digunakan rumus rata-rata sebagai berikut :

Nilai Capaian kerja =

3.



Nilai Kegiatan



n Kegiatan

Skala Pengukuran Kinerja Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja baik terhadap kinerja kegiatan maupun sasaran , hasilnya dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal dengan skala pengukuran kinerja sebagai berikut : a. Nilai dibawah 55

:

tidak berhasil

b. Nilai > 55 s/d 70

:

cukup berhasil

c. Nilai > 70 s/d 85

:

berhasil

d. Nilai > 85 s/d 100 B.

:

sangat berhasil

Capaian Kinerja Tahun 2015 Hasil pengukuran kinerja terhadap kegiatan dan sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang terlebih dahulu telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Adapun hasil pencapaian


14

kinerja kegiatan dapat dilihat pada lampiran Form PKK. Sedangkan untuk hasil pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat dari Form PPS. Untuk lebih jelasnya keseluruhan kinerja Sasaran dari masingmasing misi sebagai upaya untuk mewujudkan Visi Kota Magelang pada Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.

MISI

SASARAN

1

2

3

1

C.

Menyusun Kebijakan dan Menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Administrasi Keuangan, Pemerintahan serta Sarana dan Prasarana.

Nilai Capaian Sasaran (%)

4

1. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran. 2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur. 3. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 4. Meningkatnya disiplin Pegawai. 5. Meningkatnya kualitas SDM.

100 100 100 100 100

2

Menyusun Kebijakan dan Menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Tramtibum.

Terciptanya dan terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum.

100

3

Menyusun dan Menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

Tegaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

100

EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Misi Pertama : Menyusun Kebijakan dan Menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Administrasi Keuangan, Pemerintahan, Sarana dan Prasarana. Untuk mencapai Misi Pertama tersebut Satpol PP Kota Magelang pada Tahun 2015 merumuskan 6 sasaran, 6 kebijakan, 6 program dan 27 kegiatan. Evaluasi kinerja dalam usaha mencapai misi pertama dapat diuraikan sebagai berikut :


15

Sasaran

Pertama:

Dalam

Upaya

mencapai

tertib

administrasi

perkantoran Satpol PP Kota Magelang mengeluarkan kebijakan mewujudkan administrasi perkantoran yang baik. Pada Tahun 2015 sasaran tersebut mendapat nilai 100 % atau dikategorikan sangat berhasil. Sasaran Kedua : Dalam Upaya meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

Satpol

PP

Kota

Magelang

mengeluarkan

kebijakan

meningkatkan peralatan dan sarana / prasarana kerja operasional. Pada Tahun 2015 sasaran tersebut mendapat nilai 100 % atau dikategorikan sangat berhasil. Sasaran Ketiga : Dalam Upaya meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sapol PP Kota Magelang mengeluarkan kebijakan meningkatkan tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan selalu tepat waktu. Pada Tahun 2015 sasaran tersebut mendapat nilai 100 % atau dikategorikan sangat berhasil. Sasaran Keempat : Dalam Upaya meningkatkan disiplin Pegawai Satpol PP Kota Magelang mengeluarkan dengan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Pada Tahun 2015 sasaran tersebut mendapat nilai 100 % atau dikategorikan sangat berhasil.

2. Misi Kedua : Menyusun Kebijakan dan Menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Tramtibum. Untuk mencapai Misi Kedua tersebut Satpol PP Kota Magelang pada Tahun 2015 merumuskan 1 sasaran, 1 kebijakan, 1 program dan 3 kegiatan. Evaluasi kinerja dalam usaha mencapai misi pertama dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran : Dalam Upaya menciptakan tramtibum di Wilayah Kota Magelang,

Satpol

PP

Kota

Magelang


mengeluarkan

kebijakan

16

meningkatkan kegiatan pengamanan terhadap kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat. Pada Tahun 2015 sasaran tersebut mendapat nilai 90 % atau dikategorikan sangat berhasil.

3. Misi Ketiga : Menyusun dan Menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Untuk mencapai Misi Ketiga tersebut Satpol PP Kota Magelang pada Tahun 2015 merumuskan 1 sasaran, 1 kebijakan, 1 program dan 2 kegiatan. Evaluasi kinerja dalam usaha mencapai misi pertama dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran Pertama : Dalam upaya menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah lainnya Satpol PP Kota Magelang mengeluarkan kebijakan meningkatkan sosialisasi dan operasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala daerah secara rutin. Pada Tahun 2015 sasaran tersebut mendapat nilai 100 % atau dikategorikan sangat berhasil.

D.

AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN Dengan digantinya UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Untuk mengetahui anggaran dari masing-masing sasaran, program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


17

Relaisasi Anggaran per Misi/Sasaran/Program/Kegiatan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun Anggaran 2015 No

Misi/Sasaran/program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

1

2

3

4

5

1

Misi 1

:

Sasaran 1

:

Program Kegiatan

: :

Sasaran 2

:

Program

:

Kegiatan

:

Menyusun Kebijakan dan Menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Adm. Keuangan, Pemerintahan serta sarana dan prasarana. Meningkatnya tertib adm. perkantoran Pelayanan adm. perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional. 3. Penyediaan Jasa Adm Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 4. Penyediaan ATK. 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU 7. Penyediaan bahan logistik kantor 8. Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor. 9. Rakor dan Konsultasi ke luar Daerah. 10. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak/Honorer Daerah/Tidak tetap. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4. Pengadaan alat komunikasi 5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6. Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor 7. Pengadaan Papan Informasi

2.250.000

2.250.000 100,00

6.032.000

5.175.020

63.600.000 4.148.000 10.150.000 1.500.000

85,80

63.584.000 100,00 4.030.850

97,20

9.855.450 97,10 1.500.000 100,00

1.412.000

1.275.000

90,30

11.520.000

11.492.500

144.403.000

131.455.850

98,80 7. 91,00

110.140.000

110.140.000 100,00

32.176.000

32.025.000

99,50

22.650.000

22.415.000

99,00

13.450.000

13.200.000

98,10

128.810.000

98.099.750

76,20

8.850.000

6.386.800

72,20

10.450.000

10.350.000

99,00


18

Penyediaan

2

Sasaran 3

:

Program

:

Kegiatan

:

Sasaran 4

:

Program

:

Kegiatan

:

Misi 2

:

Sasaran

:

Program

:

Kegiatan

:

Meningkatnya disiplin Pegawai. Peningkatan disiplin Aparatur. 1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya. 2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas hari-hari tertentu. 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Meningkatnya system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 5. Penyusunan RKA SKPD 6. Penyusunan LAKIP SKPD 7. Pembangunan Data Center 8. Pengelolaan Website Menyusun Kebijakan dan Menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Tramtibum. Terciptanya dan terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 1. Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 2. Pelatihan Pengendalian Keamanan & Kenyamanan Lingkungan 3. Kegiatan Pengendali Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat. 4. Pengendali Keamanan Lingkungan. 5. Pengumpulan Informasi Cukai Palsu / Ilegal

72.250.000

69.142.000

95,70

47.082.000

47.082.000 100,00

17.194.000

16.632.000

96,70

1.780.000

1.780.000 100,00

1.618.000

1.590.000

98,30

1.372.000

1.172.000

85,40

1.280.000

1.279.150

99,90

1.626.000 1.318.000 30.750.000 14.725.000

864.574.000

1.615.500 99,40 1.318.000 100,00 30.725.000 99,90 11.264.750 76,50

562.763.800

65,10

42.744.000

42.744.000 100,00

28.800.000

28.800.000 100,00

549.783.000

477.479.000

86,80

30.000.000

29.318.450

97,70


19

3

Misi 3

:

Sasaran

:

Program

:

Kegiatan

:

Menyusun dan Menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Tegaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Melaksanakan sosialisasi dan operasi Penertiban. 1. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi. 2. Penyuluhan, pemcegahan dan Penegakan Perda / Perwal

JUMLAH

9.600.000

9.560.000

9.600.000

9.600.000 100,00

2.297.637.000

1.867.100.870 81,30


99,60

20

BAB IV PENUTUP A.

KESIMPULAN Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran seperti yang telah diuraikan pada BAB III, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Satpol PP pada tahun 2015 mendapatkan nilai 81,30 atau dikategorikan Berhasil. Nilai Capaian Kinerja tersebut diperoleh dari perhitungan rata-rata pencapaian misi dengan menggunakan rumus :

Nilai Capaian Kinerja =



Nilai Misi 

Misi

Tingkat Pencapaian Misi Tahun 2015 Satpol PP Kota Magelang seperti terlihat pada tabel berikut : No

MISI

Tahun 2015

1

2

3

1

Menyusun Kebijakan dan Menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Administrasi Keuangan, Pemerintahan serta Sarana dan Prasarana.

84,20

2

Menyusun Kebijakan dan Menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Tramtibum.

74,50

3

Menyusun dan Menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

86,20

Jumlah Nilai Capaian seluruh Misi Nilai Capaian Kinerja

B.

243,90 81,30

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA Walau pada tahun 2015 capaian tingkat kinerja Satpol PP Kota Magelang dikatagorikan sangat berhasil, namun pada tahun-tahun yang akan datang masih perlu adanya peningkatan kinerja, khususnya bagi


21

pelaksanaan kegiatan – kegiatan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah . Pada dasarnya ada suatu rangkaian yang bersinergi dari mulai penetapan anggaran, penyusunan RKT sampai dengan penyusunan LAKIP. Agar kinerja pada tahun yang akan datang dapat lebih optimal diperlukan adanya penetapan anggaran APBD pada awal bulan Desember tahun sebelumnya sehingga atas dasar hasil penetapan tersebut masing-masing SKPD dapat menyusun RKT dengan jumlah anggaran yang sudah pasti. Dengan demikian masing-masing SKPD tidak perlu mengadakan revisi terhadap target kinerja sehubungan dengan berubahnya anggaran kegiatan. C.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH DAN LANGKAH ANTISIPATIF Agar APBD dapat ditetapkan pada pertengahan / akhir bulan Desember 2015 sehingga semua kegiatan yang telah direncakan mulai awal tahun dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Apabila hal tersebut dapat terlaksana maka masing-masing SKPD dapat melaksanakan kegiatan sesuai anggaran / tempo yang telah ditetapkan.

Magelang, 1 Pebruari 2016 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

Dra. RETNO RINI SARININGRUM Pembina Tingkat I NIP. 19620415 199603 2 001


22

L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

Recommend Documents