LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008

BAB I. PENDAHULUAN

LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO 2009

I-0

BAB I. PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Telah banyak program dan kegiatan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, namun upaya yang telah dilakukan selama ini terkesan seolah-olah kurang optimal, karena skala kegiatan yang belum “critical momentum " sehingga tenggelam dalam laju atau percepatan yang sedemikian besar dari kerusakan lingkungan. Dengan melihat percepatan perusakan lingkungan yang terjadi saat ini, maka tidak ada jalan lain bagi kita semua untuk : a). Mengerahkan segala daya upaya yang ada pada kita untuk bertindak secara bersama-sama mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan, b). Mendorong pengembangan kemitraan kepada semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengarusutamaan aspek lingkungan dalam tiap bentuk pembangunan, c). Revitalisasi kearifan tradisional sebagai "gerakan moral dan estetika lingkungan" dalam perubahan perilaku dan perubahan sikap, melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi untuk menumbuhkan kesadaran, kemandirian dan keberdayaan yang merupakan wujud kesadaran kolektif menuju lingkungan yang baik dan sehat. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah suatu konsep pembangunan yang memadukan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup dalam upaya

mensejahterakan

masyarakat.

Hal

itu

mengacu

pada

pertumbuhan

dengan

memperhatikan keterbatasan sumberdaya alam dan kemampuan institusi masyarakat di dalam melaksanakan pembangunan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang merupakan dasar di dalam menyusun program-program pembangunan. Disamping itu pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa memasukkan unsur konservasi lingkungan ke dalam kerangka proses pembangunan. Untuk itu diperlukan keterpaduan, yaitu tuntutan adanya kerjasama lintas sektoral melalui pertukaran informasi dan penyesuaian pasaritas sektoral. Proses pertukaran informasi di dalam pengambilan keputusan merupakan suatu sistem, yang menyangkut penataan penggunaan sumberdaya alam, buatan dan sumberdaya manusia di dalam suatu ruang/wilayah. Kenyataan ini menggarisbawahi pentingnya laporan pengelolaan lingkungan hidup disusun, baik pada tingkat Iokal/daerah, regional maupun nasional, karena hal tersebut diperlukan dalam penyajian informasi segala aspek lingkungan dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Berbagai bencana yang terjadi saat ini terkadang sulit dikategorikan sebagai bencana alam murni, hal ini disebabkan karena masih terjadinya eksploitasi sumberdaya alam yang tidak

memperhatikan

prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan,

sehingga

mengakibatkan berbagai musibah yang merugikan masyarakat, tidak hanya harta benda tetapi yang terpenting hilangnya nyawa manusia.

I-1

BAB I. PENDAHULUAN

Pembangunan yang merusak lingkungan bukanlah kegiatan pembangunan, melainkan bencana yang tertunda. Hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan hidup menjadi sangat rentan terjadinya perubahan yang disebabkan karena aktivitas alam maupun manusia. Aktivitas manusia inilah yang justru lebih banyak menimbulkan kerentanan bagi lingkungan, sehingga perlu dicarikan solusi yang tepat untuk mengeliminasi terjadinya bencana dalam menekan terjadinya degradasi lingkungan di masa yang akan datang, sehingga lingkungan dapat memberikan dukungan bagi keberlanjutan kehidupan di planet bumi. Dua hal penting yang perlu segera mendapatkan perhatian kita semua, setelah

banyaknya

terjadi

bencana

lingkungan,

yaitu

komitmen

tinggi

untuk

menghentikan kerusakan lingkungan yang kini sedang berlangsung, rehabilitasi dan pernulihan kerusakan lingkungan yang sudah terjadi. Dengan melihat kejadian bencana lingkungan selama ini dalam kontek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, maka sangat diperlukan informasi, analisis dan data base lingkungan yang merupakan sebagai sarana untuk menyusun perencanaan pembangunan yang lebih komprehensip. Informasi, analisis dan data base lingkungan tersebut dijadikan dalam bentuk laporan, yang mana laporan tersebut adalah Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (State of The Environment Report).

1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Mojokerto adalah: 1) Menyediakan data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup. 2) Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik. 3) Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Program Pembangunan Daerah (Propeda), dan kepentingan penanam modal (investor). 4) Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan

dan

penilaian

pelaksanaan

Tata

Praja

Lingkungan

(Good

Environmental Governance) serta sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan

kebijakan

pembangunan

berkelanjutan

bersama-sama

dengan

pemerintah.

1.3. Isu - Isu Utama Lingkungan Hidup Di Kota Mojokerto 1. Masih rendahnya skor Kota Mojokerto dalam Penilaian Adipura tahun 2007-2008, yaitu 61 pada Tingkat Nasional dan 33 di Jawa, atau kota terkotor kedua adalah merupakan tantangan tersediri bagi Kantor Lingkungan Hidup yang menjadi

I-2

BAB I. PENDAHULUAN

Leading-Sektor Tim Adipura Kota Mojokerto. Meskipun hasil Pantau I telah menunjukkan adanya peningkatan nilai namun karena adanya peningkatan passing grade, maka hal itu belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan grade Kota Mojokerto. Namun pada tahun 2009 akhirnya Kota Mojokerto berhasil meraih adipura (Lampiran......). 2. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka pembenahan kelembagaan Lingkungan Hidup di Daerah juga menjadi hal yang mendesak untuk segera disikapi. 3. Perkembangan yang cepat dalam pertumbuhan kota, membawa dampak yang tidak baik bagi sanitasi lingkungan. Hal ini terlihat dari semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan, akibat tidak terkontrolnya pembuangan limbah, baik limbah domestik rumah tangga maupun limbah akibat kegiatan industri kecil dan menengah, ataupun masih sedikitnya kegiatan usaha yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi optimal. 4. Pembangunan yang cepat juga membawa akibat samping berupa turunnya kualitas lingkungan hidup karena polusi air, udara dan tanah dan hilangnya keanekaragaman hayati. Persoalan pengelolaan sampah dan pemantauan kualitas lingkungan tetap akan mendapatkan perhatian lebih dalam tahun 2009. 5. Penyusunan Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 6. Peningkatan kepedulian masyarakat dan khususnya pelaku dunia usaha terhadap upaya pelestarian lingkungan 7. Peningkatan kompetensi dan kualitas Sumber Daya aparatur Kantor LIngkungan Hidup 8. Penyusunan Konsep Tata Ruang Wilayah yang berwawasan Lingkungan 9. Penyusunan Data Base Industri Kota Mojokerto.

1.4. Kebijakan Pengelolaan Dan Pendanaan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto 1.4.1. Pengelolaan Lingkungan Hidup a) Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Pengelolaan lingkungan hidup tidaklah secara otomatis atau langsung menampakkan hasil yang dapat dilihat secara nyata, tetapi memerlukan waktu yang panjang. Untuk itu maka perkembangan pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan apa yang selama ini ada serta tantangan, kendala dan peluang yang diperkirakan akan dihadapi dalam kurun waktu 25 tahun mendatang. Selanjutnya disebutkan pula bahwa misi dari pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu 25 tahun mendatang adalah tercapainya keselarasan,

I-3

BAB I. PENDAHULUAN

keserasian dan keseimbangan

antara

manusia

dan

lingkungan

hidup,

terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana. Disebutkan pula bahwa kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup seyogyanya mengacu pada: Pendayagunaan sumberdaya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukung alam serta mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Tata ruang nasional yang berwawasan lingkungan yang merupakan suatu pedoman bagi perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi dan ekologi berimbang dalam pengelolaan kekaya an alam Indonesia sehingga dapat menjamin manfaatnya pada masa kini juga kehidupan di masa yang akan datang. Pengelolaan sumberdaya alam

yang dapat diperbarui

dengan prinsip

kelestarian hasil alam, sehingga fungsinya harus dapat selalu terpelihara sepanjang masa. b) Surat Keputusan Walikota Mojokerto tentang Lingkungan Hidup Selama Tahun 2002 - 2008 Pemerintah Kota Mojokerto telah menetapkan peraturan mengenai lingkungan hidup diantaranya adalah a. SK

Walikota

Mojokerto

No.

188.45/433/417.104/2002

Tanggal

2

September 2002 tentang Pembentukan Komisi Penilai dan Tim Teknis AMDAL dan Komisi Pengarah UKL/UPL b.

SK W alikota Mojokerto No. 24 Tahun 2003 Tanggal 30 Juni 2003 tentang Pengambilan Contoh Air/Udara dan Uji Limbah Cair dan Padat

c.

SK Walikota Mojokerto No. 188.45/410/417.104/2005 Tanggal 14 Juli Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto. 1.4.2. Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rangka Melaksanakan Pembangunan yang Berkelanjutan di Kota Mojokerto a. Kkan Anggaran pembangunan pada dasarnya merupakan cerminan kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Anggaran pembangunan juga dapat memberikan gambaran lembaga pemerintah yang mana bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi tertentu maupun menggambarkan amanat/kebijakan yang telah ditetapkan. Aspek pembiayaan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

I-4

BAB I. PENDAHULUAN

Kota Mojokerto maupun Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sejak awal Pemerintah Kota Mojokerto melalui Kantor Lingkungan Hidup memiliki komitmen yang kuat berupaya memperhatikan aspek lingkungan pada setiap sisi kegiatan pembangunan. Berbagai upaya selama ini telah dilakukan untuk melindungi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, antara lain dengan menyusun

Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Perijinan

Lingkungan serta meletakkan landasan yang kuat berupa peraturan perundangundangan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup, RTH, persampahan, konservasi maupun tata ruang. 1.5. Agenda Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Sesuai dengan agenda pokok pembangunan di kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam RPJMD (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

Kota Mojokerto, prioritas pembangunan tahun 2009 yaitu menciptakan Kota Mojokerto yang aman dan damai, menciptakan Kota Mojokerto yang adil dan demokratis serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto; maka penyusunan programprogram pembangunan pada pelaksanaan RPJMD tahun ke–2 juga ditujukan kepada pencapaian ketiga agenda tersebut. Agenda kebijakan ini dirumuskan dalam program - program prioritas pembangunan untuk mendukung ketiga agenda tersebut dalam setiap urusan Pembangunan. Adapun program-program prioritas untuk Kantor Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Mojokerto adalah : 1. Program Peningkatan Sumber Daya Alam untuk Kepentingan Masyarakat a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. c.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

2. Program Penataan dan Pengembangan Kawasan Pembangunan. a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pada tahun 2010, terdapat 7 (tujuh) Prioritas Program yang akan dilaksanakan, yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

I-5

BAB I. PENDAHULUAN

I-6

BAB II. GAMBARAN UMUM

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Visi dan Misi Pembangunan Kota Mojokerto Dengan nilai-nilai strategis dan segala potensi yang dimiliki oleh Kota Mojokerto serta memperhatikan peluang dan tant angan yang ada pada saat ini dan akan datang, ditetapkanlah visi dan misi Kota Mojokerto. Visi Kota Mojokerto adalah : "Terwujudnya Kota Mojokerto Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral"

Untuk mewujudkan visi pemerintah Kota Mojokerto, maka telah ditetapkan misi yang akan dicapai selama kurun waktu Tahun 2009 - 2014 sebagai berikut 1. Mewujudkan clean and good governance 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia 5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi 6. Meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan 7. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif, profesional dan berdaya saing tinggi 8. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan dan tata ruang 9. Meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kesalehan sosial 10. Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan gender 11. Memantapkan stabilitas keamanan, politik, dan pemerintahan 2.2. Kondisi Geografis, Demografis, Geologi, Tata Ruang, Kependudukan dan Kesehatan Masyarakat 1. Geografis Kota

Mojokerto

terletak

0

di

tengah-tengah

0

Kabupaten

Mojokerto, 0

terbentang pada 7 27' 0.16’’ - 7 29' 37.11’’ Lintang Selatan dan 112 24' 23’’ 112

0

28' 12’’ Bujur Timur. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan

ketinggian rata - rata 22 m diatas permukaan laut dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke Timur dan Utara antara 0-3%. Dengan lokasi geografis tersebut, Kota Mojokerto mempunyai iklim tropis, dipengaruhi oleh angin muson yang selalu berhembus berganti arah laut ke Tenggara dan sebaliknya. Batasbatas Kota Mojokerto adalah Sebelah Utara

: Sungai Brantas

Sebelah Timur

: Kecamatan Mojoanyar II-7


Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Puri Sebelah Barat

: Kecamatan Sooko

Secara administratif Kota Mojokerto dibagi menjadi 2 Kecamatan, 18 Kelurahan, 655 Rukun Tetangga (RT), 176 Rukun Warga (RW) dan 70 Dusun/Lingkungan yaitu:: 1. Kecamatan Magersari Mempunyai luas wilayah ± 870.27 Ha, meliputi 10 Kelurahan, 37 lingkungan, 106 Rukun Warga dan 375 Rukun Tetangga. 2. Kecamatan Prajuritkulon Mempunyai luas wilayah ± 776.27 Ha, meliputi 8 Kelurahan, 33 Lingkungan, 70 Rukun Warga dan 280 Rukun Tetangga.

Luas wilayah total Kota Mojokerto adalah ± 1.646,54 hektar, merupakan satuan luas dan satuan wilayah kota terkecil di Jawa Timur maupun di Indanesia saat ini. Luasan kota tersebut terdiri dari ± 633,82 hektar tanah sawah (± 40.81 %) dan ± 156,27 hektar tanah kering (± 9,49%), ± 774,23 hektar bangunan (± 45,24%) dan ± 81,57 hektar penggunaan lain - lain.

2. Demografis Kota Mojokerto mempunyai penduduk sebanyak 116.355 jiwa yang tersebar di 2 (dua) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan. Penduduk Laki-laki sebanyak 57.243 jiwa atau sebesar 49,2 persen; dan Penduduk yang berjenis kelamin Perempuan adalah sebanyak 59.112 atau sebesar 50,8 persen. Dari komposisi penduduk laki-laki dan perempuan itu bisa dilihat bahwa Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Kota Mojokerto adalah sebesar 96,84 persen; artinya di setiap 100 penduduk wanita terdapat 96 penduduk laki-laki. Besarnya jumlah penduduk di Kota Mojokerto dengan luas wilayah yang sangat kecil akan menyebabkan kepadatan Kota Mojokerto menjadi sangat tinggi, yaitu 7.018 penduduk per kilometer persegi (km2) di tahun 2007 dan sebesar 7.069 penduduk per kilometer persegi di tahun 2008. Pada tahun 2008 wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan tertinggi adalah Kelurahan Mentikan, yaitu sebesar 23.674 jiwa per km2; disusul oleh Kelurahan Sentanan sebesar 21.507; selanjutnya Kelurahan Kauman sebesar 21.179 jiwa per km2. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, perkembangan penduduk Kota Mojokerto memiliki pertumbuhan yang fluktuatif. Namun pada tahun 2008 pertumbuhan penduduk Kota Mojokerto mengalami penurunan yang sangat siginifikan hingga sebesar 0,72 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini disinyalir terkait dengan perpindahan penduduk ke luar Kota Mojokerto yang meningkat, menurunnya angka kelahiran serta meningkatnya angka kematian. II-8


Dari jumlah penduduk di atas apabila dilihat secara kelompok umur, maka struktur umur penduduk Kota Mojokerto adalah struktur umur muda yang artinya jumlah penduduk usia muda yang terdiri dari usia remaja dan usia produktiflah yang dominan, sedangkan untuk usia tua masih relatif sedikit. Struktur penduduk menurut kelompok umur ini apabila digambarkan akan berbentuk piramida. Namun yang terjadi di Kota Mojokerto justru tidak sepenuhnya menganut teori demografi, dimana semakin tua usia penduduk jumlahnya akan semakin berkurang. Dalam kondisi begitu bentuk piramida akan bisa terlihat semakin mengerucut ke atas, yang menggambarkan usia tua semakin kecil jumlahnya. Di Kota Mojokerto penduduk usia 0–14 tahun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 15–34 tahun. Usia 0–14 tahun hanya sebanyak 29.237 jiwa. Sedangkan penduduk usia 15-34 tahun berjumlah 44.815 jiwa. Penduduk usia 35-64 tahun apabila diklasifikasikan menurut kelompok 5 tahunan jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok umur sebelumnya (Tabel 2.1). Tetapi yang istimewa adalah penduduk usia 65 ke atas, ternyata jumlahnya melebihi kelompok umur 60-64 tahun. Hal ini bisa dijadikan sebagai indikator bahwa usia harapan hidup penduduk Kota Mojokerto sudah di atas 65 tahun. Tabel 2.1. Jumlah Penduduk (Jiwa) Kota Mojokerto Tahun 2008 NO

KELOMPOK UMUR

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

1

0-4

4 940

4 690

9 630

2

5-9

4 965

4 700

9 665

3

10 - 14

5 026

4 916

9 942

4

15 - 19

6 463

6 445

12 908

5

20 - 24

5 422

5 493

10 915

6

25 - 29

5 404

5 455

10 859

7

30 - 34

4 855

5 278

10 133

8

35 - 39

4 509

4 900

9 409

9

40 - 44

4 292

4 338

8 630

10

45 - 49

3 525

3 197

6 722

11

50 - 54

2 205

2 324

4 529

12

55 - 59

1 859

1 932

3 791

13

60 - 64

1 387

1 883

3 270

14

65 - 69

997

1 463

2 460

15

70 - 74

800

1 035

1 835

16

>75

594

1 063

1 657

57 243

59 112

116 355

I

JUMLAH Sumber : BPS Kota Mojokerto

II-9


3. Topografi dan Geologi Wilayah Kota Mojokerto merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 22 meter diatas permukaan laut dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke Timur dan Utara antara 0 - 3%. Tanahnya terdiri dari 2 jenis, yaitu tanah jenis Alluvial seluas ± 1.033,05 Ha (±62,74%) dan jenis Gromosol seluas ± 613,49 ha (± 37,26%), dengan karakteristik daya tahan air cukup baik. Permeabilitas tanah umumnya lambat, kepekaan tanah terhadap erosi sedang dan produktivitas tanah rendah sampai sedang, dengan kedalaman efektifnya ± 60 - 90 cm. Secara geografis wilayah Kota Mojokerto juga memiliki kekayaan alam berupa sungai-sungai yang cukup besar. Beberapa sungai yang melintasi wilayah Kota Mojokerto antara lain: Sungai Brantas dengan panjang ± 3,5 Km di sebelah utara Sungai Sadar yang mempunyai panjang ± 2 Km berada di Sebelah Selatan Sungai Brangkal sepanjang ± 2,25 Km serta Sungai Gedeg sepanjang ± 2 Km berada di Sebelah Barat 4. Kebijakan Tata Ruang Kota Mojokerto Pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan utamanya di perkotaan menyebabkan terjadinya pergeseran pola penggunaan tanah/lahan. Sering dijumpai penggunaan lahan tidak sesuai dengan kaidah penataan ruang wilayah, seperti pengembangan permukiman yang tidak diikuti dengan sistem penataan jalan dan drainase yang baik, sehingga timbul berbagai masalah seperti banjir, pencemaran tanah dan hilangnya ruang terbuka hijau. Pemerintah Kota Mojokerto dalam melaksanakan pembangunan telah berpedoman pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 yaitu mengenai Penataan Ruang serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentan g Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dan Permendagri No.2 Tahun 1987 tentang Penyusunan Rencana Kota. Secara umum rencana pengembangan tata ruang wilayah kota Mojokerto tercermin pada penetapan berbagai aspek seperti tersebut dibawah ini: 1. Pemanfaatan lahan 2. Penggunaan lahan (rencana struktur), misal kawasan lindung dan kawasan budidaya 3. Pengalokasian unit perencanaan, untuk penyebaran dan pengaturan

II-10


besaran/jumlah penduduk pada suatu wilayah tertentu 4.

Pengaturan kawasan dan pembagian wilayah pengembangan kota

5. Pengaturan sistem transportasi 6. Penetapan kebutuhan utilitas, dan lain-lain Pemanfaatan ruang diharapkan berdaya guna dan berhasil guna serta bertujuan untuk terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup. Dalam pembangunan

yang

berwawasan

lingkungan

dan

berkelanjutan

ini

perlu

diperhatikan kelestarian, keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kondisi manusia (seperti latar belakang sosial, ekonomi dan budayanya), daya dukung lingkungan (seperti struktur tanah, siklus hidrologi, siklus udara), fungsi lingkungan (seperti resapan air, konservasi flora dan fauna), estetika lingkungan (seperti bentang alam, pertamanan dan arsitek bangunan; lokasi seperti jarak yang sesuai dari suatu tempat ke tempat lain), dan struktur kawasan (seperti pusat lingkungan dalam perumahan dan pusat kegiatan dalam kawasan perdagangan). 5. Kesehatan Masyarakat Perkembangan kesehatan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka akan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung. Selain itu pembangunan kesehatan juga memuat

mutu

dan

upaya

kesehatan

yang

sangat

dipengaruhi

oleh

ketersediaan fasilitas kesehatan yang didukung oleh sumberdaya yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas dan tenaga kesehatan serta ketersediaan obat. Upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan (Yankes) seperti rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu terus mengalami peningkatan.

II-11


Tabel 2.2 Jenis Pelayanan Kesehatan dan Paramedis di Kota Mojokerto Tahun 2006 dan 2007 Jumlah NO

Jenis Pelayanan Kesehatan dan Paramedis 2007

2008

1

Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta

7

7

3 1 4

Puskesmas

4

5

Puskesmas Pembantu

14

14

5

Klinik KB

-

-

6

Tempat Praktek Dokter

83

86

7

Apotek

28

34

8

Laboratorium Medis

5

12

9

Dokter Spesialis

38

69

10

Dokter Umum

83

86

11

Dokter Gigi

24

29

12

Sarjana Farmasi

25

36

13

Penilik Kesehatan

6

11

14

Analis Medis dan Anestesi

18

18

15

Ahli Gizi

14

25

16

Asisten Apoteker

38

66

17

Sanitarian

4

5

18

Fisioterapi

4

5

19

Bidan

88

97

20

Perawat

243

272

21

Perawat gigi

12

12

22

Penata Rontgen

2

3

Sumber : Dinkes Kota Mojokerto

Jumlah rumah sakit yang ada di Kota Mojokerto tahun 2008 adalah sebanyak 7 Rumah Sakit Umum milik pemerintah maupun swasta, 5 puskesmas dan 14 puskesmas pembantu. Jumlah puskesmas meningkat bila dibandingkan pada tahun 2007. Dokter merupakan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam dunia kesehatan. Dengan bantuan dokter maka banyak kemungkinan penyakit dapat disembuhkan. Menurut data yang tersedia di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, jumlah dokter pada tahun 2008 bertambah dibandingkan tahun 2007 menjadi 86 orang, sedangkan tahun 2007 sebanyak 83 orang. Dari sini terlihat bahwa kesehatan penduduk di Kota Mojokerto sudah menjadi perhatian. Jumlah apotek juga sudah cukup tersedia, terbukti selama tahun 2008 ada sebanyak 34 apotek di wilayah Kota Mojokerto.

II-12


Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, persentase 18 (delapan belas) penyakit yang diderita oleh penduduk wilayah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut: Tabel 2.3. Daftar 18 (Delapan belas) Penyakit Menurut Persentase di Kota Mojokerto Tahun 2006 dan 2007

NO.

JENIS PENYAKIT

1.

Infeksi Akut lain Pada Saluran Pernafasan Atas

2007

2008

Jumlah

Persentase

Jumlah

Persentase

33 727

35.75

9 889

12.51

12 613

13.37

21 973

27.79

1 050

1.11

843

1.07

3.

Penyakit Tekanan Darah Tinggi Penyakit Kulit Infeksi

4.

Penyakit Kulit Alergi

1 827

1.94

1 827

2.31

5.

Penyakit Kulit Karena Jamur

614

0.65

614

0.78

6.

Infeksi Usus yang Lain

-

-

-

-

7.

Diare (termasuk tersangka kolera)

4 694

4.98

4 694

5.94

8.

Gingivitis dan Penyakit Periodental

6 069

6.43

6 069

7.68

9.

Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal

1 363

1.44

758

0.96

10.

Penyakit Rongga Mulut,Kelenjar Ludah,Rahang

1 329

1.41

1 329

1.68

11.

Gangguan Neurotik

1 443

1.53

1 443

1.83

12.

Asthma

1 598

1.69

1 598

2.02

13.

