LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2015
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JL. LAMBUNG MANGKURAT NO. 18 BANJARMASIN 70111
1
KATA PENGANTAR
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineraja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforman Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjukan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reveu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 merupakan Pertanggungjawaban Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan Indikator Outcome dan dikaitkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen penetapan Kinerja dan Renstra yag telah dilaksankana sesudah RPJMD selama lima tahun. Laporan ini memuat gambaran tentang Program-program yang dilaksanakan pada Tahun 2014 yang berisi tentang pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, mengingat keterbatasan ilmu dan wawasan yang dimiliki, maka disini kami ucapkan mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan dalam pembuatan laporan ini.
Banjarmasin, 31 Desember 2015 Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
Drs. H. SYARIPUL HANAFI Pembina Utama Muda NIP. 19590311 198703 1 007
i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Seiring dengan telah berakhirnya pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 31 Desember 2015, maka sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi diwajibkan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara berjenjang kepada instansi/unit atasannya.
Selanjutnya sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015. Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerjanya. Adapun visi dan misi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan adalah : a. Visi : Terwujudnya pelayanan administratif yang optimal dan profesional kepada Anggota DPRD. b. Misi : 1. Terwujudnya upaya memfasilitasi rapat / sidangAnggota DPRD yang semakin baik. 2. Terwujudnya pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta pengelolaan tata usaha DPRD dan Sekretariat DPRD yang semakin membaik. 3. Terwujudnya perencanaan dan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD yang semakin membaik. 4. Terwujudnya pelayanan protokoler dan layanan aspirasi bagi Anggota DPRD dan masyarakat yang semakin baik.
LAKIP ini dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Perundangundangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan menjadikan Sekretariat DPRD ii
Provinsi Kalimantan Selatan yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive khususnya terhadap lembaga DPRD yang dilayaninya, umumnya terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja unit organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada intinya mewujudkan pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan pelayanan terhadap DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.LaporanAkuntabilitas Kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meliputi, uraian, indicator kinerja yang berkaitan dengan aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana, aspek metode kerja, pengendalian manajemen, aspek keuangan, dan kebijakan lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Untuk terwujudnya tujuan dan sasaran tersebut tentunya tidak terlepas dari dana yang disediakan dalam rangka untuk mencapai kualitas kinerja yang perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, sehingga apa yang diharapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
Dana yang tersedia pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahun dianggarkan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dengan jumlah dana dalam APBD Tahun 2015 setelah Perubahan sebesar Rp. 72.149.902.000,- yang terdiridari :
1.
2.
Belanja tidak langsung
Rp. 6.208.130.000,-
-
Rp. 6.208.130.000,-
Belanja Pegawai sebesar
Belanja langsung
Rp. 72.149.902.000,-
-
Program Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran
Rp. 9.815.322.000,-
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp. 9.674.240.000,-
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp.
441.800.000,-
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp.
718.700.000,-
-
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Rp. 51.499.840.000,-
Dukungan anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 tersebut dapat terealisasikan, yang digunakan sebagai input kegiatan Sekretariat Dewan. Dari beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka usaha mewujudkan visi dan misi serta dengan memperhatikan keberadaaan dan keperluan Anggota Dewan sesuai iii
ketentuan yang berlaku, maka perlu diadakan evaluasi untuk menilai apakah usaha-usaha yang telah ditempuh/dilaksanakan dapat berhasil atau sebaliknya gagal.
Berdasarkan hasil penilaian menunjukan bahwa tingkat pencapaian kinerja selama Tahun 2015 memperoleh hasil yang relatif baik, yaitu tingkat capaian rata-rata berada lebih kurang 60 % yang secara langsung dapat dihasilkan hasilnya. Hal ini diharapkan mampu mendukung keberadaan Lembaga Legislatif sebagai unsur Pemerintah Daerah yang mampu menciptakan sinergitas antar Lembaga Legislatif dan Eksekutif. Dengan sinergitas dimaksud diharapkan dapat menghasilkan kekuatan (power) dalam rangka mendorong upaya mencapai visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian pencapaian nilai kinerja ini perlu dikaji lebih mendalam agar bermanfaat sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.
Banjarmasin, 31 Desember 2015 Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,
Drs. H. SYARIPUL HANAFI Pembina Utama Muda NIP. 19590311 198703 1 007
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................................... ii DAFTAR ISI .......................................................................................................................... v
BAB I
PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 A. Latar Belakang
............................................................................................. 1
B. Dasar Hukum ................................................................................................ 3 C. Kedudukan Tugas dan Fungsi ........................................................................ 4
BAB II
RENCANA STRATEGIS ................................................................................. 6
A.1. Visi dan Misi ………… .................................................................................................. 6 A.2. Tujuan dan Sasaran …………….. ................................................................................. 6 A.3. Sasaran Strategis…………………………………………………. ................................. 7 A.4. Program dan Kegiatan ………….. ................................................................................. 8 A.5. Sarana dan Prasarana……… ........................................................................................... 10
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 22 1. Rencana Kerja …………………………… ..................................................... 22 2. Penetapan Kinerja ………………………… ................................................... 24 3. Pengukuran Kinerja ...................................................................................... 35 3.1. Analisis Evaluasi Pencapaian Kinerja ..................................................... 37 3.1.1. Sasaran Peningkatan Peran Legislasi Yang Dibutuhkan Masyarakat . 38 3.1.2. Sasaran Peningkatan Kemampuan SDM Anggota DPRD & Aparatur Sekretariat DPRD ……….………………………………………….. 39
BAB IV
PENUTUP ......................................................................................................... 42 A. Kesimpulan .................................................................................................... 42 B. Saran .............................................................................................................. 42
Lampiran-Lampiran
v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu lembaga yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban guna mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan kepada suatu Perencanaan Strategis dan Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan serta anggaran yang dimuat dalam APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015. Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 Bagian Keenam : Sistem Pendukung DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Paragraf 1 Sistem Pendukung DPRD Provinsi Pasal 201. 1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi dibentuk Sekretariat DPRD Provinsi. 2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD Provinsi, di bentuk kelompok pakar atau tim ahli
Pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 202: 1) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 (1) ditetapkan dengan Perda Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 2) Sekretariat DPRD Provinsi sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD Provinsi yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD Provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. 3) Sekretaris DPRD Provinsi dan pegawai sekretaris DPRD Provinsi berawal di pegawai negeri sipil
Selanjutnya pada paragraf 4 Sekretariat DPRD pasal 2015 disebutkan Sekretaris DPRD mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan b. Menyelenggarakan administrasi keuangan c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan
1
d. Menyediakan dan mengkordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungisnya sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal tugas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugasnya secara tehnis operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Dalam kaitan ini, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dalam melaksanakan
tugas-tugas
secara
tehnis
operasional
berada
bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD secara administratif
dibawah
dan
bertanggungjawab
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2010, yaitu pada BAB II Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah, melaksanakan Program dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan didalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 31Januari 2011, dan visi “Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Selatan Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman,Sejahtera, dan Damai (BERMUNAJAD)”, sesuai dengan visi pembangunan daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi-misi pembangunan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial dan budaya. 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang produktif danberdaya saing. 3. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis lingkungan dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi geografis. 4. Meningkatkan ketersediaan kuantitasdankualitas serta aksesibilitas infrastruktur wilayah. 5. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Dalam mendukung visi dan misi tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Rencana Strategis Tahun 2011-2015 dengan memuat pernyataan visi dan misi “Terwujudnya pelayanan administratif yang optimal dan profesional kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
Pernyataan visi tersebut diatas bermakna sebagai berikut : 1.
Pelayanan adalah suatu usaha melayani/perbantuan kepada Anggota DPRD Kalimantan Selatan dan masyarakat umum.
2.
Optimal adalah usaha untuk melayani yang terbaik kepada Anggota DPRD Kalimantan Selatan dan masyarakat. 2
3.
Profesional adalah tanggap terhadap sesuatu yang telah (akan) terjadi pada perkembangan pemerintahan dan politik di Indonesia umumnya dan Kalimantan Selatan khususnya.
Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, atau visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan, berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam pelayanan oleh instansi pemerintah.
