DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR

Ringkasan Eksekutif

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR

IKPLHD Jawa Timur

I 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

SURATPERNYATAAN PERUMUSAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah mempunyai kewajiban menjaga tata lingkungan pada tataran fungsional untuk tetap menjamin agar fungsi lingkungan hidup selalu lestari. Keterlibatan peran serta masyarakat di bidang tata kelola lingkungan (good environmental governance) akhirnya menjadi esensial bagi pengembangan pemerintahan modem. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa perumusan isu prioritas lingkungan hidup daerah Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat, sehingga isu-isu prioritas lingkungan hidup daerah Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai berikut: 1. Penurunan Kualitas Air 2. Alih Fungsi Lahan yang Memicu Bencana Alam 3. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 4. Pengelolaan Wilayah Pesisir 5. Perubahan Iklim Demikian Surat Pemyataan Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

-

IKPLHD Jawa Timur

I 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

KATAPENGANTAR Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (lKPLHD) yang sebelumnya berjudul Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), merupakan laporan mengenai kondisi lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup setiap tahunnya. Pelaporan IKPLHD ini dilandasi oleh amanat Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang .. mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat luas. Selain sebagai sarana penyampalan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup, IKPLHD juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah dokumen yang memuat mengenai kondisi aktual lingkungan (state), tekanan terhadap lingkungan (pressure), dan upaya-upaya yang dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup (response). Pelaporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sebagai sarana penyediaan data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi alat yang berguna dalam membuat kebijakan dan peraturan, terutama yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Jawa Timur. Pengarusutamaan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting . dan mendesak untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Melalui penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ini diharapkan masyarakat akan memperoleh haknya terhadap akses informasi lingkungan hidup yang akan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan

11

IKPLHD Jawa Timur

I 2016

informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Salah satu prasarana primer untuk mendukung terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup yang dikemas dalam suatu sistem informasi yang memadai, handal dan terkini. Dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sebagai bagian dari sistem informasi lingkungan hidup tentunya diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik dalam penyediaan data dan informasi maupun saran masukan untuk penyempurnaannya. Untuk itu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada berbagai pihak yang telah berperan serta secara aktif hingga tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 ini. Akhirnya kami berharap semoga buku ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Timur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

III

IKPLHD Jawa Timur │ 2016

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016

I

PENDAHULUAN

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa terletak antara 111⁰ 0’ hingga 114⁰ 4’ Bujur Timur dan 7⁰ 12’ hingga 8⁰ 48’ Lintang Selatan dan memiliki luas wilayah 48.682,81 km2. Secara administratif Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 38 kabupaten/kota, terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Secara umum wilayah Jawa Timur terbagi dalam dua bagian besar, yaitu Jawa Timur daratan sebesar 90% dan wilayah Kepulauan Madura sekitar 10%. Kondisi fisik dan geografis Jawa Timur dikelompokkan menjadi: (1) Bagian Utara dan Madura merupakan daerah yang relatif kurang subur yang berupa pantai, dataran rendah dan pegunungan; (2) Bagian Tengah merupakan daerah yang relatif subur; (3) Bagian Selatan-Barat merupakan pegunungan yang memiliki potensi tambang cukup besar; (4) Bagian Timur pegunungan dan perbukitan yang memiliki potensi perkebunan, hutan dan tambang. Secara umum pembangunan di Jawa Timur pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran kinerja pembangunan menunjukkan angka sebagai berikut: (1) Pertumbuhan Ekonomi meningkat dari 5,44% (2015) menjadi 5,55%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,02%; (2) Persentase Kemiskinan menurun dari 12,28% (2015) menjadi 11,85%; (3) Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 4,47% (2015) menjadi 4,21%; (4) Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,95 (2015) menjadi 69,75; dan (5) Disparitas Wilayah yang ditunjukkan dengan Gini rasio mencapai 0,40 atau masuk dalam kategori sedang. Namun demikian, keberhasilan pembangunan tersebut belum disertai dengan kinerja pengelolaan lingkungan yang memuaskan. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Timur yang merupakan indikator keberhasilan dan untuk mengevaluasi efektifitas program pengelolaan lingkungan, menunjukkan nilai 66,81 atau kategori “cukup” pada tahun 2016, dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan IKLH Nasional sebesar 62,96. Pada dasarnya Jawa Timur telah menetapkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Hal ini termuat dalam salah satu poin kebijakan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD Jawa Timur 2014-2019 yaitu

RINGKASAN EKSEKUTIF

1


peningkatan fungsi kawasan lindung, kelestarian sumber daya alam dan optimasi fungsi kawasan budidaya sebagai upaya perlin dungan lingkungan sumber daya alam /buatan dan ekosistemnya dalam rangka pengemba

Gambar. Peta Ekoregion Jawa timur

ngan pembangunan berwawasan lingkungan.

