Kata Pengantar. Bandung, November Redaksi

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, atas perkenan-Nya sehingga kami dapat menerbitkan jurnal ilmiah hukum bisnis dan investasi “Dialogia Iuridica” volume ketiga edisi pertama sesuai dengan harapan kita bersama pada bulan November 2011 ini. Jurnal ini adalah salah satu media ilmiah yang menginformasikan berbagai artikel yang terkait dengan bisnis dan investasi yang tetap berorientasi pada disiplin ilmu hukum. Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan terima kasih kepada para penulis dan para penyunting ahli yang telah membantu dalam rangka penyusunan artikel pada jurnal ilmiah ini. Dalam jurnal edisi ini akan ditampilkan beberapa rubrik dan artikel terpilih yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan akuntansi dan manajemen perusahaan ditinjau dari aspek hukumnya, sebagai berikut: Transparansi Merupakan Pintu Keadilan dan Kebenaran oleh H. Harifin A. Tumpa, “Kemandirian Komite Audit Bank Umum yang Berbentuk Badan Usaha Milik Negara Go Public dalam Rangka Pencapaian Konsep Good Corporate Governance” oleh Dyah Nur Sasanti, S.H., M.Hum., “Special Purpose Vehicle (SPV) dalam Transaksi Asset Backed Securities/Efec Beragun Aset (EBA) menurut UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Juncto Peraturan BAPEPAM & LK No.IX.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep. 493/ bl/2008 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities)” oleh Marisa Adiwilaga dan Christian Andersen, “Analisa Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Tingkat Pencairan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Perorangan dan Wajib Pajak Badan” oleh Jerry dan Inez Felicia, “Mengembalikan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kepada Masyarakat” oleh Finalia dan Magdalena Zebua, “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan” oleh Meythi dan Lusiyana Devita, ”Aspek Hukum Penataan Ruang Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Bisnis” oleh Ocktavianus Hartono, dan “Pencegahan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan oleh Eksekutif Perusahaan berdasarkan Sarbanes-Oxley Act Section 302” oleh Rapina dan Hans Eliezer. Kami berharap kiranya Jurnal “Dialogia Iuridica” ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan ilmu hukum , juga memberikan wawasan bagi insan kalangan hukum, baik praktisi maupun teoretisi. Kami mohon saran dan masukan untuk penyempurnaan jurnal berikutnya. Selamat membaca, semoga bermanfaat. ii

Bandung, November 2011 Redaksi

Transparansi Merupakan Pintu Keadilan Dan Kebenaran (Tanpa keterbukaan, pintu ketidakjujuran selalu terbuka sehingga akan menutup hati nurani untuk menegakkan keadilan dan kebenaran)

H. Harifin A. Tumpa

ABSTRACT Reformation era as Indonesian starting point leading to freedom or transparency, signaling the change of people paradigm to be more critical and open, is called the transformation era with the transparent press, freedom to gather, freedom of expression in public that is guaranteed by the law. Fundamentally, it can grow the sense of democracy in some aspects (political life and democracy). Transparency offers spaces to public to conduct social control and to avoid manipulation of the fact, abuse of power, and dishonesty to secure justice and truth. Keywords: transparency, social control, and justice

1. Pendahuluan Sejak reformasi bergulir, sesudah terjadinya krisis moneter dan ekonomi tahun 1997 - 1998, bangsa Indonesia menghadapi perbagai tantangan berat yang sangat mengganggu kehidupan sosialnya dan kehidupan berdemokrasi. Tantangan tersebut antara lain: Pertama membangun kembali fundamental perekonomian nasional yang hampir hancur, akibat krisis moneter pada tahun 1997 - 1998 yang hingga saat ini masih terasa akibatnya. Reformasi juga menimbulkan tantangan yang kedua yakni menumbuhkan demokrasi politik, selanjutnya tantangan yang ketiga yakni bagaimana mengatasi rangkaian konflik dipelbagai daerah yang mengancam persatuan dan kesatuan, dan terakhir bahwa reformasi diharapkan dapat membangun kembali sistem penegakan

hukum di dalam negara hukum Indonesia. Keempat tantangan tersebut merupakan pekerjaan yang cukup berat, baik yang dihadapi oleh pemerintah maupun oleh masyarakat pada umumnya, yang disebabkan adanya masa peralihan dari pemerintahan otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis. Perubahan adalah merupakan dinamika kehidupan bermasyarakat. Heraclitus William Harris seorang filosof Yunani pada zaman 435 – 475 SH memberikan pandangan yang dimuat dalam bukunya yang berjudul The Way Of The Logos bahwa kehidupan bermasyarakat adalah “Nothing endures but change”. 1 Perkembangan masyarakat, disebabkan pula adanya peran teknologi dan kebebasan atau kemerdekaan pers yang

1 Heraclitus, The Way Of The Logos terdapat dalam: http://ebookbrowse.com/heraclitus-pdf-d12354317, diposting

pada tanggal 9 Mei 2011

Transparansi Merupakan Pintu Keadilan Dan Kebenaran

1

mengajarkan kita menuju masyarakat yang lebih terbuka dan kritis. Dalam praktiknya, membangun masyarakat yang demokratis tidak sesederhana yang dibayangkan, yakni terdapat kendala struktural maupun kultural. 2 Indonesia kini telah lahir kembali. Udara kebebasan dapat dihirup oleh masyarakat Indonesia. Kebebasan pers, kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi di muka umum telah dijamin oleh undang-undang. Sejak 10 tahun belakangan ini (era reformasi), perkembangan demokrasi di Indonesia terasa jauh lebih baik. Hal ini dapat ditandai dengan banyaknya tayangan yang mengungkapkan perilaku pejabat tinggi, kritikan terhadap pemerintah, proses persidangan dapat dilihat oleh masyarakat tanpa ditutuptutupi, mahasiswa dan masyarakat dapat berdemonstrasi menyampaikan aspirasinya, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat semakin cerdas dan kritis. Demokrasi memang identik dengan kebebasan dan keterbukaan atau transparansi dalam segala bidang, namun harus bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi dalam kehidupan modern adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Terutama pejabat publik, transparansi adalah merupakan bentuk kredibilitas dan akuntabilitasnya. Belajar dari sejarah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang pernah ada beberapa puluh tahun yang lalu, demokrasi menjadi sistem alternatif yang dipilih oleh beberapa negara yang sudah maju. Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara.

Mahfud MD (1999) membenarkan pandangan di atas, yaitu bahwa terdapat dua alasan mengapa negara lebih memilih demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara, yaitu: 1. Hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; 2. Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peran masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. 3 Upaya membangun budaya demokrasi jauh lebih sulit dibandingkan dengan membangun struktur demokrasi, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk merubahnya. Indonesia secara struktur telah merepresentasikan sebagai negara demokrasi, namun masih banyak peristiwa-peristiwa yang menggambarkan kebebasan yang semakin liar, kekerasan, bentrokan fisik, konflik antar etnis atau ras dan agama, ancaman bom, teror, rasa tidak aman, dan sebagainya. Struktur demokrasi, tidak cukup untuk membangun negara yang demokratis. Justru, kunci utama yang menentukan keberhasilan sebuah negara demokratis adalah perilaku atau budaya masyarakatnya. Perilaku atau budaya demokrasi merujuk pada berlakunya nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang memiliki perilaku hidup, baik keseharian dan kenegaraannya dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Henry B. Mayo menguraikan bahwa nilainilai demokrasi meliputi damai dan sukarela, adil, menghargai perbedaan,

2 Pipin Hanapiah, Good Governance: membangun Masyarakat yang Demokratis dan Nasionalis, terdapat dalam :

http://pustaka.unpad.ac.id/archives/14511/ diposting pada tanggal 1 April 2011

3 Mahfud MD, 1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 16.

2

Dialogia Iuridica [November 2011, Vol. 3 N o . 1 ]

menghormati kebebasan, memahami keanekaragaman, teratur, paksaan yang minimal dan memajukan ilmu. 4 Lebih lanjut dikatakan bahwa sistem politik demokratis adalah menunjukkan kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat, dan didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. 5 Suatu undang-undang tidak mengikat, apabila tidak diundangkan melalui lembaran negara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam suatu persidangan pengadilan dianggap tidak sah, apabila tidak dibuka dan terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan terbukanya persidangan maka terciptanya kontrol sosial, yang pada akhirnya akan tercipta keadilan. Asas sidang terbuka untuk umum pada prinsipnya suatu upaya untuk menciptakan keterbukaan ketika hakim memeriksa dan mengadili para pihak, sehingga selain diharapkan tercipta suatu keadilan (tidak memihak) juga akan dapat teruji keprofesionalitasnya. Untuk itu perlu kiranya putusan hakim tersebut dipublikasikan, demi kepentingan masyarakat serta keterbukaan informasi. Putusan pengadilan telah dipublikasikan, masyarakat telah mengetahui semuanya, namun demikian, ada suatu hasil penelitian tentang merek susu formula yang terkontaminasi bakteri enterobacter sakazakii sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu perguruan tinggi di Indonesia (mengingat Indonesia jumlah balita yang mengkonsumsi susu sangat banyak) maka sudah

seharusnya hasil penelitian tersebut untuk kepentingan masyarakat harus dipublikasikan agar tidak ada konsumen yang tercemar terhadap bakteri tersebut. Tetapi, baik perguruan tinggi yang melakukan penelitian hingga Mentri Kesehatan Republik Indonesia menolak untuk mempublikasikan temuannya, hingga terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA) No. 2975 K/Pdt/2009 yang memenangkan David ML Tobing (penggugat). 6 Dalam Putusan Mahkamah Agung (MA), memuat pertimbangan yang menyatakan bahwa suatu penelitian yang menyangkut kepentingan masyarakat harus dipublikasikan, karena bila tidak, dapat merugikan konsumen.7 Dapat diartikan, bahwa apabila tidak diumumkan atau tidak dipublikasikan, maka tergugat dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum. Beberapa kalangan juga (misalnya Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal) mengatakan penelitian susu berbakteri yang dilakukan oleh institusi tersebut didanai publik, sehingga harus diumumkan kepada masyarakat, agar tercipta transparansi terhadap hasil penelitian tersebut.8 Begitu pula yang dikatakan oleh Ketua Forum Rektor Indonesia “Edy Suandi Hamid”, bahwa secara akademik hasil penelitian itu wajib dipublikasikan, agar masyarakat umum mengetahui dan mewaspadainya, sehingga tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan ditengah masyarakat,9 maka timbul suatu pertanyaan yang mendasar yakni apakah keterbukaan (transparansi) dapat

4 Henry B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory (1960), terdapat dalam: http://racheedus.wordpress.com/

tag/henry-b-mayo/ di posting tanggal 29 Maret 2011

5 Henry B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory (1960), dalam Malkian Elvani, terdapat dalam: http://

yanel.wetpaint.com/page/Demokrasi, diposting tanggal 8 Maret 2011

6 Putusan MA No. 2975 K/Pdt./2009 7 Ibid.,


3

menjadi pintu keadilan dan kebenaran (ditinjau dari berbagai situasi)? Begitu pula Rektor UII menilai, jika IPB tidak mempublikasikan merekmerek susu formula berbahaya tersebut, berarti mereka tidak bertanggung jawab kepada masyarakat.10 Padahal sudah hampir setahun Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan, agar merek-merek susu formula berbahaya dipublikasikan.

2. Pembahasan A. Perbaikan Transparansi mengatasi tantangan 1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara dan Perekonomian Perencanaan terpusat pada masa Orde Baru, telah menciptakan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Privatisasi dan deregulasi masa itu juga ditujukan untuk memudahkan pemindahan hak milik negara kepada kroni penguasa politik. Misalnya, bagaimana milik Bulog dapat beralih ke perusahaan milik keluarga penguasa. Kesemua hal tersebut mengakibatkan p r odu ktivitas d an efisiensi perekonomian nasional kita menjadi semakin menurun yang berakhir pada krisis tahun 1997 1998. Pada masa itu transparansi h a mp ir-hampir tid ak a da, sehingga sangat sulit diketahui oleh publik. Hal ini diperparah, kebebasan pers saat itu sangat dibatasi.

Upaya perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pemerintah dalam era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap sistem keuangan negara yang digunakan pada masa Orde Baru. Koreksi pertama adalah dengan mengintegrasikan anggaran negara dengan meniadakan perbedaan antara anggaran rutin dengan pembangunan yang terpisah di masa Orde Baru. Kontrol atas APBN kini sepenuhnya berada ditangan Menteri Keuangan, yang semula dikendalikan oleh Bappenas. Koreksi yang kedua adalah dengan mensosialisasikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada tanggal 13 Juni 2005, sehingga ada standar akuntansi yang menjadi ukuran pemeriksaan. Koreksi yang ketiga adalah m em ulihkan kebebasan dan kemandirian BPK dan sekaligus memperluas obyek pemeriksaannya, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka BPK tidak lagi berada dalam kendali pemerintah. Setelah 60 tahun merdeka, pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel baru dimulai dalam

8

Fasli Jalal, Mendiknas Ogah Komentari Hasil Penelitian Kampus IPB. terdapat dalam: http://nusajaya72.com/ mendiknas-ogah-komentari-hasil-penelitian-kampus-ipb/, diposting tanggal 1 Mei 2011. Dimuat pula dalam SINDO, tanggal 13 Pebruari 2011. 9 Terdapat dalam http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=86947, diposting tanggal 1 Mei 2011. Dimuat pula dalam SINDO, tanggal 13 Pebruari 2011. 10 Kompas, 14 Pebruari 2011

4


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP tahun 2004). Walaupun masih jauh dari sempurna, LKPP itu memuat rangkaian perubahan sistem fiskal yang disajikan dalam bentuk neraca, lebih rinci dan lebih sistematis, sehingga lebih mudah dipahami dan dicerna, 11 artinya lebih terbuka atau transparan. Dikatakan lebih lanjut, bahwa perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal adalah merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan perombakan sistem sosial yang kita lakukan selama era reformasi, sejak krisis ekonomi tahun 1997-1998. 12 Namun demikian apabila pemahaman masyarakat terhadap persoalanpersoalan yang timbul dewasa ini sangat kurang (tidak mengerti), maka jelas akan mengakibatkan kontrol masyarakat pun tidak berjalan, sekalipun transparansi telah dilakukan. Anggaran non budgeter yang banyak terjadi di masa Orde Baru, kini semakin ditertibkan dan diintegrasikan dengan 13 APBN/APBD. Maka dari itu tidak berlaku lagi menghimpun penerimaan non budgeter dari mark up pengadaan barang dan jasa. Namun demikian perkaraperkara korupsi yang ada saat ini, terlihat masih adanya pejabat pengguna anggaran yang melakukan mark up. Instansi negara tidak boleh lagi mendirikan badan usaha, yayasan

dan koperasi yang marak pada masa Orde Baru. Sementara itu pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sementara diterbitkan. 14 Sistem perekonomian di masa Orde Baru yang memberikan peranan sangat besar untuk menentukan dan mengarahkan sektor dan jenis industri yang boleh dibangun, telah menimbulkan dampak antara lain munculnya berbagai industri atau perusahaan yang bersifat monopolistis dan oligopolistis. Kondisi ini disadari akan menghambat dunia usaha dan oleh karenanya pemerintah sesudah krisis ekonomi 1997 1998, membuat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. Dengan lahirnya undang-undang tersebut diharapkan akan menciptakan usaha yang sehat, untuk mencapai ekonomi pasar yang efisien, di samping pengalokasian sumber daya alam secara efisien. Melalui persaingan yang sehat, harga barang dan jasa akan lebih ideal, baik ditinjau dari kualitas maupun biaya produksi, karena pada pasar bersaing produsen atau penjual adalah “price tiker”, dan sebagai price tiker tidak akan mampu mendikte harga pasar. 15 Ekonomi pasar saat ini bersifat terbuka, sehingga konsumen tidak akan dapat diperdaya lagi

11 Anwar Nasution, 2008, Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Era Reformasi. terdapat dalam: http://

www.bpk.go.id/web/files/2009/04/dialog-publik-manado.pdf, diposting tanggal 29 April 2011. hlm. 13

12 Anwar Nasution, 2008. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Dan Keuangan Daerah, terdapat dalam:

http://dongants.wordpress.com/2008/07/08/perbaikan-pengelolaan-keuangan-negara-dan-keuangan-daerah/, diposting pada tanggal 25 April 2011 13 Anwar Nasution, 2008, Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Era Reformasi. Op. Cit Transparansi Merupakan Pintu Keadilan Dan Kebenaran

5

oleh ulah para pelaku ekonomi. Oleh karena itu transparansi di bidang ekonomi akan selalu mendorong persaingan yang sehat dan pada akhirnya akan mendorong kemajuan ekonomi. 2. Transparansi dalam Politik Runtuhnya komunisme ataupun otoriterianisme memunculkan harapan besar bagi demokrasi. Tumpuan masyarakat dunia beralih kepada kedigdayaan demokrasi sebagai pilihan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Analisa sosial, ekonomi dan politik pun memilih demokrasi sebagai pilihan dominan yang mampu mengakomodasi kepentingan individu dan masyarakat. Sistem politik di era pemerintahan Presiden Soeharto, hanya mengenal 4 Fraksi partai politik yaitu Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi ABRI. Tetapi di dalam kenyataannya Golkar sangat dominan, karena ditunjang oleh Presiden selaku Ketua Dewan Pembina bersama jajaran kabinetnya, sehingga sesungguhnya demokrasi pada waktu itu hanya ditentukan oleh Golkar. Oleh karena itu tidaklah mengherankan, apabila selama 32 tahun Presiden (Soeharto) tidak pernah berganti, walaupun secara periodik ada pemilihan umum. Jangka waktu yang sedemikian lama, bagi seorang Presiden

yang mempunyai kekuasaan besar, dapat menimbulkan kecenderungan menjadi diktator dan mempunyai potensi besar untuk terjadinya korupsi. Menyadari hal ini, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan bahwa masa jabatan Presiden hanya boleh dua kali masa jabatan dan kemudian ini ditetapkan kembali di dalam Pasal 7 perubahan pertama UUD Negara Republik Indonesia 1945. Setelah tumbangnya Orde Baru, kehidupan demokrasi sesungguhnya baru dimulai. Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 yang memuat pokokpokok pemikiran bahwa pembentukan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak Warga Negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, sesuai dengan Pasal 28 UUD Negara RI Tahun 1945. Karena, semangat undang-undang tersebut, maka terbuka kemungkinan untuk membentuk berbagai partai politik sesuai dengan perbagai ragam kepentingan dan pendapat yang berkembang. Sebagai salah satu lembaga demokrasi partai politik, yang berfungsi mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, menyatukan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta membina dan

14 Anwar Nasution. 2008. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Dan Keuangan Daerah,Op.Cit 15 Djisman Simandjuntak, Raden Pardede dkk. 2010. Persaingan sehat dan Akselerasi Pembangunan Ekonomi.

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. hlm. 4

6


mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatanjabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Begitu besar peranan dari partai politik di dalam menentukan arah kebijakan negara tersebut, maka partai-partai politik yang begitu banyak sesuai dengan pendapat yang beraneka ragam di masyarakat, maka masyarakat diberi hak untuk memilih partai mana yang dianggap kredibel, akuntabel dan akseptabel untuk menyuarakan kepentingan mereka pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat, sehingga dengan demikian diadakanlah pemilihan umum yang mempunyai 5 (lima) azas, yaitu adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Adil, berarti setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Langsung, berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Umum, berarti bahwa pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang

sudah berumur 21 tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu, tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan dan status sosial, kemudian bebas, berarti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas memilih, bebas menentukan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia, berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. 16 Oleh karena itulah, lembaga perwakilan rakyat, di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai lembaga pengawas, lembaga legislasi dan lembaga budgeting, selalu harus terbuka kepada konstituen yang memilihnya, sehingga partisipasi masyarakat selalu terbuka. Selanjutnya, reformasi yang mengamanatkan perubahan yang diproses lewat jalan demokrasi sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Namun, masih menyisakan persoalan besar, khususnya kesejahteraan rakyat, kesenjangan sosial dan ekonomi semakin mengemuka. Angka kemiskinan tidak berkurang secara signifikan,

16 Ahmad Yani, 2011, Pasang Surut Kinerja Legislasi. Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 39


7

angka pengangguran seolah-olah tidak berkurang karena begitu sulitnya orang mendapatkan pekerjaan yang layak. Dilain pihak ada pihak yang berpesta pora menghabiskan uang rakyat. Namun fenomena sosial tersebut, untuk sebagian orang tidak dirasakan atau pura-pura tidak tahu, karena larut di dalam ajang kompetisi di alam demokrasi. Selama lebih dari satu dasawarsa, trilyunan bahkan mungkin puluhan trilyunan uang rakyat terkuras habis untuk membiayai demokrasi yang terwujud dalam Pemilu dan Pilkada. 17 Biaya Pemilu atau Pilkada, kadang-kadang tidak terkontrol yang disebabkan aturan Pemilu atau Pilkada tidak dilaksanakan, yaitu biaya Pemilu dan Pilkada harus transparan, maksudnya agar seluruh masyarakat dapat mengukur sejauh mana kebenaran tentang berapa besar biaya pemilu atau pilkada? Di dalam sengketa Pilkada, terungkap adanya praktikpraktik money politik, adanya kecurangan-kecurangan dalam perhitungan suara dan segala bentuk penyelewengan. Kesemua fenomena ini adalah akibat transparansi yang tersumbat. UU Pemilu mewajibkan kontestan melaporkan dana kampanye sebagai bentuk transparansi, yang tidak pernah dipenuhi dengan jujur. Demokrasi yang sudah berlangsung lebih dari satu

dekade, baru sebatas memberi aspek kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berekspresi, yang terkadang-kadang tidak terkontrol dan di luar batasbatas moral dan etika. 3. Transparansi dalam Membangun dan Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan Kebebasan pers sejak tumbangnya Orde Baru mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan. Beberapa putusan pengadilan telah memberikan angin segar kepada kemerdekaan pers. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan sumber berita memberikan informasi dalam waktu tertentu. Hal ini tentu diharapkan adanya keterbukaan yang dapat semakin meminimalisir kebohongan publik. Kebohongan publik membawa ketidakpercayaan publik yang pada akhirnya akan timbul saling curiga yang mengancam persatuan dan kesatuan. Pertikaian antar kelompok agama yang mengatasnamakan agama, telah menimbulkan kekerasan di Poso dan di Ambon. Tindakan kelompok tertentu terhadap kelompok Ahmadiyah, pengrusakan rumah ibadah kesemua tindakan tersebut mengancam perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal pertikaian antar kelompok agama yang

17 Fahri Hamzah, 2010, Negara, Pasar, Rakyat, Paham Indonesia. Media Center DPC PKS Piyungan, Bantul

Yogyakarta. hlm. 69

8


menimbulkan kekerasan adalah jauh dari ajaran agama apapun juga. Di dalam Islam kita kenal toleransi yang begitu besar. Tidak ada paksaan dalam agama, artinya “agamaku agamaku, agamamu agamamu”. Oleh karena itu, tidak ada toleransi yang dapat diberikan kepada kelompok yang melakukan tindakan anarkis kepada kelompok lainnya. Saya sering merasa sedih, bila melihat tindakan kekerasan atau anarkis yang dilakukan oleh para mahasiswa di Indonesia termasuk di Makasar ini. Dalam batin saya bertanya, apakah nilai-nilai luhur yang diajarkan nenek moyang kita Bugis, Makasar sudah tidak ada lagi bagi generasi muda kita. Nilai luhur yang ada pada suku Bugis, Makasar, sangat menjunjung tinggi persaudaraan. Paling sedikit ada 5 nilai-nilai budaya Bugis, Makasar. Mandar dan Toraja yang patut kita renungi. 18 Kelima budaya tersebut adalah: 1. Budaya siri’ yang diartikan memelihara keho r m atan dan martabat. Kehormatan menjadikan seseorang tidak mau melakukan perbuatan yang dipandang tercela serta dilarang oleh hukum (ade’). Nene’ Mallomo, pernah menghukum anaknya sendiri, karena terbukti melakukan kesalahan. Ketika ia ditanya mengapa menghukum anak-

nya sendiri, ia menjawab “peradilan tidak mengenal anak. Lebih mulia kepentingan orang banyak daripada kepentingan orang perorang”. Ini membawa makna ade’ (hukum) dibuat untuk menegakkan siri’. Harkat dan martabat serta kehormatan seorang hanya bisa terwujud apabila ia memperlakukan dan menghormati orang lain, artinya secara timbal balik adanya saling menghormati. 2. Pesse (Bugis),Pacce (Makasar) Sebagai manusia ia tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri. Nilai ini menunjukkan kesetiakawanan, penderitaan orang lain harus pula kita rasakan, empati terhadap penderitaan orang lain. Kita mengenal “sipakatuo, sepakatau, rebba sepatokkong, mali siparappe” artinya saling menolong dalam suasana saling menghargai, menolong orang yang jatuh atau hanyut. 3. Allempureng (kejujuran) Menurut Tocuing (salah seorang To acca= orang pintar dan bijak). Kejujuran (allempureng) ada 4 segi : • Pertama; memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. • Kedua; dipercaya lalu tidak curang. • Ketiga; tidak menyerakahi yang bukan haknya.

18 M. Saleh Muda dkk. 2009. Bekerja dengan Hati Nurani. Erlangga. Jakarta. hlm. 6 .


9

• Keempat; tidak memandang kebaikan kalau hanya buat dirinya. 4. Amaccang (kearifan). To acca (orang bijak) yang disebut dalam lontar adalah antara lain Tociung, Kajaolallidong, Tomaddualeng dan Tongeng, La Pagala Nene’ Mallomo, Lawaniaga Arung Bila, Mangada’ cinna Daeng Sitaba, Amanna Gappa. To acca adalah orang yang mampu mengetahui atau menerawang kebenaran yang datang dari Dewata Seuwae (Allah SWT) dihati nuraninya. Mereka adalah orang yang mampu memadukan antara akal dan hati nurani. 5. Passompe (Perantau) Jiwa passampe dari Bugis Makasar, menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerja sama dengan orang lain. la mampu menerima dan memberi, mampu berintegrasi dengan orang lain. Sifat dan nilai-nilai luhur budaya tersebut, apabila kita mampu mengamalkannya, maka merupakan nilai yang dapat menjadi perekat untuk menjalin, memupuk dan mempersatukan segala golongan ras, agama, dan budaya yang beragam.

4. Transparansi dalam penegakan hukum Wacana akademik maupun politik hukum, sering ditemui ungkapan “hukum sebagai sarana pembaharuan” atau “hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat”. Ungkapan tersebut terkait dengan konsep Roscoe Pound yang menyebutkan hukum “as a tool of social engeneering”. Ungkapan tersebut pertama kali dipergunakan atau diperkenalkan Mochtar Kusumaatmadja dari Fakultas Hukum UNPAD. Beliau yang mentransformasikan konsep Pound menjadi salah satu dasar kebijakan pembaharuan dan pembangunan hukum nasional Indonesia. 19 Rendahnya kepercayaan orang terhadap lembaga penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) 20 disebabkan oleh berbagai hal, terutama disebabkan ulah oknum yang merefleksikan buruknya reformasi lembaga penegak hukum. Dapat dijelaskan sebagai berikut : A. Di lingkungan kepolisian (POLRI), antara lain: 1. Oknum POLRI acap kali “memanfaatkan” hukum sebagai alat untuk “melahirkan” impunitas yaitu kondisi dimana seorang terhindar dari jerat hukum atau kebal hukum atau tidak tersentuh hukum atau membiarkan

19 Bagir Manan, 2009, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian. PT.Timpani Publishing. Jakarta. hlm. 163 20 Radar Buton. 2010. Penegakan Hukum Di Tengah Rendahnya Kepercayaan Publik. Kamis 4 Maret 2010.

10


seseorang atau sejumlah orang “mencuci dosa hukumnya” dengan memperjuangkan hukum sebagai legitimasi untuk menghalalkan perbuatan haramnya. 2. Oknum anggota POLRI kerap kali terjebak oleh pola penegakan hukum yang bersifat diskriminatif (tebang pilih). 3. POLRI dituduh melakukan viktimisasi, karena membiarkan warga masyarakat menjadi korban berulang kali apalagi untuk oknum anggota POLRI dengan gampangnya merubah status seseorang dari saksi menjadi terdakwa. 4. Oknum anggota POLRI dengan sadar atau tidak sadar melakukan kriminalisasi, ketika mereka mempidanakan kasus perdata, kasus tertentu sebetulnya bukan domein pidana (alias merupakan perdata) dipaksakan menjadi sesuatu yang dipidanakan. 5. POLRI tidak bekerja secara profesional, terutama dengan sering terjadinya salah target operasi atau salah tangkap atau salah tembak dan lain-lain.

6. POLRI dianggap gagal berperan sebagai institusi pelayanan, terutama sejumlah oknum POLRI terjebak dalam kontribusi viktimasi, terhadap korban kejahatan yang melaporkan kasusnya ke institusi POLRI. 21 Walaupun saya tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang diungkapkan tersebut, namun m asalah- m asalah ter sebu t harus menjadikan kajian untuk mengatasinya. B. Di lingkungan antara lain:

Kejaksaan,

1. Salah seorang teman saya yang pernah berurusan dengan kejaksaan dan KPK sebagai saksi dalam perkara korupsi. Dia menceritakan, bahwa ketika ia dipanggil KPK, maka penyidik pertama kali menyodorkan formulir yang berisi : a. m e m b e r i k a n keterangan yang benar b. tidak akan menyuap petugas KPK Pada waktu ia dipanggil di kejaksaan, maka yang pertama kali disampaikan bahwa tidak tertutup kemungkinan seorang saksi menjadi terdakwa, sehingga teman saya merasa ketakutan.

21 Novel Ali, KHN, 2010, Problematika Penegakan Hukum. terdapat dalam: http://www. komisihukum.go.id/

index.php?option=com_content&view=article&catid=57%3Amajalahbuku&id=355%3Aproblematikahukum& lang=in diposting pada tanggal 10 Mei 2011


11

2. Rencana tuntutan (Rentut) yang berlaku telah menimbulkan berbagai akibat, antara lain: a. tidak independensinya Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga tanggung jawabnya kurang; b. persidangan pengadilan kadang-kadang menjadi tersendat karena rentut belum turun. 3. Penahanan, penangguhan penahanan, negosiasi tentang surat dakwaan merupakan peluang adanya penyalahgunaan kewenangan. C. Di lingkungan Pengadilan, antara lain: 1. Penahanan atau penangguhan penahanan sering terjadi seorang terdakwa tidak ditahan atau ditahan oleh jaksa maupun polisi, setelah sampai di Pengadilan status tersangka dirubah karena adanya negosiasi antara terdakwa atau pelapor dengan hakim. 2. Merekayasa berita acara yang kemudian bermuara kepada putusan. Kesemuanya dilakukan karena adanya negosiasinegosiasi antara pihakpihak baik dilakukan secara langsung maupun melalui calo-calo perkara.

12

3. Menunda eksekusi atau menyatakan putusan non executable. Praktik-praktik di lingkungan penegakan hukum tersebut adalah adanya ketertutupan atau tidak adanya transparansi dalam setiap proses. Seharusnya setiap tahapan proses para penegak hukum menyampaikan hasilnya, sehingga para pencari keadilan dapat mengetahui apakah proses tersebut sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus disampaikan secara transparan oleh instansi tersebut. Namun demikian, buruknya penegakan hukum tidak dapat ditumpukan sepenuhnya kepada para penegak hukumnya, karena hal itu tidak terlepas dari peranan para pihak yang berperkara, termasuk di dalamnya penasehat hukum atau advokat. Dalam beberapa kasus mafia hukum yang terungkap tidak jarang advokat pegang peranan yang penting, mengatur perjalanan dan hasil dari suatu perkara, misalnya dalam kasus Gayus Tambunan, kasus Susno Duadji, dan kasus Hakim Ibrahim. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kadang-kadang orang akan menempuh segala cara untuk memenangkan perkaranya, bahkan kadang-kadang kita melihat orang berusaha memak-


sakan kehendaknya dengan dalih keadilan. Dalam kasus Temanggung, sekelompok orang menyerang gedung pengadilan dan kemudian merembet ketempat ibadah hanya dengan alasan putusan Pengadilan tidak adil. 22 Memaksakan kehendak dengan dalih keadilan adalah tidak dapat dibenarkan, oleh karena keadilan yang ingin dipaksakan tersebut tentu sangat subyektif. Keadilan menurut peseorangan atau kelompok orang selalu bersifat subyektif, yang belum tentu mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Pasal 24 (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini dipertegas lagi di dalam UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang di dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia. Dari rumusan tersebut, maka penyelenggaraan kekuasaan

keha-kiman harus dimaknai menegakkan “hukum” dan “keadilan”. Kita tidak bisa berbicara hanya menegakkan “hukum” tanpa berbicara “keadilan” begitu pula sebaliknya, kita tidak bisa bicara “keadilan” tanpa berbicara “hukum” lebih dahulu. Penegakan hukum dan keadilan adalah merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Hukum adalah pondasinya, sedangkan keadilan adalah rohnya hukum. Oleh karena itu saya tidak pernah setuju dengan pendapat yang seolah-olah melihat hukum itu terpisah dari keadilan, yang kemudian dapat dibenturkan atau dipertentangkan. Sering kali kita mendengar bahwa suatu putusan tidak adil, namun menurut saya kesimpulan tersebut ada karena perbedaan cara pandang penerapan hukum. Kalau penerapan hukum dilakukan oleh hakim yang berpandangan legalistik, maka keadilan yang dihasilkannya pun akan bersifat kaku. Tetapi apabila hakim berpandangan non legalistik maka ia akan menafsirkan undang-undang itu dengan pandangan progresif, maka keadilan yang dihasilkannya juga progresif. Salah satu contoh kasus yang menarik adalah kasus nenek Minah yang dituduh mencuri 3 biji kakao. Dalam kasus ini seluruh unsur Pasal 362 KUHP terbukti,

22 Warta News. Kronologi Kasus Temanggung, 8 Pebruari 2011


13

yaitu terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki. Menurut hukum, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hakim yang mengadili perkara tersebut menerapkan Pasal 263 KUHP tersebut apa adanya, sehingga dia harus menjatuhkan hukuman. Hakim tersebut menjatuhkan pidana voorwardelijk (percobaan) kepada terdakwa. Menurut hakim tersebut yang adil adalah hukuman percobaan bukan hukuman penjara (badan). 23 Tetapi seandainya hakim tersebut menafsirkan “mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki” menurut kebiasaan masyarakat adat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengambil sesuatu barang yang hanya sekedar untuk dijadikan bibit bukanlah perbuatan melawan hukum atau mencuri, maka ia akan menerapkan Pasal 263 KUHP dengan penafsiran yang progresif dan keadilan yang diperolehpun juga progresif yaitu vrijspraak atau ontslag van rechtsvervolging. Maka menurut saya keadilan yang dihasilkan dari suatu proses akan sangat tergantung bagaimana hakim itu menafsirkan dan menerapkan hukum yang ada, baik hukum formal (hukum acara) maupun hukum materil. Penegakan hukum harus dimak-

nai dalam beberapa aspek dan beberapa konsep yang mendasarinya, antara lain: Pertama, penegakan hukum tidak boleh hanya dilihat dari segi represif (penindakan) belaka, karena penegakan hukum sesungguhnya juga meliputi upaya preventif (pencegahan). Hukuman pidana yang berat, misalnya hukuman mati, hukuman seumur hidup atau hukuman penjara yang berat, tidak sematamata ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan terdakwa, tetapi juga dimaksudkan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Begitu pula hukuman percobaan (voorwardelijk), di samping sebagai ganjaran atas perbuatan terdakwa, juga dimaksudkan agar si terdakwa tidak mengulangi atau melakukan kejahatan lagi. Kedua, pengertian hukum tidak boleh hanya dimaknai dalam arti yang sempit, tetapi harus dimaknai secara luas, bukan hanya hukum yang tertulis saja tetapi juga hukum yang tidak tertulis. Ketiga, azas mengadili menurut hukum adalah perwujudan asas legalitas, sebagai salah satu unsur pokok paham negara berdasarkan atas hukum. Azas legalitas mengandung makna bahwa setiap putusan hakim atau keputusan penyelenggara negara di luar hukum atau pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah ada sebelum putusan

23 Kompas, Duh... Tiga Buah Kakao Menyeret Minah ke Meja Hijau..., 19 November 2009

14


atau keputusan itu dilakukan. Pengertian “hukum yang sudah ada” meliputi hukum materil (substantif) maupun hukum formil (procedural). Keharusan ada hukum sebagai dasar memutus dimaksudkan untuk mencegah hakim atau pejabat lainnya berlaku sewenang-wenang yaitu memutus menurut kehendak sendiri yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. 24 Keempat, mengadili menurut hukum, tidak dapat hanya bersandar pada ajaran positivisme yang kemudian melahirkan “hakim adalah corong atau corong dari undang-undang” (spreek huis van de wet, bouche de la loi). Hakim harus mampu menerapkan hukum itu, sehingga dapat mencapai keadilan. Oleh karena itu, hakim di dalam mengadili menurut hukum, di samping menerapkan undangundang apa adanya, ia juga harus mampu menemukan hukum (rechtsvinding) yang hidup di tengah-tengah masyarakat ataukah ia harus menciptakan hukum (rechtsschepping) bila ia tidak dapat menemukan hukumnya di dalam menyelesaikan suatu perkara yang ditanganinya. Menemukan atau menciptakan hukum yang dilakukan oleh hakim, dapat dilakukan melalui penafsiran (interpretasi), atau konstruksi hukum, analogi atau argumentum a contrario

ataukah penghalusan hukum (rechtsvervijning). Menafsirkan hukum, tidak hanya terbatas pada hukum substansial, tetapi juga melipuiti hukum formal (prosedural). Anggapan sebagian ahli hukum atau hakim yang seolah-olah mengharamkan penafsiran hukum acara sudah ketinggalan. Praktik peradilan selama ini menunjukkan bahwa hakim boleh menafsirkan hukum acara itu untuk mewujudkan keadilan. Hal ini kita lihat misalnya KUHAP menentukan bahwa putusan bebas tidak bisa dikasasi, tetapi oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung, ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan “bebas” di sini adalah putusan “bebas murni (vrijspraak)”, tetapi bila Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan itu bukan putusan bebas murni, maka kasasi dapat diterima. Begitu pula kata-kata “permohonan” pada beberapa undangundang, misalnya dalam Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat diartikan sebagai permohonan yang bersifat voluntair, karena ada pihak lain yang berkepentingan, sehingga pemeriksaannya tidak bisa dengan dilakukan ex parte. Kelima, mengadili menurut hukum. Aspek hukum bukan

24 Bagir Manan, 2009, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Lok.Cit. hlm. 4


15

hanya legalitas, tetapi harus juga memperhatikan aspek filosofis dan sosiologis, sehingga akan tercipta adanya : a. kepastian hukum b. keadilan c. kemanfaatan

3. Penutup Demikianlah sekelumit uraian saya tentang perlunya keterbukaan untuk m e n g h i n dari man ip u lasi fakta, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakjujuran, sehingga akan diketemukan keadilan dan kebenaran. Akhirnya kepada semua pihak yang telah mengambil bagian dalam kehidupan saya, sehingga terbentuk pribadi saya yang autentik, mulai kedua orang tua saya yang telah mendidik dan membesarkan saya, isteri dan anak saya tercinta, guru-guru saya mulai dari Sekolah Rakyat, SMP, SHD, Fakultas Hukum UNHAS, Program S2 UNKRIS dan Program S3 Universitas Gajah Mada, saya ucapkan terima kasih. Begitu pula semua pihak yang telah membimbing dan bekerja sama dengan saya dalam karier hakim, mulai dari hakim tingkat pertama sampai puncak tertinggi di lembaga peradilan, saya juga menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga. Semoga Tuhan Yang Maha Agung akan selalu bersama kita.

DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku Ahmad Yani, 2011. Pasang Surut Kinerja Legislasi. Rajawali Pers. Jakarta. Bagir Manan, 2009, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian. PT.Timpani Publishing. Jakarta. Djisman Simandjuntak, Raden Pardede dkk. 2010. Persaingan sehat dan Akselerasi Pembangunan Ekonomi. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Fahri Hamzah, 2010. Negara, Pasar, Rakyat, Paham Indonesia. Media Center DPC PKS Piyungan, Bantul Yogyakarta. Mahfud MD, 1999. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, M. Saleh Muda, dkk. 2009. Bekerja dengan Hati Nurani. Erlangga. Jakarta. Putusan Pengadilan Putusan MA No. 2975 K/Pdt./2009 Artikel dalam Media Massa Kompas, 14 Pebruari 2011 Kompas, Duh... Tiga Buah Kakao Menyeret Minah ke Meja Hijau..., 19 November 2009 Radar Buton. 2010. Penegakan Hukum Di Tengah Rendahnya Kepercayaan Publik. Kamis 4 Maret 2010. Warta News. Kronologi Kasus Temanggung, 8 Pebruari 2011 Internet Anwar Nasution, 2008. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Dan Keuangan Daerah, terdapat dalam: http://dongants.wordpress. com/2008/07/08/perbaikan-

16


pengelolaan-keuangan-negara-dankeuangan-daerah/, diposting pada tanggal 25 April 2011 ------------------, 2008, Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Era Reformasi. terdapat dalam: http://www.bpk.go.id/web/ files/2009/04/dialog-publik-manado. pdf, diposting tanggal 29 April 2011. Fasli Jalal, Mendiknas Ogah Komentari Hasil Penelitian Kampus IPB. terdapat dalam: http://nusajaya72.com/ mendiknas-ogah-komentari-hasilpenelitian-kampus-ipb/, diposting tanggal 1 Mei 2011. Dimuat pula dalam SINDO, tanggal 13 Pebruari 2011. Henry B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory (1960), terdapat dalam: http://racheedus.wordpress. com/tag/henry-b-mayo/ di posting tanggal 29 Maret 2011 ---------------, An Introduction to Democratic Theory (1960), dalam Malkian Elvani, terdapat dalam: http://yanel.wetpaint.com/page/ Demokrasi, diposting tanggal 8 Maret 2011 Heraclitus, The Way Of The Logos terdapat dalam: http://ebookbrowse. com/heraclitus-pdf-d12354317, diposting pada tanggal 9 Mei 2011 Novel Ali, KHN, 2010, Problematika Penegakan Hukum. terdapat dalam: http://www. komisihukum.go.id/ index.php?option=com_content&vie w=article&catid=57%3Amajalahbu ku&id=355%3Aproblematikahukum &lang=in diposting pada tanggal 10 Mei 2011 Pipin Hanapiah, Good Governance: membangun Masyarakat yang Demokratis dan Nasionalis, terdapat


dalam: http://pustaka.unpad.ac.id/ archives/14511/ diposting pada tanggal 1 April 2011 Terdapat dalam http://www. pontianakpost.com/index. php?mib=berita.detail&id=86947, diposting tanggal 1 Mei 2011. Dimuat pula dalam SINDO, tanggal 13 Pebruari 2011.

17

Kemandirian Komite Audit Bank Umum Yang Berbentuk Badan Usaha Milik Negara Go Public Dalam Rangka Pencapaian Konsep Good Corporate Governance Dyah Nur Sasanti , SH, M.Hum

ABSTRACT The progress of the world economy has brought an impact to the national economy of Indonesia. The Bank plays an important role in economic development. State Owned Trade Agencies Go Public have more specific characteristic compared with other types of bank. It is related to the scope of the aims, that not only pursuing profits but also providing services to the public. To achieve this goal, the banks need to consistently apply the basic principles of good corporate governance, which is followed by effective supervision and oversight of the management. GCG comprises of a set of regulation that is placed as a model for executioner management. GCG can only be accomplished if the Audit Committee conducts its duties , responsibilities and authority in an independence manner. Keywords : Good Corporate Governance

1. Pendahuluan Indonesia merupakan negara hukum yang melaksanakan penyelenggaraan negara demi tujuan nasional yang luhur. Dalam alinea 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diuraikan bahwa: “Tujuan nasional negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Tujuan nasional tersebut diwujudkan melalui pembangunan yang berkeadilan

18

dan demokratis, yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mengembangkan kehidupan masyarakat, penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan sebagainya, dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan,


yang mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tanpa mengesampingkan pembangunan di bidang lainnya, hingga saat ini pembangunan nasional Indonesia masih dititikberatkan pada pembangunan di bidang perekonomian yang diarahkan pada terciptanya perekonomian yang mandiri dan handal dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan perekonomian yang tinggi, dan stabilitas nasional yang mantap. Namun demikian, perekonomian yang mandiri dan handal tidak mungkin tercipta tanpa didukung pembangunan di bidang lain, terutama pembangunan hukum. Pembangunan di bidang perekonomian dan hukum yang saling terkait, keberhasilan pembangunan perekonomian haruslah didukung dengan keberhasilan pembangunan hukum. Dengan kata lain, Tatanan hukum diperlukan dalam kegiatan perekonomian, sebagai sarana penunjang yang berfungsi untuk mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang perekonomian. Bila kita membahas mengenai pembangunan perekonomian, sangatlah erat kaitannya dengan keberadaan badan usaha. Dari sekian banyak jenis badan usaha, salah satu badan usaha yang menarik untuk dibahas adalah Bank. Mengapa Bank? Karena semakin maju

perekonomian suatu negara, peranan Bank akan semakin besar pula. Peranan Bank yang ada di Indonesia akan semakin besar seiring dengan pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tulisan ini akan secara spesifik membahas mengenai Bank Umum yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara Go Public (selanjutnya disebut Bank Umum BUMN Go Public), karena Bank Umum BUMN Go Public memiliki sifat yang lebih khusus bila dibandingkan dengan jenis Bank yang lain. Kekhususannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan pendirian Bank Umum BUMN Go Public, yaitu mengejar keuntungan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan untuk mengejar keuntungan dan kewajiban melaksanakan pelayanan kepada masyarakat merupakan dua hal yang sulit untuk dilakukan secara bersamaan. Bank Umum BUMN Go Public adalah Bank Umum yang menjalankan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dan sebagiannya lagi dimiliki oleh publik melalui penawaran umum. Keberadaan Bank Umum BUMN Go Public sebagai salah satu badan usaha yang berperan dalam perekonomian Indonesia diatur oleh ketentuan-ketentuan yang tercantum UU tentang Perseroan Terbatas, UU tentang Perbankan, UU tentang Badan Usaha Milik Negara, UU tentang Pasar Modal, peraturanperaturan Bank Indonesia, dan ketentuan-ketentuan pelaksana lainnya

Kemandirian Komite Audit Bank Umum Yang Berbentuk Badan Usaha Milik Negara Go Public Dalam Rangka Pencapaian Konsep Good Corporate Governance

19

yang berlaku terhadapnya. Peraturanperaturan tersebut menggambarkan bahwa hukum berperan sangat penting dalam keberhasilan Bank Umum BUMN Go Public menjalankan usahanya secara maksimal. Bank Umum BUMN Go Public dihadapkan pada paradigma peningkatan nilai tambah yang optimal untuk meningkatkan daya saingnya agar dapat mempertahankan keberadaannya dalam perekonomian dunia yang semakin terbuka dan kompetitif. Paradigma tersebut kiranya dapat dihadapi apabila Bank Umum BUMN Go Public menerapkan secara konsisten prinsipprinsip dasar dalam rangka mencapai tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (selanjutnya disebut GCG). Apa itu GCG? GCG adalah seperangkat aturan yang dijadikan acuan manajemen pengelola agar dapat mengelola Bank Umum BUMN Go Public secara baik, benar, dan penuh integritas, serta membina hubungan dengan para stakeholders, guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta meningkatkan keberhasilan usahanya. Pendapat Ainun Na’im dalam makalahnya berjudul “Applying Good Corporate Governance in Indonesia (A General Case of State Owned Enterprises)” yang dikutip oleh Hasnati, mengemukakan bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG setidaknya ada 4 (empat) situasi ideal yang hendak dicapai, yakni: 1. “Existence of fair business: efficient

market, efficient regulation, and efficient contract; 2. Information regrading the (fair) price and specification of goods and services being exchanged is available to all parties; 3. Each party is able and is willing to comply to the rules and regulations, and terms and condition in contract; 4. Judicial processes exist and are able to implement the rules and to execute punishment to the non-compliant of the contract,” 1 yang diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: 1. keberadaan bisnis yang dikelola secara fair, mencakup efisiensi pasar, efisiensi regulasi, dan efisiensi kontrak; 2. adanya informasi tentang harga dan spesifikasi dari barang dan jasa yang menjadi obyek pertukaran para pihak; 3. kemauan dan kemampuan para pihak untuk mengikuti aturan dan regulasi, syarat-syarat, dan kondisi dalam kontrak; dan 4. adanya proses peradilan, kepastian hukum, dan pelaksanaan hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan kontrak. Prinsip-prinsip dasar GCG harus diterapkan meliputi:

yang

a. akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing organ-organ Bank Umum BUMN Go Public yang diangkat setelah melalui fit and proper test, sehingga pengelolaan

1 Ainun Na’im dikutip oleh Hasnati, Analisis Hukum Komite Audit Dalam Organ Perseroan Terbatas Menuju Good

Corporate Governance, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22, No. 6/2003, hlm. 20.

20


Bank Umum BUMN Go Public dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; b. kemandirian (independency), yaitu suatu keadaan Bank Umum BUMN Go Public dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; c. transparansi (transparancy), yaitu keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan, dan penyampaian informasi mengenai segala aspek Bank Umum BUMN Go Public terutama yang berkaitan dengan kepentingan stakeholders dan publik secara benar dan tepat waktu; d. pertanggungjawaban(responsibili ty), yaitu perwujudan kewajiban organ Bank Umum BUMN Go Public untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan Bank Umum BUMN Go Public dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Bank Umum BUMN Go Public yang telah ditetapkan; dan e. kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan

perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Prinsip-prinsip dasar tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk konkret antara lain dengan melakukan pemisahan tanggung jawab dan kewenangan yang disertai dengan mekanisme kerja sama antara organ-organ Bank Umum BUMN Go Public, melakukan pengawasan ketika organ-organ tersebut melaksanakan tugasnya untuk menghindari adanya benturan kepentingan atau tekanan, memberlakukan sistem pengendalian internal dan eksternal yang kuat, dan pengungkapan informasi material mengenai perusahaan melalui media yang dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta menetapkan visi, misi, tujuan, dan stategi secara jelas sehingga kinerja Bank Umum BUMN Go Public maupun kontribusi masing-masing individu dapat dinilai secara obyektif. Pertanyaan selanjutnya, untuk apa GCG diterapkan? Penerapan GCG sangat diperlukan untuk memberi kepastian bahwa meskipun Pemerintah bertindak selaku pemegang saham mayoritas dan memperoleh keuntungan paling besar dari usaha yang dijalankan oleh Bank Umum BUMN Go Public, namun keuntungan tersebut tetap dipergunakan sepenuhnya Pemerintah untuk memberikan kemanfaatan umum bagi rakyat. Bank Umum BUMN Go Public berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kepada Pemerintah dan publik selaku pemegang saham, sebagai bentuk perlindungan hak-hak pemegang saham. Penerapan GCG dinilai mampu mengoptimalkan peran,


21

meningkatkan daya saing, dalam rangka mempertahankan keberadaan Bank Umum BUMN Go Public dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif. Sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam GCG, dalam mengelola Bank Umum BUMN Go Public harus diikuti dengan pengawasan dan pembinaan secara efektif terhadap manajemen pengelola, sehingga dapat dilakukan pencegahan terhadap segala tindakan manajemen pengelola yang dapat menyebabkan Bank Umum BUMN Go Public pailit, seperti praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan dan pembinaan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan yang diperbaharui), dan secara intern yang dilakukan oleh organorgannya. Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen pengelola Bank Umum BUMN Go Public secara berkesinambungan, guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian karena penyimpangan yang juga meliputi kecurangan dan/ atau pelanggaran aspek kehati-hatian, meningkatkan efektifitas organisasi,

dan meningkatkan efisiensi biaya. Pengendalian intern dapat dilaksanakan salah satunya dengan pembentukan Komite Audit yang bertujuan memperkuat pengawasan terhadap lembaga perbankan dan menciptakan kepercayaan publik, terutama bagi investor yang bersangkutan. Pengertian Komite Audit dijelaskan di berbagai sumber, antara lain: a. Pendapat O Ray Whittington yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal mendefinisikan sebagai: “a committee composed of outside directors (members of the board of Directors who are neither officers nor employees) charged with responsibility for maintaining contact with the company’s Internal and independent auditors.” 2 (terjemahan bebas: yang beranggotakan bukan Direksi maupun karyawan perusahaan yang bersangkutan, yang bertanggung jawab memelihara hubungan dengan Auditor Internal dan Auditor Eksternal). b. Black’s Law Dictionary menyebutkan: “Audit committee is a committee appointed by the board of an organization, especialy a corporation, to oversee the financial reporting process, select an independent auditor, and receive the audit. Ideally, a committee member is financially literate and wholly independent, having no financial interest (direct or indirect) in the company, no executive position, and no familial relationship with any member of the company’s management or a major

2 O Ray Whittington dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal, Komite Audit (Audit Committee), Jakarta: Harvarindo,

2003, hlm. 5.

22


shareholders.” 3 (terjemahan bebas: komite audit adalah komite yang diangkat oleh perusahaan untuk mengawasi proses pelaporan keuangan, memilih auditor independen, dan menerima hasil audit. Idealnya, anggota komite mempunyai latar belakang ilmu keuangan, independen, tidak memiliki saham perusahaan yang bersangkutan (langsung maupun tidak langsung), tidak menjabat sebagai eksekutif perusahaan yang bersangkutan, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota manajemen pengelola atau pemegang saham mayoritas). Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa Komite Audit Bank Umum BUMN Go Public merupakan komite mandiri yang bebas dari pengaruh manajemen pengelola, yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam rangka membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris. Komite Audit merupakan komite yang diketuai Komisaris Independen4 yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu pelaksanaan tugas Komisaris untuk mewujudkan pengawasan yang efektif terhadap Bank Umum BUMN Go Public. Secara umum, Komite Audit pada bertugas untuk menilai pelaksanaan kegiatan Bank Umum BUMN Go Public, menilai hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya, memastikan adanya

prosedur pengkajian ulang yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Bank Umum BUMN Go Public, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, serta membantu tugas-tugas Komisaris lainnya. Amin Widjaja Tunggal berpendapat Komite Audit bertanggung jawab untuk bidang-bidang sebagai berikut: a. “Pelaporan keuangan (financial reporting); b. Tata kelola perusahaan (corporate governance); dan c. Pengendalian korporat (corporate contol).” 5

2. Pelaporan Keuangan (financial reporting) Pelaporan keuangan merupakan tanggung jawab utama dari umumnya Komite Audit, termasuk Komite Audit Bank Umum BUMN Go Public. Tanggung jawab khusus Komite Audit yang berkaitan dengan pelaporan keuangan adalah memberikan keyakinan bahwa pengungkapan keuangan yang dilakukan manajemen pengelola Bank Umum BUMN Go Public telah menggambarkan secara layak kondisi keuangan, hasil operasi, dan rencana jangka pendek, serta komitmen jangka panjang. Langkah-langkah khusus yang dapat ditempuh Komite Audit dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya ini mencakup: a. memberi rekomendasi mengenai akuntan independen yang akan ditunjuk oleh Dewan Komisaris; b. mengawasi cakupan audit eksternal, yang meliputi surat perjanjian kerja

3 Black’s Law Dictionary, Eight Edition, 2004, hlm. 289. 4 Komisaris independen adalah komisaris yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemilik Bank Umum BUMN Go

Public yang bersangkutan.

5 Amin Widjaja Tunggal, Op.Cit., hlm. 5.


23

dengan Auditor Eksternal, biaya audit yang diperkirakan, waktu kunjungan Auditor Eksternal, koordinasi dengan Auditor Internal, penelaahan kinerja Auditor, dan penelaahan jasa nonaudit; c. menelaah kebijakan akuntansi dan keputusan kebijakan; d. memeriksa laporan keuangan Bank Umum BUMN Go Public yang terdiri dari laporan keuangan interim, laporan keuangan tahunan, pendapat Auditor, surat-surat yang dikeluarkan oleh manajemen pengelola, dan laporan-laporan lain yang mensyaratkan persetujuan Komisaris sebelum disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan/atau lembaga pemerintah lainnya.

3. Tata kelola Perusahaan (corporate governance) Tanggung jawab Komite Audit dalam bidang tata kelola perusahaan atau corporate governance adalah memberikan keyakinan bahwa Bank Umum BUMN Go Public telah menaati hukum dan peraturan yang berlaku secara layak, telah melakukan usahanya secara etis, dan memelihara pengendalian yang efektif terhadap benturan kepentingan karyawan dan kecurangan. Langkahlangkah yang dapat dilakukan oleh Komite Audit dalam melaksanakan tanggung jawab ini adalah: a. menelaah kesesuaian peraturan yang dibuat oleh Bank Umum BUMN Go Public terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

24

b. menelaah kebijakan korporasi berkenaan dengan ketataan Bank Umum BUMN Go Public terhadap peraturan perundang-undangan, aturan-aturan intern, dan etika; c. menelaah kebijakan korporasi untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan; d. melakukan investigasi terhadap penyalahgunaan dan kecurangan dalam Bank Umum BUMN Go Public; e. menelaah proses litigasi yang ditempuh oleh Bank Umum BUMN Go Public tersebut, f. menelaah hal-hal yang bertentangan dengan penyelenggaraan good corporate governance; g. menelaah perilaku manajemen pengelola dan/atau karyawan Bank Umum BUMN Go Public mengenai benturan kepentingan karyawan, kepatuhan terhadap aturan, penyalahgunaan, dan/atau kecurangan; dan h. mensyaratkan Auditor Internal untuk melaporkan secara tertulis mengenai hasil penelaahan tentang tata kelola perusahaan, dan setiap hal-hal signifikan yang ditemukan.

4. Pengendalian korporasi (corporate control) Tanggung jawab Komite Audit Bank Umum BUMN Go Public dalam hal pengendalian korporat mencakup


pemahaman tentang pokok-pokok laporan keuangan, mengidentifikasikan area yang dianggap sensitif dan rawan terhadap risiko serta pemahaman terhadap manajemen resiko, dan sistem pengendalian intern yang berlaku di Bank Umum BUMN Go Public yang bersangkutan. Tanggung jawab ini memerlukan pemahaman yang jelas tentang peranan sistem pengendalian intern, baik untuk Auditor Eksternal maupun Auditor Internal. 6 Selanjutnya, terhadap masalah-masalah yang teridentifikasi dicarikan solusinya yang kemudian diajukan kepada Dewan Komisaris sebagai saran dan masukan. Saran dan masukan tersebut kemudian disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi, melalui Direktur Kepatuhan, dan jajaran manajemen pengelola agar dapat direalisasikan sebagai bentuk upaya perbaikan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut di atas, Komite Audit berwenang untuk mengakses segala informasi tentang karyawan, dokumen-dokumen, dana, aset, serta sumber daya lainnya yang dimiliki Bank Umum BUMN Go Public tersebut. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor, baik internal maupun eksternal, terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan, dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, Komite Audit juga berwenang untuk meminta dan menentukan pemeriksaan khusus. Dalam melaksanakan wewenangnya tersebut, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi audit internal.

Menurut F. Antonius Alijoyo, kewenangan Komite Audit tersebut dibatasi oleh fungsi mereka yang hanya sebagai alat bantu Dewan Komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada Dewan Komisaris), kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris, misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi Auditor Eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. 7 Meskipun telah diuraikan bahwa keberadaan Komite Audit ini mempunyai peranan penting dalam pengawasan terhadap kinerja Bank Umum BUMN Go Public, GCG akan lebih sulit dicapai apabila pembentukan Komite Audit masih didasari adanya ketidakmandirian anggotanya dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau pemegang saham mayoritas. Tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip yang lain, kemandirian Komite Audit Bank Umum BUMN Go Public merupakan faktor yang paling mempengaruhi baik buruknya kinerja Komite Audit yang bersangkutan. Ketidakmandirian Komite Audit mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya syarat-syarat prinsipprinsip dasar lainnya, yang kemudian menyebabkan kinerja Komite Audit yang buruk, dan pada akhirnya mengakibatkan tidak tercapainya GCG pada Bank Umum BUMN Go Public. Kemandirian ternyata merupakan faktor yang paling mempengaruhi kinerja Komite Audit Bank Umum BUMN Go Public. Dapat dikatakan, keberadaan Komite Audit yang tidak mandiri, dapat mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya syaratsyarat efektifitas yang lainnya, seperti

6 Lihat Amin Widjaja Tunggal, Op.Cit., hlm. 5-7. 7 Lihat F. Antonius Alijoyo, Keberadaan dan Peran Komite Audit, Surabaya: Seminar Nasional GCG FKSPI BUMN/

BUMD, 7 Mei 2003, hlm. 1.


25

transparansi, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Ketidakmandirian tersebut membawa pengaruh juga terhadap transparansi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang bersangkutan. Fenomena ini terjadi ketika Komite Audit tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara transparan dengan cara menyembunyikan fakta-fakta tertentu, dalam rangka melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu, misalnya bagi pihak yang tergabung dalam manajemen pengelola Bank Umum BUMN Go Public tersebut. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara tidak transparansi menimbulkan kesan bahwa Komite Audit cenderung memberi masukan-masukan kepada Dewan Komisaris berdasarkan apa yang telah direferensikan dalam laporan Bank Umum BUMN Go Public, bukan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan melalui penyelidikan yang dilakukannya.

kemandirian merupakan syarat mutlak yang sangat mempengaruhi kinerja Komite Audit, yang pada akhirnya mempengaruhi pencapaian GCG pada Bank Umum BUMN Go Public yang juga merupakan syarat mutlak bagi eksistensi Bank Umum BUMN Go Public dalam menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA Ainun Na’im dikutip oleh Hasnati, Analisis Hukum Komite Audit Dalam Organ Perseroan Terbatas Menuju Good Corporate Governance, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22, No. 6/2003 F. Antonius Alijoyo, Keberadaan dan Peran Komite Audit, Surabaya: Seminar Nasional GCG FKSPI BUMN/BUMD, 7 Mei 2003 O Ray Whittington dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal, Komite Audit (Audit Committee), Jakarta: Harvarindo, 2003

Selain membawa dampak pada transparansi, ketidakmandirian Komite Audit Bank Umum BUMN Go Public mempengaruhi kewajaran Komite Audit dalam mengambil keputusan. Besarnya pengaruh Dewan Komisaris akan mengakibatkan keputusan yang diambil Komite Audit tidak mengakomodasi kepentingan-kepentingan stakeholders secara adil dan setara, keputusan tersebut tidak didasari oleh fakta dan dokumen penunjang yang memadai. Situasi-situasi tersebut kemudian mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kontrol sosial dari masyarakat, karena Komite Audit tidak menyampaikan pertanggungjawabannya sebagaimana mestinya. Oleh karenanya,

26


Special Purpose Vehicle (“Spv”) Dalam Transaksi Asset Backed Securities /Efek Beragun Aset (“EBA”) Menurut Uu No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Jo Peraturan Bapepam & Lk No. Ix.K.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep. 493/ Bl/2008 Tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (“Asset Backed Securities”) Marisa Adiwilaga dan Christian Andersen

ABSTRACT Asia’s emerging asset securitization issues in 1990, as happened in Japan, Hong Kong, Thailand, Philipine, Taiwan and Singapore. In Indonesia a new asset securitization issue is less developed in 1995 ago with the introduction of asset securitization transactions for credit cards in the year for auto loans by Astra Sedaya Finance in 1996. SPV is now used by entrepreneurs as a business vehicle that protects the interests of its shareholders. However, usually SPV based outside the country in its implementation, there are only 2 people and besides it is also only with telephone and fax, but the cash held by the SPV is very large. SPV based abroad are usually established in a place that is a party of a double taxation treaty and low taxes and even take advantage of aspects of “confidentiality” to a very specific purpose.

1. Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) sebagai alternatif investasi di pasar modal Pasar Modal di Indonesia membawa dampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi, salah satunya adalah karena pasar modal mempunyai peranan yang boleh dikatakan cukup penting, antara lain sebagai berikut: 1 1. Pasar Modal merupakan fasilitas dalam melakukan interaksi antara Pembeli dan Penjual untuk

menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. 2. Pasar Modal memberikan kesempatan kepada para investor untuk memperoleh hasil (return) yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan (emiten) untuk memenuhi keinginan para Investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan. 3. Pasar Modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham atau surat berharga yang dimilikinya.

1 Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, ((Yogyakarta: UPP-AMPYKPN, 2000), hlm 7-8 dalam Gunawan

Widjadja” ETF (Exchange Trade Fund”) di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta 2008, hlm 1.

Special Purpose Vehicle (“Spv”) Dalam Transaksi Asset Backed Securities/Efek Beragun Aset (“EBA”) Menurut Uu No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Jo Peraturan Bapepam & Lk No. Ix.K.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep. 493/Bl/2008 Tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (“Asset Backed Securities”)

27

4. Pasar Modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. 5. Pasar Modal mengurangi biaya informasi dan transaksi Surat Berharga. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini masyarakat Indonesia belum cukup mengenal manfaat melakukan investasi dalam pasar modal, meskipun pasar modal seharusnya menjadi salah satu alternatif utama dalam investasi. Bursa Efek pada umumnya hanya dimaknai dan dimengerti sebagai bursa yang memperdagangkan saham dan atau obligasi sementara pemahaman mengenai efek-efek lain yang diperjualbelikan dibursa tidaklah terlalu banyak diketahui. Berbagai cara pembiayaan dan pemilihan sumber dana dan kombinasi cara pembiayaan telah lama dikenal dan banyak digunakan dalam dunia usaha, walaupun cara dan sumber dana di negara-negara maju relatif lebih banyak dan bervariasi daripada negara-negara berkembang. Namun, pada dasarnya sumber-sumbernya sama dan caranya tidak begitu berbeda. Sumber pembiayaan yang konvensional dan umum dipakai oleh setiap individual atau pelaku ekonomi di setiap negara adalah laba yang ditahan (retained earning), kombinasi laba ditahan, modal sendiri dan hutang (debt and equity combination). Melalui pembiayan konvensional pada umumnya para pengusaha masih tergolong berhatihati, hal ini dikarenakan bank masih

sulit menyalurkan kredit kepada usaha menengah besar. Trauma kredit macet saat krisis masih membekas dalam, sementara ketidakpastian multidimensi masih menyelimuti lingkungan bisnis. Belenggu obligasi rekapitalisasi dan batasan persyaratan Capital Adequate Ratio (“CAR”) membuat bank harus berpikir berkali-kali sebelum menyalurkan kredit. Selama ini dipercaya bahwa salah satu cara yang paling baik untuk mengevaluasi berbagai kombinasi pilihan sumber dana yang ada adalah dengan menggunakan strategi sustainable growth rate strate, yaitu suatu strategi penggunaan kombinasi berbagai sumber dana agar perusahaan dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan yang maksimum. 2 Untuk memperoleh penambahan dana guna tujuan investasi maupun untuk kegiatan operasional, serta untuk memperbaiki struktur keuangan perusahaan sekaligus menyehatkan keuangan perusahaan ada berbagai metoda yang dapat ditempuh. Salah satu yang terpenting adalah dengan mengstrukturisasi keuangannya (structured finance), cara ini dilakukan dengan sekuritisasi (securitized). Upaya sekuritisasi banyak ditempuh oleh perusahaan baik dalam rangka menyehatkan keuangan maupun memperoleh dana dari pasar modal. Sekuritisasi dapat dilakukan dengan menerbitkan surat berharga yang baru dan menjual kembali surat berharga yang ada atau dengan menerbitkan surat berharga baru dijamin (pledge) oleh surat berharga yang ada.

2 News letter No 28 /VIII/Maret/1997 Hlm 26-27

28


Salah satu sarana perekonomian yang terlihat meningkat dari waktu ke waktu serta mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah Pasar Modal. Menyadari masalah tersebut, maka kebijaksanan pengembangan Pasar Modal merupakan salah satu yang harus diupayakan. Pasar Modal Indonesia mulai memiliki arti strategis sejak pemerintah melakukan regulasi ekonomi di sektor moneter dengan megeluarkan paketpaket kebijaksanaan pada tahun 1987 hingga tahun 1990. Sejak mulai diberlakukannya Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”), keberadaan UndangUndang ini menjadi milestone pasar modal Indonesia karena menganut sistem disclosure, dan Bapepam & LK diberi tugas menciptakan pasar teratur, wajar dan efisien serta melindungi pemodal. Sebagai sumber dana yang langsung melibatkan masyarakat luas, pasar modal tidak hanya menyediakan dana investasi dalam bentuk penyertaan kepemilikan saham, tapi juga menawarkan instrumen seperti obligasi dan yang lainnya. Belakangan ada instrumen yang juga mulai dikenalkan kepada kalangan investor yakni Efek Beragun Aset (Asset backed securities) 3 Berbagai kebijakan dikeluarkan Bapepam & LK. Salah satu kebijakan-kebijakan tersebut adalah diperkenalkannya Sekuritisasi Aset melalui Efek Beragun Aset (“EBA”) dan Pengenalan Indonesian Depository recipt . 4

Efek Beragun Aset (Asset backed securities) merupakan produk baru di pasar modal Indonesia walaupun sebenarnya produk ini sudah boleh diterbitkan oleh pihak yang membutuhkannya sejak tahun 1997. Namun, sejak tahun 1997 hingga bulan Desember 2003 belum ada 1 (satu) pun produk Efek Beragun Aset (Asset backed securities) yang diterbitkan. Efek Beragun Aset (Asset backed securities) merupakan hasil dari sekuritisasi aset. Secara sederhana sekuritisasi aset dapat diartikan sebagai penciptaan sekuritas dengan agunan aset keuangan. Aset keuangan yang dimaksud adalah piutang dalam arti luas. Tujuannya untuk mentransformasi aset keuangan dari kreditur awal (Originator) yang tidak likuid menjadi aset keuangan yang likuid. 5 Dari sinilah kemudian lahir sekuritisasi aset sebagai lembaga terbaru di lingkungan pasar modal. Produk ini untuk pertama kalinya muncul di Amerika Serikat dengan diperkenalkanya Mortgage Backed Securities dan berkembang dengan pesat pada tahun 1970 hingga tahun 1980. Berapa tahun berikutnya sekuritisasi aset ini juga berkembang di negara-negara Eropa, Australia, Amerika Latin dan Selandia Baru. Di Asia masalah sekuritisasi aset baru berkembang pada tahun 1990, seperti yang terjadi di Jepang, Hongkong, Thailand, Filipina, Taiwan dan Singapura. Di Indonesia masalah sekuritisasi aset baru berkembang kurang lebih tahun 1995 yang lalu dengan dikenalkannya

3 I Putu Gede Ary Suta, “Menuju Pasar Modal Modern” , yayasan SAD satria bhakti 2000, hlm 85 4 Indoneisan Depository Receipt (sertifikat penitipan efek Indonesia) berdasarkan peraturan Nomor IX.A.10-kepu

tusan ketua Bapepam & LK No kep 49/PM/1997. IDR adalah peraturan yang membuat kepastian hukum bagi pemodal untuk berinvestasi terhadap perusahaan asing yang melakukan penawaran umum di Indonesia, untuk memberikan perlindungan kepada pemodal pada tahap sekarang ini dimungkinkan bagi emiten untuk menerbit kan IDR hanya kalau perusahaan yang bersangkutan telah melakukan IPO (Intial Public Offering) di Negara-nega Special Purpose Vehicle (“Spv”) Dalam Transaksi Asset Backed Securities/Efek Beragun Aset (“EBA”) Menurut Uu No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Jo Peraturan Bapepam & Lk No. Ix.K.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep. 493/Bl/2008 Tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (“Asset Backed Securities”)

29

transaksi sekuritisasi aset untuk kartu kredit untuk auto loan oleh Astra Sedaya Finance pada tahun 1996.

to remove assets from its books, to improve its capital ratio and liquidity while making new loans with the security proceeds”

Sekuritisasi aset dapat didefinisikan sebagai suatu transformasi aset-aset yang biasanya tidak dapat dipasarkan seperti utang dengan jaminan hipotik, utang dengan jaminan atas barang bergerak, dan tagihan-tagihan berdasarkan kartu kredit, menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan pemodal institusional. Tujuan diciptakannya efek beragun aset adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan perusahaan yang memerlukan pembiayaan untuk memperoleh sumber dana yang likuid atau cash. Melalui penerbitan efek beragun aset, perusahaan tersebut dapat menjual piutang-piutang sebelum jatuh tempo kepada pihak lain. 6 Pada prinsipnya, para pengusaha pemilik aset akan mendapat kesempatan memperdagangkan sertifikat aset mereka. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (“Bapepam & LK”) mengenai kontrak investasi kolektif Efek Beragun Aset (“KIK-EBA”), disebutkan bahwa Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (“KIK-EBA”) adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portfolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. 7

Sekuritisasi aset masih merupakan hal baru bagi pasar keuangan negaranegara berkembang termasuk Indonesia, meskipun di Amerika produk finansial hasil sekuritasi aset yaitu Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) diterbitkan pertama kali tahun 1970. Namun berdasarkan hasil laporan yang diterbitkan oleh Asian Development Bank (1999), beberapa perusahaan yang berdomisili di Indonesia pernah menerbitkan Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities), namun karena emiten Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) tersebut menggunakan Special Purpose Vehicle (“SPV”) luar negeri atau Offshore SPV, maka yang terjadi tidak terdaftar di Bapepam & LK. Dengan demikian, peraturan mengenai efek beragun aset (“EBA”) yang telah dikeluarkan oleh Bapepam & LK tahun 1997 hingga saat ini belum pernah diimplementasikan. 8 Sehingga harus dipertimbangkan kembali kepada investor yang memiliki badan hukum luar negeri karena tentu saja perusahaan (vehicle) tersebut tidak berbentuk Perseroan Terbatas (“PT”) maka aturannya pun berbeda. Di samping itu perlu diperhatikan kewajiban-kewajiban debitur dengan pergantian on shore loan menjadi off shore loan. 9

Securitization menurut Blacks Law dictionary adalah: “To convert (assets) into negotiable securities for resale in financial market, allowing the isuing financial institution

SPV sekarang ini digunakan oleh para pengusaha sebagai kendaran bisnis yang melindungi kepentingan para pemegang sahamnya. Bagaimana tidak, SPV yang berbasis di luar negeri

ra dan peraturan Negara yang bersangkutan setara dengan peraturan Pasar Modal di Inggris.

5 I Putu Gde Ary Suta., Op.cit. 6 Ibid, hlm 286 7 Pasal 1 huruf a, Peraturan Bapepam & LK No. IX.K.1 No.Kep 493/BL/2008, tanggal 25 Nopember 2008 8 Deni Daruri, Djony Edward, BPPN, Garbage In Garbage Out” “SPV kendaraan bisnis yang mengundang kontro

versi” salemba empat, hlm 225.

30


ini dalam pelaksanaannya hanya ada 2 orang dan selain itu pula hanya bermodalkan telpon dan fax, namun uang kas yang dipegang oleh SPV ini sangat besar. SPV yang berbasis luar negeri ini biasanya didirikan di suatu tempat yang merupakan pihak dari suatu perjanjian pajak ganda dan pajaknya rendah dan bahkan juga memanfaatkan aspek “kerahasiaan” untuk tujuan yang sangat khusus. 10 Sekuritisasi Aset dalam Transaksi EBA ini merupakan suatu transaksi jenis baru, untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan dan untuk mengurangi ketergantungan kepada bank atau sumber dana lainnya. Sehubungan kondisi saat ini dimana bentuk pembiayaan lainnya sulit diperoleh karena resiko yang terasosiasi dengan originator/investor. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis mengangkat tema mengenai bentuk Special Purpose Vehicle dalam transaksi Efek Beragun aset (Asset Backed Securities).

2. Sekuritisasi Efek Beragun Aset A. Mekanisme Proses Sekuritisasi Aset dalam hukum Common Law Tekanan likuiditas yang luar biasa tersebut melahirkan kreativitas para manajer keuangan yang tampil dengan securitization yang merupakan suatu teknik finansial untuk mengkonversi aset finansial yang tidak likuid menjadi sekuritas yang lebih likuid dengan back up aset itu sendiri. 11 EBA dikenalkan oleh pasar modal di Amerika, dimana penjual menjual aset

yang tidak likuid menjadi likuid. Hal inilah yang coba dikenalkan oleh Ginnie Mae, 12 yang bertujuan membuat bahwa perumahan di Amerika dapat diperoleh mampu dibeli oleh semua kalangan. Government National Mortgage Association (“GNMA”) atau sering disebut Gennie Mae adalah lembaga keuangan yang didirikan oleh pemerintah Amerika, lembaga ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah dan kegiatan keuangannya didukung dari dana yang diperoleh dari pemerintah. Tugas Gennie Mae adalah untuk membeli, menjalankan kegiatan (service) dan menjual mortgage loan dengan konsep meminimalkan resiko yang timbul dari residential mortgage market dan meminimalkan kerugian pada pemerintah. Gennie Mae diberikan otoritas kerja dalam dua kegiatan, yaitu: 1. Sebagai special assistant function, yakni diberikannya kewenangan untuk mengenakan bunga terhadap suatu pinjaman, yang besarnya berada dibawah rata-rata harga yang diperdagangkan di pasar uang. Hal ini dilakukan oleh keluarga yang memiliki penghasilan rendah dan tidak dapat membeli pinjaman dalam proses yang biasa. 2. Mortgage Backed Security program, yakni Gennie Mae akan menjamin pembayaran yang tepat waktu atas utang dan bunga pada mortgage backed security yang diterbitkan dan dijual kepada investor. Cara kerja Gennie Mae adalah sebagai berikut: 1. Issuer, yang seringkali adalah mortgage banker, akan mencari komitmen dengan GNMA untuk

9 Ibid 10 Ibid, hlm 267 11 Deni Daruri dan Djony Edward , Op cit. 12 www.ginniemae.gov


31

menjamin pool dari FHA 13 (federal housing administration) atau VA (veterans Adminitration) 14 2. Setelah menerima jaminan itu, sekuritas pun diterbitkan dengan didukung oleh pool dari FHA atau VA, untuk selanjutnya dijual di pasar sekunder. 3. Mortgage backed security dijual melalui security dealer kepada investor, berdasarkan jaminan dimana issuer akan membayarkan utang pokok dan bunganya. 4. Jaminan pembayaran issuer kepada investor ini didukung oleh GNMA, dengan konsep “full faith” dan kredit dari pemerintah federal. GNMA memiliki jenis mortgage backed security partial modifies pass though (yang berbentuk unit penyertaan atau surat partisipasi) dimana utang pokok dan bunga per bulannya jatuh tempo kepada investor pada saat seluruh pembayaran yang diperolehnya dari debitor mortgage loan tersebut terkumpul, akan tetapi kalau terjadi default, issuer hanya berkewajiban membayarkan prosentase pokok yang menjadi utang atau kewajibannya. Hal ini menunjukkan secara nyata adanya jaminan sepenuhnya akan kondisi tertentu dari GNMA. 15 Selain itu juga ada Lembaga Keuangan yang dibentuk oleh swasta di Amerika yakni Federal National Mortgage Association (“FNMA”) atau yang biasa disebut Fannie Mae. Tugas dari FNMA adalah menyediakan suatu pasar sekunder, untuk pinjaman bagi rumah tinggal atau pinjaman perumahan. FNMA sebagai perusahaan swasta

menjadi salah satu sumber dana untuk membeli piutang-piutang atau pinjaman perumahan, mensekuritisasikannya, dan selanjutnya menjual kepada investor. 16 Pendapatan FNMA berasal dari dua sumber, yaitu Fee income dan selisih antara biaya peminjaman dan yield 17 dalam penginvestasian mortgage loan tersebut. FNMA memiliki strategi dalam proses kerjanya, yaitu: a. Memperluas bisnis Mortgage Backed Security yang dapat memberikan FNMA fee based income, yang bersumber dari biaya FNMA dalam menjamin pembayaran utang dan bunga b. Mengatur portofolio pinjaman, dengan menyesuaikan kedekatan jatuh temponya asset dan liabilities. c. Mengurangi resiko bunga dengan menjual mortgage yield yang lama. FNMA membeli mortgage hanya dari seller dan servicer 18 yang telah disetujui, yang dimana servicer tersebut memiliki apa yang disebut delivery commitments. Untuk dapat menjadi seller atau servicer bagi FNMA, pemberi pinjaman atau lender harus memiliki minimum net worth dan harus berada dalam level yang pantas untuk melakukan kegiatan pemberian jaminan. FNMA memiliki pedoman pengontrolan kualitas pemberi pinjaman atau lender termasuk juga prosedur tertulisnya. Mortgage Backed Security merupakan salah satu alasan di Amerika terjadi krisis Subprime Mortgage beberapa tahun kemarin sehingga FNMA dan GNMA ikut terkena imbas karena pada saat bersamaan pula banyak debitur tersebut

13 Federal Housing Administration adalah suatu lembaga yang berada dalam lingkungan US Department

Housing & urban development yang mempunyai fungsi melakukan administrasi pinjaman, menjamin pinja man, dan asuransi pinjaman yang memungkinkan suatu pinjaman dapat diperoleh oleh masyarakat. 14 Veterans Administration adalah suatu lembaga yang menjamin pembayaran debitor veteran yang cidera janji dalam suatu pinjaman. VA didirikan berdasarkan Servicement’s Reasjustment Act 1944

32


tidak bisa membayar utangnya yang sudah jatuh tempo sementara banyak terjadi penarikan oleh pemegang unit penyertaan secara bersamaan.