Pusing

2 785

2.95

2 785

3.52

14.

Gastritis

7 832

8.30

7 832

9.91

15.

Pharingitis

8 083

8.57

8 083

10.22

16.

Artritis tidak Spesifik

3 900

4.13

3 900

4.93

17.

Rheumatoid Arthritis Lain

5 417

5.74

5 417

6.85

18.

Selain Penyakit tersebut di atas

-

-

-

-

2.

Sumber : Dinkes Kota Mojokerto

Data tersebut diperoleh berdasarkan pemantauan kasus di puskesmas sekitar wilayah Kota Mojokerto. Jumlah pasien yang terdeteksi penyakit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2007 terdapat 94.344 pasien sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 79.054 pasien. Sedangkan jenis penyakit terbanyak yang menyerang penduduk di Kota Mojokerto untuk tahun 2008 ini adalah Tekanan Darah Tinggi sebanyak 27,79 persen. Berbeda dari tahun 2007 penyakit terbanyak yang diderita penduduk Kota Mojokerto yaitu ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas) sebanyak 35,75 persen, namun keluhan penyakit ini menurun tahun 2008 menjadi hanya 12,51 persen. II-13


Beberapa penyebab yang mendukung meningkatnya penyakit tersebut antara

lain

:

mobilitas

penduduk

yang

sangat

tinggi,

banyaknya

industri/perusahaan yang berdiri di wilayah kota sehingga menin gkatkan polusi udara, padatnya lalu lintas kendaraan serta rendahnya kualitas lingkungan.

II-14

BAB III. KUALITAS AIR

BAB III KUALITAS AIR

Segala bentuk kehidupan di bumi ini bermula dari air. Air menopang kehidupan manusia, termasuk kehidupan dan kesinambungan rantai pangan mahluk hidup di bumi. Oleh karena itu air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Disamping itu air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam menunjang kehidupannya manusia melakukan usaha dan atau kegiatan yang memerlukan air dengan kualitas yang baik sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi di lain pihak kegiatan dan atau usaha tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya. Air sebagai sumber kehidupan makhluk hidup berpotensi mengalami pencemaran dan bahkan sumber air secara fisik dapat mengalami kerusakan. Limbah yang berasal dari kegiatan industri, pertanian, dan rumah tangga mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan kuantitas dan kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah serta sumber air lainnya. Melihat fakta tersebut, penyelamatan sumber daya air di Indonesia pada umumnya dan Kota Mojokerto pada khususnya, perlu dilakukan secara terpadu, sistematis dan terarah. Dalam rangka melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur, pemerintah Kota Mojokerto melalui Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto melakukan perlindungan, penanggulangan dan permulihan mutu air pada sumber-sumber air, pencegahan pencemaran air pada sumber pencemaran, penetapan perizinan pembuangan limbah cair dan pengawasan. Adapun kegiatan pengendalian pencemaran air di Kota Mojokerto antara lain adalah menginventarisasi dan mengidentifikasi sumber-sumber air dan sumber pencemaran, pemantauan kualitas pada sumber-sumber air, penetapan perizinan pembuangan limbah cair dan pengawasan.

3.1. Status Potensi sumber air di Kota Mojokerto terdiri dari sumber air permukaan, air tanah dan air hujan. Potensi sumber air permukaan umumnya berasal dari sungai, sedangkan untuk air tanah berasal dari sumur artesis dan sumur air tanah dangkal. Pada saat ini kondisi sumber air di Kota Mojokerto belum mengalami defisit air, namun demikian apabila pemanfaatan

III- 15


sumberdaya air di berbagai tempat di Kota Mojokerto dilakukan secara berlebihan, tidak mustahil pada suatu saat akan mengalami defisit air, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sumber air tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, rumah tangga, dan lain-lain.

3.1.1. Potensi Air Permukaan Air permukaan merupakan salah satu ekosistem air yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan. Air permukaan yang terdapat di Kota Mojok erto adalah sungai, dimana sungai ini memiliki multifungsi baik sebagai penyimpan air dan pencegah banjir, maupun sebagai kesatuan ekologi dan sumber bahan pangan. Potensi sumber air yang berasal dari sungai perlu dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Air sungai memiliki peranan penting terhadap aktivitas masyarakat Kota Mojokerto. Kota Mojokerto dilalui oleh 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yaitu DAS Kali Brantas, DAS Kali Brangkal dan DAS Kali Sadar. Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan sumberdaya air yang dapat digunakan sebagai penyedia air bagi cadangan air tanah, untuk perikanan dan pertanian, oleh sebab itu pengelolaan DAS perlu dilakukan mulai hulu sampai hilir. Berikut data mengenai panjang sungai utama yang terdapat di Kota Mojokerto. Tabel 3.1. Daftar Nama dan Panjang Sungai Utama di Kota Mojokerto, 2008 No 1 2 3

Nama Sungai DAS Kali Brantas DAS Kali Brangkal DAS Kali Sadar

Panjang (Km) 3,5 2,25 2

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka, 2008

Merujuk pada Peraturan Pemerintah RI no.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, sungai utama di Kota Mojokerto dapat diklasifikasikan sebagai badan air kelas III. Dimana badan air tersebut adalah sebagai air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut. Sebagai salah satu upaya untuk melindungi sumber air di Kota Mojokerto, dilakukan pemantauan secara periodik terhadap kualitas air sungai utama. Data kualitas air sungai diperoleh guna mengoptimalkan kemampuan Pemerintah Kota Mojokerto dalam memantau kualitas air sungai, maka sejak Tahun 2002 Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto telah melakukan sampling rutin terhadap kualitas air sungai yang ada di Kota Mojokerto, terutama pada DAS Kali Brantas, DAS Kali Brangkal dan DAS Kali Sadar serta anak sungainya.

III- 16


Pemilihan badan air atau sungai yang dipantau sesuai dengan prioritas masing-masing yang rawan atau berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, seperti sungai yang berada di sekitar daerah industri, industri rumah tangga, dan pemukiman penduduk. Selain itu juga dipilih sungai yang melintasi batas kabupaten/kota atau sungai lintas propinsi tanpa mengabaikan sungai/saluran yang ada di pusat kota. Aliran air permukaan yang dipantau oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto dalam kurun waktu 2007 dan 2008 adalah DAS Kali Brantas, DAS Kali Sadar, DAS Kali Brangkal, Saluran Jembatan R. Wijaya, Saluran Sinoman, Saluran Depan Pasar Hewan, Saluran Benteng Pancasila, Kali Cemporat, Saluran Brawijaya, Saluran Prajurit Kulon, Saluran Jalan Pemuda, Saluran Jalan Majapahit dan Kali Ngrayung Meri. Adapun hasil pemantauan kualitas air dari badan air tersebut disajikan pada bagian berikut ini. Pada DAS Kali Brantas dilakukan pemantauan pada dua titik, dengan lokasi pengambilan sampel di Jembatan Padangan dan di Jembatan Tol Surabaya-Mojokerto. Pemantauan kualitas DAS Kali Brantas dilakukan terhadap paramater fisik, kimia dan biologi. Secara kualitas fisik dapat digambarkan melalui parameter TSS (Total Suspended Solid), adapun hasil pemantauan terhadap TSS disajikan pada Gambar 3.1. 35 30

TSS (mg/L)

25 20 15 10 5 0

10 Desember '07 14 Desember '07

12 Juni '08

8 Juli '08

Jembatan Padangan

14

16

20

21

Jembatan SurabayaMojokerto

18

6

21.4

30.5

Tanggal Pengambilan Sampel

Gambar 3.1. Diagram Hasil Pemantauan TSS di DAS Kali Brantas Tahun 2007-2008

Berdasarkan Gambar 3.1. tampak bahwa menurut parameter TSS kualitas DAS Kali

III- 17


Brantas sangat baik karena jauh di bawah baku mutu air Kelas III (lebih kecil dari 400 mg/L), sehingga dapat diperoleh gambaran bahwa kualitas fisik DAS Kali Brantas masih memenuhi baku mutu air Kelas III.

Kualitas kimia DAS Kali Brantas dapat diperoleh secara umum melalui pemantauan terhadap parameter BOD, COD, dan DO, dimana hasilnya juga menunjukkan hasil di bawah baku mutu air Kelas III (BOD < 6 mg/L; COD < 50 mg/L; DO > 3 mg/L). Data hasil pemantauan BOD, COD dan DO disajikan pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3. 12 10

mg/L

8 6 4 2 0


12 Juni '08

8 Juli '08

BOD

2.1

1.7

5.2

1.7

COD

11

8.1

9.8

6.8

DO

6.6

6.5

8.6

5.9


Gambar 3.2. Diagram Hasil Pemantauan BOD, COD dan DO di hulu Sungai Brantas (Jembatan Padangan) Tahun 2007-2008

16 14

mg/L

12 10 8 6 4 2 0

10 Desember '07

14 Desember '07

12 Juni '08

8 Juli '08

BOD

3.2

1.6

2.4

4.8

COD

10.9

6.8

6.8

14.8

DO

6.2

6.3

8.7

6


III- 18


Gambar 3.3. Diagram Hasil Pemantauan BOD, COD dan DO di hilir Sungai Brantas (Jembatan Surabaya-Mojokerto) Tahun 2007-2008

Berdasarkan data pada Gambar 3.2 dan 3.3, menunjukkan bahwa secara umum tidak terjadi pencemaran secara kimia. Namun berdasarkan parameter kimia yang lain yaitu parameter nitrit dan phenol kualitas DAS Kali Brantas telah melampaui baku mutu air Kelas III (nitrit < 0,06 mg/L, phenol < 1 µg/L). Data untuk parameter nitrit ditampilkan pada Gambar 3.4, dan phenol pada Gambar 3.5. 0.3

Nitrit (mg/L)

0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0


12 Juni '08

8 Juli '08

Jembata Padangan

0.054

0.223

0.061

0.056

Jembatan Surabaya-Mojokerto

0.058

0.246

0.154

0.063

Catatan : Baku mutu air Kelas III, nitrit < 0.06 mg/L


Gambar 3.4. Diagram Hasil Pemantauan Nitrit di DAS Kali Brantas Tahun 2007-2008

70

Phenol (ug/L)

60 50 40 30 20 10 0 10 Desember '07 14 Desember '07

12 Juni '08

8 Juli '08

Jembata Padangan

44

42

32

32

Jembatan SurabayaMojokerto

49

42

58

26

Catatan : Baku mutu air Kelas III, phenol < 1 ug/L


III- 19


Gambar 3.5. Diagram Hasil Pemantauan Phenol di DAS Kali Brantas Tahun 2007-2008

Gambaran mengenai kualitas mikrobiologi pada DAS Kali Brantas diperoleh melalui pemantauan terhadap parameter fecal coli dan total koliform. Berdasarkan hasil pemantauan, fecal coli dan total koliform DAS Kali Brantas menunjukkan hasil jauh di bawah baku mutu air Kelas III (Fecal Coli < 2000 MPN/100ml; Total Koliform < 10.000 MPN/100 ml), adapun data secara lengkap disajikan pada Tabel 3.2. Tabel 3.2. Hasil Pemantauan Kualitas Mikrobiologi DAS Kali Brantas Tahun 2007-2008

Tanggal Pengambilan Sampel 10 Desember ’07

Lokasi sampling Jembatan Padangan Jembatan Surabaya-Mojokerto Fecal Coli Total Koliform Fecal Coli Total Koliform (MPN/100ml) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (MPN/100ml) 2 2 1300 7000

14 Desember ’07

2

200

2

2

12 Juni ’08

20

40

20

40

8 Juli ’08

20

110

40

800

Selain melakukan pemantauan terhadap DAS Kali Brantas, juga dilakukan pemantauan kualitas air pada badan air lainnya. Pada tahun 2007 selain pada DAS Kali Brantas juga dilakukan pemantauan kualitas air pada 5 badan air di Kota Mojokerto, yaitu DAS Kali Sadar, DAS Kali Brangkal, Saluran Sinoman, Saluran Jembatan R. Wijaya dan Saluran Depan Pasar Hewan. Sedangkan pada tahun 2008 disamping DAS Kali Brantas dilakukan pula pemantauan kualitas air pada 10 badan air di Kota Mojokerto, yaitu DAS Kali Sadar, DAS Kali Brangkal, Saluran Depan Pasar Hewan, Saluran Benteng Pancasila, Kali Cemporat – Jl. R. Wijaya, Saluran Brawijaya, Saluran Prajurit Kulon – Jl. Tribuana Tungga Dewi, Saluran Jalan Pemuda, Saluran Jl. Majapahit (Samping RS. Rekso Waluyo), dan Kali Ngrayung Meri,. 80 70 60

BOD (mg/L)

50 40 30 20 10 0

31 Juli 2007

28 Agus tus 2007

18 Septem ber 2007

12 Juni 2008

8 Juli 2008

S.Sadar

8.9

6

16.5

7.7

5.2

S. Brangkal

4.9

2.4

1.6

5.9

3

71.8

33.3

42.8

4.3

2.2

Sal. Jem batan R. Wijaya Sal Sinom an

2.8

2.7

1.6

Sal. Depan Pas ar Hewan

6.8

16.5

8.1

7.9

4.4

Kali Cem porat

15.2

15.1

Sal. Brawijaya

4.6

Sal. Prajurit Kulon

8.2

3.6

15.2

12.9

Sal. Jl. Majapahit

4.6

3.9

Kali Ngayung Meri

2.3

2.7

Sal. Benteng Pancas ila

Sal Jl. Pem uda

III2.1 20


Gambar 3.6. Diagram Hasil Pemantauan BOD Badan Air di Kota Mojokerto Tahun 20072008 Hasil pemantauan BOD terhadap badan air yang disajikan pada Gambar 3.6 tampak bahwa terdapat badan air yang melampaui baku mutu BOD untuk badan air Kelas III (> 6 mg/L), antara lain adalah DAS Sadar, Saluran Jembatan R. Wijaya, Saluran Depan Pasar Hewan, Saluran Benteng Pancasila, Kali Cemporat, Saluran Prajurit Kulon dan Saluran Jl. Pemuda. 180 160

COD (mg/L)

140 120 100 80 60 40 20 0

31 Juli 2007

28 Agustus 2007

18 September 2007

12 Juni 2008

8 Juli 2008

S. sadar

25.8

17.9

24.8

19.7

15.2

S. Brangkal

16.7

13.6

9.6

12.7

7.7

Jembatan R. Wijaya

148.9

58.9

164.1

Sal. Sinoman Hulu

12.5

9.3

8.5

Sal. Depan Pasar Hew an

14.5

43.6

12.3

11.9

10.2

Sal Benteng Pancasila

22.7

12.7

Kali Cemporat

45.5

32.9

Sal. Jl.Braw ijaya

9.1

7.2

Sal. Jl.Prajurit Kulon

32.8

11.7

Sal. Jl Pemuda

46.6

22.9

Sal. Jl Majapahit

13.2

14.1

Kali Ngrayung Meri

6.8

9.7

50

50

COD standar

50

50

50


III- 21


Gambar 3.7. Diagram Hasil Pemantauan COD Badan Air di Kota Mojokerto Tahun 20072008 Hasil pemantauan COD terhadap badan air disajikan ada Gambar 3.7, dimana terdapat 1 badan air yang melampaui baku mutu COD untuk badan air Kelas III (> 50 mg/L), yaitu Saluran Jembatan R. Wijaya. Sedangkan badan air lainnya masih di bawah baku mutu COD untuk badan air kelas III.

III- 22


10

8

DO (mg/L)

6

4

2

0 31 Juli 2007

28 Agustus 2007

18 September 2007

12 Juni 2008

8 Juli 2008

S. sadar

4.6

4.2

5.3

5.9

2.5

S. Brangkal

7.7

6.9

6.5

9.1

6.3

Jembatan R. Wijaya

3.7

3.3

3.1

Sal. Sinoman Hulu

9.1

6.8

4.2

Sal. Depan Pasar Hew an

5.9

3.1

5

8.6

4.5


2.4

2.7

Kali Cemporat

3.9

2.4

Sal. Jl.Braw ijaya

7.5

6.5


7.7

6

Sal. Jl Pemuda

1.4

1.5

Sal. Jl Majapahit

9.1

5.3

8.9

4

3

3

Kali Ngrayung Meri DO standar

3

3

3


Gambar 3.8. Diagram Hasil Pemantauan DO Badan Air di Kota Mojokerto Tahun 2007-2008

Hasil pemantauan DO terhadap badan air disajikan ada Gambar 3.8, secara umum DO badan air ada di Kota Mojokerto berada di atas baku mutu DO untuk badan air Kelas III (DO > 3 mg/L). Hanya saja yang perlu mendapat perhatian adalah DAS. Sadar, Saluran Jl. Benteng Pancasila dan Saluran Jl. Pemuda karena nilai DOnya kurang dari 3 mg/L.

III- 23


180 160 140

TSS (mg/L)

120 100 80 60 40 20 0 31 Juli 2007

28 Agustus 2007

18 September 2007

12 Juni 2008

8 Juli 2008

25.5

20

22

15.7

21

S. Brangkal

18

10

18

14.3

16

Jembatan R. Wijaya

62

28

32

Sal. Sinoman Hulu

20

16

34

Sal. Depan Pasar Hewan

28

52

26

41.8

37

42.9

22

S. sadar

Sal Benteng Pancasila Kali Cemporat Sal. Jl.Brawijaya

50

61

44.3

40

157.1

24

Sal. Jl Pemuda

28.6

14

Sal. Jl Majapahit

24.3

27

18.6

27.5


Kali Ngrayung Meri


Gambar 3.9. Diagram Hasil Pemantauan TSS Badan Air di Kota Mojokerto Tahun 20072008 Hasil pemantauan TSS terhadap badan air disajikan ada Gambar 3.9. Nilai TSS badan air ada di Kota Mojokerto berada di bawah baku mutu TSS untuk badan air Kelas III (TSS < 400 mg/L).

III- 24


60000

Fecal Coli (MPN/100ml)

50000

40000

30000

20000

10000

0 31 Juli 2007

28 Agustus 2007

18 September 2007

12 Juni 2008

8 Juli 2008

S. sadar

1900

50000

600

5000

16000

S. Brangkal

200

200

2

20

40

Jembatan R. Wijaya

24000

42000

17000

Sal. Sinoman Hulu

2

400

2


2

22000

2600

330

9000


23000

3000

Kali Cemporat

30000

11000

40

40


2800

170

Sal. Jl Pemuda

3000

1900

Sal. Jl Majapahit

200

300

Sal. Jl.Brawijaya

Kali Ngrayung Meri Fecal Coli standar

2000

2000

2000

20

80

2000

2000


Gambar 3.10. Diagram Hasil Pemantauan Fecal Coli Badan Air di Kota Mojokerto Tahun 2007-2008 Hasil pemantauan Fecal Coli terhadap badan air disajikan ada Gambar 3.10. Pada sebagian besar badan air hasil pengukuran Fecal Coli berada di bawah baku mutu Fecal Coli untuk badan air Kelas III (< 2000 mg/L). Namun terdapat beberapa badan air yang memiliki hasil pengukuran Fecal Coli yang cukup tinggi yaitu Saluran Jembatan Raden Wijaya, DAS. Sadar, Saluran Depan Pasar Hewan, Saluran Jl Benteng Pancasila, Kali Cemporat. Kondisi ini perlu diwaspadai karena hal ini menunjukkan adanya potensi pencemaran akibat pembuangan tinja manusia.

III- 25


180000

Total Koliform (MPN/100ml)

160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 31 Juli 2007

28 Agustus 2007

18 September 2007

12 Juni 2008

8 Juli 2008

17000

160000

900

22000

16000

400

400

2

80

110

Jembatan R. Wijaya

160000

160000

50000

Sal. Sinoman Hulu

200

17000

200

5

160000

30000

S. sadar S. Brangkal

1700

16000


170000

16000

Kali Cemporat

170000

50000


170

70


16000

500

Sal. Jl Pemuda

17000

1900

Sal. Jl Majapahit

2400

500

Kali Ngrayung Meri

130

80

10000

10000

Sal. Jl.Brawijaya

Total Koliform standar

10000

10000

10000


Gambar 3.11. Diagram Hasil Pemantauan Total Koliform Badan Air di Kota Mojokerto Tahun 2007-2008 Hasil pemantauan Total Koliform terhadap badan air disajikan pada Gambar 3.11. Pada sebagian besar badan air hasil pengukuran Total Koliform berada di bawah baku mutu Total Koliform untuk badan air Kelas III (< 10000 mg/L). Namun terdapat beberapa badan air yang memiliki hasil pengukuran Total Koliform yang cukup tinggi yaitu Saluran Jembatan Raden Wijaya, DAS. Sadar, Saluran Sinoman Hulu, Saluran Depan Pasar Hewan, Saluran Jl Benteng Pancasila, Kali Cemporat, Saluran Jl. Prajurit Kulon, dan Saluran Jl.Pemuda.

III- 26


Secara umum hampir sebagian besar kualitas air sungai telah tercemar limbah industri maupun limbah domestik. Hal ini secara tak langsung disebabkan oleh semakin berkembangnya industri dan bertambahnya penduduk.

3.1.2. Potensi Air tanah Berdasarkan siklus hidrologi, tanah adalah tempat menyimpan cadangan air pada musim hujan, maka penggunaan lahan sesuai dengan fungsinya merupakan langkah penting untuk tetap menjaga tersedianya air secara berkesinambungan. Kondisi hidrogeologi suatu daerah sangat menentukan potensi jumlah maupun mutu air tanah, sehingga batas aman jumlah air tanah yang bisa diambil sangat berbeda dari suatu daerah ke daerah yang lain. Karena itu, perlu ada pembatasan pengambilan air tanah. Kenyataannya, sektor industri dan jasa masih terus mengandalkan air tanah untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga pengambilan air tanah menjadi berlebihan. Belum lagi adanya penggunaan air tanah yang dimanfaatkan penduduk sebagai sumber air bersih dengan membuat sumur gali, sumur bo r, dan sumur pompa tangan. Penggunaan air tanah dan jumlah sumur bor yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemakaian air tanah yang terus meningkat akan menyebabkan penurunan muka air tanah. Potensi kuantitas air tanah di Kota Mojokerto telah dilakukan dalam studi Potensi Air Bawah Tanah atau dalam Neraca Air Tanah, jumlah air tanah yang masuk meliputi presipitasi 3

dan kembalian penggunaan air sebesar ± 359.865.971,892 m /tahun sedangkan jumlah air tanah yang hilang meliputi evapotranspirasi, aliran sungai, penggunaan air tanah domestik 3

dan non domestik sebesar ± 290.431.808.830 m /tahun sehingga terdapat cadangan air tanah 3

yang tersimpan sebesar ± 69.434.163.061 m /tahun. Studi Neraca Air Tanah ini tidak dilakukan tiap tahun namun dilakukan tiap 5 tahun sekali. Perhitungan kesetimbangan air yang pernah dilakukan ada 3 sistem, yaitu Climatic System, Surface Water System dan Ground Water System diperoleh seperti Tabel 3.3. Tabel. 3.3. Kesetimbangan Air di Kota Mojokerto No

Uraian

1

Presipitasi

2

Evapotranspirasi

3

Limpasan Permukaan

4

Imbuhan Air Bawah Tanah

5

Penggunaan Air (Domestik dan Non Domestik) Cadangan Air yang Tersimpan

Jumlah Kesetimbangan Air 3 (m ) 350.836.474.048 279.868.260.047,166 227.975,23 70.967.986.025,223 10.563.320.808 69.434.163.061

Sumber: Laporan Data Base Potensi Air Bawah Tanah Kota Mojokerto 2006

III- 27


3.1.3. Curah Air Hujan Curah hujan yang turun di Kota Mojokerto sedikit banyak mempengaruhi kondisi air di Kota Mojokerto. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi ol eh keadaan iklim, keadaan perputaran atau pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Curah hujan pada bulan Desember 2007 merupakan curah hujan tertinggi yang terjadi dalam kurun waktu 2007 2008 yaitu mencapai 452 mm. Jumlah bulan hujan pada tahun 2008 lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2007. Data tentang hari hujan dan rata -rata curah hujan tahun 2007-2008 disajikan pada Tabel 3.4. Tabel 3.4. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Rata-rata Bulanan Kota Mojokerto Tahun 20072008 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Curah Hujan Rata-rata (mm) 2007 2008 225 245 99 250 262 387 193 19 23 18 67 14 12 71 110 452 356

Hari Hujan Rata-rata (hari) 2007 2008 7 16 8 17 11 18 8 4 2 1 6 1 5 2 9 18 10

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka tahun 2009 .