Untuk membantu perumusan kebijakan terutama yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Jawa Timur, diperlukan suatu sarana penyediaan data dan informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Jawa Timur tahun 2016 disusun untuk menjelaskan kondisi aktual lingkungan (state), tekanan terhadap lingkungan (pressure), dan upaya-upaya yang dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup (response). Proses penyusunan dokumen IKPLHD dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi pembentukan tim penyusun, pembagian tugas, penentuan isu prioritas dengan melibatkan masyarakat melalui FGD, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data dengan pendekatan Pressure-State-Response (PSR).

II ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP Penentuan isu prioritas lingkungan hidup didasari pada permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan dialami. Pada umumnya permasalahan lingkungan hidup menyangkut dimensi yang luas, yaitu lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sektor, dan lintas generasi. Penentuan isu prioritas Laporan IKPLHD Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan pertimbangan: a. Mendapat perhatian publik yang luas dan aktual b. Perlu ditangani segera c. Sesuai kebutuhan masyarakat d. Dampak yang terhadap publik

ditimbulkannya

Gambar. Pembahasan isu prioritas di DLH Jatim

RINGKASAN EKSEKUTIF

2


e. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi f. Potensi menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda. Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipatif melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat. Pelaksanaan FGD dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2017, 20 Maret 2017, dan 17-19 April 2017 dengan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perguruan tinggi dan LSM lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil FGD dan proses penentuan prioritas isu lingkungan hidup yang menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP), diperoleh urutan isu prioritas: 1. Penurunan Kualitas Air 2. Alih Fungsi Lahan yang Memicu Bencana Alam 3. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 4. Pengelolaan Wilayah Pesisir 5. Perubahan Iklim.

Gambar. Permasalahan lingkungan di Jawa Timur

III ANALISIS PRESSURE, STATE, DAN RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP Kondisi lingkungan Jawa Timur di tahun 2016 berdasarkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 66,81 merupakan gambaran kondisi tutupan lahan, kualitas air dan kualitas udara. Berdasarkan kondisi lingkungan yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut: III.1 Tata Guna Lahan dan Laut Indeks Tutupan Lahan (ITL) di Jawa Timur tahun 2016 sebesar 61,40 mengalami penurunan dari 64,01 pada tahun 2015. Penurunan tersebut dipengaruhi kegiatan penggunaan lahan di daratan dan pengukuran luasan lahan dengan interpretasi citra satelit untuk penggunaan lahan dengan skala yang detail. State Luas lahan di Jawa Timur sebesar 4.868.281 ha, termasuk wilayah pesisir dan laut sejauh 12 mil dari pantai. Penggunaan lahan yang mengalami penurunan adalah lahan kering sebesar 0,64% (4.231 ha), namun kualitas tanah kering

RINGKASAN EKSEKUTIF

3


di beberapa daerah masih belum memenuhi baku mutu kerusakan tanah berada di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Malang. Kawasan hutan di Jawa Timur mencapai sekitar 28.38% dari luas daratan, yaitu sekitar 1.361.310 ha, difungsikan sebagai hutan produksi 782.772 ha (22,37%), kawasan hutan lindung 344.742 Ha (9,85%) dan kawasan hutan konservasi 233.796,60 ha (6,68%). Wilayah perairan Provinsi Jawa Timur sepanjang 208.138 km dengan panjang garis pantai 1.600 km, memiliki 446 pulau, dan penduduk wilayah pesisir sebesar 60% berada di wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan (Gerbangkertasusilo) sebagaimana ditetapkan dalam PP No.26 tahun 2008 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Wilayah Nasional sebagai Pusat Pelayanan Nasional. Hal ini berdampak pada trend kualitas dan kuantitas sumber daya alam pesisir. Ekosistem mangrove di Jawa Timur mempunyai kerapatan 1.280 pohon/ha dengan presentase tutupan mangrove 63,18%. Luasan mangrove meningkat 8% pada tahun 2016 dari 91.890,561 ha menjadi 99.935,14 ha. Peningkatan luasan berada di Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Malang, Lumajang, Jember, Sidoarjo, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya. Ekosistem terumbu karang yang tergolong kondisi sangat baik mencapai 20%, kondisi baik 35%, kondisi sedang 22% dan kondisi rusak 39%. Kondisi sangat baik sebesar 56,32% berada di Kabupaten Tulungagung, kondisi baik sebesar 99,95% di Kabupaten Pasuruan, kondisi sedang sebesar 39,53% di Kabupaten Blitar sedangkan terumbu karang rusak 90,37% berada di Kabupaten Gresik. Ekosistem padang lamun mengalami penurunan 24% dari luasan 2.535 ha menjadi 503,63 ha dengan laju kerusakan hingga 47% dengan kerusakan terbesar berada di Kabupaten Gresik. Pressure Luas lahan kritis mengalami peningkatan 1,5% dari 294.613,24 ha menjadi 299.019 ha pada tahun 2016, dengan rincian 65,32% atau 195.540 ha berupa lahan kritis dan 34,68% atau berupa lahan sangat kritis 202.730,59 ha. Aktivitas lainnya yang memengaruhi perubahan lahan karena kebutuhan pemukiman naik 2,96% atau 5.895 ha, perkebunan sebesar 3,62% atau 874.180 ha, pertambangan 29,64%