B. Mekanisme Proses Sekuritisasi Aset dalam hukum Indonesia Pada umumnya, mekanisme proses sekuritisasi berawal dari kreditur awal yang mentransfer portfolio piutangnya kepada sebuah SPV. Untuk meningkatkan kualitas piutang yang dibelinya, SPV membeli credit enhancement yang berupa asuransi atau garansi bank, selain itu dapat juga menggunakan instrumen keuangan seperti Letter of Credit (“L/C”), jaminan atas tingkat bunga, opsi dan swap.19 Selanjutnya atas portfolio piutang yang telah ditambah dengan credit enhancement yang dilakukan pemeringkatan.20 SPV akan menerbitkan efek atas portfolio piutang tersebut dan penjamin emisi efek yang bertugas menjual efek hasil sekuritisasi kepada para investor. Mekanisme EBA dapat digambarkan sebagai berikut : 21

dagang dan sebagainya, yang dalam rangka sekuritisasi disebut “originator” (Kreditor awal) menjual dan menyerahkan sejumlah piutang yang sudah diseleksi mutunya 23 kepada suatu wahana yang khusus didirikan/diadakan untuk maksud itu. Wahana tersebut lazimnya disebut Special Purpose Vehicle (“SPV”) yang selain kegiatan transaksi sekuritisasi tidak mempunyai kegiatan komersial apapun. SPV, yang di dalamnya terdapat bank Kustodian bertugas dan diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif atas aset keuangan yang tercakup dalam portfolio investasi kolektif untuk kepentingan dan manfaat para pemegang Efek Beragun Aset. Dengan demikian titel hukum (legal Title) atas aset keuangan dialihkan kepada Bank Kustodian yang menerimanya semata-mata untuk kepentingan pemegang Efek Beragun Aset untuk selanjutnya dikelola oleh Manajer Investasi dengan bantuan Servicer 2. Portofolio KIK-EBA yang telah direstruktur oleh manajer investasi kemudian diperingkat oleh lembaga pemeringkat efek (Rating Agency) dan dapat diberikan sarana peningkatan kredit/arus kas (credit enhancement). Jika dikehendaki dalam proses penawaran umum kepada pemodal, manajer investasi dapat dibantu oleh penjamin emisi efek (underwriter).

Di Indonesia, Mekanisme Efek Beragun Aset adalah sebagai berikut: 22 1. Pemilik piutang-piutang berupa lembaga keuangan atau perusahaan

3. Penjualan EBA kepada investor dapat dilakukan melalui penawaran umum di pasar modal Indonesia atau dijual kepada investor strategis. Apabila

15 W Dennis, Marshall, hlm 168 dalam tulisan Gunawan Widjaja SH, MH.,MM “beberapa konsepsi hukum yang

harus diperhatikan dalam rangka penyusunan RUU sekuritisasi” diakses pada tanggal 16 Juni 2011 di www. legalitas.org hlm 9 16 Bruggerman, Fisher, “Real Estate finance and investment” hlm 586 dalam tulisan Gunawan widjaja Ibid, hlm 8 17 Yield adalah pembagian atau selisih antara pendapatan tetap dengan uang yang diinvestasikan. 18 Servicer adalah pihak yang menatausahakan, memproses, mengawasi dan melakuan tindakan-tindakan lainnya Special Purpose Vehicle (“Spv”) Dalam Transaksi Asset Backed Securities/Efek Beragun Aset (“EBA”) Menurut Uu No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Jo Peraturan Bapepam & Lk No. Ix.K.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep. 493/Bl/2008 Tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (“Asset Backed Securities”)

33

akan dijual melalui penawaran umum, maka wajib mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam & LK, sedangkan efek beragun aset yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum cukup dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Selanjutnya, arus kas pelunasan EBA dari debitur kepada servicer (penyedia jasa yang dapat dilakukan oleh originator), kemudian oleh KIKEBA disalurkan kepada pemegang efek beragun aset sesuai dengan janjinya. 1. Para pihak dalam Transaksi Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) Walaupun EBA merupakan instrumen baru di Pasar modal, namun para pihak dalam transaksi ini sudah diatur dengan jelas. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan EBA adalah sebagai berikut : 24 a. Debitur awal adalah pihak yang (akan) berhutang kepada originator. Apabila dalam hutang piutang antara debitur dengan originator terdapat aset yang dijaminkan, maka dalam proses sekuritisasi hal tersebut (jaminannya) menjadi jaminan hutang terhadap KIK-EBA. Debitur yang semula membayar hutangnya kepada originator setelah disekuritisasi, pembayaran hutang dilakukan kepada pihak yang bertindak sebagai

servicer/ penyedia jasa (yang dapat juga dilakukan oleh originator). b. Originator (kreditur awal) merupakan pihak yang mengalihkan aset keuangannya atau yang melakukan sekuritisasi atas aset keuangannya. Setelah aset keuangannya dijual kepada KIK-EBA (yang diwakili oleh menajer investasi selaku pengelola portfolionya), maka originator berhak atas pembayaran dari KIK-EBA (yang berasal dari pemegang EBA) dimana aset keuangan tersebut diperoleh pihak yang bersangkutan karena pemberian pinjaman, penjualan, dan atau pemberian jasa lain yang berkaitan dengan usahanya. Pelunasan dari debitur menjadi hak dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset yang akan diterima melalui servicer untuk selanjutnya disalurkan kepada para pemegang Efek beragun aset. Dalam praktiknya, tidak semua originator dapat menikmati uang yang diterimanya karena ada biayabiaya yang harus dikeluarkan seperti agency fee, underwriting fee, guarantor fee, dan lain-lain. Biaya ini harus diperhitungkan dengan seksama oleh originator sebelumnya. 25

dalam rangka mengupayakan kelancaran arus kas asset keuangan yang dialihkan kepada penerbit sesuai dengan perjanjian antara pihak tersebut dengan penerbit, termasuk memberikan peringatan kepada pihak yang berutang apabila terjadi keterlambatan pembayaran, melakukan negosiasi dan menyelesaikan tuntutan. 19 Fred B.G tambuan, dalam artikel Berita Pasar Modal Edisi 57 & 59 hm 38 20 Menurut Frank J fabozi di dalam “The handbook of fixed income securities” hlm 314 Based on it’s analysis Duff & Plelps determines whether the servicer is acceptable or unacceptable. The latter are not rated acceptable service are rated within one of the following four categories:

34


yang berkaitan dengan EBA. Perusahaan pemeringkat efek yang memberikan peringkat atas kelas-kelas EBA. Selain faktor kondisi makro ekonomi dan aspek hukumnya, perusahaan pemeringkat efek akan memperhatikan karakter portfolio aset keuangan yang menjadi agunan (Efek beragun Aset) dalam proses pemeringkatan, dan biasanya ditinjau dari aspek- aspek: 1. Record pembayaran masa lalu 2. Jaminan dari debitur yang melekat pada hutang 3. Analisa cash flow projection 4. Struktur layer efek beragun aset 5. Peningkatan kredit (Credit enhancement) 6. Dalam hal aset keuangannya berupa future receivable maka originator juga diperhitungkan.

c. Servicer (penyedia jasa) merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur, termasuk melakukan tindakan awal apabila terjadi keterlambatan/kegagalan pembayaran oleh debitur hingga negosiasi sesuai dengan kontrak. Apabila dikehendaki dimungkinkan ada back up penyedia jasa pendukung, originator dapat saja menjadi servicer 26 karena originator lebih mengenal para debitornya karena itu lebih mudah menghubungi mereka. d. KIK-EBA merupakan pihak yang dapat menerbitkan efek beragun aset di Indonesia yaitu kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang EBA dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portfolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. e. Profesi penunjang pasar modal meliputi akuntan dan konsultan hukum yang melakukan penelaahan terhadap EBA dari aspek akutansi (keuangan) dan aspek hukum, serta notaris yang berfungsi sebagai pembuat akta atas kontrak-kontrak

Di samping itu, kredibilitas servicer dan Manajer Investasi akan menjadi faktor yang tak kalah pentingnya mengingat fungsinya sebagai pihak yang mewakili para pemegang Efek Beragun Aset dalam proses pembayaran dari debitur. g. Investor adalah para pemegang efek beragun aset yang akan menerima pembayaran yang berasal dari debitur awal sesuai dengan jadual dan ketentuan yang

S- A.1

Highest Quality servicing capabilities & Strong financial condition

S- A.2

Above - average servicing capability & Financial condition

S- A.3

Average servicing capability & bellow instrument grade financial condition. A Master servicer structutural enhancement may be required for an investment grade structured financing.

S- A.4

Average servicing capability, but severaly limited operating history. Financial condition is velatitle. A master servicer and structural enhancements will be required for an investment grade structured financing

tertera dalam sertifikat efek beragun aset. h. Pihak- pihak lain sesuai dengan kebutuhan seperti underwriter jika dibutuhkan untuk menjamin proses penjualan EBA, biro administrasi efek untuk mendukung proses administrasi efek beragun aset, credit enhancer untuk menanggung kerugian tingkat tertentu, dan bursa efek sebagai tempat pasar sekunder efek beragun aset.

C. Penjualan Piutang dalam Hukum Indonesia Khusus tentang ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 613 KUH Perdata, perlu ditegaskan di sini bahwa hak milik piutang atas nama (Registered Receiveable) beralih pada saat ditandatanganinya akte pengalihan (Cessie), baik otentik maupun di bawah tangan. Pada saat itu kepemilikan atas aset keuangan yang bersangkutan beralih dari kreditur awal (Cedent) kepada pembeli/penerima piutang (ceddionaris). Persetujuan Debitor Cessus (debitur piutang) tidak diperlukan. Dengan demikian perbuatan konstitutif yang menyebabkan piutang atas nama beralih dari Kreditur Awal kepada Kreditur baru adalah akta pengalihan yang merupakan bentuk nyata telah terjadinya juridische levering sebagaimana dimaksud Pasal 584 KUHPerdata. 27 Pada saat transaksi EBA dilakukan, sebelumnya harus dipastikan bahwa aset keuangan milik Originator (Kreditur

Awal) bebas dari tuntutan para Kreditur (Pasal 1131 KUH Perdata) 28 maka pengalihan hak milik atas aset keuangan yang dijual/dialihkan harus benar-benar merupakan jual lepas tanpa syarat. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1458 dan Pasal 1459 KUH Perdata 29 Jo Pasal 584, 30 612 31 dan 613 KUH Perdata.

3. Special Purpose Vehicle (SPV) Dalam Transaksi Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) A. Special Purpose Vehicle (SPV) dalam Hukum Indonesia 1. Pengertian Special Vehicle (SPV)

Purpose

Perkembangan penggunaan SPV sangat terkait dengan terjadinya proses disintermediasi perbankan di AS yang berlangsung sejak tahun 1970. Banyak bank pada waktu itu mengalami krisis likuiditas karena kenaikan bunga umum yang melampaui bunga tabungan/deposito bank yang diizinkan oleh regulator pada saat itu. Tidak sedikit Bank yang kolaps pada awal 1980-an, akibat tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya karena tertanamnya dana dalam aset-aset yang tidak likuid seperti mortgage loans. 32 SPV merupakan suatu badan hukum yang didirikan untuk tujuan khusus. Special purpose

The rating companies may require a back up servicer if there is a concern about the ability of a servicer to perform. Fitch, for example requires that the backup servicer run pararel the primary servicer and compare the information generated from it’s system to that of the primary servicer 21 Studi Studi tentang perdagangan efek beragun asset, diterbitkan oleh Bapepam & LK atas efek beragun aset, hlm 83 22 Ibid, hlm 57

36


vehicle juga dikenal dengan beberapa istilah seperti Special purpose entity, single purpose entity dan special purpose company. Tidak seperti suatu Trust, SPV adalah merupakan suatu legal entity atau badan hukum tertentu sesuai dengan tujuan dan keinginan sponsor dan hukum/regulasi yang berlaku dalam yurisdiksi dimana SPV itu didirikan.33 Bisa berbentuk limited partnership, trust atau bentuk hukum lainnya. Meskipun sudah dikenal selama puluhan tahun di Amerika, Eropa, Australia dan negara-negara yang sudah maju sektor keuangannya, penggunaan SPV dalam dunia keuangan di Indonesia relatif masih sangat baru. Itulah sebabnya sekuritas yang demikian juga dikenal dengan nama asset backed securities. Teknik ini digunakan para banker saat itu untuk mengkonversi pinjaman, terutama mortgage loans menjadi sekuritas yang mempunyai secondary market (likuid). Sekuritisasi juga merupakan suatu teknik untuk memisahkan struktur cash flows dari aset yang tidak likuid yang hendak disekuritisasikan, sekuritisasi juga sering disebut sebagai structured financing. Bukan saja sekuritisasi telah sangat berperan dalam membantu likuiditas bank-bank saat itu, teknik ini juga telah memberikan

perubahan signifikan dalam proses intermediasi yang diperankan bank-bank dalam proses pengaliran dana dari surplus units kepada deficit units (institutional intremeditation) dalam masyarakat. Peran SPV dalam sekuritisasi adalah apa yang disebut sebagai pooling technique. Aset ini akan disekuritisasi dikemas dalam suatu pool atau semacam wadah penampungan. Pool ini adalah merupakan suatu legal entity yang berdiri sendiri yang dalam perkembangannya kemudian dikenal dengan nama SPV. 34 Sekuritisasi ini merupakan konversi suatu pool of assets yang illikuid dan non tradeable, menjadi efek yang likuid dan dapat diperdagangkan. Untuk itu pool of assets yang disekuritisasi tersebut harus memenuhi syarat: 35

1. Kualitas aset tersebut harus sedemikian rupa memberi sebesar mungkin kepastian kepada para investor yakni pengembalian hutang dengan tertib; 2. Aset tersebut harus dapat secara efektif diisolasikan dari originator dan klaim-klaim yang merugikan Namun tidak semua Pool of assets bisa disekuritisasi, untuk bisa disekuritisasi ada beberapa persyaratan yang diperlukan yaitu: 36

23 Biasanya seleksi diadakan pada kriteriaemisal kelancaran pembayaran piutang oleh debitornya, jangka waktu

piutang,kemudahan pengalihan piutang, ada tidaknya jaminan atas pelunasan piutang tersebut.

24 Studi tentang perdagangan Efek beragun asset 2003, Opcit, hlm 19 25 Deni Daruri dan Djony Edward Op.Cit. hlm 232 26 Studi tentang perdagangan Efek beragun aset, Op.Cit. hlm 19 27 Fred B.G Tambuan, Op.Ci, hlm 40.


37

1. Dapat dianalisis sebagai suatu seri arus kas. 2. Jaminan yang menyertai aset tersebut harus dapat dieksekusi oleh SPV, misalnya dalam hal sekuritisasi hipotek, properti yang menjadi jaminan harus dapat dieksekusi oleh SPV. 3. Mempunyai karakteristik resiko yang terdistribusi merata sehingga dapat diperlakukannya sebagai sebuah aset tunggal yang dapat diprediksi kinerjanya. 4. Relatif homogen, artinya tidak terdapat variasi yang terlalu luas dari tipe produk, dokumentasi dan metodologi pembetukan aset. Variasi yang terlalu luas menyulitkan investor untuk menganalisis aset dan membuat issuer semakin sulit untuk menyesuaikan EBA dengan minat investor 5. Kontrak harus tetap dapat dilaksanakan meskipun originator bangkrut 6. Aset tersebut memiliki kapasitas untuk disekuritisasi misalnya; tidak ada ketentuan untuk tidak dapat dialihkan dari originator ke SPV. 7. Kinerja aset tersebut independen terhadap kinerja originator. Dengan SPV dalam struktur keuangan ini, aset yang dijual ke SPV ini mengalami credit enhancement sehingga SPV dapat menerbitkan sekuritas dengan peringkat yang lebih

baik dari peringkat bank yang melakukan sekuritisasi itu sendiri, bahkan untuk sekuritas yang masuk kategori investment grade. Terjadinya credit enhancement ini pada dasarnya karena hal-hal sebagai berikut: 37 Ring fencing: Aset yang sudah dikuasai SPV, yang merupakan suatu badan hukum, sudah terhindar dari pengaruh bank yang menjualnya. Bankruptcy remote: Aset yang dijual kepada SPV terlepas dari resiko tuntutan dari para kreditur bank penjual itu dalam kasus kebangkrutannya. Over Collateralzation: Dalam struktur tertentu, SPV menerbitkan beberapa kelas apa yang dikenal dengan sistem Waterfall yakni adanya pendapatan prioritas penggunaan cashflows sesuai dengan urutan kelas sekuritas. Biasanya dalam struktur ini terdapat residual interest yang akan dikembalikan kepada bank penjual dalam bentuk subordinated loan kepada SPV oleh bank bersangkutan. 38 Hal yang ikut memperburuk kesan SPV adalah tempat pendiriannya yang kebanyakan diyurisdiksi offshore centers yang dikenal dengan tax heaven area yang juga mempunyai reputasi yang agak miring dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan seperti money loundring 39 dan fraudulent transactions. Sebagai gambaran, banyak sekali kasus yang ikut menambah

28 Pasal 1131 KUHPerdata “ Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik

yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemuian hari, menjadi tanggungan bagi perikatan perse orangan” 29 Pasal 1458 KUHPerdata “ Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orangorang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserah kan, maupun harganya belum dibayar” Pasal 1459 KUHperdata “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama pe

38


buruk citra SPV seperti dalam kasus PT Indosat Tbk, setelah pemerintah mengumumkan ST Telemedia (STT) keluar sebagai pemenang tender divestasi PT Indosat Tbk. Pada saat tender pihak investor menggunakan nama ST Telemedia, namun pada saat penandatanganan SPA (Sales Purchase Agreement) untuk menguasai 41,94% saham Indosat yang muncul adalah I ndo n esian C o mmu n ication Limited (ICL). Posisi ICL tak lebih hanyalah SPV atau kendaraan dari STT. Hal ini dikarenakan ICL berbadan hukum di negara Mauritius sehingga mengundang kritik dan gerakan demonstrasi yang luas baik dari karyawan maupun mahasiswa. Sejauh ini sedikitnya ada tujuh negara yang popular dengan sebutan tax heaven area, surga bagi para pebisnis yang menginginkan praktik bisnis tanpa pajak. Ketujuh negara yang sering dijadikan sebagai lokasi pendirian SPV itu adalah British Virginia Island (BVI), Bahamas, Bermuda, Cook Island, Caymand Island, Mauritius dan Segitiga Bermuda. Amerika Serikat, Hongkong, dan Singapura juga kerap digunakan sebagai negara tujuan pendirian SPV. Namun ketiga negara tersebut lebih banyak ditemukan perusahaan yang menyediakan jasa pendirian Offshore companies.

sembilan kelebihan: 40 1. Pendirian SPV dengan kewajiban sangat minimum 2. Pendirian dan operasional SPV terbebas dari pengenaan pajak (Zero or Low Tax) 3. Sangat cepat membuka dan menutup SPV dimaksud sesuai kebutuhan; 4. Tidak perlu menggunakan jasa akuntan untuk mengaudit; 5. Dalam pembukaan SPV pemilik dan pemegang saham, direksi dan perusahaan terkait bisa dibuat terselubung (nominee); 6. Pertemuan Direksi dan pemegang saham dapat dilakukan dimana saja di seluruh dunia; 7. Kontrol pemerintah sangat minimal karena pendirian SPV dapat dilakukan di sejumlah negara yang sangat melindungi Investor; 8. Penggunaan nama perusahaan SPV bisa memilih nama yang disukai klien, bisa diambil dari ribuan nama dalam daftar A&B atau bisa mengusulkan nama sendiri; 9. Modal dasar pendirian SPV hanya US$ 1. 2. Landasan Hukum Special Purpose Vehicle (SPV) di dalam hukum Indonesia

Dalam pendirian SPV di negara tax heaven area tersebut memiliki

Penggunaan SPV di Indonesia sangat berpotensi memberikan kontribusi yang positif bagi sektor perekonomian, khususnya sektor

nyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616.

30 Pasal 584 KUHPerdata “Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan

dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluarsa, karena perwarisan, baik menurut Undang- undang, maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atu penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk me mindahkan hak milik, dilakukan oleh orang yang berhak berberbuat bebas terhadap kebendan itu” 31 Pasal 612KUHPerdata ”Penyerahan kebendaan bergerak , terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan ynag nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunciSpecial Purpose Vehicle (“Spv”) Dalam Transaksi Asset Backed Securities/Efek Beragun Aset (“EBA”) Menurut Uu No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Jo Peraturan Bapepam & Lk No. Ix.K.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep. 493/Bl/2008 Tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (“Asset Backed Securities”)

39

keuangan. Perkembangan market intermeditation dalam situasi saat ini dimana institusional intermeditation yang merupakan tanggung jawab bank-bank sedang terkendali tentunya sangat berperan dalam menyediakan likuiditas dalam perekonomian. Sekuritisasi aset merupakan salah satu produk di bidang pasar modal yang mempunyai segi hukum yang cukup kompleks dan perlu memperoleh perhatian, terutama mengenai bentuk hukum yang dapat dipakai sebagai SPV dan pengalihan atas aset. Secara umum EBA mempunyai konstruksi yang sama di semua negara, namun pengaturannya terutama mengenai bentuk special purpose vehicle-nya berbeda untuk masing-masing negara. Di Amerika misalnya bentuk hukum SPV dalam EBA adalah Trust atau corporation. Namun bentuk hukum trust ini tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, dan karenanya perlu ditetapkan bentuk hukum yang lain yang sesuai untuk suatu SPV. Banyak pihak yang mengajukan agar SPV dalam efek beragun aset mempunyai bentuk hukum PT (Perseroan Terbatas). Namun jika SPV berbentuk hukum PT maka ia mempunyai organ-organ yang terdiri atas komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham. Disamping itu sebuah PT biasanya

dibentuk dan melakukan kegiatan bisnis, seperti memproduksi atau menjual produk-produk tertentu, sedangkan SPV dalam efek beragun aset tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan bisnis. SPV juga memiliki kekebalan Bankruptcy remotenes dan tidak boleh melakukan kegiatan bisnis kecuali apabila disetujui oleh para pemegang EBA. Oleh karena itu Bapepam & LK selaku pemegang otoritas pasar modal mengajukan bentuk hukum SPV dalam EBA ini berupa Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Bentuk hukum ini diintrodusir oleh Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam kaitannya dengan reksa dana, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Bapepam & LK dimana mempunyai karakteristik yang sama dengan trust di Amerika. Kontrak Investasi kolektif dianggap sebagai bentuk hukum SPV yang paling cocok, karena bentuk hukum ini lebih fleksibel atau luwes serta dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata. Namun semenjak diundangkannya Instruksi Presiden No 1 Tahun 2008 Jo Inpres No. 19 Tahun 2005 mengenai Pembiayaan sekunder perumahan, sudah disebutkan dengan jelas bahwa Special Purpose Vehicle adalah berbentuk Perseroan Terbatas

kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya,melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”. 32 Deni Daruri dan Djony Edward, opcit hlm 260 33 Hendrik Poluan, Bisnis Indonesia dalam Deni daruri & Djony Edward , Op.cit hlm 264. 34 Ibid, hlm 265. 35 Liputan khusus, “Sekuritisasi aset, fenomena baru bisnis finasial“ Kartini muljadi dalam Newsletter Pusat Peng

40


yang tunduk pada undangundang No. 1 Tahun 1995. Dalam bentuk SPV dalam konstruksi kepemilikan Rumah atau Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang berperan sebagai SPV adalah perusahaan pembiayaan sekunder perumahan (PPSP), dimana ia berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yang tunduk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas (PT). Semakin dipertegas dengan dikeluarkann ya pera tur an Bapepam & LK No. IX.M.1, No. 425/BL/2007, tanggal 18 Desember 2007 mengenai pedoman bagi manajer investasi dan bank kustodian yang melakukan pengelolaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif (“Peraturan Bapepam & LK No. IX.M.1”), dikatakan bahwa SPV adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh dana investasi real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif paling kurang 99% (Sembilan puluh Sembilan per seratus) dari modal disetor. Dalam peraturan Bapepam & LK No. IX.M.1 dikatakan dana investasi real estat adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat dan

atau kas dan setara kas. Aset yang berkaitan dengan real estat adalah efek perusahaan real estat yang tercatat di bursa efek dan atau diterbitkan oleh perusahaan real estat. Beberapa ketentuan baru dalam peraturan Bapepam & LK No. IX.M.1 yakni Dana investasi real estat berbentuk KIK dilarang berinvestasi di tanah kosong atau berinvestasi di properti yang masih dalam tahap pembangunan, kegiatan dalam tahap pembangunan ini tidak termasuk dekorasi ulang, perbaikan (retrofitting) dan renovasi dan dana investasi real estat berbentuk KIK dilarang meminjam dana melalui penerbitan efek bersifat utang namun dapat meminjam dana tanpa penerbitan efek bersifat utang untuk kepentingan pem-belian aset real estat dengan total nilai paling banyak 20 (dua puluh per seratus) dari nilai asset real estat yang akan dibeli dimaksud. Manajer inveatasi yang mengelola dana investasi real estat berebentuk KIK, wajib memastikan bahwa: 1. Dana investasi real estat berbentuk KIK pada: a. Aset real estat paling kurang 50% (lima puluh per seratus) dari nilai aktiva bersih. b. Aset real estat dan aset yang berkaitan dengan

kajian Hukum (PPH) No 3o/ VIII/September/ 1997 hlm 15

36 Tim Nicole , 1997 dalam buku Deni Daruri hlm 230 37 Deni Daruri & Djony Edward.Op. Cit. hlm 265. 38 Ibid 39 Money loundring atau pencucian uang menurut UU No 25 tahun 2003 Pasal 1 adalah perbuatan menem

patkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga Special Purpose Vehicle (“Spv”) Dalam Transaksi Asset Backed Securities/Efek Beragun Aset (“EBA”) Menurut Uu No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Jo Peraturan Bapepam & Lk No. Ix.K.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep. 493/Bl/2008 Tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (“Asset Backed Securities”)

41

real estat paling kurang 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai aktiva bersih dengan ketentuan investasi pada aset real estat paling kurang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a butir 1 peraturan ini; dan/ atau c. Kas dan setara kas tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari nilai aktiva bersih. 2. Aset yang menjadi portfolio dana investasi real estat berbentuk KIK memiliki alas hukum yang kuat, sah, dan mudah ditransaksikan. 3. Tujuan Special Purpose Vehicle (“SPV”) Pada dasarnya fungsi pendirian SPV terdiri dari tiga hal, yakni membatasi resiko finansial, mengoptimalkan pajak dan mendiversifikasikan pembiayaan. Satu perusahaan dapat melakukan akuisisi dan pembiayaan proyek besar dengan mendirikan SPV di negara tax heaven area tanpa harus menarik seluruh perusahaan induk ke dalam resiko SPV apabila terjadi sesuatu yang buruk. Namun dalam perkembangannya, SPV ini sering disalahgunakan. Pendirian SPV malah digunakan untuk penggelapan pajak dan melakukan pencucian uang,

Kelemahan SPV ini adalah kegagalan dalam melakukan disclosure atau keterbukaan informasi yang ini jelas-jelas bertentangan dengan prisipprinsip GCG (Good Corporate Governance), terutama prinsip transparansi. Karena itu proses akuisisi aset, melalui SPV cenderung menggunakan konsep private placement ketimbang secondary public offering atau initial public offering. Secara umum transaksi EBA dilakukan oleh perusahaan yang membutuhkan pembiayaan (Originator) dengan cara menjual piutang-piutangnya kepada Special purpose vehicle (SPV) yang khusus dibentuk untuk tujuan transaksi tersebut. Selanjutnya SPV menerbitkan dan menjual efek berupa sertifikat hutang (debt instrument) atau sertifikat partisipasi dalam tagihan yang dijual (sertifikat partisipan) kepada para investor institusional. Dengan demikian dalam sekuritisasi aset SPV akan mempunyai beberapa peran, antara lain membeli tagihan yang dijual oleh originator dan mengeluarkan sertifikat hutang atau unit penyertaan untuk dijual kepada investor.

B. Bentuk Hukum Special Purpose Vehicle (SPV) dalam transaksi Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities)

merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. 40 Deni Daruri & Djony Edward , Op.cit. hlm 262

42


1. Lembaga Hukum Trust Trust adalah: “Trust merupakan hubungan hukum yang bersifat kepercayaan antara pembentuk Trust (Settlor atau trustor) dengan penglola trust (Trustee) untuk mengelola harta benda trust, yang diletakkan di bawah penguasaannya, bagi kepentingan pihak pemanfaat (beneficiary), atau suatu tujuan tertentu.” 41 Sekalipun hukum Indonesia tidak mengenal lembaga “Trust” sebagaimana itu dikenal dalam sistem hukum Anglo-Amerika (Common Law), namun demikian pengalihan aset keuangan dalam rangka KIK-EBA menyerupai “Common Law Transfer of legal title” dan Bank Kustodian secara efektif bertindak dalam kapasitas yang sama dengan “common law trustee”, mengingat bahwa sekalipun aset keuangan tercatat atas nama Bank Kustodian, segala hak atas manfaat ekonomis berkenaan dengan aset keuangan adalah untuk kenikmatan para pemegang EBA. 42 Konstruksi hukum tersebut pada hakikatnya adalah suatu “Trust” sebagaimana dimaksud dalam Article of the 2 of Hague convention on the law applicable to trust and on their recognition” yang menyatakan sebagai berikut: “For the purpose of this convention, the term “trust” refers to the legal relationships

created-inter vivos or on death by a person, the settler, when assets have been placed under the control of the trustee for the benefit of a beneficiary or for a specified purpose. A trust has the following characteristic : 1. The assets constitute a separate fund and are not a part of the trustee’s own estate; 2. Title to the trust assets stands in the name of the trustee or in the name of another person on behalf of the trustee; The Trustee has the power and the duty, in respect of which in accordance with the terms of the trust and the special duties imposed upon him by law” 43 Konsepsi trust sebagai suatu hubungan hukum yang mempunyai karakteristik suatu hubungan kepercayaan (fiduciary relationships) menurut hukum anglo saxon dapat diterapkan di Indonesia, unsur-unsur suatu hubungan kepercayaan ada kesesuaian dengan unsur perwakilan dalam KUH Perdata. Asas-asas hubungan suatu kepercayaan juga sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam suatu perwakilan menurut KUH Perdata selain itu juga menganut kepemilikan ganda (duality of ownerships) tidak dapat diterapkan di Indonesia yang menganut satu kesatuan kepemilikan (unitary of ownership). Konsepsi kepemilikan menurut hukum

41 Disertasi Sri Sunarni Sunarto “Penerapan konsepsi trust dalam rangka pembangunan hukum nasional Indone

sia” Program pasca Sarjana Universitas Padjadajaran 2003.

42 Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Pasar Modal (UUPM) 43 D.J Hayton, et all “Trusts;Vertrowd met de trust, trust and trust-like arrangements”, 1996, hlm 6 Dalam Fred

Tambuan.,Op.Cit.hlm 36


43

(legal ownerships) dari trustee harus diperhalus (verfijning) sehingga pengertiannya dipersempit menjadi fungsi untuk mengelola (manajemen function). Kemudian Trust pula diklasifikasikan ke dalam hukum perikatan. Konsepsi trust dapat tercakup ke dalam hukum perikatan, sebab perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu, apalagi bahwa sifat hukum perikatan bersifat terbuka, sehingga konsepsi yang belum ada dapat dimasukkan. 44 Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diharapkan ikut meratifikasi konvensi International tentang hukum yang berlaku bagi Trust dan pengakuan Trust (The Hague Convention on the law application to trust and their recognition) 1985, agar dapat dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum trust di Indonesia, mengingat konvensi ini bertujuan membentuk asasasas umum mengenai hukum trust, yang mungkin dapat diterapkan di Indonesia. Antara lain yang penting adalah bahwa konvensi ini tidak mengandalkan pembagian kepemilikan menurut hukum dan menurut equity (legal ownership dan equitable ownerships) tidak seperti yang

dikenal dalam sistem hukum Anglo Saxon. 45 2. Kontrak Investasi kolektif (“KIK”) Praktik di negara lain, yang menjadi mediator dalam proses sekuritisasi aset dapat berbentuk perusahaan, dapat pula berbentuk special purpose entity, serta dapat pula dilakukan oleh suatu Trust. Di Indonesia Special Purpose Vehicle berbentuk KIK, yakni: “kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek beragun aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portfolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif “ 46 Pengurusan efek beragun aset di Indonesia menjadi beberapa fungsi, antara lain: 1. Fungsi proses dan pengawasan pembayaran dari debitur dilakukan oleh penyedia jasa (Servicer), namun demikian manajer investasi tetap bertanggung jawab atas pelunasan dari debitur/obligor. 2. Fungsi penyimpanan dokumen dan pembayaran pengembalian investasi kepada investor dilakukan oleh bank kustodian. 3. Fungsi pengelolaan aset keuangan dilakukan oleh manajer investasi.

44 Disertasi Sri Sunarni Sunarto “Penerapan konsepsi trust dalam rangka pembangunan hukum nasional Indone

sia” Program pasca Sarjana Universitas Padjadajaran 2003.

45 Ibid 46 Pasal 1 huruf a. Kep Bapepam & LK No IX. K.1 No. 493/ BL/2008, tanggal 25 November 2008 jo No. IX.K.1 No.

28 Tahun 2003, tanggal 21 Juli 2003.

44


Dalam hal keterbukaan informasi dalam proses sekuritisasi aset, mengacu kepada ketentuan yang mengatur di masingmasing negara. Pada intinya setiap penerbit diwajibkan menerbitkan suatu dokumen yang sering dikenal dengan istilah prospektus dan kepada para calon investor diwajibkan terlebih dahulu untuk membaca prospektus sebelum melakukan investasinya. Praktik yang telah dilakukan di luar negeri, dalam melakukan penyebaran informasi dapat dilakukan melalui internet. KIK-EBA bukan badan hukum melainkan adalah suatu perjanjian sui generis yang dibuat oleh manajer investasi dan Bank Kustodian yang mengikat mereka berdua dan para pemegang EBA.47 KIK-EBA sebagai SPV pada hakikatnya bukan badan hukum dan oleh karenanya bukan subjek hukum mandiri (persona standi in iudicio) dan bukan pula persekutuan perdata, CV, atau firma, maka KIK-EBA tidak dapat tampil di muka pengadilan sebagai penggugat atau tergugat. Ini pula sebabnya mengapa KIK-EBA tidak dapat dimohonkan pailit sehingga sesungguhnya KIK-EBA adalah sebuah SPV yang tersedia untuk melaksanakan sekuritisasi di bidang pasar modal yang sangat unik karena “Bankruptcy proof” (kebal terhadap permohonan pernyatan pailit).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam KIK-EBA, manajer investasi bertugas mengelola portfolio investasi kolektif yang terdiri dari aset keuangan berupa tagihan atau piutang (receivable) yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan katu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (Future receivable) pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, Sarana peningkatan kredit (credit enhancement), arus kas (Cash flow) serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan dengan aset keuangan tersebut. Adapun tugas Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif atas aset keuangan yang tercakup dalam portfolio investasi kolektif untuk kepentingan dan manfaat para pemegang EBA. Sebagaimana diatur dalam KIKEBA, kreditur awal (Originator) menjual atau mengalihkan dengan cara lain sejumlah aset keuangan KIK-EBA yang kemudian dicatat atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang EBA. Dengan demikian title hukum (legal Title) atas aset keuangan dialihkan kepada Bank Kustodian yang menerimanya semata- mata untuk kepentingan pemegang EBA untuk selanjutnya dikelola oleh manajer investasi dengan bantuan Servicer.