3.2. Tekanan Pada bagian ini akan diuraikan tentang faktor penekan terhadap status kualitas dan kuantitas air. Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Mojokerto sebesar 0,72% dengan jumlah penduduk sebesar 116.355 jiwa pada akhir tahun 2008 (Kota Mojokerto Dalam Angka, 2009) secara tak langsung menyebabkan tekanan terhadap sumber daya air. Sumber daya air di Kota Mojokerto dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sumber air bersih baik digunakan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan domestik sehari-hari dan juga oleh sektor industri. Selain itu dimanfaatkan pula sebagai air irigasi pertanian. Di lain pihak sumber daya air juga dimanfaatkan sebagai badan air penerima limbah dari kegiatan industri ataupun kegiatan domestik yang berpotensi menurunkan kualitas dari badan air tersebut. Penurunan kualitas air dapat disebabkan antara lain oleh : a). Pertumbuhan dan kegiatan penduduk

III- 28


Peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan penduduk, akan menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan air bersih dan meningkatnya volume limbah domestik.

b). Perubahan tata ruang Pembangunan yang tidak mengindahkan pola tata ruang kota dan lingkungan akan mengakibatkan terganggunya sumberdaya alam khususnya air. c). Pertumbuhan industri, usaha jasa terutama di pusat kota Kegiatan perubahan lahan dijadikan industri/kegiatan maupun pemukiman dengan cara pemanfaatan/penggunaan lahan juga menjadi salah satu penyebab terganggunya lingkungan dan sumberdaya alam khususnya air. d). Alih fungsi hutan kota dan lahan Kerusakan hutan kota ataupun ruang terbuka hijau menyebabkan terjadinya kerusakan cadangan air serta menyebabkan terjadinya banjir. Sedimentasi sungai akan menyebabkan menyebabkan daya tampung sungai menjadi berkurang sehingga potensi air yang ditampung juga terbatas. e). Penyediaan air Semua jenis kegiatan aktivitas manusia maupun kegiatan lainnya serta pertambahan penduduk akan berkorelasi dengan kebutuhan air dan meningkatnya kebutuhan akan air bersih. f). Pencemaran Air Keberadaan industri, baik industri besar, menengah maupun kecil dan kegiatan pertanian (yang menggunakan pupuk dan pestisida), TPA sampah (yang menghasilkan lindi), bengkel, service kendaraan, kegiatan cuci mobil dan pembuangan oli bekas yang ada di pusat kota di Kota Mojokerto memungkinkan terjadinya pencemaran air. 3.2.1. . Penyediaan Air Bersih Penyediaan air bersih bagi kegiatan sehari-hari penduduk Kota Mojokerto dalam skala rumah tangga maupun industri dikelola oleh PDAM Kota Mojokerto, dengan memanfaatkan sumber air dari sumur dalam berkapasitas 200 liter/detik. Menurut data dari Kantor PDAM Kota Mojokerto, konsumsi air yang telah disalurkan pada tahun 2007 adalah sebesar 665.549 m

3

untuk memenuhi kebutuhan 4.688 pelanggan, sedangkan untuk tahun 2008 adalah sebesar 3

781.496 m untuk memenuhi kebutuhan 4.254 pelanggan. Ditilik dari jumlah pelanggannya memang terjadi penurunan, namun dari segi kuantitas air yang dikonsumsi tampak adanya kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini tentunya merupakan suatu tekanan tersendiri bagi sumberdaya air di Kota Mojokerto karena tentunya dengan adanya peningkatan konsumsi air bersih akan meningkatkan pula volume air limbah yang dibuang ke lingkungan. Selain disuplai oleh PDAM Kota Mojokerto, penduduk Kota Mojokerto memenuhi kebutuhan

air

bersihnya

dengan memanfaatkan

sumber

daya

air

tanah

dengan

menggunakan sumur pompa tangan dan sumur gali.

3.2.2. Potensi Pencemaran Air Pencemaran air di daratan terjadi pada air permukaan yang meliputi sungai dan pencemaran air tanah. Sumber pencemaran dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu rumah

III- 29


tangga (domestik), limbah industri, dan limbah pertanian/perkebunan. Berbagai macam sumber pencemar menunjukkan bahwa konsentrasi senyawa pencemar sangat bervariasi, hal ini disebabkan karena sumber air limbah juga bervariasi sehingga faktor waktu dan metode pengambilan sampling sangat mempengaruhi besarnya konsentrasi.

3.2.2.1. Air Limbah Domestik Sumber air limbah domestik adalah seluruh buangan air yang berasal dari seluruh kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, asrama yang meliputi limbah buangan kamar mandi, toilet, dapur dan air bekas pencucian pakaian. Perkiraan persentase kontribusi air limbah domestik menur ut sumbernya adalah sebagai berikut dari toilet ± 30%, air cucian dapur ± 39%, kamar mandi ± 21% dan dari cucian pakaian ± 10%. Tingginya tingkat pencemaran dari limbah domestik yang terjadi saat ini belum dilakukan penanganan yang serius, sehingga dikhawatirkan tingkat kualitas lingkungan akan semakin turun, jika tidak segera ditanggulangi struktur/fungsi lingkungan akan rusak dan diperlukan waktu pemulihan yang lama dengan biaya yang sangat mahal. Secara visual kasus pencemaran dari limbah cair dom estik dan pembuangan sampah pada saluran air/sungai, dapat dilihat dari kualitas air sungai/saluran air yang berwarna hitam atau berbusa, dan berbau busuk. Selain itu kualitas air tanah semakin menurun dan banyaknya masyarakat yang terserang berbagai penyakit yang diakibatkan oleh penggunaan air yang berkualitas rendah, seperti diare, kholera, disentri, typus, gatal-gatal dan lain-lain.

Gambar 3.12. Saluran air yang tercemar akibat kegiatan domestik

United Nation - Habitat (UN Habitat) telah menyerukan kepada semua negara di dunia termasuk Indonesia, agar negara-negara di dunia mendukung dan melaksanakan program

III- 30


pencapaian " Millenium Development Goals " (MDGs) 2015. Target pencapaian pengolahan air limbah di perkotaan baru ± 69% dan pedesaan baru ± 46%. Jumlah penduduk Kota Mojokerto pada Tahun 2008 adalah sebesar ± 116.355 jiwa 2

dengan rata-rata kepadatan ± 7.069 jiwa/km (Kota Mojokerto dalam Angka, 2009) secara otomatis akan juga meningkatkan buangan limbah cair domestik, yang nantinya tentu akan berpengaruh terhadap lingkungan. Limbah cair domestik berpotensi untuk mencemari tanah permukaan ataupun air tanah. Limbah cair domestik dapat berasal dari pembuangan tinja yang tidak tepat, misalnya saja pada air sungai ataupun pada saluran air lainny a. Oleh karena itu kepemilikan jamban keluarga merupakan salah satu hal yang penting untuk dapat memperkirakan terjadinya pencemaran air akibat limbah domestik yang berasal dari tinja. Berikut adalah data mengenai jumlah sarana tempat buang air besar (jamb an keluarga) penduduk Kota Mojokerto tahun 2008. Tabel 3.5. Jumlah Sarana Tempat Buang Air Besar (Jamban Keluarga) Tahun 2008

No

Kecamatan/ Kelurahan

Kecamatan Magersari 1 Wates 2 Kedundung 3 Gunung Gedangan 4 Meri 5 Gedongan 6 Magersari 7 Purwotengah 8 Sentanan 9 Jagalan 10 Balongsari Kecamatan Prajurit Kulon 11 Mentikan 12 Kauman 13 Pulorejo 14 Miji 15 Blooto 16 Prajurit Kulon 17 Surodinawan 18 Kranggan JUMLAH

Jumlah Rumah

Jumlah Sarana Pembuangan Air Besar (Jamban) Septic MCK/WC Cemplung Sanimas Tank Umum

4.748 3.406 1.277 1.695 508 1.726 494 434 743 1.990

4.564 2.239 695 1.405 505 1.056 455 470 723 1.257

43 199 18 37

1.737 760 1.289 1.778 1.225 1.159 2.209 2.063 29.241

1.013 518 957 1.395 677 649 1.327 1.366 21.271

140 190 56 230 56 20 33 128 1.150

7 4 4 3 1 6 2 10 9 5

1 1 1

3 1 14 69

1 1 1 1 7

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2009

Berdasarkan Tabel 3.5. sebagian besar penduduk telah memiliki jamban keluarga yang dilengkapi dengan septic tank, bahkan Pemerintah Kot a Mojokerto telah berpartisipasi pula dalam program Sanimas yang bertujuan untuk mengurangi beban pencemaran terhadap badan air oleh limbah domestik. Berdasarkan data tersebut tekanan terhadap sumber daya air akibat pencemaran tinja telah dapat diminimalka n. Namun perlu diwaspadai

III- 31


adanya kemungkinan pencemaran tinja yang berasal dari rembesan septic tank yang bocor atau rusak. Selain data mengenai sarana buang air besar, diperlukan juga data, mengenai sarana pembuangan air limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini berasal dari kegiatan air cucian dapur, kamar mandi dan cucian pakaian. Berikut disajikan data mengenai jumlah sarana pembuangan air limbah rumah tangga tahun 2008.

Tabel 3.6. Jumlah Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) Rumah Tangga Tahun 2008

No

Kecamatan/ Kelurahan

Jumlah Rumah

Jumlah SPAL Rumah Tangga Asal bantuan dari Swadaya Masyarakat Sektor Kesehatan

Kecamatan Magersari 1 Wates 2 Kedundung 3 Gunung Gedangan 4 Meri 5 Gedongan 6 Magersari 7 Purwotengah 8 Sentanan 9 Jagalan 10 Balongsari Kecamatan Prajurit Kulon 11 Mentikan 12 Kauman 13 Pulorejo 14 Miji 15 Blooto 16 Prajurit Kulon 17 Surodinawan 18 Kranggan JUMLAH

4.748 3.406 1.277 1.695 508 1.726 494 434 743 1.990 1.737 760 1.289 1.778 1.225 1.159 2.209 2.063 29.241

2 8 10 9

Non Kesehatan

2 40

17 29

59

Ada

Memenuhi Syarat

4.635 2.787 1.106 1.596 508 1.926 494 434 743 1.990

4.388 2.787 1.106 1.596 426 1.329 425 345 580 1.573

1.058 654 1.192 1.681 894 777 1.657 1.671 25.803

634 557 859 1.678 894 777 1.657 1.671 23.282

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2009

Berdasarkan data pada Tabel 3.6, sebagian besar telah memiliki SPAL sehingga tekanan terhadap sumber daya air telah diminimalkan. Berdasarkan kondisi pencemaran kualitas air (beban pencemaran yang masuk ke lingkungan per satuan area) dan daya dukung lingkungan, maka pengelolaan penanganan air limbah perkotaan di Kota Mojokerto hirarkinya dilaksanakan berdasarkan pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan karena kepadatan penduduk merupakan faktor yang paling dominan terhadap pencemaran air. Kepemilikan sarana dan prasarana fasilitas sanitasi kesehatan khususnya jamban dan tangki septik serta bangunan resapan terutama didaerah pemukiman padat, dan daerah bantaran sungai di Kota Mojokerto merupakan kebutuhan yang harus dilakukan karena bila

III- 32


tidak dilakukan menimbulkan dampak terhadap kehidupan biota air, kualitas air tanah, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

3.2.2.2. Air Limbah Industri Keberadaan industri selain menghasilkan produk yang mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi, juga menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran air apabila tidak dikelola dengan benar. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2007, terdapat beberapa industri besar dan kecil, adapun jumlah industri menurut kelompok di Kota Mojokerto disajikan pada Tabel 3.7, dimana tampak adanya kenaikan jumlah usaha industri yang berada di Kota Mojokerto yang memiliki dampak sampingan berupa tekanan terhadap sumberdaya air baik dari segi kuantitas ataupun kualitas. Tabel 3.7. Jumlah industri menurut kelompok industri di Kota Mojokerto tahun 2007-2008 Jumlah Usaha (unit) 2007 2008

Kelompok Industri INDUSTRI BESAR Industri kimia agro dan hasil hutan Industri logam, mesin, elektronika, dan aneka INDUSTRI KECIL Formal Non formal JUMLAH

28 18

28 18

582 1.376 2.004

661 1.416 2.123

Sumber : Mojokerto dalam Angka, 2009

Terdapat beberapa industri/usaha di Kota Mojokerto yang berpotensi mencemari air antara lain pencucian mobil, pabrik karet, pabrik kecap, rumah potong hewan, pabrik tahu dan pabrik plastik. Industri tersebut di samping menghasilkan air limbah dalam jumlah besar juga membutuhkan air dalam jumlah besar untuk proses produksi. Oleh sebab itu diperlukan upaya pengelolaan dan penerapan teknologi bersih dalam proses produksi untuk mengurangi volume limbah. Pencucian mobil Kwik merupakan salah satu usaha yang berpotensi untuk mencemari badan air di Kota Mojokerto. Oleh karenanya Tim Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto memantau inlet dan outlet pencucian mobil Kwik. Adapun hasil pemeriksaan terhadap limbah usaha pencucian mobil Kwik ditampilkan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Hasil Pemantauan terhadap Kualitas Air Limbah Pencucian Mobil Kwik, 2007 No 1

Tanggal pemeriksaan 30 Juli 2007

Inlet pH = 7

Outlet pH = 6,9

III- 33


2

27 Agustus 2007

3

17 September 2007

BOD = 27,6 mg/L COD = 122,6 mg/L TSS = 124 mg/L Orthofosfat = 2,692 mg/L Deterjen = 6,395 mg/L Minyak lemak = 6,5 mg/L pH = 6,9 BOD = 50,4 mg/L COD = 244,2 mg/L TSS = 322 mg/L Orthofosfat = 2,783 mg/L Deterjen = 7,550 mg/L Minyak lemak = 23,0 mg/L pH = 7,1 BOD = 261,0 mg/L COD = 1168,0 mg/L TSS = 910 mg/L Orthofosfat = 9,404 mg/L Deterjen = 9,190 mg/L Minyak lemak = 160,0 mg/L

BOD = 21,7 mg/L COD = 106,5 mg/L TSS = 142 mg/L Orthofosfat = 2,749 mg/L Deterjen = 6,745 mg/L Minyak lemak = 5,5 mg/L pH = 6,9 BOD = 45,9 mg/L COD = 218,7 mg/L TSS = 270 mg/L Orthofosfat = 13,104 mg/L Deterjen = 8,530 mg/L Minyak lemak = 21,5 mg/L pH = 7,1 BOD = 183,5 mg/L COD = 1063,7 mg/L TSS = 898 mg/L Orthofosfat = 7,494 mg/L Deterjen = 7,800 mg/L Minyak lemak = 135,0 mg/L

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap air limbahnya, pencucian mobil Kwik perlu meningkatkan pengolahan limbahnya karena kualitas air limbah di outletnya masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur melalui Surat Keputusan Gubernur no. 45 tahun 2002. Pabrik Kecap Santoso merupakan salah satu usaha yang berpotensi untuk mencemari badan air di Kota Mojokerto. Oleh karenanya Tim Kanto r Lingkungan Hidup Kota Mojokerto memantau inlet dan outlet Pabrik Kecap Santoso. Adapun hasil pemeriksaan terhadap limbah Pabrik Kecap Santoso ditampilkan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Hasil Pemantauan terhadap Kualitas Air Limbah Pabrik Kecap Santoso, 2007 No 1

2

3

Tanggal pemeriksaan

Inlet

Outlet

30 Juli 2007

pH = 6,6 pH = 6,6 BOD = 61,4 mg/L BOD = 56,8 mg/L COD = 344,8 mg/L COD = 117,6 mg/L TSS = 106,0 mg/L TSS = 46,5 mg/L 27 Agustus 2007 pH = 6,7 pH = 6,5 BOD = 800,9 mg/L BOD = 508,4 mg/L COD = 1261,0 mg/L COD = 803,2 mg/L TSS = 220,0 mg/L TSS = 90,0 mg/L 17 September 2007 pH = 5,7 pH = 5,7 BOD = 9001 mg/L BOD = 2546,0 mg/L COD = 24.844,4 mg/L COD = 5002,7 mg/L TSS = 1590 mg/L TSS = 307,5 mg/L Berdasarkan hasil pemantauan terhadap limbahnya, Pabrik Kecap Santoso perlu

meningkatkan pengolahan limbahnya karena kualitas air limbah di outletnya masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur melalui Surat Keputusan

III- 34


Gubernur no. 45 tahun 2002. Pabrik Tahu Winarto merupakan salah satu usaha yang berpotensi untuk mencemari badan air di Kota Mojokerto. Oleh karenanya Tim Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto memantau inlet dan outlet

Pabrik

Tahu Winarto. Adapun hasil

pemeriksaan terhadap limbah Pabrik Tahu Winarto dit ampilkan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Hasil Pemantauan terhadap Kualitas Air Limbah Pabrik Tahu Winarto, 2007 No

Tanggal pemeriksaan

1

30 Juli 2007

2

27 Agustus 2007

3

17 September 2007

Inlet pH = 6,2 BOD = 1463,1 mg/L COD = 1975,3 mg/L TSS = 933,3 mg/L pH = 6,3 BOD = 1340,9 mg/L COD = 2085,6 mg/L TSS = 450,0 mg/L pH = 5,3 BOD = 1751,0 mg/L COD = 3528,8 mg/L TSS = 520 mg/L

Outlet pH = 6,6 BOD = 56,8 mg/L COD = 117,6 mg/L TSS = 46,5 mg/L pH = 6,7 BOD = 513,4 mg/L COD = 897,1 mg/L TSS = 253,3 mg/L pH = 5,3 BOD = 1381,0 mg/L COD = 2196,2 mg/L TSS = 256,7 mg/L

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap limbahnya, Pabrik Tahu Winarto perlu meningkatkan pengolahan limbahnya karena kualitas air limbah di outletnya masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur melalui Surat Keputusan Gubernur no. 45 tahun 2002. Kegiatan Rumah Potong Hewan di Kota Mojokerto dipantau limbah cairnya oleh Tim KLH Kota Mojokerto, karena juga merupakan salah satu kegiatan yang berpotensi untuk mencemari badan air di Kota Mojokerto. Oleh karenanya Tim Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto memantau inlet dan outlet Rumah Potong Hewan. Adapun hasil pemeriksaan terhadap limbah Rumah Potong Hewan ditampilkan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Hasil Pemantauan terhadap Kualitas Air Limbah Rumah Potong Hewan, 2007 No

Tanggal pemeriksaan

Inlet

Outlet

III- 35


1

30 Juli 2007

2

27 Agustus 2007

3

17 September 2007

pH = 7,2 BOD = 75,6 mg/L COD = 332,8 mg/L TSS = 127,1 mg/L Amonia = 16,340 mg/L Minyak lemak = 5,5 mg/L pH = 6,9 BOD = 48,9 mg/L COD = 107,1 mg/L TSS = 46,0 mg/L Amonia = 1,318 mg/L Minyak lemak = 16,5 mg/L pH = 7,1 BOD = 161,0 mg/L COD = 666,6 mg/L TSS = 440,0 mg/L Amonia = 16,090 mg/L Minyak lemak = 44,2 mg/L

pH = 6,7 BOD = 75,4 mg/L COD = 268,7 mg/L TSS = 120,0 mg/L Amonia = 4,328 mg/L Minyak lemak = 2,8 mg/L pH = 6,9 BOD = 48,9 mg/L COD = 107,1 mg/L TSS = 46,0 mg/L Amonia = 1,318 mg/L Minyak lemak = 13,0 mg/L pH = 7,1 BOD = 46,5 mg/L COD = 95,0 mg/L TSS = 34,0 mg/L Amonia = 1,560 mg/L Minyak lemak = 7,3 mg/L

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap limbahnya, Rumah Potong Hewan perlu meningkatkan pengolahan limbahnya karena kualitas air limbah di outletnya masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur melalui Surat Keputusan Gubernur no. 45 tahun 2002. Pabrik Plastik Jasa Santoso merupakan salah satu usaha yang berpotensi untuk mencemari badan air di Kota Mojokerto. Oleh karenanya Tim Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto memantau inlet dan outlet Pabrik Plastik Jasa Santoso. Adapun hasil pemeriksaan terhadap limbah Pabrik Plastik Jasa Santoso ditampilkan pada Tabel 3.12. Tabel 3.12. Hasil Pemantauan terhadap Kualitas Air Limbah Pabrik Plastik Jasa Santoso, 2007 No

Tanggal pemeriksaan

1

30 Juli 2007

2

27 Agustus 2007

No 3

Tanggal pemeriksaan 17 September 2007

Inlet

Outlet O

Temperatur = 27,2 C pH = 6,9 BOD = 97,6 mg/L COD = 381,5mg/L TSS = 419,0 mg/L Barium = 2,3505 mg/L O Temperatur = 29,5 C pH = 6,3 BOD = 78,2 mg/L COD = 136,9mg/L TSS = 68,0 mg/L Barium = 0 mg/L

Inlet

O

Temperatur = 28,5 C pH = 6,7 BOD = 36,1 mg/L COD = 93,3mg/L TSS = 53,0 mg/L Barium = 10,2747 mg/L O Temperatur = 27,2 C pH = 6,9 BOD = 36,2 mg/L COD = 60,5mg/L TSS = 28,0 mg/L Barium = 0 mg/L

Outlet O

Temperatur = 27,0 C

O

Temperatur = 26,5 C

III- 36


pH = 6,5 BOD = 91,0 mg/L COD = 168,0mg/L TSS = 263,8 mg/L Barium = 6,0655 mg/L

pH = 6,4 BOD = 2,8 mg/L COD = 28,9mg/L TSS = 4,2 mg/L Barium = 3,6971 mg/L

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap limbahnya, Pabrik Plastik Jasa Santoso telah dapat mengolah air limbahnya dengan cukup baik, namun diperlukan pengolahan lanjutan untuk dapat memisahkan Barium dari air limbah.

3.2.2.3. Air Irigasi Kegiatan Pertanian Kegiatan lain yang berpotensi untuk mencemari badan air adalah kegiatan pertanian. Penggunaan pupuk anorganik dan pestisida sebagai pengendali hama tanaman yang digunakan dalam kegiatan pertanian merupakan sumber pencemaran terhadap badan air. Pestisida yang dapat mencemari air adalah pestisida yang termasuk dalam Persistent Organic Pollutants (POPs). Senyawa POPs merupakan senyawa yang berbahaya bagi lingkungan karena selain mempunyai toksisitas tinggi senyawa ini juga bersifat persisten atau bertahan lama di lingkungan. POPs juga mempunyai sifat bioakumulasi dalam mahluk hidup

dan

juga

biokonsentrasi

melalui

rantai

makanan.