RINGKASAN EKSEKUTIF

4


atau sebesar 755.592 ha. Penata gunaan lahan menurut BPN di Jawa Timur belum seluruhnya didukung dengan peta dasar sebesar 96,57% hal ini juga berdampak terhadap penguasaan lahan di luar hak milik yang mencapai 5,6%.

Gambar. Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kab. Mojokerto

Tekanan pada wilayah pesisir akibat pengembangan wilayah, industri, pelabuhan, perubahan pemanfaatan lahan di daratan, dan perubahan garis pantai mengakibatkan meningkatnya sedimentasi dan pencemaran air laut, sebagai contoh di Pelabuhan Pasuruan, Kranji dan Probolinggo beberapa titik pantau menunjukan TSS danTotal Coliform belum memenuhi baku mutu air laut. Response Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan Indeks Tutupan Lahan (ITL) telah menetapkan target capaian ITL dalam dokumen revisi RPJMD tahun 2014-2019. Peningkatan tutupan lahan dilakukan melalui reboisasi seluas 7.010,75 Ha (8.607.551 pohon), penghijauan seluas 80.056,66 ha (57.233.685 pohon) dan penghijauan hutan kota seluas 269,07 ha. Untuk menekan laju lahan kritis, BLH dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur telah merehabilitasi luasan lahan kritis dikawasan hutan ±10.326 ha. Kebijakan lainnya melalui inventarisasi penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan pendelegasian wewenang Gubernur kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan validasi terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota khususnya terkait RTRW/RDTR di Kabupaten/Kota, perhitungan status daya dukung lingkungan di beberapa wilayah dan pemetaan Ekoregion Jawa Timur. Pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan melalui pengembangan hutan rakyat seluas seluas 44.097 Ha terbesar di Kab. Malang sebesar 93.092,64 Ha. Upaya lainnya dilakukan melalui model desa konservasi sebanyak 4 lokasi untuk pengembangan pertanian, ternak, penangkaran satwa dan produksi madu di sekitar kawasan konservasi. Pengelolaan hutan bersama masyarakat dilakukan melalaui PHBM dengan LMDH sebanyak 399 kelompok. Dinas Kehutanan juga menganggarkan program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan sebesar Rp.8.411.940.560 Kebijakan pengendalian pesisir dan laut dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Pergub No.131 tahun 2016 Gambar. Transplatasi terumbu karang oleh TNI di Situbondo

RINGKASAN EKSEKUTIF

5


tentang Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2019 dan sedang melakukan proses revisi penyusunan penetapan zonasi RTRW sebagai pengganti Perda No.6 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tahun 2012-2032. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui program pengembangan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil juga telah menganggarkan sebesar Rp.36.823.204.856 naik dari tahun 2015 sebelumnya Rp.23.548.703.580. Agar terkelolanya sumber daya pesisir dan peningkatan kesejahteraan nelayan, dilaksanakan program peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yang menghasilkan realisasi penurunan tingkat kerusakan mangrove sebesar 0,02% dan terumbu karang sebesar 0,001% serta telah diterbitkannya Perda No.3 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Pemberdayaan masyarakat melalui konservasi mangrove salah satunya dilakukan oleh PT. Pertamina Hulu Energi-West Madura Offshore (PHE-WMO) di Kabupaten Bangkalan, Tuban, Lamongan dan Kota Surabaya. Konservasi pesisir dan sumber daya laut untuk pemasaran pariwisata dilakukan Kabupaten Banyuwangi melalui berbagai festival dengan melibatkan kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) salah satunya di Bangsring Underwater, yang merupakan kawasan konservasi perairan, transplantasi terumbu karang dan habitat ikan hias. III.2 Kualitas Air Provinsi Jawa Timur memiliki 7 wilayah sungai antara lain Wilayah Sungai (WS) Brantas, Solo, Bondoyudo-Bedadung, Madura, Pekalen-Sampean, Baru-Bajulmati, dan Welang-Rejoso. Wilayah DAS Brantas mempunyai sungai dengan catchment area terluas (13.880 km2) dan mengalir pada 17 kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Total penduduk di DAS Brantas hampir 50% dari total penduduk di Jawa Timur (18.995.043 jiwa dari total 38.847.561). State Indeks Kualitas Air (IKA) di Jawa Timur tahun 2016 sebesar 50,75 mengalami penurunan dari 52,51 pada tahun 2015 atau masih berada pada status “sangat kurang”. Adapun Indeks Kualitas Air (IKA) di wilayah sungai strategis Nasional hasil perhitungan KLHK, yaitu Wilayah Sungai Brantas pada tahun 2016 sebesar 47,68 menurun dibandingkan tahun sebelumnya 49,17. Demikian juga kualitas air di Wilayah Sungai Bengawan Solo yang menunjukkan angka 48,75. Kedua sungai strategis Nasional ini berada dalam kondisi “waspada”. Pada tahun 2016 jumlah pemantauan pada sumber pencemar lebih banyak.