B. Dasar Hukum Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, sejumlah peraturan perundang-undangan telah digunakan sebagai rujukan dalam sinkronisasi, integrasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
4.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025; 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
C. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi 1.
Struktur Organisasi Susunan organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari : a. Sekretaris DPRD b. Kepala Bagian, terdiri dari : - Kepala Bagian Tata Usaha - Kepala Bagian Persidangan dan Hukum - Kepala Bagian Protokol dan Layanan Aspirasi - Kepala Bagian Keuangan Kepala Bagian Tata Usaha : - Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian - Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Kepala Bagian Persidangan dan Hukum : - Kepala Sub. Bagian Hukum dan Perundang-undangan - Kepala Sub. Bagian Rapat dan Risalah - Kepala Sub. Bagian Komisi dan Kepanitian Kepala Bagian Keuangan : - Kepala Sub. Bagian Anggaran dan Verifikasi - Kepala Sub. Bagian Perbendaharaan
Kepala Bagian Protokol dan Layanan Aspirasi : - Kepala Sub. Bagian Protokol - Kepala Sub. Bagian Publikasi dan Pemberitaan 4
- Kepala Sub. Bagian Layanan dan Aspirasi
2.
Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemudian tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, disebutkan antara lain: a.
Tugas Pokok Tugas Pokok Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, adalah memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD, berupa menyelenggarakan
administrasi
kesekretariatan,
administrasi
keuangan,
fasilitasi tugas dan fungsi DPRD serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD. b. Fungsi Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, adalah : -
Pengelolaan kegiatan ketatausahaan.
-
Penyelenggaraan rapat dan persidangan DPRD serta fasilitasi urusan hukum
-
Penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan layanan aspirasi dan
-
Pengelolaan Administrasi Keuangan.
Dari tugas pokok dan fungsi tersebut diatas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memfasilitasi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yangjumlah keseluruhan sebanyak 55 orang terdiri dari1 (satu) Ketua, 3 (tiga) Wakil Ketua, dan 51 Anggota DPRD serta memfasilitasi beberapa Alat Kelengkapan Dewan seperti Komisi-Komisi yaitu I, II, III dan IV, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dan Badan Kehormatan. Kemudian diluar Alat Kelengkapan Dewan juga memfasilitasi FraksiFraksi sebanyak 8 Fraksi sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Fraksi Golongan Karya, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,
Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Perubahan Berhati Nurani. Adapaun Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya dibantu oleh Kelompok Pakar sedangkan Fraksi dibantu oleh Staf Ahli.
5
BAB II RENCANA STRATEGIS A. Rencana Strategis Tahun 2011 – 2015 Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 sebagai penjabaran RPJM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 yang di tetapkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 31 Januari 2011. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tersebut, maka dikeluarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, ditetapkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk menunjang tugas-tugas dewan dan penghubung kepada pihak kepala daerah. A.1.
Visi dan Misi Dalam upaya Sekretariat DPRD sebagai lembaga pendukung maka visi yang
ditetapkan adalah sebagai berikut : - Visi “Terwujudnya pelayanan administratif yang optimal dan profesional kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. - Misi Untuk mewujudkan visi atau tujuan sasaran kegiatan tersebut diatas, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat 4 (empat) misi atau sasaran kegiatan yang dijabarkan dan dirumuskan untuk dilaksanakan, yaitu : 1. Terwujudnya upaya memfasilitasi rapat/sidang Anggota DPRD yang semakin baik. 2. Terwujudnya pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta pengelolaan tata usaha DPRD dan Sekretariat DPRD yang semakin baik. 3. Terwujudnya perencanaan dan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD yang semakin baik. 4. Terwujudnya pelayanan protokoler dan layanan aspirasi bagi Anggota DPRD dan masyarakat yang semakin baik.
A.2.
Tujuan dan Sasaran Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor dan kunci keberhasilan dari faktor internal
dan eksternal, dan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan, maka dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menjabarkan tujuan dan sasaran sebagai berikut: 6
-
Tujuan Tujuan adalah terjadinya peningkatan fasilitasi kepada masyarakat pada umumnya dan peningkatan fasilitasi kepada Anggota Dewan pada khususnya.
-
Sasaran Sasaran sebagai tolak ukur mencapai visi, misi dan yang dijabarkan secara terukur yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam jangka waktu tahunan dengan sasaran berusaha agar dapat tersedia semua sarana penunjang kegiatan administrasi perkantoran dan tersedianya bahanbahan untuk kebutuhan Anggota Dewan sesuai keperluan.
A.3.
Sasaran Strategis Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis 2011-2015, akan dicapai melalui suatu kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berikut ini. Sasaran Meningkatkan peran legislasi yang dibutuhkan masyarakat, akan ditempuh dengan kebijakan Mengoptimalkan pelayanan administrasi umum serta memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi melalui program Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran. Sedangkan untuk menempuh kebijakan Mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana kantor dan gedung serta pengadaan inventaris sesuai keperluan, melalui program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Untukmencapai kebijakan Menerapkan standar kerja dan Sisdur berdasarkan peraturan, melalui program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur. Sedangkan untuk mencapai sasaran Peningkatan kemampuan SDM Anggota Dewan dan Aparatur Sekretariat DPRD, ditempuh melalui kebijakan Mengintensifkan koordinasi, konsultasi, fasilitasi, dan sinergi manajemen, melalui program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diuraikan diatas diindikasikan dengan berbagai indikator sasaran adalah:
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
1.
Peningkatan Peran Legislasi
Persentasi
yang dibutuhkan Masyarakat
Peraturan Daerah yang disetujui
Meningkatnya
Peran
Legislasi 2.
Peningkatan
Kemampuan
SDM Anggota DPRD dan
Persentasi SDM yang meningkatkan kemampuan dan Pemahamannya
Aparatur Sekretariat DPRD 7
A.4.
Program dan Kegiatan Sasaran-sasaran strategis yang telah dirumuskan, akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Keterkaitan antara program dan kegiatan dari masing-masing sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
No
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target
kali
372
- Eksekutif
Raperda
13
- Pansus Lainnya
Raperda
2
Raperda
2
buah
31
Keputusan Produk Dewan
buah
2
Pelaksanaan Reses
Keg
3
Peningkatan
Jumlah Studi Koferatif
Paket
51
Kemampuan
Diklat, Sosialisasi, Orientasi - Anggota
%
60
- Aparatur Sekretariat
%
60
Strategis 1.
Jumlah
Peningkatan Peran
Legislasi
pertemuan/rapat
yang
dilaksanakan
yang dibutuhkan Jumlah Peraturan Daerah Masyarakat
Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Jumlah
Keputusan
yang
dihasilkan
2.
SDM DPRD
Anggota dan
Aparatur Sekretariat DPRD
Guna mendukung Capaian Kinerja dengan 2 Sasaran Strategis di dukung Anggaran Rp.72.149.902.000 yang terbagi dalam 6 kegiatan Program dan Kegiatan Belanja langsung
Rp. 72.149.902.000,-
-
Program Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran
Rp. 9.815.322.000,-
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp. 9.674.240.000,-
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp.
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp.
-
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
441.800.000,718.700.000,-
Rp. 51.499.840.000,-
8
1)
2)
Sasaran Program Kegiatan
: Meningkatnya Peran Legislasi yang Dibutuhkan Masyarakat : Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran : 1. Meningkatnya terhadap Peraturan Daerah yang disetujui Eksekutif dan Inisiatif 2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11. PenyediaanMakanan dan Minuman 12. Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi Keluar Daerah 13. Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi Dalam Daerah 14. Penyedia jasa tenaga ahli/kelompok pakar/nara Sumber 15. Penyediaan jasa pendukung peningkatan jasa publikasi & pemberitaan 16. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor
Program Kegiatan
: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 1. Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 2. Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor 3. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 5. Website DPRD Prov. Kalsel 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 11. Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas
Program Kegiatan
: Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur : 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Program Kegiatan
: :
Sasaran Program Kegiatan
: Meningkatnya Kemampuan SDM Anggota Dewan dan Aparatur Sekretariat DPRD : Penigkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah : 1. Meningkatnya kemampuan SDM : Anggota Dewan dan Aparatur Sekretariat 2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pansus Lainnya 3. Pembahasan Raperda Inisiatif 4. Hearing/Dialog dan Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan Tokoh Masyarakat/Agama 5. Kegiatan Reses 6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 8. Olahraga Dewan dan Staf
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat DPRD
9
9. Pelayanan Keprotokolan 10. Penyusunan, Penerbitan, dan Pengiriman Buletin Legislatif Rumah Banjar 11. Fasilitasi Rapat Paripurna dan Alat Kelengkapan Dewan Lainnya
A.5. SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimanta Selatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaiut : 1) sarana dan prasarana di Gedung DPRD, 2) sarana dan prasarana di Gedung Sekretariat DPRD, dan 3) kendaraan dinas operasional Sekretariat DPRD 1. Sarana dan Prasarana di Gedung DPRD Sarana dan prasarana di Gedung DPRD terdiri dari ruang rapat dan ruang kerja alat kelengkapan dewan dan ruang lainnya.