DDT

(Dich/oro

biphenyl

Trychloroethane) merupakan salah satu bahan kimia yang termasuk POPs dari golongan organoklorin yang digunakan untuk membunuh serangga hama tumbuhan di pertanian. Meskipun senyawa DDT sudah lama dilarang digunakan baik untuk pertanian atau kesehatan, hasil pemantauan

lingkungan menunjukkan DDT

masih terdeteksi di

lingkungan. Umumnya DDT terdeteksi paling rendah di air sungai dibandingkan dengan sedimen sungai atau pun di tanah pertanian. DDT yang terdeteksi di air sungai umumnya berada di bawah baku mutu air, dua part per billion atau ppb (Peraturan Pemerintah RI no. 82 Tahun 2001). Turunan dari DDT juga masih terdeteksi di beberapa air sungai dengan konsentrasi rendah, demikian juga untuk senyawa aldrin dan senyawa organoklorin. Selain pencemaran pada badan air, air tanah juga berpotensi mengalami pencemaran akibat kegiatan dari sektor transportasi/bengkel yang disebabkan oleh pembuangan oli bekas yang tidak ramah lingkungan. Selain dari limbah domestik dan industri, di Kota Mojokerto pencemaran lingkungan juga dapat berasal dan kegiatan service kendaraan, bengkel dan cuci mobil, mengingat limbah dari oli bekas dari sektor transportasi/bengkel ini merupakan salah satu limbah B3 yang harus mendapatkan pengelolaan khusus dan sungguh-sungguh secara berkelanjutan dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto. 3.3. Respon Untuk melindungi potensi sumberdaya air terutama sungai yang ada di Kota Mojokerto, maka Pemerintah Kota Mojokerto telah menetapkan Sungai Prokasih, diantaranya adalah

III- 37


Sungai Brantas, Sungai Sadar dan Sungai Brangkal. Sumberdaya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam bertujuan untuk melindungi sumberdaya alam dari kerusakan serta untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan balk. Berkaitan dengan persoalan sumberdaya air, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengelolaan yang merespon persoalan tersebut, diantaranya adalah: 1). Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNK - PA) Komponen kegiatan GNK-PA meliputi: a). Konservasi Sumberdaya Air b). Pendayagunaan Sumberdaya Air c). Pengendalian Daya Rusak Air d). Informasi Pengelolaan Sumberdaya Air e). Peran serta Stakeholder dalam Pengelolaan Sumberdaya Air 2). Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air a. Penetapan Kelas Air Berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001, sumber air perlu ditetapkan kelas airn ya sesuai dengan peruntukkannya. Untuk memenuhi mutu air yang sesuai dengan kelas air yang akan ditetapkan, pemerintah setempat agar menetapkan mutu air, yang dituangkan dalam peraturan daerah. b. Program Kali Bersih (Prokasih) Program Kali Bersih (Prokasih) merupakan salah satu upaya pengelolaan lingkungan yang dititikberatkan pada peningkatan kualitas perairan sungai. Program ini telah dicanangkan sejak Tahun 1989, program ini sempat terhenti pada Tahun 1999 dan dilaksanakan kembali pada Tahun 2003 melalui Program Superkasih (Surat Pernyataan Kali Bersih) yang merupakan salah satu tahapan di dalam Program Prokasih. Prokasih

bertujuan

mendorong

percepatan

pentaatan

industri

pada

peraturan

perundang-undangan, khususnya tentang Baku Mutu Air Limbah (BMAL). Ruang lingkup Prokasih adalah seluruh jenis industri, meliputi manufaktur, agroindustri, hotel, domestik dan rumah sakit yang membuang limbah cair ke sungai

c. Superkasih Pemerintah Kota Mojokerto juga mendorong perusahaan-perusahaan taat terhadap ketentuan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku melalui pendekatan alternatif non penegakan hukum. Langkah ini dilakukan melalui program SUPERKASIH. Dalam SUPERKASIH, penegakan hukum lingkungan tidak dilakukan secara langsung terhadap perusahaan yang belum taat. Perusahaan yang belum taat terlebih dahulu dilakukan pembinaan melalui Surat Pernyataan tertulis. Kewajiban yang harus ditaati oleh perusahaan dalam Surat Pernyataan ini dibuat dengan memperhatikan faktor teknis dan administrasi. Penandatanganan Surat Pernyataan

III- 38


tertulis ini disaksikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur dan Walikota. Dalam Surat Pernyataan tertulis ini pihak perusahaan diberikan kesempatan untuk melakukan upaya perbaikan pentaatan dalam batas waktu tertentu sebelum upaya penegakan hukum selanjutnya dilakukan. d. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) PROPER merupakan salah satu bentuk pengawasan yang sekaligus upaya transparansi dengan

pelibatan

masyarakat

dalam

pengelolaan

lingkungan

sebagaimana

yang

diamanatkan oleh Undang-undang No. 23 tahun 1997. Melalui PROPER hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Disamping UU No. 23 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah terkait, PP. No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, Jo. PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP. No. 18 Tahun 1999, PP. No. 82 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, PP. No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kegiatan Proper dilakukan dengan penyebaran informasi tingkat kinerja penataan suatu perusahaan kepada publik dan stakeholder. Peringkat yang diberikan dalam Proper adalah Peringkat Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam. Landasan operasional pelaksanaan PROPER adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 127/MENLH/2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai bagian dari pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Mojokerto, maka pelaksanaan PROPER dilakukan untuk semua perusahaan dan dititikberatkan pada: 1. Perusahaan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan 2. Perusahaan yang mempunyai dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan sangat besar 3. Perusahaan yang mencemari dan merusak lingkungan dan atau berpotensi mencemari dan merusak lingkungan 4. Perusahaan publik yang terdaftar pada pasar modal di dalam dan di luar negeri 5. Perusahaan yang berorientasi ekspor Dampak

PROPER terhadap

peningkatan penaatan perusahaan

telah

mengurangi

pencemaran air, pencemaran udara, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke media lingkungan hidup, pada akhirnya masyarakat di sekitar lokasi dapat merasakan dampak peningkatan penaatan ini. Hasil peringkat kinerja masing-masing perusahaan ini telah disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui berbagai media massa. e. Pengendalian Air Tanah Untuk mengantisipasi eksploitasi air tanah yang tidak terkendali telah dikeluarkan Surat Keputusan

Menteri

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral

(ESDM )

No.

1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di

III- 39


Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Surat keputusan ini memuat pedoman teknis dan prosedur penyusunan peraturan daerah dalam pengelolaan air tanah di daerah. Khusus untuk Pulau Jawa dan Madura yang kondisi air tanahnya krisis, Menteri ESDM menetapkan batas horisontal cekungan air tanah menggunakan peta cekungan air tanah skala 1:250.000 melalui SK No 716.x/40/MEM/ 2003. Untuk melengkapi surat keputusan tersebut, pemerintah saat ini sedang menyiapkan pedoman teknis, prosedur, dan kriteria pengelolaan air tanah. Dalam upaya konservasi air tanah, maka kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto adalah: 1. Inventarisasi kuantitas dan kualitas air tanah 2. Penyusunan data base Potensi Air Bawah Tanah 3. Menyusun peta konservasi air tanah 4.

Menetapkan Tata Ruang Wilayah untuk penggunaan lahan wilayah kota

5. Mengendalikan pengambilan air tanah dengan cara: (i) Memperketat pengeluaran izin baru untuk pengambilan air tanah (ii) Izin pengambilan air tanah meliputi masa berlaku, besarnya debit, dan kedalaman sumur (iii) Menetapkan pajak/retribusi (iv) Memberi rekomendasi dan saran teknis tentang kedalaman pengambilan air tanah.

f. Dokumen Lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) Adalah suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan. Fungsi dari dokumen lingkungan ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap kegiatan usaha/usaha. Melalui kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto bahwa setiap kegiatan usaha/industri wajib menyusun, memiliki dan menerapkannya, sehingga dampak yang ditimbulkan terutama bila kegiatan tersebut memiliki potensi untuk mencemari air dapat ditekan semaksimal mungkin. g. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) IPLC adalah izin pembuangan limbah cair yang ditujukan pada orang/badan usaha yang menggunakan sumber-sumber air sebagai tempat pembuangan limbah cair atas kegiatan usahanya. Maksud dan tujuan dan perizinan ini adalah sebagai upaya pencegahan pencemaran dari sumber pencemar, penanggulangan dan atau pemulihan mutu air pada sumbersumber air serta untuk mewujudkan kelestarian fungsi air, agar air yang ada pada sumber-sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai peruntukkannya. Dasar landasan hukum: Dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2002. " Pemerintah Propinsi melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Kabupaten atau Kota " Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2002. " Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air

III- 40


wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati / Walikota " Jenis Usaha/ Kegiatan yang wajib Mengajukan / Memperoleh Ijin Pembuangan Limbah Cair ke sumber-sumber air adalah: (i)

Perindustrian dan Perdagangan

(ii)

Hotel / usaha akomodasi

(iii)

Pertanian

(iv)

Kehutanan dan Perkebunan

(v)

Pekerjaan Umum dan Pengolahan Limbah Terpusat

(vi)

Rumah Sakit dan Kesehatan

Dengan banyaknya kegiatan/industri yang membuang limbah cairnya ke media air di Kota Mojokerto serta terdapat adanya beberapa sungai dan anak sungai maka diwajibkan setiap industri harus mempunyai izin tersebut. Kota

Mojokerto Izin

Pembuangan Limbah Cair yang sampai saat ini belum dapat dilakukan, sehingga perizinan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur. Diantara ± 93 industri pangan, ± 125 industri sandang/kulit, ± 25 industri kerajinan umum, ± 66 industri kimia dan bahan bangunan dan ± 26 industri logam dan aneka usaha lainnya yang mempunyai perijinan IPLC berjumlah hanya 1 industri, yaitu CV Bumi Indo.

Kegiatan pengelolaan sumberdaya air khususnya air tanah yang dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto melalui Kantor Lingkungan Hidup serta instansi terkait lain, diantaranya adalah: a. Inventarisasi dan pemetaan potensi air bawah tanah b.

Pengelolaan dan pengendalian eksplorasi air bawah tanah

c.

Sosialisasi tentang bahaya pencemaran lingkungan akibat pemanfaatan air bawah tanah yang berlebihan

d. Melaksanakan rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di kawasan bantaran sungai e. Menerapkan perijinan dan meningkatkan pengawasan industri penghasil limbah cair f.

Melakukan pengawasan dan pengendalian sumber-sumber pencemaran kali

g. Mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya air dan industri yang ramah lingkungan h. Menerapkan sanksi hukum kepada semua pihak yang dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan i.

Peningkatan pusat informasi dan studi lingkungan hidup

j.

Mempertimbangkan faktor lingkungan dalam pengembangan teknologi

k.

Pengolahan limbah rumah tangga dan industri

III- 41


l.

Menetapkan indeks dan baku mutu lingkungan

m. Memantau kualitas lingkungan secara terpadu dan terus menerus n. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan pembuangan air limbah o.

Melakukan monitoring terhadap pembuangan air limbah

p. Mengharuskan semua pihak industri atau kegiatan lain yang mempunyai kontribusi sebagai pencemar untuk mengolah limbahnya sebelum dibuang ke media lingkungan q.

Merealisasikan program monitoring limbah secara rutin

r.

Perijinan pembuangan limbah cair (IPLC).

Untuk mengatasi permasalahan limbah domestik pada tempat-tempat umum di berbagai wilayah di Kota Mojokerto telah dibangun fasilitas sanitasi umum, seperti di AlunAlun Kota Mojokerto. Upaya yang dilakukan terhadap pengelolaan limbah cair domestik dan tinja yang mendesak yang telah dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto sampai saat ini antara lain: a. Pengawasan terhadap fungsi badan air/sungai sebagai fungsi sungai/drainase bukan sebagai tempat pembuangan limbah tinja secara langsung; b. Limbah yang berasal hotel dan restoran wajib mengolah limbahnya sebelum dibuang ke sungai. c.

Perencanaan sarana dan prasarana IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja), diharapkan limbah tinja yang berasal dan pemukiman penduduk diolah ke tempat tersebut sehingga dampak lingkungan diharapkan tidak terjadi.

d. Membangun tangki septik komunal dan resapan untuk limbah yang berasal dan WC, terutama limbah yang berasal dan fasilitas umum, seperti dari terminal, pasar dan tempat-tempat umum lainnya. e.

Pengembangan teknologi pengolahan limbah rumah tangga.

III- 42

BAB IV. UDARA

BAB IV UDARA

Kualitas udara dibagi menjadi dua, yaitu udara emisi dan udara ambien. Kualitas udara ambien selalu dipengaruhi oleh jumlah emisi yang di buang ke atmosfer dari sumbernya. Aktivitas industri, transportasi dan kegiatan rumah tangga adalah beberapa sumber emisi pencemaran. Pertumbuhan industri dan perkembangan motorisasi yang cepat, juga terkonsentrasinya kegiatan penduduk pada area tertentu telah menyebabkan masalah pencemaran udara. Emisi gas buang memberikan kontribusi pencemaran udara yang paling besar dibandingkan dengan sumber-sumber pencemar lainnya seperti industri. Pencemaran udara berasal dari emisi kendaraan bermotor, industri besar dan kecil akan menyebabkan gangguan kesehatan manusia bahkan merusak organ tubuh serta dapat mengganggu kestabilan atmosfer. Udara di perkotaan tak pernah terbebas dari pencemaran asap beracun yang dimuntahkan oleh ratusan bahkan ribuan knalpot kendaraan bermotor. Salah satu faktor penyebab meningkatnya pencemaran udara adalah semakin meningkatnya populasi penduduk di suatu tempat, terutama di kota-kota besar/pusat kota. Kegiatan transportasi, industri dan aktivitas penduduk juga menjadi sumber pencemaran udara. Tingkat pencemaran gas buang secara pasti akan terus naik dengan bertam bahnya jumlah kendaraan bermotor yang memadati jalan-jalan, yang hampir 100 % masih menggunakan bahan bakar fosil. Pembakaran BBM oleh mesin kendaraan akan menghasilkan gas sisa pembakaran yang umumnya berupa gas-gas Nitrogen (NOx), Sulfur (SOx), Gas-gas Karbon (CO dan C02) dan Partikel Timbal. Pemantauan kualitas udara ambien merupakan kegiatan yang penting dilakukan karena dapat mengetahui tingkat pencemaran udara yang telah terjadi pada suatu wilayah. Dengan diketahuinya tingkat pencemaran udara, maka pemerintah akan dapat menentukan arah kebijakan pembangunan yang berkaitan pengelolaan kualitas udara dan mengambil tindakan dengan tepat. Pemantauan kualitas udara merupakan hal penting, karena dapat mencegah terjadinya dampak turunnya kesehatan manusia dan kerusakan lingkungan. 4.1 Status Kualitas Udara 4.1.1 Kualitas udara ambien 4.1.1.1 Pemantuan kualitas udara ambien dengan Non-Air Quality Monitoring System (NonAQMS) di wilayah Kota Mojokerto a). Udara Ambien di Perempatan JI. Gajah Mada Umumnya kontribusi pencemaran udara terbesar berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor, mobil, bus, truk dan angkutan). Hasil sampling udara ambien yang dilakukan di perempatan JI. Gajah Mada oleh PT. ENVILAB INDONESIA menunjukkan semua parameter masih memenuhi Baku Mutu Peraturan Gubernur

IV-1

BAB IV. UDARA

Jatim No. 39 Tahun 2008. Tabel 4.1 Kualitas Udara Ambien di Perempatan JI. Gajah Mada Tahun 2007 dan 2008

No

Parameter

Satuan

Hasil Sampling Tahun 2007


Baku Mutu Peraturan Gub. Jatim No. 39/2008

1.

Sulfur Dioksida (SO2)

µg/m3

<26.15

<26.15

262

<1000

<1000

22600

3

2.

Karbon Monoksida (CO)

µg/m

3.

Nitrogen Dioksida (NO2)

µg/m3

<10

<10

92.5

3

<0.01

<0.01

200

26.92

60.58

260

<0.2

<0.2

60

4.

Ozon (03)

µg/m

5.

Debu

µg/m3 3

6.

Timah Hitam (Pb)

µg/m

7.

Hidrogen Sulfida (HZS)

µg/m3

42.32

<0.01

42

3

13.33

65.00

1360

8.

Ammonia (NH3)

µg/m

9.

Hidrokarbon (CH4)

µg/m3

44.16

22.19

160

10.

Kebisingan

dBA

73

85.6

-

11.

Suhu

ºC

34

33.8

-

12.

Kelembaban

%

50

55.2

-

13.

Kecepatan Angin

m/s

-

0.4-0.8

-

14.

Arah Angin

-

Timur

Selatan

-

b). Udara Ambien di Depan Terminal Bus Selain menjadi salah satu kota penyangga Kota Surabaya, tentu secara langsung keberadaannya juga menjadi penyumbang pencemaran udara seperti keberadaan Terminal Kertajaya Kota Mojokerto adalah salah satu terminal transit bus ke beberapa daerah/wilayah lain ke wilayah Pasuruan, Malang dan Surabaya, sehingga kontribusi terhadap perubahan kualitas udara di Kota Mojokerto cukup besar. Adapun hasil sampling yang telah dilakukan PT. ENVILAB INDONESIA bahwa semua parameter memenuhi Baku Mutu Peraturan Gubernur Jatim No. 39 Tahun 2008.

IV-2

BAB IV. UDARA

Tabel 4.2 Kualitas Udara Ambien di Depan Terminal Bus Tahun 2007 dan 2008

No

Parameter

Satuan




1.


µg/m3

<26.15

<26.15

262

<1000

<1000

22600

<10

<10

92.5

<0.01

<0.01

200

104.32

16.83

260

<0.2

<0.2

60

3

2.


µg/m

3.

Nitrogen Dioksida (NO2)

µg/m3 3

4.

Ozon (03)

µg/m

5.

Debu

µg/m3

6.

Timah Hitam (Pb)

µg/m

7.


µg/m3

23.54

<0.01

42

3

<0.01

66.67

1360

3

8.

Ammonia (NH3)

µg/m

9.

Hidrokarbon (CH4)

µg/m3

49.26

28.14

160

10.

Kebisingan

dBA

74

85.6

-

11.

Suhu

ºC

30

34.6

-

12.

Kelembaban

%

58

55.1

-

13.

Kecepatan Angin

m/s

-

0.3-0.6

-

14.

Arah Angin

-

Timur

Selatan

-

C). Udara Ambien di Pertigaan Bayangkara Hasil sampling laboratorium udara yang dilakukan PT. ENVILAB INDONESIA di Pertigaan Bayangkara, menunjukkan bahwa semua parameter memenuhi Baku Mutu Peraturan Gubernur Jatim No. 39 Tahun 2008.

Tabel 4.3 Kualitas Udara Ambien di Pertigaan Bayangkara Tahun 2008

No

Parameter

Satuan

Hasil Sampling


1.


µg/m3

<26.15

262

2.


µg/m3

<1000

22600

µg/m

3

<10

92.5

3.

Oksida Nitrogen (NO2)

4.

Ozon (03)

µg/m

3

<0.01

200

5.

Debu

µg/m3

47.11

260

<0.2

60

3

6.

Timah Hitam (Pb)

µg/m

7.


µg/m3

<0.01

42

8.

Ammonia (NH3)

µg/m3

78.33

1360

3

24.32

160

9.

Hidrokarbon (CH4)

µg/m

10.

Kebisingan

dBA

83.4

-

11.

Suhu

ºC

34.2

-

IV-3

BAB IV. UDARA

No

Parameter

Satuan

Hasil Sampling


12.

Kelembaban

%

54.5

-

13.

Kecepatan Angin

m/s

0.6-0.9

-

14.

Arah Angin

-

Selatan

-

d). Udara Ambien di Perempatan JI. Raden Wijaya Hasil sampling yang telah dilakukan di Perempatan JI. Raden Wijaya oleh PT. ENVILAB INDONESIA menunjukkan bahwa semua parameter memenuhi Baku Mutu Peraturan Gubernur Jatim No. 39 Tahun 2008. Tabel 4.4 Kualitas Udar a Am bien di Perem patan JI. Raden W ijaya Tahun 2008

No

Parameter

Satuan

Hasil Sampling


1.


µg/m3

<26.15

262

2.


µg/m3

3.


<1000

22600

µg/m

3

<10

92.5

3

<0.01

200

47.11

260

µg/m

3

<0.2

60

3

<0.01

42

4.

Ozon (03)

µg/m

5.

Debu

µg/m3

6.

Timah Hitam (Pb)

7.


µg/m

8.

Ammonia (NH3)

µg/m3

58.33

1360

9.

Hidrokarbon (CH4)

µg/m3

29.16

160

10.

Kebisingan

dBA

82.4

-

11.

Suhu

ºC

34.8

-

12.

Kelembaban

%

54.9

-

13.

Kecepatan Angin

m/s

1.0-1.5

-

14.

Arah Angin

-

Selatan

-

e). Udara Ambien di Perempatan Depan Swalayan Bentar Hasil sampling yang telah dilakukan di Perempatan Depan Swalayan Bentar oleh PT. ENVILAB INDONESIA menunjukkan bahwa semua parameter memenuhi Baku Mutu Peraturan Gubernur Jatim No. 39 Tahun 2008.

IV-4

BAB IV. UDARA

Tabel 4.5 Kualitas Udar a Am bien di Perem patan Depan Swalayan Bentar Tahun 2008

No

Parameter

Satuan

Hasil Sampling


1.


µg/m3

<26.15

262

2.


µg/m

<1000

22600

3.


µg/m3

3

<10

92.5

3

<0.01

200

40.37

260

µg/m

3

<0.2

60

3

<0.01

42

4.

Ozon (03)

µg/m

5.

Debu

µg/m3

6.

Timah Hitam (Pb)

7.


µg/m

8.

Ammonia (NH3)

µg/m3

55.83

1360

9.

Hidrokarbon (CH4)

µg/m3

20.23

160

10.

Kebisingan

dBA

80.5

-

11.

Suhu

ºC

34.8

-

12.

Kelembaban

%

54.8

-

13.

Kecepatan Angin

m/s

0.7-1.1

-

14.

Arah Angin

-

Selatan

-

f). Udara Ambien di TPA Randegan Tempat pembuangan akhir sampah merupakan salah

satu kontributor dalam

penyumbang pencemaran udara yang cukup signifikan. Sampling pengambilan kualitas udara ambien di TPA Randegan dilakukan oleh PT. ENVILAB INDONESIA menunjukkan bahwa semua parameter memenuhi Baku Mutu Peraturan Gubernur Jatim No. 39 Tahun 2008. Tabel 4.6 Kualitas Udara Ambien di TPA Randegan Tahun 2007 dan 2008

No

Parameter

Satuan




1.


µg/m3

<26.15

<26.15

262

<1000

<1000

22600

3

2.


µg/m

3.


µg/m3

<10

<10

92.5

3

<0.01

<0.01

200

51.15

26.92

260

<0.2

<0.2

60

4.

Ozon (03)

µg/m

5.

Debu

µg/m3 3

6.

Timah Hitam (Pb)

µg/m

7.


µg/m3

36.45

<0.01

42

3

13.33

91.67

1360

12.31

25.31

160

8.

Ammonia (NH3)

µg/m

9.

Hidrokarbon (CH4)

µg/m3

IV-5

BAB IV. UDARA

No

Parameter

Satuan




10.

Kebisingan

dBA

60

66.2

-

11.

Suhu

ºC

33

33.2

-

12.

Kelembaban

%

50

60.4

-

13.

Kecepatan Angin

m/s

-

0.1-0.4

-

14.

Arah Angin

-

Timur

Selatan

-

g). Udara Ambien di Incenerator RS. Gatoel Keberadaan incenerator pada suatu rumah sakit juga merupakan kontributor dalam pencemar udara dari sumber tidak bergerak. Menurut hasil sampling yang dilakukan PT. ENVILAB INDONESIA terhadap RS. Gatoel, bahwa hampir semua parameter

memenuhi

Baku

Mutu

Keputusan

Kepala

Bapedal

No.

03/Bapedal/09/1995, hanya parameter Karbon Monoksida (CO) yang melebihi baku mutu. Hal tersebut dikarenakan pembakaran yang tidak sempurna dan suhu yang kurang optimal pada Incenerator. Incenerator di RS. Gatoel memiliki suhu <1000 °C sedangkan suhu yang optimal >1000 °C.

Tabel 4.7 Kualitas Udara Ambien di Incenerator RS. Gatoel Tahun 2008 No

Parameter

Satuan

Hasil Sampling

Kep.Ka. Bapedal No. 03 /BAPEDAL/09/1995

1.

Debu

mg/Nm3

11.43

50

3

<0.01

10

<0.01

70

9

300

2.

Hidrogen Florida (HF)

mg/Nm

3.

Hidrogen Klorida (HCl)

mg/Nm3

4.


mg/Nm

3

5.

Sulfur Dioksida (SOZ)

mg/Nm3

<0.01

250

6.

Arsenik (As)

mg/Nm3

<0.003

1

7.

Cadmium (Cd)

mg/Nm3

<0.00002

0.2

<0.0006

0.2

3

8.

Mercury (Hg)

mg/Nm

9.


mg/Nm3

473

100

10.

Kromium (Cr)

mg/Nm3

<0.005

1

3

<0.0002

5

<0.0002

0.2

20.5

35

11.

Timah Hitam (Pb)

mg/Nm

12.

Thalium (TI)

mg/Nm3 3

13.