RINGKASAN EKSEKUTIF

6


Kondisi eksisiting konsentrasi beberapa parameter kunci hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan oleh BLH Provinsi Jawa Timur, Perum Jasa Tirta I, dan Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur maupun BLH kabupaten/kota menunjukkan bahwa untuk beberapa parameter kunci di DAS Brantas melebihi baku mutu kualitas air sungai kelas II. Berdasarkan dianalisis pada 7 WS di Jawa Timur, maka sebaran persentase pemenuhan terhadap baku mutu kualitas air sungai kelas II untuk parameter urutan terbesar BOD (87%), TSS (65%), Fecal Coli (56%) , Total Coli (49%) dan COD (7%). Pressure Penyebab menurunnya kualitas air adalah air limbah, dimana sumber pencemar utama adalah air limbah domestik dan air limbah industri. Potensi air limbah domestik dipengaruhi oleh jumlah penduduk di suatu wilayah. Dengan proyeksi jumlah penduduk Jawa Timur tahun 2016 sebesar 39.952.083 jiwa, maka potensi air limbah yang dihasilkan dari kegiatan domestik sebesar 4.794.250 m3/hari. Dari jumlah tersebut diperkirakan beban BOD dari air limbah domestik sebesar 390,811 ton per tahun, terbesar di Kota Surabaya sebesar 124.767.950 m3/tahun. Sumber air limbah domestik juga dipengaruhi oleh perilaku buang air sembarangan sebesar 16,43% atau sebanyak 1.829.515 rumah tangga dari 11.199.157 rumah tangga di Jawa Timur. Beban BOD dari sektor industri skala menengah-besar yang berhasil diinventarisasi adalah sebesar 11.177 ton/tahun. Namun, secara umum dapat diperoleh gambaran bahwa beban BOD dari sektor domestik memang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dari sektor industri karena sektor Gambar . Kondisi sungai di pintu air industri sudah memiliki infrastruktur pengolahan air limbah (IPAL), sedangkan untuk sektor domestik belum dikembangkan secara terintegralistik. Beban air limbah industri yang berhasil diinventarisir dari industri yang mengikuti PROPER (85 industri) untuk parameter TSS sebesar 5.588 ton/tahun dan COD sebesar 14.541 ton/tahun. COD dan TSS cenderung diatas baku mutu air sungai kelas II. Beban pencemaran utama adalah air limbah domestik yang berasal dari aktifitas mandi dan cuci (grey water) serta limbah tinja (black water). Selain itu, terdapat aktifitas lain yang merupakan non-point sources (seperti aktifitas pertanian, perkebunan, erosi tanah, dll).

RINGKASAN EKSEKUTIF

7


Response Dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan target capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dalam dokumen perencanaan revisi RPJMD tahun 2014-2019. Upaya penanggulangan pencemaran air dari sektor industri dilaksanakan dengan pemberlakukan Pergub No.72 Tahun 2013 dan Pergub No.52 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya. Kebijakan anggaran sebesar 2,9% dari APBD Provinsi Jawa Timur atau sebesar Rp.721.182.711.296. Pemantauan kualitas air telah dilaksanakan di lokasi sampel sebanyak 1.230 sampling. Peningkatan kapasitas pengelola lingkungan melalui pelatihan dan bimbingan teknis PPLHD sebanyak 14 personil. Kontrol terhadap pelaku usaha dilakukan dengan pembinaan dan bimbingan teknis kepada penghasil air limbah. Pemberlakuan izin lingkungan dan dan rekomendasi berupa Perolehan PROPER 2009 - 2016 AMDAL, UKL-UPL & Jawa Timur 138 143 SPPL sebanyak 78 rencana 127 127 Emas 110 usaha dan/atau kegiatan. Hijau Biru Monitoring kualitas effluent 74 Merah 58 52 air limbah dilakukan 46 Hitam 36 31 29 26 24 melalui pengawasan 21 21 18 16 15 12 15 13 12 6 6 4 9 0 3 1 1 0 terhadap 159 Industri, Pengawasan PROPER 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 sebanyak 188. Penegakan hukum diberlakukan kepada industri yang belum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 diterapkan Sanksi Pidana sebanyak 7 industri dan rekomendasi Sanksi Administrasi sebanyak 3 industri. Pencemaran air dari sektor domestik (perumahan/permukiman penduduk dan real esatate) dapat dilakukan dengan mendorong pembuatan IPLT dan IPAL Komunal sudah terbangun di Kabupaten Lumajang. Upaya pengendalian pencemaran air dengan pelibatan masyarakat melalui Patroli Air, dan pengelolaan ekosistem sungai melalui suaka ikan berdasar Kepgub No.188/785/kpts/013/2013. III.3 Kualitas Udara Informasi mengenai kualitas udara yang disajikan berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara menggunakan pengamatan sesaat yang dilakukan di 38 Kabupaten/kota dan passive sampler di 15 kabupaten/kota yang dilakukan oleh Kementerian LHK.