47 Fred E G Tambuan, Op. Cit. hlm 35


45

Dalam Kontrak Investasi Kolektif, dapat: 48 a. Memuat ada atau tidaknya kelas-kelas EBA dengan hak berbeda, dimana pembedaan tersebut didasarkan pada halhal seperti: 1. Urutan dan jadual pembayaran kepada pemegang EBA; 2. Kelas-kelas dari EBA Arus Kas Tetap; 3. Penetapan pembayaran atas EBA tertentu yang berasal dari bunga atau dari arus kas lainnya; 4. Penetapan pembayaran atas EBA tertentu yang berasal dari pinjaman pokok; 5. Penetapan pembayaran yang dipercepat untuk kelas EBA tertentu karena adanya kondisi tertentu; 6. Penetapan pembayaran yang berubah sesuai dengan perubahan tingkat bunga atau ukuran lain dipasar; 7. Penetapan tingkat jaminan atau prioritas hak atas aset keuangan atau arus kas dari Kontrak Investasi Kolektif; 8. Penetapan tanggung jawab terbatas atas pelunasan EBA kelas tertentu. b. Menetapkan persyaratan bahwa EBA dari kelas tertentu dapat dialihkan kepada pihak lain.

c. Menetapkan ketentuan tentang pembubaran dan likuidasi Kontrak Investasi Kolektif EBA, termasuk pembagian aset keuangan kepada beberapa atau semua kelas pemegang EBA pada saat atau dalam kondisi tertentu; d. Menetapkan ada atau tidaknya; 1. Asuransi atas aset keuangan yang membentuk portfolio Kontrak Investasi Kolektif EBA atas berbagai macam resiko, seperti resiko kredit; 2. Pemeringkatan atas beberapa atau semua kelas EBA; 3. Jaminan dari Pihak ketiga; 4. Sarana peningkatan Kredit/ Arus Kas; 5. Arus kas tertentu yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam portfolio KIK-EBA. 6. Tambahan penerbitan EBA yang dapat dimiliki oleh pemodal selain pemegang EBA yang diterbitkan sebelumnya Sesuai dengan angka 2 ketentuan IX.K.1 maka Aset yang membentuk portfolio Kolektif Efek beragun aset diperoleh dari Kreditur awal melalui jual beli atau tukar menukar putus/ lepas secara hukum dengan KIKEBA. Dalam hal pengalihan aset keuangan sebagai akibat dari

48 Angka 7, Kep Bapepam & LK No. IX.K.1

46


transaksi antara kreditur awal dan KIK-EBA sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ketentuan IX.K.1 dimaksudkan untuk memenuhi transaksi jual beli atau tukar menukar putus/lepas secara akutansi, maka pengalihan dimaksud harus memenuhi persyaratan jual putus/lepas menurut prinsip akutansi yang berlaku umum. Pemenuhan kondisi jual beli atau tukar menukar putus/lepas atau tidak, wajib dilakukan secara konsisten dan didukung dengan pendapat yang terdaftar di Bapepam & LK. Dalam hal aset yang membentuk portfolio KIK-EBA diperoleh dari kreditur awal dengan jual beli atau tukar menukar putus/lepas dengan EBA yang penerbitannya didasarkan pada aset keuangan yang telah dialihkan dari kreditur awal tersebut, maka kreditur awal hanya dapat melakukan jual beli atau tukar menukar putus/lepas dimaksud paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai aset keuangan yang dialihkan tersebut. Sebagaimana diketahui dalam KIK-EBA, kreditor awal (Originator) menjual atau mengalihkan sejumlah aset keuangan KIK-EBA yang kemudian dicatat atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang EBA. Dengan demikian title hukum (legal Title) atas aset keuangan dialihkan kepada Bank Kustodian yang menerimanya semata-mata untuk kepentingan

pemegang EBA untuk selanjutnya dikelola oleh manajer investasi dengan bantuan Servicer. 49 Memperhatikan hal tersebut di atas maka jelas bahwa sekalipun hukum Indonesia tidak mengenal lembaga “Trust” sebagaimana itu dikenal dalam sistem hukum Anglo-Amerika (Common Law), namun demikian pengalihan aset keuangan dalam rangka KIKEBA menyerupai “Common Law Transfer of legal title” dan Bank Kustodian secara efektif bertindak dalam kapasitas yang sama dengan “common law trustee” mengingat bahwa sekalipun aset keuangan tercatat atas nama Bank Kustodian, segala hak atas manfaat ekonomis berkenaan dengan aset keuangan adalah untuk kenikmatan para pemegang EBA. 50 Diharapkan dengan adanya sekuritisasi akan membuat perusahaan dapat menarik dana tanpa harus melakukan keterbukaan (disclosure) informasi perusahaan karena investor biasanya tidak mau mengambil resiko yang signifikan, maka dilakukan peningkatan kredit (Credit enhacement) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas portfolio aset. KIK-EBA dapat diperdagangkan di Bursa Efek ini dijual oleh Dealer Partisipan51 yakni Anggota Bursa Efek yang menandatangani Perjanjian dengan Manajer

49 Ibid, butir 2 dan 3 50 Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) 51 Pasal 1 huruf a Keputusan Bapepam LK No. IV. B3 No. 133/BL/2006, tanggal 4 desember 2006


47

Investasi pengelola Reksa Dana berbentuk KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek untuk melakukan penjualan atau pembelian unit penyertaan reksa dana dimaksud baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pemegang unit penyertaan reksa dana dimaksud. Sementara Sponsor adalah pihak yang menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola reksa dana berbentuk KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan efek dalam rangka penciptaan unit penyertaan reksa dana berbentuk KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. 52 Selain itu untuk reksa dana berbentuk KIK penyertaan terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal professional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portfolio efek. 53 selain itu dalam ketentuan baru dalam peraturan ini adalah mengenai pembeli profesional yakni pemodal yang memiliki kemampuan untuk membeli unit penyertaan dan melakukan analisis resiko terhadap reksa dana berbentuk KIK pernyataan terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan ini.54 Sehingga diharapkan bahwa investor sudah mengetahui efek yang dijual tersebut. Unit penyertaan reksa

dana berbentuk KIK penyertaan terbatas hanya ditawarkan kepada pemodal profesional dan dilarang ditawarkan melalui penawaran umum dan atau dilarang dimiliki oleh 50 (lima puluh) pihak atau lebih. 55 Dalam transaksi EBA yang menunjuk SPV adalah Kreditur Awal (Originator) sendiri, karena pada dasarnya kontrak SPV dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian yang selalu digunakan jasanya oleh Originator. Jadi, SPV ini seperti emiten dimana ia menerbitkan surat utang untuk dijual kepada para investor setelah sebelumnya piutangnya dibeli dari Originator. SPV dan originator setelah pembelian piutang ini tidak mempunyai hubungan hukum apapun kecuali dalam bentuk penagihan kepada debitur ,karena originator sangat mengenal debiturnya oleh karena itu Originator pun dapat berfungsi sebagai Servicer.

3. Penutup Bentuk SPV sesuai dengan hukum di Indonesia, adalah: 1. SPV dalam pengelolaan dana investor real estat adalah Perseroan Terbatas yang saham dibentuk oleh para investor real estat berbentuk KIK paling kurang 99,9% dari modal disetor, dan; 2. SPV dalam transksi EBA adalah Berbentuk yakni Kontrak Investasi Kolektif yakni kontrak antara Manajer Investasi dan

52 Ibid, Pasal 1 huruf b 53 Pasal 1 huruf a peraturan Bapepam & LK No. IV.C.5 No. Kep 43/BL/2008, tanggal 14 februari 2008. 54 Ibid, pasal 1 huruf a 55 Ibid, pasal 1 angka 2

48


Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek beragun aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portfolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

DAFTAR PUSTAKA Deni Daruri, Djony Edward, BPPN, Garbage In Garbage Out” “SPV kendaraan bisnis yang mengundang kontroversi” salemba empat I Putu Gede Ary Suta, “Menuju Pasar Modal Modern”, yayasan SAD satria bhakti 2000 Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, ((Yogyakarta: UPP-AMPYKPN, 2000), hlm 7-8 dalam Gunawan Widjadja” ETF (Exchange Trade Fund”) di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta 2008 Disertasi Sri Sunarni Sunarto “Penerapan konsepsi trust dalam rangka pembangunan hukum nasional Indonesia” Program pasca Sarjana Universitas Padjadajaran 2003 W Dennis, Marshall, hlm 168 dalam tulisan Gunawan Widjaja SH, MH.,MM “beberapa konsepsi hukum yang harus diperhatikan dalam rangka penyusunan RUU sekuritisasi” diakses pada tanggal 16 Juni 2011 di www.legalitas.org


49

Analisa Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Tingkat Pencairan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Perorangan dan Wajib Pajak Badan Jerry Dosen Program Magister Akuntansi Universitas Kristen Maranatha

Inez Felicia Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT Tax, has important roles related to State revenue, which will be used to fund State expenditure. Tax revenue is expected to support national development, so that tax arrears is expected to be minimal. Government has made effort to overcome tax arrears with several actions such as issuing and giving some kind of notes or documents that cause accretion the payable tax . That means fiscus actively doing tax billing with those kinds of documents. This research aims to determine the effect of tax collection with Forced Letter to the disbursement rate of tax arrears on individual tax payers and corporate tax payers. Research object is KPP Pratama Bojonagara. In this study the author uses descriptive analytical method, namely the method of collecting data on the organization that became the object of research, and based on these data, compiled an overview of systematic and accurate analysis, researched and interpreted. In addition, the authors also make observations by conducting interviews, and conduct library research. From the results of research conducted, the authors draw the conclusion that the active role of tax collection with the Force Letter conducted by KPP Bojonagara to increase disbursement of tax arrears. Based on the results of research and interviews, the Taxpayer or the Insurer did not want the seizure of goods being done. It can be seen from the number of delinquent taxes paid decrease after Forced Letter issued. Keywords : Forced letter, KPP, SPMP

1. Pendahuluan Seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan peraturan

50

perudangan-undangan perpajakan. Perundang-undangan perpajakan dibuat untuk mendukung usaha pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional. Sumber penerimaan dana


pemerintah berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Dana penerimaan yang paling besar berasal dari penerimaan dalam negeri yaitu berupa penerimaan pajak. Oleh karena itu pajak merupakan sumber yang sangat penting bagi pemerintah dalam usaha melakukan pembangunan nasional yang bertujuan menyejahterakan rakyat. 1 Pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan membutuhkan dana yang sebagian besar berasal dari pendapatan dalam negeri yaitu pajak. Masyarakat berusaha untuk meminimalkan bahkan menghindari pembayaran pajak karena menganggap pajak tersebut sebagai beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis. Oleh karena itu masyarakat melakukan berbagai cara untuk menghindari dan mengurangi jumlah pembayaran pajak. Wajib pajak cenderung tidak atau menunda pelunasan utang pajaknya. Pemungutan pajak oleh pemerintah diatur dalam UndangUndang. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan tindakan yang tegas untuk wajib pajak yang menghindari pembayaran pajak. Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan penagihan pajak yaitu supaya memaksa wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Pemerintah melakukan penagihan pajak dengan harapan masyarakat melaksanakan kewajibanya sebagai wajib pajak untuk mendukung keberhasilan penerimaan pajak yang dapat membantu pemerintah untuk menjalankan pemerintahanya.

Namun terkadang penagihan saja tidaklah cukup. Masih banyak kasus dimana wajib pajak berupaya agar tidak melaksanakan kewajibanya membayar pajak meskipun penagihan telah dilakukan. Sehingga pemerintah melakukan beberapa tindakan tegas dengan mengeluarkan beberapa surat keputusan, diantaranya Surat Paksa. Berdasarkan hal-hal seperti di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul “Analisa Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Tingkat Pencairan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Perorangan dan Wajib Pajak Badan”. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana penerapan penagihan pajak dengan surat paksa pada wajib pajak di KPP Bojonagara Bandung. 2. Bagaimana kelemahan-kelemahan/ kendala apa saja yang ditemukan dalam praktik penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Bojonagara Bandung.

Kerangka Teoritis Definisi atau pengertian pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan definisi pajak menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pasal 1 angka 1 UU

1 http://ksdpajak.blogspot.com/2007/09/latar-belakang.html

Analisa Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Tingkat Pencairan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Perorangan dan Wajib Pajak Badan

51

no 28/2007: Pajak adalah kontribusi wajib, kepada Negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 1. Iuran dari rakyat kepada Negara Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tesebut berupa uang (bukan barang). 2. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya. 3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

yang terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku pada undang undang perpajakan. 3. Witholding System Wewenang pemungutan pajak pada sistem ini diberikan pada pihak ketiga yaitu orang atau badan yang bukan merupakan badan publik yang sebenarnya tidak mempunyai wewenang untuk memungut pajak. Pihak ketiga tersebut harus melaporkan hasil pemungutan pajak tersebut ke kas negara dalam jangka waktu tertentu sesuai Undangundang.

Definisi Penagihan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak

1. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

1. Self Assesstment System Merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung dan melaporkan sendiri kemudian membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan hukum perundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2. Official Assesstmen System Dalam sistem ini, aparat perpajakan aktif melakukan perhitungan pajak

3. Biaya penagihan pajak adalah pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,

52


Pengumuman Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Dasar Penagihan Pajak Berdasarkan Ketentuan UndangUndang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan penagihan dilakukan bila terjadi utang pajak yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP). STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STP dikeluarkan apabila: 1. PPH dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. 2. Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung 3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga 4. Pengusaha yang memenuhi kriterian sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat atau tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap.

Pelaksanaan Penagihan Pajak Proses Penagihan Pajak Tindakan penagihan pajak dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu,:

a. Penagihan Pasif Dilakukan oleh seksi pelayanan yang sifatnya struktural dan mempunyai tugas pelayanan publik, misalnya seksi pelayanan teknis (PPh OP/PPh Badan/Potput PPh/PPn) dan seksi TUP. Tindakan penagihan pajak pasif dimulai dengan penerbitan ST/SKPKB/ SK pembetulan/SK Keberatan dan Putusan Banding dengan masksud memberitahukan kepada penanggung pajak tentang jumlah pajak yang terutang dan sanksi administrasi yang harus dibayar serta tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak. Cara ini dilakukan KPP agar penanggung pajak melunasi pajaknya pada waktu yang telah ditetapkan. b. Penagihan aktif Dilakukan oleh negara yang berstatus fungsional yang mempunyai tugas untuk melakukan penagihan pajak, misal seksi penagihan. Penagihan aktif dilakukan apabila sampai batas waktu tertentu utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan dilanjutkan dengan mengirim surat teguran. Kemudian penagihan aktif dilakukan oleh jurusita pajak negara dengan menandatangani tempat domisili atau kedudukan dan tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk melaksakan Surat Paksa sampai dengan penyanderaan atau lelang. Tahapan proses penagihan pajak aktif dilakukan sebagai berikut (Marihot P Siahaan 2004:356):


53

a. Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran atau surat lain sejenis oleh pejabat tersebut setelah 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran (1 bulan dari penerbitan STP/SKPKB/SKPKBT/ SK Pembetulan/SK Keberatan Banding) b. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkanya Surat Teguran pejabat segera menerbitkan Surat Paksa. c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya, maka pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). d. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 14 hari sejauh tanggal pelaksanaan penyitaan pejabat yang berwenang segera melaksanakan Pengumuman Lelang. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak.)

54

Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa diawali dengan Surat Teguran. Surat peringatan atau surat lain sejenis oleh pejabat yang berwenang setelah 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 pasal 5 ayat 1). Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis yang diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dasar Hukum Penagihan Dengan Surat Paksa Berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan Surat Paksa pasal 1 angka 12 yang dimaksud dengan Surat paksa adalah surat membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap seperti definisi di atas. Menurut ketentuan pasal 6 Keputusan Menter i Keuangan nom or 561/ KMK.04/2000 surat ini diterbitkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran, Wajib Pajak tidak juga membayar utang pajaknya. Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak harus diaksanakan dengan membaca isi surat paksa dan ditandatangani kedua belah pihak.


Daluarsa Penagihan Pajak Sesuai dengan pernyataan dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 41 ayat 1 bahwa penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam undangundang dan peraturan daerah. Daluarsa penagihan pajak dapat melampaui 10 tahun apabila (Mardiasmo 2006 : 40): 1. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam hal ini daluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa. 2. Ada pengakuan utang pajak oleh Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara: a. Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal ini, daluarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Dirjen Pajak. b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan. Dalam hal seperti ini daluarsa penagihan dihitung sejak tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak diterima. c. Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya dalam hal ini daluarsa penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran seba-gian utang pajak tersebut.

3. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini daluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan ketetapan tersebut. Kebijakan Penagihan Pajak Setiap tahunnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan kebijakan penagihan untuk meningkatkan intensifikasi di bidang penagihan dan hampir setiap tahunnya DJP memiliki kebijakan penagihan pajak yang berbeda. Hal ini terjadi karena DJP berusaha untuk mengoptimalkan kinerja penagihan sehingga penerimaan pajak pun dapat ditingkatkan. Pada tahun 2005, DJP mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.75/2005 tentang kebijakan penagihan pajak tahun 2005. Berdasarkan surat edaran ini, standar prestasi pelaksanaan kegiatan penagihan tahun 2005 adalah sebagai berikut: 1. Penyampaian Surat Paksa: 12 (dua belas) Surat Paksa per jurusita per bulan. 2. Penyampaian SPMP: 3 (tiga)SPMP per jurusita per bulan. 3. Pelaksanaan lelang: 1 (satu) lelang per triwulan per KPP. 4. Pemblokiran rekening bank minimal 1 (satu) Wajib Pajak per bulan per KPP 5. Pencegahan


55

a. Bagi Kanwil DJP yang berada di pulau Jawa minimal 2 (dua) Wajib Pajak per triwulan per Kanwil. b. Bagi DJP yang berada di luar pulau Jawa minimal 1 (satu) Wajib Pajak per triwulan per Kanwil Kemudian pada tahun 2006 DJP mengeluarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.75/2006 tentang Kebijakan Penagihan Pajak berdasarkan Surat Edaran ini, standar prestasi penagihan pajak KPP tahun 2006 dihitung berdasarkan beberapa variabel, diantaranya 1. Realisasi pencairan tunggakan pajak (pembayaran dan pemindahbukuan). 2. Saldo akhir tunggakan per KPP. 3. Pertumbuhan tunggakan pajak (tunggakan pajak pada tahun berjalan dibanding tunggakan pajak tahun sebelumnya). 4. Persentase pengurangan tunggakan pajak karena adanya keputusan keberatan banding, gugatan, putusan Mahkamah Agung, keputusan pembetulan ketetapan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, keputusan pengurangan atau pembetulan ketetapan. 5. Standar prestasi pelaksanaan kegiatan penagihan yang ditunjukkan pada tabel 1.

Dasar Hukum Penagihan Pajak 1. Undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 18 menyebutkan yang menjadi dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebakan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 2. Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa jika Wajib Pajak tidak melunasi utang-utangnya menurut SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan dan Putusan Banding sampai jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi 2% sebulan untuk seluruh masa yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Dan pasal 19 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak juga akan dikenakan sanksi 2% sebulan

Tabel 1. Matriks Standar Prestasi Tindakan Penagihan Tahun 2006 (dalam lembar)

56


3.

4.

5.

6.

jika diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan diperbolehkan menunda penyampaian SPT. Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 pasal 20 ayat 2 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 561/KMK.04/2000 pasal 7 ayat 1 tentang syaratsyarat penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, pasal 7 ayat 2 tentang aturan minimal yang harus tercantum pada Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dan pasal 8 tentang waktu penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 pasal 22 dan UndangUndang nomor 19 tahun 2000 pasal 41 tetang Daluarsa Penaghan Pajak. Keputusan Menteri Keuangan nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa. Keputusan Menteri Keuangan nomor 561/KMK.04/2000 pasal 4 ayat 1menyatakan bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaksanakan tindakan penagihan pajak aktif apabila pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo. 7. Keputusan Menteri Keuangan nomor 561/KMK.04/2000 pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa tindakan pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diawali dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis atau Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. Kemudian pada pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa Surat Teguran sebagaimana diterbitkan dalam ayat 1 tidak diterbitkan kepada Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya. 8. Keputusan Menteri Keuangan nomor 561.KMK.04/2000 pasal 6 yang menyatakan bahwa apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu)hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa. Dalam Pelaksanaanya, Surat Paksa tidak selalu diterbitkan tepat 21(dua puluh satu) hari sejak diterbitkanya Surat Teguran karena berbagai hambatan. Namun hal itu tidak melanggar ketentuan karena dalam ketentuan tersebut ”segera”. Jadi Surat Paksa paling cepat diterbitkan 21 hari sejak diterbitkanya Surat Teguran. 9. Keputusan Menteri Keuangan


57

nomor 561/KMK.04/2000 pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 tentang tata cara pelaksanaan Surat Paksa. 10. Keputusan Menteri Keuangan nomor 561/KMK.04/2000 pasal 16 tentang hak Penanggung Pajak mengajukan permohonan pembetulan atau peng-gantian surat. Disebutkan juga jangka waktu dan pelaksanaanya. 11. Keputusan Menteri Keuangan nomor 561/KMK.04/2000 pasal 17 yang menyatakan bahwa pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa. 12. Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 pasal 12 ayat 1 yang menyatakan bahwa apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa diterbitkan, maka Pejabat mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 13. Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 pasal 26 ayat 1 (a) yang menyatakan bahwa pengumuman lelang melalui media massa dilaksanakan paling singkat 14(empat belas) hari setelah penyitaan. 14. Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 pasal 26 ayat 1 yang menyatakan bahwa penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.

58

15. Ketentuan-ketentuan lainnya dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 pasal 1 sampai dengan pasal 41 a. 16. Keputusan Menteri Keuangan nomor 561/KMK.04/2000 jo KMK nomor 326/KMK.03/2003 dan KEP-325/PJ/2001 mengenai persetujuan Dirjen Pajak dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi syarat untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 17. Surat Edaran Dirjen Pajak no SE01/PJ.75/2005 tentang kebijakan penagihan pajak. 18. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP-474/PJ/2002 tentang bentuk, jenis, dan kode kartu, formulir, surat dan buku yang digunakan dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-168/PJ/2001 tentang tata cara pemberian kode surat, laporan, formulir, kartu, daftar, dan buku yang digunakan dalam administrasi perpajakan. 19. Peraturan Pemerintah nomor 135 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa yang menyatakan bahwa besarnya biaya penagihan pajak untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa adalah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan besarnya biaya penagihan pajak untuk setiap Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).


2. Metode Penelitian Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berusaha untuk mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga diperoleh suatu gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan diolah untuk ditarik suatu kesimpulan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi: 1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, berupa pengambilan data langsung dari objek penelitian. 2. Data sekunder yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data dikumpulkan dengan melakukan: 1. Penelitian Lapangan (Field Research) Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan peninjauan langsung ke perusahaan untuk memperoleh data primer yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti. Data tersebut diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Reasearch) Adalah penelitian untuk mengumpulkan data sekunder yang akan digunakan, dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku sumber, majalah, literatur, referensi, dan tulisan-tulisan lain yang dapat menunjang analisis yang akan dilakukan serta erat hubunganya

dengan pokok pembahasan dalam penelitan ini. Penelitian Kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan landasan teori yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan analisis.

3. Pembahasan Proses Penagihan Pajak Aktif Berikut ini adalah proses penagihan pajak aktif: Penerbitan Surat Teguran di KPP Bojonagara Bandung Prosedur penerbitan surat teguran di KPP Bojonagara Bandung adalah: 1. Petugas Tata Usaha Piutang Pajak (TUP) melakukan penelitian terhadap tindakan STP/SKPKB/SKPKBT/SK Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang terutang, yang sudah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo (satu bulan dari penerbitan STP/SKPKB/SKPBKBT/SK Keberatan/ Putusan Banding) tetapi belum dilunasi oleh Wajib Pajaknya. 2. Petugas Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP) mencetak Surat Teguran sebanyak 2(dua) lembar dan meneruskanya kepada kepala subseksi Penagihan Aktif 3. Kepala Subseksi Penagihan Aktif menerima, meneliti, dan meneruskanya kepada Kepala Seksi Penagihan. 4. Kepala Seksi Penagihan meneliti Surat Teguran kemudian meneruskanya melalui seksi TUP kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk ditandatangani. 5. Petugas Tata Usaha Piutang Pajak


59

(TUPP) menerima kembali Surat Teguran yang telah ditandatangani oleh kepala KPP, melalui seksi TUP dan selanjutnya • Lembar ke-1 dikirim kepada Wajib Pajak dengan pos tercatat. • Lembar ke-2 sebagai arsip Subseksi Penagihan untuk dimasukkan dalam berkas penagihan Wajib Pajak yang bersangkutan dan dicatat dalam kartu pengawasan Tunggakan Pajak. Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Paksa di KPP Bojonagara Bandung Prosedur penerbitan dan pelaksanaan Surat Paksa adalah sebagai berikut: 1. Petugas Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP) meneliti ke kartu pengawasan Tunggakan Pajak terhadap Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterbitkanya Surat Teguran. 2. Petugas Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP) mencetak Surat Paksa sebanyak 2 (dua) lembar dan meneruskanya kepada kepala subseksi penagihan aktif. 3. Kepala subseksi Penagihan Aktif menerima, meneliti, dan meneruskanya kepada Kepala Seksi Penagihan. 4. Kepala Seksi Penagihan meneliti Surat Paksa kemudian meneruskanya melalui seksi TUP kepada Kepala KPP untuk ditandatangani. 5. Surat Paksa yang sudah ditandatangani oleh kepala KPP melaui seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) diserahkan kepada Subseksi

60

Penagihan Aktif untuk registrasi, kemudian diteruskan kepada jurusita. Jurusita kemudian mencatat Surat Paksa tersebut ke dalam Buku Produksi Harian Jurusita dan Buku Tindakan Penagihan. Pelaksanaan Surat Paksa oleh Jurusita dengan cara membacakan isinya kepada Penanggung Pajak, kemudian kedua belah pihak menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa sebanyak dua lembar. Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa lembar pertama dibawa kembali oleh jurusita sebagai bukti bahwa Surat Paksa telah disampaikan, kemudian dibuatkan laporan. Sedangkan Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa lembar kedua diberikan kepada penanggung pajak. 6. Surat Paksa yang telah dilaksanakan diserahkan kepada subseksi Penagihan Aktif diserati Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa kemudian diteruskan ke Seksi TUPP untuk dimasukkan ke dalam berkas penagihan dan disertai dalam Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak. Pengeluaran Surat Melaksanakan Penyitaan Bojonagara Bandung

Perintah di KPP

Prosedur Pengeluaran Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yaitu: 1. Petugas Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP) meneliti ke Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak terhadap Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya setelah lewat 2x24 jam sejak tanggal pemberitahuan Surat


2.

3.

4.

5.

6.

7.

Paksa. Petugas mencetak Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sebanyak 2 (dua) lembar dan meneruskanya kepada Kepala Subseksi Penagihan Aktif. Kepala subseksi penagihan aktif menerima, meneliti dan meneruskanya kepada Kepala Seksi Penagihan. Kepala Seksi Penagihan meneliti Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), kemudian meneruskanya melalui seksi TUP kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk ditandatangani. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang sudah ditandatangani oleh Kepala KPP melalui seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) diserahkan kepada petugas Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP) untuk registrasi kemudian diteruskan kepada jurusita. Jurusita mencatat Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) tersebut ke dalam Buku Produksi Harian Jurusita dan selanjutnya melaksanakan penyitaan lalu menempelkan segel sita pada barang yang disita. Setelah melakukan penyitaan Penanggung Pajak dan Jurusita menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita Sebanyak dua lembar, kemudian: • SPMP dan Berita Acara Pelaksanaan Sita Lembar pertama diambil Jurusita sebagai bukti dan diserahkan kepada kepala Subseksi Penagihan Aktif. Kemudian Kepala Subseksi Penagihan Aktif meneruskannya

ke seksi TUPP untuk dimasukkan ke dalam berkas penagihan dan dicatat dalam Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak. • SPMP dan Berita Acara Pelaksanaan Sita lembar kedua diserahkan kepada Penangggung Pajak. Apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajak sebelum dilakukan pelelangan maka Kepala KPP harus mengeluarkan Surat Pencabutan Sita (S.5.0.23.08). Surat Pencabutan Sita tersebut dibuat dua lembar dimana lembar pertama untuk Penanggung Pajak dan lembar kedua untuk arsip penagihan dan dimasukkan dalam berkas penagihan pajak yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan pemerintah no 135 tahun 2000 tanggal 20-12-2000 Keputusan Menteri Keuangan No.563/ KMK.04/2000, tanggal 26-12-2000 tentang pemblokiran dan penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dirjen Pajak KEP-627/PJ/2001, tanggal 24-9-2001 tentang tata cara Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penangung Pajak dan Pemblokiran Harta yang tersimpan dalam Bank.


61

Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sebelum dilakukan penyitaaan atas harta kekayaan penanggung Pajak yang diblokir, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat menggunakan harta yang diblokir tersebut untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyitaan penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pejabat segera meminta kepada pimpinan bank untuk memindahbukukan harta kekayaan penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank ke kas negara atau kasmdaerah sejumlah yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksaaan Sita. Tetapi apabila dalam jangka 14 (empat belas) hari berakhir Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat untuk menggunakan barang sitaan dimaksud untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak maka penyitaan dapat dihentikan dan memberikan ijin kepada Penanggung Pajak untuk menggunakan harta sitaan tersebut untuk melunasi kewajiban pajaknya dan biaya penagihan pajaknya. Segera setelah pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan(SPMP) Penanggung Pajak belum juga melunasi utang pajaknya maka Kepala KPP mengajukan Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan kepada Kantor Lelang Negara Setempat. Setelah mendapatkan kepastian tentang waktu dan pelelangan, maka Jurusita

62

memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung Pajak dengan segera dan secara tertulis. Hal ini dimaksudkan sebagai kesempatan terakhir kepada Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) hari sejak diterbitkanya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Penanggung Pajak belum juga melunasi utangnya, maka Jurusita membuat konsep pengumuman lelang dan meneruskan konsep tersebut kepada Kepala Subseksi Penagihan Aktif dan Kepala seksi Penagihan Aktif dan Kepala Seksi Penagihan untuk diteliti, kemudian diteruskan ke Kepala KPP untuk ditandatangani. Setelah ditandantangani, pengumuman lelang diiklankan pada media massa. Tanggal pemuatan pengumuman lelang dicatat dalam Buku Register Pengawasan Penagihan dan Buku Register Tindakan Penagihan. Jika Penanggung Pajak dapat melunasi utang pajakanya setelah pengumuman lelang, maka lelang dapat dibatalkan dengan memuat iklan pembatalan lelang dalam media massa yang bersangkutan. Pembatalan ini baru dapat dilakukan bila Penanggung Pajak dapat memperlihatkan bukti pembayaran biaya penagihan dan utang pajak serta mengganti biaya pengumuman lelang dan biaya iklan pembatalan lelang. Pelaksanaan Proses Penagihan Pajak Dalam Usaha Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak Proses dilakukan

penagihan pajak diharapkan

yang dapat


meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Tentunya proses penagihan pajak yang dimaksud adalah suatu proses yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Bojonagara yang telah melaksanakan proses penagihan dengan peraturan perpajakan yang ada. Analisa Tunggakan Pajak dan Kegiatan Penagihan dengan Surat Paksa tahun 2006 dan tahun 2007 di KPP Pratama Bojonagara Bandung Berikut merupakan data analisa tunggakan pajak tahun 2006 dan 2007 dengan tahun pajak 2005 dan 2006 yang telah dilakukan/dilaksanakan KPP Bojonagara Bandung. Proses penagihan pajak dimulai dari adanya tunggakan pajak yang belum lunas yang tercantum di dalam STP/SKPKB/SKPKBT/ SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang melibatkan jumlah piutang pajak bertambah. Proses penagihan pajak terdiri dari penagihan pajak pasif yang dimulai dengan penerbitan STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak terutang kepada Wajib Pajak. Sedangkan penagihan aktif dimulai dengan diterbitkanya Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, hingga Lelang. Keberhasilan proses penagihan pajak dilihat dari pencairan tunggakan pajak. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan laporan tunggakan pajak triwulan dalam tahun 2006.

Tabel 2 Laporan Tunggakan Pajak Triwulan Tahun 2005 (dalam 000)

Berdasarkan tabel di atas tunggakan awal triwulan I adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas, yang belum daluwarsa 10 (sepuluh) tahun, yang ditagih dengan STP/SKPKB/SKPKBT/ SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding sebelum tanggal 1 Januari 2006. Demikian juga dengan tunggakan awal Triwulan II sebelum tanggal 1 April 2006. Tunggakan awal Triwulan III sebelum tanggal 1 Juli 2006. Tunggakan awal Triwulan IV sebelum tanggal 1 Oktober 2006. Sedangkan penambahan triwulan I adalah jumlah piutang pajak pada tahun 2006 dan tahun sebelumnya yang belum lunas, yang belum daluwarsa 10 (sepuluh) tahun yang ditagih dengan STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan Banding dalam triwulan I tahun 2006. Demikian juga dengan penambahan triwulan II-IV.

Tabel 3 Laporan Tunggakan Pajak Triwulan Tahun 2006 (dalam 000)


63

Berdasarkan tabel di atas tunggakan awal triwulan I adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas, yang belum daluwarsa 10 (sepuluh) tahun, yang ditagih dengan STP/SKPKB/SKPKBT/ SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding sebelum tanggal 1 Januari 2007. Demikian juga dengan tunggakan awal Triwulan II sebelum tanggal 1 April 2007. Tunggakan awal Triwulan III sebelum tanggal 1 Juli 2007. Tunggakan awal Triwulan IV sebelum tanggal 1 Oktober 2007. Sedangkan penambahan triwulan I adalah jumlah piutang pajak pada tahun 2007 dan tahun sebelumnya yang belum lunas, yang belum daluwarsa 10 (sepuluh) tahun yang ditagih dengan STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan Banding dalam triwulan I tahun 2007. Demikian juga dengan penambahan triwulan II-IV. Berdasarkan tabel 2 dan 3 data tunggakan awal dan penambahan masih memperhitungkan jumlah piutang pajak yang belum lunas, yang daluwarsa 10 (sepuluh) tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2000 pasal 22 tentang daluwarsa penagihan pajak. Beberapa hal yang menyebabkan bertambahnya piutang pajak adalah: 1. Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) untuk pelunasan yang terdapat di dalam piutang pajak yang terdapat dala STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan bertambahnya piutang pajak. 2. Pemindahbukuan (Pbk) Sebenarnya Wajib Pajak sudah

64

3.

4.

5.

6.

membayar utang pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi utang pajaknya. Oleh karena itu dilakukan pemindahbukuan. Pengajuan permohonan Pembetulan yang dikabulkan atas Surat Teguran/ Surat Peringatan/surat-surat lain sejenis. Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, SPMP, Surat perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitanya terdapat kesalahan atau kekeliruan, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak. Pengajuan Keberatan/Banding yang dikabulkan atas SKPKB/SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak. Penghapusan Piutang Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin ditagih lagi. Penyebabnya antara lain karena Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi. Berdasarkan kebijakan tahun 2006, dan 2007 yang terdapat dalam seksi penagihan di KPP Bojonagara Bandung, maka sasaran atau target pencairan piutang pajak harus dicapai agar penulis dapat menganalisis pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap Tingkat Pencairan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Perorangan dan Wajib Pajak Badan. Proses penagihan pajak dalam proses penagihan pajak dalam upaya pencairan tunggakan


pajak adalah minimun sebesar 30% dari saldo tunggakan awal tahun. Kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan, dan adanya Wajib pajak atau penanggung Pajak yang mengajukan Keberatan/Banding/ Pembetulan. Di bawah ini adalah perbandingan target pencairan yaitu 30% dari saldo tunggakan awal tahun 2006 dengan realisasi pencairan dari tunggakan awal pada tahun 2006, yaitu sebagai berikut:

bahwa realisasi pencairan dari tunggakan awal untuk tahun 2006 di KPP Pratama Bojonagara Bandung telah melebihi targetnya, hal ini berarti proses penagihan pajak yang dilakukan cukup memadai/berhasil dalam upaya meningkatkan pencairan tunggakan pajak yang dilihat dari kebijakan tahun 2006 yaitu pencairan minimum sebesar 30% dari saldo awal tahun. Perbandingan target pencairan yaitu 30% dari saldo tunggakan awal tahun 2007 dengan realisasi pencairan dari tunggakan awal pada tahun 2007 yaitu sebagai berikut:

Tabel 5 Perbandingan Target dan Realisasi Pencairan dan Tunggakan Awal Tahun 2007 (dalam 000) Tabel 4 Perbandingan Target dan Realisasi Pencairan dan Tunggakan Awal Tahun 2008(dalam 000)

Tabel di atas menjelaskan bahwa target pencairan dari tunggakan awal sebesar Rp.1.685.908.000 (30%xRp.5.619.694.000). Realisasi pencairan dari tunggakan awal adalah Rp.5.932.684.000 atau sebesar 94.7% (5.932.684/1.685.908.000) atau sebesar Rp.4.246.776.000 (5.932.6841.685.908.000) atau sebesar 64,7% (94.7%-30%). Perhitungan di atas menunjukkan

Tabel di atas menjelaskan bahwa target pencairan dari tunggakan awal sebesar Rp.12.564.744.000 (30% x Rp.41.882.480.000). Realisasi pencairan dari tunggakan awal adalah sebesar Rp.3.162.338.000 atau sebesar 7.55% (Rp.3.162.338.000/ Rp.41.882.480.000) * 100%. Selisih yang terjadi sebesar (-Rp.9.402.406.000) [Rp.3.162.338.000-Rp.12.564.744.000) atau sebesar (-22,45%[7,55%-30 %] Perhitungan di atas menunjukkan bahwa realisasi pencairan dari tunggakan awal untuk tahun 2006 di KPP Pratama Bojonagara Bandung


65

tidak melebihi targetnya, hal ini berarti proses penagihan pajak yang dilakukan tidak memadai/berhasil dalam upaya meningkatkan pencairan tunggakan pajak yang dilihat dari kebijakan tahun 2006 yaitu pencairan minimum sebesar 30% dari saldo awal tahun. Dalam pelaksanaan penagihan pajak, KPP Pratama Bojonagara melakukan berbagai tindakan aktif dalam upaya penagihan pajak. Berikut merupakan tabel kegiatan penagihan pajak aktif di KPP Pratama Bojonagara Bandung.

Tabel 6 Laporan Kegiatan Penagihan Pajak Aktif Triwulan Tahun 2006 (Dalam lembar)

Tabel 7 Laporan Kegiatan Penagihan Pajak Aktif Triwulan Tahun 2006 (Dalam lembar)

66

Dari tabel 6 dan 7 dapat dilihat bahwa realisasi pencairan tunggakan paksa dengan dikeluarkanya Surat Teguran dan Surat Paksa sangat berpengaruh besar dengan tingkat pencairan tunggakan pajak. Pada tahun 2006 dan 2007 Surat Teguran yang dikeluarkan KPP Pratama Bojonagara berjumlah 4793 dan 2539, dan yang diteruskan sampai Surat Paksa sebanyak 924 dan 325. Hal ini berarti sebanyak 3869 di tahun 2006 dan 2214 di tahun 2007, dari Surat Teguran yang dikeluarkan telah dilakukan pelunasanya oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Dan sebanyak 924 di tahun 2006 dan 325 di tahun 2007 diteruskan sampai Surat Paksa. Dari total Surat Paksa yang dikeluarkan hanya sebagian kecil yang diteruskan ke SPMP, Pengumuman Lelang dan Tindakan Pelelangan. Surat Paksa yang akhirnya dilunasi utang pajaknya oleh Wajib Pajak berjumlah 909 pada 2006 dan 316 di tahun 2007. Hal ini berarti besar pengaruh dikeluarkanya Surat Paksa dan Surat Teguran sebagai tindakan penagihan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak dan Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya. Karena tindakan SPMP, Pengumuman Lelang dan Lelang hanyalah sebagian kecil yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah dikeluarkanya Surat Teguran dan Surat Paksa yaitu sebesar 1,6% di tahun 2006 dan 2,7% di tahun 2007 yang dilanjutkan sampai SPMP dan Lelang. Berikut adalah analisa perbandingan target dan realisasi kegiatan penagihan aktif:


Tabel 8 Perbandingan Target dan Realisasi Kegiatan Penagihan Aktif Tahun 2006 (dalam lembar)

Sehubungan dengan tindakan penagihan pajak aktif, terdapat target 2006 dan 2007 di KPP Bojonagara Bandung dalam hal penerbitan jumlah Surat Paksa, SPMP dan Lelang. Target ini adalah standar bagi Jurusita pajak dalam melakukan proses penagihan pajak dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti Wajib Pajak tidak ditemukan dan Wajib Pajak sudah tidak ditemukan lagi. Dimana target pada tahun 2006 sebanyak 576 Surat Paksa dan dapat direalisasikan sebanyak 924 lembar Surat Paksa, hal ini sudah melampaui target. Sedangkan Surat Teguran target dapat direalisasikan dengan baik.

