LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan

kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan

kinerja.

Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah : a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah; c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah Kota Malang berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja yang disusun dan menyampaikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target dan membandingkan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra).

1


Laporan Kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBN/ APBD). Laporan Kinerja dimaksud merupakan hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Sedangkan pengukuran kinerja adalah

proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2016 juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, dan dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja. Tujuan Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. 1.3. LANDASAN HUKUM Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2016 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

2


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

9.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2010-2014;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Satuan 1`Polisi Pamong Praja; 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/ Kota; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja; 17. Peraturan Daerah kota Malang Nomor 16 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah 2005-2025;

3


18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018; 20. Peraturan Walikota Malang Nomor 68 Tahun 2012 Tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 21. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018. 1.4. ORGANISASI DAN TATA KERJA 1.4.1. Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota serta dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi pamong Praja, BAB II pasal 2 Kedudukan dan Pasal 3 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut : I.

Pasal 2 menyebutkan Satpol PP berkedudukan yang meliputi : 1). Satpol

PP

merupakan

bagian

perangkat

daerah

di

bidang

penegakanPerda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 2). Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. II.

Adapunyang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja Kota Malang adalah : 1). Tugas Pokok

a). Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, serta menyelenggarakan ketertiban

umum

dan

ketenteraman

masyarakat

serta

perlindungan masyarakat. b). Selain

melaksanakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud

padaayat (1), Satpol PP melaksanakan

tugas lainnya yang

meliputi :

4

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016 (1). mengikuti

proses

penyusunan

Perda

serta

kegiatan

pembinaan dan penyebarluasan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; (2). membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Very

Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara; (3). pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; (4). membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan

pemilihan umum dan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota; (5). membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan

keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; dan (6). pelaksanaan

diberikan

tugas

pemerintahan

oleh Walikota

umum

sesuai dengan

lainnya

yang

prosedur dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2). fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang adalah :

a). perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda,

Peraturan

Walikota

dan

Keputusan

Walikota,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b). penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; c). pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian, PPNS dan/atau Aparatur lainnya; d). pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; e). pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah;

5


f).

pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

perlindungan

masyarakat

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan; g). pelaksanaan pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; h). pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; i).

pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

j).

pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;

k). pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); l).

penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

m). pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; n). pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban

umum

dan

ketenteraman

masyarakat

serta

perlindungan masyarakat; o). penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; p). penyelenggaraan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dan jabatan fungsional; q). pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan r). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

1.4.2. Struktur Organisasi

6


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan struktur sebagai berikut :

KEPALA

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris

Kasubbag Sungram

Kabid KUKM

Kabid PPUD

Kasi Binwasluh

Kasi Penyidikan

Kasi Opsdal

Kasi Kerjasama

Kasubbag Umum

Kabid Linmas

Kabid SDA

Kasi Teknis Fungsional

Kasubbag Keuangan

Kasi Latsar

Kasi Bina Potmas

Kasi Satlinmas

Dalam pelaksanaannya Program kerja dan uraian pelaksanaan kegiatan danberdasarkan Eselenoring dan Struktur dan Bagan serta kelembagaan, maka dalam implementasinya dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: a. Kepala Satuan; 1) Kepala Satpol PP mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan

fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan danmelakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. 2) Kepala Satpol PP mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan

fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan danmelakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. b. Sekretariat 1) Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum

meliputi keuangan,

penyusunan

program,

kepegawaian,

urusan

ketatalaksanaan, rumah

tangga,

ketatausahaan, perlengkapan,

kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

7

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016 2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yangdalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud padaayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi : a) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); b) penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); c) penyusunan dan pelaksanaan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran

(DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); d) penyusunan Penetapan Kinerja (PK); e) mengikuti proses penyusunan Perda, Peraturan Walikota Keputusan

Walikota

di

bidang

ketenteraman

dan

masyarakat

dan

ketertiban umum; f) pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan; g) pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan; h) pelaksanaan urusan rumah tangga; i) pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; j) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; k) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; l) pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; m) pengelolaan anggaran; n) pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gajipegawai; o) pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; p) pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); q) pelaksanaan kesamaptaan; r) pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan; s) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan standar Operasional dan Prosedur (SOP); t) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); u) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; v) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

8


w) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; x) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; y) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan z) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya. 4) Sekretariat, terdiri dari :

a) Subbagian Penyusunan Program; b) Subbagian Keuangan; c) Subbagian Umum. c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah 1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. 2) Masing-masing

Seksi

dipimpin

oleh

Kepala

Seksi

yang

dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; 3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi : a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; b) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan

pembinaan,

pengawasan

dan

penyuluhan,

serta

penyelidikan dan penyidikan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; c) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelaksanaan

pembinaan,

pengawasan

dan

penyuluhan,

serta

penyelidikan dan penyidikan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

9


d) pelaksanaan pembinaan masyarakat, aparatur atau badan hukum di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; e) pelaksanaan

pengawasan

penyelenggaraan

penegakan

Perda,

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; f) pelaksanaan penyuluhan masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam rangka menumbuhkan dan memelihara budaya patuh dan tertib di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum; g) pelaksanaan kegiatan penyebarluasan/diseminasi Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; h) pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; i) pelaksanaan

penyidikan

dan

pengusutan

pelanggaran

Perda,

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; j) pelaksanaan penghentian kegiatan yang tidak/belum memiliki izin; k) pelaksanaan pengamanan barang bukti pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; l) pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; m) pelaksanaan penyerahan Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota kepada Jaksa Penuntut Umum/Pengadilan Negeri Kota Malang; n) pelaksanaan administrasi penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggaran; o) pelaksanaan kesamaptaan; p) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; q) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); r) pelaksanaan

Standar

Pelayanan

Publik

(SPP)

dan

Standar

Operasional dan Prosedur (SOP); s) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); t) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); u) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; v) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya. 4) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari : a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

10


d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melaksanakan tugas pokok pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerja sama di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. 2) Masing-masing

Seksi

dipimpin

oleh

Kepala

Seksi

yang

dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; 3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi : a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; b) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerjasama di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; c) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerja sama di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; d) pelaksanaan Peraturan

operasi

Walikota

penertiban dan

terhadap

Keputusan

pelanggaran

Walikota,

baik

Perda, dengan

menggunakan pendekatan persuasif maupun pendekatan represif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan; e) pelaksanaan operasi penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f) pelaksanaan penjagaan dan pengamanan lingkungan Balai Kota, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; g) pelaksanaan penjagaan dan pengamanan Rumah Jabatan Walikota, Rumah Jabatan Wakil Walikota, dan Rumah Dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; h) pelaksanaan penjagaan dan pengamanan kantor, gedung, rumah dinas dan aset tetap berwujud berupa bangunan lainnya milik Pemerintah Daerah yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11


i) pelaksanaan

pembantuan

pengamanan

dan

penertiban

penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; j) pelaksanaan patroli wilayah secara rutin maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; k) pelaksanaan pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara; l) pelaksanaan

koordinasi

daerah/instansi

dengan

terkait

dalam

kepolisian rangka

dan/atau

perangkat

penyelenggaraan

dan

pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; m) penganalisaan peristiwa/ kejadian yang menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; n) pelaksanaan kesamaptaan; o) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; p) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); q) pelaksanaan

Standar

Pelayanan

Publik

(SPP)

dan

Standar

Operasional dan Prosedur (SOP); r) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); s) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); t) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; u) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya. 4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari : a) Seksi Operasi dan Pengendalian; b) Seksi Kerjasama. e. Bidang Sumber Daya Aparatur 1) Bidang Sumber Daya Aparatur melaksanakan tugas pokok pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. 2) Masing-masing melaksanakan

Seksi

dipimpin

oleh

Kepala

Seksi

yang

dalam

tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

12


3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi : a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya Aparatur; b) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan c) kegiatan operasi dan pengendalian serta kerjasama di bidang pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; d) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; e) pelaksanaan inventarisasi permasalahan, pelaksanaan kajian dan perumusan pemecahan permasalahan terkait sumberdaya aparatur; f) pelaksanaan analisa

kebutuhan pengembangan

kapasitas dan

kompetensi Polisi Pamong Praja; g) penyusunan prioritas kegiatan terkait pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan; h) penyiapan dan penyelenggaraan program pelatihan kesamaptaan dan pelatihan jasmani secara rutin dalam rangka kesiapsiagaan; i) penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja antara lain dalam bentuk bimbingan teknis, workshop, seminar, dan pelatihan; j) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja dengan perangkat daerah/instansi terkait; k) pelaksanaan kerjasama dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja; l) pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah; m) pelaksanaan kesamaptaan; n) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;