RINGKASAN EKSEKUTIF

8


State Indeks Kualitas Udara (IKU) Jawa Timur tahun 2016 adalah 90,09 atau berstatus “sangat baik”. Capaian IKU di Jawa Timur tahun 2016 sedikit menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 91,09, hal ini lebih banyak disebabkan oleh factor iklim. Konsentrasi CO, O3, partikulat (PM10) dan Pb dari udara ambien perkotaan di seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur memenuhi baku mutu. Nilai CO tertinggi ada pada area padat transportasi di Kabupaten Tuban (1.4733,1 µg/Nm3) dan terendah di area Permukiman di Kabupaten Bondowoso (68,75 µg/Nm3). Nilai O3 tertinggi berada pada area industri di Kabupaten Bangkalan (125,2 µg/Nm3) dan terendah di area transportasi Kabupaten Blitar (4 µg/Nm3). Nilai rata rata O3 secara umum semakin tinggi dari area permukiman, padat transportasi, dan industri berturut-turut sebesar 25,09 µg/Nm3; 27,93 µg/Nm3 dan 31,87 µg/Nm3. Kadar partikulat di beberapa kabupaten/kota melampaui baku mutu yang ditetapkan, antara lain di area industri Kabupaten Mojokerto, Jombang, Bojonegoro, dan area transportasi di Kabupaten Tulungagung, Gresik, Probolinggo, dan Kota Surabaya. Nilai Pb tertinggi ada pada area permukiman di Kabupaten Kediri (0,928 µg/Nm3) dan terendah di area permukiman Kota Mojokerto (0,0232 µg/Nm3). Berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), rata-rata kualitas air hujan di Jawa Timur tahun 2016 mempunyai kandungan derajat keasaman (pH) sebesar 4,77 (kecenderungan bersifat asam). Pressure Penggunaan bahan bakar dari sector transportasi tahun 2016 didominasi oleh bensin sebanyak 14,46 juta kilo liter dan solar sebanyak 6.723,01 kilo liter. Penggunaan besin tersebut mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 mencapai 15,08 juta kilo liter, sedangkan penggunaan solar mengalami peningnkatan, dimana pada tahun 2015 mencapai 586,44 kilo liter. Berdasarkan metode IPCC GL 2006, dari pemakaian bahan bakar minyak 2016 diperoleh emisi gas rumah kaca sebesar 33.891,51 Gg CO2e. Sektor transportasi dipengaruhi oleh jumlah kendaraan di Jawa Timur yang mencapai 15,67 juta unit dan meningkat 21% dibanding tahun 2014, terdiri dari 96% kendaraan berbahan bakar bensin dan 4% kendaraan berbahan bakar solar. Selain itu panjang ruas jalan di Jawa Timur pun mengalami penambahan secara signifikan. Total jumlah industri pada tahun 2016 adalah 813.140 industri meningkat 0,23% dari tahun 2015, yang terdiri dari 790.991 industri kecil (97,3%), 19.146 industri menengah (2,5%) dan 1.136 industri besar (0,1%). Keberadaan industri kecil dan menengah dengan jumlah besar berkontribusi besar terhadap