Tabel 9 Perbandingan Target dan Realisasi Kegiatan Penagihan Aktif Tahun 2007 (dalam lembar)

Berdasarkan wawancara dengan aparat perpajakan yang bersangkutan, banyak wajib pajak dan atau penanggung pajak yang melunasi utangnya setelah

diterbitkan Surat Paksa, karena Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak yang melunasi utangnya setelah diterbitkan Surat Paksa, karena Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak tidak menginginkan barangnya disita. Hal ini juga bisa dapat dilihat dari jumlah SPMP yang cukup berkurang setelah diterbitkannya Surat Paksa seperti yang telah dijelaskan pada tabel 6 dan 7 tentang laporan kegiatan penagihan pajak aktif tahun 2006 dan 2007. Jumlah lembar Surat Paksa berbeda dengan Surat Teguran karena biasanya satu lembar Surat Paksa untuk beberapa STP/SKPKB/SKPKBT, sedangkan satu lembar SuratTeguran untuk satu lembar STP/SKPKB/SKPKBT. Pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa sangatlah besar. Tingkat pencairan tunggakan pun meningkat terlihat dari realisasi penagihan pajak aktif dimana Surat Teguran yang dikeluarkan lebih dari target yang diharapkan sudah dilunasi, dan Surat Paksa yang dikeluarkan pun target daripada pelunasannya dapat dilunasi oleh Penanggung Pajak. Berdasarkan Tabel 8 dan 9 dapat dilihat bahwa Surat Teguran, target disesuaikan dengan realisasi karena KPP Bojonagara Bandung sudah melakukan sistem perpajakan dengan sistem komputerisasi sehingga nama-nama Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya padahal sudah jatuh tempo langsung masuk ke dalam daftar Wajib Pajak yang harus ditegur dan harus diteruskan dalam Surat Paksa. Sesudah itu petugas Tata Usaha Piutang Pajak tinggal mencetak Surat Teguran dan Surat Paksa. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa melalui Sistem Informasi Perpajakan ini, maka


67

Surat Teguran dan Surat Paksa dapat dilaksanakan seluruhnya dalam hal penerbitan dan pengiriman lewat pos. Proses Penagihan Pajak Pasif Proses penagihan pajak pasif di KPP Bojonagara Bandung dilakukan dengan penerbitan STP/SKPKB/SKPKBT/ SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding kepada Wajib Pajak dengan pos tercatat melalui pos Bagian Umum. Nota Perhitungan STP/SKPKB/SKPKBT dibuat oleh bagian teknis (PPh OP/ PPh Badan/ PPh PotPut/PPn), kemudian dikirim ke seksi TUP. Seksi TUP membuat STP/ SKPKB/SKPKBT sebanyak 2 lembar dan meneruskanya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani, STP/SKPKB/ SKPKBT dikirim kembali ke bagian TUP. Oleh seksi TUP, STP/SKPKB/SKPKBT lembar pertama untuk arsip dan STP/ SKPKB/SKPKBT lembar kedua untuk dikirim kepada Wajib Pajak melalui sub Bagian Umum. Melalui sistem komputerisasi, seksi TUP mengirim data STP/SKPKB/SKPKBT ke seksi Penagihan, Penerimaan dan Keberatan, PPh/PPn. SK Pembetulan/SK Keberatan, dan Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak, dibuat oleh seksi Penerima dan Keberatan sebanyak dua lembar. Kemudian Seksi Penerimaan dan Keberatan sebanyak dua lembar. Kemudian seksi Penerimaan dan Keberatan meneruskannya melalui seksi TUP kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk ditandatangani, SK Pembetulan/SK Keberatan, dan Putusan Banding tersebut dikirim kembali ke seksi Penerimaan dan Keberatan. Oleh

68

seksi Penerimaan dan Keberatan SK Pembetulan/SK Keberatan dan Putusan Banding lembar kedua dikirim ke Wajib Pajak melalui sub Bagian Umum melalui sistem komputerisasi, Seksi Penerimaan dan Keberatan mengirim data ke seksi Penagihan, PPh/PPn, TUP. Kendala dalam Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Bojonagara Bandung Di KPP Bojonagara, dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak para Jurusita Pajak masih banyak menemui kendala dan hambatan, diantaranya adalah: • Kesulitan mencari data asset Wajib Pajak • Banyaknya Wajib Pajak yang pindah alamat • Banyak Surat Teguran yang kembali • Banyaknya Wajib Pajak yang sedang mengajukan keberatan • Adanya penetapan secara jabatan dan lain sebagainya Upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Bojonagara dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah: • Mencari keterangan dari berbagai pihak yang berkompeten tentang data-data dan harta yang dimiliki Wajib Pajak. • Menjalin kerjasama dengan pihak terkait yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang memiliki utang pajak. • Melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan Wajib Pajak yang mempuyai utang pajak. • Mewajibkan Wajib Pajak untuk memberikan informasi jika ada


Wajib Pajak yang pindah alamat. • Memberikan penyuluhan tentang kesadaran dan manfaat membayar pajak. • Dan upaya-upaya lainnya yang dianggap perlu.

4. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 mengenai analisa pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap tingkat pencairan tunggakan pajak wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan di KPP Bojonagara, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah: 1. Dalam melaksanakan proses penagihan pajak dengan Surat Paksa di KPP Bojonagara masih terdapat hambatan-hambatan seperti kesulitan dalam mencari data aset Wajib Pajak, banyaknya wajib pajak yang pindah alamat, banyaknya Surat Teguran yang kembali dan Surat Paksa yang ditolak atau Penanggung Pajak keberatan atas pelaksanaan Surat Paksa. Upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Bojonagara dalam mengatasi hal tersebut adalah mencari keterangan-keteranagan dari berbagai pihak yang kompeten tentang aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak, menjalin kerjasama dengan pihak terkait yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang memiliki utang pajak, melaksanakan pendekatan secara kekeluargaan dengan wajib Pajak yang memilki utang pajak, mewajibkan Wajib Pajak untuk memberikan informasi lengkap

jika Wajib Pajak hendak pindah alamat, memberikan penyuluhan tentang kesadaran dan manfaat dari membayar pajak serta peraturan perpajakan yang ada. 2. Proses penagihan pajak yang dilakukan di KPP Bojonagara dalam kurun waktu 2 tahun tersebut mempunyai peranan dalam usaha meningkatkan pencairan tunggakan pajak yang memenuhi bahkan melebihi target 30%. Hal ini mungkin disebabkan karena Wajib Pajak atau Penanggung Pajak cooperative dalam melunasi utang pajaknya. Namun proses penagihan pajak kurang berperan dalam usaha meningkatkan pencairan tunggakan pajak, dilihat dari jumlah tunggakan pajak yang semakin meningkat hal ini mungkin disebabkan karena target pencairan tunggakan yang terlalu rendah yakni 30% dan mudah untuk dicapai dan adanya berbagai hambatan dalam melaksanakan proses penagihan pajak seperti Wajib Pajak pindah alamat sehingga tidak diketahui keberadaanya dan menyebabkan banyaknya Surat Teguran atau Surat Paksa yang kembali atau ditolak, dan banyaknya Wajib Pajak yang mengajukan Keberatan menunda proses penagihan pajak sehingga tidak melunasi utang pajaknya. Dalam melakukan perbandingan target dan realisasi tunggakan pajak di Seksi Penagihan tidak mejelaskan secara rinci pencairan tunggakan pajak yang terjadi merupakan pembayaran dari saldo tunggakan awal atau penambahan.


69

3. Faktor lain dari proses penagihan pajak yang menyebabkan pencairan terhadap tunggakan pajak yaitu kesadaran sendiri dari Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Faktor lain ini memiliki pengaruh kecil terhadap tunggakan pajak karena jarang sekali terjadi.

dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap, Edisi Pertama Jakarta: Salemba Empat: 2005. www.google.com www.pajak.go.id www. ksdpajak.blogspot.com

REFERENSI Mardiasmo.(2006). Edisi Revisi 2006. Perpajakan. Yogyakarta: Andi. Meliala, Tulis S. (2007). Edisi 4. Perapajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Semesta Media. Waluyo. (2005). Edisi Revisi. Perpajakan Indonesia. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo. (2005). Edisi Revisi. Perapajakan Indonesia. Buku 2. Jakarata: Salemba Empat. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-01/ PJ.75/ 2005 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak. Pedoman Penagihan Pajak Edisi 2008. Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KEP-474/ PJ./ 2002 Tetang Bentuk, Jenis, dan Kode Kartu, Formulir, Surat dan Buku yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KEP-627/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/ KMK.04/ 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika

70


Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Empirik Pada Perusahaan Go Public Yang Termasuk Kelompok Sepuluh Besar Menurut Corporate Governance Perception Index (CGPI) Di Bursa Efek Indonesia Meythi Dosen Program Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha

Lusiyana Devita Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT The main objective of this research was to determined whether there was influence of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) was measured using the GCG implementation score published by IICG with the company’s financial performance was measured using Return on Equity (ROE) on go public companies which includes top ten groups according to the Corporate Governance Perception Index (CGPI) in Indonesia Stock Exchange. Samples used in this research as many as 70 companies taken by purposive sampling, with the following criteria: (1) go public companies were listed in Indonesia Stock Exchange in 2002-2008 (2) go public companies that issued financial statements from the years 2002-2008, (3) go public companies that included in the top ten rating of the implementation of GCG conducted by the Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) from the years 2002-2008. Analysis model of the data used in this research was a simple linear regression model, because the independent variables accounted for one was implementation of GCG. Analysis of the data used in this research was equipped with the classical assumption test, namely normality test, heteroscedasticity test, and autocorrelation test. Based on the results of hypothesis testing showed that the implementation of GCG didn’t influence on the ROE, this can be seen from t-test that generate significant value of 0,996 is greater than the significant level of 0,05. Keywords: Good Corporate Governance (GCG), Scores of Good Corporate Governance (GCG), Company Financial Performance, and Return on Equity (ROE).

Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Empirik Pada Perusahaan Go Public Yang Termasuk Kelompok Sepuluh Besar Menurut Corporate Governance Perception Index (CGPI) Di Bursa Efek Indonesia

71

1. Pendahuluan Latar Belakang Penelitian Konsep Good Corporate Governance (GCG) sesungguhnya telah lama dikenal di negara-negara maju, seperti Eropa dan Amerika, dengan adanya pemisahan antara pemilik modal dengan para pengelola perusahaan. Di Indonesia, konsep GCG ini mulai banyak diperbincangkan pada pertengahan tahun 1997, yaitu saat krisis ekonomi melanda negara ini. Dampak dari krisis tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia dan lembagalembaga keuangan internasional memperkenalkan konsep GCG. Dalam rangka economy recovery, pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) memperkenalkan dan menjelaskan konsep GCG sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat (Sulistyanto dan Lidyah, 2002). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (stockholders) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. Penerapan GCG merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Peran dan tuntutan investor dan kreditor asing mengenai penerapan prinsip GCG merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan. Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha di Indonesia merupakan tuntutan zaman agar perusahaan-perusahaan

72

yang ada jangan sampai terlindas oleh persaingan global yang semakin keras. Prinsip-prinsip dasar dari GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan (Wardani, 2008). Berdasarkan prinsip-prinsip dasar dari GCG tersebut, maka para pelaku bisnis di Indonesia menyepakati penerapan GCG suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik, hal ini sesuai dengan penandatanganan perjanjian Letter of Intent (LOI) dengan International Monetary Fund (IMF) tahun 1998, yang salah satu isinya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001) melalui penerapan GCG tersebut diharapkan: 1. perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta mampu meningkatkan pelayanannya kepada stakeholders, 2. perusahaan lebih mudah memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan corporate value, 3. mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan 4. pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen. Dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep117/M-Mbu/2002 tentang Penerapan


Praktik Good Corporate Governance (GCG). Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijelaskan bahwa GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Jadi, GCG dapat diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan nilai etika. Terkait dengan topik penelitian ini, beberapa penelitian mengenai pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Bauer et al. (2003) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan GCG terhadap firm valuation yang di proxy dengan Tobin’s Q dan kinerja perusahaan yang di proxy dengan Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) memberikan simpulan bahwa pelaksanaan GCG berpengaruh signifikan terhadap Tobin’s Q, Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM). Penelitian yang serupa yang dilakukan oleh Pranata (2007) tentang pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan

memberikan simpulan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif terhadap Return on Equity (ROE), Tobin’s Q dan Net Profit Margin (NPM). Selanjutnya penelitian yang sama yang dilakukan oleh Wardani (2008) tentang pengaruh Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Governance mempengaruhi nilai kinerja pasar perusahaan secara signifikan. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2007) memberikan simpulan yang berbeda dari ketiga penelitian di atas. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan, karena penulis melihat bahwa kelebihan utama dari perusahaanperusahaan yang menerapkan GCG adalah sistem tata kelola dari perusahaan tersebut akan baik, sehingga kinerja keuangan dari perusahaan itu juga akan meningkat dan perusahaan tersebut juga mampu bersaing dengan perusahaan lain dalam keadaan krisis ekonomi yang terjadi. Akan tetapi dalam penerapan dari GCG ini banyak pula terjadi kesulitan dan timbulnya permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan teori keagenan (agency theory). Dalam teori keagenan ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Pranata (2007) tentang pengaruh


73

penerapan Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian yang telah dilakukan tersebut, peneliti menggunakan 3 variabel dependen (variabel terikat), yaitu Return on Equity (ROE), Tobin’s Q dan Net Profit Margin (NPM) dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan, tetapi dalam penelitian yang sekarang dilakukan, peneliti hanya menggunakan 1 variabel dependen (variabel terikat), yaitu Return on Equity (ROE) dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan yang berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG). Selain itu juga, dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti hanya menggunakan 1 uji asumsi klasik yaitu uji normalitas data, tetapi dalam penelitian yang sekarang dilakukan, peneliti menggunakan 2 uji asumsi klasik yaitu uji normalitas data dan uji autokorelasi data. Mengacu pada hasil-hasil penelitian empiris yang telah dilakukan, tampak bahwa bukti empiris tersebut menunjukkan betapa pentingnya penerapan GCG dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dalam kaitan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”. Penerapan GCG dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skor penerapan GCG yang dipublikasikan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan kinerja keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan Return on Equity (ROE).

74

Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang dari penjelasan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah terdapat pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan menggunakan Return on Equity (ROE)? Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris apakah penerapan Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan menggunakan Return on Equity (ROE). Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihakpihak yang berkepentingan terhadap permasalahan ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penelitian ini diharapkan dapat lebih mendorong penelitian atau pengkajian yang lebih kompleks (luas dan mendalam) tentang pengaruh penerapan GCG yang diukur dengan menggunakan skor GCG yang dipublikasikan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan menggunakan Return on Equity (ROE).


2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan empiris kepada penulis mengenai pengaruh penerapan GCG pada perusahaan, khususnya pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan, yaitu Return on Equity (ROE).

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROE untuk bisa lebih mengembangkan ilmu pengetahuannya secara lebih umum dan luas agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi di masa depan.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan berupa saran atau ide yang sifatnya dapat membantu dalam memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan di masa yang akan datang, serta menunjukkan bagaimana cara mengelola perusahaan yang baik, sehingga dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam perusahaan. 4. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor mengenai kinerja keuangan perusahaan dengan melihat penerapan GCG sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi investor untuk melakukan keputusan investasi pada perusahaan secara tepat dan menguntungkan di masa yang akan datang. 5. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran, solusi, dan juga referensi khususnya bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai pengaruh penerapan GCG yang diukur dengan menggunakan skor GCG yang dipublikasikan oleh The


75

2. Kajian Pustaka Dan Rerangka Teoritis Rerangka Teoritis

Gambar 1 Skema Rerangka Teoritis

Teori Keagenan (Agency Theory) Konsep GCG sudah lama dikenal di negara-negara Eropa dan Amerika dengan adanya konsep pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini akan menimbulkan masalah karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan pihak manajemen sebagai agen (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya pemisahan antara pemilik dan manajemen ini disebut dengan agency theory (teori keagenan). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam agency theory hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Menurut Anthony dan Govindarajan (1995) agency theory (teori keagenan) adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Teori keagenan mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham/pemilik dan manajemen/manajer. Menurut teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer pada hakikatnya sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (conflict of interest). Pertentangan dan tarik menarik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan permasalahan yang dalam agency theory dikenal sebagai Asymmetric Information (AI) yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Ketergantungan pihak

eksternal pada angka-angka akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat AI yang tinggi, menyebabkan keinginan besar bagi manajer untuk memanipulasi kerja yang dilaporkan untuk kepentingan diri sendiri (Jensen dan Meckling, 1976). Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri) ini, dapat menimbulkan 2 (dua) permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan pengendalian (control) terhadap tindakan-tindakan agen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah: a. Moral hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. b. Adverse selection, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan dilandasi dengan tiga asumsi yaitu: asumsi sifat manusia (human assumptions), asumsi keorganisasian (organizational assumptions), dan asumsi informasi (information assumptions). Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) self-interest, yaitu sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri, (2) boundedrationality, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, dan


77

(3) risk aversion, yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko. Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) konflik sebagian tujuan antar partisipan, (2) efisiensi sebagai suatu kriteria efektifitas, dan (3) asimetri informasi antara pemilik dan agen. Asumsi informasi merupakan asumsi yang menyatakan bahwa informasi merupakan suatu komoditas yang dapat dibeli. Teori keagenan lebih menekankan pada penentuan pengaturan kontrak yang efisien dalam hubungan pemilik dengan agen. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang jelas untuk masing-masing pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban, sehingga dapat meminimumkan konflik keagenan. Dalam praktik pelaporan keuangan, manajemen sering menyajikan informasi yang tidak sama dengan kejadian yang sebenarnya atau membuat laporan keuangan itu tampak bagus, hal ini dilakukan manajemen untuk menunjukkan bahwa kinerjanya bagus pada perioda tersebut kepada setiap orang yang membaca laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, manajemen telah melanggar prinsip GCG, yaitu transparancy (keterbukaan). Akibat adanya perilaku manajemen yang tidak transparan dalam penyajian informasi ini akan menyebabkan terjadinya konflik antara prinsipal dan agen dan juga akan menjadi penghalang penerapan praktik GCG pada perusahaan-perusahaan yang ada. Menurut Jensen dan Meckling (1976) adanya masalah keagenan akan menimbulkan biaya keagenan (agency cost), yang terdiri dari: a. The monitoring expenditures by the principle. Biaya monitoring

78

dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (control) perilaku agen melalui budget restriction dan compensation policies. b. The bonding expenditures by the agent. The bonding cost dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan. c. The residual loss yang merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya hubungan keagenan. Good Corporate Governance (GCG) Menurut Organization of Economic Cooperation and Development ( 2004) GCG adalah suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari GCG menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggung jawab dari masingmasing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai stakeholders. Selanjutnya, struktur dari GCG juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemutusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertangungjawabkan dan dilakukan dengan baik.


Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001) GCG didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hakhak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (2000) GCG adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Menurut Rahmawati (2004) dalam Putri (2006) GCG didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip antara lain fairness, transparancy, accountability, independency dan responsibility, yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, perusahaan (direksi dan komisaris), kreditur, karyawan serta stakeholders lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masingmasing pihak. Berdasarkan definisi atau pengertian GCG dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya GCG adalah mengenai sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut terdiri atas pihak internal yang bertugas mengelola perusahaan dan pihak eksternal yang meliputi pemegang saham, kreditur dan lain-lain, demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG

berusaha menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Menurut Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep117/M-Mbu/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG). Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijelaskan bahwa GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Jadi, GCG dapat diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan nilai etika. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Penelitian yang dilakukan oleh Bauer et al. (2003) mengenai penerapan GCG di perusahaan-perusahaan Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan GCG terhadap firm valuation yang di proxy dengan Tobin’s Q dan kinerja perusahaan yang di proxy dengan Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margin


79

(NPM). Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaanperusahaan yang termasuk dalam FTSE Eurotop 300 selama perioda 2000 sampai dengan 2001. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metoda nonprobabilitas berdasarkan kriteria (purposive sampling). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG berpengaruh signifikan terhadap Tobin’s Q, ROE dan NPM. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Hidayah (2007), yang bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui adanya pengungkapan informasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE dan Tobin’s Q sedangkan variabel independen adalah GCG yang diukur menggunakan Corporate Governance Perception Index (CGPI). Penelitian ini memasukkan pengungkapan informasi sebagai variabel intervening yang memediasi pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 20002005. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 perusahaan, yang diambil secara purposive sampling yaitu perusahaan go public yang terdaftar di BEI perioda 2000-2005 khususnya di sektor keuangan dan perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan GCG yang dilakukan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa penerapan GCG

80

mempengaruhi pengungkapan informasi. Hipotesis kedua, menunjukkan bahwa pengungkapan informasi mempengaruhi kinerja pasar maupun kinerja operasional. Namun, hipotesis ketiga tidak terbukti. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak mempengaruhi secara langsung kinerja perusahaan. Penelitian yang sama dilakukan oleh Pranata (2007), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) (yang diukur dengan skor/indeks GCG) terhadap Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), dan Tobin’s Q. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 perusahaan yang diambil secara purposive sampling, dengan kriteria: 1. sampel adalah perusahaan go public di BEI selama tahun 20022005, 2. perusahaan sampel masuk dalam kelompok 10 besar perusahaan berdasarkan indeks GCG. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan perusahaan sampel laporan Corporate Governance Perception Index (CGPI) dan publikasi Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) melalui majalah SWA. Analisis data dilengkapi dengan uji normalitas. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE (b1=1.486, t=5.853, p=0.000). R²adjusted=49.4% hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada ROE perusahaan sampel, 49.4% penyebabnya adalah perubahan yang terjadi pada skor penerapan GCG, sedangkan 50.6% sisanya disebabkan


oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model regresi; (2) Penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPM (b1=1.251; t=5.132; p=0.000). R²adjusted=42.7% hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada NPM perusahaan sampel, 42.7% penyebabnya adalah perubahan yang terjadi pada skor penerapan GCG; sedangkan 57.3% sisanya disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model regresi; dan (3) Penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobin’s Q (b1=99,057.661, t=5.706, p=0.000). R²adjusted=48.1% hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada Tobin’s Q perusahaan sampel, 48.1% penyebabnya adalah perubahan yang terjadi pada skor penerapan GCG, sedangkan 51.7% sisanya disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model regresi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2008) tentang pengaruh Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Corporate Governance diukur dengan CGPI (Corporate Governance Perception Indeks) berdasarkan pada pemeringkatan yang telah disusun oleh IICG (Indonesian Institute of Corporate Governance) dan kinerja perusahaan diukur dengan nilai Return on Equity (ROE) dan Tobin’s Q. Metoda statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling, yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia perioda 2001-2005 dan mengikuti survei yang dilakukan oleh IICG tahun 2001-2005 dan termasuk dalam pemeringkatan

CGPI. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diambil simpulan bahwa Corporate Governance mempengaruhi nilai kinerja pasar perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar nilai pasar asset maka semakin besar pula kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut memiliki brand image perusahaan yang sangat kuat karena implementasi GCG berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang mempraktikkan GCG, akan mengalami perbaikan citra, dan peningkatan nilai perusahaan. Namun, Corporate Governance tidak mempengaruhi secara langsung kinerja operasional perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya kesadaran emiten dalam menerapkan GCG. Manajemen perusahaan belum tertarik kepada manfaat jangka panjang penerapan GCG sehingga mereka merasa dapat berjalan tanpa GCG. Beberapa penelitian sebelumnya, telah membuktikan bahwa penerapan GCG berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Mengacu pada beberapa penelitian tersebut, maka penelitian ini akan membuktikan apakah penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan Return on Equity (ROE). Pengujian ini memiliki implikasi terhadap penurunan hipotesis sebagai berikut: HA= Terdapat pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Return on Equity (ROE).


81

3. Metoda Penelitian Populasi dan Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerapkan prinsip GCG dari tahun 2002-2008. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang termasuk dalam 10 besar pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang dilakukan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2002 sampai dengan tahun 2008. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metoda nonprobabilitas (secara tidak acak) berdasarkan kriteria (purposive sampling). Menurut Hartono (2007) pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling) dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (judgment) tertentu atau jatah (quota) tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Perusahaan-perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2002-2008. 2. Perusahaan-perusahaan go public yang menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2002-2008. 3. Perusahaan-perusahaan go public yang masuk dalam 10 besar pemeringkatan penerapan GCG yang dilakukan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dari tahun 2002-2008.

82

Teknik Pengumpulan Data Menurut Hartono (2007) teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat menggunakan strategi pengamatan langsung (direct observation), strategi opini (opinion), strategi arsip (archival), strategi analitikal (analytical). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan strategi arsip untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Jenis dan Sumber data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku referensi, literatur, internet dan datadata yang diambil dari Pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Kristen Maranatha. Data yang diambil adalah laporan keuangan perusahaanperusahaan go public yang terdaftar di BEI dari tahun 2002 sampai tahun 2008 yang telah menerapkan GCG dalam perusahaannya dan masuk dalam 10 besar pemeringkatan penerapan GCG yang dilakukan oleh IICG, serta laporan dari IICG mengenai skor penerapan GCG untuk perusahaan-perusahaan go public yang masuk dalam 10 besar pemeringkatan penerapan GCG. Definisi Operasional Variabel Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu: 1. Penerapan GCG sebagai variabel independen Penerapan GCG adalah seberapa


baik suatu perusahaan menerapkan GCG. Pengukuran penerapan GCG dilakukan dengan menggunakan skor GCG yang dipublikasikan oleh IICG, indeks yang digunakan untuk memberikan skor berupa angka mulai dari 0 sampai 100, jika perusahaan memiliki skor mendekati atau mencapai nilai 100 maka perusahaan tersebut semakin baik dalam menerapkan GCG. Menurut Anggreni (2010) penentuan skor total untuk GCG terbaik didasarkan pada perhitungan rata-rata tertimbang, dengan rincian bobot per kriteria sebagai berikut: a. RiS-Hak-hak Pemegang Saham = 20% b. Ets-Perlakuan yang Setara Terhadap Pemegang Saham = 15% c. RoS-Peran Para Pemangku Kepentingan = 15% d. DT-Keterbukaan dan Transparansi = 25% e. ResB-Tanggung jawab Dewan = 25% Menurut Anggreni (2010) pemeringkatan CGPI didesain menjadi 4 kategori berdasarkan tingkat/level terpercaya yang dapat dijelaskan menurut skor penerapan GCG, sebagai berikut: a. 95%-100% : excellence b. 80%-89% : good c. 60%-79% : fair d. < 60% : poor

Kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan yaitu data yang berasal dari laporan keuangan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Return on Equity (ROE). Menurut Riyanto (1995) Return on Equity (ROE) adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di pihak lain atau dengan kata lain rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan laba. Menurut Brigham dan Gapenski (1996) ROE adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan modalnya untuk memperoleh laba. Menurut Wardani (2008) ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian dari total ekuitas. ROE menggambarkan kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, karena dalam ROE yang digunakan sebagai pengukur efisiensi adalah besarnya laba bersih dari jumlah modal sendiri yang digunakan perusahaan. Jadi, ROE merupakan tingkat hasil pengembalian investasi bagi pemegang saham. ROE dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

2. Return on Equity (ROE) sebagai variabel dependen Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan.


83

Model Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Metoda analisis data statistika dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana dilakukan bila jumlah variabel bebasnya (variabel independen) berjumlah 1 (Ghozali, 2006). Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan program SPSS versi 17.0 dengan menggunakan metoda analisis regresi linear sederhana. Variabel yang digunakan dalam metoda ini terdiri dari variabel bebas (variabel independen) yaitu Good Corporate Governance (GCG), sedangkan variabel terikat (variabel dependen) adalah kinerja keuangan perusahaan. Sebelum analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu harus dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dan uji autokorelasi.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Uji Normalitas Data Uji normalitas merupakan syarat yang penting pada pengujian statistik parametrik, apabila data pengamatan tidak berdistribusi normal maka analisis parametrik tidak dapat digunakan, karena uji statistik dalam analisis parametrik diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan analisis statistik untuk menguji normalitas data.

84

analisis

statistik,

Tabel I Uji normalitas One-Sample Kolmogorov Smirnov Test

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber: Pengolahan Data SPSS 17.0

Uji Asumsi Klasik

Dalam

normalitas data dapat dilakukan dengan alat uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data itu berdistribusi normal dan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data itu berdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas data dengan menggunakan software SPSS didapat hasil sebagai berikut:

uji

Berdasarkan tabel I, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi GCG dan ROE pada uji KolmogorovSmirnov lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut. 2. Uji Autokorelasi Data Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik


autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya pada model regresi. Metoda pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Durbin-Watson (uji DW) dan dengan menggunakan bantuan software SPSS maka didapat hasilnya sebagai berikut: Tabel II Uji autokorelasi Model Summaryb

a. Predictors: (Constant), GCG b. Dependent Variable: ROE Sumber: Pengolahan Data SPSS 17.0 Berdasarkan tabel II, dapat dilihat bahwa nilai DW sebesar 2,123. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi sebesar 0,05, dengan jumlah sampel sebanyak 70 (n=70) dan jumlah variabel independen sebanyak 1 (k=1), maka dari tabel Durbin Watson akan didapatkan nilai untuk batas bawah (DL) sebesar 1,429 dan nilai untuk batas atas (DU) sebesar 1,485. Nilai DW lebih besar dari nilai DU dan lebih kecil dari nilai 4-DU (DU
model regresi dapat digunakan sebagai model penelitian. Analisis Regresi Linear Sederhana Persamaan model regresi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel X yaitu penerapan GCG terhadap variabel Y yaitu ROE pada perusahaan-perusahaan go public yang termasuk dalam kelompok 10 besar pemeringkatan GCG yang dilakukan oleh IICG dari tahun 2002-2008 dengan menggunakan model analisis regresi linear sederhana. Model persamaannya adalah sebagai berikut:

Y= a+bX

a dan b= konstanta dari persamaan regresi. X= variabel independen (GCG). Y= variabel dependen (ROE). Setelah dilakukan pengolahan data analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan bantuan software SPSS didapat hasil sebagai berikut: Tabel III Analisis regresi linear sederhana Coefficientsa

a. Dependent Variable: ROE Sumber: Pengolahan Data SPSS 17.0


85

Dari tabel ini diperoleh nilai t-hitung sebesar 0,005 dan untuk nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,996. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian dua sisi adalah sebagai berikut: 1. Nilai Signifikansi < Taraf Signifikan ( ): H0 Ditolak 2. Nilai Signifikansi ≥ Taraf Signifikan ( ): H0 Diterima Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,996, hal ini lebih besar dari taraf signifikan sebesar 0,05 yang menunjukkan bahwa H0 diterima. H0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Return on Equity (ROE). Pembahasan Setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang ada menunjukkan bahwa variabel penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap variabel ROE, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,996 (lebih besar dari taraf signifikan sebesar 0,05). Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Bauer et al. (2003), Pranata (2007), dan Wardani (2008) yang menunjukkan bahwa

86

penerapan GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayah (2007) yang menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak mempengaruhi secara langsung kinerja perusahaan. Secara teoritis penerapan GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, tetapi setelah dilakukan penelitian di atas menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, mungkin disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut: 1. Penerapan GCG dirasakan oleh perusahaan-perusahaan go public sebagai suatu tuntutan terhadap peraturan yang ada, bukan sebagai kebutuhan yang penting bagi perusahaan, sehingga kurang adanya kesadaran dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk menerapkan GCG. 2. Perusahaan-perusahaan go public yang ada di Indonesia baru menerapkan GCG setelah adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997, padahal penerapan GCG itu tidak dapat dilakukan secara langsung atau jangka pendek, karena dalam menerapkan GCG membutuhkan waktu,


planning, dan informasi tentang karakteristik, budaya, dan hubungan antar organ perusahaan. 3. IICG sebagai lembaga yang memberikan skor pada perusahaan-perusahaan go public yang menerapkan GCG baru mengeluarkan program CGPI sejak tahun 2001, sehingga sebelum tahun 2001 tidak ada lembaga yang mempublikasikan skor GCG kepada stakeholders. 4. Penerapan GCG lebih bersifat jangka panjang dan perhitungan profitabilitas lebih bersifat jangka pendek, sehingga penerapan GCG tidak dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan satu perioda akuntansi saja. 5 . Manajemen p erusahaan perusahaan go public tersebut belum tertarik dengan manfaat jangka panjang yang ditawarkan dari penerapan GCG bagi perusahaannya. 6. Banyak dari manajemen perusahaan-perusahaan go public belum mengerti secara mendalam kelima prinsip dasar dalam GCG sehingga tidak tertarik dalam menerapkan GCG dalam perusahaannya. Misalnya: ada perusahaan yang beranggapan bahwa transparansi itu berarti membuka rahasia-rahasia

penting perusahaan kepada pihak luar sehingga akan mengancam keberadaan perusahaan dalam menjual produk dan jasanya.

5. SImpulan dan Saran Simpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan Good Corporate Govenarance (GCG) yang diukur dengan menggunakan skor penerapan GCG yang dipublikasikan oleh IICG terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan menggunakan Return on Equity (ROE) pada perusahaan-perusahaan go public yang termasuk kelompok sepuluh besar menurut Corporate Governance Perception Index (CGPI). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 70 perusahaan yang dipilih secara purposive sampling. Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metoda statistik uji-t, tetapi sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan metoda statistik ini, dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas data dan uji autokorelasi. Berdasarkan pengujian hipotesis dan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat diperoleh simpulan mengenai pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan, sebagai berikut: 1. Variabel penerapan GCG (X) tidak berpengaruh terhadap variabel ROE (Y) karena nilai signifikansi sebesar 0,996 lebih besar dari taraf signifikan


87

sebesar 0,05. 2. Variabel penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Keterbatasan Penelitian Penelitan ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Adapun keterbatasan penelitian tersebut, sebagai berikut: 1. Variabel independen (variabel bebas) yang digunakan dalam penelitian ini hanya 1, yaitu penerapan GCG yang diukur dengan menggunakan skor penerapan GCG yang dipublikasikan oleh IICG. 2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan-perusahaan go public yang termasuk dalam kelompok 10 besar menurut Corporate Governance Perception Index (CGPI). 3. Perusahaan-perusahaan go public yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini berbeda-beda dari tahun 2002-2008, hal ini disebabkan karena yang masuk dalam kelompok 10 besar menurut CGPI berbedabeda setiap tahunnya tergantung dari skor penerapan GCG yang dihitung oleh IICG berdasarkan kriteria yang ditetapkan setiap tahunnya. 4. Variabel dependen (variabel terikat) yang digunakan dalam penelitian ini hanya 1, yaitu ROE untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan sedangkan masih banyak indikator lain untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, seperti: Net

88

Profit Margin (NPM), Return on Asset (ROA), dan Return on Investment (ROI). Saran Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa simpulan dan keterbatasan pada penelitian yang telah dilakukan ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut: 1. Memperbanyak jumlah sampel yang ada dalam penelitian, sehingga tidak hanya perusahaan-perusahaan go public yang termasuk kelompok 10 besar menurut CGPI saja tetapi juga seluruh peserta yang ikut dalam CGPI tersebut setiap tahunnya. 2. Perusahaan-perusahaan go public yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian harus sama dari tahun ke tahun. 3. Menggunakan indikator lain selain skor penerapan GCG yang dipublikasikan oleh IICG untuk mengukur penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan go public. 4. Menggunakan indikator lain selain ROE untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan-perusahaan go public.

DAFTAR PUSTAKA Anggreni, P. (2010). Penerapan Good Corporate Governance. Investor, XII/202, hal. 84-90. Bauer, R., G. Nadja, dan Roger. (2003). Empiricial Evidance on Corporate


Governance in Europe: The Effect on Stock Return, Firm Value and Performance, Forthcoming. Journal of Asser Management, Oktober 2003, hal. 34-54. Brigham, dan Gapenski. (1996). Intermediate Financial Management. Fifth edition. Orlando: The Dryden Press. Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. Academy of Management Review, 14, hal. 5774. Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2001). Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan. Edisi Ketiga. Jakarta: Prentice Hall. Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2001). Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta: Prentice Hall. Ghozali, I. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hartono, J. (2007). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan PengalamanPengalaman. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Hidayah, E. (2007). Penerapan Corporate Governance, Pengungkapan Informasi, dan Kinerja Perusahaan di Perusahaan Public Indonesia. Penelitian. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Jensen, M., dan W. H. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3, hal. 304 360. Organization for Economic Cooperation and Development. (2004). OECD Principles of Corporate Governance 2004. The OECD Paris.

Pranata, Y. (2007). Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Penelitian. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Putri, W. (2006). Analisis Pengaruh Corporate Governance dan Jumlah Komisaris Terhadap Kinerja perusahaan. Penelitian. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Riyanto, B. (1995). Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi keempat. Yogyakarta: BPFE. Sulistyanto, H. S., dan R. Lidyah. (2002). Good Governance: Antara Idealisme dan Kenyataan. Modus, 14 (1), Februari, hal. 19-30. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-117/MMbu/2002 tentang: Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). The Indonesian Institute for Corporate Governance. (2000). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Jakarta: Prentice Hall. Wardani, D. K. (2008). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan di Indonesia. Penelitian. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.


89

Aspek Hukum Penataan Ruang Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Bisnis Ocktavianus Hartono

ABSTRACT Opening Act of 1945 fourth paragraph states that one of the goals of the Republic of Indonesia is the welfare of all Indonesian people. One way is to implement the welfare of the people in the field of business development and investment.Development in the areas of Business and investment will absorb a lot of labor because the field of business and investment is not a field that can stand alone.Business development and investment will encourage other supporting factors that support the business activities and investment for development co-evolve along with the evolving business and investment in the country. This means that by developing business and investment in a country, then by itself will open up employment opportunities in many other occupations that have a relationship with the world of business and investment, one of which is development in the field of business infrastructure such as road construction as a means of transport that supports business and also the construction of buildings and places needed to conduct business activities. However, infrastructure development undertaken in order to sustain current business and investment is often not without problems because development tends to have negative consequences, one of which is for the environment. Implementation of infrastructure development business requires a space or environment to accommodate such development. In big cities green space is often sacrificed to the conversion into the region woke up. This becomes a problem, because most of the green open land in major cities is now covered by roads, buildings and others. Development of business infrastructure regardless of the governance of space raises many problems for the area such as flooding, air pollution, fewer supplies of clean water, etc. However this is still happening because of weak law enforcement for the parties to establish a violation of city zoning. The purpose of this study was to determine, whether the best solution that can be applied in conducting the business of infrastructure development and investment for infrastructure development are basically good and can improve people’s welfare, but the infrastructure is often poorly planned development that eventually led to many problems arise. That’s why the construction of this infrastructure must be planned and pay attention to the governance of space. The role of the law here is a guide line to implement development because the law is a rule that must be complied with and implemented by everyone and there will be sanctions for noncompliance. The results of this study is expected to be a material consideration for the government in making policies especially those related to the field of development. Key words: the state’s purpose, legal construction

90


1. Pendahuluan Pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara dimana salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sesuai dengan pembukaan UndangUndang Dasar 1945 alinea ke empat adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan definisi pembangunan menurut Bambang Sugono yaitu: “pembangunan pada dasarnya merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upayanya untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingannya, guna meningkatkan taraf hidupnya.” 1 Definisi pembangunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membangun. Perbuatan bangunan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara haruslah pembangunan dalam berbagai aspek pembangunan, minimal pembangunan harus dilakukan dalam bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang perlindungan lingkungan. Namun hingga saat ini, pembangunan yang dilakukan di Indonesia khususnya di kota-kota besar adalah pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Contohnya adalah Jakarta, pembangunan ekonomi dan sosial dapat dikatakan

sukses di Jakarta, tetapi apabila kita melihat pembangunan lingkungan, maka kita dapat mengatakan bahwa pembangunan di Jakarta adalah gagal. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 mensyaratkan bahwa idealnya setiap provinsi idealnya memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 30% dari total wilayahnya. Saat ini Jakarta hanya memiliki 9,6% RTH dari luas total wilayahnya. Belajar dari kota Jakarta, maka pembangunan yang dilakukan haruslah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah: 2 “Upaya sadar dan berencana untuk menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesimpulan (berkelanjutan) untuk meningkatkan mutu hidup.” Pengelolaan secara bijaksana di sini artinya harus mempertimbangkan dan memperhitungkan dampak pembangunan bagi lingkungan. Oleh karena itu pembangunan haruslah direncanakan dengan baik, sehingga pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan yang melibatkan segala aspek bukan hanya beberapa aspek pembangunan. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mensinergikan kehidupan dan mewujudkan berkelanjutan. Pembangunan yang mensinergikan kehidupan dan mewujudkan keberlanjutan akan terwujud dengan adanya aturan yang mengarahkan dan membatasi pembangunan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar

1 Bambang Suggono, Hukum, Lingkungan, dan Dinamika Kependudukan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994,

hlm.8.