13


o) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); p) pelaksanaan

Standar

Pelayanan

Publik

(SPP)

dan

Standar

Operasional dan Prosedur (SOP); q) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); r) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); s) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; t) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya. 4) Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari : a) Seksi Pelatihan Dasar; b) Seksi Teknis Fungsional. f. Bidang Perlindungan Masyarakat 1). Bidang

Perlindungan

Masyarakat

melaksanakan

tugas

pokok

pelaksanaan pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat di bidang penanganan bencana, pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. 2). Masing-masing

Seksi

dipimpin

oleh

Kepala

Seksi

yang

dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 3). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perlindungan Masyarakat; b) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat di bidang penanganan bencana, pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan; c) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelaksanaan pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat di bidang penanganan bencana, pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan;

14


d) pelaksanaan

pembantuan

pengamanan

dan

penertiban

penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota; e) pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap lokasi rawan bencana di Daerah; f) pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat dalam rangka penyiapan dan

pembekalan

pengetahuan

serta

keterampilan

untuk

melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana; g) pelaksanaan permasalahan

inventarisasi di

dan

bidang

pengkajian

keamanan,

terhadap

ketertiban

potensi

umum

dan

ketenteraman masyarakat; h) pelaksanaan koordinasi terhadap keberadaan dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat; i) pelaksanaan pembantuan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; j) pelaksanaan fasilitasi atau mediasi dalam rangka penyelesaian permasalahan

di

bidang

ketertiban

umum

dan

ketenteraman

bidang

perlindungan

masyakarat yang bersifat non yustisi; k) penyelenggaraan

program

pelatihan

di

masyarakat bagi Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat; l) pelaksanaan kerjasma dengan perangkat daerah/instansi terkait penanganan bencana dan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; m) pelaksanaan pengkajian terhadap nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penanganan bencana; n) pelaksanaan kesamaptaan; o) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; p) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); q) pelaksanaan

Standar

Pelayanan

Publik

(SPP)

dan

Standar

Operasional dan Prosedur (SOP); r) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); s) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

t) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

15


u) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya. 4). Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat. b) Seksi Bina Potensi Masyarakat. g. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan 1) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan melaksanakan tugas pokok pengawasan dan pembinaan masyarakat dan/atau badan hukum di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota di wilayah kecamatan. 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan mempunyai fungsi : a) pelaksanaan pengawasan dan pembinaan masyarakat dan/atau badan hukum di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; b) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian dan/atau Aparatur lainnya di wilayah kecamatan; c) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Satpol PP; d) fasilitasi

kegiatan

penegakan

Perda,

Peraturan

Walikota

dan

Keputusan Walikota yang diselenggarakan oleh Satpol PP; e) pelaksanaan pelaporan pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota kepada Kepala Satpol PP; f) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; g) pelaksanaan fungsi teknis operasional lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya.

1.4.3. SUSUNAN KEPEGAWAIAN dan PERALATAN

16


Untuk Susunan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang terdapat 116 orang personil (Data Desember 2016) terdiri dengan rincian sebagai berikut : 1).

2).

Berdasarkan dan penempatan personil adalah : a. Kepala Satuan b. Sekretariat c. Bidang PPUD d. Bidang KUKM e. Bidang SDA f. Bidang Perlindungan Masyarakat

: 0 : 10 : 22 : 74 : 5 : 5

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Pendidikan, Kepangkatan/ Golongan dan Penjenjangan Pendidikan Umum

Pendidikan Penjejangan Teknis/ Struktural Fungsional

Jml No

Gol

SD L

1

2

SMP SMA D3

S1

S2

8

PIM IV

PIM III

9

10

11

5 2

9

1

1 8 1

8

5

1

3

P 3

4

5

6

7

PIM Satpol PPNS II PP 12

13

14

IV-d 1.

2.

3.

4.

IV-c IV-b IV-a III-d III-c

6 8 2

2

III-b

12

2

III-a

4

1

II-d II-c

3 45

3

4

3 44

6 48

II-b

9

2

II-a

12

I-d I-c I-b I-a

2 3

Jumlah 5. 6.

PTT Banpol

4 2 13

1

2

4

1

10

11

4

4

4

12

1

3

2 1

106

10

7

12

0 67

0 23

2 4

71 84

18 2

8

9

4

100

5

14

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki sarana prasarana dan perlengkapan yang meliputi :

NO

URAIAN

JUMLAH

1.

Kendaraan Dinas/ Operasional

40

Unit

2.

Peralatan dan Mesin

75

Jenis/ Bh

3.

Meubelir  Almari

24

Unit

 Locker

30

Unit

 Meja

46

Unit

256

Unit

71

Unit

 Kursi/ Kursi Lipat 4.

Perlengkapan Lainnya  Perlengkapan Dakura

17

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016  Tenda Pleton

1

Unit

 Tenda Regu

1

Unit

32

Unit

 Borgol

200

Buah

 Tongkat T

150

Buah

 Alat Kejut Listrik

1.5. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI a. Peningkatan aktifitas pembangunan daerah Tingkat keberhasilan pembangunan juga akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar kota untuk datang (berusaha-bermukim maupun berusaha-tidak bermukim) yang pada gilirannya akan menyebabkan ketidaktertiban prasarana sarana dan utilitas umum, ketidaktertiban sosial, seperti lokasi berjualan di trotoar, bahu jalan, kemunculan gepeng, ketidaktertiban parkir yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas, pendirian bangunan pada sempadan sungai dan lainnya. b. Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat Pembangunan di Kota Malang yang semakin meningkat akan dibarengi dengan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat (skala: besar, menengah, maupun kecil) yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara keseluruhan. Kasus yang seringkali muncul adalah pelanggaran : bangunan, reklame dan pedagang kaki lima. c. Perubahan dan Penyesuaian berbagai peraturan daerah dan turunannya Kecepatan perubahan internal dan eksternal kota yang menyebabkan perubahan berbagai peraturan daerah dan turunannya akan semakin meningkatkan tuntutan optimalisasi kinerja Satpol PP atas ketidaktertiban dan penurunan daya saing. d. Migrasi penduduk yang semakin meningkat e. Pemanfaatan tata ruang yang semakin ketat f.

Ketidaktertiban di berbagai bidang pembangunan daerah

g. Aktifitas nyata Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan h. Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan siskamling Dengan berkembangnya pembangunan fisik di Kota Malang, yang diimbangi dengan jumlah penduduk maka diperlukan peran serta masyarakat itu sendiri dalam

pemeliharaan

lingkungan

(self

defend)

melalui

siskamling

dan

Perlindungan Masyarakat

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

18


Tata urutan atau sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang disusun dengan mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Tata urutan tersebut adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 5. Analisis

penyebab

keberhasilan/

kegagalan

atau

peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja B. Realisasi Anggaran BAB IV

PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organiasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA 19


2.1. Perencanaan Kinerja Di dalam penyelenggaraan Pemerintahan perlu diadakan suatu rumusan Perencanaan strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian

setiap

indikator

kinerja

guna

memberikan

gambaran

tentang

keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. 2.2.1. Visi dan Misi Visi Setiap pemerintahan

instansi

mempunyai

pemerintah kewajiban

sebagai untuk

unsur

penyelenggara

mempertanggungjawabkan

penyelenggaraan pemerintahan dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018, Visi Kota Malang adalah : “Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartabat”. Berpedoman pada visi Pemerintah Kota Malang tersebut diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Visi : ”Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja Yang Profesional Dan Berintegritas”.

Adapun maksud dari visi

Satpol PP Kota Malang dimnaksud

adalah Satpol PP harus bekerja secara profesional melalui pelaksanaan fungsi satuan berdasarkan kapasitas sumber daya aparatur yang kompeten di bidang tugasnya, melayani secara prima dengan mengedepankan kerjasama.