Tabel 1 Fasilitas Ruangan Jumlah
No
Fasilitas
1.
Ruang Rapat Paripurna
1
2.
Ruang Kerja Pimpinan Dewan
5
3.
Ruang Rapat Badan Musyawarah
1
4.
Ruang Rapat Badan Kehormatan
1
5.
Ruang Rapat Badan Legislasi
1
6.
Ruang Fraksi
8
7.
Ruang Rapat Komisi
4
8.
Musholla
1
9.
Ruang Foto Copy
1
10.
Garasi
1
11.
Ruang Genset
1
Jumlah
25
Keterangan
10
Tabel 2 Sarana dan Prasarana di Gedung Sekretariat DPRD No
Fasilitas
Jumlah
1.
Ruang Sekretariat DPRD
1
2.
Ruang Kerja Kepala Bagian
4
3.
Ruang Kerja Kepala Sub Bagian dan
10
Keterangan
Staf 4.
Perpustakaan
1
5.
Gudang Alat Tulis Kantor
1
6.
Gudang Inventaris
1
7.
Pos Penjaga
2
8.
Tempat Parkir Mobil/Motor
2
Depan gedung & belakang gdg
Tabel 3 Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat DPRD No
Fasilitas
Jumlah
Keterangan
(unit) 1.
Toyota Perado
1
2.
Sedan Toyota Camry
1
3.
Sedan Toyota Altis
3
4.
Toyota Kijang Inova
15
5.
Toyota Avanza
4
6.
Toyota Kijang Hiace
4
7.
Kijang Mercedes / Bus
2
8.
Kijang Kapsul
3
9.
Honda CRV
4
10.
Pick Up (Roda 4)
1
11.
Sepeda Motor (Roda)
24
12.
Nissan X - Trail
1
Jumlah
63
2.
Sumber daya organisasi
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan didukung oleh SDM sejumlah 71 pegawai PNS dan 47 Tenaga Kontrak
11
DAFTAR TERPILAH GENDER PEGAWAI NEGERI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEADAAN: TRIWULAN IV (OKTOBER S.D DESEMBER) TAHUN 2015 A. MENURUT JENIS KEPEGAWAIAN No 1 2
Jenis Diklat Struktural PNSD PROVINSI PNSP DIPERBANTUKAN Jumlah
Laki-Laki 45 1 46
Perempuan 24 1 25
Jumlah 69 2 71
` B. MENURUT JENISJABATAN No 1
Tingkat Eselon ESELON I.A I.B II.A II.B III.A IV.A IV.B
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
1 2 5 -
2 5 -
1 4 10 -
2
FUNGSIONAL UMUM
38
18
56
3
FUNGSIONAL TERTENTU a. ............................... b. ............................... c................................ d. dst Jumlah
-
-
-
46
25
71
Perempuan 0 2 10 2 10 1 25
Jumlah 6 6 33 3 18 5 71
C. MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pendidikan SD SLTP SLTA D-I D-II D-III D-IV S-1 S-2/Spesialis S-3 Jumlah
Laki-Laki 6 4 23 1 8 4 46
12
D. MENURUT JENJANG DIKLAT STRUKTURAL No
JenisDiklatStruktural
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
-
-
0
IKLATPIM I
-
-
0
SESPA/SPAMEN/DIKLATPIM II
1
-
1
4
SEPADYA/SPAMA/DIKLATPIM III
2
2
4
5
SEPADA/ADUM/SEPALA/ADUMLA/DIKLATPIM IV
5
5
10
6
NONDIKLAT
-
-
0
8
7
15
1
LEMHANASSPATI/D
2 3
Jumlah
DAFTAR TERPILAH GENDER PEGAWAI NEGERI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEADAAN: TRIWULAN IV( OKTOBER S.D DESEMBER ) TAHUN 2015
No 1
2
3
4
Golongan Golongan I I/a I/b I/c I/d Golongan II II/a II/b II/c II/d Golongan III III/a III/b III/c III/d Golongan IV IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e Jumlah
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
5
0
5
4
1
5
1 13 0 0
1 2 1 1
2 15 1 1
2 12 2 4
1 8 2 6
3 20 4 10
1 1 1
0 2
1 3 1
46
25
71
13
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI DIPIL MENURUT JENIS KEPEGAWAIAN DAN JENIS KELAMIN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEADAAN : TRIWULAN IV (OKTOBER S.D DESEMBER) TAHUN 2015
NO
JENIS KEPEGAWAIAN
1
2
1
PNSD PROV
2
PNSP DIPERBANTUKAN JUMLAH
JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN / KEPANGKATAN GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III GOLONGAN IV A B C D JLH A B C D JLH A B C D JLH A B C D E JLH 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 5
5
10
2
15
1
1
0 0
0
5
5
10
19
3
20
0 2
15
1
1
19
2
10
2 3
20
4
35
1
3
1
2 10
37
1
3
1
0
0
JUMLAH 24
5
69
0
2
5
71
14
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI DIPIL MENURUT TINGKAT GOLONGAN / KEPANGKATAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEADAAN : TRIWULAN IV (OKTOBER S.D DESEMBER) TAHUN 2015
NO
TINGKAT PENDIDIKAN
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN / KEPANGKATAN GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III GOLONGAN IV A B C D JLH A B C D JLH A B C D JLH A B C D E JLH 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SD SLTP SLTA D.I D.II D.III / Akademia D. IV S.1 S.2 / Spesialis S.3 JUMLAH
5 5
0
5
0
5
5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10
1 1 1
15
1
1 1
2
15
2
2
1 1 17 0 0 1 1 0 0 0 21
16
1
2
3
2 2
6 3
2
19
4
10
0 0 17 0 0 0 0 13 5 0 35
2
2
1
2
2
1
0
0
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
JUMLAH 24 6 1 39 0 0 1 1 18 5 0 71
15
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI DIPIL MENURUT TINGKAT DIKLAT PENJENJANGAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEADAAN : TRIWULAN IV (OKTOBER S.D DESEMBER ) TAHUN 2015
NO
TINGKAT DIKLAT PENJENJANGAN
1
2
GOLONGAN I JL A B C D H 3 4 5 6
7
JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN / KEPANGKATAN GOLONGAN II GOLONGAN III GOLONGAN JL JL A B C D H A B C D H A B C D 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 8 9 0 1 12 3 4 5 6 17 8 9 0 1
IV E 2 2
JL H
JUMLAH
23
24
1
LEMHANAS/SPATI/DIKLAT PIM I
0
0
0
0
0
2
SESPA/SPAMEN/DIKLAT PIM II
0
0
0
0
0
3
SPADYA/SPAMA/DIKLAT PIM III
0
0
0
5
5
4
SPADA/ADUM/SPALA/ADUMLA/DIKLAT PIM IV
0
0
18
0
18
5
NON DIKLAT
0
0
0
0
0
5
23
JUMLAH
0 0 0 0
0
0 0
0
0
0
6
0
6
3
3
9
9
18
2
2
2
2
1
1
0
0
16
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI DIPIL MENURUT JENIS JABATAN STRUKTURAL, FUNGSIONAL UMUM DAN FUNGSI TERTENTU DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEADAAN : TRIWULAN IV (OKTOBER S.D DESEMBER) TAHUN 2015
NO
TINGKAT PENDIDIKAN
1
2
1
JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN / KEPANGKATAN GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III GOLONGAN IV A B C D JLH A B C D JLH A B C D JLH A B C D E JLH 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
JUMLAH 24
ESELON I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B
2
FUNGSIONAL UMUM
3
FUNGSIONAL TERTENTU a. ............................................ b. ........................................... c. ........................................... d. dst................................... JUMLAH
0 0 0 0 0 0 0 0 5
0
5
0
5
10
5