2 Ibid, hlm.10.

Aspek Hukum Penataan Ruang Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Bisnis

91

Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sosial engineering yang diperkuat oleh pendapat Soerjono Soekanto yaitu hukum juga memiliki peran sebagai sosial control: “Peran hukum dalam pembangunan bukan hanya sekedar sebagai “as a tool of sosial engineering” yang berperan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa sebagai sarana pembaruan masyarakat, hukum bertugas sebagai penyalur kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan.” 3 ” Hukum juga berperan sebagai “as a tool of sosial control” dalam arti berperan sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas masyarakat atau dengan kata lain, berperan untuk mempertahankan apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat.” 4

2. Pembangunan Pembangunan adalah proses membangun yang dilakukan oleh berbagai pihak, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup. Pada saat ini, pembangunan yang dilahirkan seringkali dilakukan secara tidak seimbang sehingga menyebabkan berbagai permasalahan khususnya bagi lingkungan. Untuk mengurangi permasalah yang sudah ada, maka pembangunan yang dilakukan saat ini haruslah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan

generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam dapat digunakan, namun penggunaannya harus secara rasional. Pembangunan yang menggunakan sumber daya alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan dan dilaksanakan dengan bijaksana dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Laporan PBB, yang terakhir dalam laporan dari KTT Dunia 2005, menjabarkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang terdiri dari tiga pokok utama yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan. Ketiga pokok pembangunan ini haruslah saling bergantung dan memperkuat antara yang satu dengan yang lainnya. Pembangunan ekonomi adalah pembangunan dimana tujuan utamanya adalah menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi adalah pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial adalah pembangunan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, yaitu pembangunan yang

3 A.Mukti Fadjar, Negara Hukum dan Pembangunan, Arena Hukum, No 4, Desember 1987, hlm.30. 4 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Bhratara, Jakarta, 1973, hlm.58.

92


memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai kebutuhan sosial. Sedangkan pembangunan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Tujuan dari pembangunan berwawasan lingkungan sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Lingkungan Hidup bertujuan untuk; 1. “Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya; 2. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; 3. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai Pembina lingkungan hidup; 4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang; 5. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.” Jadi dalam pembangunan berwawasan lingkungan ada 3 unsur penting, yaitu: 5 1. “Penggunaan/pengelolaan sumber daya secara bijaksana. 2. Menunjang pembangunan yang berkesinambungan. 3. Meningkatkan mutu hidup.”

3. Lingkungan hidup dan Tata Ruang Konsekuensi pembangunan adalah membutuhkannya suatu ruang atau lingkungan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Definisi ruang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah: “Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.” Penjelasan pasal 1 diatas menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 maka definisi ruang adalah wilayah Negara Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan. Pembangunan dalam rangka memelihara kelangsungan hidup manusia dapat memanfaatkan segala ruang yang ada yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Lingkungan hidup menurut Emil salim adalah: 6 “secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk

5 Siahaan, Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan, Erlangga, Jakarta, 1987, hlm.145. 6 Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta 1982, hlm.34.


93

kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain” Sedangkan definisi lingkungan hidup menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup adalah: “kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya” Pembangunan yang dilakukan, terutama di kota-kota seringkali kurang memperhatikan aspek lingkungan. Sehingga sering timbul masalah akibat pembangunan yang dilakukan tersebut. Otto Soemarwoto mengatakan “ dengan laju pembangunan yang makin tinggi, pengelolaan lingkungan menjadi sering ketinggal jauh dari pembangunan dan sering terhimpit dan dilanda olehnya.” 7 Pembangunan selalu menyebabkan perubahan dalam lingkungan, karena itu pembangunan seharusnya ditempatkan pada hubungan yang serasi, selaras, seimbang, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak bermasalah. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan kedudukan antara pembangunan dan lingkungan, tata ruang harus diutamakan sebelum pembangunan itu dilaksanakan. Definisi

tata ruang menurut Pasal 1 UndangUndang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah: “wujud struktur ruang dan pola ruang” Definisi struktur ruang dan pola ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 adalah: “struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.” “pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang fungsi budaya” Untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, bersinergiskan kehidupan dan mewujudkan pembangunan, maka pembangunan yang dilaksanakan haruslah ditata berdasarkan peruntukan tiap-tiap ruang yang ada di daerah tersebut dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus ada di setiap kota untuk mewujudkan kota yang ideal. Salah satu yang harus diperhatikan adalah ketersediaan ruang terbuka hijau di daerah tersebut.

4. Ruang Terbuka Hijau Pembangunan yang dilaksanakan memiliki konsekuensi yaitu permintaan

7 Otto Soemarwoto, Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional – saran-saran untuk Garis-

garis Besar Haluan Negara, makalah pada Konperensi II Pusal Lingkungan seluruh Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.4.

94


dan pemanfaatan ruang, dalam hal ini adalah lahan kota. semakin luas pembangunan yang diinginkan maka semakin luas juga lahan yang diperlukan. Dengan keadaan dimana pemerintah Indonesia sedang menggalangkan pembangunan maka permintaan akan pemanfaatan lahan kota juga terus meningkat. Pembangunan dalam berbagai bidang seperti dalam bidang industri, teknologi, transportasi dan berbagai pembangunan lainnya sering mengubah konfigurasi alami lahan atau ruang perkotaan yang juga menyita lahan-lahan tersebut. Atas desakan pembangunan berbagai bidang, maka seringkali lahan-lahan hijau ini dimanfaatkan karena adanya anggapan bahwa lahan hijau adalah lahan yang tidak ekonomis. Dalam aspek pembangunan lingkungan kemajuan pembangunan masyarakat kota dapat dikatakan gagal. Pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga kota telah menambah jumlah pencemaran yang menimbulkan berbagai ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan. Untuk mengatasi kondisi lingkungan kota yang seperti ini, maka diperlukan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan adanya RTH seminimal mungkin pencemaran udara akibat polusi yang disebabkan oleh kendaraan akan berkurang. Selain itu, RTH akan membantu dalam menanggulangi banjir yang seringkali terjadi di perkotaan.

lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam,” Berdasarkan definisi di atas, RTH adalah bagian dari ruang-ruang terbuka dalam suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tanaman, tumbuhan dan berbagai variasi lainnya yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung bagi wilayah perkotaan tersebut. Macam-macam RTH adalah: 1. Ruang Terbuka Hijau Alamiah yaitu ruang terbuka hijau yang ada karena memang sudah terlebih dahulu ada. Contohnya kawasan hutan lindung, habitat alami, dll. 2. Ruang Terbuka Hijau Buatan adalah ruang terbuka hijau yang memang sengaja dibuat, biasanya terdapat di perkotaan. Contohnya adalah taman perkotaan, lapangan olahraga, dll.

Definisi RTH menurut UndangUndang Nomor 26 tahun 2007 adalah: “area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya


Fungsi RTH bagi kota antara lain: 1. memberikan perlindungan dan meningkatkan kandungan sumber daya penyangga kehidupan contohnya adalah air bersih. 2. membangun jejaring habitat kehidupan liar contohnya untuk burung. 3. mengurangi panas suhu udara. 4. sebagai sarana rekreasi dan pendidikan lingkungan. 5. mengurangi tingkat pencemaran udara. 6. meningkatkan kerapihan dan keteraturan kota. 7. meningkatkan kenyamanan dan keindahan kota.

95

Dengan melihat fungsi-fungsi RTH bagi kota, maka sangatlah penting suatu RTH itu ada pada kota sesuai dengan batas ideal yaitu 30% dari luas wilayah kota tersebut.

5. Hukum Hukum berasal dari bahasa latin yaitu: “recht yang artinya bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan dan ius yang artinya mengatur atau memerintah.” 8 Kesimpulan dari dua kalimat di atas maka hukum adalah sesuatu yang memberikan bimbingan atau tuntutan yang tujuannya adalah untuk mengatur atau memerintah. Atau dengan kata lain hukum adalah segala aturan yang dibuat oleh orang yang diberi kuasa (pemerintah dalam hal ini adalah DPR) untuk membuat peraturan, dimana peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. Beberapa definisi hukum menurut para ahli hukum: 1. “Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masayarakat.” 9 2. “Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.” 10 3. “Van Kan, hukum ialah keseluruhan ketentuan-ketentuan penghidupan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.” 11 4. “Utrecht, hukum adalah himpunan

petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.”12 Dari pendapat para ahli hukum di atas dapat disimpulkan bahwa hukum itu adalah sekelompok aturan yang tersusun dan mengikat bagi setiap orang yang bertujuan untuk mengatur masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tersebut, dan bagi yang melanggar aturan tersebut akan mendapatkan sanksi dari pemerintah atau orang yang memang diberi kuasa untuk menjatuhkan hukuman. Dalam hubungannya dengan pembangunan yang bersinergis kehidupan dan mewujudkan keberlanjutan, peran hukum adalah sebagai pedoman pembangunan. Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada haruslah dibatalkan dan diberikan sanksi bagi mereka yang melanggar.

6 Beberapa Undang-Undang yang Mengatur Pelaksanaan Pembangunan Sampai saat ini, kita belum memiliki Undang-Undang yang mengatur secara menyeluruh yaitu dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Undang-Undang yang ada hingga saat ini masih bersifat sektoral. Beberapa undang-undang yang mengatur 13 pembangunan antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun

8 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.24. 9 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Frafika, Jakarta, 2008, hlm.2. 10 Ibid, hlm.2. 11 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.37. 12 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonensia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.6. 13 Paulus Effendie Lotulung, Effektivitas Sanksi Administratif Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Se

96


2.

3.

4.

5.

6.

7.

1992 tentang Perumahan dan Permukiman, undang-undang ini mengatur penataan dan pengelolaan perumahan dan permukiman Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang diatur oleh undang-undang ini adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang ini mengatur mengenai pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah. Melalui undang-undang ini, daerah diberi wewenang untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya masingmasing. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan DasarDasar Pokok Agraria, hal yang diatur oleh undang-undang ini adalah pengaturan peruntukan tanah seperti untuk kepentingan tempat ibadah, perkantoran, pertanian, dll. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang diatur dalam undang-undang ini adalah pengelolaan lingkungan hidup termasuk syarat-syarat penataan lingkungan. Undang- Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, undangundang ini mengatur tentang penyelenggaraan jalan sebagai infrastruktur penting guna menjamin terselenggaranya kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Undang-Undang Nomor 26 tahun

2007 tentang Penataan Ruang, undang-undang ini mengatur administrasi, dan keterpaduan proses pembangunan.

7. Sanski Administratif Dalam Penegakan Pembangunan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang lebih berperan sebagai administrasi dimana yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah keterpaduan proses pembangunan yang sifatnya administrasif. Karena itu, sanksi yang ada dalam Undang-Undang ini adalah sanksi administratif. Sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan antara lain: 1. “Sanksi eksekusi riil (rieile executive), yakni sanksi yang dilaksanakan: a. Terhadap kelalaian memenuhi kewajiban yang ditetapkan di dalam surat izin. b. Terhadap pelanggaran suatu ketentuan undang-undang, artinya melakukan sesuatu tanpa izin. Sanksi eksekusi riil dilakukan dengan berbagai jalan, misalnya: 1. mencabut, mengambil/menghilangkan apa yang merupakan larangan/pelanggaran. 2. Mencegah untuk melakukan/ melanjutkan apa yang merupakan larangan/pelanggaran. 3. Mengoper pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun kecuali pejabat administrasi yang bersangkutan yang berwenang khusus untuk itu menurut undang-undang.

bagai Upaya Pencegahan Pencemaran, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman R.RI tahun 1995/1996, hlm.9-10.


97

4. Memulihkan kembali keadaan sesuatu yang diubah tanpa izin, yang sah, misalnya : ditambahkan, distel, dijalankan, dirusak atau dihilangkan. 2. Sanksi Eksekusi Langsung (parate executie) Sanksi yang langsung tanpa adanya suatu putusan hakum (vonnis) pengadilan negeri, dengan mensita benda-benda bergerak maupun tidak bergerak milik siterhutang/ penghutang dengan ancaman akan di lelang di depan umum, bila batas waktu tertentu tidak membayar atau mengadakan perjanjian perdamaian atau kompromi yang disetujui oleh kedua pihak (dwangbevel) 3. Sanksi jenis denda Biasanya dilakukan terhadap tunggakan pembayaran pajak, ipeda, STNK, pajak radio, televisi dan lainlainnya, yang oleh administrasi dikenakan pembayaran denda.

mengapa tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan atau mengapa tidak dapat melakukan perbaikan terhadap pelanggaranpelanggaran ketentuan yang telah dilakukan. Keempat macam sanksi tersebut di atas merupakan tindakan represif bagi setiap pelanggaran yang ditentukan dalam perizinan yang bersangkutan.” Selain sanksi di atas, hukum administrasi juga memiliki sanksi-sanksi sebagai bagian penutup yang penting dalam sarana pengaturan administratif. Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas antara lain: 1. “bestuursdwang (paksaan administratif/paksaan nyata) 2. penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi dan lain-lain) 3. denda administratif 4. pengenaan uang paksaan (dwangsom)”

4. Sanksi Pencabutan Kembali Perizinan

8. Faktor-Faktor Penghambat Pembangunan yang Bersinergi Kehidupan dan Mewujudkan Keberlanjutan

Bila terhadap seorang pemohon izin tidak dapat memenuhi syarat-syarat atau ketentuanketentuan sebagaimana ditentukan oleh penetapan (beschikking) pelaksanaan pencabutan dilakukan setelah didahului oleh peringatanperingatan beberapa kali dengan melalui surat tercatat (aangetekend) atau melalui jurusita (deurwaarder) dimana perlu, dengan disertai alasanalasan yang sah/dapat diterima

Berdasarkan uraian di atas, memang telah ada peraturan yang mengatur perencanaan pembangunan, namun belum secara menyeluruh mengatur pembangunan tersebut dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Sampai saat ini yang dijadikan landasan hukum bagi pembangunan adalah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun Undang-Undang Penataan Ruang ini tidak mengatur

98


mengenai perilaku masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Undang-Undang Penataan Ruang hanya mengatur keterpaduan proses pembangunan. Sehingga apabila terdapat orang yang melanggar rencana tata ruang, maka penerapan sanksi tergantung pada peruntukan yang dilanggar. Apabila yang dilanggar adalah lingkungan hidup, maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, begitu juga dengan pelanggaran lainnya. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang memiliki banyak kelemahan, terutama dalam penjatuhan sanksi. Karena UndangUndang Penataan Ruang sebagian besar mengatur kaidah-kaidah perencanaan tata ruang, dimana pelaksanaanya adalah administrasi negara, maka terhadap pelaksana (administrasi Negara) tidak dapat dikenakan sanksi pidana melainkan hanya sanksi administrasi. Selain belum ada pengaturan hukum yang kuat untuk mewujudkan pembangunan yang bersinergis kehidupan dan mewujudkan keberlanjutan dan juga lemahnya sanksi hukum bagi pihak yang melanggar, pembangunan bersinergis kehidupan dan mewujudkan keberlanjutan juga agak sulit direalisasikan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk tunduk pada peraturan yang ada, walaupun peraturan yang ada memang masih kurang memadai. Ketiga faktor di atas telah membuat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penataan ruang bukan merupakan sesuatu yang harus ditakuti.

9. Kesimpulan Pembangunan adalah hal yang tidak dapat dihindari karena pembangunan memang harus dilakukan untuk mensejahterakan rakyat. Namun pembangunan yang dilakukan sampai saat ini secara sadar maupun tidak sadar hanya difokuskan pada pembangunan ekonomi dan dengan mengesampingkan pembangunan lingkungan. Pembangunan yang dilakukan dengan mengesampingkan pembangunan lingkungan telah menyebabkan banyak masalah, seperti pencemaran, banjir, pemanasan suhu, dan lain-lain. Untuk meminimalkan, dan memperbaiki keadaan maka diperlukan pengaturan agar pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang mensinergikan kehidupan dan mewujudkan keberlanjutan. Pembangunan yang mensinergikan kehidupan dan mewujudkan keberlanjutan dapat terlaksana apabila pembangunan ini ditopang oleh hukum. Saat ini memang telah ada hukum yang mengatur mengenai pembangunan yang mensinergikan kehidupan dan mewujudkan keberlanjutan, namun masih bersifat sektoral dan belum secara menyeluruh mengatur pembangunan tersebut dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Selain itu undang-undang yang digunakan sebagai landasan pembangunan saat ini yaitu Undang-Undang Penataan Ruang masih belum bisa terlalu diharapkan karena sanksi yang terdapat dalam UndangUndang Penataan Ruang hanyalah sanksi yang bersifat administrasi. Hal ini didukung dengan kurangnya


99

kesadaran masyarakat untuk tunduk pada peraturan yang ada. Karena itu, untuk mewujudkan pembangunan yang bersinergiskan kehidupan dan mewujudkan keberlanjutan diperlukan hukum yang mengatur pembangunan yang dimulai dari perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan sanksi hukum yang tegas bagi para pelanggarnya. Dengan diterbitkannya hukum yang mengatur pembangunan dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan sanksi yang tegas, diharapkan akan dapat mencapai pembangunan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu pembangunan yang bersinergiskan kehidupan dan mewujudkan keberlanjutan.

Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman R.RI tahun 1995/1996, hlm.9-10. Siahaan, Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan, Erlangga, Jakarta, 1987 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonensia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

DAFTAR PUSTAKA A.Mukti Fadjar, Negara Hukum dan Pembangunan, Arena Hukum, No 4, Desember 1987 Bambang Suggono, Hukum, Lingkungan, dan Dinamika Kependudukan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994 Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta 1982 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Bhratara, Jakarta, 1973 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Frafika, Jakarta, 2008 Otto Soemarwoto, Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional – saransaran untuk Garis-garis Besar Haluan Negara, makalah pada Konperensi II Pusal Lingkungan seluruh Indonesia, Jakarta, 1981 Paulus Effendie Lotulung, Effektivitas Sanksi Administratif Dalam Rangka

100


Pencegahan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan oleh Eksekutif Perusahaan berdasarkan Sarbanes-Oxley Act Section 302 Rapina Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-Univ.Kristen Maranatha

Hans Eliezer Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-Univ.Kristen Maranatha

ABSTRACT Nowadays, many public companies in Indonesia still don’t know the importance of internal controls in order to prevent the practice of fraud. For public companies, that kind of fraud is very detrimental to the investors, shareholders and other stakeholders is fraudulent financial reporting. The most horrendous fraud is the case of Enron in the United States involving public accounting firm Arthur Andersen. The case eventually led to a decree or a deed-called Sarbanes-Oxley Act of 2002. Sarbanes-Oxley main goal is to increase public trust towards the implementation of GCG (Good Corporate Governance ) for Go Public companies. The results showed that, Sarbanes-Oxley has a strong influence on the role of corporate executives in order to prevent fraudulent financial reporting. From these results the authors provide suggestions for PT.Telkom to maintain application performance Sarbanes-Oxley section 302 because it proved to have a positive effect in preventing fraudulent financial reporting. In addition, authors also provide suggestions for PT.Telkom to apply the Sarbanes-Oxley thoroughly to combat fraudulent and to make PT.Telkom’s performance can be better. Key words: Sarbanes-Oxley Act Section 302, the role of company’s executive, Fraudulent Financial Reporting

1. Pendahuluan Dewasa ini perusahaan publik di Indonesia banyak yang belum mengetahui arti pentingnya pengendalian internal dalam rangka mencegah terjadinya praktik kecurangan (fraud).

Menurut Muh. Arief Effendi dalam makalahnya yang berjudul Sarbanes Oxley Act Sebagai Implementasi GCG serta dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia, Edisi No. 12, Tahun II, (Oktober 2008 :39-40), fraud bisa terjadi kapan saja di perusahaan mana saja.

Pencegahan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan oleh Eksekutif Perusahaan berdasarkan Sarbanes-Oxley Act Section 302

101

Fraud bisa dilakukan oleh pihak internal perusahaan (karyawan & manajemen) atau pihak eksternal perusahaan. Fraud biasanya terjadi karena adanya kolusi, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun dengan pihak eksternal perusahaan. Bagi perusahaan publik, fraud yang sangat merugikan pihak investor, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya adalah kecurangan pelaporan keuangan (fraudulent financial reporting). Pengertian fraudulent financial reporting menurut Arens, Alvin, Elder, Beasley dalam bukunya Auditing & Assurance Services An Integrated Approach (2008:338) adalah sebagai berikut: “Fraudulent financial reporting is an intentional misstatement or omission of amounts or disclosure with the intent to deceive users. Most cases of fraudulent financial reporting involve the intentional misstatement of amounts not disclosures. For example, WorldCom is reported to have capitalized as fixed asset, billions dollars that should have been expensed. Omission of amounts are less common, but a company can overstate income by omitting account payable and other liabilities. Although less frequent, several notable cases of fraudulent financial reporting involved adequate disclosure. For example, a central issue in the Enron case was whether the company had adequately disclosed obligations to affiliates known as special purpose entities.” Fraud yang paling menghebohkan salah satunya adalah kasus Enron di Amerika Serikat yang melibatkan

102

Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen seperti yang dicontohkan Arens dalam pernyataannya di atas. Kasus tersebut akhirnya melahirkan sebuah ketetapan atau akta yang disebut Sarbanes-Oxley Act of 2002. Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act of 2002, Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002) atau kadang disingkat SOA atau Sarbox adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002 sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar yang termasuk diantaranya melibatkan Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine Systems, dan WorldCom. Akta yang diberi nama berdasarkan dua pencetusnya, Senator Paul Sarbanes dan Representatif Michael G. Oxley, ini disetujui oleh Dewan dengan suara 4233 dan oleh Senat dengan suara 99-0 serta disahkan menjadi hukum oleh Presiden George W. Bush. Skandal-skandal yang menyebabkan kerugian bilyunan dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham perusahaan-perusahaan ini, mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham nasional. Sekilas tentang skandal Enron, Enron merupakan salah satu perusahaan energi terbesar di dunia yang menjadi kebanggaan Amerika Serikat. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Pengumuman kepada pers menyatakan bahwa proforma laba bersih Enron telah meningkat menjadi $ 393 juta pada triwulan ketiga tersebut, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah $ 292 juta. Pimpinan


Enron, Kenneth Lay menyatakan bahwa Enron ‘secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik’ dan ia tidak memberikan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus (special accounting charge/ expense) sebesar $ 1 miliar yang menyebabkan hasil actual pada periode tersebut, yang bila dilaporkan sesuai GAAP akan menjadi kerugian sebesar $ 644 (diambil dan diterjemahkan dari artikel berjudul Enron Debacle yang diakses dari www.riskglossary.com pada tanggal 15 Maret 2009). Pengumuman kepada pers tersebut memberikan peringatan kepada Wall Street. Para analis dan reporter bisnis mulai mencari tahu apa yang terjadi di balik pembebanan biaya akuntansi khusus sebesar $ 1 miliar tersebut. Setelah diselidiki, ternyata diketahui bahwa pembebanan tersebut berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan yang didirikan oleh direktur keuangan Enron. Terbukanya rahasia ini menimbulkan kecurigaan terhadap Enron. Kecurigaan tersebut semakin kuat ketika diketahui lebih rinci tentang perusahaan yang didirikan direktur keuangan Enron, cara yang digunakan untuk melaporkan pendapatan, dan budaya perusahaan secara umum. Harga saham perusahaan turun drastis dari $ 36,00 per lembarnya pada minggu sebelum 16 Oktober 2001 hingga menjadi $ 0,26 per lembar pada tanggal 30 November 2001. Kemudian Enron mengajukan permohonan untuk dinyatakan bangkrut pada tanggal 2 desember 2001, yang merupakan kasus kebangkrutan paling besar dalam sejarah Amerika Serikat (diambil dan

diterjemahkan dari artikel berjudul Enron Debacle yang diakses dari www. riskglossary.com pada tanggal 15 Maret 2009). Tujuan utama Sarbanes-Oxley adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap implementasi prinsip GCG (Good Corporate Government) bagi perusahaan yang telah go public. Sarbanes-Oxley mewajibkan perusahaan yang listing di NYSE (New York Stock Exchange) untuk mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku untuk menjamin transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, Sarbanes-Oxley juga menjamin adanya kepastian terhadap integritas pelaporan keuangan (integrity of financial reporting). United StatesSecurities Exchange Commission (USSEC) juga telah mengadopsi SarbanesOxley sebagai syarat untuk memperketat persyaratan disclosure laporan keuangan serta menjamin akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini, Sarbanes-Oxley mewajibkan perusahaan publik untuk mereformasi tanggung jawab manajemen perusahaan perihal keterbukaan informasi keuangan serta mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan (fraudulent financial reporting) yang bermula dari kecurangan akuntansi (accounting fraud). Amerika Serikat menerapkan regulasi ini secara ketat, antara lain meliputi: pelaporan keuangan yang akurat dan tidak bias, review pengendalian intern serta kewajiban untuk menerapkan Code of Ethics dan Code of Corporate Governance. Sarbanes-Oxley juga menuntut standar yang sangat tinggi terhadap operasi bisnis dan pelaksanaan audit atas pengendalian intern. (Muh.


103

Arief Effendi, Sarbanes Oxley Act Sebagai Implementasi GCG, Akuntan Indonesia, Edisi No. 12, Tahun II, Oktober 2008, hal. 39-40). Sarbanes-Oxley mewajibkan perusahaan yang listing di NYSE (New York Stock Exchange) untuk membuat dokumentasi pengendalian kunci dan melaporkan kondisi pengendalian internnya secara periodik. SarbanesOxley Act of 2002, Title III, section 302 (2002 : 33) tentang ”Corporate Responsibility for Financial Reports” menetapkan bahwa pejabat eksekutif perusahaan harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap pernyataan prosedur pengendalian, internal control, dan jaminan atas kecurangan (fraud). Sarbanes-Oxley Act of 2002, Title IV, section 404 (2002 : 45) tentang “Management Assessment of Internal Controls” mengatur ketentuan yang mewajibkan terselenggaranya audit tahunan yang menunjukkan laporan pengendalian internal (internal control report). Sejalan dengan adanya SarbanesOxley, maka pemerintah Indonesia pun menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Sarbanes-Oxley. Beberapa ketentuan yang terutama terkait dengan SarbanesOxley section 302 dan section 404 adalah sebagai berikut : • Certification of Financial Reports dimana CEO dan CFO diwajibkan memberikan “sertifikasi” terhadap financial statements. Di Indonesia sertifikasi terhadap financial statements diatur dalam:

104

1. Peraturan Bapepam No.VIII. GA.11: Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan. Peraturan Bapepam ini lebih menegaskan bahwa tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan ada pada direksi; penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; informasi dalam laporan keuangan telah dibuat dengan lengkap dan benar; dimana laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar serta tidak menghilangkan informasi material; dan direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern perusahaan. 2. WK No.511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun. Pengurus Dana Pensiun harus membuat pernyataan atas portofolio investasi terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur Investasi Dana Pensiun; arahan investasi bagi dana pensiun pemberi kerja; dan pilihan investasi peserta bagi dana pensiun lembaga keuangan. • Pengenaan sanksi yang berat bagi eksekutif yang memberikan false informations or mislead their auditor, di Indonesia aturan ini dimuat dalam Peraturan Bapepam No.VIII.G.12: Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan. Jika direksi tidak memberikan informasi dengan benar, Bapepam dapat menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran


ketentuan ini, termasuk pihakpihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Ketentuan ini mulai berlaku untuk laporan keuangan per 31 Desember 2003. • Laporan keuangan harus mencerminkan all material correcting adjustments dan mengungkapkan all material off-balance sheet transactions serta other relationship with unconsolidated. Perubahan material kondisi keuangan dan hasil usaha emiten harus dilaporkan on a rapid current basis (real time disclosure), dalam pelaksanaannya di Indonesia Bapepam mengatur lebih rinci mengenai penyajian dan pengungkapan untuk perusahaan yang go public dalam pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan industri. • Annual report must be containing internal control report, di Indonesia aturan ini dimuat dalam Peraturan Bapepam No.VII.G.12: Tanggung Jawab DireksiAtas Laporan Keuangan. Dalam tanggung jawabnya, direksi dituntut untuk memahami betul akan kebenaran dan kelengkapan dokumen informasi keuangan perusahaan, termasuk pengendalian internnya. Ini harus tercermin dalam laporan keuangan. Sarbanes-Oxley section 302 tentang “Corporate Responsibility for Financial Reports” mengatur ketentuan yang mewajibkan eksekutif dan direksi perusahaan bertanggung jawab secara pribadi terhadap pernyataan prosedur pengendalian, internal control, dan jaminan atas kecurangan

(fraud). Hal tersebut sesuai dengan isi Sarbanes-Oxley Act of 2002 (2002:33). Eksekutif dan direksi perusahaan mempunyai peranan yang sangat besar dan penting terhadap penerapan Sarbanes-Oxley section 302 dalam rangka mencegah fraudulent financial reporting di perusahaan. Selain itu eksekutif dan direksi perusahaan juga mempunyai tanggung jawab baru sehubungan dengan peranannya dalam proses implementasi Sarbanes-Oxley di perusahaan. Hal itulah yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara penerapan Sarbanes-Oxley Act, khususnya section 302, dalam rangka mencegah fraudulent financial reporting. Dan penulis bermaksud untuk membahas hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul : “Pengaruh Penerapan SarbanesOxley Act Section 302 Terhadap Peranan Eksekutif Perusahaan Dalam Rangka Mencegah Fraudulent Financial Reporting” Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi yang berhubungan dengan peranan eksekutif perusahaan dalam kaitannya dengan penerapan Sarbanes-Oxley khususnya section 302, yaitu : 1. Adakah pengaruh antara penerapan Sarbanes-Oxley section 302 terhadap peranan eksekutif perusahaan. 2. Adakah pengaruh antara penerapan Sarbanes-Oxley section 302 terhadap fraudulent financial reporting. 3. Adakah pengaruh antara peranan


105

eksekutif perusahaan terhadap fraudulent financial reporting. 4. Apakah penerapan Sarbanes-Oxley Section 302 berpengaruh terhadap peranan eksekutif perusahaan dalam rangka mencegah fraudulent financial reporting.

2. Kerangka Teoritis Sarbanes-Oxley Act Sarbanes-Oxley merupakan nama populer untuk undang-undang yang memiliki nama lengkap “Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002”. Undang-undang ini ditandatangani oleh presiden Amerika Serikat, George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Nama Sarbanes-Oxley berasal dari nama dua orang pencetus idenya, yaitu senator Paul Sarbanes dan congressman Michael G. Oxley. Sarbanes-Oxley memiliki enam komponen utama (W. Steve Albrecht, 2003), yaitu: 1. Implikasi bagi akuntan Sarbanes-Oxley dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan tanggung jawab perusahaan dan mengembalikan tingkat kepercayaan investor. Sarbanes-Oxley memiliki tujuan untuk menjamin akuntabilitas dan kepastian (assurance) terkait dengan pengendalian internal yang mendukung pengambilan keputusan perusahaan, pelaporan keuangan serta pencegahan terjadinya manipulasi. Melalui SarbanesOxley maka dibentuk suatu badan yang bernama Public Company

106

Accounting Oversight Board (PCAOB). PCAOB ini merupakan suatu badan yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap profesi akuntan. Anggota PCAOB terdiri dari lima orang, dimana dari kelima orang tersebut hanya boleh ada dua orang yang memiliki latar belakang sebagai akuntan publik. PCAOB bertugas melakukan pendaftaran kantor akuntan publik dan menetapkan atau mengadopsi standar mengenai audit, etika profesi, kendali mutu, dan independensi profesi akuntan publik. Selain itu badan ini juga bertugas untuk melakukan pemeriksaan, investigasi, menegakkan tindakan disiplin terhadap kantor akuntan publik serta menegakkan kepatuhan terhadap undang-undang ini. Setiap kantor akuntan publik, baik itu yang ada di Amerika Serikat, ataupun yang ada di luar negeri yang ikut serta dalam penyiapan dan penerbitan laporan audit perusahaan publik wajib terdaftar pada PCAOB. Melalui kewajiban ini, setiap kantor akuntan publik yang terdaftar diwajibkan memelihara kertas kerja audit dan informasi serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan laporan audit minimal tujuh tahun. Setiap kantor akuntan publik yang terdaftar juga tidak diperbolehkan memberikan jasa non audit kepada kliennya. Jasa non audit yang dilarang meliputi: jasa akuntan dan penyiapan laporan keuangan, perancangan dan implementasi sistem informasi,


jasa penilaian, jasa aktuaria, jasa outsourcing internal audit, jasa legal, jasa expert yang tidak berkaitan dengan audit, serta jasa lain yang dilarang oleh PCAOB. Pemberian jasa non audit yang tidak dilarang kepada klien hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan lebih dahulu dari komite audit. 2. Implikasi bagi perusahaan Dengan adanya SarbanesOxley, manajemen perusahaan diharuskan untuk mensertifikasi kewajaran laporan keuangan dan pengungkapan yang dibuat dalam laporan berkala, laporan keuangan, dan pengungkapan-pengungkapan secara wajar menyajikan segala hal yang material, operasi dan kondisi keuangan issuer. Manajemen juga diharuskan memberikan pengendalian intern dan auditor eksternal melaporkan pengendalian tersebut, dan manajemen juga diharuskan melaporkan efektivitas pengendalian intern dan auditor menyajikannya dalam penilaian manajemen. Hal lain yang terkait dengan implikasi Sarbanes-Oxley yang terkait dengan perusahaan, yaitu : • Perusahaan publik harus memiliki kode etik bagi pejabat. • Memasukkan syarat pembatalan bonus apabila ditemukan kecurangan. • Pembatasan memberikan pinjaman kepada pejabat dan direktur. • Memasukkan blackout period untuk trading bagi pejabat dan direktur.

• Mengharuskan memiliki komite audit yang lebih kuat. • Mengharuskan satu dari anggota komite audit adalah ahli keuangan. 3. Implikasi bagi analis saham/surat berharga The National Security Exchange dan asosiasi sekuritas terdaftar harus menetapkan peraturan benturan kepentingan untuk analisis riset yang merekomendasikan ekuitas dalam laporan riset. 4. Implikasi bagi pengacara Security Exchange Commission (SEC) akan menetapkan peraturan yang menetapkan standar minimum perilaku profesional untuk praktik kepengacaraan. 5. Bagian lain dari Sarbanes-Oxley Memberikan upaya-upaya hukum terkait dengan diberlakukannya Sarbanes-Oxley ini. 6. Ancaman dan perselisihan tersembunyi Membahas tentang apa saja dampak yang ditimbulkan atas penerapan Sarbanes-Oxley ini. Di antaranya adalah: (1) potensi kerugian dari private sektor audit standard setting untuk audit perusahaan publik (2) isu ketaatan internasional (3) potensi keterbatasan lebih jauh atas jasa non audit yang lain.

Komponen Sarbanes-Oxley Act Sarbanes-Oxley terdiri dari sebelas judul yang mengatur mengenai


107

perlindungan investor dilihat dari sisi pelaku bisnis. Dari kesebelas judul tersebut masih dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa section. Berikut kesebelas judul yang tertuang dalam SarbanesOxley : • Title I-Public Company Accounting Oversight Board • Title II-Auditor Independence • Title III-Corporate Responsibility • Title IV-Enhanced Financial Disclosure • Title V-Analys Conflict of Interest • Title VI-Comission Resources and Authority • Title VII-Studies and Report • Title VIII-Corporate and Criminal Fraud Accountabiltity • Title IX-White-Collar Crime Penalty Enhacements • Title X-Corporate Tax Returns • Title XI-Corporate Fraud and Accountability

Title IV-Enhanced Financial Disclosures Dalam judul ini, terutama dalam section 404, perusahaan diwajibkan untuk melaporkan efektivitas prosedur dan pengendalian internal dalam rangka pelaporan keuangan (internal control over financial reporting), bersama dengan atestasi dari auditor eksternal mengenai laporan tersebut.

Dari kesebelas judul ini, tidak semuanya digunakan oleh setiap perusahaan. Beberapa judul yang digunakan oleh hampir keseluruhan perusahaan adalah judul III (Corporate Responsibility), judul IV (Enhanced Financial Disclosure), dan judul IX (White-Collar Crime Penalty Enhacements). Title III – Corporate Responsibility Dalam judul ini, terutama dalam section 302, setiap pejabat yang berwenang atas pembuatan laporan keuangan dalam perusahaan, yaitu direktur utama dan direktur keuangan diwajibkan untuk melaporkan sertifikasi triwulanan dan tahunan kepada SEC, termasuk pengendalian dan prosedur pengungkapan.

Title I-Public Company Accounting Oversight Board • Sec. 101. Establishment; administrative provisions • Sec. 102. Registration with the Board • Sec. 103. Auditing, quality control, and independence standards and rules • Sec. 104. Inspectins of registered public accounting firms • Sec. 105. Investigations and disciplinary proceedings • Sec. 106. Foreign public accounting firms • Sec. 107. Commission oversight of the board • Sec. 108. Accounting standards • Sec. 109. Funding

108

Title IX-White-Collar Crime Penalty Enhacements Dalam judul ini, direktur utama dan direktur keuangan diwajibkan untuk dapat memastikan laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan Securities Exchange Act of 1934, dan akan terkena hukuman/penalti jika laporan keuangan yang dibuat ternyata salah. Berikut ini kerangka penuh dari Sarbanes-Oxley Act 2002


Title II-Auditor Independence • Sec. 201. Services outside the scope of practice of auditors • Sec. 202. Preapproval requirements • Sec. 203. Audit partner rotation • Sec. 204. Auditor reports to audit committees • Sec. 205. Conforming amendments • Sec. 206. Conflicts of interest • Sec. 207. Study of mandatory rotation of registered public accounting firms • Sec. 208. Commission authority • Sec. 209. Considerations by appropriate State regulatory authorities Title III-Corporate Responsibility • Sec. 301. Public company audit committees • Sec. 302. Corporate reponsibility for financial reports • Sec. 303. Improper influence on conducts of audit • Sec. 304. Forfeiture of certain bonuses and profits • Sec. 305. Officer and director bars and penalties • Sec. 306. Insider trades during pension fund blackout periods • Sec. 307. Rules of proffesional responsibility for attorneys • Sec. 308. Fair fund for investor

• • • • • •

transactions involving management and principal stockholders Sec. 404. Management assesment of internal controls Sec. 405. Exemption Sec. 406. Code of ethics for senior financial officers Sec. 407. Disclosure of audit committee financial expert Sec. 408. Enhanced review of periodic disclosures by issuers Sec. 409. Real time issuer disclosures

Title V-Analys Conflict of Interest • Sec. 501. Treatment of securities analysts by registered securities associations and national securities exchanges Title VI-Comission Resources and Authority • Sec. 601. Authorization of appropriations • Sec. 602. Appeareance and practice before Commision • Sec. 603. Federal court authority to impose penny stock bars • Sec. 604. Qualifications of associated persons of brokers and dealers

Title IV-Enhanced Financial Disclosure • Sec. 401. Disclosures in periodis reports • Sec. 402. Enhanced conflict of interest provisions • Sec. 403. Disclosures of


Title VII-Studies and Report • Sec. 701. GAO study and report regarding consolidation of public accounting firms • Sec. 702. Commission study and report regarding credit rating agencies • Sec. 703. Study and report on violators and violations • Sec. 704. Study of inforcements actions

109

• Sec. 705. Study of investment banks Title VIII-Corporate and Criminal Fraud Accountabiltity • Sec. 801. Short title • Sec. 802. Criminal penalties for altering documents • Sec. 803. Debts nondischargeable if incurred in violation of securities fraud laws • Sec. 804. Statute of limitations for securities fraud • Sec. 805. Review of Federal Sentencing Guidelines for obstruction of justice and extensive criminal fraud • Sec. 806. Protection for employees of publicly traded companies who provide evidence of fraud • Sec. 807. Criminal penalties for defrauding shareholders of publicly traded companies Title IX-White-Collar Crime Penalty Enhacements • Sec. 901. Short title • Sec. 902. Attempts and conspiracies to commit criminal fraud officers • Sec. 903. Criminal penalties for mail and wire fraud • Sec. 904. Criminal penalties for violations of the Employee Retirement Income Security • Sec. 905. Amendment to sentencing guidelines relating to certain white-collar offenses • Sec. 906. Corporate responsibility for financial reports

110

Title X-Corporate Tax Returns • Sec. 1001. Sense of the Senate regarding the signing of corporate tax returns by chief executive officers • Title XI – Corporate Fraud and Accountability • Sec. 1101. Short title • Sec. 1102. Tampering with a record or otherwise impeding an official proceeding • Sec. 1103. Temporary freeze authority for the Securities and Exchange Commission • Sec. 1104. Amendment to the Federal Sentencing Guidelines • Sec. 1105. Authority of the Commission to prohibit persons from serving asofficers or direstors • Sec. 1106. Increased criminal penalties under Securities Exchange Act of 1934 • Sec. 1107. Retaliation against informants

Sarbanes-Oxley Act Section 302 Sarbanes-Oxley section 302 mengharuskan perusahaan menyertakan sertifikasi yang sesuai dengan section 302 di dalam laporan mereka, kemudian laporan tersebut dilaporkan pada SEC. Laporan sertifikasi tersebut harus ditandatangani oleh manajemen tertinggi di dalam perusahaan seperti CEO (Chief Executive Officers) dan CFO (Chief Financial Officers) dan tidak boleh diwakilkan kepada pihak manapun. Section 302 Sarbanes-Oxley mengharuskan adanya sebuah prosedur internal yang dirancang secara khusus untuk memastikan pengungkapan


keuangan yang akurat. Pejabat yang berwenang harus menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas pembentukan dan pengelolaan sistem pengendalian tersebut untuk memastikan bahwa informasi yang ada di dalam laporan terkait dengan perusahaan dan anak-anak perusahaan. Pada saat di mana laporan periodik sedang dipersiapkan, pejabat yang berwenang harus melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan dalam jangka waktu 90 hari sebelum laporan diterbitkan. Laporan tersebut kemudian menyajikan kesimpulan mereka mengenai efektivitas dari pengendalian internal berdasarkan evaluasi pada tanggal di atas di dalam laporan mereka. Pejabat yang berwenang dalam organisasi tersebut diharuskan menjelaskan kepada auditor eksternal dan komite audit semua defisiensi yang signifikan dalam desain atau operasi dari pengendalian intern, dan setiap kecurangan yang terjadi apakah signifikan atau tidak yang melibatkan manajemen atau karyawan lain dan harus memberitahukan segala perubahan yang signifikan dari pengendalian intern setelah evaluasi pengendalian intern perusahaan. Laporan keuangan periodik harus memenuhi syarat berikut ini: • Petugas yang menandatangani telah mengkaji laporan tersebut. • Laporan tidak mengandung kalimat materiil yang tidak benar maupun kesalahan materiil yang dapat menyesatkan. • Laporan keuangan dan informasi yang terkait mencerminkan kondisi keuangan dengan baik.