20


Untuk bekerja profesional, diperlukan integritas individual dan satuan yang dilandasi oleh moralitas dan semangat satuan (les prit de corps) secara utuh, dilandasi oleh

sikap dan

perilaku

yang terpuji dan disiplin.Dengan

profesionalisme dan integritas yang utuh, maka sangat dimungkinkan Satpol PP dapat menjalankan tugas untuk melayani masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sebagai penjabaran visi satuan tersebut, misi Satpol PP adalah: 1. Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan agar seluruh penanganan pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan walikota dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilakukan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditingkatkan hasilnya serta dilaksanakan dengan benar, dibutuhkan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur yang tepat, aparatur yang kompeten dan mengerti tugas pokok dasar Polisi Pamong Praja, aparatur yang paham peraturanperaturan

yang

mendasari pelaksanaan

penegakan

Perda,

Perwal,

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut dibutuhkan administrasi yang baik, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Satpol PP serta pencapain kinerja sesuai target yang diperjanjikan. 2. Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitas peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan daerah yang selalu menyisakan masalah bagi sebagian anggota masyarakat tentu harus diminimalisasi dampaknya agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan tenang dan sejahtera.Meskipun secara umum melindungi masyarakat menjadi tugas Satpol PP, dalam kenyataannya diperlukan dukungan masyarakat untuk menjalankannya.Oleh karena itu masyarakat harus difasilitasi dan diberdayakan dalam melindungi dirinya sendiri, agar penanganan persoalan di lingkungan mereka dapat dilakukan dengan cepat dan tuntas.Dalam kaitan itu, maka sinergitas kecamatan dan kelurahan yang merupakan pembina langsung satuan linmas dengan Satpol PP Kota harus dilakukan secara proporsional dan profesional sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 2.2.2. Tujuan dan Sasaran Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factorfaktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah

21


penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarahdan berujung kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2014 - 2018 seperti tabel dibawah ini : Tabel 2.1 Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2014-2018 Indikator Tujuan

Tujuan Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram

Indikator Sasaran

Sasaran

Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak

Meningkatnya 1. Rasio Polisi penanganan Pamong Praja pelanggaran per 10.000 dengan tindakan penduduk yang tepat 2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3. Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak Meningkatnya 1. Nilai Survei kualitas Kepuasan pelayanan Masyarakat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Terwujudnya Rasio petugas Meningkatnya 1. Rasio Pos peran serta Linmas per RT peran serta Kamling per masyarakat masyarakat 100 KK dalam dalam 2. Rasio Petugas menjaga perlindungan Linmas per RT ketertiban dan masyarakat keamanan

TARGET KINERJA SASARAN PADAT TAHUN KE 2014 2015 2016 2017 2018 1,655 1,655 1,666 1,666 1,666

1,2

1,8

1,8

2,4

2,4

90%

100%

100%

0

70

72

75

78

0,49

0,5

0,51

0,52

0,53

1

1

1

1

1

100% 100%

2.2.3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Kota

Malang

masing-masing

dikembangkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan. Adapun strategi Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas aparatur dan pelaksanaan penegakan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 2. Meningkatkan

kualitas

pelayanan

melalui

penyediaan

sarana

dan

prasarana dan peningkatan kinerja. 3. Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan satuan linmas.

22


Pada tataran kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja

merupakan kebijakan untuk mengatur pengelolaan manajemen

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, sehingga apabila dijabarkan dalam fungsi kebijakan adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan internal Kebijakan internal adalah kebijakan yang diambil guna mendukung dalam pelaksanaan operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam pencapaian mengelola tugas pokok dan fungsi. Kebijakan yang diambil adalah : (1). Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan pelaksanaan administrasi perkantoran. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah pelayanan administrasi perkantoran. (2). Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan

keterkaitan penyediaan

sarana

dan

prasarana. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur. (3). Peningkatan Disiplin Aparatur Kebijakan ini diambil guna guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan kedisiplinan pegawai khususnya disiplin pakaian dinas dan pakaian kelengkapan kerja lainnya yang sesuai aturan yang berlaku. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah peningkatan disiplin aparatur. (4). Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan kapasitas dan profesionalisme aparatur

dalam

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsi

dalam

pelaksanaan pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta pelaksanaan Penegakan Peratura Daerah. (5). Peningkatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Kebijakan ini diambil untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu pada pencaian target kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

23


2. Kebijakan eksternal Kebijakan eksternal adalah kebijakan yang diambil guna melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Kebijakan yang diambil adalah : (a). Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kebijakan ini diambil dalan menciptakan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman masyarakat dam ketertiban umum serta penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui penggalian potensi

Pos

Keamanan

Lingkungan

serta

Personil

Satuan

Perlindungan Masyarakat. (b). Peningkatan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kebijakan ini diambil guna meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanan Penegakan Peraturan Daerah serta meningkatkan pelaksanaan Patroli dan pemantauan guna mewujudkan Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Malang. (c). Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas Kebijakan ini diambil guna meningkatkan kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung tramtibum Kota Malang.

2.2. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran staregis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2016 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatankegiatan yang dilaksanakan.

24


2.2.1. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2016 Eselon II secara rinci adalah sebagai berikut : Misi 1

: Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tujuan 1

: Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram. Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis Meningkatnya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat

Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Misi 2

Indikator Kinerja Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Target

Program

Anggaran (Rp)

1,666

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.284.392.400

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

1,8

Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

6.040.281.450

Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak

100%

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

72

Program Administrasi Perkantoran Program Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

543.676.900 2.290.311.250 128.588.000

: Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitas peran serta dan pemberdayaan masyarakat

Tujuan1

: Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut : Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya peran serta Rasio Pos Kamling per 100 KK masyarakat dalam perlindungan masyarakat Rasio petugas linmas per RT

Target

Program

0,51

Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas

1

Anggaran (Rp) 51.850.000

1.435.900.000

Adapun Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2016 untuk Eselon III dan IV adalah sebagai berikut : Misi 1

: Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota,

ketertiban

umum

dan

ketentraman

masyarakat Tujuan 1

: Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram.

25


Sasaran 1 : Meningkatnya

penanganan

pelanggaran

dengan

tindakan yang tepat Perjanjian Kinerja Eselon III Sasaran Indikator Target Program kinerja Tercapai nya Prosentase 70% aparat Satuan anggota Polisi Pamong Satpol PP Praja yang yang telah kompeten mengikuti diklat dasar Satpol PP

Perjanjian Kinerja Eselon III Sasaran Indikator Target Program kinerja Terlaksananya Jumlah patroli 3 kali penanganan siaga pelanggaran ketertiban ketertiban umum dan umum dan ketentraman ketentraman masyarakat masyarakat dalam sehari

Perjanjian Kinerja Eselon IV Sasaran Indikator Target Kegiatan Kinerja Tercapainya Jumlah peserta 50 org pemahaman bimbingan peraturan teknis perundangimplementasi undangan peraturan perundangundangan

Terlatih dan terbinanya mental dan fisik anggota Satpol PP

Jumlah anggota yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan mental dan fisik

Tercapainya kapasitas pemahaman sikap dan tugas

Program/ Kegiatan

Anggaran (Rp)

Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan 87.212.400 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

220 org

Kegiatan Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur

342.000.000

Jumlah peserta pelatihan sikap dan tugas

25 org

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sikap dan Tugas

177.130.000

Terlatihnya anggota satuan polisi pamong praja

Jumlah peserta pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja

40 org

Kegiatan Pelaksanaan Diklat Dasar Satpol Pamong Praja

415.800.000

Terlatihnya tenaga bantu Pol PP

Jumlah tenaga bantu Polisi Pamong Praja yang mendapatkan pelatihan dasar

100 org

Kegiatan Pelatihan Dasar (Pembekalan dan Bimtek Banpol)

100.000.000

Telatihnya kemampuan mengemudi yang benar anggota satuan polisi pamong praja

Jumlah peserta bimbingan teknis smart driving

45 org

Bimbingan teknis Smart Driving

75.850.000

Tercapainya pemahaman pemberkasan perkara anggota satuan polisi pamong praja

Jumlah peserta bimbingan teknis pemberkasan perkara

40 org

Bimbingan Teknis Pemberkasan Perkara

86.400.000

Perjanjian Kinerja Eselon IV Program/ Anggaran Sasaran Indikator Kegiatan (Rp) Target Kegiatan Kinerja Teridentifiksinya Peta lokasi 1 dokumen Program Pemeliharaan lokasi-lokasi rawan trantib Ketertiban Umum dan rawan tranib Ketentraman Masyarakat Pemetaan lokasi 12.000.000 rawan trantib

Tercapainya ketertiban umum dan lingkungan

Jumlah patroli 3 kali sehari siaga ketertiban umum dan lingkungan

Kegiatan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Lingkungan

1.466.650.000

26

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016 Tercapainya keamanan gedung dan aset pemerintah Kota Malang

Jumlah lokasi Gedung dan Aset Pemerintah Kota Malang yang diamankan Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat negara

Terlaksananya pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat negara

Tercapainya ketentraman dan ketertiban umum

Kegiatan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

822.539.000

77 kali

Penyelenggaraan Ketertiban Umum untuk Hari Besar Agama/Nasional serta Pengamanan Pejabat Negara dan Tamu Negara Kegiatan Peningkatan Trantibum Secara Terpadu