0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 0 2
2
15
15
1
1
1
19
1
0 0 0 0 0 19
3
3
20
20
0 0 0 0 0 0 10 0
2
8
4
10
37
18
0 0 0 0 0 47
6
1 2
2
1
3
3
5
1
2
0
0
0 0 1 0 4 0 0 0
0 0 1 0 4 0 10 0
5
71
0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 86
17
KUALIFIKASI PEGAWAI NEGERI DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No 1
2
3
4
Kualifikasi Pegawai Tk. Pendidikan SD SLTP SMU Diploma Sarjana Pasca Sarjana Doktor / S3 Masa kerja 0-5 Tahun 5-10 Tahun 10-15 Tahun 15-20 Tahun 20- Keatas Usia 18-26 Tahun 26-33 Tahun 33-40 Tahun 40-47 Tahun 47 Tahun Keatas Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan
Tahun 2007 2008
2005
2006
2014
2015
10 7 37 3 18 -
10 7 37 3 18 -
10 7 37 3 18 -
10 7 37 3 18 -
6 6 34 3 13 5 -
6 6 34 1 19 5
29 1 4 39
29 1 4 39
29 1 4 39
29 1 4 39
3 23 11 6 23
4 27 11 6 23
13 14 13 13
13 14 13 13
13 14 13 13
13 14 13 13
8 16 18 24
9 18 21 23
52 20
52 20
52 20
52 20
44 22
46 25
Catatan : - 1 (satu) orang PNS dipekerjakan dari Pemda Kab. HSU dengan pendidikan pasca sarjana - 1 (satu) orang PNS dipekerjakan dari Pemda Kab. HSS dengan pendidikan sarjana
18
STRUKTUR PEGAWAI NEGERI DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Struktur Pegawai
Sekretariat
Tata Usaha
1 1 47
1 1 3 1 4 8 9 2 11 2 4 6 -
1 1 2 1 1 1 5 1 1 2 4 -
1 1 3 1 9 2 14 3 3 1 1 -
Protokol Layanan Aspirasi 1 1 2 1 5 8 2 2 2 1 3 -
47
-
-
-
-
IV/d IV/c IV/b IV/a Jumlah III/d III/c III/b III/a Jumlah II/d II/c II/b II/a Jumlah I/d I/c I/b I/a Jumlah Honorer/ Kontrak Jumlah
Persidangan Keuangan Dan Hukum
Catatan : 2 (dua) orang PNS dipekerjakan dari Pemda Kab. HSU dan Kab. HSS dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata III/c
JENJANG PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015 No
Jenjang Pendidikan
Jumlah (Orang)
No
1 2 3 4 5
SD SLTP SLTA D1 D2
6 6 34 -
6 7 8 9 10
Jenjang Pendidikan
D3 D4 S1 S2 S3 Jumlah
Jumlah (Orang)
1 19 5 71
19
KABAG, KASUBAG DAN TENAGA PELAKSANA DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015 No
Bagian
Kasubag
1 2 3 4
Tata Usaha Keuangan Persidangan dan Hukum Protokol & Layanan Aspirasi Jumlah
2 2 3 3 10
Tenaga Pelaksana 23 6 16 10 55
Tenaga Jafung 0 0 0 0 0
Jumlah 23 6 16 10 55
Catatan : 2 (dua) orang PNS dipekerjakan dari Pemda Kab. HSU dengan pendidikan pasca sarjana dan dari Pemda kab. HS dengan Pendidikan Sarjana
20
3. Struktu Organisasi : SEKRETARIS DPRD
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MULAI 9 MARET 2015
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROV. KALSEL NOMOR 6 TAHUN 2008
Drs. H. SYARIPUL HANAFI NIP. 19590311 198703 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c)
BAGIAN PERSIDANGAN DAN HUKUM
BAGIAN PROTOKOL & LAYANAN ASPIRASI
Drs. R. F. RIZA NIP. 19610529 198202 1 005 Pembina Tk. I (IV/b)
Dra. Hj. Rita Herliani NIP. 19610223 198703 2 003 Pembina Tk. I(IV/b)
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN TATA USAHA
Dra. Hj. RUSIDA IMRIATY NIP. 19600930 199003 2 001 Pembina (IV/a)
FITRI ZULFAKAR, SE NIP. 19650304 198602 1 006 Pembina (IV/a)
SUB BAGIAN RAPAT & RISALAH
SUB BAGIAN PUBLIKASI & PEMBERITAAN
SUB BAGIAN ANGGARAN & VERIFIKASI
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
MUHAMMAD JAINI, SE, MAP NIP. 19710130 199303 1 004 Penata Tk. I (III/d)
YURIDA RISNA, S. Sos NIP. 19620428 198510 2 001 Penata Tk. I (III/d)
Dra.Hj. ERNI HERAWATI NIP. 19630428 198603 2 006 Penata Tk. I (III/d)
LINDARNIE NIP. 19620312 198303 2 001 Penata Tk. I (III/d)
SUB BAGIAN KOMISI & KEPANITIAAN
SUB BAGIAN LAYANAN ASPIRASI
SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA & PERLENGKAPAN
M. ANDRI YUZHAR, S.STP, M.IP. NIP. 19820828 200012 1 001 Penata (III/d)
ROSAIDA, S.Sos NIP. 19621101 198503 2 005 Penata Tk. I (III/d)
WARTINEM, SE NIP. 19700212 199002 2 002 Penata Tk. I (III/d)
RIDUANSYAH, MAP NIP. 19720521 199303 1 005 Penata Tk. I (III/d)
SUB BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN
SUB BAGIAN PROTOKOL
RUDIYANI, S Sos. M.Si NIP. 19690617 199010 1 002 Penata (III/c)
R. Suria Fadliansyah, S.Pd NIP. 19660720 199103 1 005 Penata Tk. I (III/c)
21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1.
Rencana Kinerja Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan tahunan,
yang bersifat lebih teknis dan operasional serta menjabarkan sasaran strategis yang telah ditetapkandidalam Rencana Strategis (Renstra). Sasaran strategis dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan yang didalamnya tergambar indikator-indikator kegiatan dan rencana tingkat capaian atau target yang hendak dicapai. Rencana kinerja berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang dijabarkan ke dalam usulan kegiatan-kegiatan teknis dan kegiatan-kegiatan administrasi umum. Terhadap usulan-usulan tersebut dilakukan evaluasi dari aspek anggarannya untuk ditetapkan alokasi anggarannya. Usulan kegiatan-kegiatan teknis dan kegiatan-kegiatan administrasi umum yang mendapatkan alokasi anggaran kemudian dirangkai menjadi suatu kesatuan Rencana Kinerja Tahunan. Dengan demikian terhadap Rencana Kinerja Tahunan yang telah disusun, pada dasarnya telah tersedia anggaran sesuai alokasi yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD yang merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang mencakup 40 (empat puluh) kegiatan dalam 6 (enam) program, dan dilaksanakan dalam rangka merealisasikan 2 (dua) sasaran. Rencana Kinerja Tahun 2015 Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama Tahun 2015. Target kinerja tersebut, mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada kegiatan maupun sasaran. Penetapan target kinerja kegiatan dimaksudkan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan.
22
RENCANA KINERJA TAHUNAN No 1.
Sasaran
Indikator
Strategis
Kinerja Utama
Peningkatan
Persentasi
peran legislasi
Meningkatnya
yang dibutuhkan
Peran Legislasi
masyarakat
- Eksekutif
Target
100%
Capaian Target 2011
2012
2013
2014
2015
73%
54%
78%
92%
100%
20%
20%
20%
20%
20%
- Inisiatif - Pansus Lainnya - Produk Hukum 2.