Hidrokarbon (CH4)

mg/Nm

14.

Karbon Dioksida (CO2)

%

1.1

-

15.

Opacity

%

2.5

10

IV-6

BAB IV. UDARA

h). Udara Ambien di Incenerator RSUD Wahidin Sudiro Husodo Menurut hasil sampling yang dilakukan PT. ENVILAB INDONESIA terhadap RSUD Wahidin Sudiro Husodo, bahwa semua parameter memenuhi Baku Mutu Keputusan Kepala Bapedal No. 03/Bapedal/09/1995.

Tabel 4.8 Kualitas Udara Ambien di Incenerator RSUD Wahidin Sudiro Husodo Tahun 2008 No

Parameter

Satuan

Hasil Sampling


1.

Debu

mg/Nm3

22.86

50

3

<0.01

10

2.


mg/Nm

3.


mg/Nm3

<0.01

70

4.


mg/Nm3

<0.01

300

5.


mg/Nm3

<0.01

250

<0.003

1

3

6.

Arsenik (As)

mg/Nm

7.

Cadmium (Cd)

mg/Nm3

<0.00002

0.2

8.

Mercury (Hg)

mg/Nm3

<0.0006

0.2

<10

100

<0.005

1

mg/Nm

3

<0.0002

5

mg/Nm

3

<0.0002

0.2

3

18.6

35

3

9.


mg/Nm

10.

Kromium (Cr)

mg/Nm3

11.

Timah Hitam (Pb)

12.

Thalium (TI)

13.

Hidrokarbon (CH4)

mg/Nm

14.


%

0.2

-

15.

Opacity

%

5.5

10

i). Udara Ambien di Incenerator RS. EMMA Menurut hasil sampling yang dilakukan PT. ENVILAB INDONESIA terhadap RSUD Wahidin Sudiro Husodo, bahwa hampir semua parameter memenuhi Baku Mutu Keputusan Kepala Bapedal No. 03/Bapedal/09/1995, hanya parameter Karbon Monoksida (CO) yang melebihi baku mutu. Hal tersebut dikarenakan pembakaran yang tidak sempurna dan suhu yang kurang optimal pada Incenerator. Incenerator di RS. EMMA memiliki suhu <1000 °C sedangkan suhu yang optimal >1000 °C.

IV-7

BAB IV. UDARA

Tabel 4.9 Kualitas Udara Ambien di Incenerator RS. EMMA Tahun 2008 No

Parameter

Satuan

Hasil Sampling


1.

Debu

mg/Nm3

20.00

50

2.


mg/Nm3

<0.01

10

3.


mg/Nm

3

<0.01

70

4.


mg/Nm3

4

300

5.


mg/Nm3

<0.01

250

6.

Arsenik (As)

mg/Nm3

<0.003

1

<0.00002

0.2

3

7.

Cadmium (Cd)

mg/Nm

8.

Mercury (Hg)

mg/Nm3

<0.0006

0.2

9.


mg/Nm3

10. 11. 12.

Kromium (Cr) Timah Hitam (Pb) Thalium (TI)

309

100

mg/Nm

3

<0.005

1

mg/Nm

3

<0.0002

5

mg/Nm

3

<0.0002

0.2

3

22.4

35

13.

Hidrokarbon (CH4)

mg/Nm

14.


%

3.2

-

15.

Opacity

%

8.0

10

j). Udara Ambien di Incenerator Dinas Kesehatan Mojokerto Menurut hasil sampling yang dilakukan PT. ENVILAB INDONESIA terhadap RSUD Wahidin Sudiro Husodo, bahwa

semua

parameter

memenuhi Baku Mutu

Keputusan Kepala Bapedal No. 03/Bapedal/09/1995.

Tabel 4.10 Kualitas Udara Ambien di Incenerator Dinas Kesehatan Mojokerto Tahun 2008 No

Parameter

Satuan

Hasil Sampling


1.

Debu

mg/Nm3

11.43

50

3

<0.01

10

2.


mg/Nm

3.


mg/Nm3

<0.01

70

4.


mg/Nm3

<0.01

300

5.


mg/Nm3

<0.01

250

<0.003

1

3

6.

Arsenik (As)

mg/Nm

7.

Cadmium (Cd)

mg/Nm3

<0.00002

0.2

8.

Mercury (Hg)

mg/Nm3

<0.0006

0.2

<10

100

<0.005

1

3

9.


mg/Nm

10.

Kromium (Cr)

mg/Nm3

IV-8

BAB IV. UDARA

No

Parameter

Satuan

Hasil Sampling


11.

Timah Hitam (Pb)

mg/Nm3

<0.0002

5

mg/Nm

3

<0.0002

0.2

3

18.5

35

12.

Thalium (TI)

13.

Hidrokarbon (CH4)

mg/Nm

14.


%

0.2

-

15.

Opacity

%

3.0

10

4.1.2 Atmosfer Semua bentuk kegiatan makhluk hidup akan menghasilkan gas dan partikulat yang terlepas ke atmosfer. Di dalam atmosfer kemudian terjadi proses yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian terhadap manusia dan lingkungan hidup. Beberapa gangguan dalam atmosfer yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia adalah penipisan lapisan Ozon Stratosferik, terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim serta terjadinya deposisi asam.

4.1.2.1 Emisi dan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) Gangguan terhadap atmosfer dapat dibedakan atas gangguan dalam bentuk pemanasan global/perubahan iklim, gangguan pada lapisan ozon stratosferik serta gangguan dalam bentuk deposisi asam. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

mengganggu

keseimbangan

atmosfer

sehingga

menimbulkan

pemanasan global dan perubahan iklim. Emisi GRK yang penting adalah Karbon dioksida (C0 2), Metana (CH4), Nitrooksida (N 20), berbagai gas Hidrofluorokarbon (HFCs), gas Perfluorokarbon (PFCs) dan gas Sulfur Heksa Klorida (SF6) yang berasal dan kegiatan yang menggunakan bahan bakar. Setiap Gas Rumah Kaca

berbeda-beda

kontribusinya

pada

pemanasan

global.

IPCC

(Intergovernmental Panel on Climate Change) menetapkan CH4 memiliki potensi pemanasan global sebesar 21 artinya untuk tiap 1 ton CH 4 memberikan dampak pada pemanasan global yang setara dengan dampak yang disebabkan oleh 21 ton C02. Kecenderungan

penurunan

ozon

stratosfer

kemungkinan

dapat

disebabkan kenaikan bahan perusak ozon yang dapat mencapai stratosfer, sehingga terjadi reaksi perusakan ozon secara berantai. Hasil pemantauan menunjukkan terjadi kenaikan ozon stratosfer pada Tahun 1982-1983, 19861987, 1987-1988, 1990-1991, ketika itu bilangan sunspot masih kecil. Kenaikan ozon stratosfer diperkirakan karena peristiwa ENSO (El Nino Southern Oscillation). Pada saat terjadi ENSO kondisi atmosfer kering sehingga perusakan oleh uap air berkurang. Uap air yang dapat mencapai stratosfer merupakan sumber senyawa OH (Hidrogen Oksida) yang dapat merusak ozon.

IV-9

BAB IV. UDARA

4.1.2.2 Variabilitas iklim Perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global yang dipicu oleh emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Perubahan iklim di Indonesia memang belum dipantau secara khusus. Data pengamatan temperatur permukaan dan kondisi curah hujan yang dipantau BMG (Badan Meteorologi dan Geofisika) dan Lapan dalam jangka waktu yang panjang dapat digunakan sebagai indikator.

4.1.2.3 Deposisi asam Gas-gas polutan dan partikel-partikel akan tinggal beberapa waktu di udara dan kemudian musnah terdeposisi, baik dalam bentuk deposisi kering maupun deposisi basah. Selama polutan berada di udara akan menyebabkan kualitas udara ambien menurun, yang berakibat langsung pada kesehatan manusia. Polutan seperti oksida sulfur (SOx) dan oksida Nitrogen (NOx) melalui reaksi oksidasi akan berubah menjadi S03 d a n N 0 3, selanjutnya berubah menjadi senyawa sulfat dan senyawa nitr at. Senyawa-senyawa tersebut akan berpindah dari atmosfer ke permukaan bumi melalui presipitasi dan deposisi langsung, sehingga dikenal sebagai deposisi basah dan deposisi kering.

4.2. Tekanan 4.2.1. Pembakaran Bergerak 4.2.1.1. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Bahan Bakarnya Pertumbuhan industri dan perkembangan motorisasi yang cepat, juga terkonsentrasinya kegiatan penduduk pada area tertentu telah menyebabkan masalah pencemaran udara. Telah cukup banyak penelitian dan kajian maupun sampling pencemaran udara yang telah dilakukan di Kota Mojokerto. Pada umumnya studi yang dilaksanakan di wilayah Kota Mojokerto hanya pada titik sampling

yang

terbatas,

waktu

sampling

pendek

dan

tentu

tidak

merepresentasikan kondisi kualitas Kota Mojokerto yang sebenarnya atau mengadopsi data sekunder dari luar yang belum tentu sesuai dengan kondisi kualitas udara Kota Mojokerto yang sebenarnya. Sumber

pencemar

udara

bergerak

yang

terbesar

adalah

alat

transportasi darat. Tingginya tingkat pencemaran di Kota Mojokerto dapat dilih at dari volume kepadatan lalu lintas di tiap ruas jalan di Kota Mojokerto. Semakin tinggi volume kepadatan lalu lintas maka makin tinggi pula emisi gas buang yang dikeluarkan dan menyebabkan tingginya pencemaran udara. Distribusi Volume Lalu Lintas per Jenis Kendaraan (kendaraan/jam) di tiap ruas jalan dapat dilihat pada tabel 4.11.

IV-10

BAB IV. UDARA

Gambar 4.1. Pencemar Udara Sumber Bergerak di Kota Mojokerto Dengan diketahuinya tingkat pencemaran udara, maka pemerintah akan

dapat

menentukan

arah

kebijakan

pembangunan

yang

berkaitan

pengelolaan kualitas udara dan mengambil tindakan dengan tepat. Pemantauan kualitas udara merupakan hal penting, karena dapat mencegah terjadinya dampak turunnya kesehatan manusia dan kerusakan lingkungan. Tabel 4.11 Volume Lalu Lintas per Jenis Kendaraan Tahun 2008 Volume Lalu Lintas per Jenis Kendaraan (kendaraan/jam) No.

Nama Ruas Jalan

Sepeda Motor

Mobil Bensin

Mobil Diesel

Truk/Bus Truk/Bus Bensin Diesel

Truk

Bus

1

Gajah Mada

3447

341

129

0

77

44

11

2

Pahlawan

3502

423

151

0

88

55

14

3

Raden Wijaya

768

67

36

0

2

19

3

4

Bhayangkara

861

89

40

0

1

23

5

5

Ahmad Yani

347

53

21

0

1

11

5

6

Mojopahit Utara

1759

107

49

0

1

16

5

7

Mojopahit Selatan

787

96

37

0

2

22

7

8

Pemuda

333

52

20

0

1

11

2

9

Brawijaya

1912

156

64

0

30

20

5

10

Empunala

1584

179

73

0

24

23

6

Selama ini kualitas udara yang dipantau hanya udara ambien atau

IV-11

BAB IV. UDARA

sumber emisi. Masih sangat sedikit penelitian yang mengukur pencemar udara yang terhirup langsung oleh manusia. Pengukuran besarnya resiko kesehatan akibat pencemaran udara ini pada hakikatnya dapat memberikan gambaran tingkat pencemaran udara menurut aktivitas yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan tingginya konsentrasi pencemar udara yang terhirup manusia, mengingat aktivitasnya hampir setiap hari sering berada di jalan raya, misalnya untuk pergi pulang ke kantor, sekolah, belanja atau keperluan lainnya. Ratarata waktu di jalan raya bagi pengguna jalan adalah 3 jam hingga 4 jam, bagi polisi lalu lintas sekitar enam jam. Disaat lalu lintas semak in padat dan macet, konsentrasi Partiku/at Matter dan CO semakin tinggi, ketika berada di rumah/sekolah/kantor konsentrasi pencemar udara yang terhirup relatif rendah. Emisi gas buang memberikan kontribusi pencemaran udara yang paling besar dibandingkan dengan sumber-sumber pencemar lainnya seperti industri. Semua unsur gas-gas pencemar tersebut memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Partikel Timbal saja, bila terhirup masuk dalam saluran pernafasan dapat menyebabkan penyakit saluran pernafasan, seperti bronkitis dan asma. Bila masuk ke dalam pembuluh darah, timbal dapat menyebabkan penyakit hipertensi dan jantung koroner, ketika terakumulasi di otak partikel timah hitam akan mengakibatkan penurunan kecerdasan. Partikel Timah Hitam atau Plumbum (Pb) ini bukan murni dari hasil pembakaran minyak, tapi merupakan bahan yang dicampurkan ke dalam bensin. Penambahan unsur alkali timbal atau Tetra Ethyl Lead (TEL) itu diperlukan untuk menaikkan angka oktan atau meningkatkan kecepatan pembakaran bensin hingga dapat lebih memacu daya kerja mesin. Unsur tersebut selama ini dipilih karena tergolong

paling

mudah

dan

murah

dalam

menaikkan

oktan.

Untuk

menggantikan timbal, Pertamina nantinya akan memproduksi High Octane Mogas Component (HOMC). Dengan demikian gas buang kendaraan bermotor yang menggunakan bensin akan bebas dari partikel timbal. 4.2.1.2. Jumlah SPBU dan Penjualan Bahan Bakar Tingkat pencemaran udara dapat dipantau dari jumlah SPBU yang dimiliki oleh suatu wilayah dan jumlah penjualan bahan bakar tiap tahunnya. Kota Mojokerto memiliki 4 SPBU yaitu: Jl. Empu Nala, Jl. Gajah Mada, Jl. By Pass Mojokerto, Jl. Bayangkara yang mampu menyuplai kebutuhan bahan bakar kendaraan bermotor warga Kota Mojokerto, namun hingga saat ini masih belum dilakukan rekapitulasi jumlah penjualan bahan bakar di tiap SPBU.

4.2.2. Pembakaran Tak Bergerak

IV-12

BAB IV. UDARA

4.2.2.1. Jenis dan Jumlah Industri, Kapasitas Produksi dan Satuannya

Sektor Industri kini menjadi sektor yang mendominasi perekonomian di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Mojokerto. Bahkan sektor inipun telah banyak menyerap tenaga kerja. Industri di Kota Mojokerto terbagi menjadi Industri Besar/Sedang, Industri Kecil Formal, dan Industri Kecil Non Formal. Pada tahun 2008, jumlah industri besar/sedang sebanyak 46 unit, industri kecil formal sebanyak 661 unit, dan industri kecil non formal sejumlah 1.416 unit. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Mojokerto telah melakukan pendataan kapasitas produksi masing-masing jenis industri di Kota Mojokerto, namun belum dapat diperoleh gambaran kapasitas produksi total untuk setiap kelompok industri sejenis. Jumlah tenaga kerja yang terserap di industri selama tahun 2006 sebanyak 65.722 orang, tahun 2007 jumlah tenaga kerja tetap yaitu sebesar 66.463 orang, sedangkan tahun 2008 jumlah tenaga kerja di sektor industri mengalami peningkatan menjadi 67.058 orang. Sedangkan nilai produksi tahun 2008 sebesar 225.067,339 juta rupiah dan nilai investasi yang terserap dari kegiatan tersebut adalah sebesar 1.142.472,184 juta rupiah. Penyerapan investasi ini harus menjadi perhatian pihak birokrat, mengingat masuknya investor asing ke Kota Mojokerto menjadi harapan pemerintah untuk dapat menggenjot pemasukan PAD. Industri kecil formal yang berjumlah 661 unit ternyata mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.643 orang. Sedangkan nilai produksinya sebesar 130.194,31 juta rupiah. Sementara itu jumlah tenaga kerja yang terserap di industri kecil non formal selama tahun 2008 sebesar 14.324 orang, nilai produksi industri kecil non formal sebesar 32.739,79 juta rupiah. Tabel 4.12 Perkembangan Industri Menurut Kelompok Industri Kota Mojokerto Tahun 2008

Kelompok Industri Industri Besar 1. Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAH) 2. Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) Industri Kecil 1. Formal 2. Non Formal Jumlah 2008 2007 2006

Jumlah Nilai Produksi (Juta Rp)

Investasi (Juta Rp)

Unit Usaha

Tenaga Kerja

28

2.919

56.675

10.245

18

44.172

5.458,24

1.108.962

661 1.416

5.643 14.324

130.194,31 32.739,79

21.310,15 1.955,04

2.123 2.004 1.892

67.058 66.463 65.722

225.067,339 216.177,793 180.938,573

1.142.472,184 1.136.035,982 1.132.740,720

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Mojokerto

4.2.2.2. Jumlah Penggunaan Energi Bagi Rumah Tangga

IV-13

BAB IV. UDARA

Sebagian

besar

kebutuhan

listrik

di

Indonesia dipenuhi

oleh

PT.

Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sementara sebagian lagi masih disuplai oleh perusahaan-perusahaan non PLN. Sampai dengan tahun 2008, semua wilayah yang ada di Kota Mojokerto sudah tersentuh oleh jaringan PLN. Secara operasional produksi listrik PLN yang dikonsumsi oleh penduduk Kota Mojokerto berasal dari Pembangkit Jawa Bali II, dimana kantor pembangkitnya berlokasi di Surabaya. Jumlah pelanggan tahun 2007 sebanyak 29.346 pelanggan atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2008 sebanyak 28.071 pelanggan. Dilihat dari daya terpasangnya, tahun 2007 sebesar 23.400 KVA dan tahun 2008 sebesar 22.546,6 KVA, hal ini berarti telah terjadi penurunan kapasitas. Penurunan jumlah pelanggan dan daya terpasang diakibatkan oleh faktor kenaikan tarif listrik dan adanya program hemat energi yang telah ditetapkan pemerintah. Tabel 4.13 Banyaknya Pelanggan, Daya Terpasang dan Listrik Terjual Menurut Golongan Tarip Rumah Tangga Kota Mojokerto Tahun 2008 Golongan Tarip Rumah Tangga R1 R2 R3 Total

Pelanggan

27.847 207 17 28.071

Daya Terpasang (KVA) 21.489,70 866,20 190,70 22.546,6

Terjual (KWH)

Nilai (000 Rp)

38.771.437 1.382.659 284.020 40.438.116

21.562.447,00 1.098.484,00 305.623,00 22.966.554

Sumber: P.T. PLN (Persero) Cabang Mojokerto

4.3. Respon Kebijakan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto 1. Sumber bergerak Langit Biru adalah salah satu Program Kementrian Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mewujudkan udara bersih yang memenuhi standart kesehatan. Dalam program ini KLH mengembangkan sistem penataan pengendalian pencemaran udara, khususnya dan emisi sumber bergerak. Salah satu upayanya adalah menghapuskan senyawa timbal dalam bensin yang telah dimulai sejak Tahun 1996. Pada Tanggal 29 Mei 2005 yang lalu, KLH bersama para pemangku kepentingan mencanangkan "Tahun Indonesia Bebas Timbal" atau ”The Year Free Leaded Gasoline 2005". Pencanangan ini dimaksudkan untuk merealisasikan program penghapusan bensin bertimbal di seluruh Indonesia yang selama ini tertunda. Salah satu komponen penting dalam Program Langit Biru adalah partisipasi dalam pengendalian emisi kendaraan bermotor. Masyarakat diharapkan melakukan pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotornya secara rutin untuk masyarakat memastikan emisinya memenuhi baku mutu. Sebagai instrument penunjang Program Langit Biru, Menteri Lingkungan Hidup telah menetapkan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (Current Production) melalui keputusan Nomor 141 Tahun 2003. Ambang Batas ini mengacu pada standart emisi

IV-14

BAB IV. UDARA

kendaraan EURO - II yang mensyaratkan tiadanya kandungan timbal dan sulfur di bawah 500 ppm pada bensin dan verifikasi emisi baku pada kendaraan tipe baru. Untuk mendukung program-program tersebut diatas langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Mojokerto dalam pengelolaan kualitas udara dari sumber bergerak, baik untuk pengelolaan kualitas udara emisi maupun pengelolaan kualitas udara ambien, diantaranya adalah a. Pengendalian sumber pencemar langsung dari sumbernya b. Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor c.

Penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan

d. Pengembangan teknologi e. Pemberdayaan masyarakat f.

Pengembangan manajemen transportasi

g. Pengembangan perangkat peraturan h. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH), keteduhan dan keasrian kota i.

Peningkatan RTH melalui gerakan penanaman atau penghijauan kota secara partisipatif

j.

Menetapkan indeks dan baku mutu lingkungan

k.

Melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan pencemaran lingkungan secara profesional dan terpadu dengan didukung informasi yang valid dan reliabel kepada masyarakat

l.

Mengembangkan dan memanfaatkan ruang terbuka hijau secara konsisten dan efektif sesuai dengan fungsinya serta dinamika kehidupan masyarakat

m. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau bagi keseimbangan ekosistem n. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan taman-taman kota secara tepat dan baik o. Mempertimbangkan faktor lingkungan dalam pengembangan teknologi industri dan transportasi p. Terwujudnya penyempurnaan penataan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau sebagai upaya untuk meningkatkan penghijauan kota q. Terkendalinya

dampak

lingkungan

akibat

pencemaran

lingkungan

dan

pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan serta memberi dukungan terhadap kegiatan transportasi yang ramah lingkungan

IV-15

BAB IV. UDARA

Gambar 4. 2. Kegiatan Sampling Udara Ambien

2. Sumber tidak bergerak Dalam rangka untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak yang dominan dan berpotensi menimbulkan pencemaran udara seperti dari industri skala besar/menengah dan kecil di Kota Mojokerto dilakukan beberapa upaya kebijakan, diantaranya adalah a. Pentaatan peraturan perundang-undangan, dimana industri yang mengeluarkan emisi gas buang ke udara harus memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak, seperti industri yang mempunyai potensi besar dalam pencemaran udara, industri dengan kapasitas produksi yang besar dan industri yang berlokasi di daerah yang sensitif, seperti dekat daerah permukiman, sekolah, fasilitas umum, dan lain-lainl. b.

Peningkatan peran serta industri untuk mentaati baku mutu emisi

c.

Relokasi industri (industri pencemar udara) ke kawasan industri atau zone industri

d. Pengembangan baku mutu industri lainnya e. Pemenuhan aspek-aspek pendukung (baku mutu emisi beberapa jenis industri, pemantauan, penyusunan dan penetapan pedoman -pedoman teknis dan peran serta masyarakat) f.

Program PROPER yang telah dilaksanakan sangat mendukung dalam rangka pengendalian pencemaran udara untuk itu dalam pelaksanaannya perlu ada pengawasan terhadap keberlanjutan pelaksanaan program.