RINGKASAN EKSEKUTIF

9


pencemaran udara. Keberadaan teknologi pengendali pencemaran udara yang murah belum banyak berkembang dan digunakan oleh pelaku usaha skala kecil dan menengah. Industri skala besar pada umumnya telah diawasi sedemikian rupa oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait sehingga sebagian besar telah memiliki infrastruktur pengendali pencemaran udara yang baik. Jawa Timur memiliki beberapa industri pembangkit (PLTU) untuk menyuplai energi listrik di Pulau Jawa, Madura dan Bali. Bahan bakar utama industri pembangkit adalah batu bara. Pembakaran bahan bakar fosil (batu bara) dengan jumlah pemakaian sebesar 15.875.006 ton pada tahun 2015, memiliki potensi tinggi dalam pencemaran udara yang menghasilkan gas SO2 dan NO2. Emisi GRK dari pembakaran batu bara oleh industri penghasil energi pada tahun 2015 adalah 28.979,43 Gg CO2e. Timbulan sampah di Jawa Timur tahun 2016 sebesar 17.394.879,20 kg/hari atau 6.349.130.908 ton/tahun, terbesar di Kota Surabaya (1.709,15 ton/hari) dan terkecil di Kota Mojokerto (62,85 ton/hari). Sebagian besar pengelolaan sampah di TPA masih menggunakan pengolahan secara controlled landfill dan open dumping, dalam hal ini emisi CH4 di TPA akan di-release ke udara. Dari timbulan sampah tahun 2016 tersebut diperoleh emisi CH4 sebesar 0,037 Gg atau setara dengan 0,777 Gg CO2e. Kebakaran hutan dan aktifitas pembakaran lain berpotensi menghasilkan Emisi gas berupa CO2, CO, PM10, PM2.5, NOx, CH4, senyawa organik volatil, HC, dll. Kebakaran hutan di luar kawasan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 239,5 ha berasal dari wilayah Kabupaten Situbondo, Probolinggo, dan Nganjuk. Sedangkan untuk didalam kawasan sebesar 1.013,9 ha. Aktifitas pembakaran lain seperti pembakaran sampah pertanian dan pembakaran untuk aktifitas domestik juga berkontribusi menambah beban pencemaran. Response Dalam upaya meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU), Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan target capaian Indeks Kualitas Udara dalam revisi RPJMD tahun 2014-2019. Kebijakan pengendalian pencemaran udara dilakukan melalui penerapan baku mutu udara emisi dan ambien melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur No.10 Tahun 2009. Upaya lain juga melalui Penerapan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.67 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang dikontrol oleh SKPD terkait di level provinsi dengan dana APBD Provinsi Jawa Timur. Pemantauan kualitas udara ambien secara rutin pada lokasi pemukiman, lalu lintas padat dan sekitar industri di 38 kabupaten/kota. Penerapan ecco office melalui surat edaran Gubernur Jawa Timur.

RINGKASAN EKSEKUTIF

10


Tindakan persuasif dilakukan melalui program pembinaan dan penilaian kinerja lingkungan Instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat umum yang berdampak pada perbaikan mutu udara seperti pembinaan pengelolaan lingkungan bagi industri dan kegiatan usaha lainnya, penghargaan PROPER dan industri hijau untuk industri oleh K/L terkait, penghargaan Kalpataru, Adiwiyata, Program Desa/Kelurahan Bersih Sehat Lestari (Berseri), Perindangan dan Hutan Kota., Program Kampung Iklim untuk skala dusun, car free day, penghijauan dan reboisasi. Tindakan represif berupa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. III.4 Resiko Bencana State Kerugian akibat banjir tahun 2016 mencapai Rp.125.874.531.500 atau lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar Rp.40.325.622.900. Kejadian tertinggi terjadi di Kabupaten Pasuruan. Kerugian akibat kekeringan yang terjadi pada tahun 2016 hanya Rp.5.735.333.000 dan sangat Gambar. Banjir Porong, 2016 menurun drastis dibanding tahun 2015 yang mencapai Rp.146.800.000.000. Kejadian kebakaran hutan di tahun 2016 menurun dari tahun 2015. Kerugian akibat kebakaran hutan mencapai Rp.3.241.716.775 atau menurun dari tahun 2015 yang mencapai Rp.25.223.200.000. Kejadian longsor tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015 dengan kerugian meningkat tiga kali lipat mencapai Rp.44.541.755.000. Pressure Intensitas bencana pada 2016 meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 2.384 bencana selama 2016, sekitar 92% adalah bencana hidrometeorologi yang didominasi oleh banjir, longsor dan puting beliung. Hal ini dikarenakan pada 2016 terjadi musim kemarau basah yang meningkatkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi. Curah hujan rata-rata Jawa Timur tahun 2014 sampai dengan 2016 terus menunjukkan peningkatan dari 106,3 mm ditahun 2014 dan menjadi 217,64 di tahun 2016 kondisi tersebut meningkatkan resiko bencana khususnya banjir dan tanah longsor yang besar, sedangkan potensi bencana kekeringan menurun drastis, karena tahun 2016 hampir setiap bulan