• Petugas yang menandatangani bertanggung jawab terhadap kontrol internal dan telah mengevaluasi kontrol internal ini 90 hari sebelumnya dan melaporkan temuan mereka. • Ada daftar kelemahan dari kontrol internal dan informasi mengenai fraud yang melibatkan karyawan dan aktivitas internal. • Perubahan signifikan pada kontrol internal dan faktor-faktor terkait yang dapat menghasilkan dampak negatif terhadap kontrol internal.

Bentuk Sertifikasi Peraturan-peraturan yang telah diungkapkan di atas memerlukan sertifikasi untuk pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Bentuk sertifikasi dari pengendalian intern tersebut tidak dijelaskan secara spesifik, akan tetapi poin-poin penting yang harus terdapat di dalam sertifikasi tersebut adalah: 1. Kelemahan material Kelemahan material tersebut harus diungkapkan kepada komite audit dan auditor independen setiap triwulannya dan diberitahukan kepada masyarakat melalui laporan tahunan pengendalian intern. 2. Defisiensi yang signifikan Kelemahan material tersebut harus diungkapkan kepada komite audit dan auditor independen setiap triwulannya, akan tetapi jika kelemahan yang terjadi tidak material maka tidak perlu diberitahukan kepada masyarakat melalui laporan tahunan pengendalian intern.


111

3. Kecurangan-kecurangan yang terjadi Setiap kecurangan yang terjadi baik itu material ataupun tidak material tetap harus diungkapkan kepada komite audit dan auditor independen setiap triwulannya. 4. Perubahan yang signifikan Poin-poin di atas yang telah dijelaskan tersebut membantu manajemen dalam menentukan pengendalian intern atas laporan keuangan, hal tersebut juga membantu manajemen menemukan beberapa kelemahan material yang terjadi terhadap pengendalian terhadap laporan keuangan. Pada poin “kelemahan material” dan “defisiensi yang signifikan”, kedua poin tersebut merupakan defisiensi dalam mendesain atau operasi dari pengendalian internal yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencatat, memproses, dan melaporkan data yang merupakan pernyataan pihak manajemen. “Kelemahan material” merupakan defisiensi yang utama dibandingkan dengan “defisiensi yang signifikan”, karena pada dasarnya defisiensi yang signifikan tersebut dapat juga dikatakan sebagai kelemahan yang material dalam perusahaan yang mempengaruhi pengendalian internal atas laporan keuangan. Sertifikasi tersebut haruslah sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan yang nantinya akan mempengaruhi laporan pengendalian internal. Susunan kata merupakan persyaratan dalam sertifikasi tersebut yang tidak dapat diganti, walaupun jika perubahan tersebut dibutuhkan.

112

PertanggungJawaban atas Sertifikasi Yang Tidak Sebenarnya Walaupun section 302 isinya dianggap di bawah Exchange Act, namun pada kenyataannya section 302 tersebut memang merupakan subyek dari pertanggungjawaban perdata pada section 18 di dalam Exchange Act. Hal tersebut secara otomatis langsung menjadi bagian dalam Security Exchange, yang kemudian lebih dijelaskan lagi dalam section 18 tentang pertanggungjawaban yang terdapat dalam Security Act. Pegawai yang menyediakan sertifikasi yang tidak sebenarnya (palsu) dapat dijadikan subyek dari SEC atas pelanggaran terhadap laporan yang diberikan sebagai syarat dari Exchange Act dan SEC, dan tindakan atas pelanggaran terhadap ketetapan fraud dalam hukum sekuritas yang terdapat dalam Exchange Act. CEO dan CFO yang menandatangani laporan dalam perusahaan bisa saja memberikan pernyataan yang menyesatkan ataupun penghilangan data, namun dengan adanya standar anti fraud dan SEC, siapa saja yang melakukan tindakan tersebut, memberikan bantuan, atau bersekongkol untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan berarti mereka telah melanggar hukum sekuritas.

Keterkaitan Sarbanes-Oxley Section 302 dengan Section 404 Section 302 terkait erat dengan section 404, terutama dalam 2 hal di bawah ini, yaitu :


• Pertama, pengendalian internal atas laporan keuangan (dibahas dalam section 404) merupakan sekumpulan prosedur dan pengendalian atas pengungkapan dalam laporan tahunan (dibahas dalam section 302). SEC telah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan perusahaan yang menyusun laporan tahunan untuk mengelola dan secara reguler melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal yang dibuat untuk memastikan informasi yang dilaporkan dalam laporan dicatat, diproses, dan disimpulkan serta dilaporkan dalam jangka waktu tertentu. Seperti yang telah didefinisikan oleh SEC, prosedur dan pengendalian pengungkapan (disclosure control and procedure) ditujukan pada informasi keuangan baik yang material maupun yang tidak material yang harus dicantumkan dalam laporan tahunan supaya para investor dapat mengetahui bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya. Definisi ini jauh lebih luas daripada definisi pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Untuk memperluas definisi bahwa pengendalian internal atas pelaporan keuangan memiliki dampak terhadap pengungkapan, prosedur, dan pengendalian. Pengungkapan perusahaan termasuk dalam pengendalian karena pengendalian pengungkapan ditujukan kepada seluruh informasi keuangan baik yang material maupun yang tidak material, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, materialitas mengarah pada informasi

yang dibutuhkan oleh investor di dalam pengambilan keputusan. Pembatasan mana yang material dan mana yang tidak material sama pentingnya bagi informasi keuangan maupun informasi non keuangan. • Kedua, pesan yang dapat ditarik dari adanya bagian pelaporan kepada publik di dalam Sarbanes-Oxley dan peraturan yang telah ditetapkan oleh SEC adalah bahwa aktivitas pengungkapan dan pelaporan sudah tidak bisa dilakukan dengan seenaknya, melainkan harus berdasarkan pada kedua peraturan di atas. Proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal yang terkait harus dapat dilakukan secara konsisten, didefinisikan dengan jelas, dan diatur dengan efektif. Proses untuk menghasilkan informasi non keuangan yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan juga diharapkan untuk dapat diseragamkan dan konsisten dengan pendekatan berbasis proses (process based approach). Dalam melakukan sertifikasi, orang yang berwenang dalam perusahaan (seperti CEO dan CFO), juga menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan mengenai perusahaan terkait dengan segala macam informasi yang material bagi para investor. Mereka harus memberikan sertifikasi atas proses manajemen internal, maka itu evaluasi terhadap pengendalian internal atas laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting terhadap proses sertifikasi yang dilakukan eksekutif perusahaan (CEO dan CFO).


113

Fraudulent Financial Reporting Pengertian Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan produk dari akuntansi. Laporan keuangan berisi informasi-informasi dari sebuah entitas. Dari laporan keuangan inilah pihak-pihak berkepentingan, baik internal maupun eksternal dapat mengetahui posisi keuangan, kinerja, maupun keadaan sumber daya entitas. Laporan keuangan menurut Kiesso, Weygandt, dan Kimmel (2002: 3) adalah sebagai berikut: “Financial statements are the principal means through which financial information is communicated to those outside an enterprise. These statements provide the firm’s history quantified in money terms.” Laporan keuangan merupakan informasi utama bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pihak luar perusahaan, mengenai dampak keuangan dari berbagai transaksi dan peristiwa lain yang terjadi pada suatu perusahaan. Laporan keuangan disajikan dalam satuan mata uang tertentu. Laporan keuangan merupakan media komunikasi antara pihak intern perusahaan dengan pihak ekstern yang berkepentingan. Dalam konteks ini pihak intern meliputi pihak manajemen serta pihak-pihak lain dalam perusahaan yang berkepentingan, misalnya karyawan. Pihak ekstern lainnya yang berkepentingan, misalnya investor dan kreditor.

Tujuan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan (Financial statements) merupakan sarana utama dalam mengkomunikasikan informasi

114

keuangan yang disediakan oleh proses pelaporan keuangan (Financial Reporting). Financial Accounting Standard Board (FASB) menggunakan istilah pelaporan keuangan (Financial Reporting) untuk ruang lingkup yang lebih luas daripada isitilah-istilah laporan keuangan (Financial Statements). Pelaporan keuangan meliputi laporan keuangan dan cara-cara lain dalam melaporkan informasi, misalnya prospektus, informasi keuangan segmen industri dan geografi, pengungkapan pengaruh perubahan harga, dan sebagainya. Sementara itu, tujuan laporan keuangan adalah (Ikatan Akuntan Indonesia 2004:1,2, para.05) : “… memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi, serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan meliputi; (a) aktiva, (b) kewajiban, (c) ekuitas, (d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, dan (e) arus kas.Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastiannya. Diperolehnya kas dan setara kas.”


Komponen dan Unsur Laporan Keuangan Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar. Menurut karakteristik ekonominya, kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran laporan keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas, yang kesemuanya tercantum dalam neraca. Unsur yang berkaitan dengan kinerja dalam laporan laba-rugi adalah penghasilan dan beban. Dalam pernyataan standar laporan keuangan no.1 mengenai penyajian laporan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menetapkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penyebab Fraudulent Financial Reporting Kecurangan pelaporan keuangan (fraudulent financial reporting) dapat didefinisikan suatu perilaku yang disengaja, baik dengan tindakan atau penghapusan, yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan (bias). Fraudulent financial reporting merupakan problem yang dapat terjadi di perusahaan mana saja dan kapan saja. Fraudulent financial reporting yang terjadi pada suatu perusahaan memerlukan perhatian khusus dari akuntan publik (auditor independen). (Muh. Arief Effendi, Tanggung Jawab Akuntan Publik Dalam Pencegahan Dan

Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan, Akuntan Indonesia, Edisi No.6, Tahun II, Maret 2008, hal.36-40) Pengertian fraudulent financial reporting menurut Arens dalam bukunya Auditing & Assurance Services An Integrated Approach (2008 : 338) adalah sebagai berikut : “Fraudulent financial reporting is an intentional misstatement or omission of amounts or disclosure with the intent to deceive users. Most cases of fraudulent financial reporting involve the intentional misstatement of amounts not disclosures. For example, WorldCom is reported to have capitalized as fixed asset, billions dollars that should have been expensed. Omission of amounts are less common, but a company can overstate income by omitting account payable and other liabilities. Although less frequent, several notable cases of fraudulent financial reporting involved adequate disclosure. For example, a central issue in the Enron case was whether the company had adequately disclosed obligations to affiliates known as special purpose entities.” Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan yang disajikan berikut ini: Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan. Representasi yang dalam atau penghilangan dari laporan keuangan, peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi,


115

cara penyajian atau pengungkapan. Fraudulent financial reporting juga dapat disebabkan adanya kolusi antara manajemen perusahaan dengan akuntan publik. Salah satu upaya untuk mencegah timbulnya kolusi tersebut, yaitu perlunya perputaran (rotasi) akuntan publik dalam melakukan general audit suatu perusahaan. Carcello dalam artikelnya yang berjudul Audit Firm Tenure And Fraudulent Financial Reporting (2004), menyatakan: “The Sarbanes-Oxley Act (U.S. House of Representatives 2002) required the U.S. Comptroller General to study the potential effects of requiring mandatory audit firm rotation. The U.S. General Accounting Office (GAO) concludes in its recently released study of mandatory audit firm rotation that “mandatory audit firm rotation may not be the most efficient way to strengthen auditor independence” (GAO 2003, Highlights). However, the GAO also suggests that mandatory audit firm rotation could be necessary if the Sarbanes-Oxley Act’s requirements do not lead to improved audit quality (GAO 2003, 5).” Berdasarkan hasil penelitian COSO (1999) yang berjudul Fraudulent Financial Reporting: 1987-1997, An Analysis of U.S. Public Company, atas perusahaan yang listing di Securities Exchange Commission (SEC) selama periode Januari 1987-Desember 1997 dapat disimpulkan bahwa teridentifikasi sejumlah 300 perusahaan (sekitar 50%) yang terdapat fraudulent financial reporting. Hasil analisa perusahaan yang terkategori fraudulent financial reporting memiliki karakteristik yaitu mengalami

116

permasalahan bidang keuangan (experiencing financial distress), lax oversight dan terdapat fraud dengan jumlah uang yang besar (ongoing, largedollar frauds). Beberapa perusahaan yang termasuk kasus/skandal fraudulent financial reporting antara lain Enron, Tyco, Adelphia dan WorldCom. Menurut KPMG dalam Fraud Survey 2003 faktorfaktor yang menyebabkan kecurangan dalam perusahaan diantaranya sebagai berikut (dalam persentase di tahun 2003): • Colussion between employees and third parties : 48 • Inadequate internal controls : 39 • Management override of internal controls : 31 • Colussion between employees and management : 15 • Lack of control over management by directors : 12 • Ineffective or nonexistent ethics or compliance program : 10 Sedangkan kondisi yang dapat meyebabkan terjadinya fraud dalam perusahaan menurut Arens dalam bukunya Auditing & Assurance Services An Integrated Approach (2008 : 340) adalah sebagai berikut : 1. Tekanan/Insentif Manajemen atau karyawan lain disuap atau ditekan untuk melakukan kecurangan. 2. Kesempatan/Peluang Kondisi yang menyebabkan terjadinya peluang bagi manajemen dan karyawan untuk melakukan fraud 3. Sikap/Etika Sikap, karakter, dan nilai budaya


yang dianut oleh perusahaan yang memungkinkan manajemen untuk melakukan tindakan yang tidak jujur.

3. Kerangka Pemikiran Sarbanes-Oxley dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dari manajemen perusahaan publik, memperbaiki tata kelola perusahaan, meningkatkan pengawasan (oversight) dari kantor akuntan publik dan merestorasi kepercayaan investor dalam pasar modal. Sarbanes-Oxley meliputi beberapa hal antara lain seperti, pendirian Public Company Accounting Oversight Board, independensi auditor, serta peningkatan dalam hal pengungkapan di dalam laporan keuangan. Dalam salah satu pasalnya, yaitu section 302, disebutkan bahwa eksekutif perusahaaan diharuskan untuk memberikan sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan. Sertifikasi tersebut harus ditandatangani oleh manajemen tertinggi di dalam perusahaan seperti CEO (Chief Executive Officers) dan CFO (Chief Financial Officers) dan tidak boleh diwakilkan kepada pihak manapun. Selain itu, pihak yang berwenang harus menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas pembentukan dan pengelolaan sistem pengendalian tersebut untuk memastikan bahwa informasi yang ada di dalam laporan terkait dengan perusahaan dan anakanak perusahaan. Pada saat di mana laporan periodik sedang dipersiapkan, pejabat yang berwenang harus melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan dalam jangka waktu 90 hari sebelum laporan diterbitkan.

Laporan tersebut kemudian menyajikan kesimpulan mereka mengenai efektivitas dari pengendalian internal berdasarkan evaluasi pada tanggal di atas di dalam laporan mereka. Penting sekali bagi eksekutif perusahaan untuk memiliki pengetahuan yang mendasar mengenai auditing dan pengungkapan laporan keuangan sebelum mereka dapat mensertifikasi laporan keuangan tahunan perusahaan. Dalam melakukan sertifikasi, orang yang berwenang dalam perusahaan (seperti CEO dan CFO), juga menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan mengenai perusahaan terkait dengan segala macam informasi yang material bagi para investor. Sarbanes-Oxley salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya fraud financial reporting dan fraud auditing. Sarbanes-Oxley harus dipatuhi dalam rangka memenuhi kewajiban SEC apabila perusahaan memutuskan untuk listing di NYSE (New York Stock Exchange).

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran yang telah diungkapkan di atas, maka diajukan hipotesis kerja sebagai berikut: 1. Penerapan Sarbanes-Oxley section 302 berpengaruh positif terhadap peranan eksekutif perusahaan.


117

2. Penerapan Sarbanes-Oxley section 302 berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. 3. Peranan eksekutif perusahaan berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. 4. Penerapan Sarbanes-Oxley section 302 berpengaruh terhadap peranan eksekutif perusahaan dalam rangka mencegah fraudulent financial reporting.

4. Metode Penelitian Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1998:66). Menurut Guy (2004), kegiatan dalam penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data dalam rangka pengujian hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1998:66). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Pada bagian lain, Nazir mengemukakan bahwa keunggulan dari penelitian deskriptif antara lain adalah sebagai berikut :

118

1. Dapat meliputi lebih banyak segi dibandingkan dengan metodemetode penelitian lainnya. 2. Telah digunakan secara luas dan dapat diterapkan pada berbagai macam permasalahan. 3. Banyak memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan melalui pemberian informasi keadaan mutakhir. 4. Membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berguna untuk pelaksanaan penelitian. 5. Metode ini dapat digunakan dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian studi kasus, mengambil kutipan dari Nazir studi kasus yaitu penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Yang menjadi subjek penelitian dapat individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Hasil dari penelitian studi kasus merupakan suatu generalisasi dari pola kasus yang tipikal dari individu atau lembaga yang diteliti.

Populasi dan Sampel Dalam sebuah penelitian, proses yang pertama dilakukan adalah menentukan populasi. Menurut Arikunto (1998:115) yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian disebut unit analisis. Populasi dalam penelitian ini adalah divisi pengguna (users) terkait penerapan Sarbanes-Oxley Act 2002.


Unit analisis penelitian ini sama dengan populasinya yaitu divisi pengguna terkait penerapan Sarbanes-oxley Act 2002, yaitu sebanyak 46 orang yang berada di divisi accounting (akuntansi).

peranan eksekutif perusahaan (Y1) dan Fraudulent financial reporting (Y2). Untuk mengukur ketiga variabel ini dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden dengan menggunakan ukuran skala ordinal. Adapun secara rinci operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

Operasionalisasi Variabel Agar penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka terdapat tiga variabel yang digunakan. Variabel-variabel tersebut adalah : 1. Variabel independen (X), yaitu suatu variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, sebaliknya variabel ini akan mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sarbanes-Oxley Act section 302. 2. Variabel dependen (Y), yaitu variabel yang keberadaanya merupakan suatu yang dipengaruhi atau dihasilkan oleh variabel independen. Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah

Uji Validitas Suatu data dikatakan valid apabila diukur dengan alat yang tepat. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan benar-benar dapat mengukur variabel yang dimaksud (Arikunto, 1998:136). Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya construct sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti (Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 1999:181). Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dalam kuesioner dapat mengukur variabel sebagaimana yang kita inginkan. Validitas pertanyaanpertanyaan yang telah disiapkan dapat diukur dengan mengkorelasikan skor tetap pertanyaan dengan jumlah skor totalnya. Dalam hal ini pertanyaan yang memiliki koefisien korelasi terhadap skor total lebih kecil dari nilai kritisnya berarti tidak lolos uji validitas dan harus diperbaiki atau dibuang. Untuk menguji validitas, maka dihitung koefisien korelasi antara masing-masing skor total dengan menggunakan rumus koefisien korelasi (r) Pearson. Koefisien korelasi


119

yang dihasilkan kemudian dibuat nilainya. Kriteria yang dikemukakan menurut Sugiyono (2001:124) yaitu : • Jika r E 0,30 maka item-item kuesioner valid. • Jika r < 0,30 maka item-item kuesioner tidak valid.

Hasil Uji Validitas Pengujian validitas berdasarkan koefisien korelasi dilakukan dengan menggunakan SPSS 13.0, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Variabel Sarbanes-Oxley section 302

Berdasarkan hasil pengujian validitas dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh item pertanyaan mempunyai nilai r > 0,30, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam kuesioner peranan eksekutif perusahaan sudah valid secara statistik. 3. Variabel Reporting

Berdasarkan hasil pengujian validitas dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh item pertanyaan mempunyai nilai r > 0,30, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam kuesioner Sarbanes-Oxley section 302 sudah valid secara statistik. 2. Variabel Perusahaan

120

Peranan

Fraudulent

Financial

Berdasarkan hasil pengujian validitas dalam tabel berikut ini, dapat dilihat bahwa seluruh item pertanyaan mempunyai nilai r >0,30, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam kuesioner fraudulent financial reporting sudah valid secara statistik.

Eksekutif


dengan menggunakan SPSS 13.0, hasil uji reliabilitas dapat dilihat sebagai berikut:

Uji Reliabilitas Uji reliabilitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat memberikan ukuran yang konstan atau tidak (Arikunto, 1998:144). Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliable). Tingkat reliabilitas secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Jika alat ukur menggunakan skala yang skornya bukan 0-1, tetapi merupakan rentangan antara beberapa nilai, misalnya skala Likert, dapat menggunakan prosedur dari Cronbach yang dikenal sebagai teknik Cronbach’s alpha (Umar Husein, 2002:119-123). Besar koefisien ini dihitung dengan menggunakan rumus :

Jika koefisien reliabilitas (alpha Cronbach) E 0,70 maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur suatu dimensi adalah reliable (Hair, 1998:118).

Hasil Uji Reliabilitas Pengujian reliabilitas berdasarkan koefisien Cronbach’s alpha dilakukan

1. Variabel Sarbanes-Oxley section 302 Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dalam tabel 3.5 di bawah ini, dapat dilihat bahwa nilai koefisien sama dengan 0,958. Nilai koefisien ini lebih besar dari 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam kuesioner Sarbanes-Oxley section 302 sudah reliable secara statistik.

2. Variabel Perusahaan

Peranan

Eksekutif

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa koefisien Cronbach’s alpha mempunyai nilai sama dengan 0,921 dan lebih besar dari 0,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner peranan eksekutif perusahaan adalah reliable secara statistik. 3. Variabel Reporting

Fraudulent

Financial

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dalam berikut ini, dapat dilihat bahwa seluruh nilai koefisien


121

Cronbach’s alpha adalah sama dengan 0,924 dan lebih besar dari nilai batas 0,7. sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner Fraudulent Financial Reporting adalah reliable secara statistik.

teoritis dalam analisis regresi klasik, sehingga asumsi-asumsi regresi klasik terikat pada analisis jalur tersebut. Sebelum mengambil kesimpulan mengenai hubungan kausal dalam jalur, maka terlebih dahulu diuji keberartian (signifikansi) setiap koefisien jalur yang telah dihitung. Model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada diagram jalur berikut:

Analisis Data Analisis statistik digunakan untuk mencari keeratan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, juga untuk menguji parameternya. Analisis statistik yang digunakan penulis adalah analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen terhadap variabel dependen. Dari persamaan tersebut dapat diketahui besarnya kontribusi variabel X (independen) terhadap variabel Y1 dan Y2 (dependen).

Analisis Jalur Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penulisan dan hipotesis, maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis jalur (path analysis). Analisis ini bertujuan untuk menentukan besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, baik itu pengaruh yang sifatnya secara langsung atau tidak langsung serta mengukur besarnya pengaruh dari suatu variabel penyebab ke variabel akibat yang disebut dengan koefisien jalur. Menurut Bachrudin & L. Tobing (2003:34), aspek teoritis analisis jalur sama dengan aspek

122

Variabel X pada gambar tersebut merupakan variabel eksogen. Garis lurus dengan satu kepala panah merupakan hubungan bersifat kausalitas, misalnya variabel X terhadap Z. Variabel Z dan Y dikenal sebagai endogen. Kedua variabel endogen selalu terikat kekeliruan, dalam hal ini dinotasikan ez dan ey yang merupakan variabel residu gabungan dari variabel lain diluar X yang mungkin mempengaruhi Z dan Y tetapi tidak dimasukkan ke dalam model atau yang belum teridentifikasi oleh teori. Besarnya pengaruh dari satu variabel ke variabel lain dinyatakan dengan suatu koefisien p. Misalnya, besarnya pengaruh X terhadap Y dinotasikan dengan y,x p . Taksiran koefisien jalur diberikan oleh (Bachrudin & L. Tobing, 2003:34):


Dimana: yxi p : koefisien jalur dari variabel penyebab (x) ke variabel akibat (y) bi : koefisien regresi, diperoleh melalui analisis regresi biasa. x i s : simpangan baku variabel x sy : simpangan baku variabel y Koefisien jalur dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menggambarkan diagram hubungan antara variabel secara lengkap, diagram jalur mencerminkan hipotesis konseptual yang diajukan sehingga tampak dengan jelas variabel penyebab dan variabel akibat. 2. Menghitung koefisien jalur. 3. Menghitung koefisien korelasi. Berdasarkan diagram jalur pada gambar sebelumnya, struktur variabel tersebut dapat dinyatakan ke dalam dua persamaan regresi, yaitu:

dengan:

Y Z X y,x p

: Variabel Fraudulent Financial Reporting. : Variabel Peranan Eksekutif Perusahaan. : Variabel Sarbanes-Oxley Act Section 302. : Koefisien jalur dari variabel Sarbanes-Oxley (x) ke variabel Fraudulent (y).

Koefisien ini dihitung dengan rumus seperti pada persamaan di atas, yaitu: Dimana: Z : Variabel peranan eksekutif perusahaan. x : Variabel Sarbanes-Oxley. : Koefisien jalur dari variabel Sarbanes-Oxley (x) ke variabel peranan eksekutif perusahaan (z). Koefisien ini dihitung dengan rumus seperti pada persamaan di atas, yaitu:


123

,n adalah jumlah sampel. Py,z : Koefisien jalur dari variabel peranan eksekutif perusahaan (z) ke variabel Fraudulent (y). Koefisien ini dihitung dengan rumus seperti pada persamaan sebelumnya, yaitu:

Dengan menggunakan koefisien korelasi, koefisien determinasi multiple masing-masing persamaan regresi dapat dihitung dengan menggunakan rumus: untuk persamaan ke 2

, untuk persamaan ke 3

Persamaan ke 2 dan 3 dikenal dengan istilah standardized regression dan koefisien regresinya disebut koefisien regresi parsial standardized, dalam analisis jalur disebut koefisien jalur. Koefisien korelasi (r) dapat dihitung dari nilai koefisien jalur dengan menggunakan the first law, yaitu:

Setelah nilai koefisien korelasi diperoleh, selanjutnya dibuat matriks korelasi R dengan bentuk matriks sebagai berikut:

124

Dari nilai koefisien determinasi ini dapat diketahui nilai koefisien jalur untuk residual masing-masing persamaan, dengan rumus:

Terdapat dua koefisien determinan lagi yaitu koefisien determinan multiple yang diberi notasi untuk model yang diusulkan dan M untuk model setelah terdapat koefisien jalur yang tidak signifikan (Bachrudin & L. Tobing, 2003:37). Koefisien determinasi multipel tersebut adalah:


Pengujian Hipotesis 1. Pengujian secara individual Koefisien jalur yang telah diperoleh perlu diuji keberartiannya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tujuan penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Menurut Schumacker & Lomax (1996), uji signifikansi untuk koefisien jalur sama seperti pada uji koefisien regresi biasa dengan menggunakan uji-t (Bachrudin & Tobing, 2003:36) a. Pengaruh Penerapan Sarbanes-Oxley section 302 terhadap peranan eksekutif perusahaan Hipotesis penelitian: Penerapan Sarbanes-Oxley section 302 berpengaruh positif terhadap peranan eksekutif perusahaan. Hipotesis statistik: H0 : Pzx = 0 H1 : Pzx > 0 Statistik Uji:

Hipotesis penelitian: Penerapan Sarbanes-Oxley berpengaruh positif terhadap Fraudulent Financial Reporting. Hipotesis statistik: H0 : Pyx = 0 H1 : Pyx > 0 Statistik Uji:

Kriteria Penolakan: H0 ditolak jika t > t (1- α)(n-2) c. Pengaruh peranan eksekutif per usahaan ter hada p Fraudulent Financial Reporting Hipotesis penelitian: Peranan eksekutif perusahaan berpengaruh positif terhadap Fraudulent Financial Reporting Hipotesis statistik: H0 : Pyz = 0 H1 : Pyz > 0 Statistik Uji:

Kriteria Penolakan: H0 ditolak jika t > t (1- α)(n-2) b. Pengaruh Penerapan Sarbanes-Oxley section 302 terhadap fraudulent financial reporting

Kriteria Penolakan: H0 ditolak jika t > t (1- α)(n-2) 2. Pengujian (model fit) Menurut


kecocokan

model

Pedhazur

pengu-

125

jian kecocokan model dapat digunakan statistik chi-kuadrat. Suatu model yang diusulkan dikatakan “cocok” dengan data seandainya matriks korelasi model teoritis sama dengan matriks korelasi empiris (reproduce). Model dikatakan “cocok” atau fit jika hipotesis nol diterima (Bachrudin & Tobing, 2003:37). Hipotesis penelitian: Penerapan Sarbanes-Oxley section 302 berpengaruh terhadap peranan eksekutif perusahaan dalam rangka mencegah fraudulent financial reporting.

yang dihipotesiskan bahwa variabel penerapan Sarbanes-Oxley section 302 mempunyai pengaruh terhadap peranan eksekutif perusahaan dalam rangka mencegah fraudulent financial reporting maka digunakan analisis jalur untuk mencari besarnya pengaruh tersebut. Penulis menggunakan bantuan program LISREL 8.5 dengan menggunakan bahasa perintah (sintax) SIMPLIS untuk mempermudah analisis persamaan regresi dan sintax LISREL untuk analisis koefisien jalurnya. Langkah pertama dalam analisis jalur adalah menggambarkan konsep jalur (pengaruh) setiap variabel dalam model yang dihipotesiskan. Untuk menjelaskan hubungan pengaruh antar variabel tersebut akan dijelaskan pada gambar berikut:

Hipotesis statistik: H0 : R = R (θ ) H1 : R = R (θ ) Statistik Uji: w= -(n-d) ln , n adalah jumlah sampel dan d adalah banyaknya jalur yang tidak signifikan. Kriteria Penolakan: H0 ditolak jika W <

,d

5. Hasil dan Pembahasan Pengaruh Variabel Penerapan Sarbanes-Oxley Section 302 Terhadap Peranan Eksekutif Perusahaan Dalam Pencegahan Fraudulent Financial Reporting Merujuk pada model

126

Gambar di atas konsisten dengan rumusan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu: Hipotesis penelitian: Penerapan Sarbanes-Oxley berpengaruh positif terhadap peranan eksekutif perusahaan dalam mencegah fraudulent financial reporting. Berdasarkan output LISREL untuk analisis jalur model diperoleh hasil sebagai berikut:


Berdasarkan hasil analisis jalur dengan menggunakan LISREL, diperoleh bukti dalam gambar di atas yaitu statistik chisquare mempunyai nilai nol dan p-value sama dengan 1 pada taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, model dapat diterima (p> 0,05) atau dengan kata lain, terbukti secara statistik bahwa model pengaruh penerapan Sarbanes-Oxley section 302 terhadap peranan eksekutif perusahaan dalam rangka pencegahan fraudulent financial reporting, dapat diterima berdasarkan analisis jalur terhadap data pada taraf kepercayaan 95%. Pada hasil analisis jalur dalam gambar sebelumnya, besar pengaruh (koefisien jalur) masingmasing variabel sudah dapat diketahui. Sebelum besar pengaruh ini digunakan, terlebih dahulu dilakukan pengujian signifikansi terhadap koefisien-koefisien jalur tersebut secara satu-satu (parsial). Pengujian ini untuk menguji apakah pengaruh (koefisien jalur) yang diperoleh dalam gambar sebelumnya tersebut bermakna atau tidak. Berikut ini adalah hasil analisis pengujian signifikansi parsial dari masing-masing jalur:

Berdasarkan hasil analisis dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika ditinjau dari hasil signifikansi koefisien-koefisien jalur yang menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh pengaruh yang diberikan variabel ndependen terhadap variabel dependen adalah signifikan, diperkuat oleh hasil pengujian signifikansi model yang menunjukkan bukti yang signifikan, maka model dapat diterima pada taraf kepercayaan 95%. Hal ini menjelaskan bahwa secara statistik terbukti penerapan Sarbanes-Oxley section 302 memberikan pengaruh terhadap peranan eksekutif perusahaan serta memberikan dampak positif pada pencegahan fraudulent financial reporting.

6. Kesimpulan


1. Penerapan Sarbanes-Oxley section 302 berpengaruh positif terhadap variabel peranan eksekutif perusahaan. Ho ditolak pada taraf kepercayaan 95%. 2. Penerapan Sarbanes-Oxley section 302 berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Ho ditolak pada taraf kepercayaan 95%. 3. Peranan eksekutif perusahaan berpengaruh positif terhadap variabel fraudulent financial reporting. Ho ditolak pada taraf

127

kepercayaan 95%. 4. Penerapan Sarbanes-Oxley section 302 berpengaruh terhadap peranan eksekutif perusahaan dalam rangka mencegah fraudulent financial reporting. Ho tidak berhasil ditolak pada taraf kepercayaan 95%.

DAFTAR PUSTAKA Albrecht, W.,S. (2003). Fraud Examination & Prevention. SouthWestern Pub.United States of America. Arens, Alvin, A., Elder, R.J., & Beasley, M.S. (2008). Auditing & Assurance Services an Integrated Approach. Pearson Prentice Hall. United States of America. Arikunto, S. (1998). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta. Bachrudin, A., dan Tobing, H.L. (2003). Analisis Data Untuk Penelitian Survai Dengan Menggunakan Lisrel 8. Jurusan Statistika FMIPA UNPAD. Bandung. Carcello, J.V. (2004). Audit Firm Tenure And Fraudulent Financial Reporting. University of Missouri’s. United States of America. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (1999). Fraudulent Financial Reporting : 1987 – 1997, An Analysis of U.S. Public Company. COSO. United States of America. Effendi, M.A. (2008). Sarbanes-Oxley Act Sebagai Implementasi GCG. Akuntan Indonesia, edisi12, Oktober 2008, hal. 39-40. Enron Debacle, diakses dari www.

128

riskglossary.com, pada tanggal 15 Maret 2009. Guy,P., & Lander. (2004). What Is Sarbanes-Oxley?. Mcgraw-Hill. United States of America. Hair, Anderson, Tatham, & Black. (1998). Multivariate Data Analysis, 5th Edition, Prentice-Hall International, Inc, United States of America. Husein, U. (2002). Metode Komunikasi Organisasi. PT .Gramedia Pustaka Utama.Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat.Jakarta. Indrianto, N., dan Supomo, B. (1999). Metode Peneltian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama, BPE, Yogyakarta. Kieso, D.E., Kimmel., P.D., Weygandt, J.J. (2002). Accounting Principles, 6th Edition, John Wiley & Sons, United States of America. KPMG. (2003). Fraud Survey 2003, diakses dari www.kpmg.com, pada tanggal 30 Maret 2009. Nazir, M. (1998). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta. Pedhazur, E.J., & Pedhazur, LO.S. (1991). Measurement, Design, and Analysis. Student Edition, Lawrence Erlbaum, United States of America. Sarbanes-Oxley Act of 2002, diakses dari www.law.uc.edu, pada tanggal 15 Maret 2009. Schumacker, L.E., & Lomax, R.G. (1996). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling, 1st edition, Lawrence Erlbaum, United States of America. Singarimbun, M., dan Effendi, S. (1989). Metode Penelitian Survai. LP3ES. Jakarta.


Sugiyono. (2001). Statistika Untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung. Zikmund, W.G. (1991). Exploring Marketing Research. Dryden Press. United States of America. www.bapepam.go.id www.telkom.co.id


129

Mengembalikan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kepada Masyarakat (Studi Kasus di Bangka) Finalia dan Magdalena Zebua

ABSTRACT At the opening Fourth paragraph of Act of 1945, stated that one of the goals of advancing the state is the general welfare, which in the Act of 1945 Article 33 states “The earth and water and natural resources contained in it is controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people“, this article has a purpose that the Republic of Indonesia have to the goal of advancing the general welfare State. When it comes to the facts that are mandated in the constitution of the Republic of Indonesia was not fully capable in glory. As a law student I have to enforce the law fairly as possible in accordance with the purpose of Utility Theory of law that the law aims to justice and Ethical Theory that the law aims to benefit the greatest number of people. Seeing the condition that occurs in some areas that have abundant natural resources of the natural wealth but in fact it is not able to fully enhance the welfare of society, For example in Bangka there inequities in the distribution of results from tin mining for bangka’s society. According to what we already explained before then the solution is needed in both the rule of law as a protector and as a rule so that the natural wealth of the right-properly distributed to the prosperity of society. Keywords : Utility Theory, Welfare Stat

1. Pendahuluan Tujuan Negara yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea Keempat yaitu antaranya memajukan kesejahteraan umum, dalam hal untuk memajukan kesejahteraan umum maka Negara harus mempunyai modal berupa kekayaan Negara, entah itu kekayaan alam, kekayaan buatan, atau kekayaan yang lainnya, namun seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 33

130

bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, maka jika dilihat dari Pasal ini kekayaan alam adalah modal bagi penopang kemakmuran rakyat, seperti halnya kekayaan alam yang terdapat di tanah Bangka berupa barang tambang Timah. Timah adalah sumber daya tambang yang sudah dilakukan aktivitas penambangannya jauh sebelum


masuknya Kolonial Belanda atau lebih dari 200 tahun yang lalu. Pulau Bangka adalah pulau penghasil timah terbesar di Indonesia, yang mana penambangan timah pertama kali dikelola secara administrasi di wilayah mentok pada masa Kesultanan Palembang I. Pada tahun 1800 Kolonial Belanda masuk ke wilayah Mentok dan mengambil alih pengelolaan penambangan timah dari Kesultanan Palembang dan membuat Banka Tin Winning (BTW), yang berkedudukan di Mentok dan Billiton Maatschappij yang berkedudukan di Belitung. Pada zaman Orde Lama hingga sekarang Banka Tin Winning dinasionalisasi menjadi PT Timah Tbk yang merupakan badan usaha milik Negara yang berlandaskan UndangUndang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945) pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sama halnya dengan pengelolaan tambang lainnya, cadangan timah yang berlimpah di Pulau Bangka telah lebih dari 200 tahun yang lalu hingga sekarang yang dikelola oleh perusahaan milik Negara. Jika kita mengacu pada pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, seharusnya bisa dikatakan bahwa masyarakat yang ada di wilayah Bangka khususnya dapat menikmati hasil keberkahan yang diberikan oleh Sang Pencipta di dalam tanah pulau Bangka untuk kesejahteraan mereka. Namun saat ini kita ketahui ternyata timah yang ada di bawah kaki

masyarakat Bangka belum sepenuhnya dapat mereka nikmati untuk menunjang kehidupan yang layak bagi masyarakat Bangka dan bukankah jika kita perhitungkan pengelolaan timah yang dilakukan oleh PT Timah selaku badan usaha milik Negara dimulai sejak Negara Indonesia merdeka tahun 1945 hingga 2011 sekarang ini seharusnya mampu memakmurkan masyarakat Bangka sesuai dengan pengamalan UUD 1945. Kesenjangan mengenai pendistribusian dana hasil dari penambangan yang dilakukan oleh PT Timah selaku pihak yang dikuasai oleh Negara yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan terhadap timah yang ada di Pulau Bangka tidak sepenuhnya terdistribusi dengan baik ke masyarakat Bangka sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat Bangka tentang kepemilikan timah tersebut. Maka hal inilah yang akan penulis tertarik untuk melakukan kajian selanjutnya mengenai tanggung jawab perusahaan PT Timah sebagai badan usaha milik Negara, ketidakadilan dalam penerimaan hasil timah bagi masyarakat dan daerah setempat, dan harapan masyarakat Bangka terkait sumber daya alam yang ada di tanah mereka, berkaitan dengan pasal 33 UUD 1945.

