KATA PENGANTAR. Sekretaris Jenderal, Drs. Wardiyatmo, M.Sc. NIP Desain Penyelenggaraan SPIP

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dalam hal ini Sekretariat Jenderal wajib menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka

menciptakan penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan

sistematis, Sekretariat Jenderal perlu menyusun suatu Desain Penyelenggaraan SPIP. Desain Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal ini memuat informasi tentang pemahaman bagi para pejabat dan pegawai tentang SPIP, profil lingkungan pengendalian, prioritas obyek penyelenggaraan SPIP dan rencana kerja penguatan pengendaliannya. Berdasarkan informasi yang disajikan ini, seluruh pejabat dan pegawai diharapkan mempunyai kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal. Harapan kami, desain ini tidak hanya menjadi dokumen kerja (hard control) semata, namun lebih dari itu kandungan di dalamnya menjadi bagian dari langkahlangkah pengembangan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal (soft control).

Sekretaris Jenderal,

Drs. Wardiyatmo, M.Sc. NIP. 19520830 197903 1 001

Desain Penyelenggaraan SPIP

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL .............................................................................................................. iv DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................... v BAB IPENDAHULUAN .....................................................................................................1 A. Latar Belakang...............................................................................................1 B. Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi ........................................1 1. Struktur Organisasi ....................................................................................1 2. Visi, Misi, Tugas Pokok, dan Fungsi ..........................................................2 C. Dasar Hukum Penyelenggaraan SPIP ...........................................................3 D. Ruang Lingkup...............................................................................................4 E. Tujuan dan Indikator Keberhasilan yang Diharapkan ....................................5 BAB II GAMBARAN PROSES PENYADARAN SPIP ......................................................6 A. SPIP dalam Rangka Mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Instansi Pemerintah...6 B. Definisi dan Karakterististik SPIP...................................................................6 C. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern......................................................8 D. SPIP dan Reformasi Birokrasi .......................................................................9 E. Kegiatan dan Kondisi Pemahaman SPIP....................................................11 F. Profil Lingkungan Pengendalian ..................................................................13 1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika .......................................................15 2. Komitmen terhadap Kompetensi ..............................................................16 3. Kepemimpinan yang Kondusif .................................................................17 4. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan .......17 5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat ................18 6. Penyusunandan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) .................................................................19 7. Perwujudan Peran APIP yang Efektif.......................................................19 8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait .............20 G. Kelemahan dalam Pengendalian Intern .......................................................21 H. Temuan Hasil Audit......................................................................................22 BAB III PRIORITAS PENYELENGGARAAN SPIP.........................................................24 A. Obyek Penyelenggaraan SPIP ....................................................................24 B. Obyek Prioritas Penyelenggaraan SPIP ......................................................26 BAB IV RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP ..............................................29 A. Rencana Kerja Penguatan Lingkungan Pengendalian.................................29 Desain Penyelenggaraan SPIP

ii

B. Rencana Kerja Penilaian Risiko Instansi Pemerintah ..................................30 C. Rencana Kerja Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian ..........................31 D. Rencana Kerja Implementasi Kebijakan/SOP Berbasis SPIP......................32 E. Rencana Kerja Pemantauan Tahapan Penyelengaraan SPIP.....................32

LAMPIRAN Lampiran

1 Tabel Rekapitulasi Kondisi Pemahaman SPIP Sekretariat Jenderal Kemenparekraf

Lampiran

2 Tabel Rekapitulasi Kondisi Lingkungan Pengendalian Sekretariat Jenderal Kemenparekraf

Lampiran

3 Kertas Kerja Prioritas Unit Kerja/Kegiatan


iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan.................... 9 Tabel 2Kegiatan Pemahaman SPIP ..............................................................................12 Tabel 3Kondisi Pemahaman SPIP ................................................................................13 Tabel 4 Rencana Kerja Penguatan Lingkungan Pengendalian .....................................29 Tabel 5 Rencana Kerja Penilaian Risiko Instansi Pemerintah .......................................30 Tabel 6 Rencana Kerja Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian ...............................31 Tabel 7 Rencana Kerja Implementasi Kebijakan/SOP Berbasis SPIP...........................32


iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi........................................................................................... 2 Gambar 2 Unsur-unsur SPIP......................................................……………………….... 8


v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan,

dan

akuntabel,

menteri/pimpinan

lembaga,

gubernur,

dan

bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam kaitan pengendalian tersebut, telah terbit Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: PM.97/UM-001/MPEK/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memuat acuan bagi unit-unit kerja di lingkungan Kemenparekraf dalam menyelenggarakan SPIP pada pelaksanaan kegiatannya. Dalam rangka memberikan arah yang tepat dalam penyelenggaraan SPIP, Sekretariat

Jenderal

Kemenparekraf

perlu

menyusun

suatu

Desain

Penyelenggaraan SPIP sehingga dapat terpetakan unit-unit atau kegiatan yang menjadi prioritas untuk penyelenggaraan SPIP dan penyusunan rencana penyelenggaraannya. B. Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kemenparekraf adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, struktur organisasi Sekretariat Jenderal Kemenparekraf terdiri dari lima biro dan tiga pusat, yaitu: a. Biro Perencanaan dan Organisasi; b. Biro Hukum dan Kepegawaian; c. Biro Keuangan; d. Biro Kerja Sama Luar Negeri;


1

e. Biro Umum; f. Pusat Data dan Informasi; g. Pusat Komunikasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Gambar 1 Bagan Organisasi Sekretariat Jenderal Kemenparekraf

Biro Perencanaan dan Organisasi

Biro Hukum dan Kepegawaian

Fungsi Pembantu Fungsi Pendukung

Biro Kerja Sama Luar Negeri

Biro Keuangan

Pusat Data dan Informasi

Pusat Diklat Pegawai

Biro Umum

Pusat Komunikasi Publik

2. Visi, Misi, Tugas Pokok, dan Fungsi a. Visi TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MELALUI DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA SERTA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA YANG EFISIEN DAN EFEKTIF b. Misi Untuk

mencapai

visi

yang

telah

ditetapkan

Sekretariat

Jenderal

Kemenparekraf menetapkan misi sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur, organisasi dan tatalaksana serta layanan hukum;


2

b. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran, dan pengelolaan aset negara c. Meningkatkan layanan informasi dan kualitas informasi kepada pihak internal dan eksternal d. Meningkatkan peran Indonesia dalam forum kerja sama luar negeri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif c. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: PM-07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada pasal 11 menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

 Koordinasi kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;  Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

 Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;

 Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

 Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. C. Dasar Hukum Penyelenggaraan SPIP 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara;


3

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P/2011 mengenai Penunjukan Pejabat Menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II; 8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-1014; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: PM.97/UM001/MPEK/2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 12. Peraturan

Menteri

Pariwisata

dan

Ekonomi

Kreatif

Nomor:

PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. D. Ruang Lingkup Lingkup penyelenggaraan SPIP adalah pengendalian pada penyelenggaraan kegiatan di tingkat organisasional yaitu pada unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan di tingkat operasional yaitu pada kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.


4

Kegiatan

pembangunan

infrastruktur

SPIP

dalam

rangka

menciptakan

pengendalian akan dilaksanakan selama tiga tahun sampai dengan tahun 2014 dengan rencana kerja sebagaimana diuraikan pada Bab IV. Selama kurun waktu tersebut, secara simultan akan dilaksanakan sosialisasi dan implementasi Standard Operating Procedures (SOP)/infrastruktur yang telah dibangun berdasarkan risiko. E. Tujuan dan Indikator Keberhasilan yang Diharapkan Desain