IV-16

BAB IV. UDARA

g. Pengelolaan sampah dengan sistem ramah lingkungan, seperti dengan pemilahan jenis sampah, Incenerator, komposting dan lain-lain, serta Perda mengenai sampah h. Peningkatan pengawasan dampak lingkungan

3. Kebijakan Perlindungan Atmosfer a. Kebijakan Perubahan Iklim Sebagai wujud nyata komitmen Indonesia berkaitan dengan isu perubahan iklim, Tahun 1994 Indonesia meratifikasi UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Indonesia telah merencanakan meratifikasi Protokol Kyoto awal Tahun 2004 yang lalu. Keuntungan yang bisa dimanfaatkan Indonesia jika meratifikasi Protokol Kyoto adalah mendapatkan manfaat dari proyek Clean Development Mechanism (CDM). CDM adalah salah satu mekanisme kerja sama penurunan emisi yang tercantum

dalam

Protokol

Kyoto

dan

CDM

merupakan

satu -satunya

mekanisme kerja sama penurunan emisi gas rumah kaca yang dapat dilakukan antara negara maju (Annex l) dan negara berkembang (non Annex 1). Tujuan utama CDM adalah membantu negara maju (industri) untuk memenuhi sebagian kewajibannya menurunkan Greenhouse Gases (GHGs) atau Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar ± 5,2% di bawah tingkat emisinya pads tahun 1990 dan untuk membantu negara berkembang melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Proyek

CDM

yang

dilakukan

di

Indonesia

harus

sejalan

dan

mendukung strategi pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Proyek CDM harus konsisten dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati dan konvensi PBB lainnya yang mencakup masalah lingkungan, pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, serta perjanjian Organisasi Buruh Internasional (ILO). Untuk menunjang pelaksanaan proyek CDM di waktu mendatang, KLH RI telah selesai membuat Studi Strategi Nasional (National Strategi Study NSS), baik dari sektor energi maupun kehutanan. Studi ini menghasilkan suatu analisis yang bersifat komprehensif tentang strategi dan pilihan yang palin g optimal dalam pelaksanaan penurunan emisi GRK dari kedua sektor tersebut di atas. Hasil analisis dari NSS tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam menyusun strategi dan kebijakan untuk mengambil keputusan yang paling optimal dan bersifat menguntungkan bagi semua pihak sebagai dampak positif dari proyek CDM. Pemerintah saat ini perlu menyusun modalitiesnya seperti kelembagaan yang siap dengan kewenangannya, petunjuk aturan pelaksanaan, hukum-hukum yang melandasinya, peraturan-peraturan, penyediaan data dasar (baseline data) baik sektor energi maupun kehutanan, serta kebijakan nasional pemerintah

IV-17

BAB IV. UDARA

Indonesia dalam pemberlakuan proyek CDM namun terutama berkaitan dengan masih adanya peraturan yang tumpang tindih, kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antarsektor terkait hal ini dapat menghambat pelaksanaan proyek CDM tersebut. Selain itu untuk pelaksanaan CDM perlu adanya kriteria dan indikator yang ditentukan oleh Indonesia sesuai dengan kepentingan untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan. Indonesia telah membentuk Komisi Nasional Perubahan Iklim. Komnas tersebut merupakan revitalisasi dari Komite Nasional Iklim dan Lingkungan yang telah dibentuk pada tahun 1992. Komnas

ini bertugas membantu dan

bertanggung jawab kepada presiden dalam mempersiapkan dan menyusun strategi dan kebijakan nasional mengenai perubahan iklim. b. Kebijakan Terhadap Deposisi Asam Walaupun telah terjadi indikasi hujan asam pada beberapa lokasi pemantauan penanganan masalah deposisi asam di Indonesia, saat ini belum menjadi prioritas. Kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan, tukar menukar informasi dalam jaringan pemantauan di tingkat nasional dan regional, dan melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat. Pemantauan dilakukan dengan peralatan yang ada dan masih belum memenuhi standar untuk pemantauan deposisi asam. Untuk melakukan pemantauan yang efisien dan efektif pemerintah membentuk jaringan pemantauan deposisi asam, yang anggotanya terdiri lembaga Kantor Kementrian lingkungan Hidup dan instansi/lembaga penelitian yang berkaitan dengan lingkungan hidup lainnya. Deposisi asam yang diakibatkan oleh emisi industri maupun transportasi, merupakan ancaman bagi keanekaragaman hayati, keindahan bangunan, kerusakan ekosistem tanaman pangan, tanah, sungai serta danau. Untuk mengatasi persoalan yang terjadi maka perlu dibentuk suatu kerjasama yang baik di antara instansi pemerintah, serta peran serta masyarakat dalam mencegah makin memburuknya kualitas lingkungan. c. Kebijakan Perlindungan Lapisan Ozon di Indonesia Pada tahun 1992 Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan untuk berpartisipasi dalam program perlindungan lapisan ozon dengan meratifikasi Konvensi Wina, Protokol Montreal dan Amandemen London melalui Keppres No. 23 Tahun 1992. Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi dan protokol

perlindungan

lapisan

ozon,

Indonesia

mempunyai

kewajiban

mengembangkan program perlindungan lapisan ozon di tingkat nasional serta melaksanakan upaya penghapusan BPO (Bahan Perusak Ozon) secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Kepres No. 23 Tahun 1992 kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya beberapa keputusan departemen teknis terkait seperti Menteri

IV-18

BAB IV. UDARA

Perindustrian

dan

Perdagangan

dan

Menteri

Pertanian.

Sejalan

dengan

perkembangan yang terjadi di tingkat Internasional, dengan dikeluarkannya Amandemen Kopenhagen pada tahun 1992 mengenai pengaturan Methyl Bromida, Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Keputusan Presiden No. 92 Tahun 1998 untuk meratifikasi amandemen tersebut. Program

Perlindungan

Lapisan

Ozon

di

Indonesia

dilaksanakan

berdasarkan strategi umum sebagai berikut: Peningkatan kesadaran seluruh pihak terkait mengenai bahan perusak ozon Peningkatan kemampuan institusi balk pusat maupun daerah tentang pemahaman bahan-bahan perusak ozon, serta peningkatan kapasitas SDM Transfer teknologi dan penguasaan teknologi baru yang terkait dengan penggantian bahan-bahan perusak ozon Pengembangan sistem insentif bagi perusahaan yang dengan sukarela melakukan penggantian bahan - bahan yang merusak lapisan ozon, serta disinsentif bagi industri yang masih menggunakan BPO pada proses produksinya. Penghapusan

BPO

di

Indonesia

dilaksanakan

secara

bertahap

dengan

mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta menjaga aga r tahapan

penghapusan BPO

tidak

memberikan implikasi negatif terhadap

pengembangan industri nasional. Pelaksanaan program tersebut mendapat dukungan hibah Multi Lateral Fund (MLF) Protokol Montreal karena Indonesia dikategorikan sebagai negara Artikel 5 dengan tingkat konsumsi BPO lebih kecil dan 0.3 kg/perkapita/tahun yang layak untuk memperoleh bantuan.

IV-19

BAB V. LAHAN DAN HUTAN

BAB V LAHAN DAN HUTAN

5.1. Status Lahan dan Hutan Kota Pertambahan penduduk dalam suatu wilayah perkotaan terjadi sebagai akibat dari laju urbanisasi dan industrialisasi. Dimana pada gilirannya akan mengakibatkan pertumbuhan kota yang akan selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan ruang bagi kegiatan penduduk. Persediaan lahan yang semakin terbatas menyebabkan kenaikan harga lahan tidak terhidarkan lagi dan lahan telah menjadi suatu komoditi yang nilainya ditentukan oleh kekuatan pasar. Kota sebagai perwujudan geografis akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dalam perkembangan suatu kota akan dipengaruhi oleh banyak faktor, yang antara lain faktor penduduk (demografis) dan aspek-aspek lainnya. Kebutuhan akan ruang di daerah perkotaan tidak akan lepas dari suatu sistem utama sebagai pembentuk keruangan kota. Kota Mojokerto merupakan kota kecil dengan luas wilayah ± 16 46,7 Ha yang hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Prajurit Kulon seluas 776,3 Ha dan Kecamatan Magersari seluas 870,4 Ha, dimana Kecamatan Prajurit Kulon terdiri dari 8 Kelurahan, 33 Dusun, 70 Rukun Warga dan 280 Rukun Tetangga sedangkan Kecamatan Magersari terdiri dari 10 Kelurahan, 37 Dusun, 106 Rukun Warga dan 375 Rukun Tetangga. Pemanfataan lahan di Kota Mojokerto dibagi beberapa penggunaan lahan, diantaranya adalah sawah, tegalan atau tanah kering, bangunan dan lainnya disajikan pada Tabel 5 .1. Tabel 5.1. Luas wilayah menurut penggunaan lahan per Kecamatan/Kelurahan 2007 -2008. Tanah Sawah (ha) 2007 2008

Tanah Kering (ha) 2007 2008

250,95 42,00 5,00 0,00 40,00 97,95 0,00 0,00 66,00

250,95 42,00 5,00 0,00 40,00 97,95 0,00 0,00 66,00

156,07 58,89 0,00 0,00 12,65 41,18 0,00 0,00 43,35

156,07 58,89 0,00 0,00 12,65 41,18 0,00 0,00 43,35

328,42 37,05 79,78 35,85 46,06 57,75 16,04 16,42 39,49

329,32 37,05 79,78 35,83 46,96 57,75 16,04 16,42 39,49

39,38 4,72 8,98 3,77 3,30 3,29 2,86 2,21 10,25

39,28 4,69 8,98 3,77 3,27 3,29 2,86 2,21 10,21

774,82 142,66 93,76 39,60 102,01 200,17 18,90 18,63 159,09

775,62 142,63 93,76 39,60 102,88 200,17 18,90 18,63 159,05

382,87 382,87 103,78 103,78 97,79 97,79 116,00 116,00 55,30 55,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 633,82 633,82 Total Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka, 2009

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,07

0,20 0,00 0,00 0,15 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,27

444,96 56,74 68,49 96,68 27,06 12,28 12,57 13,37 12,22 30,28 115,37 773,38

444,91 56,74 68,49 96,68 27,01 12,28 12,57 13,27 12,22 30,28 115,37 774,23

42,49 4,32 3,98 16,09 0,55 4,27 1,28 0,20 2,46 4,61 6,73 81,87

42,49 4,32 3,98 15,94 0,50 4,27 1,28 0,20 2,46 2,61 6,73 81,57

870,32 164,84 170,26 228,77 82,91 16,55 13,85 13,47 14,68 32,89 132,10 1.645,14

870,27 164,84 170,26 228,77 82,86 16,55 13,85 13,47 14,68 32,89 132,10 1.645,89

Kecamatan/ Kelurahan Prajurit Kulon Surodinawan Kranggan Miji Prajurit Kulon Blooto Mentikan Kauman Pulorejo Magersari Meri Gunung Gedangan Kedundung Balongsari Jagalan Sentanan Purwotengah Gedongan Magersari Wates

Bangunan (ha) 2007 2008

Lainnya (ha) 2007 2008

Jumlah (ha) 2007 2008

V - 20


Berdasarkan data pada Tabel 5.1. terdapat penambahan luas wilayah yang digunakan sebagai lahan terbangun yaitu seluas 0,85 ha dengan penambahan yang nyata pada Kelurahan Prajurit Kulon. Hal ini sesuai dengan perencanaan kota dalam dokumen Rencana Teknik Ruang Kota Mojokerto tahun 2002-2012 dimana lahan tersebut direncanakan untuk fungsi perumahan, perdagangan, industri kecil skala rumah tangga, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum. Kelurahan yang paling luas di Kota Mojokerto adalah Kedundung (228,77 Ha) dan yang paling kecil adalah Purwotengah (13,47 Ha). Lahan pertanian sawah yang paling luas di Kelurahan Kedundung (116 Ha). Berdasarkan data BPS dalam Laporan Eksekutif Potensi Desa Kota Mojokerto tahun 2008 dinyatakan bahwa dibanding tahun 2003 luas lahan sawah di Kota Mojokerto saat ini menyusut sekitar 158,1 Ha atau berkurang 31,62 Ha tiap tahun, yang diakibatkan oleh konversi lahan pertanian menjadi perumahan dan industri. Data mengenai luasan lahan terutama masih digunakan untuk tujuan memberikan informasi tingkat kerawanan pangan dan penggunaan lahan untuk kesejahteraan rakyat, data mengenai luasan lahan kritis belum tersedia.

Gambar 5.1. Hutan Kota & Taman Bermain Kota Mojokerto

V - 21


Pemerintah Kota Mojokerto telah mengupayakan adanya Hutan Kota sebagai pengembangan kawasan hijau kota yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Mojokerto. Selain berfungsi sebagai pengembangan kawasan hijau area ini juga difungsikan sebagai arena bermain anak-anak. Namun data mengenai luasan lahan berhutan belum tersedia.

5.2 Tekanan Peran strategis Kota Mojokerto sebagai penyangga pertumbuhan Industri Kota Surabaya menarik minat para migran untuk bertempat tinggal di Kota Mojokerto. Posisi Kota Mojokerto yang tidak terlalu jauh dari Kota Surabaya memungkinkan para pekerja ulang-alik. Sehingga kota Mojokerto berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan perumahan. Sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dalam dokumen Rencana Teknik Ruang Kota Mojokerto tahun 2002-2012, wilayah yang akan dikembangkan meliputi 3 wilayah kelurahan, yaitu wilayah Kelurahan Surodinawan, sebagian wilayah Kelurahan Blooto, dan sebagian wilayah Kelurahan Prajurit Kulon. Ketiga wilayah ini akan dikembangkan sebagai kawasan pengembangan perumahan, fasilitas umum, perkantoran dan ruang terbuka hijau. Bila ditilik dari kondisi kawasan hijaunya, masih menunjukkan adanya ketidakselarasan dengan kondisi lainnya. Pada kawasan pengembangan ini ada hal yang perlu diperhatikan karena adanya area yang memiliki kawasan sempadan sungai dan rel kereta api. Dalam dokumen Rencana Teknik Ruang Kota Mojokerto BWK B Unit Lingkungan B3, area sepanjang DAS kali Brangkal telah dipenuhi dengan fungsi peruntukan perumahan. Dengan demikian maka fungsi ruang terbuka hijau terganggu dengan aktivitas permukiman.

5.3 Respon Upaya untuk mewujudkan kawasan hijau, Pemerintah Kota Mojokerto melakukan upaya yang terintegrasi dengan melibatkan beberapa dinas di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Pertanian melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menghijaukan Kota Mojokerto pada kurun waktu 2004-2007, antara lain adalah : a.

Penghijauan Kota dan Pemeliharaan Hutan Kota tahun 2004 dengan melibatkan 18 kelompok tani di setiap kelurahan untuk menanam bibit pohon trembesi, mahoni, glodokan, sawo, mangga dan melinjo.

b. Pengkayaan Hutan Rakyat dan Pemeliharaan Hutan Kota pada tahun 2005 dengan melibatkan 11 kelompok tani di Kelurahan Meri, Gunung Gedangan, Kedundung, Magersari, Pulorejo, Kauman, Surodinawan, Prajurit Kulon, Blooto, Miji, dan Kranggan untuk menanam bibit pohon mahoni, glodokan, jati dan rambutan. c. Pemeliharaan Penghijauan Kota tahun 2006 dengan melibatkan 18 kelompok tani di setiap kelurahan untuk menanam bibit pohon mahoni, trembesi, melinjo dan mangga. Selain itu juga terdapat kegiatan Penghijauan Lingkungan dengan melibatkan organisasi masyarakat

V - 22


NU Muslimat untuk menanam bibit pohon glodokan dan rambutan. d. Penghijauan Lingkungan tahun 2007 dengan melibatkan 5 sekolah dan 1 kwarcab Pramuka Kota Mojokerto untuk menaman bibit pohon mangga dan rambutan. Dalam hal perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dalam dokumen Rencana Teknik Ruang BWK B Unit Lingkungan B3 tahun 2002-2012 telah diantisipasi dengan perencanaan untuk menjaga kawasan konservasi yaitu sepanjang sungai, sepanjang rel kereta api dan sempadan jalan. Pengelompokan kawasan hijau yang akan dikembangkan, diatur sebagai berikut: -

kawasan hijau sebagai tempat olah raga dan rekreasi

-

kawasan hijau sebagai kawasan konservasi lahan kritis yang tidak boleh dibangun

-

kawasan hijau sebagai taman kota

-

kawasan hijau sebagai kawasan cadangan

Berdasarkan rencana pengembangan Unit Lingkungan B3 Kota Mojokerto maka kawasan yang perlu dikembangkan adalah: -

ruang terbuka hijau sekeliling perumahan Surodinawan Estate dengan fungsi sebagai pemersatu tingkat kepadatan yang berbeda antara lingkungan perumahan (kepadatan tinggi) dan lingkungan kampung (kepadatan rendah).

-

ruang terbuka hijau sempadan sungai dan jalur jalan sebagai jalur inspeksi dan perawatan sungai.

-

ruang terbuka hijau sempadan jalan kereta api.

Selain itu Pemerintah Kota Mojokerto juga bersikap tegas dengan jalan membebaskan kawasan perumahan yang berada di sempadan sungai dan jalan kereta api tersebut secara bertahap, yaitu digunakan konsep insentif dan disinsentif. Konsep insentif artinya memberikan banyak fasilitas dan kemudahan jika masyarakat mau dengan suka rela pindah ke lokasi lain. Akan tetapi justru memberikan berbagai sanksi dan hambatan (disinsentif) kepada warga yang tetap bersikeras di lokasi konservasi. Selain itu untuk menjaga kelestarian sungai maka ditetapkan konsep bahwa sungai bukan merupakan daerah belakang, sehingga fasade bangunan dimungkinkan menghadap ke arah sungai. Dengan demikian maka antara kelompok bangunan permukiman dengan badan sungai dapat dibuat jalan inspeksi untuk menjaga eksistensi sungai Brangkal dari gangguan akibat adanya aktivitas permukiman kampung di sekitarnya. Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto juga melakukan kegiatan penghijauan kota dengan menanam ± 9.600 bibit pohon pada tahun 2006, ± 2.400 bibit pohon pada tahun 2007, dan ± 500 bibit pohon pada tahun 2008. Pemerintah Kota Mojokerto mengikutsertakan masyarakat dalam usaha meningkatkan kawasan hijau dengan melibatkan sekolah hal ini sejalan dengan program pemerintah yang dicanangkan yaitu Program Adiwiyata. Pada tahun 2005 Kementerian Negara Lingkungan Hidup

V - 23


(KNLH) bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional menelurkan suatu program yang bermaksud membentuk masyarakat sekolah yang pro lingkungan. Program tersebut dinamakan Adiwiyata, dimana arti harafiahnya adalah “tempat yang baik dan ideal untuk memperoleh berbagai ilmu pengetahuan, norma, dan etika, yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup manusia dan cita-cita pembangunan berkelanjutan”. Untuk pertama kalinya KNLH memiliki program dan kegiatan pendidikan lingkungan dengan penerapannya langsung di lembaga pendidikan formal mencakup sekolah dasar hingga menengah atas. Prinsip-prinsip dasar dalam Program Adiwiyata adalah partisipatif dan berkelanjutan. Partisipatif dalam arti, komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan perannya. Sementara berkelanjutan berarti seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana, komprehensif, dan terus menerus.

Gambar 5.2. Penghijauan di lingkungan sekolah di Kota Mojokerto

Pengelolaan sumber daya alam harus selalu dikelola secara berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Program konservasi sumber daya alam salah satu tujuannya bertujuan untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik. Program pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diantaranya adalah Program Menuju Indonesia Hijau. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia pada tanggal 12 Juni 2006 Kementerian Lingkungan Hidup mencanangkan Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) melaksanakan

pengawasan

kinerja

pemerintah

kabupaten

yang bertujuan untuk

dalam

penaatan

peraturan

perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan. Melalui Program MIH pemerintah kabupaten didorong untuk meningkatkan konservasi lingkungan dan mengendalikan kerusakan lingkungan melalui sistem insentif dan

V - 24


disinsentif dan membuka peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Indikator dari program ini adalah tersedianya pedoman pengendalian kerusakan lingkungan, pengawasan, sistem penilaian dan kriteria, pedoman pemantauan dan evaluasi, database dan citra satelit. Indikator lain dari kegiatan ini adalah terselanggaranya pemantauan dan verifikasi lapangan untuk pemetaan kondisi permasalahan lingkungan dan pembinaan dalam perumusan kebijakan/program sesuai kebutuhan setempat. Indikator yang tidak kalah penting

bagi

kegiatan

ini

adalah

penilaian

kinerja

dalam

pelaksanaan

konservasi,

penanggulangan dan pemilihan kerusakan lingkungan. Untuk merealisasikan program ini, berbagai upaya yang mengarah terwujudnya Indonesia Hijau telah dilakukan, di antaranya adalah: (i) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan secara terpadu, baik di tingkat pusat maupun di daerah, (ii) mengembangluaskan penerapan pengelolaan lingkungan melalui pengembangan lokasi dan bantuan teknis bagi penerapan program di daerah, bertumpu pada komitmen dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, (iii) mendorong diterapkannya secara konsisten prinsip, metodologi dan prosedur pengelolaan lingkungan secara terpadu dan ketataprajaan lingkungan yang baik (good environmental governance) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya serta pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara pencapaian tujuan ekologis, ekonomis dan sosial, dan (iv) mengembangkan dan mendorong pelaksanaan program aksi di tingkat nasional dan daerah di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan. Adapun cakupan program Menuju Indonesia Hijau meliputi: pengendalian kerusakan hutan dan lahan, pengelolaan kualitas dan kuantitas sumber daya air, pengendalian kerusakan pesisir dan laut, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengendalian sumber penyebab kerusakan atmosfer, dan konservasi energi dan penggunaan energi alternatif. Di dalam pelaksanaan program, strategi yang diterapkan adalah: (i) pemantauan, disertai dengan upaya memfasilitasi dan memperkuat data dasar, (ii) pengawasan dan evaluasi melalui penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam konservasi sumber dan pengendalian kerusakan lingkungan, (iii) publikasi hasil kinerja pemerintah kabupaten/kota, (iv) pemberian insentif dan disinsentif sesuai dengan kinerjanya, (v) review dalam rangka penyelarasan kebijakan, dan (vi) mendorong peningkatan pendapatan alternatif masyarakat dikaitkan dengan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.

V - 25

BAB VI. KEANEKARAGAMAN HAYATI

BAB VI KEANEKARAGAMAN HAYATI

“BIODIVERSITAS” atau Keanekaragaman Hayati, adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologis yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup

keanekaragaman

Keanekaragaman

hidup

di

di

dalam

bumi,

spesies,

mencakup

di

jutaan

antara spesies

spesies,

dan

tumbuhan,

ekosistem”. hewan,

dan

mikroorganisme; materi genetik yang dikandungnya; serta ekosistem yang dibangun sehingga menjadi sebuah lingkungan hidup”.

6.1. Status 6.1.1. Keanekaragaman ekosistem Potensi sumberdaya hayati di wilayah Kota Mojokerto yang letak wilayahnya hanya 2 (dua) kecamatan saat ini dipastikan memiliki keanekaragaman hayati yang tidak sedikit dan 2

sudah dimanfaatkan masyarakat Kota Mojokerto. Dengan luas wilayah ± 16,46 km , tentunya akan memberikan pengaruh terhadap ketersediaan keragaman jenis flora dan fauna. Adanya potensi keragaman hayati yang dimiliki Kota Mojokerto merupakan sumberdaya penting untuk dijadikan modal dasar dalam pengembangan berbagai keperluan, terutama sebagai sumber plasma nutfah serta sebagai suatu komponen dari sistem penyangga kehidupan, selain itu juga dapat dijadikan sebagai sumber yang mempunyai nilai ekonomi. Menurut sumber data dari Dinas Pertanian Kota Mojokerto tentang potensi keanekaragaman hayati, terdapat beberapa species tumbuhan, diantaranya algae, jamur, bunga dan tanaman merambat, serta species fauna diantaranya jenis burung, amphibi, reptil, mamalia, kupukupu dan jenis ikan air tawar.

Gambar 6.1. Potensi Sumberdaya Hayati

Kecenderungan semakin berkurangnya keragaman hayati sebenarnya mulai nampak

VI-1


dengan indikator bahwa jenis tertentu yang dahulu merupakan jenis fauna dan flora yang dikenal dan dijumpai oleh masyarakat sudah mulai jarang ditemui di Kota Mojokerto, begitu pula lunturnya buah dan tanaman lokal akibat impor jenis flora dan fauna dari luar wilayah/luar negeri, seperti buah impor maupun jenis hewan yang merupakan identitas Kota Mojokerto. Tetapi dengan adanya budaya kecintaan masyarakat setempat akan buah lokal yang merupakan identitas Kota Mojokerto, Buah Sawo Kecik tetap menjadi produk buah lokal ataupun jenis buah identitas Kota Mojokerto, sedangkan tanaman identitas berupa Tanaman Sawo Kecik dan Mojo serta identitas Kota Mojokerto adalah Ayam Bekisar dan Burung Kenari

6.1.2. Keanekaragaman spesies dan genetik 6.1.2.1. Daratan Keanekaragaman hayati yang terdapat di daratan terdiri dari bermacam-macam tumbuhan dan satwa. Semakin beranekaragam jenis tumbuhan dan satwa maka potensi sumber daya alam di wilayah tersebut semakin tinggi.dan dapat memberikan keuntungan bagi manusia untuk mencukupi segala kebutuhannya.