100.000.000

Kegiatan Pembongkaran Reklame dan Bangunan

916.567.000

Kegiatan Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Daerah Kegiatan Peningkatan Koordinasi dalam Penindakan Pelanggaran Perda

659.270.000

Jumlah 48 penertiban Kali trantibum dengan jajaran keamanan lainnya Jumlah 3 kali penertiban seminggu pembongkaran reklame dan bangunan Jumlah 3 kali operasi seminggu penegakan trantibum

Terlaksananya penertiban reklame dan bangunan Terlaksananya penegakan trantibum

Tercapainya penindakan atas pelanggaran perda

8 lokasi

Jumlah 1500 Terlaksana pelanggaran pelanggaran nya koordinasi perda yang dengan instansi ditindak terkait dalam penindakan pelanggaran

Jumlah koordinasi penindakan pelanggaran

10 Kali

850.000.000

92.126.000

Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah

123.188.000

Jumlah pelanggaran yang ditemukan

1500 Kegiatan Operasi pelanggaran Penegakan Perda

893.611.450

Jumlah penindakan pelanggaran Pro Justicia

300 Kegiatan pelanggaran Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Trantibum

104.330.000

Terlaksananya pengawasan pelaksanaan peraturan daerah oleh masyarakat

Jumlah Perda yang dilakukan pengawasan

Terlaksananya penertiban pelanggaran Perda Tercapainya penindakan pelanggaran perda

10 perda

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Perjanjian Kinerja Eselon III Sasaran Indikator Target Program kinerja Tercapainya Jumlah surat 2400 pelaksanaan keluar selama 1 Surat administrasi tahun perkantoran

Perjanjian Kinerja Eselon IV Sasaran Indikator Target Kegiatan Kinerja Terlaksananya Jumlah surat 2400 surat administrasi keluar surat selama 1 menyurat tahun

Terlaksananya layanan telepon, air dan listrik

Layanan Belanja Telpon, Air dan Listrik

12 Kali

Program/ Kegiatan

Anggaran (Rp)

Program Administrasi Perkantoran Kegiatan 190.608.200 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

13.800.000

27

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016 Terlaksananya Kebersihan kebersihan Kantor kantor

360 kali

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

28.875.000

Tersedianya alat tulis kantor

Alat Tulis Kantor

55 jenis

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

31.927.500

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Barang cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

40.227.000

Tersedianya barang elektronik dan alat listrik

Barang elektronik dan alat listrik

10 Jenis

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3.872.000

720 eks

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

7.680.000

Tersedianya bahan bahan bacaan bacaan dan pengetahuan

Ketersediaan Jumlah sarana dan kendaraan prasarana operasional yang terpelihara

32 Unit

Tersedianya konsumsi rapat dan tamu

konsumsi rapat dan tamu

1000 dos

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain

Rapat Koordinasi dan Konsultasi

12 Kali

Tersedianya kendaraan operasional

Kendaraan Dinas Operasional

Terpelihara Jumlah nya kendaraan kendaraan dinas dinas yang terpelihara

Perjanjian Kinerja Eselon III Sasaran Indikator Target Program kinerja Jumlah 8 peralatan kantor Jenis yang tersedia

Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan

8 dokumen Tersusunnya dokumen Laporan Kinerja

Jumlah perlengkapa n kantor yang terpelihara Jumlah dokumen Laporan Kinerja

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

54.287.200

172.400.000

9 unit

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan 1.011.003.250 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

32 unit

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Perjanjian Kinerja Eselon IV Sasaran Indikator Target Kegiatan Kinerja Tersedianya Peralatan 8 jenis peralatan kantor kantor

Terpelihara nya perlengkapan kantor

Tersedianya laporan kinerja dan keuangan

5 jenis

87.000 lbr

20 unit

5 dokumen

236.600.000

Program/ Kegiatan

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor

1.000.000.000

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

42.708.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

18.000.000

28

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016 Tersusunnya Jumlah laporan eksemplar keuangan akhir laporan tahun keuangan akhir tahun TA 2015

10 eks

Penyusunan laporan keuangan semesteran

75.000.000

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

48 eks

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

19.588.000

Tersusunnya Jumlah Rencana Kerja eksemplar dan Anggaran perencanaan kegiatan dan anggaran

15 eks

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

8.000.000

Tersusunnya Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

10 eks

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

8.000.000

Jumlah eksemplar laporan keuangan semesteran

Jumlah eksemplar laporan SKM

29

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016 Misi 2

:

Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitas peran serta dan pemberdayaan masyarakat

Tujuan 1

:

Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitas peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran 1 :

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat

Perjanjian Kinerja Eselon III Sasaran Program Tersedianya poskamling untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Indikator kinerja

Target

Jumlah Pos Kamling

Tercapainya Jumlah Satuan keikutsertaan Linmas masyarakat dalam linmas

Perjanjian Kinerja Eselon IV

1328 pos

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Tersedianya data pos kamling seKota Malang

Data Pos Kamling seKota Malang

Target 1328 pos

4111 orang Terlatihnya Jumlah anggota linmas peserta dalam pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap darurat

171 orang

Tercapainya dukungan linmas dalam kegiatan

24 kali

Jumlah pengerahan satuan linmas

Program/ Kegiatan

Anggaran (Rp)

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Kegiatan 51.850.000 Pendataan dan Pembinaan Pos Keamanan dan Lingkungan Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas Kegiatan Pelatihan 212.605.000 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bagi Anggota Linmas Kegiatan 99.500.000 Pengerahan Dukungan Satuan Linmas

Tersosialisasin Jumlah ya peranan peserta anggota linmas sosialisasi

500 orang

Kegiatan Sosialisasi Peranan Anggota Linmas

110.000.000

Terbinanya Jumlah satlinmas Kota satlinmas Malang yang dibina

2166 orang Kegiatan Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat

1.013.795.000

2.2.2. Standar Penilaian Kinerja Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %

Pencapaian

85 Keatas

Sangat tercapai/ Sangat berhasil

70 ≤ x < 85

Tercapai/ Berhasil

55 ≤ x < 70

Cukup tercapai/ Cukup berhasil

x < 55

Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

30


AKUNTABILITAS KINERJA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang selaku pengemban amanah masyarakat Kota Malang melaksanakan kewajiban dalam bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan dalam pemeliharaan Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat khususnya pada wilayah Kota Malang memiliki kewajiban untuk penyajian Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatankegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan dimaksud memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2016. 3.1. Capaian Kinerja Organisasi. Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :  Meningkatnya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat  Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat  Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2016 sebagai berikut adalah : 3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Pengukuran

Capaian

kinerja

adalah

proses

sistematis

dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra.

31


Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kota Malang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Adapun pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun Anggaran 2016 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini : Tabel. 3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2016 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat

INDIKATOR KINERJA Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak

Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat


Rasio Pos Kamling per 100 KK Rasio petugas linmas per RT

TARGET 2016 1,666

REALISASI CAPAIAN 2016 2016 1,296 78%

1,8

1,8

100%

100%

94%

94%

72

73,09

100%

0,51

0,6

100%

1

0,67

67%

Capaian Kinerja diatas diukur melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Penegakan Perda, Pemeliharaan

Ketertiban

Umum

dan

Ketentraman

Masyarakat

serta

Perlindungan Masyarakat. Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 89,8% pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 88,5%. Hanya satu indikator yang mempunyai capaian kinerja sebesar 67% yaitu indikator rasio petugas linmas dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat. Indikator ini sulit dicapai dan harus terus ditingkatkan

setiap

tahunnya

karena

dalam pembinaan

peran

serta

masyarakat sangat tergantung dari kemauan masyarakat yang saat ini notabenenya masyarakat sibuk dengan urusan pekerjaan daripada ikut serta dalam kegiatan sosial di lingkungannya sendiri.