Penyelenggaraan

SPIP

ini

disusun

sebagai

upaya

untuk

mengintegrasikan rencana pengembangan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dikaitkan dengan kondisi dan kompleksitas organisasi serta prioritas pengendalian yang diinginkan sesuai dengan risiko. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka tujuan Desain Penyelenggaraan SPIP ini adalah: 1. Memberikan pemahaman kepada pimpinan dan seluruh pegawai tentang strategi penerapan SPIP; 2. Menjadi acuan dalam mengintegrasikan SPIP dalam penyelenggaraan kegiatan; 3. Menjadi basis dalam perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP (Internal Control Plan); 4. Mendorong unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenparekraf untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP; 5. Mewujudkan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenparekraf. Indikator

keberhasilan

penyelenggaraan

SPIP

di

Sekretariat

Jenderal

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah tersusunnya SOP yang berbasis risiko yang selanjutnya disosialisasikan untuk dapat diterapkan oleh pimpinan dan pegawai yang terkait dengan pelaksananaan kegiatan sehingga mencapai tingkat kematangan (maturity level) Integrated atau optimized.


5

BAB II GAMBARAN PROSES PENYADARAN SPIP

A. SPIP dalam Rangka Mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Instansi Pemerintah Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor

60 tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan manajemen pemerintahan dan menguatkan akuntabilitas instansi pemerintah. SPIP merupakan sistem yang lebih komprehensif dengan menekankan pada pentingnya softcontrol yaitu mengutamakan faktor komitmen pimpinan dan keterlibatan seluruh pejabat serta pegawai. Komitmen dalam menyelenggarakan SPIP pada pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kemenparekraf telah disusun buku dengan terbitnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.97/UM.001/MPEK/2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kemenparekraf, penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk dapat menjamin pencapaian tujuan sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). SPIP

merupakan

alat

kendali

bagi

pengelola

kegiatan

pada

Sekjen

Kemenparekfraf untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. SPIP menjadi rambu, pagar, dan early warning systems agar pelaksanaan semua program dan kegiatan dapat berjalan dalam koridor serta sesuai ketentuan yang berlaku, tidak ada penyimpangan, aman, efisien, dan efektif. B. Definisi dan Karakterististik SPIP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan suatu rangkaian tindakan dan aktivitas pada seluruh kegiatan instansi yang dilakukan secara terusmenerus dan terintegrasi dalam setiap sistem yang digunakan manajemen dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. 1. Tujuan Organisasi Dalam membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan perlu mengidentifikasi tujuan kegiatan baik pada tingkat organisasional dan operasional pada Sekretariat Jenderal Kemenparekraf. Tujuan organisasi


6

yang diselaraskan dengan Renstra kemudian menjadi arah dalam melakukan pengendalian. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang menunjukkan seluruh rangkaian pelaksanaan anggaran secara utuh, maka dalam pencapaian tujuan organisasi harus diikuti dengan keberhasilan pencapaian:



Efektivitas dan efisiensi kegiatan;



Keandalan pelaporan keuangan;



Pengamanan aset;



Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Proses Dalam konsep SPIP, kegiatan pengendalian disatukan dalam langkah atau prosedur kerja dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tahap pembangunan sistem pengendalian intern menuntut pengenalan proses manajemen/proses bisnis dan penerapan kegiatan pengendalian yang diciptakan seefektif mungkin, sehingga tidak menambah panjang prosedur kerja. 3. Tingkatan Pengendalian Sistem pengendalian intern dilaksanakan pada dua tingkatan pengendalian, yaitu:



Pengendalian tingkat organisasional/entity level merupakan penerapan pengendalian

pada

tingkat

organisasi

yang

menitikberatkan

pengendalian pada aspek manajerial dalam rangka pencapaian tujuan.



Pengendalian tingkat operasional/activity level merupakan penerapan pengendalian pada aspek kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

4. Efektivitas Penerapan SPIP Efektivitas penerapan sistem pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh manusia sebagai pelaksananya, yaitu pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenparekraf.

Manajemen

menetapkan

tujuan,

merancang

dan

melaksanakan mekanisme pengendalian, memantau, serta mengevaluasi


7

pengendalian, selanjutnya seluruh pejabat dan pegawai bertanggungjawab atas pelaksanaannya. 5. Memberikan Keyakinan yang Memadai Penerapan sistem pengendalian intern memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan. 6. Memiliki Keterbatasan Efektivitas penerapan sistem pengendalian intern tidak akan tercapai, apabila terjadi kelalaian manusia, pengabaian oleh pejabat dan pegawai, serta adanya kolusi. C. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern SPIP dilaksanakan terdiri atas lima unsur, yaitu : 1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment); 2. Penilaian Risiko (Risk Assessment); 3. Kegiatan Pengendalian (Control Activities); 4. Informasi dan Komunikasi (Information dan Communication); 5. Pemantuan Pengendalian Intern (Monitoring). Keterkaitan antara unsur SPIP dengan tujuan yang hendak dicapai serta aktivitas organisasi dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2 Unsur-unsur SPIP

`


8

Penerapan unsur-unsur tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar dalam pedoman, dan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi. D. SPIP dan Reformasi Birokrasi Dalam RPJMN 2010-2014, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan Program Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik sebagai salah satu program prioritas dari 11 program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II. Program ini merupakan program yang sangat vital, karena keberhasilan ke-10 program prioritas lainnya untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat akan sangat bergantung pada keberhasilan Program Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Pada Intinya, Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025, terdapat beberapa area perubahan dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu:

Tabel 1 Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan No.

Area Perubahan

Hasil

1.

Organisasi

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran/right sizing.

2.

Tata Laksana

Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

3.

Peraturan Perundangundangan

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.


9

No.

Area Perubahan

Hasil

4.

Sumber Daya Manusia Aparatur

SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten,capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.

5.

Pengawasan

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

6.

Akuntabilitas

Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

7.

Pelayanan Publik

Pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat

8.

Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Dikutip dari Lampiran Perpres Nomor 81 Tahun 2010, hal. 17.

Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik tidak bisa dipisahkan dari penerapan sistem pengendalian intern yang handal (strong internal control) dan merupakan fondasi yang harus dibangun. Untuk mewujudkan strong internal control, maka unsur dan sub unsur SPIP harus masuk dalam tindakan dan kegiatan, serta dilaksanakan secara terus-menerus dengan terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan organisasi, sehingga muncul perubahan mind set dan menjadi budaya organisasi yang bersangkutan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami keterlambatan karena adanya perubahan organisasi. Pada tahun 2011, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah menyusun roadmap RB dan dalam taraf menunggu evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dan organisasi di Kemenparekraf. Dalam rangka menindaklajuti hal tersebut, saat ini sedang disusun rencana untuk pembentukan kembali Tim RB. Sejalan dengan pelaksanaan SPIP, penyusunan roadmap RB dapat disinergikan dengan desain penyelenggaraan SPIP dalam area perubahan, antara lain:


10

1. Organisasi yaitu dalam rangka membentuk organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. 2. Tata Laksana yaitu terkait dengan penyusunan dan penguatan sistem, proses, dan prosedur kerja dengan berbasis pada risiko. 3. Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur yaitu adanya penguatan soft control melalui internalisasi pelaksanaan kebijakan dan SOP dalam menjalankan tugas dan fungsi. E. Kegiatan dan Kondisi Pemahaman SPIP 1. Kegiatan Pemahaman SPIP Kegiatan pemberian pemahaman dan kondisi pemahaman terhadap SPIP diketahui berdasarkan kuesioner yang dilakukan terhadap pejabat dan pegawai pada lima biro dan satu pusat (sebagai sampling) dengan jumlah responden sebanyak 102 pegawai/pejabat yang ada pada Sekretariat Jenderal.Tabulasi kuesioner atas kegiatan pemahaman SPIPyang diperoleh dari sosialisasi, pendidikan dan latihan, dan workshop,dengan hasil sebagai berikut: a. Sosialisasi Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan kepada pihak lainnya. Dalam hal sosialisasi SPIP, informasi yang disampaikan lebih bersifat pemahaman awal agar pihak terkait tersebut dapat menerima gambaran secara umum

mengenai

SPIP. Dari hasil kuesioner terhadap 102 responden, hanya sebanyak 23 responden (23%) telah mengikuti sosialisasi SPIP. b. Pendidikan dan Latihan Pendidikan dan pelatihan PNS yang selanjutnya disebut diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Tujuan umum dari mengadakan diklat adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian,dan sikapperilaku untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional sesuai kebutuhan instansi.


11

Dari hasil kuesioner terhadap 102 responden,hanya sebanyak 11% responden pernah mengikuti kegiatan diklat mengenai SPIP. c.

Workshop Workshop adalah pelatihan kerja, yang meliputi teori dan praktek dalam satu kegiatan terintegrasi. Kegiatan workshop SPIP dapat melatih pemahaman konsep dan pelaksanaan aplikasinya sehingga tujuan dari penerapan SPIP dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dari 102 responden, hanya sebanyak 8 orang responden (8%) pernah mengikuti workshop tentang SPIP. Tabel 2 Kegiatan Pemahaman SPIP

SOSIALISASI

23%

DIKLAT WORKSHOP

11% 8%

2. Kondisi Pemahaman SPIP Dari 102 responden yang mengembalikan kuesioner, hanya sebanyak 79 responden yang menjawab kuesioner tentang kondisi pemahaman SPIP, dengan hasil sebagai berikut: a. Sangat Tidak Paham Berdasarkan penilaian pribadi responden, sebanyak 12 responden (15%) menyatakan sangat tidak paham terhadap SPIP. b.

Tidak Paham Berdasarkan penilaian pribadi setiap responden, sebanyak37 responden (47%) menyatakan tidak paham terhadap SPIP.


12

c.

Cukup Paham Menurut penilaian pribadi setiap responden, sebanyak 23 responden (29%) menyatakan cukup paham terhadap SPIP

d.

Paham Menurut penilaian pribadi setiap responden,sebanyak 6 responden (8%) menyatakan tidak paham terhadap SPIP.

e.

Sangat Paham Menurut penilaian pribadi setiap responden, sebanyak 1 responden (1%) menyatakan sangat paham terhadap SPIP. Tabel 3 Kondisi Pemahaman SPIP 1 8 % %

15%

29 %

sangat tidak paham tidak paham cukup paham paham

47 %

sangat paham

Dari data tersebut, secara umum dapat disimpulkan para responden tidak memahami SPIP (47%) dan sebagian besar belum mengikuti kegiatan pemahaman SPIP. Dengan demikian, masih perlu adanya sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta workshop SPIP. F. Profil Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian SPIP terdiri dari delapan buah sub unsur, yaitu : 1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika; 2. Komitmen terhadap Kompetensi; 3. Kepemimpinan yang Kondusif; 4. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan;


13

5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat; 6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM); 7. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang Efektif; 8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait. Terhadap sub unsur lingkungan pengendalian diatas telah diajukan kuesioner untuk mengukur penerapannya di lingkungan Sekretariat Jenderal. Kuesioner dilakukan secara acak terhadap pegawai di Sekretariat Jenderal dengan rincian jumlah responden sebagai berikut : 1. Biro Perencanaan dan Organisasi sebanyak 14 pegawai 2. Biro Hukum dan Kepegawaian sebanyak 18 pegawai 3. Biro Keuangan sebanyak 20 pengawai 4. Biro Kerja Sama Luar Negeri sebanyak 13 pegawai 5. Biro Umum sebanyak 20 pegawai 6. Pusat Data dan Informasi sebanyak 15 pegawai Hasil tabulasi kuesioner tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sebanyak 93% responden menerapkan sikap perilaku dan etika yang baik karena adanya dorongan rekan kerja. 2. Sebanyak 77% responden menyatakan pimpinan sudah menetapkan uraian jabatan, syarat jabatan dan syarat kompetensi untuk seluruh jabatan/fungsi di lingkungan Kemenparekraf. 3. Sebanyak 62% responden menyatakan pimpinan sudah melakukan penilaian risiko atas kebijakan yang dibuat untuk pelaksanaan tusinya. 4. Sebanyak 45% responden menyatakan pernah terjadi kekosongan pimpinan dalam waktu lama (>3 bulan) pada struktur organisasi yang ada. 5. Sebanyak 77% responden menyatakan adanya aturan pendelegasian wewenang yang dapat menetapkan pegawai untuk melakukan suatu kewenangan atau tanggung jawab (struktur, fungsi, dan administrasi). 6. Sebanyak 65% responden menyatakan seluruh pegawai yang diterima memiliki integritas dan komitmen tinggi. 7. Sebanyak

57%

responden

menyatakan

adanya

mekanisme

audit/

pengawasan yang bersifat operasional yaitu atas kegiatan yang masih


14

berlangsung (current audit), sehingga hasil auditnya dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin. 8. Sebanyak 37% responden menyatakan adanya mekanisme saling uji kegiatan/pekerjaan dengan unit kerja lain di lingkungan Kemenparekraf. Dari data hasil kuesioner tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sub unsur lingkungan pengendalian di Sekretariat Jenderal Kemenparekraf sudah cukup baik, tetapi masih membutuhkan penguatan lingkungan pengendalian untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Intern yang lebih baik khususnya pada mekanisme saling uji antar unit kerja. Rincian hasil pemetaan setiap sub unsur lingkungan pengendalian diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika Penegakan integritas dan nilai etika adalah salah satu sub unsur yang akan membangun lingkungan pengendalian karena mempengaruhi rancangan, administrasi,

dan

pemantauan

atas

unsur

pengendalian

lainnya.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 5 mengatur penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, yaitu sekurang-kurangnya dilakukan dengan: a. Adanya aturan perilaku berupa Peraturan Menteri Kemenparekraf yang berlaku menyeluruh dan berlaku di lingkungan Sekjen dan dapat diterapkan; b. Pegawai dapat mengetahui: - perilaku dapat diterima; - perilaku tidak dapat diterima; - hukuman yang akan dikenakan terhadap perilaku yang tidak diterima; - tindakan yang harus dilakukan jika mengetahui ada sikap perilaku yang tidak diterima. c.

Pegawai

menandatangani

pernyataan

untuk

menerapkan

aturan

perilaku dan pakta integritas secara berkala; d. Pimpinan melakukan pembinaan dan mendorong terciptanya budaya yang menekankan pentingnya penegakan integritas dan nilai etika; e. Pegawai melihat adanya dorongan sejawat untuk menerapkan sikap perilaku dan etika yang baik;


15

f.

Pimpinan melakukan tindakan cepat dan tepat segera setelah timbulnya masalah (perilaku tidak etis);

g. Adanya

pedoman/mekanisme

yang

mengatur

diperkenankannya

intervensi dan pengabaian atas pengendalian intern; h. Intervensi

atau

pengabaian

terhadap

pengendalian

intern

didokumentasikan secara lengkap termasuk alasan dan tindakan khusus yang diambil.

Di

dalam penerapan

pola integritas pegawai, Sekretariat

Jenderal

Kemenparekraf belum menetapkan Pakta Integritas yang harus disepakati oleh setiap pegawainya, tetapi mengenai kode etik/aturan perilaku bagi pegawai sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.43/KP.502/MKP/2008. Bentuk penegakan tindakan disiplin di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenparekraf dilakukan oleh Biro Hukum dan

Kepegawaian dengan

membentuk tim

yang

bertugas untuk

menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai. Namun demikian, tim tersebut bersifat ad-hoc dan penugasannya bersifat kasuistik. 2. Komitmen terhadap Kompetensi Kompetensi dalam konteks SPIP adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Kriteria yang harus diperhatikan dalam pemenuhan komitmen pada kompetensi adalah sebagai berikut: a. Pimpinan sudah menetapkan uraian jabatan, syarat jabatan, dan syarat kompetensi yang dibutuhkan untuk seluruh jabatan/fungsi di lingkungan Kemenparekraf; b. Adanya mekanisme/proses yang memastikan bahwa pegawai yang terpilih untuk menduduki suatu jabatan telah memiliki kompetensi yang diperlukan; c.