Peningkatan
Persentasi SDM
kemampuan
yang meningkat
SDM Anggota
kemampuan dan
Dewan dan
pemahamannya
Aparatur
- Anggota DPRD
Sekretariat
- Aparatur
DPRD
Sekretariat
23
2.
Penetapan Kinerja Dengan meningkatnya peran Legislasi yang dibutuhkan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan ketentraman, keteraturan pelayanan kepada masyarakat yang dapat memicu kepercayaan masyarakat terhadap DPRD dengan terealisasinya Peraturan – Peraturan Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan. Peran Legislasi sesuai dengan fungsi DPRD : a. Pembentukan Perda Provinsi b. Anggaran c. Pengawasan Fungsi DPRD dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi yang mana DPRD Provinsi menyaring aspirasi masyarakat. Berdasarkan sasaran, program
dan kegiatan diatas maka disepakati dan dibuat
Penetapan Kinerja Utama yang merupakan perjanjian kinerja bagi Sekretariat DPRD Tahun 2015 sebagai berikut
PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah
:
Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran
:
2015
No 1.
2.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Peningkatan peran
Persentasi
legislasi yang
Meningkatnya Peran
dibutuhkan masyarakat
Legislasi
Penanggung Jawab Bagian Persidangan
Target 70%
- Eksekutif
13
- Inisiatif
4
- Pansus Lainnya
2
- Produk Hukum
2
Peningkatan
Persentasi SDM yang
Bagian Persidangan
kemampuan SDM
meningkat kemampuan
dan Bagian Umum
Anggota Dewan dan
dan pemahamannya
Aparatur Sekretariat
- Anggota DPRD
60%
DPRD
- Aparatur Sekretariat
60%
24
Peran lembaga Legislatif (DPRD) merupakan tolak ukur kinerja DPRD dalam hal pelayanan masyarakat untuk menyaring, menyerap, menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui Kunjungan Komisi-komisi dan alat kelengkapan Dewan lainnya secara berkala sebagai pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihnya serta memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat juga melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dalam ruang lingkup bidang tugas masingmasing komisi. Selain melakukan Kunjungan Kerja/Study Komparasi rapat kerja dan rapat dengar pendapat juga melakukan konsultasi untuk memperoleh masukan dalam rangka perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kebijakan dalam rangka Peningkatan Peran Legislasi yang dibutuhkan Masyarakat Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta
Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 53 huruf b, maka diperkulan landasan yuridis sebagai dasar hukum pengaturan Program Legislasi Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2015. Program Legislasi Daerah merupakan pedoman dan pengendalian yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksanakan proses pembentukan Peraturan Daerah. Berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2014 Tanggal 21 Agustus 2014 tentang Daftar Program Legislasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 terdiri dari:
25
No. Judul Raperda 1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Pemrakarsa 1. Biro Hukum 2. Biro Organisasi
2.
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan
1. Biro Hukum 2. Bappeda 3. Dinas Perikanan dan Kelautan 4. Biro Perekonomian
3.
Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin
1. 2. 3. 4.
4.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014
1. Biro Hukum 2. Biro Keuangan 3. Bappeda
5.
Perubahan APBD TA 2015
1. Biro Hukum 2. Biro Keuangan 3. Bappeda
6.
APBD TA 2016
1. Biro Hukum 2. Biro Keuangan 3. Bappeda
7.
Badan Usaha Milik Daerah
1. Komisi II
Biro Hukum Biro Organisasi Dinas Kesehatan RSUD Ulin Banjarmasin
Dan dirubah dengan keputusan DPRD nomor 14 Tahun 2015 tanggal 21 Maret 2015 Tentang perubahan Program Legislasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebagai berikut: No Judul Raperda 1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2.
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan
3.
Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin
Pemrakarsa 1. Biro Hukum 2. Biro Organisasi
1. Biro Hukum 2. Bappeda 3. Dinas Perikanan dan Kelautan 4. Biro Perekonomian 1. 2. 3. 4.
Biro Hukum Biro Organisasi Dinas Kesehatan RSUD Ulin Bjm
26
4.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014
1. Biro Hukum 2. Biro Keuangan 3. Biro Bappeda
5.
Perubahan APBD TA 2015
1. Biro Hukum 2. Biro Keuangan 3. Bappeda
6.
APBD TA 2016
1. Biro Hukum 2. Biro Keuangan 3. Bappeda
7.
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak
1. Biro Hukum 2. Biro Ekonomi
8.
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
1. Biro Hukum 2. Biro Organisasi 3. KP2T
9.
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Metropolitan Banjar Bakula
1. Biro Hukum 2. Bappeda
10. Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tantang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSGM H. Gt. Hasan Aman
1. Biro Hukum 2. RSGM H. Gusti Hasan Aman
11. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalsel Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Prov. Kalsel dan Perseroan Terbatas Jamkrida
1. Biro Hukum 2. Biro Ekonomi
12. Penyertaan Modal Pemerintah Prov. Kalsel kepada Perusahaan Daerah Air Minum di Prov. Kalsel
1. Biro Hukum 2. Biro Ekonomi
13. Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Desa
Komisi I
14. Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
Komisi I
15. Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa
Komisi II
16. Kearifan Lokal
Komisi IV
Dari Program Legislasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 terdapat 12 buah Peraturan Daerah yang merupakan usulan dari Eksekutif dan 4 buah Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membahas 1 buah Peraturan Daerah diluar Program Legislasi Daerah (Prolegda) juga merencanakan 2 buah Peraturan Daerah usulan Masyarakat dan 2 buah Produk Hukum lainnya. Adapun Peraturan Daerah yang telah dibahas dan disetujui DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 yaitu Program Peraturan Daerah Eksekutif sebanyak
27
12 buah Raperda setelah ditetapkan sebanyak 7 buah Raperda dan 1 buah Peraturan Daerah diluar Program Legislasi Daerah Tahun 2015. Sedangkan pada Progam Peraturan Daerah Inisiatif Tahun 2015 sebanyak 4 buah Raperda dapat ditetapkan 2 buah Raperda. Dari target 2 buah Raperda usulan masyarakat Tahun 2015 telah dibahas 2 buah Raperda. Selain itu juga ada 2 buah produk hukum yang ditargetkan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dapat dihasilan 2 buah produk hukum DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. A. Peraturan Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 yang terdapat Program Legislasi Daerah Tahun 2015 maupun diluar Program Legislasi Daerah sebagai berikut: 1) Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Raperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dibentuk pada tanggal 21 Mei 2015 berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 13 Tahun 2015 tanggal 21 Mei 2015 - Pansus bekerja/bertugas untuk membahas Raperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pansus selesai bertugas dan menyampaikan laporannya pada tanggal 8 Juni 2015 2) Pansus Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. - Dibentuk pada tanggal 4 Februari 2015 berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 2 Tahun 2015 tanggal 4 Februari 2015 - Pansus bekerja/bertugas untuk membahas Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. - Pansus selesai bertugas dnag menyampaikan laporannya bersamaan dengan Raperda ditetapkan menjadi Perda pada tanggal 26 Maret 2015 3) Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Bank Perkreditan Rakyat Alalak. - Dibentuk pada tanggal 28 Mei 2015 berdasarkna keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 16 Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2015 - Pansus bekerja/bertugas untuk membahas Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Bank Perkreditan Rakyat Alalak. - Pansus selesai bertugas dan menyampaikan laporannya bersamaan dengan Raperda ditetapkan menjadi Perda pada tanggal 19 Juni 2015.
