PEMERINTAH KOTA BEKASI
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2014 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI Jl. Jend. A. Yani No. 1 Bekasi Tlp. (021) 28088800 Fax. 88959980
I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperolah informasi sebagai salah hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperolah informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk
mencari,
memperoleh,
memiliki
dan
menyimpan
informasi
dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagaimana landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperolah informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana. Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 pada Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan
Keputusan
Walikota
Bekasi
Nomor480/Kep.101-Humas/III/2012
tentang
Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor 480/Kep-448.A-Humas/X/2010 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 488/Kep.313Hum/VI/2013 Tentang Kerangka Acuan Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Peraturan ini bertujuan untuk : 1. Memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; 2. Meningkatkan pelayanan informasi dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; 3. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperolah akses informasi publik; 4. Menjami terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawaab dan berorientasi padapelayanan rakyat yang sebaikbaiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi danepotisme (KKN), dan terciptanya keperintahan yang baik (good governance). II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK. Sarana dan Prasaranan Pelayanan Informasi Publik Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas : 1. Desk Informasi Publik Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon infromasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan : a. 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
b. 1 unit Laptop yang terhubung dengan internet c. 6 unit PC yang tehubung dengan internet d. 1 printer e. 1 line Telepon f. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik , tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. 2. Ruang Publik Akses Internet. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan ruang akses internet bagi publik secara gratis dengan 6 PC yang terkoneksi dengan internet. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak terpenuhi mengingat informasi yang dicari bukan kewenangan dari Pemerintah Kota Bekasi. 3. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib Diumumkan. Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakan melalui media online/website www.bekasikota.go.id. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui : E-mail
:
[email protected] [email protected]
Telepon/Fax
: 021-28088800 / 021-88959980
4. Sumber Daya Manusia Pelayanan informasi publik pada Pemerintah Kota Bekasi melibatkan seluruh sumberdaya manusia yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dikarenakan sitem yang digunakan adalah PPID tersebar, sehingga pada setiap SKPD PPID dijabat oleh Sekretaris dibantu oleh penaggung jawab pelayanan informasi, petugas pelayan informasi dan pengeloda data/informasi. Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibantu oleh 2 (dua) orang Petugas Pelayan Informasi Publik, 11 (sebelas) orang pengelola data pada setiap bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi. 5. Anggaran Pelayanan Informasi. Anggaran operasiaonal pelayanan infromasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Kota Bekasi telah teranggarkan. Bentuk kegiatan yang dianggarkan adalah Bimbingan Teknis Penguatan Fungsi PPID dan Honorer bagi Pengelola dan Pelaksana Kegiatan PPID.
III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 1. Pelayanan Informasi Publik Jam Pelayanan pada setiap PPID Pemerintah Kota Bekasi dimulai pada pukul 09.00 s.d 15.00 WIB waktu istirahat, sholat dan makan mulai pukul 12.00 – 13.00 WIB hari Senin -Kamis sedangkan Hari Jum’at waktu istirahat, shoalt dan makan pada pukul 11.30 -13.00 WIB. Waktu efektif setiap hari kerja 5 jam dan seminggu 25 jam diluar jam kerja layanan informasi pemohon informasi dapat diajukan melalui email atau fax. 2. Jumlah Permohonan Informasi Publik. Pemohon infromasi publik yang mengajukan permohonan berjumlah 29 orang dengan jumlah permohonan sebanyak 83 orang, 28 permintaan dikabulkan dan 13 permintaan di tolak dikarenakan informasi belum dikuasai dan/atau didokumenasikan sebagaimana table berikut :
REKAPILATUSI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014
NO
JUMLAH PEMOHON
1
1
29
JUMLAH PERMINTAAN 2
83
JUMLAH PERMINTAAN DIKABULKAN DITOLAK PROSES 5 3 4
9
11
63
ALASAN PENOLAKAN
KETERANGAN
6
7
Informasi Belum dikuasai
3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik. Dengan jumlah permintaan yang ada, waktu yang diperlukan dalam setahun yaitu566 jam sebagaimana table berikut :
REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PADA BAGIAN HUMAS SETDA KOTA BEKASI BULAN JANUARI - DESEMBER TAHUN 2014
2
JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK 3
JUMLAH PERINTAAN INFORMAI PUBLIK 4
DIPENUHI
DITOLAK
PROSES
5
6
7
WAKTU JAM MENIT 8 9
1
JANUARI
8
22
6
3
13
225
-
2
FEBUARI
7
20
-
2
18
45
-
3
MARET
2
6
-
-
6
40
-
4
APRIL
2
2
1
1
-
105
-
5
MEI
3
12
1
4
7
95
-
6
JUNI
1
3
-
-
3
-
-
7
JULI
2
5
1
-
4
50
-
8
AGUSTUS
2
11
-
-
11
-
-
9
SEPTEMBER
1
1
-
1
-
5
-
10
OKTOBER
1
1
-
-
-
1
-
11 12
NOVEMBER DESEMBER JUMLAH
28
83
9
11
63
566
-
NO
BULAN
1
ALASAN PENOLAKAN 10 Informasi ada pada SKPD lain Informasi belum dikuasai dan Informasi ada pada SKPD lain Informasi ada pada SKPD lain Pemohon Keberatan dengan penggandaan fotocopy informasi tidak dikuasai dan informasi ada pada SKPD lain Informasi ada pada SKPD lain Informasi ada pada SKPD lain Informasi ada pada SKPD Informasi ada pada SKPD lain Informasi ada pada SKPD lain
IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK. Jumlah keberatan yang disampaikan ke Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebanyak 3 keberatan. Tanggapan terhadap keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi telah dijawab dengan memenuhi sebagian yang diatur oleh perundang-undangan. Rekapitulasi sengketa informasi publik dapat dilihat pada table berikut : REKAPITULASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2014 NO 1
JUMLAH KEBERATAN 2
TANGGAPAN ATAS KEBERATAN 3
JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA 4
23
7
1
HASIL SENGKETA MEDIASI AJUDIKASI 5 6
-
JUMLAH GUGATAN KE PENGADILAN 7
HASIL PUTUSAN PENGADILAN 8
-
-
-
V. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK. Dinamika permintaan informasi publik yang bervariasi baik yang dilakukan oleh indiividu maupun permintaan yang dilakukan oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Perkumpulan atau Kelompok Orang. Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat adalah : 1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja atau sub bagian, menginat waktu yang diperlukan 10 hari kerja untuk menjawab permintaan permohonan informasi. 2. Adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.
KET 9
VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI. 1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. 2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU nomor 14 Tahun 2008, khususnyaterkait dengan pasal 52 UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana. Demikianlah laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Bekasi, Oktober 2014 PEJABAT PENGELOLA DAN DIKUMENTASI
INFORMASI
Dr. H. MHD JUFRI, SH, MH NIP. 19641004 198502 1 001