32


3.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2013-2016. Kemudian untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berikutnya adalah melakukan pengukuran antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Pengukuran realiasasi dan capaian ini akan dikomparasikan data tahun 2013 sampai 2016 mengingat Rencana Pembangungan Jangka Mengenah Daerah Kota Malang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Daerah Kota Malang Tahun 2014- 2018 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2013-2018 didapatkan data awal dalam pengukuran target dan capaian kinerja. Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 sebagaimana tabel berikut : Tabel. 3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2013-2016 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat

INDIKATOR KINERJA Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk


Pengukuran

REALISASI KINERJA CAPAIAN KINERJA 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 1,643 1,549 1,362 1,296 99,9% 93,6% 83% 78%

Cakupan patroli siaga 1,2 1,8 ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Prosentase 80% 90% pelanggaran Perda yang ditindak Nilai Survei Kepuasan 0 0 Masyarakat

1,8

1,8

100%

100%

100%

100%

92,9%

94%

100%

100%

92,9%

94%

0

0

92,6%

100%

64,82 73,09

Rasio Pos Kamling per 100 KK

0,49

0,48

0,6

0,6

100%

98%

100%

100%

Rasio petugas linmas per RT

0,48

0,48

0,63

0,67

48%

48%

63%

67%

kinerja

dari

tahun

2013

–

2016

untuk

menunjukkan

peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut : a) Sasaran strategis : Meningkatnya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat a. Indikator kinerja 1 : Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

33


Mengalami penurunan realisasi kinerja setiap tahunnya. Hal ini disebabkan variabel jumlah penduduk yang semakin bertambah sedangkan jumlah Polisi Pamong Praja berkurang. b. Indikator kinerja 2 : Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Mengalami kenaikan realisasi kinerja setiap tahunnya c. Indikator kinerja 3 : Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak Mengalami kenaikan realisasi kinerja setiap tahunnya walaupun secara capaian kinerja mengalami penurunan dikarenakan kenaikan target untuk setiap tahunnya. Akan tetapi untuk tahun 2016 mengalami peningkatan capaian kinerja dibanding tahun 2015 dengan data pelanggaran yang lebih besar daripada tahun 2015. Tahun 2015 jumlah pelanggaran sebanyak 2.712 pelanggaran dan tahun 2016 sebanyak 3.297 pelanggaran.

b) Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat a. Indikator kinerja 4 : Nilai survei kepuasan masyarakat Mengalami kenaikan realisasi kinerja di tahun 2016, menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja Satpol PP dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

c) Sasaran strategis : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat a. Indikator kinerja 5 : Rasio Pos Kamling per 100 KK Tidak mengalami kenaikan realisasi kinerja di tahun 2016. Hal ini disebabkan karena belum adanya tambahan data pos kamling yang pendataan dilaksanakan oleh petugas linmas yang ada di setiap kelurahan. b. Indikator kinerja 6 : Rasio petugas linmas per RT Mengalami kenaikan realisasi kinerja di tahun 2016 walaupun belum dapat memenuhi target. Saat ini dilakukan pembinaan terhadap satuan linmas yang ada di kelurahan dan juga upaya pendataan petugas linmas setiap RT.

34


Pencapaian Kinerja Tahun 2013-2016 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 5 Indikator 6 2013

2014

2015

2016

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2015-2016 90,00% 89,50% 89,00% 88,50% 88,00% 87,50% rata-rata capaian kinerja sasaran strategis

2015

2016

88,50%

89,80%

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis. Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2013-2016, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.3

35

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rensta No . 1 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat


INDIKATOR KINERJA 2 Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak Nilai Survei Kepuasan Masyarakat


Target Jangka Realisasi Kinerja menengah 2018 2013 2014 2015 2016 3 5 6 7 8 1,666 1,643 1,549 1,362 1,296

2,4

1,2

1,8

1,8

1,8

100%

80%

90%

92,9%

94%

78

0

0

64,82

73,09

0,53

0,49

0,48

0,6

0,6

1

0,48

0,48

0,63

0,67

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2018 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut : No . 1 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat


INDIKATOR KINERJA 2 Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak Nilai Survei Kepuasan Masyarakat


Target Jangka menengah 2018 3 1,666

Realisasi Kinerja 2016 4 1,296

Capaian kinerja 5 tahun s/d 2016 5 78%

2,4

1,8

75%

100%

94%

94%

78

73,09

94%

0,53

0,6

100%

1

0,67

67%

3.1.4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Analisa berikutnya dalam pengukuran kinerja adalah membandingkan realisasi kinerja dengan membandingkan standar nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/ Kota, maka tabel berikut merupaian perbandingan

36


realisasai kinerja dengan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Tabel 3.1.4 Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2016 Realisasi Kinerja

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1 1.

2 Meningkatnya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat

2 Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

2.


3.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat

2016 4 1,296

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Target Realisasi 2016 2016 5 6

1,8

1,8

1,8

94%

100 %

94%

1,0

0,67

73,09

Rasio Pos Kamling per 100 KK

0,6

Rasio petugas linmas per RT

0,67

Mengacu Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/ Kota, maka capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota tahun 2016 sebagai berikut : 1).

Pada

Indikator

Cakupan

Patroli

Siaga

Ketertiban

Umum

dan

Ketentraman Masyarakat telah tercapai 100% sesuai dengan target yaitu senilai 1,8 (dengan formulasi 3 regu dikali 3x patroli per 5 kecamatan). 2).

Pada Indikator Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak terpenuhi sebesar 94% dari target sebesar 100%. Tidak dapat tercapainya target sebesar 100% karena masih ada pelanggaran Perda yang masih belum dapat ditindaklanjuti karena terikat dengan Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang membutuhkan hampir 1 bulan yaitu 15 hari ditambah 7 hari ditambah 3 hari (untuk setiap teguran dan panggilan) untuk penyelesaiannya, sehingga pelanggaran yang ditemukan pada bulan Desember belum dapat diselesaikan pada Januari 2017. Selain itu ada pelanggaran yang masih belum selesai ditindak karena tidak selesai di

37


proses justicia dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti melalui tindakan penertiban secara pro justicia. 3).

Pada indikator rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) per RT hanya dapat tercapai 67% (rasio 0,67) dari target yang ditetapkan sebesar rasio 1.

Rasio dimaksud dimaksud didapatkan dari Jumlah

Linmas Kota Malang (2768 Personil) berbanding dengan Jumlah RT di Kota Malang (4111) atau dengan sebutan 1 RT 1 Linmas. 3.1.5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan. Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2016 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Adapun

Keberhasilan/Kegagalan

pencapaian

kinerja

yang

telah

diperjanjikan adalah sebagai berikut : a). Sasaran Strategis : Meningkatnya penanganan pelanggaran dengan

tindakan yang tepat telah berhasil dilaksanakan (rata2 capaian indikator sekitar 90,6%) sesuai yang diperjanjikan walaupun belum dapat dicapai secara maksimal (100%) karena beberapa kebijakan yang mengikat. a. Indikator 1 : Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (Berhasil) Hanya dapat tercapai sebesar 1,296 (78%) dari rasio 1,666 yang ditargetkan. Diperoleh dari jumlah anggota Satpol PP (116 org) dikali 10.000 dibagi jumlah penduduk (894.821 orang). Kebutuhan Polisi Pamong Praja hanya dapat dipenuhi oleh pengadaan CPNS yang pelaksanaanya terikat pada peraturan dari MENPAN dan RB dan hanya bisa dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012

tentang Pedoman Penetapan

Jumlah Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang membutuhkan Polisi Pamong Praja Kota Malang serendahrendahnya 251 PNS dan setinggi-tingginya 350 PNS. Untuk saat ini dalam mendukung kegiatan tugas Satpol PP dibantu oleh tenaga bantu Polisi Pamong Praja sebanyak 100 orang. Jika tenaga Banpol ini diperhitungkan kedalam rasio tersebut maka indikator ini sudah berhasil dicapai dengan baik yaitu dengan rasio sebesar 2,414. b. Indikator 2 : Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Sangat Berhasil)

38


Telah tercapai 100% sesuai dengan target yaitu senilai 1,8 (dengan formulasi 3 regu dikali 3x patroli per 5 kecamatan) c. Indikator 3 : Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak (Sangat berhasil) Telah tercapai sebesar 94% (diperoleh dari jumlah pelanggaran perda yang ditindak sebanyak 3.104 pelanggaran dari 3.297 pelanggaran yang ditemukan) dari target sebesar 100%. Tidak dapat tercapainya target sebesar 100% karena masih ada pelanggaran Perda yang masih belum dapat ditindaklanjuti karena terikat dengan Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang membutuhkan waktu 15 hari ditambah 7 hari ditambah 3 hari untuk penyelesaiannya, sehingga pelanggaran yang ditemukan pada bulan Desember belum dapat diselesaikan pada Januari 2017. Selain itu ada rekomendasi pelanggaran dengan tindakan pro justicia yang belum ditindaklanjuti.

b). Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat telah berhasil dilaksanakan sesuai yang diperjanjikan (100%). a. Indikator 1 : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Sangat berhasil) Telah tercapai indeks sebesar 73,09 (100%) dari target sebesar 72. Walaupun tercapainya target sebesar 100% karena masih perlu memaksimalkan pelayanan Satpol PP kepada masyarakat di 5 kecamatan untuk memenuhi target di tahun 2018 sebesar 78.