28
4) Pansus Raperda DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Rapeda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada PT. Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Selatan. - Dibentuk pada tanggal 19 Oktober 2015 berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 33 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 - Pansus bekerja/bertugas untuk membahas
Raperda Tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada PT. Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Selatan. - Pansus selesai bertugas dan menyampaikan laporannya bersamaan dengan Raperda ditetapkan menjadi Perda pada tanggal 26 Nopember 2015 5) Pansus Raperda DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman. - Dibentuk pada tanggal 19 Oktober 2015 berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 33 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 - Pansus bekerja/bertugas untuk membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman. - Pansus selesai bertugas dan menyampaikan laporannya bersamaan dengan Raperda ditetapkan menjadi Perda pada tanggal 26 Nopember 2015. 6) Pansus Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 terdiri dari a. Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembahas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2014 dan LKPJ Akhir Masa JabatanTahun 2010-2015 Bidang Hukum dan Pemerintahan - Dibentuk pada tanggal 1 April 2015 berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 10 Tahun 2015 tanggal 1 April 2015. - Pansus bekerja/bertugas untuk membahas Raperda tentang Pembahas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2010-2015 Bidang Hukum dan Pemerintah - Pansus selesai bertugas dan menyampaikan laporannya bersamaan dengan Raperda ditetapkan menjadi Perda pada tanggal 19 Juni 2015
29
b. Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tentang membahas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 20102015 Bidang Ekonomi dan Keuangan - Dibentuk pada tanggal 1 April 2015 berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 10 Tahun 2015 tanggal 1 April 2015 - Pansus bekerja/bertugas untuk membahas Raperda tentang Pembahas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2010-2015 Bidang Ekonomi dan Keuangan - Pansus selesai bertugas dan menyampaikan laporannya pada tanggal 19 Juni 2015 c. Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembahas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 20102015 Bidang Pembangunan dan Infrastruktur - Dibentuk pada tanggal 1 April 2015 berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 10 tahun 2015 tanggal 1 April 2015 - Pansus bekerja/bertugas untuk membahas Raperda tentang Pembahas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2010-2015 Bidang Pembangunan dan Infrastruktur. d. Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembahas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 20102015 Bidang Kesejahteraan Rakyat. - Dibentuk pada tanggal 1 April 2015 berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 10 Tahun 2015 tanggal 1 April 2015 - Pansus bekerja/bertugas untuk membahas Raperda Tentang Pembahas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2010-2015 Bidang Kesejahteraan Rakyat - Pansus selesai bertugas dan menyampaikan laporannya pada tanggal 19 Juni 2015 7) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran ditetapkan tanggal 8 Juli 2015 8) Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan tanggal 26 Nopember 2015 Dari Program Legislasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 terdapat 5 buah Raperda yang belum dibahas yaitu:
30
1. Raperda tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan Pemrakarsa dari Biro Hukum dan Biro Organisasi belum dibahas, hal ini dikarenakan menunggu perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah. 2. Raperda tentang Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan Pemrakarsa Biro Hukum, Bappeda, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Biro Perekonomian. Usulan Raperda ini belum dibahas karena memerlukan waktu yang lama dan menyangkut lintas sektoral beberapa kementerian yaitu kementerian Perikanan dan Kelautan, Bappenas. 3. Raperda tentang struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, Pemrakarsa Biro Hukum, Biro Organisasi dan Dinas Kesehatan, Raperda ini belum dibahas karena menunggu Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah 4. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Banjar Bakula, yang merupakan Pemrakarsa Biro Hukum dan Bappeda. Raperda ini belum dibahas menyangkut Peraturan Tata Ruang yang dalam membahasnya melibatkan lintas sektor BPN, Bapenas sehingga memerlukan waktu yang lama. 5. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum di Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan Pemrakarsa Biro tahun, Biro Ekonomi, hal ini belum dibahas karena Subtansi dan Materi dari Eksekutif Instansi terkait belum siap B. Pada program Legislasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditargetkan 4 buah Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 dan telah ditetapkan 2 buah Raperda Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Raperda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Komisi I - Pansus dibentuk pada tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 28 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 - Pansus bekerja/bertugas untuk membahas Raperda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
31
- Pansus selesai bertugas merupakan ususlan dari komisi I setalah selesai bertugas dan menyampaikan laporannya pada tanggal 6 Oktober 2015 Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Raperda tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa Komisi 2 - Dibentuk pada tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 28 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 - Pansus bekerja/bertugas untuk membahas Raperda tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa - Pansus ini merupakan usulan dari komisi II dan selesai bertugas dan menyampaikan laporannya pada tanggal 19 Oktober 2015. Adapun 2 buah Peraturan Daerah yang belum dibahas yaitu 1. Rancanan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Desa yang merupakan usulan dari Komisi I belum dibahas dikarenakan subtansi dan materi pembahasannya komplit sehingga memerlukan waktu yang panjang C. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2015 selain membahas Rancangan Peraturan Daerah dari Eksekutif dan Inisiatif DPRD juga membahas Rancangan Peraturan Daerah yang berdasarkan laporan masyarakat yang mana tindak lanjut dari laporan masyarakat tersebut untuk menyelesaikan masalah DPRD membentuk Panitia Khusus penyelesaian Laporan masyarakat oleh (Pansus) berupa Rekomendasi Pansus kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Rekomendasi tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna. Adapun panitia khusus yang dibahas pada tahun 2015 adalah 1. Pansus permasalah PT. Adaro Indonesia dan PT. Alam Tri Abadi (ATA) di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong -
Dibentuk pada tanggal 4 Februari 2015 berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 2 Tahun 2015 Tangal 4 Februari 2015
-
Pansus bekerja/bertugas untuk membahas tentang Permasalahan PT. Adaro Indonesia dan PT. Alam Tri Abadi (ATA) di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong
-
Pansus selesai bertugas dan menyampaikan laporannya pada tanggal 31 Agustus 2015
-
Permasalahan pada Pansus menyangkut Pertanahan
32
2. Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Ketenagakerjaam -
Dibentuk pada tanggal 23 Juni 2015 berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 21 Tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015
-
Pansus
bekerja/bertugas
untuk
membahas
Raperda
tentang
Ketanagakerjaan -
Pansus selesai bertugas dan menyampaikan laporannya pada tanggal 26 Nopember 2015
D. Pada tahun 2015 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan produk hukum 1. Pansus Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Selatan -
Dibentuk pada tanggal 4 Februari 2015 berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 2 Tahun 2015 tanggal 4 Februari 2015
-
Pansus bekerja/bertugas untuk membahas tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
-
Pansus selesai bertugas dan menyampaikan laporannya pada tanggal 26 Maret 2015
2. Peraturan DPRD tentang Tata Berencana Badan Kehormatan diselesaikan tanggal 8 Juli 2015 Nomor 27 Tahun 2015. Kegiatan Reses Reses DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ditargetkan 3 kali kegiatan reses dalam 1 tahun yang dilaksanakan 1 kali kegiatan reses pada masa sidang. Kegiatan reses ini untuk menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan masing-masing Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 7 daerah pemilihan, adapun wakil-wakil daerah pemilihan yang berhasil sebagai anggota DPRD mewakili daerah pemilihan periode Tahun 2014 – 2019 : - Daerah Pemilihan I : meliputi Kotamadya Banjarmasin sebanyak 8 orang - Daerah Pemilihan II : meliputi Kotamadya Banjarbaru dan Kabupaten Banjar sebanyak 9 orang - Daerah Pemilihan III : meliputi Kabupaten Batola sebanyak 4 orang
33
- Daerah Pemilihan IV : meliputi Kabupaten Tapin, Kabupaten HSS, Kabupaten HST sebanyak 9 orang - Daerah Pemilihan V : meliputi Kabupaten HSU, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong sebanyak 9 orang - Daerah Pemilihan VI : meliputi Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru sebanyak 8 orang - Daerah Pemilihan VII : meliputi Kabupaten Tanah Laut 8 sebanyak orang
Penyelenggaraan Pertemuan/rapat kerja dengar pendapat dengan Mitra Kerja SKPD Sekretaris Daerah ataupun Instansi Vertikal yang berada di daerah dilakukan oleh Komisi-komisi sesuai bidang tugasnya Kebijakan Peningkatan Kemampuan SDM Anggota DPRD dan Anggota Sekretariat DPRD dilaksanakan - Melaksanakan Study Komparasi/Study Banding sesuai Tata Tertib kegiatan DPRD diatur pada program Kegiatan Tahunan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan di Implementasikan pada kegiatan jadwal bulanan DPRD yang diputuskan oleh Badan Musyawarah. Adapun kegiatan Study Komparasi tersebut dilaksanakan oleh AlatAlat Kelengkapan DPRD yaitu Komisi-Komisi DPRD, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembahasan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan. Pada Kegitan Peningkatan Kapasitas kemampuan Sumber Daya Manusia Anggota DPRD dilaksanakan kegiatan Diklat. Kegiatan ini untuk menunjang tugas dan fungsi anggota DPRD yang meliputi Penyelenggaraan Anggaran, Pembahasan PeraturanPeraturan Daerah dan Pengawasan. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 2 kali kegiatan Diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri yaitu Diklat Pengawasan yang diikuti semua Anggota DPRD dan Diklat Anggaran yang diikuti Badan Anggaran Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal di ikuti oleh aparatur sesuai dengan tupoksinya pada bidang tugas masing-masing. Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan, Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, serta Perguruan-Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan
34
3.
Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 dengan Indikator Kinerja Utama
atas
keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah Meningkatnya Peraturan Legillasi yang dibutuhkan dan Meningkatkan Kemampuan SDM Anggota Dewan dan Aparatur Sekretariat DPRD untuk merealisasi tercapainya sasaran ini maka dalam tahun 2015 ditetapkan program dan kegiatan yaitu a. Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Peningkatan Disiplin Aparatur d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur e. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
35
PENGUKURAN KINERJA No 1.
2.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
2011
2012
2013
2014
2015
Target
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Peningkatan
Persentasi
peran
Meningkatnya
legislasi
Peran Legislatif
yang
- Eksekutif
Buah
11
9
10
6
11
11
10
7
13
7
dibutuhkan
- Inisiatif
Buah
9
4
8
6
9
4
5
3
6
2
masyarakat
- Pansus Lainnya
Buah
3
4
4
0
3
3
4
3
3
3
- Produk Hukum
Buah
2
2
Peningkatan
Persentasi SDM
kemampuan
yang meningkat
SDM
kemampuan dan
Anggota
Pemahamannya
Dewan dan
- Anggota DPRD
Aparatur
- Aparatur
Sekretariat
Sekretariat
Capaian
23
17
22
12
23
18
19
13
21
14
100%
73%
100%
44%
100%
78%
100%
92%
100%
44%
70%
%
80
20
80
20
80
20
80
20
60
20
60%
%
80
20
80
20
80
20
80
20
60
20
60%
DPRD
36
Pengukuran Kinerja - Pada tahun Anggaran 2011 jumlah anggaran yang tersedia Rp.54.851.283.400,- dengan Realisasi Anggaran Rp.45.105.761.262,- atau 82% Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dan disetujui sebanyak 17 Raperda dari target 23 Raperda atau 73% dan Penyerapan pemahaman pendalaman tugas sebagai Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat ditargetkan 20% - Pada tahun 2012 jumlah Anggaran yang tersedia Rp.76.201.809.00,- dengan Realisasi Rp.42.375.410.571,- atau 55,61%% Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dan disetujui baik Raperda Eksekutif ataupun Raperda Inisiatif sebanyak 12 Raperda dari target 22 Raperda atau 54% sedangkan Penyerapan pemahaman dan pendalaman tugas sebagai Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat di targetkan 20% - Pada tahun 2013 jumlah anggaran yang tersedia untuk menunjang kegiatan Rp.76.253.808.000,- dengan realisasi anggaran Rp.42.730.841.028,- atau 56,04% dengan Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dan mendapat persetujuan sebanyak 18 Raperda dengan target 23 Raperda atau 78% untuk penyerapan pemahaman dan pendalaman tugas sebagai anggota DPRD dan Aparatur Sekertariat tetap ditargetkan 20% - Pada tahun 2014 jumlah anggaran yang tersedia untuk menunjang kegiatan Rp.71.579.041.736,- dengan realisasi anggaran Rp.40.520.042.672,- atau 56,61% Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui 13 buah dari target 19 buah Raperda atau 92%. Sedangkan penyerapan pemahaman pendalaman tugas sebagai Anggaran DPRD dan Aparatur sekretariat tetap di targetkan 20% - Pada tahun 2015 jumlah anggaran yang tersedia pada anggaran murni Rp.72.149.902.000,dengan realisasi anggaran Rp.45.302.860.152,- atau 62,79% dengan target Raperda yang dibahas dan disetujui 13 Raperda Eksekutif dan 2 Pansus Lainnya, 4 Raperda Inisiatif dan 2 Produk Hukum. Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui Raperda Eksekutif 8 buah Raperda, 2 buah Pansus Lainnya, 2 buah Raperda Inisiatif dan 2 buah Produk Hukum. - Pencapaian
peningkatan
SDM
Anggota
dan
Aparatur
Sekretariat,
penyerapan
pemahamannya hanya 20% salah satunya dikarenakan tingkat kemampuan setiap orang tergantung latar belakang tingkat pendidikannya.
3.1 Analisi Evaluasi Pencapaian Kinerja Akuntabilitas Kinerja juga berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang ditujukan oleh pengukuran penilaian kinerja sasaran
37
3.1.1. Sasaran Peningkatan Peran Legislasi yang dibutuhkan masyarakat Indikator Kinerja Utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah jumlah pertemuan/rapat kerja yang dilaksanakan, jumlah Peraturan Daerah yang dibahas jumlah sidang yang dilaksanakan sedangkan outcome yang diharapkan dari sasaran ini adalah banyaknya hasil berupa kegiatan pertemuan/rapat yang dilaksanakan, kegiatan sidang yang dilakukan, jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan, jumlah kebijakan, kesepakatan dan keputusan yang dihasilkan. Dari 372 kali pertemuan/rapat yang direncanakan telah terealisasi sebanyak 334 kali pertemuan/rapat yang dapat digambarkan sebagai berikut: Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan : 1. Melaksanakan rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan 29 kali pertemuan dari 30 kali target pertemuan atau 100% 2. Melaksanakan Rapat Badan Musyawarah mencapai sebanyak 26 kali dengan pertemuan dari 40 kali target pertemuan atau 65,00% 3. Melaksanakan Rapat-rapat Komisi I, II, III, IV mencapai target 136 kali dari 140 kali target pertemuan atau 97,14% 4. Melaksanakan Rapat Badan Anggaran sebanyak 18 kali pertemuan dari 20 kali target pertemuan atau 90,00% 5. Rapat-Rapat Badan Kehormatan terlaksana 5 kali dari target 10 kali atau 50,00% 6. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terlaksana 9 kali dari target 10 kali atau 90,00% 7. Rapat Panitia Khusus sebanyak 75 kali pertemuan dari 80 kali target pertemuan atau 93,75% 8. Melaksanakan Rapat Paripurna Dewan sebanyak 27 kali dari 30 kali target atau 90,00 % 9. Pertemuan dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten lain dan tokoh masyarakat, organisasi 9 kali dari target 12 kali atau 75,00% 10. Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan - Melaksanakan Pembahasan Peraturan Daerah Eksekutif 8 buah Raperda dari target 13 buah Raperda atau 61,54%, Pansus Lainnya sebanyak 2 Raperda dari target 2 buah Raperda atau 100%, 2 buah Produk Hukum dari 2 target Produk Hukum atau 100%.
38
- Melaksanakan Pembahasan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan sebanyak 2 Raperda dari target 4 Raperda yang direncanakan atau 50% 3.1.2. Sasaran Peningkatan Kemampuan SDM Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD 1. Melaksanakan study komparasi yang dilaksanakan alat-alat Kelengkapan DPRD yaitu Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan serta mengikuti Undangan dari SKPD 53 kali yang dilaksanakan dari 57 kali yang ditargetkan atau 92,98% 2. Melaksanakan Study Komperasi dan Konsultasi Pansus Eksekutif dan Pansus Lainnya serta Produk Hukum 26 kali dari 26 target atau 100% 3. Melaksanakan Study Komperasi dan Konsultasi Pansus Inisiatif 6 kali dari 8 target atau 75% 4. Melaksanakan kegiatan Reses 3 kali kegiatan dilaksanakan dari 3 kali pelaksanaan kegiatan atau 100%. - Reses Tanggal 26 s.d 28 Pebruari 2015 Anggota yang mengikuti Reses sebanyak 32 orang - Reses Tanggal 27 s.d 29 Agustus 2015 Anggota yang mengikuti Reses sebanyak 39 orang - Reses Tanggal 29 s.d 31 Oktober 2015 Anggota yang mengikuti Reses sebanyak 41 orang 5. Melaksanakan Diklat, Sosialisasi, Orientasi
20 % meningkatnya
kemampuan SDM Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD dari yang ditargetkan 80% pertahun. Pencapaian peningkatan SDM Anggota DPRD dan Apartaur yang hanya mencapai 20% Salah satunya dikarenakan tingkat kemampuan seorang kadang tergantung latar belakang tingkat pendidikan.