RINGKASAN EKSEKUTIF

11


terjadi hujan yang berdampak pada tercukupinya persediaan air. Kondisi ini berdampak sebaran titik panas (hot spot) di Jawa Timur juga mengalami penurunan hingga 86% dari 358 titik menjadi 50 titik. Adapun daerah yang rentan bencana tanah longsor di Jawa Timur adalah Kabupaten Trenggalek, Probolinggo dan Ponorogo yang memiliki potensi longsor tinggi. Hal ini lebih banyak disebabkan karena kondisi geografisnya. Response Pengendalian bencana di Jawa Timur dilakukan dengan pemetaan wilayah rawan bencana, penyusunan rencana terintegrasi (rencana kontigensi) yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat serta lembaga usaha dalam menghadapi ancaman bencana. Guna mengantisipasi terjadinya longsor akibat Gambar. Pemasangan EWS curah hujan yang cukup tinggi di awal tahun 2016 ini, BPBD Jatim mengoptimalkan ekstensometer. Alat untuk mendeteksi dini gerakan tanah atau longsor itu menjadi upaya mitigasi mengurangi resiko jatuhnya korban dan pemasangan sistem peringatan dini Early Warning Systems (EWS) yang dipasang berfungsi untuk pengendali bencana tsunami, banjir, tanah longsor dan gunung api sebanyak 74 titik. Kegiatan lainnya adalah pembangunan embung untuk pengendalian kekeringan. Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana dilakukan edukasi penanggulangan bencana (pena sekolah), simulasi/gladi posko bencana banjir, tsunami dan gunung api; inisiasi KKN tematik bencana, serta pembentukan desa tangguh bencana yang sudah terbentuk sebanyak 137 sampai dengan tahun 2016. III.5 Perkotaan State Jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 38.847.561 jiwa dengan 12,93% merupakan penduduk miskin. Penduduk berkontribusi terhadap besarnya timbulan

RINGKASAN EKSEKUTIF

12


sampah 17.394.879,2 kg/hari atau 6.349.130.908 ton/tahun dengan asumsi komposisi sampah organik 60% dan sampah plastik 14%. Sedangkan timbulan sampah padat sektor industri dari 85 perusahaan (PROPER) mencapai 24,75 m3/hari, dengan asumsi sampah yang dihasilkan adalah 0,5 liter/karyawan/hari (SNI 3242:2008). Timbulan sampah yang dihasilkan dari sumber bergerak (terminal, bandara, stasiun dan pelabuhan) sebesar 63.230 m3/hari, sedangkan timbulan sampah yang dihasilkan dari sumber tidak bergerak (pariwisata) sebesar 16.42 m3/hari. Tak hanya sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga, jenis sampah spesifik yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) juga memiliki potensi besar dihasilkan dari sektor industri. Jumlah Gambar. TPA Pakusari Kab. Jember kasus pengaduan lingkungan yang dilaporkan tahun 2016 kebanyakan terkait limbah B3, antara lain kasus dumping limbah B3 tanpa izin. Dumping limbah B3 ke media lingkungan tanpa izin membawa dampak negatif bagi lingkungan. Tak hanya itu, dampak sosial seperti timbulnya keresahan dan kekhawatiran pada masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian. Jumlah kasus pengaduan lingkungan di Jawa Timur mengalami peningkatan dari 28% pada tahun 2015 menjadi 40% dari total pengaduan lingkungan yang diterima sebanyak 47 kasus pada tahun 2016. Sebanyak 73% dari total pengaduan yang disampaikan terkait dengan kegiatan dumping limbah B3 tanpa izin. Timbulan limbah B3 meningkat sebesar 0,0053% dari 18.335.247,25 menjadi 18.336.211,97 ton/tahun (PROPER tahun 2016). Tingkat kesehatan masyarakat Jawa Timur tertinggi menderita ISPA dan diare. Sanitasi masyarakat menggunakan sumber air minum ledeng dan sumur sebanyak 9 juta KK dengan rincian 20,75% menggunakan air ledeng dan 25,39% menggunakan air sumur. Pressure Pengelolaan sampah selama ini masih menggunakan metode controlled landfill dan open dumping, sehingga belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Permasalahan sampah mulai muncul pada saat jumlah lahan yang tersedia semakin terbatas akibat dari tingginya angka pertumbuhan penduduk dan semakin beragamnya aktifitas seiring dengan pesatnya kegiatan pembangunan. Selain itu, aspek pembiayaan sering menjadi kendala suatu daerah dalam mengatasi masalah sampah, karena APBD yang terbatas untuk penanganan dan pengelolaan sampah. Begitu juga, partisipasi