c). Sasaran Strategis : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

perlindungan masyarakat telah berhasil dilaksanakan (sekitar 83,5%) sesuai yang diperjanjikan walaupun belum dapat dicapai secara maksimal (100%) karena beberapa keterbatasan. a. Indikator 1 : Rasio Pos Kamling per 100 KK (Sangat berhasil) Telah tercapai rasio sebesar 0,6 (100%) dari target rasio sebesar 0,5. Rasio 0,6 diperoleh dari jumlah pos kamling (1.690 pos) x 100 dibagi jumlah Kepala Keluarga (KK) Tahun 2016 (278.040 KK). b. Indikator 2 : Rasio Petugas Linmas per RT (Cukup berhasil) Hanya tercapai rasio sebesar 0,67 (67%) dari target rasio sebesar 1. Rasio 0,67 diperoleh dari jumlah satlinmas (2768 orang) dibagi jumlah RT (4.111 RT). Kurang berhasil dicapainya target sebesar 100% karena kesulitan untuk mendapatkan masyarakat yang ingin berperan serta dalam perlindungan masyarakat. Solusi yang dilakukan Satpol PP adalah melakukan pembinaan Satlinmas dengan memberikan insentif sebesar Rp. 75.000,- per bulan selama 6 bulan untuk 2166

39


orang Satlinmas. Untuk tahun berikutnya diusahakan untuk diberikan sebanyak 2166 orang bertahap sampai dengan tahun 2018 dapat memenuhi 4.111 orang (sesuai dengan jumlah RT). Hanya saja keterbatasan anggaran untuk memberikan insentif bagi 4.111 orang apabila tercapai jumlah satlinmas 1 RT 1 linmas, karena dibutuhkan anggaran yang sangat besar. 3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Adapun sumber daya yang dimiliki

Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai target sasaran strategis adalah Sumber Daya Manusia (anggota Satpol PP) dan Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016 untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis. a. Sumber Daya Manusia, yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sangatlah minim sekali dibandingkan wilayah tugas dan kompleksitas ketertiban umum, dalam kajian Rasio Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja masih belum memadai. Pengaturan dan Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan hasil Kajian dan analisa Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang idealnya sejumlah 251- 350 personil.Guna optimalisasi pendayagunaan Sumberdaya Manusia maka Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2016 telah melakukan rekruitmen Tenaga Bantu Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 100 personil, yang diperbantukan dalam pelaksanaan Tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja. b.

Anggaran pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016

sebesar Rp. 11.775.000.000 digunakan untuk melaksanakan 41 kegiatan guna mencapai target pada indikator sasaran strategis sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.1.5 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

40

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2016 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Rasio Polisi penanganan Pamong Praja per pelanggaran dengan 10.000 penduduk tindakan yang tepat


Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Rasio Pos Kamling per 100 KK Rasio petugas linmas per RT

Anggaran 1.284.392.400

Capaian realisasi Anggaran 1.185.812.900 92,3% Realisasi Anggaran

Capaian kinerja

Keterangan

78%

Kurang efisien Sangat Efisien

4.827.026.000

4.434.363.150

91,8%

100% (ditambah tenaga bantu Pol PP) 100%

1.213.255.450

1.134.254.390

93,5%

94%

Efisien

2.962.576.150

2.575.954.690

86,9%

100%

Sangat Efisien

51.850.000

43.340.000

87,4%

100%

Sangat Efisien

1.435.900.000

1.416.428.500

98,6%

67%

Kurang Efisien

Sangat Efisien

Untuk tingkat efisiensi memang Satpol PP belum efisien dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai sasaran strategis. Akan tetapi sudah sangat efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Rata-Rata capaian kinerja program sebesar 96,3% dan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 97% dengan capaian di atas capaian realisasi keuangan yang sebesar 91,65%. Kurang efisiensi pada dua indikator bukan dikarenakan

tidak

efektifnya

pelaksanaan

kegiatan,

karena

pada

pencapaian output kegiatan sudah 100%, akan tetapi karena ada beberapa kebijakan yang tidak bisa mencapai kinerja indikator sasaran. Pada indikator Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dibutuhkan anggota polisi pamong praja yang memadai, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada pengangkatan Pengawai Negeri Sipil untuk formasi Polisi Pamong Praja yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Sehingga untuk mengatasi kebutuhan anggota Satpol PP dilakukan melalui pengadaan tenaga bantu polisi pamong praja sebanyak 100 orang. Apabila mereka diperhitungkan dalam rasio polisi pamong praja per 10.000 penduduk, maka akan tercapai 100% (rasio : 2,414). Sehingga penggunaan Sumber Daya sudah efisien dalam pencapaian kinerja sasaran strategis. 3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

41


Pengukuran Capaian Kinerja organisasi berikutnya adalah menganalisa program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan

pencapaian perjanjian kinerja pada Sasaran Renstra Satpol PP yang telah dirumuskan sebagai berikut : 1) Capaian kinerja untuk mencapai target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Satpol PP Kota Malang sudah berhasil dicapai hampir 100% sebagaimana pada tabel 3.1.1 di atas. Masih ada indikator kinerja yang belum berhasil dicapai yaitu petugas linmas untuk setiap RT sebanyak 1 orang. Oleh karena itu untuk tahun kedepannya perlu ditingkatkan perencanaan kegiatan untuk pembinaan petugas linmas yang sudah ada dan peningkatan peran serta masyarakat untuk menjadi petugas linmas. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target pada perjanjian kinerja tahun 2016 dilakukan melalui program/kegiatan sebagaimana pada tabel 3.1.7 di bawah : Tabel. 3.1.7 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2016 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penanganan pelanggaran dengam tindakan yang tepat


INDIKATOR KINERJA Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

CAPAIAN 2016 78%

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak

100%


100%

PROGRAM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Program Administrasi Perkantoran

SANGAT CUKUP TIDAK BERHASIL BERHASIL BERHASIL BERHASIL

   

Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Rasio Pos Kamling 100% Program per 100 KK peran serta Pemberdayaan masyarakat dalam masyarakat untuk perlindungan menjaga ketertiban masyarakat dan keamanan Rasio petugas linmas 67% Program per RT Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas RATA-RATA KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS



 SANGAT BERHASIL

2) Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2013-2018 tahun ke-4 dapat

42

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016 berhasil dicapai walaupun belum 100% dapat tercapai semua sesuai target. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui program/kegiatan sebagaimana berikut : Sasaran 1 :

Meningkatnya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat. Indikator 1 : Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, dengan target 1,666 telah berhasil tercapai sebesar 1,296 atau tercapai 78%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program : 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Target pada indikator ini tidak tercapai maksimal mengingat jumlah dinamika penduduk yang semakin bertambah berbanding dengan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin berkurang. Ada kenaikan penduduk kurang lebih sebesar 13.000 jiwa dari tahun 2015 Dan untuk menyiasati pemenuhan Indikator ini pada tahun mendatang, maka Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan langkah : - Penggunaan Tenaga Bantu Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 100 personil. Langkah ini diambil mengingat pemenuhan Personil melalui Calon Pegawai Negeri Sipil belum dapat dipastikan pelaksanaannya. - Memproyeksikan Rencana Anggaran dan Kegiatan pada tahun 2017 guna mengalokasikan honorarium

berserta sarana dan

kelengkapan lainnya untuk Tenaga Bantu Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian pada tahun kedepan secara akumulasi dapat mengurangi beban tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang walaupun dalam pemenuhan Indikator ini secara rasio tidak dapat tercapai sebagaimana target yang telah ditetapkan. Apabila tenaga banpol diperhitungkan dalam rasio jumlah pol pp per 10.000 penduduk maka sudah melampaui target (2,414) sehingga tercapai 100%. Indikator 2 : Cakupan

patroli

siaga

ketertiban

umum

dan

ketentraman

masyarakat, dengan target 1,8 telah sangat berhasil tercapai dengan baik atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program : 


Indikator 3 :

43

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016 Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak, dengan target 100% telah sangat berhasil tercapai sebesar 94%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program : 


Sasaran 2 :

Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Indikator 4 : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, dengan target indeks sebesar 72 telah sangat berhasil tercapai sebesar 73,09 atau sebesar 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program : 

Program Administrasi Perkantoran



Program Sarana dan Prasarana Aparatur



Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Sasaran 3 :

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat Indikator 5 : Rasio Pos Kamling per 100 KK, dengan target rasio 0,5 telah sangat berhasil tercapai rasio sebesar 0,6 atau sebesar 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program : 