Selain itu telah dihasilkan - Keputusan Dewan sebanyak 31 buah - Keputusan Produk-produk Dewan sebanyak 12 buah
Beberapa kendala yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya -
Dalam melaksanakan kegiatan terkadang tidak lancar karena terkendala Subtansi dan Materi Pembahasan belum lengkap serta adanya keterkaitan
39
lintas sektoral sehingga menghambat perencanaan dan pelaksanaan tehnis Administratif. -
Koordinasi internal dan eksternal dalam optimal
-
Seringnya terjadi perubahan peraturan yang menjadi dasar untuk menjalan tugas dan fungsi DPRD kadang menimbulkan perbedaan pemahaman dengan Sekretariat DPRD.
-
Belum tersedianya Standar Pelayanan Tugas Kedewanan (SOP)
Berdasarkan atas Program kegiatan dan pencapaian sasaran / kegiatan secara umum telah berhasil mencapai sasaran antara lain: a. Terpenuhinya
Pelayanan
Administrasi
Umum
Perkantoran,
dengan
anggaran Rp.9.815.322.000,- terealisasi Rp.7.932.640.630,- atau 100% dari target dapat terealisir rata-rata 80,82%, sasaran ini berkenaan dengan optimalnya penggunaan Anggaran dari target yang ditetapkan. b. Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.9.674.240.000,- terealisasi Rp.8.956.226.917,- atau dari target 100% dapat terealisir rata-rata 92,58 %, sasaran ini berkaitan dengan optimalnyadan telah dilaksanakan secara baik, melalui pengadaan barang dan jasa gunamendukung kegiatan DPRD. Hal ini mengindikasikan bahwa dalamkegiatan pengadaan barang, Sekretariat DPRD telah berupaya melakukan efisiensi anggaran c. Terpenuhinya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur,
dengan
anggaran
Rp.441.800.000,- terealisasi Rp.406.150.000,- atau dari target 100% dapat terealisir rata-rata 91,93%, sasaran ini dapat dilaksanakan dalam rangka membiayai Tupoksi Sekretariat DPRD dan Lembaga Dewan d. Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran Rp.718.700.000,-
terealisasi Rp.258.424.200,- atau dari target
100% dapat terealiasi rata-rata 35,96%. Sasaran ini dilaksanakan dalam rangka membiayai Tupoksi Sekretariat DPRD dan untuk memberikan tambahan Pengetahuan guna meningkatkan fasilitas pelayanan kepada tugas dan fungsi dewan e. Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan anggaran Rp.51.499.840.000,- terealisasi Rp.27.749.418.405,- atau dari Target 100% terealisasi 53,88%
40
Dalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala dan permasalahan yang diharapkan perlu: 1. Meningkatkan analisa kebutuhan pegawai serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan fasilitasi terhadap kinerja DPRD 2. Memfasilitasi
tugas
dan
fungsi
DPRD
berdasarkan
pelayanan
penyelenggaraan tugas kedewanan. 3. Menyiapkan fungsi profesional dalam menyusun laporan keuangan, penyusunan risalah rapat/persidangan, dan perancang peraturan perundangundangan. 4. Profesional terhadap sesuatu yang telah (akan) terjadi pada perkembangan pemerintah dalam politik di Indonesia umumnya dan Kalimantan Selatan Khususnya. 5. Menambah kwalitas pendidikan dan pelatihan sehingga lebih cepat pemahaman dan pelaksanaan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi Dewan. Dengan meningkatkan pelayanan dan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan dapat meningkatkan kwalitas pelaksanaan fasilitasi tugas atau fungsi DPRD dan pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kwalitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah diharpkan dapat memperkecil hambatan dalam pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD.
41
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
Diselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015, adalah wujud pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Tahun Anggaran 2014. Didalam rangka untuk mengurangi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah diupayakan sebagai berikut : 1. Secara umum kebutuhan sarana dan prasarana fisik penunjang kegiatan Dewan maupun Sekretariat Dewan telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik melalui program pengadaan barang dan jasa dengan tingkat capaian rata-rata 58,67 %. 2. Sehubungan dengan keberhasilan pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu keberhasilan dalam mendukung dan memfasilitasi semua kegiatan Dewan sehingga dapat menghasilkan produk-produk Dewan sesuai yang diharapkan. 3. Terhadap permasalahan SDM, maka upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini diberikan kesempatan kepada Pegawai dan untuk mengikuti pendidikan, baik melalui peningkatan pendidikan formal maupun melalui Diklat dan Bintek serta Study Koperatif dalam rangka profesionalisme. 4. Berupaya selalu meningkatkan pro-aktif setiap staf untuk mengatasi kurangnya koordinasi antar bagian. 5. Dalam rangka mengoftimalkan tugas dan fungsi DPRD maka dilaksanakan Study Koperatif, Konsultasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Diklat dan Bintek.
B. Saran 1. Dalam menghadapi permasalahan Sumber Daya Manusia, Sekretariat DPRD hendaknya berupaya mendorong Pegawai untuk meningkatkan kualitas dan memahami tugas pokok dan fungsinya.
42
2. Hendaknya tercipta adanya kerjasama dan koordinasi yang baik serta saling mengerti antara Anggota Dewan dengan staf Sekretariat DPRD sehingga terbentuk suasana yang harmonis dalam menunjang tugas-tugas kedinasan sehingga kinerja staf dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Banjarmasin, 31 Desember 2015 Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
Drs. H. SYARIPUL HANAFI Pembina Utama Muda NIP. 19590311 198703 1 007
43
Lampiran :
V Nomor : 065 / / Setwan Tanggal : Januari 2015
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NO
SASARAN STRATEGIS
1
Peningkatan Peran Legislasi yang Dibutuhkan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Meningkatnya terhadap Makna Indikator : Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Peraturan Daerah yang Dengan meningkatnya peran Legislasi Provinsi Kalimantan Provinsi Kalimantan disetujui yang dibutuhkan masyarakat, diharapkan Selatan Selatan dapat meningkatkan ketentraman, - Eksekutif keteraturan pelayanan kepada masyarakat - Inisiatif terhadap eksistensi Lembaga Legislatif (DPRD) - Pansus Lainnya -
Produk Hukum
Alasan Pemilihan : Bagian Persidangan Dengan menargetkan peningkatan DPRD Prov. Kalsel ketentraman, keteraturan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan dapat memacu kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Legislasi Daerah (DPRD) Rumus Perhitungan : Capaian/target realisasi program Legislasi Daerah
44
2
Peningkatan Kemampuan SDM Anggota Dewan an Aparatur Sekretariat DPRD
Jumlah SDM ditingkatkan keterampilannya -
yang Makna Indikator : Dengan meningkatkan kemampuan SDM Anggota Dewan dan Aparatur Sekretariat DPRD, diharapkan adanya peningkatan Anggota Dewan dari aspek wawasan, kompetensi Aparatur Sekretariat keahlian, dan budaya kerja Alasan Pemilihan : Dengan menargetkan peningkatan dari aspek wawasan, kompetensi keahlian, dan budaya kerja, diharapkan adanya kemampuan analisis yang lebih tajam terhadap penyelesaian proses Raperda menjadi Perda RumusPerhitungan : Kemampuan individu Anggota Dewan dalam hal berdiskusi dan bersosialisasi terhadap permasalahan dalam proses penyelesaian Perda
Banjarmasin, 31 Desember 2015 Sekretaris,
Drs. H. SYARIPUL HANAFI Pembina Utama Muda NIP.19590311 198703 1 007
45