6.1.2.1.1. Tumbuhan Jenis tanaman buah-buahan yang terdapat di Kota Mojokerto sangat bervariasi dan apabila dilihat dari jumlahnya sebagian besar selalu meningkat setiap tahunnya. Jumlah tanaman buah-buahan yang terbanyak pada tahun 2008 adalah Mangga sebanyak 17.410 pohon, Sawo sebanyak 11.022 pohon, dan pisang sebanyak 10.660 pohon. Sampai saat ini di Kota Mojokerto tidak dijumpai jenis tanaman buah duku dan manggis. Hal tersebut dikarenakan jenis tanah yang kurang sesuai sehingga tanaman buah tersebut sulit untuk dapat tumbuh dengan baik. Distribusi Jenis dan jumlah tanaman buah di Kota Mojokerto dapat dijumpai pada tabel 6.1.

VI-2


Tabel 6.1 Banyaknya Tanaman Buah-buahan Menurut Jenisnya di Kota Mojokerto Tahun 2006, 2007, dan 2008 Tahun Jenis Tanaman Buah 01. Alpukat/ Avocado 02. Belimbing/ Starfruits 03. Duku/ Duku 04. Durian/ Durian 05. Jambu Air/ Rose Apple 06. Jambu Biji/ Guava 07. Jeruk/ Orange 08. Mangga/ Mango 09. Manggis/ Mangosteen 10. Nangka/ Jackfruit 11. Nanas/ Pineapple 12. Pepaya/ Papaya 13. Pisang/ Banana 14. Rambutan/ Rambutan 15. Salak/ Salacia palm 16. Sawo/ Chiku 17. Sirsak/ Soursop 18. Sukun/ bread tree 19. Melinjo/ Belinjo 20. Petai/ Petai

2006

2007

2008

82 7 370 600 1 570 2 102 275 5 259 400 10 181 10 965 710 35 11 522 115 16 1 796 -

82 7 450 700 1 538 2 067 275 17 414 410 10 1 819 10 688 783 25 11 222 125 16 1 066 -

67 8610 700 1503 2012 267 17410 410 1654 10660 833 25 11022 120 16 916 -

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Mojokerto

6.1.2.1.2. Satwa Populasi ternak besar maupun kecil di Kota Mojokerto yang terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, itik, ayam ras dan ayam buras pada tahun 2007 berturut-turut sebesar 175, 25, 42, 908, 995, 3.430, 4.450 dan sebesar 16.555 ekor. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi telur mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 25,14 persen, menjadi sebesar 24.958 kg. Sedangkan tahun 2006 produksi telur ayam dan itik adalah 19.943 kg (Tabel 6.2). Melihat jumlah pemotongan ternak, pada tahun 2007 jumlah ternak sapi dan babi yang dipotong mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, begitu pula pemotongan kambing dan domba juga meningkat. Pemotongan sapi sebanyak 7.970 ekor; pemotongan kambing 3.594 ekor; domba sebesar 3.605 ekor dan babi 1.815 ekor.

VI-3


Tabel 6.2 Banyaknya Ternak dan Unggas Menurut Jenisnya di Kota Mojokerto Tahun 2006, 2007, dan 2008 Jenis Ternak dan Unggas 01. Sapi/ Cow 02. Sapi Perah/ Dairy Cow 03. Kerbau/ Buffalo 04. Kambing/ Goat 05. Domba/ Sheep 06. Babi/ Pig 07. Itik/ Duck 08. Ayam Ras/ Hen 09. Ayam Buras/ Domestic Hen

2006 141 27 44 977 1 192 3 830 2 550 18 880

Tahun 2007 175 25 42 908 995 3 430 4450 16 555

2008 197 23 38 1441 735 3425 2300 14654


6.1.2.2. Perairan 6.1.2.2.1. Tumbuhan Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, hingga saat ini belum dilakukan pendataan mengenai potensi sumber daya alam untuk jenis tumbuhan air, hal tersebut dikarenakan jumlah dan jenis tumbuhan air di Kota Mojokerto sangat langka.

6.1.2.2.2. Satwa Data jumlah produksi ikan yang ada di wilayah Kota Mojokerto diperoleh dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Pada tahun 2008 produksi ikan darat mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun 2006 dan 2007, yaitu dari 26.600 kg (tahun 2006) menjadi 33.900 kg (tahun 2007) dan 35.134 kg. Tabel 6.3 Banyaknya Ikan Menurut Jenisnya di Kota Mojokerto Tahun 2006, 2007, dan 2008 Jenis Ikan 01. Ikan Mas/ Gold Fish 02. Ikan Tawes 03. Ikan Mujair 04. Ikan Nila 05. Ikan Lele 06. Ikan Gurami 07. Lainnya/ Others

2006 1 800 850 1 150 18 500 3 150 1 150

Tahun 2007 3 200 1 300 2 600 19 000 3 300 4 500

2008 3330 1740 2903 19000 3793 4368


6.2. Tekanan Persoalan pelestarian satwa liar yang dilindungi di Indonesia umumnya cukup kompleks, sedangkan di Kota Mojokerto perdagangan satwa belum terjadi, perdagangan satwa bukan saja karena habitat asal mereka semakin menyempit dan rusak, tetapi juga karena bentuk-bentuk kejahatan eksploitasi, seperti kepemilikan, perdagangan dan penyelundupan satwa yang terus

VI-4


berkembang. Hal ini mudah dilihat dalam pemberitaan mengenai berbagai kejahatan kepemilikan, perdagangan dan penyelundupan satwa dilindungi. Kepentingan ekonomi selalu menjadi alasan untuk mengeksploitasi satwa liar, walaupun sejauh ini belum ada dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Satwa-satwa itu semakin berkurang jumlahnya karena diperdagangkan, dipelihara, dikonsumsi dan diburu. Strategi komprehensif diharapkan dapat dilaksanakan secara bertahap untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan satwa ini. Penurunan biodiversitas dari suatu

ekosistem meningkatkan kerentanannya terhadap

penyakit, dan stress lingkungan, menurunkan daya lentingnya (resilience) terhadap gangguan, dan menurunkan produktivitas ekosistem. Pertumbuhan penduduk, pemanfaatan berlebih (Overhunting), pencemaran, pemanasan global dan perubahan iklim dapat mempercepat hilangnya spesies dan ekosistem Berbagai penyebab penurunan/tekanan terhadap keanekaragaman hayati di berbagai ekosistem di Kota Mojokerto antara lain konversi lahan, pencemaran, eksploitasi yang berlebihan, praktek teknologi yang merusak dan perubahan iklim. Berikut ilustrasi kerusakan keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem, jenis/spesies dan genetik: 1. Kerusakan Ekosistem 2. Kepunahan Spesies 3. Penyusutan Keragaman Sumberdaya Genetik

6.3. Respon Upaya Pengendalian Pemerintah Kota Mojokerto sejak lama telah melakukan beberapa upaya pengendalian

dan

penanggulangan

kerusakan

lingkungan

yang

dapat

menyebabkan

penyusutan keanekaragaman hayati. Beberapa kebijakan telah dicanangkan terutama terkait dengan upaya pelestarian/konservasi, seperti Mascot Identitas Flora Tumbuhan/Tanaman Kota Mojokerto yaitu Tanaman SAWO KECIK & TANAMAN MOJO. Selain itu diupayakan pula suatu kebijakan pemanfaatan

yang

mengindahkan

kaidah-kaidah

pembangunan

berkelanjutan

serta

pembagian keuntungan/kesejahteraan yang adil dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Gambar 6.2. Sawo Kecik

VI-5


Sejak Tahun 1990 telah diterbitkan UU no. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mana undang-undang ini mengatur konservasi keanekaragaman ekosistem dan spesies, terutama di kawasan lindung. Namun pengelolaan kawasan lindung sampai saat ini, khususnya dalam menjamin partisipasi masyarakat, penegakan hukum dan alokasi pendanaan kurang memadai, sehingga beberapa kawasan lindung terancam oleh kegiatan perburuan, penangkapan ikan, penebangan dan pemungutan sumberdaya hutan illegal serta adanya konflik dengan masyarakat lokal. Mengingat kondisi hutan kota di Kota Mojokerto di beberapa wilayah mengalami penurunan, hendaknya semua lembaga/instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya hutan kota yang ada, melalui pengambilan kebijakan yang tegas untuk tidak mengizinkan lagi adanya kegiatan konversi lahan. Prinsip pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto demi kelangsungan semua agen hayati yaitu: 1. Setiap bentuk kehidupan adalah unik dan memerlukan penghargaan dari manusia 2. Pelestarian keanekaragaman hayati adalah investasi yang menghasilkan keuntungan penting, baik secara lokal, nasional dan global 3. Biaya dan keuntungan keanekaragaman hayati harus dibagi secara lebih adil kepada semua penduduk 4. Sebagai

bagian

dari

upaya

yang

lebih

besar

untuk

mencapai

pembangunan

berkelanjutan, pelestarian keanekaragaman hayati menuntut perubahan mendasar dalam pola dan praktek pembangunan ekonomi 5. Peningkatan pendanaan untuk pelestarian keanekaragaman hayati perlu diimbangi dengan pembaharuan kebijakan dan lembaga 6. Prioritas-prioritas untuk pelestarian keanekaragaman hayati berbeda-beda bila ditinjau dari sudut pandang lokal, nasional dan global 7. Pelestarian keanekaragaman hayati hanya dapat dipertahankan jika kesadaran dan perhatian masyarakat dan para pengambil kebijakan cukup besar 8. Tindakan untuk melestarikan keanekaragaman hayati haruslah direncanakan dan diimplementasikan pada suatu skala yang ditetapkan berdasarkan kriteria ekologis dan sosial 9. Keanekaragaman

budaya

sangat

berkaitan

dengan

keanekaragaman

hayati,

pengelolaan keanekaragaman hayati harus bertumpu pada keragaman budaya, sebaliknya melestarikan keanekaragaman hayati seringkali membantu memperkokoh integrasi dan nilai-nilai budaya 10. Meningkatkan partisipasi masyarakat, penghargaan terhadap hak -hak asasi manusia. Semakin balk tingkat pendidikan dan informasi dalam masyarakat serta makin

VI-6


besarnya tanggung jawab lembaga merupakan unsur-unsur hakiki dari pelestarian keanekaragaman hayati. Kebijakan nasional pengelolaan keanekaragaman hayati diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya hayati untuk kesejahteraan masyarakat dengan penekanan pada upaya pelestarian

untuk

mendukung

pemanfaatannya.

Oleh

karena

itu

pengelolaan

keanekaragaman hayati merupakan suatu peluang untuk memanfaatkan sumberdaya hayati tersebut disamping mencegah kehilangannya yang terus berlanjut. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menyusun suatu strategi pengelolaan

keanekaragaman

hayati

dan

sekaligus

rencana

aksi

yang

harus

diimplementasikan secara efektif, termasuk perlindungan pengetahuan tradisional dan kearifan masyarakat yang sejak dahulu telah memanfaatkan sumberdaya hayati. Tahun 2003 dicatat sebagai salah satu milestone perkembangan kebijakan keanekaragaman hayati di Indonesia yaitu dengan diterbitkannya Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional yang lebih dikenal dengan Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP). IBSAP merupakan acuan pelaksanaan program-program keanekaragaman hayati nasional sampai Tahun 2020. IBSAP yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), merupakan hasil kerja sama seluruh instansi dan lembaga pemerintah terkait dan berbagai organisasi di seluruh pelosok Indonesia. Sayangnya dokumen IBSAP tidak mengikat secara hukum agar program-programnya bisa dilaksanakan. Demikian pula kemitraan atau partnership yang menjadi salah satu keluaran dari pertemuan KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, September 2002, merupakan modal utama dalam pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Pelaksanaan

berbagai

kegiatan

pengelolaan

keanekaragaman

hayati

perlu

melibatkan semua pemangku kepentingan terutama pemangku kepentingan yang berada di daerah, sejalan dengan semangat UU No. 21/2004 Tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity, yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab pada pemerintah daerah untuk mengelola lingkungan hidup, termasuk sumberdaya alam, kecuali yang bersifat sumberdaya strategis. 1. Konservasi In-situ Konservasi in-situ adalah upaya melindungi ekosistem atau habitat alami untuk konservasi kekayaan keanekaragaman hayati. Penggolongan kawasan konservasi in-situ adalah cagar alam (nature reserves), suaka margasatwa (wildlife reserves), taman nasional (national parks), taman wisata alam (nature recreation park), taman hutan raya (grand forest parks) dan taman buru (games reserves).

VI-7


2. Konservasi Eks-situ Konservasi sumber daya alam eks-situ (ex-situ) adalah konservasi sumberdaya alam di luar kawasan

yang

pembangunannya

diupayakan

sesuai

dengan

aslinya,

sehingga

memungkinkan dilakukan pengembangan dan pembinaan sumberdaya alam beserta ekosistemnya untuk berbagai tujuan. Upaya konservasi eks -situ meliputi antara lain kegiatan pengelolaan kebun raya, kebun binatang, taman safari, penangkaran dan pembudidayaan. Pelestarian keragaman sumberdaya genetik, terutama untuk tanaman pertanian dan ternak dilakukan melalui koleksi plasma nutfah yang sebagian besar merupakan koleksi hidup. Penyusutan sumberdaya genetik atau plasma nutfah secara kuantitatif sulit diketahui secara pasti, hal ini antara lain karena belum ada sistem pengelolaan plasma nutfah nasional dan peraturan

perundangan yang mengatur

sumberdaya genetik ini. 3. Pemanfaatan Sumberdaya Genetik, Bioteknologi dan Keamanan Hayati Pemanfatan sumberdaya genetik sesungguhnya telah dilakukan sejak lama. Sumberdaya hayati ini merupakan sumberdaya strategis yang pelestarian dan pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal walaupun program pemuliaan dan program bioteknologi modern telah dilaksanakan di Indonesia. Ada indikasi bahwa banyak sumberdaya genetik Indonesia yang dibawa ke luar negeri untuk dikembangkan (misalnya untuk industri makanan, obatobatan dan kosmetik). Lemahnya pemantauan dan belum adanya pengaturan tentang pengelolaan sumberdaya genetik ini telah mendorong pemerintah bekerja sama dengan beberapa organisasi non pemerintah, termasuk wakil masyarakat adat, menyusun peraturan perundangan tentang pengelolaan sumberdaya genetik maupun peraturan lain yang terkait. Peraturan mengenai sumberdaya genetik tetap menekankan perlunya pengaturan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumberdaya genetik kepada pihak penyedia dan pengguna dan masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang mempunyai

pengetahuan

tradisional

pemanfaatan

sumberdaya

ini.

Di

samping

keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan bioteknologi modem, disadari rekayasa genetik masih mempunyai dampak samping yang dapat mengancam upaya konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dan juga bagi kesehatan manusia.

VI-8

BAB VII. LINGKUNGAN PERMUKIMAN

BAB VII LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Pembangunan

permukiman

harus

diarahkan

untuk

memenuhi

kebutuhan

permukiman masyarakat di perkotaan yang sehat, aman, nyaman, terjangkau serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana penunjang seperti transportasi, kebutuhan air bersih, pasar, sarana ibadah, dan fasilitas umum lainnya dengan tetap mempertahankan kondisi daya dukung lahan yang tersedia.

7.1. Status Lingkungan Permukiman 7.1.1. Pertumbuhan permukiman a. Pola pertumbuhan dan penyebaran permukiman di wilayah perkotaan Wilayah perencanaan berada pada kawasan pusat kota, yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pertanian. Secara umum, pola penggunaan lahan di wilayah perencanaan terbentuk dengan pola penyebaran yang tidak merata dan mengelompok pada area-area tertentu. Penggunaan lahan terbangun di wilayah perencanaan masih di dominasi oleh fungsi perumahan, perdagangan, industri kecil skala rumah tangga, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum, sedangkan pada kawasan daerah belum terbangun adalah dalam bentuk lahan pertanian dan tegalan produktif. Penggunaan lahan perumahan pada wilayah perencanaan pada saat ini berkembang secara linier (mengikuti jaringan jalan yang sudah ada), sehingga pada daerah-daerah tertentu banyak lahan yang sebetulnya sangat potensial untuk perumahan akan tetapi tidak dimanfaatkan serta tidak teraturnya letak daripada perumahan itu sendiri. b. Banyaknya rumah tangga bertempat tinggal di bantaran/ tepi sungai Bantaran sungai adalah lahan/tanah yang berada di dekat tepi sungai, berjarak sekitar 5-10 meter dai tepi sungai. Rumah di bantaran sungai terdapat di 7 kelurahan di Kecamatan Prajurit Kulon dan 4 kelurahan di Kecamatan Magersari. Di Prajurit Kulon jumlah keluarga yang mendiami rumah di bantaran sungai sebanyak 1009 keluarga, sedangkan di Magersari sebanyak 219 keluarga. Keluarga di bantaran sungai perlu mendapat perhatian lebih saat air sungai meluap (rawan banjir). c.

Banyak Desa yang Tinggal di bawah Jaringan Listrik Tegangan Tinggi dan Permukiman Kumuh Jaringan listrik tegangan tinggi adalah jaringan listrik dengan tegangan lebih dari 500 KV. Keluarga dan bangunan yang dimaksud adalah keluarga dan bangunan yang berada di bawah jaringan dengan radius kurang dari 20 meter dari jaringan tersebut (Permentamben No. 1. P/47/MTE/1992). Rumah di bawah jaringan listrik tegangan tinggi terdapat di 2 kelurahan di Magersari, yaitu Kelurahan Meri dan Gunung Gedangan. Jumlah keluarga yang tinggal di daerah suthet tersebut sebanyak 66 keluarga.

VII-1


Pemukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang ditandai oleh : rumah tidak layak huni (gubuk, rumah dari bahan bekas), banyak saluran pembuangan limbah macet, penduduk/bangunan sangat padat, buang air besar tidak di jamban dan berada di area marjinal (tepi sungai, pingir rel kereta, dan sebagainya). Pemukiman kumuh masih terdapat di Kecamatan Prajurit Kulon Kelurahan Mentikan, tepatnya lingkungan Cakarayam Pemukiman tersebut dihuni oleh keluarga tuna wisma dan tuna susila. Jumlah keluarga yang tinggal di pemukiman tersebut sebanyak 60 keluarga.

Tabel 7.1 Ketidakteraturan Perumahan di Kota Mojokerto Tahun 2008 Kecamatan Prajurit Kulon Magersari Kota Mojokerto

Rumah di Bantaran Sungai 925 219 1144

Rumah di Bawah Listrik Tegangan Tinggi 62 62

Rumah Kumuh 40 40

Sumber: BPS Kota Mojokerto

7.1.2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area) memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan dan dalam pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuhtumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman (Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota). Tujuan dari penyelenggaraan hutan kota dari peraturan pemerintah tersebut adalah antara lain: a. Menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan b. Menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbon monoksida dan debu) c.

Mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah

d. Mencegah terjadinya banjir atau genangan dan kekeringan Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan hutan kota, maka penyelenggaraan hutan kota lebih ditekankan kepada fungsinya yaitu antara lain sebagai penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen, sebagai penyerap polutan (logam berat, debu dan belerang), peredam kebisingan, pelestarian plasma nutfah, mendukung keanekaragaman flora dan fauna, keseimbangan ekosistem, penahan angin dan peningkatan keindahan. Masalah Klasik yang terus mengancam pembangunan kota berkelanjutan adalah menghargai sebidang lahan hijau terbuka. Sebagai komponen utama Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota terhadap tekanan ekonomi dan tingginya spekulasi nilai tanah. Sebagian besar luas total tanah/lahan di Kota Mojokerto (± 84,83% lebih) merupakan lingkungan terbangun, sisanya merupakan kawasan belum terbangun. Kawasan lain yang termasuk RTH adalah taman kota, hutan kota, jalur hijau, halaman rumah, perkantoran, pusat bisnis serta makam. Adapun Luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) di 2

Kota Mojokerto terdiri dari Taman Kota seluas ± 18.120 m dan Hutan Kota seluas ± 2

3.000 m .

VII-2


Perwujudan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto adalah taman, taman monumen,

taman

bermain

anak,

lapangan

olahraga

dan

makam.

Dad

segi

pemanfaatannya, ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto selain sebagai penyejuk dan elemen estetika lingkungan jugs sebagian dimanfaatkan untuk sarana rekreasi dan olah raga baik pada skala lingkungan maupun kota (misalnya, taman-taman lingkungan di kawasan perumahan, taman perumahan, lapangan olah raga dll). Jalur hijau di sepanjang Kali Brantas dimanfaatkan pula untuk Ruang Terbuka Hijau dan Jogging Track

Tabel 7.2 Jumlah, luas, dan lokasi Median dan Pulau-pulau Jalan Kota Mojokerto

NO

NAMA TAMAN/MONUMEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Taman Jalur Pemisah Perempatan Bhayangkara Perempatan Sekar Putih Perempatan Sekar Sari Taman Jalur Pemisah Taman Monumen Adipura Taman PKK Monumen Trophy Matematika Taman Air Tumpah Penarip Taman Air Tumpah Perempatan Miji Taman R. Wiyono Taman Jalur Pemisah

LOKASI JI. Benteng Pancasila JI. Bhayangkara JI. By Pass JI. Empunala JI. Gajah Mada JI. Gajah Mada JI. Gajah Mada JI. Jawa JI. Mojopahit JI. Mojopahit JI. Mojopahit JI. Pahlawan

2

LUAS (m ) 100 10 15 40 600 20 50 40 55 25 125 500


VII-3


Tabel 7.3 Jumlah, luas, dan lokasi Taman Kota di Kota Mojokerto

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

NAMA TAMAN/MONUMEN Monumen Proklamasi Taman Kota (Alun-alun) Taman Gapura Pintu Masuk Kota Taman Tabanas Taman Jalur Pemisah Taman Sudut Pom Bensin Taman Kelurahan Miji Taman Swadesi Taman Pot Sekarsari Taman Kerp. Empunala Kirab Remaja Pot Space Wan Taman Jalur Pemisah Taman Monumen Adipura Taman PKK Taman Sudut KBN Taman Masjid Jamik Al - Fatttah Monumen Pancasila Monumen Pancasila Taman 8 Jalur Pemerataan Taman Jogging Track Taman Selamat Datang ( PMI ) Monumen Trophy matematika Taman Jalan jawa Gapura Pintu masuk Kota Monumen AMD Monumen Pancasila Taman Air Tumpah Penarip Taman Air Tumpah Perempatan Miji Taman Kerp. Taman R. Wiyono Taman Kerp. Monumen Koperasi Pot Space Wan Taman Jalur Pemisah Taman Surya Mojopahit Taman Tebek Taman TMP Taman Sudut Pemuda Taman Kerp. R. Wijaya

LOKASI Alun-alun Alun-alun By Pass JI. A. Yani JI. Benteng Pancasila JI. Bhayangkara JI. Brawijaya JI. Brawijaya JI. Empunala Sepanjang JI. Empunala JI. Gajah Mada JI. Gajah Mada JI. Gajah Mada JI. Gajah Mada JI. Gajah Mada JI. Gajah Mada JI. Hasyim Asyari JI. Hayam Wuruk JI. Hayam Wuruk JI. Hayam Wuruk JI. Hayam Wuruk JI. Hayam Wuruk JI. Jawa JI. Jawa JI. Mojopahit JI. Mojopahit JI. Mojopahit JI. Mojopahit JI. Mojopahit JI. Mojopahit JI. Mojopahit JI. Mojopahit Selatan JI. Mojopahit Utara J1. Pahlawan JI. Pahlawan JI. Pahlawan JI. Pahlawan JI. Pahlawan J1. Pemuda JI. R. Wijaya

2

LUAS (m ) 200 10.000 25 150 100 80 50 45 50 2.390 30 600 20 50 65 300 15 15 50 1.050 200 40 100 25 20 15 55 25 100 125 100 50 500 50 50 400 100 600

KET

36 unit

34 unit


VII-4


7.1.3. Sanitasi lingkungan a. Banyaknya rumah tangga tanpa septic tank Sarana pembuangan air besar (jamban) yang terdapat di Kota Mojokerto berbagai macam jenisnya, yaitu: Septic Tank, Cemplung, MCK/WC Umum dan Sanimas (Sanitasi Masyarakat). Jumlah rumah tangga Penduduk Kota Mojokerto pada Tahun 2008 yang mempunyai Septic Tank sebanyak 21.271 rumah tangga, masing-masing di Kecamatan Magersari sebanyak 13.369 rumah tangga dan Kecamatan Prajurit Kulon sebanyak 7.902 rumah tangga. Rumah yang berada di wilayah pinggiran kota memanfaatkan WC umum maupun sungai sebagai jamban.