RINGKASAN EKSEKUTIF

13


masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengurangan jumlah sampah yang dihasilkan masih minim. Pengelolaan sampah di Jawa Timur dilakukan dengan berbagai cara, yaitu diangkut, ditimbun, dibakar, dibuang ke kali atau tempat lainnya. Pengelolaan dengan cara diangkut khususnya untuk pemukiman yang terlayani angkutan truk sampah untuk selanjutnya dikelola di TPA, sedangkan bagi yang tidak terlayani angkutan truk sampah pada umumnya sampah ditimbun atau dibakar di pekarangan rumah, bahkan ada sebagian penduduk yang masih membuang sampah ke sungai terutama yang pemukimannya di bantaran sungai. Pengolahan limbah B3 oleh beberapa hotel dan rumah sakit di Provinsi Jawa Timur masih belum optimal. Jenis limbah B3 yang umumnya dihasilkan hotel adalah lampu bekas, oli bekas dan aki bekas. Sedangkan untuk rumah sakit, yaitu limbah laboratorium dan sisa operasi juga termasuk dalam limbah B3. Hal inilah yang menyebabkan biaya pengolahan limbah B3 menjadi mahal. Dikarenakan biayanya yang mahal, beberapa hotel dan rumah sakit kurang memperhatikan pengolahan limbah B3 dan melakukan tindakan pembuangan limbah B3 ke media lingkungan secara illegal. Padahal, jenis limbah ini termasuk jenis yang berbahaya bagi lingkungan. Response Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kebijakan pengelolaan sampah diwujudkan melalui Perda No.4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional. Provinsi Jawa Timur telah memulai pembebasan lahan untuk pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah Industri (PPLI) yang akan dibangun di Kabupaten Mojokerto sebagai solusi pengelolaan limbah B3. Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui program Adiwiyata, Desa/Kelurahan Berseri, Program Kampung Iklim (Proklim) dan Adipura. Pelayanan masyarakat t melalui penanganan kasus pengaduan sebanyak 47 kasus. Disisi lain para pihak yang terkait juga mengembangkan rumah kompos, bank sampah, kreatifitas pengelolaan sampah untuk kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat sebesar Rp 14.588.226.743 yang dilakukan Bapemas Provinsi Jawa Timur. Upaya pemerintah lainnya melalui persetujuan proyek kerjasama SPAM Umbulan, pengembangan akses sanitasi sebesar 84% dan desa/kelurahan bebas BABS (ODF) sebesar 2,4%. Tentunya hal ini mendorong capaian peningkatan produk domestik bruto (PDRB) atas harga yang berlaku dengan peningkatan perkapita 9,75% dari tahun 2015.

RINGKASAN EKSEKUTIF

14


IV INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan lingkungan hidup sebagai unsur terpenting dalam pembangunan di Jawa Timur, hal tersebut telah dilakukan sinergi/sinkronisasi RPJMN dan RPJMD, dengan merevisi RPJMD 2014-2019. Indikator Kepala Daerah yang sebelumnya hanya fokus pada Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD), kini telah diubah menjadi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target hingga akhir 2019 sebesar 68,50. Selain itu sudah 19 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan IKLH dalam target kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur tahun 2016 sebesar Rp.721.182.711.296 atau sekitar 2,91% dari total belanja daerah. Secara khusus anggaran BLH Provinis Jawa Timur naik dari Rp.24.848.114.500 pada tahun 2015 menjadi Rp.42.885.309.000 pada tahun 2016. Penggunaan anggaran di tahun 2016 difokuskan pada rencana pembangunan pusat pengelolaan limbah industri B3 dan Sampah, sebagai infrastruktur yang disiapkan oleh pemerintah yang dapat mengurangi biaya operasional pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha di Jawa Timur. Peningkatan peran serta masyarakat dilaksanakan melalui beberapa program unggulan tingkat nasional dan daerah. Penghargaan tingkat nasional yang diperoleh pada tahun 2016, antara lain: Kalpataru (an. Dr. Gamal Albinsaid), Adipura (20 Kabupaten/Kota), Adiwiyata (Tingkat Mandiri 21 sekolah, Tingkat Nasional 94 sekolah), Desa Proklim (Kab. Malang), dan Peringkat pertama nasional Penghargaan Nirwasita Tantra Award 2016, Gambar. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Penghargaan efisiensi energy nasional 2016, Penanaman pohon yang berkesinambungan. Sedangkan untuk beberapa program yang dikembangkan di Jawa Timur antara lain: Program BERSERI (Bersih Indah dan Lestari), PERMATA (Perlindungan Mata Air), sejuta biopori, pengembangan bank sampah, pengembangan energi alternatif (energi terbarukan), sistem EWS bencana, embung geomembran, pembangunan sanitasi untuk limbah domestik pada kawasan kumuh dan bantaran sungai serta pengembangan energy terbarukan (biogas, PLTS, PLTMH).

RINGKASAN EKSEKUTIF

15

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl. Wisata Menanggal 38, Surabaya Telp. 031-8543852-53 Fax. 031-8543851

RINGKASAN EKSEKUTIF

1

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents