KATA PENGANTAR Pada kesempatan ini, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2016 sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Jenderal atas penggunaan anggaran dapat tersusun. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2016 disusun mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sekretariat Jenderal mempunyai komitmen dan tekad kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik output maupun outcomes. Namun demikian, dalam implementasinya untuk tahun 2016 masih dijumpai berbagai kendala dan hambatan, utamanya dalam menentukan indikator kinerja sasaran maupun kegiatan, serta tidak seluruhnya kegiatan yang dilaksanakan dapat dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja. Semoga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini mampu menjadi acuan bagi seluruh pihak untuk mengevaluasi kinerja organisasi masing-masing unit kerja Eselon II, agar dapat melaksanakan kinerja pada tahun berikutnya secara lebih produktif, efektif, dan efisien, baik dari segi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengendalian serta koordinasi pelaksanaannya
Jakarta,
Pebruari 2017
Sekretaris Jenderal,
Drs. Hery Sudarmanto, M.H NIP 19580918 198603 1 002 i
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
DAFTAR TABEL
iii
DAFTAR BAGAN
iv
DAFTAR DIAGRAM
v
DAFTAR GAMBAR
vi
DAFTAR GRAFIK
vii
IKHTISAR EKSEKUTIF
viii
BAB I
1-8
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang
1
B. Maksud dan Tujuan
1
C. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
2
D. Struktur Organisasi Setjen
2
E. SDM Aparatur Setjen
5
F. Isu Strategis dan Permasalahan
7
RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA SETJEN A. Rencana Strategis B. Perjanjian Kinerja
BAB III
BAB IV
AKUNTABILITAS KINERJA
9-13 9 12 14-35
A. Capaian Indikator Kinerja Program (IKP)
14
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja
15
C. Akuntabilitas Keuangan
33
SIMPULAN
36-37
LAMPIRAN-LAMPIRAN
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 1
Komposisi Pegawai Setjen TA 2016 Berdasarkan Unit Kerja
6
Tabel 2
Populasi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan
6
Tabel 3
Perjanjian Kinerja Setjen TA 2016
13
Tabel 4
Capaian Sasaran Program Setjen TA 2016
14
Tabel 5
Capaian IKP Setjen TA 2016
14
Tabel 6
Sasaran Program Setjen
15
Tabel 7
16
Tabel 8
IK-1 Persentase SDM Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi Indikator Kinerja Kegiatan dari IK 1
Tabel 9
IK-2 Opini BPK
17
Tabel 10
19
Tabel 11
IK-3 Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan
Tabel 12
Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP
25
Tabel 13
IK-4 Citra Positif Kementerian Ketenagakerjaan
29
Tabel 14
Indikator Kinerja Kegiatan dari IK-4
29
Tabel 15
IK-5 Indeks Kepuasan Pegawai
32
Tabel 16
Alokasi Anggaran Setjen Berdasarkan Jenis Belanja
33
Tabel 17
Realisasi Anggaran Setjen TA 2016
34
iii
16
19
DAFTAR BAGAN
Bagan 1
Struktur Organisasi Setjen
iv
4
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 1
Populasi Pegawai Setjen
5
Diagram 2
Populasi SDM Berdasarkan Golongan
7
Diagram 3
Populasi Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan
7
v
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1
Rapat Internal ITJEN “Bisnis Proses RB”
vi
24
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Grafik 2
Analisa Gap Antara Ekspresi Atau Harapan Dengan Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Peningkatan Citra Positif Kementerian Ketenagakerjaan
vii
28 30
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)
Sekretariat
Jenderal
dalam
upaya
mewujudkan
good
governance,
telah
melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam memenuhi Arah Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan, yakni meningkatkan kualitas manajemen internal ke arah tata kelola pemerintahan yang baik. Program Dukungan Manajemen Internal yang dilaksanakan oleh
Sekretariat
Jenderal diarahkan untuk mendukung
pelaksanaan arah kebijakan dan strategi fungsi dukungan manajemen internal, yaitu meningkatkan
kualitas
manajemen
internal
di
dalam
mengkoordinasikan
penyusunan program dan anggaran; pelaksanaan anggaran; ketatalaksanaan, kepegawaian
dan
kerumahtanggaan
Kementerian;
harmonisasi
peraturan
perundang-undangan bidang ketenagakerjaan; kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat.
Terdapat sejumlah strategi Sekretariat Jenderal terkait dengan arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam fungsi manajemen internal tersebut, yaitu: 1) menerapkan refomasi birokrasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan dalam organisasi Kementerian Ketenagakerjaan; 2) menggunakan
sistem
teknologi
informasi
ke
dalam
seluruh
proses
pelaksanaan program dukungan manajemen internal; 3) mengembangkan indikator kinerja utama kementerian untuk mendukung perwujudan kinerja birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan yang handal dan terukur; 4) mendorong terwujudnya sistem pelaporan keuangan sesuai standar sistem akuntansi pemerintahan dan pengelolaan aset yang akuntabel; 5) mengintensifkan kerjasama lintas stakeholder untuk meningkatkan opini positif publik dan meningkatkan koordinasi kerjasama luar negeri; 6) mendorong peningkatan fasilitas dan koordinasi kerjsama luar negeri melalui penataan administrasi, monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri secara efektif dan efisien.
viii
Pada Tahun Anggaran 2016 Sekretariat Jenderal memperoleh alokasi anggaran sebelum penghematan sebesar Rp337.372.209.000,- yang bersumber dari APBN dan Hibah menjadi Rp292.122.884.000,- setelah penghematan dan dengan selfblocking sebesar Rp242.122.884.000,-. Sekretariat Jenderal mampu menyerap anggaran
sebesar
Rp211.667.973.091,-
(87,42%).
Tingkat
capaian
kinerja
Sekretariat Jenderal tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal TA 2016
No 1
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
% Capaian Kinerja
1
Persentase SDM Aparatur yang memenuhi standar kompetensi
80%
79,16%
98,95%
2
Opini BPK
WTP
WDP
WDP
3
Hasil evaluasi PMPRB
70
69,65%
99,50%
60%
61,97%
103,28%
Sasaran Program Meningkatnya kapasitas dan kinerja organisasi Kementerian Ketenagakerjaan
4
Citra positif Kementerian Ketenagakerjaan
Indikator Kinerja yang diakui mencapai target adalah Citra positif Kementerian Ketenagakerjaan. Nilai capaian IKP sebesar 103,28% didukung oleh 3 (tiga) Indikator Kinerja kegiatan, yaitu: 1) Persentase pemberitaan positif ketenagakerjaan; 2) Indeks pelayanan kehumasan dan hubungan antar lembaga; dan 3) Persentase pelayanan informasi publik ketenagakerjaan yang ditindaklajuti/diselesaikan. Sedangkan indikator kinerja yang belum mampu memenuhi capaian target yang ditentukan adalah: 1. Persentase SDM Aparatur yang memenuhi standar kompetensi; 2. Opini BPK; dan ix
3. Hasil evaluasi PMPRB. Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2016 telah sesuai dengan target. Namun capaian-capaian tersebut belum mampu menggambarkan kinerja Setjen secara kualitas dan substansial. Masih terdapat indikator kinerja yang dirasa belum tepat penggunaannya dalam merumuskan kinerja satker dan perumusan kegiatan-kegiatan pendukung capaian target yang belum selaras dengan indikator kinerja.
x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LKj)
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban/akuntabilitas atas pelaksanaan mandat (tugas dan fungsi), visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan 2015-2019 serta Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal 2016 yang telah ditandatangani, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal tahun mendatang. Penyusunan LKj Sekretariat Jenderal tahun 2016 ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapran Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretaris Jenderal tahun 2016 menjelaskan tentang rencana, capaian kinerja dan evaluasi dengan pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016. Tujuan penyajian LKj ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Ketenagakerjaan dan semua pihak atas kinerja yang telah dan dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kinerjanya. B. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal kepada pelaksanaan program / kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/ target yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Jenderal selama tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan yang kemudian dirumuskan suatu
1
simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya. C. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, maka kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dapat didefinisikan sebagai berikut : 1. Kedudukan Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 2. Tugas Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
3. Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan; b. Koordinasi
dan
penyusunan
rencana,
program
dan
anggaran
Kementerian Ketenagakerjaan; c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan
masyarakat,
arsip,
dan
dokumentasi
Kementerian
Ketenagakerjaan; d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
D. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dibantu oleh 8 unit kerja, sebagai berikut: 1) Biro Perencanaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan 2
penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan. Susunan organisasi Roren terdiri dari : Bagian Perencanaan Umum; Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; Bagian Pemantauan Program dan Anggaran; dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 2) Biro Keuangan,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Jenderal dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelelolaan koordinasi dan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian. Susunan organisasi Rokeu terdiri dari : Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan ; Bagian Penatalaksanaan Anggaran; Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan. 3) Biro Organisasi dan Kepegawaian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan mempunyai tugas melaksanakan penataan
organisasi,
tata
laksana
dan
reformasi
birokrasi,
dan
kepegawaian. Susunan organisasi Rokeu terdiri dari : Bagian Organisasi; Bagian Ketatalaksanaan; Bagian Perencanaan dan Pengembangan PEgawai; dan Bagian Mutasi dan Disiplin Kepegawaian. 4) Biro Hukum, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penelaahan dan perancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan evaluasi konvensi internasional, advokasi, dokumentasi dan informasi hukum. Susunan organisasi Rokeu terdiri dari : Bagian Penelaahan Hukum dan Evaluasi
Konvensi
Internasional;
Bagian
Perancangan
Peraturan
Perundang-Undangan I; Bagian Perancangan Peraturan Perundangundangan II; dan Bagian Penyuluhan, Informasi dan Advokasi Hukum. 5) Biro Umum, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi rumah tangga, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelolaan sarana dan prasarana, ketatausahaan pimpinan, serta pengelolaan persuratan dan arsip Kementerian. Susunan organisasi Rokeu terdiri dari : Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Layanan Pengadaan; Bagian Tata Usaha Pimpinan Kementerian; dan Bagian Persuratan Kearsipan Kementerian. 6) Biro Kerja Sama Luar Negeri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan mempunyai tugas melaksanakan 3
koordinasi, fasilitasi hubungan, dan pelaksanaan kerja sama bilateral dan administrasi kerja sama luar negeri, kerja sama regional, dan kerja sama multilateral. Susunan organisasi Rokeu terdiri dari Bagian Kerja Sama Bilateral dan Administrasi Kerja Sama Luar Negeri; Bagian Kerja Sama Regional; dan Bagian Kerja Sama Multilateral. 7) Biro Hubungan Masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal
dan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi urusan hubungan masyarakat, kerja sama antar lembaga, koordinasi kehumasan serta pelayanan informasi publik. Susunan organisasi Rokeu terdiri dari : Bagian Pendapat Umum dan Pemberitaan; Bagian Hubungan Antar Lembaga; dan Bagian Pelayanan Informasi Publik. Selain itu Sekretariat Jenderal secara administratif membina satu pusat, yaitu : 8) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal
dan
mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai di bidang ketenagakerjaan. Susunan organisasi Pusdiklat terdiri dari : Bagian Tata Usaha; Bagian Program; dan Evaluasi dan Bidang Penyelenggaraan.
Dengan bagan struktur organisasi Sekretariat Jenderal sebagai berikut:
4
Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Perencanaan
Kepala Biro Keuangan
Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
Kepala Biro Hukum
Kepala Biro Umum
Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Kelompok Jabatan Fungsional Bagan 1: Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
E. SDM Aparatur Sekretariat Jenderal
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kegiatan, Sekretariat Jenderal pada tahun 2016 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 617 orang sebagaimana dapat digambarkan pada bagan berikut:
Sebaran pegawai berdasarkan jenis kelamin
Diagram 1: Populasi Pegawai Sekretariat Jenderal
5
Jumlah Aparatur Sipil Negara pada lingkup Sekretariat Jenderal berdasarkan unit kerja, pendidikan, golongan, serta jabatan sebagai berikut: Tabel 1: Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal TA 2016 berdasarkan Unit Kerja
No.
Unit Kerja
Jumlah ASN (Orang)
1.
Biro Perencanaan
51
2.
Biro Keuangan
55
3.
Biro Organisasi dan Kepegawaian
61
4.
Biro Hukum
41
5.
Biro Umum
152
6.
Biro Kerjasama Luar Negeri
29
7.
Biro Hubungan Masyarakat
45
8.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
76
9.
*ASN diperbantukan di Otorita Batam
78
Total
588
*Sumber data: Biro Organisasi dan Kepegawaian
Tabel 2: Populasi SDM berdasarkan Strata Pendidikan NO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
JENJANG PENDIDIKAN
SD SLTP SLTA/D-I/D-II Diploma-III (D-III) Sarjana (S1) Master/S2 Doktor/S3
JUMLAH
24 25 208 39 255 64 2 617
Total *Sumber data: Biro Organisasi dan Kepegawaian
6
Diagram 2: Populasi SDM Berdasarkan Golongan
Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan 74
16
126 I II III
401
IV
Diagram 3: Populasi Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan
Sebaran Pegawai berdasarkan Jabatan
337
400 300
200
117
81
82
Struktural Fung. Tertentu Fung. Umum Diperbantukan
100 0
F. Isu Strategis dan permasalahan Isu strategis nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi dukungan manajemen dalam kurun waktu 2015-2019 adalah membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, dan penyempurnaan serta peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi. Tujuan dari upaya untuk membangun transparasi dan akuntabilitas, dan penyempurnaan serta peningkatan kualitas reformasi birokrasi ini adalah agar sektor pemerintahan tidak lagi menjadi beban,
7
melainkan motor pendorong perekonomian bangsa agar semakin kompetitif di tengah-tengah era globalisasi.
Dalam konteks perekonomian global tersebut dan dalam lingkup Kementerian Ketenagakerjaan, upaya untuk membangun transparasi dan akuntabilitas, dan penyempurnaan serta peningkatan kualitas reformasi birokrasi menjadi semakin penting, mengingat pembangunan bidang ketenagakerjaan merupakan bidang yang sangat strategis pula untuk meningkat daya saing bangsa. Reformasi birokrasi
yang
berjalan
dengan
baik
di
dalam
tubuh
Kementerian
Ketenagakerjaan akan menjadi katalis yang mempercepat peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia.
Namun demikian, di dalam upaya untuk membangun transparansi dan akuntabilitas dan penyempurnaan serta peningkatan kualitas reformasi birokrasi di
lingkup
Kementerian
Ketenagakerjaan
tentu
menghadapi
sejumlah
permasalahan. Permasalahan tersebut yaitu: 1). Koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal di Kementerian
Ketenagakerjaan
sesuai
business
process
yang
telah
ditetapkan dalam menunjang Reformasi Birokrasi dan Opini Keuangan. 2). Dukungan pelaksanaan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. 3). Melaksanakan budaya kerja (corporate culture) yang bertanggung jawab dan terukur.
8
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL
A.
RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi Pembangunan Nasional (Nawacita) a. Visi Presiden dan Kabinet Kerja telah mempersiapkan program-program aksi untuk mengatasi masalah-masalah mendesak yang menyangkut hajat hidup rakyat. Untuk membangun fondasi bagi implementasi kebijakan hingga tahun 2019, juga telah disiapkan beberapa program strategis untuk menjalankan tujuh misi dan sembilan Agenda Pembangunan Nasional masa pemerintahan lima tahun ke depan. Dengan
mempertimbangkan
masalah
pokok
bangsa,
tantangan
pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.
b. Misi Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut : 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 9
6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
2. Peran Strategis Sekretariat Jenderal Program
Dukungan
Manajemen
Internal
yang
dilaksanakan
oleh
Sekretariat Jenderal diarahkan untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi fungsi dukungan manajemen internal, yaitu meningkatkan kualitas manajemen internal di dalam mengkoordinasikan penyusunan
program
dan
anggaran;
pelaksanaan
anggaran;
ketatalaksanaan, kepegawaian dan kerumahtanggaan Kementerian; harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan; kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat. Terdapat sejumlah strategi Sekretariat Jenderal terkait dengan arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam fungsi manajemen internal tersebut, yaitu: 1. Menerapkan
refomasi
birokrasi
secara
berkesinambungan
dan
berkelanjutan dalam organisasi Kementerian Ketenagakerjaan; 2. Menggunakan sistem teknologi informasi ke dalam seluruh proses pelaksanaan program dukungan manajemen internal; 3. Mengembangkan mendukung
indikator
kinerja
perwujudan
utama
kinerja
kementerian
birokrasi
untuk
Kementerian
Ketenagakerjaan yang handal dan terukur; 4. Meningkatkan efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian; 5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian; 6. Mendorong terwujudnya sistem pelaporan keuangan sesuai standar sistem akuntansi pemerintahan dan pengelolaan aset yang akuntabel; 7. Mengintensifkan kerjasama lintas stakeholder untuk meningkatkan opini positif publik dan meningkatkan koordinasi kerjasama luar negeri; 8. Mendorong peningkatan fasilitas dan koordinasi kerjsama luar negeri melalui penataan adminstrasi, monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri secara efektif dan efisien.
3. Arah Kebijakan
10
a. Arah Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam fungsi dukungan manajemen internal pada tahun 2015-2019 adalah meningkatkan kualitas manajemen internal ke arah tata kelola pemerintahan yang baik. Arah Kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi: 1. Perbaikan Manajemen internal secara berkelanjutan dan terpadu (baik pada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi) di seluruh perangkat organisasi generik dan teknis, serta mengintegrasikan perkembangan teknologi informasi ke dalam keseluruhan proses Manajemen internal tersebut (e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-arsip, emonev, e-performance, e-KLN, dll); 2. Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait dengan sosialisasi dan pelaksanaan berbagai program kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat kebijakan otonomi daerah mempengaruhi keberhasilan program kerja di bidang Ketenagakerjaan yang dilaksanakan. Sehingga diperlukan keselarasan dan harmonisasi program kerja antara pusat dan daerah agar manfaat/outcome dari program kerja tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat; 3. Mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Kementerian agar menghasilkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif, efisien dan responsif untuk memperoleh opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 4. Perbaikan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang berkelanjutan melalui perencanaan kebutuhan pegawai berbasis e-formasi, perencanaan pengembangan karir yang jelas berbasis syarat kompetensi jabatan, penataan pegawai yang terstruktur dan
transparan,
dan
pelayanan
administrasi
kepegawaian
berbasis teknologi informasi; 5. Penguatan pelaksanaan dan pelayanan publik melalui perubahan struktur organisasi, pelayanan publik dan manajemen tata laksana (business process) yang integratif dan dinamis; 6. Perbaikan penataan tata kelola (bisnis proses) unit kerja di lingkungan kementerian dalam rangka mewujudkan organisasi yang berkarakter, dengan tata hubungan kerja yang jelas, dan tidak terjadi duplikasi tugas dan fungsi antar unit kerja; 11
7. Implementasi digalakkan,
dari
reformasi
sehingga
birokrasi
Kementerian
berkelanjutan
tetap
Ketenagakerjaan
dapat
menjadi organisasi yang berbasis kinerja, yaitu organisasi yang memiliki tujuan dan sasaran yang jelas; 8. Penguatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Peraturan pelaksanaan dari UndangUndang dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang ketenagakerjaan akan ditetapkan menjadi panduan pelaksanaan program
dan
kegiatan
dalam
rangka
memenuhi
Standar
Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan; 9. Peningkatan peran Setjen agar mampu melaksanakan penertiban Barang Milik Negara (BMN) dan penyusunan laporan keuangan secara berjenjang; 10. Peningkatan citra positif Kementerian Ketenagakerjaan melalui sosialisasi aktif kepada stakeholders; 11. Peningkatan peran aktif Kementerian Ketenagakerjaan dalam forum Internasional. B.
PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 merupakan salah satu instrumen pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan merupakan tekad dan janji yang
akan
dicapai
amanah/tanggung
antara
pimpinan
jawab/kinerja
dengan
unit
kerja
pihak
yang
yang
menerima memberikan
amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan/perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.
Jumlah Sasaran Program (SP) setelah revisi Renstra yang dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal adalah 2 (dua) SP dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Program (IKP), sebagaimana tampak pada tabel 3.
Tabel 3: Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016 Sasaran Program 1 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Organisasi 12
Kementerian Ketenagakerjaan INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Target 2016 80
Satuan
WTP
Opini
3. Hasil Evaluasi PMPRB
70
Nilai
4. Citra Positif Kementerian Ketenagakerjaan
60
%
80
%
1. Persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi 2. Opini BPK
%
Sasaran Program 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal 5. Indeks Kepuasan Pegawai
13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) Pengukuran kinerja Sekretariat Jenderal 2016 belum dapat dilakukan sesuai aturan/metode yang berlaku disebabkan Renstra dan Perjanjian Kinerja 2016 mengalami perubahan di September 2016, dalam upaya peningkatan kualitas Renstra Kementerian Ketenagakerjaan. Namun demikian indikator kinerja perbaikan Sekretariat Jenderal ini tetap dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan di unit kerja Sekretariat Jenderal. Hasil capaian kinerja Sekretariat Jenderal 2016 secara umum bisa dilihat sebagai berikut :
Tabel 4: Capaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal TA 2016 No.
Sasaran Program
1
Meningkatnya kapasitas dan kinerja organisasi Kementerian Ketenagakerjaan
2
Meningkatnya kualitas pelayanan internal
Capaian (%) 99,50% 94,36%%
Penjabaran hasil capaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal TA 2016 sebagai berikut: Tabel 5: Capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal TA 2016 No 1
Sasaran Program Meningkatnya kapasitas dan kinerja organisasi Kementerian Ketenagakerjaan
Indikator Kinerja Program
Target
Realisasi
% Capaian Kinerja
1
Persentase SDM Aparatur yang memenuhi standar kompetensi
80%
79,16%
98,95%
2
Opini BPK
WTP
WDP
WDP
3
Hasil evaluasi PMPRB
70
69,65%
99,50%
4
Citra positif Kementerian Ketenagakerjaan
60%
61,97%
103,28%
14
Sasaran Program
No 2
Meningkatnya kualitas pelayanan internal
Indikator Kinerja Program 5
Indeks Kepuasan Pegawai
Target
Realisasi
% Capaian Kinerja
80%
75,49%
94,36%
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada IKU. Penjelasan atas capaian setiap IKP Sekretariat Jenderal yang dikontrak-kinerjakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut.
Sasaran Program (SP) 1 : Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Organisasi Kementerian Ketenagakerjaan. Maksud dari SP ini adalah upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam mengelola dan meningkatkan kapasitas sumber daya Kementerian Ketenagakerjaan dan SDM Aparatur Kemnaker dalam menghasilkan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pencapaian SP 1 ini, Sekretariat Jenderal melaksanakan 4 indikator kinerja, yaitu (i) persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi; (ii) Opini BPK; (iii) Hasil Evaluasi PMPRB; dan (iv) Citra Positif Kementerian Ketenagakerjaan, dengan target dan capaian berikut : Tabel 6: Sasaran Program Setjen No 1
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
% Capaian Kinerja
1
Persentase SDM Aparatur yang memenuhi standar kompetensi
80%
79,16%
98,95%
2
Opini BPK
WTP
WDP
WDP
3
Hasil evaluasi PMPRB
70
69,65%
99,50%
60%
61,97%
103,28%
Sasaran Program Meningkatnya kapasitas dan kinerja organisasi Kementerian Ketenagakerjaan
4
Citra positif Kementerian Ketenagakerjaan 15
Indikator Kinerja (IK) 1 Persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi Maksud IK 1 adalah untuk mengetahui persentase sumber daya kementerian ketenagakerjaan yang menduduki jabatan sesuai kualitas pendidikan dan pelatihan yang telah ditentukan dalam peraturan berlaku. Cara menghitung IK 1 adalah dengan menghitung seluruh jumlah pejabat yang menduduki jabatan sesuai kualifikasi diklat dibagi jumlah seluruh pegawai kemnaker dikalikan seratus persen. Atas pengukuran tersebut, maka pencapaian IK 1 tersebut adalah: Tabel 7: IK-1. Persentase SDM Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi Indikator Kinerja
Target 2016 80%
Persentase SDM Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi
Realisasi 2016 79,16%
Capaian 2016 98,95%
IK-1 ini mencapai target sebesar 79,16% dengan didukung oleh 5 (lima) indikator kinerja kegiatan, yaitu:
Tabel 8 : Indikator Kinerja Kegiatan dari IK 1 No. 1.
Indikator Kinerja Kegiatan Persentase SDM kementerian yang mengikuti diklat > 50 jpl
Target 2016
Realisasi 2016
25%
23%
2.
Persentase Pegawai Kementerian dengan Nilai Prestasi Kerja ≥ Baik
90%
98%
3.
Persentase Pegawai Kementerian yang mendapatkan Kenaikan Pangkat
15%
14%
4.
Persentase Pegawai Kementerian yang telah ditata ulang (Penataan)
10%
10%
5
Persentase Pegawai Kementerian yang dijatuhi Hukuman Disiplin
1%
50%
Pada TA 2016 Biro Organisasi dan Kepegawaian melaksanakan kegiatan pembinaan pegawai, penyelesaian kasus, dan kesejahteraan pegawai dengan penetapan target 20 orang. Sepanjang TA 2016, realisasi capaian kegiatan ini berhasil menindaklanjut 10 orang pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan yang terbukti melanggar salah satu kode etik ASN yang diatur dengan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pendukung IKK Persentase 16
Pegawai Kementerian yang dijatuhi hukuman disiplin, dengan target TA 2016 sebesar 1% sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 0,5%.
Indikator Kinerja (IK) 2 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Opini BPK merupakan bagian dari peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi karena dengan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, maka akan menciptakan good governance
atau
pemerintahan yang baik dan bersih. Tabel 9: IK-2. Opini BPK Indikator Kinerja Opini BPK
Target 2016 WTP
Realisasi 2016 WDP
Capaian 2016 WDP
Pada dasarnya capaian target kinerja dari kegiatan dalam penyusunan laporan keuangan adalah 80%. Hanya saja opini BPK dengan target capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum mampu diwujudkan. Perlu komitmen yang serius dari tingkat pimpinan hingga pelaksana untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada, terkait masalah kepatuhan, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), dan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui bahwa BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan yang menargetkan WTP belum dapat dicapai, oleh karena: 1. Masih terdapat laporan keuangan SKPD yang tidak memenuhi standar dan ketentuan berlaku, sehingga berdampak pada laporan keuangan di level Eselon I; 2. Masih banyak temuan BPK yang belum ditindaklanjuti; 3. Pelaksanaan kegiatan yang belum memenuhi Standard Operational Procedure (SOP) sehingga menjadi temuan BPK; 4. Penatausahaan BMN dan pelaporannya yang perlu dibenahi; 5. Penggunaan aset belum sesuai/penilaian aset belum selesai. Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan pada umumnya dan Biro Keuangan khususnya dalam menunjang pencapaian target tersebut telah melakukan upaya sebagai berikut: 1.
Melakukan pembinaan/bimbingan teknis petugas Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Satker Pusat dan Wilayah; 17
2.
Berkelanjutan menindaklanjuti temuan BPK;
3.
Segera menyusun SOP koreksi;
4.
Membuat Laporan Pseudo mulai triwulan III per bulan sampai dengan Desember untuk mengantisipasi banyaknya kesalahan pada laporan audited.
5. Pengumpulan bahan laporan keuangan Sekretariat Jenderal dan Kementerian; 6. Penyusunan bahan pengelolaan data penyusunan laporan keuangan Kementerian; 7. Verifikasi dan pengolahan data penyusunan laporan keuangan; 8. Evaluasi pelaksanaan penyusunan laporan Kementerian; 9. Rekonsiliasi
data
laporan
keuangan
Sekretariat
Jenderal
dan
Kementerian; 10. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Sekretariat Jenderal dan Kementerian; 11. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka penyusunan laporan; dan 12. Berkoordinasi dengan unit terkait atas temuan BPK; 13. Pembinaan dan bimbingan teknis serta sosialisasi penyusunan laporan keuangan.
Indikator Kinerja (IK) 3 Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Untuk menilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) acuan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 mencakup ukuran keberhasilan tahun 2025, yang diharapkan telah menghasilkan governance yang berkualitas di setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Metode pengukuran adalah dengan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan, dengan hasil indeks reformasi birokrasi, sebagai berikut: Tabel 10: IK-3. Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Indikator Kinerja
Target 2016 18
Realisasi 2016
Capaian 2016
70
Hasil Evaluasi PMPRB
69,65
97,45
Indeks RB Kemnaker tahun 2016 sebesar 69,65 dengan kategori “ B ” sesuai dengan surat Kementerian PANRB, Nomor B/76/M.RB.06/2017 tanggal 16 Februari 2017, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 11: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan No
Area Perubahan
Nilai Maksimal
Nilai Tim Kemen PANRB 2015
2
3
4
Nilai Tim Kemen PANRB 2016 5
1 A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PENGUNGKIT Manajemen Perubahan Penataan PUU Penataan Organisasi Penataan Tatalaksana Manajemen SDM Penguatan Akuntabilitas Penguatan Pengawasan Peningkatan Pelayanan Publik Total Pengungkit
5,00 5,00 6,00 5,00 15,00 6,00 12,00 6,00 60,00
2,60 1,46 3,01 3,21 11,65 3,60 4,96 3,48 33,98
3,54 2,71 3,84 3,63 12,86 4,31 6,26 3,86 41,01
B. 1. 2. 3.
HASIL Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintahan yg Bersih dan Bebas KKN Kualitas Pelayanan Publik Total Hasil
20,00 10,00 10,00 40,00
13,53 7,01 7,25 27,79
13,12 7,47 8,05 28,64
100,00
61,77
69,65
INDEKS RB
Upaya yang telah dilakukan atas delapan area perubahan dalam Reformasi Birokrasi adalah: a. Area Perubahan Manajemen Perubahan : 1. Kepmenaker Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Manajemen Perubahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan; 2. Kepmenaker Nomor 53 Tahun 2016 tentang Agen Perubahan di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015 - 2019; 3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 204 Tahun 2016 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019, Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015 – 2019, sebagai proses
berkesinambungan
dari
Road
Map
Reformasi
Birokrasi
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010 – 2014 berikut Rencana Aksi RB tahun 2015 dan 2016 ; 4. Kepmenaker Nomor 30/MEN-IJ/III/2016 tentang Pembentukan Tim RB 19
Inspektorat dan Tim Penilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2016. b. Area Perubahan Penataan Perundang-undangan : Pada TA 2016 Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan identifikasi dan analisis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan telah dilakukan harmonisasi serta penyederhanaan terhadap hal – hal berikut: 1. Permenaker Nomor 16 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum
Kementerian
Ketenagakerjaan
(http://jdih.kemnaker.go.id/). 2. Penyederhanaan pada peraturan ketenagakerjaan dengan peraturan kementerian lainnya, yaitu 3 Permenaker, yaitu Permenaker tentang perubahan
beberapa
Permen
antara
lain
Permenaker
Nomor
Per.02/MEN/1989, Nomor Per.09/MEN/1999, Nomor Per.19 Tahun 2012, Nomor 12 Tahun 2015 dan Nomor 16 Tahun 2015 (pencabutan izin), menjadi : i. Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pekerjaan pada ketinggian. ii. Permenaker Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Tambun; iii. Permenaker Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi;
c. Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi : 1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Ketenagakerjaan ; 2. Permenaker Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Propinsi dan Kabupaten/Kota ; 3. Permenaker Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. d. Area Perubahan Penataan Tatalaksana : 1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan
Tata
Laksana
(Business
Process)
Kementerian
Ketenagakerjaan, yang ditindaklanjuti unit eselon I, yaitu : a. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP. 661/SJ/VI/2016 tentang Bisnis Proses Level 2 (L2) Sekretariat Jenderal ; 20
b. Keputusan
Direktur
Jenderal
Pembinaan
Pelatihan
dan
Produktivitas Nomor KEP.208/LATTAS/VI/2016 tentang Bisnis Proses Level 2 (L2) Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas ; c. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan
Perluasan
Kesempatan
Kerja
Nomor
Kep.1605/PPTKPKK/X/2016 tentang Bisnis Proces Level 2 (L2) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ; d. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP-479/PHIJSK/VII/2016 tentang Bisnis Proses Level 2 (L2) Ditjen. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; e. Keputusan
Direktur
Jenderal
Pembinaan
Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor KEP.295/BINWASK3/IX/2016 tentang Bisnis Proses Level 2 (L2) Ditjen.
Pembinaan
Pengawasan
Ketenagakerjaan
dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja; f. Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Nomor KEP.357/BPPK/VII/2016 tentang Bisnis Proses Level 2 (L2) Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2016 tentang eGovernment; 3. Permenaker Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan. 4. Inventarisasi dan Review Standar Operasional Prosedur / SOP (Bisnis Proses L3) yang sudah ada dan penyempurnaan / penyusunan SOP sejalan dengan Peta Bisnis Proses; e. Area Perubahan Penataan Sistem Manajeman SDM 1. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi terbuka, yang dapat diakses oleh masyarkat melalui website www.naker.go.id. Hasil dari proses pengisian jabatan tersebut dinilai clear oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, dan bahkan mendapat apresiasi untuk dijadikan model Kementerian/Lembaga lain. 2. Assesment untuk mengukur kompetensi sesuai jabatan seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ; 21
3. Assesment juga dilakukan terhadap Pejabat Pelaksana golongan III/b ke atas. f. Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas 1. Permenaker Nomor 27 Tahun 2016 tentang perubahan (review) renstra 2015-2019; 2. Permenaker Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat dan Daerah di Kementerian Ketenagakerjaan ; 3. Pembuatan Perjanjian Kinerja bagi seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sampai dengan Pejabat Adminsitrator ( Eselon I sampai dengan Eselon IV). g. Area Perubahan Penguatan Pengawasan 1. Gratifikasi Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap terjadinya gratifikasi dilakukan upaya berupa : a. Memasang Banner pada tiap-tiap lantai di Gedung Kemnaker Pusat tentang Program Pengendalian Gratifikasi; b. Dan dapat diakses melalui Website : Saberpungli.id, Layanan SMS ke 1193 dan Layanan Call Center ke 193; c. Sosialisasi pengendalian gratifikasi. 2. Pengaduan Masyarakat Upaya yang dilakukan adalah: a. Telah dibangun Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) Online. Buka Website : saberpungli.id Download aplikasi : saberpungli (android/ios), layanan SMS : 1193 dan layanan Call Centre ke 193; b. Telah
dibuat
Nota
Kesepahaman
antara
Kementerian
Ketenagakerjaan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor 12/NK/MEN/IX/2015 tentang Perlindungan bagi pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku yang bekerjasama dalam rangka Aksi Pecegahan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. 3. Whistle Blowing System (WBS) Upaya yang dilakukan adalah: a. Sosialisasi melalui Website : itjen.naker.go.id b. Memasang Banner mengenai WBS c.
WBS Online klik : www.wbs.lkpp.go.id 22
4. Penanganan Benturan Kepentingan a. Telah diterbitkan KEPMEN No. 188 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Kemnaker. b. Implementasi
penanganan
benturan
kepentingan
melalui
sosialisasi. 5. Pembangunan Zona Integritas Pembangunan Zona Integritas dilingkungan Kemnaker menuju WBK dan WBBM, terdapat 3 tahapan: a. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas untuk seluruh pegawai Kemnaker; b. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah pernyataan dari Menaker telah siap menjadi Instansi yang berpredikat Zona Integritas dan telah ditandatangani Piagam Pencanangan Zona Integritas, yang meliputi: Direktorat Bina Pemagangan, Direktorat Jenderal Binalattas, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Direktorat PTKLN, Direktorat Jenderal Binapenta; c.
Proses Pembangunan Zona Integritas.
6. Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli) a. Diatur dalam kepmen Nomor 628 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Ketenagakerjaan; b. Tugas dari Unit ini adalah melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana di Kemnaker; c.
Fungsi dari unit ini adalah pencegahan, penindakan dan yustisi.
7. Rencana Aksi Pelaksanaan RB a. Perubahan pola pikir dan budaya di setiap lini Kementerian; b. Menindaklanjuti hasil evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; c.
Mendorong Implementasi terkait Benturan kepentingan di setiap Unit Eselon I;
d. Implementasi Penanganan Gratifikasi; e. Survei Eksternal terhadap Indeks Persepsi Anti Korupsi; f.
Evaluasi Pelayanan di Kemnaker. 23
Gambar 1: Rapat Internal Inspektorat Jenderal "Bisnis Proses Reformasi Birokrasi”
8. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan proses penjaminan kualitas terhadap hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP Kementerian Ketenagakerjaan. Tujuan kegiatan ini untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri -tersebut telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka merumuskan program peningkatan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan kedepan.
Berdasarkan kegiatan penjaminan kualitas yang telah dilakukan oleh BPKP,
diperoleh
hasil
bahwa
kapabilitas
Inspektorat
Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015 berada pada level 1 (initial) yang artinya APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses data kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi dan Tahun 2016 berada pada level 2 (Infrastrukstur) yang artinya APIP mampu menjamin proses sesuai peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.
Upaya peningkatan Kapabilitas APIP
24
Dalam rangka meningkatkan Kapabilitas APIP dari level 2 (Infrastruktur) ke level 3 (Integrated), upaya yang dilakukan adalah : 1) Membuat peta audit; 2) Menyusun
SOP
penyusunan
Program
Kerja
Pengawasan
Tahunan (PKPT) berbasis resiko; 3) Rencana training berbasis resiko; 4) Telaah sejawat; 5) Telah disahkan dengan Peraturan Inspektorat Jenderal (PerIrjen) berupa pedoman audit (Juklak) sebagai berikut : a. Keputusan Irjen Nomor : Kep.35/IJ/II/2017 tanggal 7 Pebruari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu; b. Keputusan Irjen Nomor : Kep.36/IJ/II/2017 tanggal 7 Pebruari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran di Kementerian Ketenagakerjaan; c. Keputusan Irjen Nomor : Kep.37/IJ/II/2017 tanggal 7 Pebruari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan. d. Keputusan Irjen Nomor : Kep.38/IJ/II/2017 tanggal 7 Pebruari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Kementerian Ketenagakerjaan.
9. Tingkat
Kematangan
Implementasi
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah (SPIP). BPKP telah melakukan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Ketenagakerjaan TA 2016 dengan uraian sebagai berikut: a. Simpulan Simpulan hasil penilaian terhadap penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat
maturitas
penyelenggaraan
SPIP
berada
di
level
2
(berkembang). Pengukuran dilakukan terhadap 25 fokus penilaian maturitas dan menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar 2,51.
25 fokus maturitas mengikuti prinsip yang sifatnya umum, dan pengelompokkannya tetap mengikuti sub unsur dalam SPIP. Lebih 25
lanjut, hasil penilaian terhadap 25 fokus penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut: Tabel 12 : Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP No.
Kategori Fokus Maturitas
Level
Frekuensi
0
Belum Ada
0
3
1
Rintisan
1
0
2
Berkembang
2
0
3
Terdefinisi
3
14
4
Terkelola dan Terukur
4
7
5
Optimum
5
1
Jumlah Dengan
tingkat
maturitas
25
“berkembang”,
maka
karakteristik
Penyelenggara SPIP pada Kementerian Ketenagakerjaan secara umum menunjukkan sebagai berikut: 1) Telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok unit organisasi dalam Kementerian Ketenagakerjaan sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008; 2) Telah mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan
pokok
unit
organisasi
dalam
Kementerian
Ketenagakerjaan; 3) Belum melaksanakan kebijakan dan prosedur atas semua kegitan pokok unit organisasi dalam Kementerian Ketenagakerjaan dan mendokumentasikannya secara konsisten; 4) Belum melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas semua kegiatan pokok unit organisasi dalam Kementerian Ketenagakerjaan secara berkala; dan 5) Belum melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi Komputer.
26
Dalam
rangka
untuk
meningkatan
maturitas
SPIP
perlu
mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya. Upaya yang akan dilakukan adalah :
1) Mendorong Unit Kerja Eselon I untuk menyusun Peta Resiko Program/Kegiatan yang ditetapkan oleh masing-masing Unit Eselon I; 2) Memantau implementasi pelaksanaan Peta Resiko Program Unit Eselon I sesuai wilayah kerja/masing-masing Inspektorat. 3) Akan menyusun Audit Universe/Peta Audit termasuk identifikasi dan penanganan Resiko Program Unit Eselon I; 4) Akan menyusun Pre Reviu/laporan hasil survey kepuasan stakeholder
terhadap
peran
dan
layanan
yang
diberikan
Inspektorat Jenderal. b. Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Skor
indeks
kualitas
pelayanan
(IKP)
pelayanan
publik
di
Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2016 adalah 3,22 (BAIK). Sedangkan berdasarkan analisa gap atau kesenjangan antara harapan dengan kinerja seluruh unsur layanan berada di bawah gap 1.0 point, artinya kesenjangan antara harapan dengan penilaian kinerja Kementerian Ketenagakerjaan masih dalam tingkat yang wajar. Rincian selengkapnya dapat digambarkan sebagai berikut:
27
5.05 Persyaratan Pelayanan
4.86 5.06
Prosedur Pelayanan
5.00 4.…
Waktu Pelayanan
5.04
0.14
Biaya atau Tarif
4.58
5.06 5.…
Produk / Jasa Spesifikasi
5.10
0.15
5.02 Kompetensi Petugas Pelaksana atau sistem
5.00
0.07
5.10
Perilaku pelaksana atau kemudahan sistem
5.10 5.08
Penanganan pengaduan, saran dan masukan
5.10
0.02
0
Kinerja
1
Harapan
2
3
4
5
6
Gap
Grafik 1: Analisa Gap antara Ekspektasi atau Harapan dengan Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan
10. Permenaker Nomor 12 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Ketenagakerjaan 11. Permenaker Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. 12. Pelaksanaan pelayanan penelitian, sertifikasi dan penempatan secara online melalui: a. www.kios3in1.net ; b. http://tka-online.naker.go.id/ ; c. http://infokerja.naker.go.id/ ; d. http://lpse.naker.go.id/eproc/ ; e. http://pusdatin.naker.go.id/ ; f. https://www.facebook.com/tki.keren . 13. Pelaksanaan pelayanan Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan secara online melalui: a. http://rb.naker.go.id/ ; b. http://skp.naker.go.id:8000 . 14. Prestasi atas penyelenggaraan layanan: a. Penyelenggaraan PTSA; 28
b. Pengelola JDIH Terbaik Ketiga dari Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum dan Nasional; c. Public Productivity for Indonesian Public Services, collaboration for MOM (Menaker), Singapore Polytechnic, and Temasek Foundation Singapore (2015 – 2019); d. Pelatihan Membangun Keterampilan Pelayanan Publik. Indikator Kinerja (IK) 4 Citra Positif Kementerian Ketenagakerjaan Indikator ini menganalisa pemberitaan yang dimuat dan ditayangkan di media cetak, elektronik, online dan media sosial dengan nada pemberitaan positif atau pemberitaan yang tidak ada pertentangan antara isi, judul berita dan pernyataan
narasumber/tokoh
dalam
berita
ketenagakerjaan.
Rumus
pengukurannya adalah jumlah pemberitaan positif dibagi jumlah pemberitaan ketenagakerjaan selama 1 tahun dikali 100%.
Tabel 13: IK-4. Citra Positif Kementerian Ketenagakerjaan Indikator Kinerja
Target 2016 60%
Citra Positif Kementerian Ketenagakerjaan
Realisasi 2016 61,97%
Capaian 2016 103,28%
Nilai capaian IKP sebesar 103,28% didukung oleh 3 (tiga) Indikator Kinerja kegiatan, yaitu: 1) Persentase pemberitaan positif ketenagakerjaan; 2) Indeks pelayanan kehumasan dan hubungan antar lembaga; dan 3) Persentase pelayanan informasi publik ketenagakerjaan yang ditindaklajuti/diselesaikan. Berikut adalah rincian hasil capaian IKK pendukung IKP ini:
Tabel 14: Indikator Kinerja Kegiatan dari IK-4 No.
Indikator Kinerja Kegiatan
1.
Persentase pemberitaan positif ketenagakerjaan
2.
Indeks pelayanan kehumasan dan hubungan antar lembaga
3.
Persentase pelayanan informasi publik ketenagakerjaan yang ditindaklajuti/diselesaikan
29
Target 2016 60%
Realisasi 2016 45,91%
82
81,99
85%
58%
Koresponden kuesioner adalah 3 (tiga) bagian stakeholder kehumasan yaitu pelayanan media, pelayanan lembaga dan pelayanan perpustakaan dan informasi publik. Hasilnya untuk pelayanan media dalam rangka pemberitaan positif tahun 2016 adalah sebesar 45,91% dengan rumus perhitungan sebagai berikut. Persentase
=
∑ 𝐵𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 (1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛)𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
opini positif / ∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎 (1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛)𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
publik
X 100%
Persentase
=
8.107 / 17.658 * 100
opini positif publik
Berita positif sebanyak 8.107 yang dimuat pada media nasional, media online dan media daerah dibagi dengan keseluruhan berita (positif, netral, negatif) pada tahun 2016 yaitu 17.658 berita dikalikan dengan 100%. Distribusi peningkatan citra positif Kementerian Ketenagakerjaan dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut.
Grafik 2: Peningkatan Citra Positif Kementerian Ketenagakerjaan
23%
46% Positif Netral Negatif
31%
Jumlah pemberitaan media massa terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, yakni: 30
1. Pemberitaan positif, didalam konten tidak terdapat pertentangan antara isi, judul berita dan pernyataan narasumber/tokoh dalam berita ketenagakerjaan; 2. Pemberitaan
netral,
tidak
mempengaruhi
citra
Kementerian
Ketenagakerjaan; 3. Pemberitaan negatif, adanya pertentangan dalam konten berita antara isi, judul berita dan pernyataan narasumber/tokoh tentang ketenagakerjaan yang membawa dampak negatif yang memerlukan counter terhadap pemberitaan. Sedangkan capaian kinerja pelayanan kehumasan dan hubungan antar lembaga Biro Hubungan Masyarakat berdasarkan hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan Biro Humas pada tahun 2016 adalah adalah sebesar 81,99 yang diperoleh dari 180 lembaga pemerintah/non pemerintah yang diberikan fasilitasi hubungan antar lembaga pada tahun 2016 dan pelayanan perpustakaan. Tingkat kepuasan pelayanan tertinggi diperoleh dari kepastian biaya pelayanan oleh karena pelayanan tidak dikenakan biaya apapun. Sedangkan tingkat kepuasan terendah fokus pada unsur Kedisiplinan Petugas Pelayanan. Hasil IKM menunjukkan citra Kementerian Ketenagakerjaan mengalami peningkatan pelayanan jika dibandingkan dengan nilai IKM 2015 sebesar 81,87. Capaian
Kinerja
Pelayanan
Informasi
publik
ketenagakerjaan
yang
ditindaklanjuti dan atau diselesaikan adalah sebesar 58%. Capaian ini diperoleh dari jumlah laporan pengaduan yang ditidaklanjuti dan atau diselesaikan sebanyak
546
laporan,
dibagi
dengan
jumlah
laporan
pengaduan
ketenagakerjaan tahun 2016 yakni sebesar 939 laporan, dikali 100%. Pengaduan yang masuk melalui website maupun layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sepanjang tahun 2016 sebanyak 939 jumlah laporan pengaduan ketenagakerjaan.
Sasaran Program (SP) 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal. Dalam pencapaian SP ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasi
kepuasan
pegawai Ditjen, Itjen, Barenbang di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan atas pelayanan unit kerja Sekretariat Jenderal. 31
Tabel 15: IK-5 Indeks Kepuasan Pegawai Indikator Kinerja
Target 2016 80%
Indeks kepuasan pegawai
Realisasi 2016 75,49%
Capaian 2016 94,36%
Hasil capaian IKP ini menggunakan nilai hasil survei kepuasan pegawai Ditjen, Itjen, Barenbang atas pelayanan unit kerja Sekretariat Jenderal. Persentase skor
penilaian
kepuasan
pengguna
layanan
(untuk
pegawai
internal
kementerian) terhadap kualitas layanan administrasi Setjen pada periode tertentu melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) memperoleh capaian target sebesar 94,36%. Peningkatan capaian nilai kepuasan pegawai tersebut dipengaruhi oleh transparansi dan kecepatan personil unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal
dalam memberikan
layanan, yang antara lain melalui : 1) Kecepatan dalam penyusunan dokumen perencanaan program yang melibatkan seluruh unit kerja eselon I; 2) Kecepatan dalam penyusunan DIPA/RKA-KL; 3) Kecepatan proses revisi DIPA; 4) Kecepatan penyelesaian penetapan pengelola keuangan; 5) Kecepatan dalam penyusunan dokumen tentang organisasi dan tatalaksana; 6) Transparansi dan kecepatan dalam pelayanan kepegawaian; 7) Transparansi dan kecepatan dalam pelayanan penyusunan dokumen hukum; 8) Transparansi dan kecepatan dalam layanan kehumasan; 9) Transparansi dan kecepatan dalam layanan administrasi kerjasama luar negeri; dan 10) Transparansi dalam pelayanan kediklatan. Pengukuran kepuasan pegawai dilakukan melalui pengisian kuesioner yang dibagikan kepada pegawai di unit kerja eselon I. Dari sebanyak 4.699 orang pegawai Kementerian Ketenagakerjaan, yang dibagi ke dalam 7 unit kerja eselon I, masing-masing unit kerja eselon I dibagikan sebanyak 273 kuesioner, dengan jumlah responden sebanyak 3.399 orang pegawai.
32
Jumlah Nilai Per Unsur sebesar 13.290, Nilai Rata Rata Per Unsur sebesar 53,16, dan Nilai Rata Rata Tertimbang Per Unsur sebesar 3,77. Rumus Pengukuran Nilai Indeks Kepuasan Pegawai adalah : IKM
Total dari Nilai Persepsi Per Unsur Total unsur yang terisi
=
Nilai penimbang
X
X 25
Sehingga Nilai IKM adalah sebesar 75,49.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Capaian kinerja Kementerian Ketenagakerjaan pada umumnya dan Sekretariat Jenderal khususnya tentu tidak lepas dari dukungan anggaran yang dikukuhkan melalui
DIPA
Nomor:
SP
DIPA-026.01.1.450922/2016
sebesar
Rp337.372.209.000,-. Namun pada bulan Agustus, sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 dilakukan penghematan anggaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 dan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-407/MK.02/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang perubahan alokasi belanja K/L dalam RAPBN-P 2016 dan Kementerian
Ketenagakerjaan
dengan
suratnya
Nomor
B.
70/MEN/SJ-
PR/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 perihal penyampaian Data dan Informasi Penajaman/Pemotongan Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2016, sehingga anggaran Kementerian Ketenagakerjaan hasil penghematan sebesar Rp560.222.105.700,- dari alokasi anggaran sebesar Rp3.801.684.299.000,menjadi sebesar Rp3.241.462.293.300,-.
Dampak
penghematan
anggaran
tersebut,
Sekretaris
Jenderal
terkena
pemotongan sebesar Rp45.249.325.000,- sehingga total anggaran di lingkungan Sekretariat
Jenderal
semula
berjumlah
Rp.
337.372.209.000,-
menjadi
Rp292.122.884.400,- dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:
Tabel 16: Alokasi Anggaran Setjen Berdasarkan Jenis Belanja NO.
PAGU (RP)
NAMA BELANJA AWAL
1.
Belanja Pegawai
2.
Belanja Barang
REVISI
92.403.025.000,-
92.403.025.000,-
198.233.859.000,-
178.868.882.000,-
33
NO.
PAGU (RP)
NAMA BELANJA AWAL
3.
Belanja Modal TOTAL BELANJA
REVISI
46.735.325.000,-
20.850.977.000,-
337.372.209.000,-
292.122.884.400,-
Lebih detil, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja di Sekretariat Jenderal adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut. Tabel 17:Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2016 ANGGARAN NO.
CAPAI AN
KEGIATAN
REALISASI AWAL
REVISI
SETELAH SELF BLOCKING
%
1.
Pembentukan, pembaruan dan penyelesaian masalah hukum
14.760.095.000
15.370.295.000
9.441.411.000
8.981.552.030
98,74
2.
Peningkatan pengelolaan dan pelaporan Keuangan
104.417.431.000
100.226.004.000
90.363.706.000
67.857.870.024
75,09
3.
Peningkatan Pengelolaan Organisasi Ketatalaksana an dan Kepegawaian
17.452.373.000
13.624.138.000
8.541.958.000
8.877.197.400
103,92
4.
Peningkatan Perencanaan Program dan Anggaran
20.608.515.000
16.051.505.000
11.028.563.000
10.889.686.757
98,74
5.
Peningkatan pengelolaan urusan tata usaha dan pelayanan umum
88.339.194.000
82.507.953.000
72.032.775.000
66.178.538.457
91,87
6.
Peningkatan dan pengelolaan kerjasama luar negeri
12.122.452.000
9.451.949.000
7.233.675.000
7.068.195.372
97,71
7.
Peningkatan dan pelayanan kehumasan
20.754.998.000
16.473.889.000
13.466.509.000
13.222.395.803
98,19
8.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur
58.917.151.000
38.417.151.000
30.014.287.000
28.592.537.248
95,26
337.372.209.000
292.122.884.000
242.122.884.000
211.667.973.091
87,42
9.
Jumlah
34
Beberapa hal yang menjadi tantangan dan permasalahan sehingga menjadi hambatan
atau
kendala
bagi
Sekretariat
Jenderal,
Kementerian
Ketenagakerjaan dalam mencapai target capaian kinerja dan terhadap penyerapan anggaran, antara lain : 1. Lemahnya Perencanaan Kegiatan : 1) Satuan Kerja (Satker) kurang siap dalam menyusun rencana anggaran ; 2) Adanya pemindahan lokasi kegiatan yang berbeda dengan yang telah direncanakan sehingga dilakukan revisi dokumen anggaran. 2. Lemahnya Pelaksanaan Kegiatan : 1) Terlambatnya penunjukkan Pejabat Perbendaharaan Negara dan/atau sering
bergantinya
Pejabat
Perbendaharaan
Negara
yang
menyebabkan perlunya di revisi SK Pejabat Perbendaharaan Negara tersebut ; 2) Dokumen pendukung tagihan belum lengkap sehingga belum dapat dilaksanakan pencairan anggarannya; 3) Pengadaan Barang/jasa sudah dilaksanakan, namun pengajuan pembayaran per termin belum dilaksanakan sehingga realisasi fisik lebih besar dari pada realisasi anggaran. 3. Kelemahan Pengadaan Barang/Jasa : 1) Adanya
kehati-hatian
dalam
melaksanaan
proses
pengadaan
barang/jasa yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan barang/jasa; 2) Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUP) yang belum di publikasikan; 3) Organisasi pengadaan belum mandiri dan masih terikat dengan tahun anggaran.
35
BAB IV SIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) adalah salah satu alat ukur yang diharapkan dapat menilai kinerja Pemerintah, ia merupakan penjelmaan dari gerakan untuk ‘menemukan kembali praktek pemerintahan yang benar’ (reinventing government) dan sebagai kekuatan utama lain dalam mempromosikan pengukuran kinerja. Pentingnya penerapan manajemen kinerja di sektor pemerintahan mensyaratkan agar pemerintah melaporkan efisiensi, kualitas, dan efektivitas pencapaian program/kegiatan mereka. Saat ini dengan dukungan peraturan dan perundang-undangan serta telah difasilitasi dengan alat ukur yang cukup memadai ternyata tidak cukup, karena diperlukan komitmen pemimpin Kementerian/Lembaga untuk dapat benar-benar meraih target capaian kinerjanya. Komitmen oleh para pemimpin beserta seluruh jajaran berjenjangnya akan sangat diperlukan untuk memudahkan koordinasi antar bagian satuan kerja dalam menselaraskan program/kegiatannya demi tujuan visi dan misi organisasi. Perjanjian kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dilakukan dengan menggunakan Sasaran Strategis sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan 2015 - 2019. Sasaran strategis adalah faktor utama yang dikembangkan menjadi ukuran-ukuran strategis (IKU) dan targetnya. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target yang dimaksud secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Sekretariat Jenderal harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis (SS) untuk eselon I dan Sasaran Program (SP) untuk eselon II. Namun kami menyadari masih terdapat kelemahan dalam sistem perumusan IKU Kementerian, karena belum memiliki instrumen “Pohon Kinerja”. Hal ini menjadi catatan untuk pembenahan pada Laporan Kinerja Instansi pada Tahun Anggaran berikutnya. Perubahan
struktur
organisasi
yang
sedang
dialami
Kementerian
Ketenagakerjaan di tahun ini menciptakan kondisi yang bukan saja sistemnya, tetapi juga krisis multi dimensi yang dihadapi menuntut Sekretariat Jenderal sebagai “manajer” kementerian untuk memperlihatkan kinerja yang diluar batas biasa (extraordinary), dituntut atas usaha perbaikan yang segera dan signifikan. Sehingga walaupun berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan 36
Sekretariat Jenderal tahun 2016, sebagian besar telah terlaksana sesuai dengan penetapan kinerja, bahkan beberapa kegiatan telah dapat diselesaikan melebihi target yang ditetapkan, namun secara kualitas dan efektivitas masih perlu ditingkatkan. Terlaksananya seluruh kegiatan di Sekretariat Jenderal sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis dilingkup Kementerian Ketenagakerjaan, sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yakni, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Namun demikian masih banyak ditemukan berbagai kegagalan pencapaian target. Hal ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan yang konstruktif pada tahun berikutnya.
Jakarta,
Pebruari 2017
Sekretaris Jenderal,
Drs. Hery Sudarmanto, M.H NIP 19580918 198603 1 002
37