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Indikator 6 : Rasio petugas linmas per RT, dengan target rasio 1 telah cukup berhasil tercapai rasio sebesar 0,67 atau sebesar 67%. Kurang berhasilnya dalam

pencapaian target

disebabkan kurangnya

kesadaran masyarakat dalam menjaga wilayahnya masing-masing melalui siskamtibmas dan siskamling, sehingga Satpol PP harus lebih melakukan pembinaan dan pendataan secara terus menerus melalui program : 

Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas

3) Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran Program melalui kegiatan sebagaimana pada Perjanjian Kinerja pejabat struktural eselon III dapat berhasil dicapai walaupun belum 100% dapat tercapai semua sesuai target. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui kegiatan sebagaimana berikut : Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Eselon III Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2016

44


SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN 2016

KEGIATAN


Sasaran Strategis : Meningkatnya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat Tercapainya aparat satuan polisi pamong praja yang kompeten Program : Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar Satpol PP

100%

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan



Kegiatan Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sikap dan Tugas Kegiatan Pelaksanaan Diklat Dasar Satpol Pamong Praja Kegiatan Pelatihan Dasar (Pembekalan dan Bimtek Banpol) Bimbingan Teknis Smart Driving Bimbingan Teknis Pemberkasan Perkara

Terlaksananya penanganan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Program : Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari

100%

Pemetaan lokasi rawan trantib



Kegiatan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Lingkungan Kegiatan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Penyelenggaraan Ketertiban Umum pada Hari Besar Agama dan Nasional Kegiatan Peningkatan Trantibum Secara Terpadu Kegiatan Pembongkaran Reklame dan Bangunan Kegiatan Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Daerah

Tercapainya penindakan atas pelanggaran perda Program : Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Jumlah pelanggaran perda yang ditindak

100%

Kegiatan Peningkatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Pelanggaran Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah Kegiatan Operasi Penegakan Perda



Kegiatan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Trantibum SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN 2016

KEGIATAN


Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Tercapainya pelaksanaan administrasi perkantoran Program : Administrasi Perkantoran

Jumlah surat keluar selama 1 tahun

100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

45

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Ketersediaan sarana dan Jumlah kendaraan prasarana operasional yang Program : terpelihara Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Jumlah peralatan kantor yang tersedia

Tersedianya laporan kinerja dan keuangan Program : Peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan

100%

100%

100%

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran







Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran Strategis : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat Tersedianya poskamling untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program : Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Data Poskamling sekota Malang

100%

Pendataan dan Pembinaan Pos Keamanan Lingkungan

Tercapainya keikursertaan masyarakat dalam linmas Program : Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas

Jumlah Satuan Linmas

67%

Terlatihnya anggota linmas dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN 2016

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN



 SANGAT CUKUP TIDAK BERHASIL BERHASIL BERHASIL BERHASIL

Tercapainya dukungan linmas dalam kegiatan Tersosialisasinya peranan anggota linmas Terbinanya satlinmas Kota Malang

46

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016 RATA-RATA KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

SANGAT BERHASIL

4) Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran Kegiatan sebagaimana pada Perjanjian Kinerja pejabat struktural eselon IV dapat berhasil dicapai walaupun belum 100% dapat tercapai semua sesuai target. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui kegiatan sebagaimana berikut : Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Eselon IV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2016 SASARAN INDIKATOR CAPAIAN KEGIATAN KINERJA 2016 Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur

KEGIATAN

SANGAT CUKUP BERHASIL BERHASIL BERHASIL

Tercapainya pemahaman peraturan perundangundangan

Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

100%

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan



Terlatih dan terbinanya mental dan fisik anggota Satpol PP

Jumlah anggota yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan mental dan fisik

87%

Kegiatan Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur



Tercapainya kapasitas pemahaman sikap dan tugas

Jumlah peserta pelatihan sikap dan tugas

100%

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sikap dan Tugas



Terlatihnya anggota satuan polisi pamong praja

Jumlah peserta pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja

100%

Kegiatan Pelaksanaan Diklat Dasar Satpol Pamong Praja



Terlatihnya tenaga bantu Pol PP

Jumlah tenaga bantu Polisi Pamong Praja yang mendapatkan pelatihan dasar

100%

Kegiatan Pelatihan Dasar (Pembekalan dan Bimtek Banpol)



Telatihnya kemampuan mengemudi yang benar anggota satuan polisi pamong praja

Jumlah peserta bimbingan teknis smart driving

100%

Bimbingan teknis Smart Driving



Tercapainya pemahaman pemberkasan perkara anggota satuan polisi pamong praja

Jumlah peserta bimbingan teknis pemberkasan perkara

100%

Bimbingan Teknis Pemberkasan Perkara



TIDAK BERHASIL

Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Teridentifiksinya lokasi-lokasi rawan tranib

Peta lokasi rawan trantib

0%

Pemetaan lokasi rawan trantib

 Tidak dilaksanakan

SASARAN INDIKATOR KEGIATAN KINERJA Tercapainya ketertiban Jumlah patroli siaga umum dan lingkungan ketertiban umum dan lingkungan

SANGAT CAPAIAN CUKUP KEGIATAN BERHASIL BERHASIL BERHASIL 2016 100% Kegiatan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Lingkungan

TIDAK BERHASIL



Tercapainya keamanan gedung dan aset pemerintah Kota Malang

Jumlah lokasi Gedung dan Aset Pemerintah Kota Malang yang diamankan

100%

Terlaksananya pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat

Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat negara

100%

Kegiatan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Penyelenggaraan Ketertiban Umum untuk Hari Besar

 

47

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016 negara

Tercapainya ketentraman dan ketertiban umum

Agama/Nasional serta Pengamanan Pejabat Negara dan Tamu Negara Jumlah penertiban trantibum dengan jajaran keamanan lainnya Jumlah penertiban pembongkaran reklame dan bangunan

100%

Kegiatan Peningkatan Trantibum Secara Terpadu



100%

Kegiatan Pembongkaran Reklame dan Bangunan



Jumlah operasi penegakan trantibum

100%

Kegiatan Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Daerah



Terlaksana Jumlah koordinasi nya koordinasi dengan penindakan instansi terkait dalam pelanggaran penindakan pelanggaran

100%

Kegiatan Peningkatan Koordinasi dalam Penindakan Pelanggaran Perda



Terlaksananya pengawasan pelaksanaan peraturan daerah oleh masyarakat Terlaksananya penertiban pelanggaran Perda

Jumlah Perda yang dilakukan pengawasan

100%

Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah



Jumlah pelanggaran yang ditemukan

100%

Kegiatan Operasi Penegakan Perda



Tercapainya penindakan pelanggaran perda

Jumlah penindakan pelanggaran Pro Justicia

100%

Kegiatan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Trantibum



Terlaksananya penertiban reklame dan bangunan

Terlaksananya penegakan trantibum

Program Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi surat menyurat Terlaksananya layanan telepon, air dan listrik

Jumlah surat keluar selama 1 tahun

100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Layanan Belanja Telpon, Air dan Listrik

100%



Terlaksananya kebersihan kantor

Kebersihan Kantor

100%

Tersedianya alat tulis kantor

Alat Tulis Kantor

100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang elektronik dan alat listrik

Barang cetakan dan Penggan-daan

90%



Barang elektronik dan alat listrik

100%

Tersedianya bahan bacaan

bahan bacaan dan pengetahuan

100%

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya konsumsi konsumsi rapat dan rapat dan tamu tamu

100%

SASARAN INDIKATOR CAPAIAN KEGIATAN KINERJA 2016 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 100% koordinasi dan Konsultasi konsultasi dengan instansi lain Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Tersedianya Kendaraan Dinas 100% kendaraan operasional Operasional Terpelihara nya kendaraan dinas

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

100%

KEGIATAN

 

   SANGAT CUKUP BERHASIL BERHASIL BERHASIL

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional



TIDAK BERHASIL



48

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016 Tersedianya peralatan Peralatan kantor kantor

100%

Terpelihara nya perlengkapan kantor

100%

Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara

Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor



Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya dokumen Jumlah dokumen 100% Penyusunan laporan Laporan Kinerja Laporan Kinerja capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan Jumlah eksemplar 100% Penyusunan laporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir keuangan semesteran tahun TA 2015



Tersusunnya laporan Jumlah eksemplar keuangan semesteran laporan keuangan semesteran

100%

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun



Tersusunnya Rencana Jumlah eksemplar Kerja dan Anggaran perencanaan kegiatan dan anggaran

100%

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran



Tersusunnya Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

100%

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat



Jumlah eksemplar laporan SKM

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Tersedianya data pos Data Pos Kamling se100% Kegiatan Pendataan kamling se-Kota Kota Malang dan Pembinaan Pos Malang Keamanan dan Lingkungan Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas Terlatihnya anggota Jumlah peserta 100% Kegiatan Pelatihan linmas dalam pelatihan Kesiapsiagaan dan kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bagi tanggap darurat Anggota Linmas Tercapainya dukungan Jumlah pengerahan 100% Kegiatan Pengerahan linmas dalam kegiatan satuan linmas Dukungan Satuan Linmas Tersosialisasinya Jumlah peserta 100% Kegiatan Sosialisasi peranan anggota sosialisasi Peranan Anggota linmas Linmas Terbinanya satlinmas Jumlah satlinmas yang 100% Kegiatan Kota Malang dibina Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat RATA-RATA KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

 

     SANGAT BERHASIL

3.2. Realisasi Anggaran Kemudian dalam penyampaian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam Tahun Anggaran 2016 adalah dengan penyajian Realisasi Anggaran. Adapun anggaran dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel. 3.2 Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2016 No. I.

Uraian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

Jumlah (Rp) Anggaran

Realisasi

%

543.676.900

350.234.190

64,42

190.608.200

78.863.563

41,37

13.800.000

2.103.371

15,24

listrik

49

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

28.875.000

25.221.750

87,35

4 Penyediaan alat tulis kantor

31.927.500

30.848.000

96,62

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

40.227.000

37.464.200

93,13

3.872.000

1.952.000

50,41

7.680.000

4.800.000

62,50

54.287.200

36.770.000

67,73

172.400.000

132.211.306

76,69

2.290.311.250

2.119.693.900

92,55

1.011.003.250

961.442.950

95,10

236.600.000

194.713.750

82,30

1.000.000.000

944.652.200

94,47

42.708.000

18.885.000

44,22

1.284.392.400

1.185.812.900

92,32

87.212.400

73.650.000

84,45

15 Peningkatan mental dan fisik aparatur

342.000.000

306.272.000

89,55

16 Peningkatan Kapasitas Sikap dan Tugas

177.130.000

175.205.500

98,91

17 Pelaksanaan Diklat Dasar Satpol Pamong Praja

415.800.000

391.007.000

94,04

18 Pelatihan Dasar (Pembekalan dan Bimtek Banpol)

100.000.000

96.530.400

96,53

19 Bimbingan teknis Smart Driving

75.850.000

75.850.000

100,00

20 Bimbingan Teknis Pemberkasan Perkara

86.400.000

67.298.000

77,89

128.588.000

106.026.600

82,45

18.000.000

14.782.400

82,12

22 Penyusunan laporan keuangan semesteran

75.000.000

61.168.400

81,56

23 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

19.588.000

19.535.000

99,73

24 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

8.000.000

5.172.000

64,65

25 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

8.000.000

5.368.800

67,11

6.040.281.450

5.568.617.540

92,19

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah II.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 11 Pengadaan peralatan gedung kantor 12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 13 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

III.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

14 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

IV.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

21 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

V.


No.

Uraian

26 Pemetaan lokasi rawan trantib 27 Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Lingkungan 28 Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman

Jumlah (Rp) Anggaran

%

Realisasi

12.000.000

0,00

0,00

1.466.650.000

1.284.248.650

87,56

822.539.000

814.471.500

99,02

100.000.000

99.986.000

99,99

850.000.000

732.903.000

86,22

Masyarakat 29 Penyelenggaraan Ketertiban Umum pada Hari Besar Agama dan Nasional 30 Peningkatan Trantibum Secara Terpadu

50

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016 31 Pembongkaran Reklame dan Bangunan

916.567.000

873.686.000

95,32

32 Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Daerah

659.270.000

629.068.000

95,42

92.126.000

71.705.000

77,83

123.188.000

85.797.000

69,65

35 Operasi Penegakan Perda

893.611.450

884.920.390

99,03

36 Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan

104.330.000

91.832.000

88,02

51.850.000

45.340.000

87,44

51.850.000

45.340.000

87,44

1.435.900.000

1.416.428.500

98,64

212.605.000

210.151.500

98,85

99.500.000

90.610.000

91,07

110.000.000

108.959.000

99,05

1.013.795.000

1.006.708.000

99,30

33 Peningkatan Koordinasi dalam Penindakan Pelanggaran Perda 34 Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah

Trantibum VI.

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

37 Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Pos Keamanan dan Lingkungan VII.

Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas

38 Pelatihan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bagi Anggota Linmas 39 Pengerahan Dukungan Satuan Linmas 40 Sosialisasi Peranan Anggota Linmas 41 Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat JUMLAH

11.775.000.000

10.792.153.630

91,65

Adapun capaian kinerja untuk pelaksanaan anggaran adalah sebesar 91,65% mengalami kenaikan dari tahun 2015 yang sebesar 90,97% dan mengalami kenaikan pencapaian dari tahun 2014 yang hanya sebesar 81,61%. Peningkatan pelaksanaan anggaran selaras dengan peningkatan kinerja pada tahun 2016 dari tahun-tahun sebelumnya.

capaian realisasi anggaran Tahun 2015 - 2016 Axis Title

92,00% 91,50% 91,00% 90,50% 2015

2016 2015

2016

capaian realisasi anggaran

90,97%

91,65%

Rata-Rata Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

88,5%

89,8%

51


BAB IV

PENUTUP Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang yang disusun untuk memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 serta gambaran pencapaian kinerja Sasaran pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja maupun pencapaian kinerja pada indikator utama Satpol PP Kota Malang, secara komprehensif pada bidang kelembagaan, ketatalaksanaan serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah, pemeliharan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota Malang. Perlu disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih belum sempurna dalam penyajian prinsip transparasi dan akuntabilitas seperti yang diharpkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan.

52


Di masa mendatang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini sebagai agar tercapai transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharpakan secara bersama. 4.1.

Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang yang mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2013 – 2018 dapat diambil kesimpulan : 1. Sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sudah dapat tercapai dengan baik. Walaupun masih ada sasaran strategis yang belum dapat dicapai 100% dikarenakan kebijakan dan keterbatasan. RataRata pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja untuk tahun 2016 sekitar sebesar 89,8% dengan kategori Sangat Berhasil. 2. Kebijakan yang menyebabkan tidak tercapainya salah satu indikator kinerja yaitu rasio polisi pamong praja per 10.000 penduduk adalah pemenuhan kebutuhan Polisi Pamong Praja melalui pengadaan CPNS. Sehingga solusi untuk dapat memenuhi kebutuhan polisi pamong praja dalam menjalankan untuk saat ini adalah melalui penggunaan tenaga non PNS yaitu tenaga bantu Polisi Pamong Praja yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan yang ada. 3. Keterbatasan pada anggaran dan juga kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam perlindungan masyarakat menyebabkan kurangnya pencapaian indikator rasio petugas linmas per RT yang merupakan indikator utama serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dicapai dengan baik. 4.2. Strategi di tahun berikutnya Setelah didapat kesimpulan atas capaian kinerja Satpol PP Tahun 2016, dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan kinerja sebagai berikut : 1. Optimalisasi Sumberdaya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta meningkatkan kemampuan sumber daya agar dapat bekerja lebih baik serta efektif dan efisien 2. Meningkatkan peran serta anggota Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan 3. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui : 1). Pemenuhan

kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal

dan eksternal sebagaimana telah termuat dalam Standart Operasional dan Prosedur Satpol PP

53

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016 2). Mengintensifkan

Potensi informal masyarakat melalui patroli pengawasan

dan pemantauan daerah dan peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku 3). Mengadakan

pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan

Penegakan Peraturan Daerah Kota Malang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi dan perijinan yang diberlakukan. 4. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tramtibum dan penegakan perda melalui konsultasi ataurapat/pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi/Wilayah serta antarKabupaten/Kota, sesuai dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia. 5. Mengusulkan Perubahan akan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota Malang yang tidak relavan dengan pemberian sanksi dan denda. 6. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya. 7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat melalui perencanaan kegiatan dan anggaran yang terkait dengan perlindungan masyarakat serta pembinaan yang rutin secara terus menerus dan sosialisasi tentang perlindungan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dibuat dan disajikan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Pencapaian Sasaran Strategis yang ditargetkan pada Renstra Tahun 2013 - 2018 serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2016 guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Malang. .

Malang,

Pebruari 2016

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG,

DICKY HARYANTO, SH, MM Pembina NIP. 19690511 199703 1 002

54


55

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN 2016

Recommend Documents