Gambar 7.1 Kondisi Kepemilikan Sarana Sanitasi

VII-5


Tabel 7.4 Jumlah Sarana Tempat Buang Air Besar (Jamban Keluarga) Tahun 2008

NO

KELURAHAN

JUMLAH RUMAH

JUMLAH SARANA PEMBAUNGAN AIR BESAR (JAMBAN) Septic Tank

Cemplung

MCK/WC Umum

Sanimas

KECAMATAN MAGERSARI 1

Wates

4748

4564

43

7

-

2

Kedundung

3406

2239

199

4

-

3

Gunung Gedangan

1277

695

18

4

-

4

Meri

1695

1405

37

3

-

5

Gedongan

508

505

-

1

-

6

Magersari

1726

1056

-

6

-

7

Purwotengah

494

455

-

2

-

8

Sentanan

434

470

-

10

1

9

Jagalan

743

723

-

9

1

10

Balongsari

1990

1257

-

5

1

17.021

13.369

297

51

3

Jumlah

KECAMATAN PRAJRIT KULON 1

Mentikan

1701

1013

140

-

-

2

Kauman

761

518

190

-

-

3

Pulorejo

1289

957

56

-

-

4

Miji

1778

1395

230

-

-

5

Blooto

1225

677

56

-

1

6

Prajurit Kulon

1159

649

20

3

1

7

Surodinawan

2209

1327

33

1

1

8

Kranggan

2063

1366

128

14

1

Jumlah

12.185

7.902

853

18

4

Total

29.206

21.271

1150

69

7

Sumber: Dinkes Kota Mojokerto

b. Banyaknya penderita penyakit yang berhubungan dengan sanitasi Penyakit yang diderita oleh penduduk Kota Mojokerto hingga saat ini belum diidentifikasi faktor penyebabnya yang terkait dengan sanitasi. Namun beberapa penelitian terkait dengan sanitasi sebagai salah satu fakor penyebab penyakit sudah mulai dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, dimana hasilnya diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mendiagnosis suatu penyakit.

VII-6


7.1.4. Akses terhadap infrastruktur permukiman a. Distribusi air bersih PDAM menurut jenis pelanggan Air bersih di kota Mojokerto dikelola oleh PDAM Kota Mojokerto, dengan memanfaatkan sumber air dari sumur dalam berkapasitas 200 liter/detik. Menurut data dari Kantor PDAM Kota Mojokerto, konsumsi air yang telah disalurkan pada tahun 2008 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 3

sebesar 781.496 m untuk memenuhi kebutuhan 4.254 pelanggan. Adapun distribusi air bersih menurut jenis pelanggan disajikan pada Tabel 7.4. Tabel. 7.5 Distribusi Air Bersih PDAM Kota Mojokerto Menurut Jenis Pelanggan Tahun 2007-2008 Jumlah pelanggan 2007 2008 5 3 12 11 4.419 3.971 103 123 33 33 102 95 13 16 1 1 1 4.688 4.254

Jenis Pelanggan Sosial umum Sosial khusus Rumah tangga A Rumah tangga B Instansi pemerintah Niaga kecil Niaga besar Industri kecil Industri besar Tangki dan lain sebagainya Total

3

Jumlah konsumsi air (m ) 2007 2008 2.049 1.201 19.103 18.900 596.700 708.377 18.033 21.387 11.803 10.842 14.512 14.829 2.835 4.854 480 480 4 626 665.549 781.496

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka, 2009

Selain disuplai oleh PDAM Kota Mojokerto, penduduk Kota Mojokerto memenuhi kebutuhan air bersihnya dengan memanfaatkan daya air tanah dengan menggunakan sumur pompa tangan dan sumur gali.

b. Jumlah Rumah Tangga Pelanggan Listrik Jumlah pelanggan tahun 2007 sebanyak 29.346 pelanggan atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2008 sebanyak 28.071 pelanggan. Dilihat dari daya terpasangnya, tahun 2007 sebesar 23.400 KVA dan tahun 2008 sebesar 22.546,6 KVA, hal ini berarti telah terjadi penurunan kapasitas. Penurunan jumlah pelanggan dan daya terpasang diakibatkan oleh faktor kenaikan tarif listrik dan adanya program hemat energi yang telah ditetapkan pemerintah. Tabel 7.6 Banyaknya Pelanggan, Daya Terpasang dan Listrik Terjual Menurut Golongan Tarip Rumah Tangga Kota Mojokerto Tahun 2008 Golongan Tarip Rumah Tangga R1 R2 R3 Total

Pelanggan

27.847 207 17 28.071

Daya Terpasang (KVA) 21.489,70 866,20 190,70 22.546,6

Terjual (KWH)

Nilai (000 Rp)

38.771.437 1.382.659 284.020 40.438.116

21.562.447,00 1.098.484,00 305.623,00 22.966.554

Sumber: P.T. PLN (Persero) Cabang Mojokerto

VII-7


7.1.5. Timbulan sampah a. Data Pengelolaan Sampah (jenis dan sistem pengelolaan) Lokasi TPA sampah di Kota Mojokerto berada di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari dengan luas area ± 3,5 hektar dengan menggun akan kombinasi pengolahan sampah sistem O pen D u mp i n g dan Controlled Landfill. Selain itu di lokasi TPA Sampah juga dilengkapi dengan 2 (dua) buah alat pencacah/penghancur sampah yang fungsinya agar pengelolaan sampah lebih mudah serta kegiatan pengkomposan yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto.

Gambar 7.2 Kondisi TPA Sampah Randegan b. Data rata-rata timbunan Sampah a). Kondisi Timbulan Sampah Berdasarkan komposisi dan karakteristik sampah, persentase jenis sampah terbanyak adalah sampah organik (± 70 persen), kemudian kertas dan plastik. Persentase ini menunjukkan besarnya potensi dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos serta daur ulang kertas dan plastik. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto, volume sampah pada tahun 2007 dan 2008 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan ada beberapa wilayah di beberapa kelurahan yang telah memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi produk daur ulang / produk baru yang dapat dimanfaatkan kembali, selain itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga telah menyediakan bebrapa komposter yang dapat digunakan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Prosentase volume sampah terangkut meningkat pada tahun 2007 dan 2008, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan Depo sampah dan TPS di masingmasing kelurahan serta penambahan jumlah armada pengangkut sampah dari TPS dan depo untuk dibawa ke TPA randegan. Tabel 7.7 Perkembangan Jumlah Volume Sampah 2003 – 2008

VII-8


NO

TAHUN

VOLUME SAMPAH 3 (m /HARI)

1.

2003

352.30

267.00

PROSENTASE VOLUME SAMPAH TERANGKUT (%) 75.79

2.

2004

367.31

288.00

78.41

3.

2005

377.00

338.55

89.80

4.

2006

394.01

361.50

91.75

5.

2007

374

349,5

93,45

6.

2008

352

339,5

96,49

VOLUME SAMPAH TERANGKUT 3 (m /HARI)

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto

Tabel 7.8 Kapasitas dan Prosentase Sampah di Kota Mojokerto Tahun 2008

NO

KECAMATAN / KELURAHAN

TIMBULAN SAMPAH 3 (m /hari)

SAMPAH YANG TERANGKUT 3 (m /hari)

PROSENTASE YANG TERTANGGULANGI (%)

PRAJURIT KULON 1

Dipo Prapanca

30

29,5

98

2

TPS Surodinawan

5

4,5

90

3

TPS Perum Gatoel

9

8

88,89

4

TPS Les Padangan

15

14,5

96,67

5

TPS Prajurit Kulon

9

8,5

94,44

6

TPS Kranggan

12

12

100

7

TPS Blooto

6

6

100

MAGERSARI 1

Dipo Wates

40

39,5

98,75

2

Dipo A Yani

40

39,5

98,75

3

Dipo Tropodo

46

45

97,83

4

TPS Kandang Babi

33

32,5

98,48

5

Dipo Pasar Tanjung

62

61

98.39

6

TPS Terminal

10

10

100

7

TPS Kedundung

10

9,5

95

8

TPS Gunung Gedangan

6

6

100

9

TPS Rumah Dinas Walikota

3

3

100

Sampah Lain-lain

12

12

100

Sampah Saluran

4

4

100

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto

c. Data-data persoalan sanitasi

VII-9


Persoalan sampah terjadi akibat belum ada kebijakan yang bersifat menyeluruh dan konsisten dalam pengelolaan sampah perkotaan. Penanganan masalah sampah masih bersifat sementara. Belum banyak kota-kota di Indonesia yang membuat master plan sistem pengelolaan sampah kota yang secara konsisten serta permasalahan sampah bukan merupakan prioritas utama dari sekian banyak permasalahan kota yang harus ditangani. Angka anggaran sampah per kapita rata-rata ini dapat dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan anggaran. Dengan demikian, kota dengan anggaran sampah per kapita yang jauh melebihi angka rata-rata dapat dikatakan kurang optimal dalam mengelola sampahnya sehingga perlu melakukan pembenahan manajemen. Bagi Kota Mojokerto yang mempunyai anggaran sampah per kapita lebih kecil, anggaran tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kondisi kebersihan kota yang lebih baik. Selain masalah timbulan sampah yang besar dan anggaran yang kurang memadai, kondisi TPA sampah yang dimiliki Kota Mojokerto juga menjadi masalah yang cukup pelik. Umumnya permasalahan dalam pengelolaan TPA disebabkan oleh biaya operasional

yang

sangat

tinggi

untuk

pengumpulan,

pengangkutan,

dan

pengolahan lebih lanjut. Anggaran yang terbatas menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat membangun TPA yang memperhatikan aspek sanitasi dan lingkungan (sanitary landfill sehingga sampah dibuang masih berpotensi mencemari lingkungan. Berdasarkan pemantauan, kondisi TPA Sampah di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut: Pengolahan belum berfungsi dengan baik Drainase cukup memadai Penanganan

gas

tidak

ada/aliran

gas

keluar

sehingga

berpotensi

menimbulkan ledakan Pengaturan lahan atau zonasi/cell tidak ada Jarang dilakukan sampling di Sumur Monitoring, namun pada tahun 2008 telah diagendakan sampling secara berkala Pencatatan rutin volume sampah yang masuk ke TPA belum dilakukan Penutupan lahan belum maksimal Kolam Lindi sudah ada sejak tahun 2006

7.1.6. Limbah B3 Perkotaan Industri maupun home industri di Kota Mojokerto tersebar di beberapa wilayah kelurahan. Di Kota Mojokerto pertumbuhan industri terutama terkonsentrasi di pusat kota dan sekitarnya. Setelah diberlakukan peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah B3, perubahan yang paling terasa adalah meningkatnya kesadaran penghasil limbah B3 akan kewajibannya untuk mengelola limbah B3 dengan benar.

VII-10


Kota Mojokerto yang hanya memiliki 2 kecamatan dengan luas ± 16,46 Km

2

terdapat 7 Rumah Sakit Umum milik pemerintah maupun swasta, 5 puskesmas dan 14 puskesmas pembantu serta ditambah laboratorium serta kegiatan fasilitas kesehatan lainnya yang menghasilkan limbah B3.

Gambar 7. 3. Kondisi Penyimpanan Sementara Sampah Medis Rumah Sakit di Kota Mojokerto

Tabel 7.9 Industri/Kegiatan Penghasil Limbah B3 di Kota Mojokerto Tahun 200 8 No.

Nama Kegiatan/Industri

Jenis Industri

Jenis Limbah B3

1. 2. 3. 4. 5.

RSUD Dr. Wahidin S RS Hadiono Singgih RS Hasanah RS Gatoel RSK Rekso Waluyo

Rumah Sakit Rumah Sakit Rumah Sakit Rumah Sakit Rumah Sakit

Limbah Medis Limbah Medis Limbah Medis Limbah Medis Limbah Medis

6.

RS Emma

Rumah Sakit

Limbah Medis

7.

Rahardjo Motor

8.

Bengkel/Service Sepeda Motor

Oli Bekas

Bengkel Sumber Lancar

Service Mobil

Oli Bekas

9.

Bengkel Suzuki, Toyota

Service Mobil

Oli Bekas

10.

Bengkel Honda

Service Mobil

Oli Bekas

11.

Bengkel Daihatsu

Service Mobil

Oli Bekas

Pengelolaan Limbah B3 Incenerator Incenerator Incenerator Incenerator Bekerja sama dgn RS Gatoel Bekerja sama dgn Puskesmas Gedongan Diterima Pengepul Dari Luar Kota Diterima Pengepul Dari Luar Kota Diterima Pengepul Dari Luar Kota Diterima Pengepul Dari Luar Kota Diterima Pengepul Dari Luar Kota

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Mojokerto

7.2. Tekanan a. Jumlah dan kepadatan penduduk Jumlah penduduk Kota Mojokerto pada Tahun 2008 adalah berjumlah ±

VII-11


116.355

jiwa

yang

mana setiap jiwa pasti menimbulkan sampah. Laju

pertumbuhan penduduk pada Tahun 2008 ini mengalami penurunan sebesar 0,72 % dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan ini disebabkan oleh adanya arus perpindahan penduduk keluar Kota Mojokerto untuk mencari pengalaman di luar kota. Selaras dengan perkembangan penduduk tersebut timbulan sampah rata3

3

rata dari ± 377 m /hari pada Tahun 2005 menjadi sekitar ± 394 m /hari pada Tahun 2006. Sedangkan pada Tahun 2007 dan 2008 mengalami penurunan 3

3

sebesar ± 374 m /hari (tahun 2007) dan ± 352 m /hari (tahun 2008).

b. Kebutuhan lahan untuk pengembangan permukiman Secara geografis wilayah perencanaan berada di sebelah barat Kota Mojokerto, dengan luas wilayah adalah 242,31 Ha yang meliputi 3 wilayah, yaitu wilayah Surodinawan, sebagian wilayah Kelurahan Blooto, dan sebagian wilayah Kelurahan Prajurit Kulon. Secara geografis letak wilayah perencanaan ini cukup strategis untuk perluasan Kota Mojokerto, karena terletak tidak jauh dari pusat kota dan dilewati jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder. Untuk lebih jelasnya orientasi geografis wilayah perencanaan terhadap Kota Mojokerto dapat dilihat pada lampiran 6.

7.3. Respon 7.3.1. Upaya Pengelolaan Tata Guna Lahan dan RTH Kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto dalam pemanfaatan ruang merupakan pengaturan bagi wilayah atau kawasan yang akan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, meliputi: a. Pelaksanan pemanfaatan ruang melalui pelaksanan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya yang didasarkan rencana tata ruang dan secara bertahap sesuai jangka waktu yang ditetapkan rencana tata ruang b.

Penanaman penghijauan di area Ruang Terbuka Hijau

c.

Pola yang dikembangkan dalam pemanfaatan ruang adalah pola tata guna tanah, air, udara, sumber daya alam lainnya, sesuai asas-asas penataan ruang dan perangkat insentif dengan tetap menghormati hak penduduk sebagai warga negara

d. Prioritas program pemanfaatan ruang kawasan-kawasan guna pembentukan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota

VII-12


Gambar 7. 4. Upaya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Dalam rangka pengelolaan RTH selama Tahun 2006 Pemerintah Kota Mojokerto melalui Kantor Lingkungan Hidup melakukan penghijauan kota dengan penanaman pohon ± 1.395 pohon, seperti Tanaman Glodokan Pecut sebanyak ± 2.100 bibit, Palem Putri sebanyak ± 3.650 bibit, dan Cemara Laut ± 1.395 bibit yang tersebar di beberapa kelurahan di Kota Mojokerto sedangkan pad a Tahun 2007 kegiatan penanaman dilakukan sebanyak ± 2.400 bibit dan ± 500 bibit pohon pada tahun 2008.

7.3.2. Kebijakan Pengelolaan Sampah Untuk dapat mewujudkan lingkungan yang bersih dan bebas sampah di wilayah Kota Mojokerto diperlukan perubahan pola pikir atau cara pandang terhadap

sampah.

Adapun

secara

teknologi

di

Kota

Mojokerto

limbah

padat/sampah akan diolah dengan dijadikan kompos ataupun dengan dilapisi dengan tanah penutup. Daur Ulang Kompos hingga saat ini hanya bisa dilakukan sebanyak 3

± 6 m /hari. Untuk pengelolaan sampah hendaknya meminimalkan dari sumbernya ataupun dengan sistem pembakaran/incenerator yang dilakukan di masing-masing TPS/Transfer Depo sehingga beban volume sampah yang masuk ke TPA lebih sedikit dan secara otomatis pengolahan sampah di TPA semakin mudah.

VII-13


Gambar 7.5. Pengomposan dan Pencacahan Sampah

Konsep

pengelolaan

sampah

di

perkotaan

harus

diperbaiki

agar

terintegrasi dengan sektor lain sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Beberapa tahapan pengelolaan sampah dengan menggunakan prinsip 4R yang merupakan usaha untuk mencapai zero waste adalah a. Mengurangi sampah dari sumbernya b. Pemilahan dan pemisahan jenis sampah organik dan anorganik sehingga mempermudah pengelolaan sampah pada tahap berikutnya c.

Mengupayakan pengambilan kembali bahan-bahan yang berguna

d. Daur ulang sampah anorganik menjadi berbagai produk baru e. Waste to energy, yaitu pemanfaatan sampah organik sebagai sumber energi (biogas) f.

Lahan urug saniter (sanitary landfill).

7.3.3. Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 Sebagai penjabaran UU Nomor 23 Tahun 1997, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang kemudian disempumakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999. Selanjutnya peraturan itu menjadi dasar bagi penataan peraturan dan program program pengelolaan limbah B3 di Indonesia. Untuk

mendorong

industri

supaya

memenuhi

ketentuan

mengenai

pengelolaan limbah B3, KLH RI meluncurkan Program Penilaian Peringkat Ki nerja Perusahaan (Proper). Proper merupakan program alternatif yang bertujuan mendorong industri secara sukarela dan dengan kesadaran sendiri memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan yang baik berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain Proper, untuk mendorong perusahaan mau mengelola limbah B3 yang dihasilkannya KLH membuat Program Kendali B3 (Kemitraan dalam

VII-14


Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun). Dalam tahap awal program ini, KLH menyertakan perusahaan prioritas sebagai mitra ikut memantau pengelolaan limbah B3. Diharapkan melalui dua program ini pemerintah pusat, daerah, pengusaha, dan masyarakat luas dapat memahami dan melaksanakan peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah B3. Selain pemantauan melalui Program Kendali B3, KLH juga melakuk an pemantauan pengelolaan limbah B3 melalui perizinan. Sesuai dengan PP No. 85 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, semua kegiatan pengelolaan limbah B3 yang meliputi penyimpanan, pengumpulan,

pengangkutan,

pengolahan dan

pemanfaatan,

penimbunan limbah B3, penerbitan persetujuan uji coba untuk mengevaluasi kelayakan teknis pengelolaan limbah B3, proses permintaan izin pembuangan limbah B3 memerlukan izin atau rekomendasi dari Kementrian Lingkungan Hidup RI. Saat ini pengelolaan limbah medis atau limbah B3 yang dilakukan oleh rumah sakit adalah menggunakan Incenerator seperti di RS Dr. Wahidin, RS Gatoel, RS Emma, dan RS Hasanah, sedangkan rumah sakit yang tidak mempunyai incenerator bekerjasama dengan rumah sakit yang mempunyai incenerator.

Gambar 7.6. Pengelolaan/Pembakaran Sampah Medis di RS di Kota Mojokerto

Mengingat

pengelolaan

dan

pengolahan

Limbah

B3

membutuhan

teknologi yang tepat dan biaya yang sangat mahal, maka kebijakan pengolahan Limbah B3 sampai saat ini adalah wewenang KLH, sehingga upaya-upaya yang perlu dan harus dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup dan seluruh dinas/kantor/lembaga di Kota Mojokerto diantaranya adalah sebagai berikut: a. Inventarisasi kegiatan/industri penghasil Limbah B3

VII-15


b. Inventarisasi dan pemantauan Jenis Limbah B3 yang dihasilkan oleh industri/kegiatan c.

Pemantauan penyimpanan limbah B3

d. Pemantauan pengelolaan limbah B3 e. Perumusan perencanaan kebijaksanaan dan pengendalian perijinan di bidang pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan f.

Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, analisis dan evaluasi, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan

g.

Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah pengrusakan dan atau pencemaran lingkungan seperti sungai dan tanah dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat kegiatan industri

VII-16

BAB VIII. AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB VIII AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Kerja (Renja) Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Tahun 2009 dan 2010 adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2009 dan 2010 sebagai acuan bagi Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya. Pelaksanaan Rencana Kerja diupayakan dilakukan secara efektif, efisien, dan sinergis dengan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja yang lain untuk mendukung perwujudan visi misi Kota Mojokerto. Keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan akan dilaksanakan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat, dengan tetap menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, monitoring dan evaluasi. Untuk itu, keterlibatan masyarakat luas dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan maupun pelaksanaan program-program kegiatan menjadi faktor

yang cukup penting bagi

terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, etos kerja, ketaatan, kejujuran, disiplin dan transparansi dari para aparatur pelaksana kegiatan, sehingga diharapkan akan mampu menjawab dan mengurai permasalahan yang muncul serta memberikan solusi terbaik dari setiap permasalahan yang ada. Gambaran tentang program/kegiatan, sasaran, dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, secara lengkap dapat diamati pada tabel berikut.

VIII-17


AGENDA PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 dan 2010

No. 1.

2.

Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Kegiatan

Sasaran Program/ Kegiatan

Tujuan Program/Kegiatan

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dean Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan hidup

Meningkatnya peringkat Kota Mojokerto dalam penilaian Adipura Penurunan tingkat pencemaran air badan sungai di kota Mojokerto Dokumen Perda Pengendalian Pencemaran Laporan Hasil Analisis Sample Air Avour Terselesaikannya pembangunan gedung laboratorium Buku SLHD dan Buku Laporan Kualitas Air tersusun

Meningkatnya kesiapan dalam menghadapi penilaian Adipura tahun 2009 Terpantaunya tingkat pencemaran pada sungai dan anak sungai di kota Mojokerto Sosialisasi Produk Bersih bagi Kegiatan Usaha

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi Lingkungan

Sosialisasi masalah Lingkungan Hidup dalam rangka ADI WIYATA Tersusunnya dokumen SLHD Kota Mojokerto

Tahun

2009

2009

VIII-18


No. 3.

4.

5. 6.

Program Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri dan ambient Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

Sasaran Program/ Kegiatan Laporan Hasil Analisis Sampel Udara Laporan Hasil Analisis Sampel Limbah Cair industri

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH Penyusunan Renstra SKPD

Penanaman Bibit Tanaman

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor

Uang lembur PNS yang tersedia Tagihan listrik dan telepon yang terbayar selama 12 bulan Terlaksana pemeliharaan rutin 2 mobil dan 2 sepeda motor dinas setahun Tersedia jasa adm keuangan bagi 6 pejabat keuangan SKPD Terlaksana perbaikan AC dan PC setahun Tersedianya kebutuhan kertas, materai untuk 12 bulan Tersedianya barang cetakan dan copy dokumen selama 12 bulan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dokumen Renstra

Tujuan Program/Kegiatan

Tahun

Terukurnya kualitas udara di kawasan industri dan kawasan padat lalu lintas 2009 Minimalisasi dampak kegiatan industri terhadap lingkungan Pengadaan dan Pembagian Bibit Tanaman Tersusunnya Dokumen Renstra

2009 2010

2010

VIII-19


No.

Program

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

7.

8.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto

Sasaran Program/ Kegiatan

Tujuan Program

Tahun

Tersedianya komponen listrik kantor selama 1 tahun Terpenuhinya biaya langganan surat kabar selama 1 tahun Tersedia bahan2 kebersihan untuk gedung kantor setahun Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat selama 1 tahun Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah selama 1tahun Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah selama 1tahun Terlaksana pengadaan peralatan kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun Terlaksana pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah PNS yang dikirim Diklat Lingkungan

2010

2010

VIII-20


VIII-21

LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008

Recommend Documents