2. Tanggung Jawab Perusahaan Pengelola Tambang Dalam Bentuk CSR Berlandaskan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi

Mengembalikan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kepada Masyarakat (Studi Kasus di Bangka)

131

kemakmuran rakyat, PT Timah Tbk telah menjadi salah satu perusahaan milik Negara yang ditunjuk untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah Bangka dan hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh UndangUndang Dasar 1945, meskipun saham PT Timah tidak sepenuhnya dimiliki oleh Negara namun setidaknya tetap mampu mengakomodir apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar tersebut, namun apakah perusahaan milik Negara yang bergerak mengelola sumber daya alam ini telah mampu mempergunakan pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk kemakmuran rakyat. Di sini penulis akan membicarakan mengenai CSR terlebih dahulu sebagai salah satu bentuk kepedulian dan kontribusi perusahaan bagi lingkungan setempat atau masyarakat setempat sebagai salah satu bentuk implementasi Pasal 33 ayat (3) untuk kemakmuran rakyat. Makalah Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M menjelaskan bahwa diskusi yang pertama tentang apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terjadi pada tahun 1930-an di Amerika Serikat. 1 Saat itulah istilah tanggung jawab perusahaan atau corporate social responsibility lahir. Sedangkan CSR di Indonesia ramai dibicarakan sejak 8 tahun terakhir ini, menurut Latofi hal ini mulanya karena perusahaan–perusahaan nasional maupun multinasional mengirimkan stafnya ke luar negeri untuk mengikuti CSR Forum, baik skala internasional maupun Asia. Awal dekade ini dunia bisnis melihat perusahaan tidak boleh semata mencari keuntungan finansial. Ia harus bertanggung jawab pada masyarakat

dan lingkungan alamnya. Apalagi dunia menyaksikan bagaimana reformasi sipil di Indonesia, juga meluluhlantakkan perusahaan. Maka CSR bagi dunia bisnis dianggap sebagai salah satu obat agar bisa eksis di tempat perusahaan itu berdiri. Oleh karena itu CSR mulai dikembangkan sebagai strategi bisnis perusahaan. 2 Konsep tanggung jawab sosial perusahaan mencakup kepatuhan perusahaan kepada perlindungan buruh, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan perlidungan hak azasi manusia secara keseluruhan, di Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 b tentang Penanaman Modal menyatakan, bahwa setiap investor berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Selain itu tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam konsep yang luas mencakup kepatuhan perusahaan kepada Hak Azasi Manusia, perburuhan, perlindungan konsumen,

1 Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M, Workshop tanggung jawab perusahaan “Konsep dan Perkembangan

Pemikiran Tentang Tanggung Jawab Perusahaan”, Yogyakarta 6-8 Mei 2008.

2 Latofi, Ahli CSR Indonesia: “CSR Harus Direncanakan dengan Baik”

http://www.sampoernafoundation.org/Inspirational-Story/latofi-ahli-csr-indonesia-csr-harus-direncanakan-den gan-baik.html

132


dan lingkungan hidup. Sedangkan dalam pengertian yang sempit CSR yaitu pembangunan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan berada, hal inilah yang diharapkan oleh masyarakat Bangka, bagaimana perusahaan yang berada di wilayah Bangka khususnya PT Timah ikut mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Dalam hal ikut mensejahterakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan pengertian CSR dalam arti sempit PT Timah pun telah melakukan CSR seperti Program Bina Lingkungan (BL) yaitu pemberian donasi/sumbangan yang pendanaannya berasal dari penyisihan laba Perseroan. Pemberian bantuan yang dimaksud meliputi: bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan sarana/prasarana umum, bantuan sarana ibadah dan bantuan pelestarian alam. Di sektor pendidikan, membantu pembangunan 2 unit gedung baru Universitas Bangka Belitung, dan penyerahan Politeknik Manufaktur (Polman) Timah ke Pemerintah Propinsi Bangka Belitung, yang diikuti peningkatan status sebagai politeknik negeri. Untuk sektor kesehatan, membagikan mobil ambulan kesehatan gigi dan mulut kepada dinas kesehatan yang ada di lingkungan kota/kabupaten di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan PT Timah membantu UMKM di Kabupaten Bangka. Banyaknya CSR yang dilakukan oleh PT Timah ternyata tidak sepenuhnya mampu mengatasi tingkat kemiskinan ataupun meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Bangka sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hal ini apakah mungkin dikarenakan ketidaksesuaian kontribusi dan bantuan yang diberikan oleh PT timah kepada masyarakat Bangka dengan pendapatan yang PT Timah peroleh dari tanah Bangka sendiri yaitu untuk PT Timah di tahun 2006 sebesar 4.076 Triliyun, di tahun 2007 sebesar 8,542 Triliyun dan di tahun 2008 sebesar 9,053 triliyun. 3 Hal ini tidak sebanding dengan CSR yang diberikan oleh PT Timah dengan pendapatan yang disumbangkan dari tanah Bangka untuk pendapatan PT Timah tersebut. Selain itu ketidaksesuaian ini terlihat dari dana sumbangan CSR PT Timah yaitu untuk Negara hanya 2% dari laba bersih atau sekitar 2-4 Milyar per-tahun yang terbagi untuk daerah 80% dan 20% ke pusat. 4 Ketidaksesuaian pendistribusian hasil PT Timah ini pun ditegaskan oleh Khairul Amri Rani selaku Kepala Dinas ESDM Bangka Barat, dikarenakan hanya berbentuk royalti. 5 Dengan 80% dari 2% laba bersih untuk dana CSR dan daerah penghasil Timah itu hanya mendapatkan royalti, menurut penulis sangat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 33 bahwa sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat maka seharusnya PT Timah selaku perusahaan yang mengelola sumber daya alam di wilayah Bangka harus mampu memberikan kontribusi yang besar baik dalam sumbangan berbentuk CSR atau yang lainnya demi kemakmuran masyarakat tersebut. Dari penjelasan di atas bisa dikatakan CSR bukanlah satu-satunya bentuk sumbangan Perusahaan yang

3 Marwan Batubara, ‘Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam, Menuju Negara Berdaulat’ laporan khusus yang

ditulis oleh Ketua KPK-N (Komite Penyelamat Kekayaan Negara)

4 Wawancara dengan Humas PT Timah. 5 Wawancara dengan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bangka Barat.


133

mengelola sumber daya alam sebagai bentuk implementasi Pasal 33 ayat (3) tersebut. Namun dalam waktu yang sekarang ini, masyarakat tidak dapat menuntut banyak mengenai implementasi Pasal 33 ayat (3) tersebut, karena selain Royalti yang diberikan kepada daerah penghasil tambang CSR lah yang sedikitnya mampu menerjemahkan pada kenyataannya wujud dalam amanat UUD itu. Maka disini penulis mencoba menawarkan CSR yang kemungkinan mampu memberikan kemakmuran bagi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD. Dalam jawaban Latofi dari pertanyaan Bagaimana agar CSR juga bisa berperan bagi kemajuan bangsa, ”Target CSR di Indonesia adalah masyarakat miskin. Agar berdampak pada kemajuan bangsa, CSR mesti diberi guidance atau petunjuk berdasarkan prioritas kegentingan masalah.6 CSR yang memprioritaskan kepentingan masalah inilah salah satu yang penulis setujui yang setidaknya bisa tepat sasaran untuk dirasakan oleh masyarakat, yang mana CSR tersebut diberikan menjadi salah satu penyelesaian permasalahan yang ada disekitar perusahaan, seperti contoh di beberapa daerah di Bangka yang sangat kekurangan listrik, maka CSR yang mungkin benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah bantuan penerangan lampu jalan atau bantuan listrik bagi rumah penduduk yang belum mendapatkan listrik sehingga CSR yang ada benar-benar ikut terjun langsung dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah tersebut. Selain itu salah satu CSR yang dilakukan oleh PT Timah, seperti Tryout untuk siswa siswi SMU yang baru

dilakukan dalam waktu dekat ini, seakanakan hanya menjadi proyek-proyek kecil bagi pekerja PT Timah dan tidak adanya peran serta masyarakat dalam pengadaan CSR tersebut. Pada faktanya lembaga masyarakat hanya diminta bantuan sebatas berjalannya tryout saja dan tidak dilibatkan secara langsung dalam proses persiapan Tryout tersebut.7 Seharusnya proyek Tryout untuk siswa siswi SMU tersebut diserahkan kepada lembaga masyarakat/organisasi masyarakat dalam hal penyiapan baju kepanitiaan, penyiapan soal dan lembar jawaban tryout, penyiapan spanduk dan lain-lain, sehingga proyek yang diserahkan kepada lembaga masyarakat tersebut setidaknya bisa membantu penghasilan masyarakat dalam bidang usaha penyablonan baju dan spanduk, bidang usaha fotocopy soal, serta lembar jawaban. Hal ini kemungkinan besar dapat membantu usaha-usaha kecil yang ada di daerah agar ikut serta menikmati kontribusi PT Timah secara langsung.Namun jika masyarakat Bangka hanya mengharapkan kontribusi PT Timah selaku Perusahaan milik Negara yang mengelola sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak yang hanya sebesar 2% dari laba bersih dan terbagi hanya 80% untuk daerah maka hal ini sungguh tidak adil dengan apa yang telah disumbangkan oleh tanah Bangka kepada pendapatan PT Timah. Dengan adanya indikasi ketidakadilan ini yang mendasari penulis untuk menawarkan salah satu pemikiran dalam rangka menegakkan keadilan bagi masyarakat yang hidup di tanah Bangka tanpa merugikan perusahaan yang mengelola sumber daya alam Timah yaitu PT Timah.

6 Latofi, Ahli CSR Indonesia: “CSR Harus Direncanakan dengan Baik” dapat dilihat pada http://www.sampoerna

foundation.org/Inspirational-Story/latofi-ahli-csr-indonesia-csr-harus-direncanakan-dengan-baik.html

7 Wawancara dengan Humas FAM ( Forum Amar Makruf Nahi Munkar).

134


3. Sistem Pemanfaatan Sumber Daya yang Merata Bagi Masyarakat Bangka Pembangunan daerah di Indonesia selama Era Orde Baru, sejak tahun 1969, telah membawa banyak kemajuan, antara lain terlihat dengan peningkatan pendapatan per kapita di semua daerah, peningkatan kualitas hidup dan semakin menurunnya disparitas pendapatan antar daerah. Namun demikian kemajuan tersebut tidak sekaligus dapat menyelesaikan masalah pemanfaatan secara merata bagi masyarakat di daerah. Diperlukan bukan sekedar pembagian royalti dan atau CSR seperti dari PT Timah kepada masyarakat Bangka, namun diperlukan juga berbagai upaya lain untuk memanfaatkan hasil pertambangan agar merata dan optimal bagi masyarakat Bangka, antara lain seperti sarana pemilikan saham PT Timah sebagai BUMN, pembukaan kesempatan sistem lelang pengadaan barang dan jasa yang dapat memajukan usaha mikro, kecil dan menengah untuk masyarakat Bangka, serta pendistribusian hasil pemungutan pajak melalui PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dapat dimanfaatkan sebagai modal memajukan sektor industri dan pariwisata di daerah Bangka. A. Pembukaan Kesempatan Sistem Lelang Pengadaan Barang dan Jasa oleh BUMN Lelang sebagai suatu lembaga hukum mempunyai fungsi menciptakan nilai dari suatu barang atau mencairkan suatu barang menjadi sejumlah uang


dengan nilai objektif. Lembaga lelang pasti selalu ada dalam sistem hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan penjualan lelang, sebagaimana diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk memenuhi atau melaksanakan putusan per-adilan atau lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan undangundang dalam rangka penegakan keadilan (law enforcement). Ketiga untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha pada umumnya, produsen atau pemilik benda pribadi dimungkinkan melakukan penjualan lelang. Lelang sebagai alternatif cara penjualan barang telah cukup lama dikenal. Namun pada umumnya pengertian yang dipahami masih rancu. Sering dikacaukan dengan lelang pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan lelang, baik yang dilakukan KPKNL maupun Balai Lelang Swasta prosedurnya adalah sama, yaitu sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/ PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Setiap pelaksanaan lelang, maka Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang yang terdiri dari bagian kepala, bagian badan

135

dan bagian kaki, dalam Bahasa Indonesia dan diberi penomoran. Penandatanganan Risalah lelang dilakukan oleh: a. Pejabat Lelang pada setiap lembar di sebelah kanan atas dari Risalah Lelang, kecuali lembar yang terakhir; b. Pejabat Lelang dan Penjual/Kuasa Penjual pada lembar terakhir dalam hal lelang barang bergerak; dan c. Pejabat Lelang, Penjual/ Kuasa Penjual dan Pembeli/kuasa Strategi yang bisa dikembangkan adalah menjalin kerja sama dengan swasta khususnya warga yang berdiam di sekitar Bangka untuk meningkatkan peran serta masyarakat sekitar, masyarakat didorong untuk secara aktif memberikan kontribusinya, tidak saja dalam menentukan arah dan substansi kebijakan pemerintah daerah, tapi juga dalam implementasinya. Dengan kata lain, masyarakat dan sektor swasta merupakan kekuatan yang dapat diandalkan dalam manajemen kebijakan publik. Dan dengan menguatnya arus globalisasi, maka dalam pengelolaan pemerintahanpun telah terjadi pergeseran paradigma dari rule government ke good governance. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaukani H.R :8

“Dalam paradigma dari rule government penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik senantiasa menyandarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tidak terbatas hanya pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan penerapan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara (state) semata, tetapi harus melibatkan intern birokrasi maupun ekstern birokrasi agar good governance dapat berjalan dengan baik. B. Penyerahan Pajak Perusahaan Sumber Daya Alam Kepada Daerah Penghasil Tambang Sebagai Perusahaan BUMN, PT. Timah seharusnya dapat memaksimalkan kemanfaatannya ketika berada dalam payung perlindungan Negara, walaupun terdapat pengelolaan yang bersifat sebagian komersial yang mandiri. Tujuan utama dari PT. Timah sesuai dengan sifat yang dimilikinya sebagai BUMN adalah untuk membantu pemerintah dalam mendayagunakan sumber daya alam tambang yang ada di Indonesia. Selain itu adalah membantu pemerintah dalam melaksanakan pemerataan kese-

8 ¹ Departemen Dalam Negeri, Jurnal Otonomi Daerah Vol.II No. 2, Jakarta 2002, hal 34.

136


jahteraan terutama mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di daerah pertambangannya itu sendiri agar tidak tertinggal. Sebagai Lembaga seminegara sifat independen tetap dikenakan pajak sebagai wajib pajak. Merupakan suatu hak daerah untuk mendapatkan keuntungan langsung secara ekonomis dari suatu BUMN yang beroperasi di wilayahnya, pada dasarnya daerah tersebut seharusnya memperoleh keuntungan ekonomis secara tidak langsung antara lain diperoleh melalui penyerapan tenaga kerja dan penerimaan daerah dari pajak-pajak daerah seperti pajak pembangunan I (PBI) dan pajak penerangan jalan. Selain itu, daerah juga menerima retribusi-retribusi seperti retribusi air permukaan dan retribusi air bawah tanah, pemakaian bahan kandungan lokal yang dibutuhkan BUMN menjadi pemasok lokal, dan lain-lain, termasuk kontribusi perusahaan Negara tersebut dalam penyediaan fasilitas umum, rumah ibadah dan fasilitas sosial lainnya. 9 C. 1. Peluang Melepas sebagian Saham Kepada Masyarakat Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa selama ini terjadi ketidakmerataan bagi masyarakat Bangka terhadap sumber daya alam yang berada di bawah kaki mereka yang

seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat Bangka untuk kemakmuran hidup mereka. PT Timah selaku perusahaan yang mengelola sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak ini sebaiknya mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat dalam kepemilikan sumber daya alam yang mereka miliki untuk keuntungan yang merata bagi masyarakat tersebut guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Pendapatan yang didapatkan oleh PT Timah triliyunan pertahunnya, hasil dari melakukan eksploitasi PT Timah di wilayah Bangka Belitung yang dimulai setelah kemerdekaan RI antara tahun 1953-1958 dan memiliki area pertambangan sebesar 532,324 hektare yang tersebar di wilayah Bangka Belitung. Seharusnya sudah sewajarnya masyarakat Bangka khususnya menuntut akan haknya untuk ikut serta menikmati hasil kekayaan alam yang mereka miliki yang dikelola oleh PT Timah tersebut. Selain hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat Bangka dalam bentuk CSR, Mitra atau sumbangan lainya, penulis disini mengkaji mengenai hak atas kepemilikan saham PT Timah yang selama ini terbagi atas saham milik Negara dan swasta agar juga bisa menjadi milik masyarakat daerah setempat.

9 Pungutan-pungutan yang tidak perlu misalnya, keharusan menyumbang pada setiap kegiatan yang dilakukan

para pemuda, semua kegiatan keagamaan, hari-hari besar, bahkan penjualan kalender, buku dan lain-lain.


137

Ada 2 hal agar saham tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat di wilayah tambang, pertama berdasarkan UUD 1945 telah menjelaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat, beranjak dari itu untuk mengembalikan lagi kepemilikan PT Timah yang hampir 40%nya milik swasta asing harus di Nasionalisasikan secara utuh menjadi milik Negara sepenuhnya sejalan dengan amanat UUD 1945, hasil dari nasionalisasi secara keseluruhan tersebut kemudian dijual kepada Pemerintah Daerah penghasil tambang dengan landasan asas otonomi daerah dan asas keadilan lalu Pemerintah Daerah membagikan saham tersebut untuk dibeli oleh masyarakat setempat atau modal pembelian saham yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berasal dari modal masyarakat dengan mekanisme yang akan penulis jelaskan selanjutnya. Dari sinilah peluang masyarakat di wilayah tambang agar bisa memiliki saham perusahaan yang mengelola sumber daya alam di wilayah mereka. Kedua, dari 60% saham yang dimiliki oleh Negara 20%nya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai wujud otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.

138

C. 2. Pemerintah Daerah sebagai Pihak yang Mengembangkan Di dalam undangundang penanaman modal memerintahkan agar “Pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi”. Berdasarkan perintah didalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa pemerintah daerah harus diberdayakan lagi, dalam pengembangan peluang potensi daerah dan pelayanan penanaman modal sebagai bentuk pemerintah menjalankan otonomi seluasluasnya dalam mengatur urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi


daerah10 disini lah peran pemerintah daerah sangat efektif dalam menjalankan apa yang diperintahkan di dalam UndangUndang No 25 Tahun 2007 tersebut. Selain itu berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah disitu dijelaskan wewenang daerah dalam mengelola kekayaan daerah termasuk sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, dan berkewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah, sehingga pemerintah daerah lah lembaga yang paling berhak melakukan sistem penjualan saham perusahaan yang mengelola sumber daya alam di daerah tersebut kepada masyarakat Bangka dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat merupakan salah satu tugas dan kewajiban pemerintah daerah. Selain itu sistem ini sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah bukan diserahkan kepada badan usaha swasta atau lembaga yang lainnya yaitu untuk mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah yang selama ini telah muncul keragu-raguan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dapat memprioritaskan dalam peningkatan sarana dan prasarana seperti jalan dan fasilitas umum

sebagai permulaan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di daerah seperti yang disebutkan di atas. C. 3. Mekanisme Penjualan Saham Oleh Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Setempat Pemerintah Daerah menjadi wakil masyarakat dalam pembelian saham PT Timah, tetapi modal yang diberikan untuk penanaman modal atau pembelian saham ke PT Timah tersebut bukan berasal dari kekayaan APBD melainkan kekayaan yang berasal dari modal setiap individu masyarakat Bangka yang dikumpulkan ke kas pemerintah. Penjualan saham oleh PT Timah tidak melewati Pasar modal bukanlah tidak pernah dilakukan sebelumnya berdasarkan informasi yang penulis dapatkan sekitar tahun 1995 adanya program PT Timah yang dinamakan Go Public yang mana karyawan diwajibkan membeli saham, peluang pembelian saham oleh karyawan PT Timah ini terdapat perbedaan tergantung level jabatan dalam PT Timah tersebut, namun saham tersebut kemudian dilepas oleh para karyawan PT Timah dikarenakan harga saham yang melonjak tinggi dan deviden yang rendah. Tetapi disayangkan Go Public yang pernah dilakukan tidak melibatkan masyarakat sekitar

10 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam Penjelasan Umum “Pemerintah me-

ningkatkan koordinasi antar instansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta mau pun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun


139

perusahaan tambang, maka dari itu salah satu sistem pemanfaatan sumber daya alam yang merata bagi masyarakat Bangka adalah melepas kembali saham PT Timah melalui 2 hal diatas. Mengingat bahwa selama ini CSR ataupun kontribusi dari PT Timah yang ditujukan kepada masyarakat sebagai bentuk kewajiban untuk mengamalkan UUD 1945 dalam memakmurkan masyarakat melalui hasil dari pengelolaan sumber daya alam ternyata tidak seluruhnya terdistribusikan dengan baik ke masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengingat bahwa masyarakat Bangka seharusnya dapat menikmati apa yang menjadi hak mereka secara langsung dan merata atas sumber daya alam yang mereka miliki maka menimbang bahwa tidak semua masyarakat Bangka paham mengenai jual beli saham di bursa efek saham dan tidak semua masyarakat Bangka mempunyai modal yang besar agar mampu membeli saham yang ditentukan oleh bursa efek saham. maka dari itu, pemerintah daerah wilayah eksploitasi tambang harus mengakomodir ketidakmampuan masyarakat tersebut. Agar masyarakat mampu memiliki sumber daya alam yang berada di wilayah mereka, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai yang diamanatkan di dalam dasar konstitusi RI Pasal 33 UUD 1945.

Mengenai mekanismenya Pemerintah Daerah menjadi wakil masyarakat dalam pembelian saham PT Timah, tetapi modal yang diberikan untuk penanaman modal atau pembelian saham ke PT Timah tersebut bukan berasal dari kekayaan APBD melainkan kekayaan yang berasal dari modal setiap individu masyarakat Bangka yang dikumpulkan ke kas pemerintah. Selain itu Pemerintah Daerah bertindak sebagai pihak ketiga atau wakil masyarakat yang melakukan pelayanan penanaman modal sebagaimana diperintahkan di Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dengan melakukan pelayanan dalam bentuk mengakomodir keinginan masyarakat untuk membeli saham PT Timah tanpa harus membelinya di bursa efek saham melainkan masyarakat cukup membeli saham tersebut per lembar kepada Pemerintah Daerah dengan nilai per lembarnya bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat melalui kebijakan pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerahlah yang nanti akan melakukan pembelian saham PT Timah secara resmi kepada bursa saham dengan mengatasnamakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertindak seperti biasa dalam ketentuan pemegang saham dan kepengurusan perusahaan yang

dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi”.

140


mana diatur di dalam UndangUndang No 40 tahun 2007, mengenai pembagian hasil dari keuntungan saham yang dimodalkan oleh masyarakat melalui perantara pemerintah daerah maka keuntungan tersebut di bagikan secara merata kepada penanam modal melalui sistem administrasi perbankan yang mana keuntungan tersebut langsung didistribusikan ke rekening setiap individu masyarakat yang ikut serta menanamkan modalnya ke pihak pemerintah dalam pembelian saham perusahaan PT Timah sesuai dengan modal yang ia keluarkan dalam pembelian saham yang ditetapkan oleh pemerintah. Perbedaan antara Perusahaan PT Timah yang sekarang yang berstatus PT Timah Tbk dengan sistem yang penulis tawarkan, yaitu berada pada cara pembelian saham perusahaan tersebut yang mana pembeliannya diwakilkan oleh pemerintah dengan modal kekayaan berasal dari masyarakat bukan dari APBD, tetapi masyarakat tidak ikut serta dalam penentuan pembelian atau penjualan saham di bursa saham melainkan tugas dan wewenang itu diserahkan kepada pihak pemerintah yang bertanggung jawab atas modalmodal masyarakat tersebut. Disini pemerintah lah yang membuat kebijakan untuk menentukan harga saham yang


pantas dijual ke masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk membeli saham tersebut, sebagai contoh jika saham di PT Timah yang dijual di bursa saham per lembarnya seharga Rp 2.900 dengan 1 lot nya 500 lembar dan minimal pembeliannya 500 lot, maka modal dalam pembelian saham tersebut harus sebesar Rp 725.000.000 dan bukankah tidak semua masyarakat Bangka mempunyai modal yang begitu besar, maka disinilah peran serta pemerintah dalam mengumpulkan modal dari masyarakat sehingga mencapai standar dalam pembelian saham PT Timah tersebut di bursa saham, yang mana Pemerintah menjual saham kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah sendiri dengan melihat keadaan kondisi masyarakat setempat, misalnya pemerintah daerah menjual saham PT Timah yang dijual di bursa saham per lembarnya seharga Rp 2.900 menjadi Rp 1.000 atau tetap, namun pembelian saham ini tidak mempunyai batas minimal pembelian saham seperti di bursa saham, sehingga masyarakat dengan modal Rp 100.000 tetap dapat memiliki saham PT Timah dan untuk menghindari monopoli pembelian saham oleh masyarakat maka pihak pemerintah daerah harus membuat suatu kebijakan nilai maksimal saham yang bisa dibeli oleh masyarakat. Dengan penjualan saham secara mudah dan murah kepada masyarakat

141

bukankah itu akan membuka peluang bagi masyarakat luar bahkan asing ikut serta dalam pembelian saham tersebut dan itu sama saja halnya dengan pembelian saham yang dilakukan di bursa saham, disini penulis menyarankan agar penjualan saham yang nantinya dilakukan oleh pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan perangkat pemerintahan daerah yang lainnya seperti bidang pencatatan sipil, sehingga pihak masyarakat yang bisa membeli saham yang diakomodir oleh pemerintah daerah adalah masyarakat yang terdata di catatan sipil daerah, sehingga meminimalisir kemungkinan bagi pihak luar untuk memiliki saham tersebut. Begitu juga hasil dari modal masyarakat yang di investasikan melalui pemerintah daerah dalam memiliki saham PT Timah bisa langsung didistribusikan berapa persen dari hasil tersebut untuk pendapatan asli daerah, dengan sistem administrasi perbankan yang efisien dan akurat.

4. Kesimpulan Keuntungan menggunakan cara ini antara lain: 1. Perusahaan yang mengelola sumber daya alam benarbenar sahamnya dimiliki oleh Negara yaitu oleh warga Negara Indonesia sesuai amanat UUD 1945 pasal 33 ayat (3) dengan berlandaskan asas kerakyatan.

142

2. Masyarakat yang tidak paham mengenai jual beli saham di bursa efek saham dapat dibantu oleh pemerintah daerah sebagai perantara uang yang mereka modalkan untuk penanaman modal di perusahaan tersebut. 3. Masyarakat setempat dapat secara langsung memiliki saham perusahaan yang mengelola sumber daya alam yang berada di wilayah mereka. 4. Telah jelas pendistribusian hasil dari sumber daya alam yang berada di bawah kaki masyarakat bisa secara langsung mereka dapatkan, dengan menerima penghasilan perbulan atau pertahun yang langsung masuk ke rekening masyarakat. 5. Pemerintah dapat secara langsung ikut serta mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. 6. Peningkatan PAD dari penanaman modal oleh masyarakat dapat diterima secara langsung oleh pemerintah daerah melalui pajak penanaman modal yang langsung di potong dari hasil keuntungan penanaman modal tersebut melalui administrasi perbankan. 7. Mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menjalankan perannya dalam mencapai good government. 8. Meningkatkan rasa memiliki terhadap perusahaan yang mengelola sumber daya alam tersebut, dikarenakan masyarakat juga sebagai pemilik dari perusahaan.


Maka dengan beberapa keuntungan yang penulis jelaskan baik itu bagi masyarakat daerah, pemerintah daerah, dan negera Republik Indonesia, penulis mengharapkan sistem ini bisa diberlakukan mengingat ketersedian timah yang semakin menipis berdasarkan informasi dari US Geological Survey 2006, disebutkan bahwa cadangan terukur timah di Indonesia adalah sekitar 800.000 sampai 900.000 ton. Dengan tingkat produksi rata-rata sekitar 60.000 ton/tahun, atau setara dengan 90.000 ton/tahun pasir timah, cadangan tersebut akan mampu bertahan sekitar 10-12 tahun lagi, atau hingga tahun 20172019, yang menyimpan potensi ekonomi dengan nilai sekitar US$ 18 miliar atau sekitar Rp 190 triliun harus dapat dimiliki dan dinikmati keuntungannya oleh masyarakat dalam peningkatan perekonomian masyarakat sehingga benar-benar pengelolaan sumber daya alam tersebut dipergunakan sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat. Maka dari itu diharapkan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang penanaman modal melalui pemerintah daerah dalam kepemilikan saham perusahaan yang mengelola sumber daya alam di daerah tersebut, dengan merevisi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengenai wewenang pemerintah daerah dalam membuat kebijakan pengelolaan sumber daya alam terlepas dari hubungan dengan pemerintah pusat pada Pasal 17 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 berdasarkan asas otonomi daerah seluas-luasnya. Menambah pengaturan di dalam undang-undang tentang penanaman modal mengenai prosedur

penanaman modal melalui pemerintah daerah sebagai perantara masayarakat daerah dalam penanaman modal di perusahaan yang mengelola sumber daya alam di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA Jurnal Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M, Workshop tanggung jawab perusahaan “Konsep dan Perkembangan Pemikiran Tentang Tanggung Jawab Perusahaan”, Yogyakarta 6-8 Mei 2008. Marwan Batubara, ‘Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam, Menuju Negara Berdaulat’ laporan khusus yang ditulis oleh Ketua KPK-N (Komite Penyelamat Kekayaan Negara). Erwiza Erman (Peneliti LIPI), “Politik Penguasaan Sumber daya Timah di Bangka-Belitung”. dengan Hati Nurani. Erlangga. Jakarta. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Lain-Lain http://www.sampoernafoundation. org/Inspirational-Story/latofi-ahli-csrindonesia-csr-harus-direncanakandengan-baik.html


143

http://www.timah.com/ina/programsosial/ http://www.timah.com/ina/statistikbantuan-csr/ http://www.timah.com/ina/pengelolaanlingkungan/ http://www.metrotvnews.com/read/ news/2010/12/05/35988/PT-TimahMiliki-Area-Pertambangan-Terluasdi-Babel/ http://cahayamas.co.id/blog/?p=16

144


BIODATA PENULIS

Dr. H. Harifin Andi Tumpa, SH., MH.

Lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Februari 1942 Pendidikan Sarjana Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar (Lulus tahun 1972), Pasca Sarjana dari Rijks Universiteit Belanda (Lulus tahun 1987), Magister Hukum, Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta (Lulus tahun 2000), Doktor Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (Lulus tahun 2006) Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Barat; Hakim Ketua, Pengadilan Negeri Mataram; Hakim Banding, Pengadilan Tinggi Makassar; Direktur Perkara Perdata di Mahkamah Agung; Wakil Ketua Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Palembang; Ketua Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Palu; Ketua Mahkamah Agung (2009 s/d sekarang); Ketua Komite Nasional Indonesia ALA.

Dyah Nursasanti, SH., M.Hum.

Lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Maret 1981, Menempuh Pendidikan S1 dan melanjutkan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung bekerja sebagai advokat di Djamal SH, and Associate di Bandung.

Inez Felicia

Lahir di Bandung, tanggal 28 November 1986 mahasiswa Fakultas

Biodata Penulis

Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha (2005 – 2009).

Lusiyana Devita

Lahir di Bangka, tanggal 15 Juli 1988, Riwayat Pendidikan: Tahun 1996-2001: SDN 152 Sungai Selan Bangka, Tahun 2001-2004: SMPN 1 Sungai Selan Bangka, Tahun 2004-2007: SMA Santo Yosef Pangkal Pinang Bangka, Tahun 2007-Sekarang: S-1 (Strata 1) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

Meythi, S.E., M.Si., Ak.,

Lahir di Cirebon pada tanggal 17 Februari 1979, Pendidikan strata 1 Akuntansi di Universitas lulus tahun 2001, Strata 2 Akuntansi di Universitas Gadjah Mada lulus pada tahun 2005, Lulus Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Gadjah Mada tahun 2005, Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha hingga sekarang.

Hans Eliezer

Lahir pada tanggal 27 Juni 1987 di Bogor, S1 Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha pada tahun 2009.

Rapina, S.E., M.Si., Ak.

Lahir pada tanggal 08 Oktober 1975 di Bandung, S1 Universitas Kristen Maranatha pada tahun 1998, S2 Universitas Padjajaran pada tahun 2006,

145

Program Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha pada tahun 2008, Dosen Program Magister Akuntansi dan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

periode tahun 2011-2012 dan untuk di luar kampus aktif di keorganisasian ISBA BANDUNG (Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Bangka di bandung) sejak 2010 sampai sekarang.

Ocktavianus Hartono, SH.

Lahir pada tanggal 3 Maret 1983 di Bandung, Lulus pendidikan sarjana hukum Universitas Padjajaran pada tahun 2005, sedang mengikuti pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran. Aktif mengajar Financial Planning dan Business Law di School of Business and Management (SBM) Institut Teknologi Bandung dan berkerja sebagai Legal Officer di PT PGAS Telekomunikasi Nusantara.

Lahir di Bandung pada tanggal 24 Oktober 1983. Meraih gelah Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung pada tahun 2007. Pada saat ini sedang melanjutkan Master Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Saat ini berkarier sebagai Dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

Jerry, S.E., M.Si., Ak.

Lahir pada tanggal 26 Mei 1979 di Bandung, S1 Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha pada tahun 2002, S2 Universitas Padjajaran pada tahun 2008, Program Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha pada tahun 2006, Dosen Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

Finalia

Lahir di Mentok-Bangka Barat, tanggal 6 April 1992. Saat ini sedang mengikuti pendidikan di Universitas Kristen Maranatha Bandung, Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2010. Selain kuliah juga aktif di keorganisasian di dalam kampus dan di luar kampus, untuk di Fakultas Hukum di Universitas Kristen Maranatha, pernah menjadi asisten lab Fakultas Hukum tahun 2010, anggota Tim Debat Fakultas Hukum dari tahun 2010 sampai sekarang, Menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha

146

Marisa Adiwilaga, SH

Christian Andersen, SH., M.Kn

Lahir di Garut tanggal 24 Januari 1985, menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2008, magister kenotariatan di Universitas Padjajaran pada tahun 2010. Saat ini aktif mengajar Business Law di School Business and Management (SBM) Institut Teknologi Bandung dan Pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

Magdalena Zebua

Lahir di Gunungsitoli, Nias-Sumut, tanggal 5 Desember 1990. Saat ini sedang mengikuti pendidikan di Universitas Kristen Maranatha Bandung, Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2010. Anggota Peresekutuan Mahasiswa Kristen, asisten lab Fakultas Hukum Tahun 2010 & 2011, menjadi wakil ketua komisi pendidikan di Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha periode tahun 2011-2012.


PETUNJUK BAGI PENULIS 1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik dengan spasi rangkap pada kertas kuarto (A4), panjang 15-20 halaman dan diserahkan dalam bentuk naskah (hard copy) dan CD (soft copy). 2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau asing dengan standar penggunaan bahasa Indonesia atau asing yang baik dan benar. 3. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hukum atau disiplin lain yang terkait baik sebagai hasil penelitian atau artikel ilmiah konseptual. 4. Artikel hasil penelitian/tesis/disertasi disajikan dengan sistematika sebagai berikut: a. Judul b. Nama Pengarang c. Abstrak, berisi pemadatan dan tujuan tulisan, metode penelitian dan hasil pembahasan (50100 kata) d. Kata-Kata Kunci e. Pendahuluan, berisi latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian f. Metode Penelitian g. Pembahasan h. Kesimpulan yang didalamnya termasuk saran i. Daftar Pustaka 5. Artikel Ilmiah konseptual disajikan dengan sistematika sebagai berikut: a. Judul b. Nama Pengarang c. Abstrak, berisi pemadatan dan tujuan tulisan, metode penelitian dan hasil pembahasan (50100 kata) d. Kata-Kata Kunci e. Pendahuluan, berisi latar belakang dan rumusan masalah f. Pembahasan g. Kesimpulan yang didalamnya termasuk saran h. Daftar Pustaka 6. Setiap Kutipan harus menyebutkan sumbernya secara lengkap dan ditulis dengan sistem foot note dengan pedoman sebagai berikut: a. Lindawaty Suherman Sewu. Franchise Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi. Bandung: 2004, hlm 29. b. Johannes Ibrahim. “Konsep Pemikiran Komprehensif Bagi Pemeriksaan Secara Hukum Aset Kredit Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)”. Artikel dalam Era Hukum No. 4 Tahun V/1999, hlm.228. c. Johannes Ibrahim. “Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) dan Pranata Hukum Jaminan Dalam Upaya Pembiayaan Apartemen” Makalah pada Seminar Nasional 2009. Bandung: Universitas Kristen Maranatha, Jurusan Teknik Sipil, 2009, hlm.184. 7. Daftar Pustaka disajikan mengikuti tata cara seperti contoh di bawah ini (diurut secara alfabetis dan kronologis) 8. Melampirkan biodata penulis secukupnya dan foto copy bukti diri. a. Lindawaty Suherman Sewu. Franchise Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi. Bandung: 2004 b. Johannes Ibrahim. “Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) dan Pranata Hukum Jaminan Dalam Upaya Pembiayaan Apartemen” Makalah pada Seminar Nasional 2009. Bandung: Universitas Kristen Maranatha, Jurusan Teknik Sipil, 2009 9. Artikel yang tidak dimuat dikirimkan kembali kepada pengirimnya apabila disertai dengan perangko balasan yang cukup dan alamat yang jelas. 10. Artikel yang dimuat tidak dipungut biaya dan tidak mendapatkan honor penulisan, hanya memperoleh 3 (tiga) eksemplar jurnal “Dialogia luridica”.

Kata Pengantar. Bandung, November Redaksi

Recommend Documents