Kompensasi dan kenaikan jabatan/promosi didasarkan pada prestasi dan kinerja.

Dalam memenuhi butir-butir di atas, kondisi pada Sekretariat Jenderal Kemenparekraf adalah sebagai berikut:


16

a. Proses rekrutmen dan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi telah dijalankan tetapi belum dijabarkan dalam SOP; b. Adanya program Pendidikan dan Latihan dalam peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Sekjen Kemenparekraf; c.

Adanya pengiriman pegawai untuk mengikuti tugas belajar.

3. Kepemimpinan yang Kondusif Kepemimpinan

yang

kondusif

adalah

kepemimpinan

yang

mampu

menggerakkan anggota organisasi untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan sasaran sebagai berikut: a. Pimpinan sudah melakukan penilaian risiko atas kebijakan yang dibuat untuk pelaksanaan tusinya; b. Seluruh kebijakan yang diambil oleh pimpinan sudah didasarkan pada hasil penilaian risikonya; c.

Pimpinan mendorong APIP untuk melakukan pengawasan intern secara intensif;

d. Pimpinan selalu memberikan respon cepat dan positif terhadap temuan BPK; e. Diterapkannya manajemen berbasis kinerja sehingga kinerja setiap individu dapat diukur dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Sekretariat Jenderal Kemenparekraf telah melakukan manajemen berbasis kinerja yang tercermin dalam kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan, namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti masalah penyusunan laporan keuangan, aset kementerian dan biaya perjalanan dinas. 4. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan Struktur organisasi merupakan gambaran yang menjelaskan pembagian, pengelompokan, dan pengoordinasian tugas kerja secara formal.Hal ini penting bagi organisasi/institusi untuk memberikan kepastian ruang gerak bagi seluruh sumber daya manusia yang dimiliki dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Struktur organisasi juga merupakan sarana distribusi sumber daya organisasi lainnya seperti peralatan, keuangan, dan informasi.


17

Struktur

organisasi

dibentuk

(baik

pusat

maupun

Unit

Pelaksana

Teknis/UPT) selalu didasarkan pada ukuran dan sifat dari kegiatan organisasi. Struktur hendaknya dirancang fleksibel untuk mengadaptasi perubahan

rencana

operasi,

kebijakan

atau

sasaran

organisasi.

Perancangan struktur organisasi hendaknya didasarkan pada ukuran dan sifat

kegiatan,

kejelasan

wewenang

dan

tanggung

jawab,

serta

pertimbangan efisiensi sumber daya yang tersedia. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam struktur organisasi adalah: a. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Sesuai kebutuhan dan tugas dan fungsi pembentukan organisasi; c.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis (peraturan, kondisi, reorganisasi);

d. Mengevaluasi struktur organisasi terhadap perubahan lingkungan strategis; e. Telah dirancang struktur organisasi yang baru terkait perubahan nomenklatur. Pelaksanaan pengendalian intern dalam penetapan struktur organisasi sesuai dengan yang dibutuhkan di Sekretariat Jenderal Kemenparekraf telah mengikuti

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Keadaan

lingkungan pengendalian dari struktur organisasi cukup memadai dan kejelasan wewenang serta tanggung jawab telah dipahami bersama oleh pimpinan dan seluruh pegawai. 5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab adalah proses pelimpahan wewenang kepada orang lain secara sah untuk melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi. Pada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pada umumnya perlu memperhatikan beberapa kriteria dalam pelaksanaannya, antara lain: a. Adanya penetapan kepada pegawai untuk melakukan suatu kewenangan atau tanggung jawab (struktur, fungsi, dan administrasi); b. Pegawai yang diberi wewenang dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan batasan tanggungjawab; c. Kebijakan telah terlaksana sesuai dengan substansinya.


18

Dalam memenuhi butir-butir di atas, Sekretariat Jenderal Kemenparekraf telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Adanya penetapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya telah ada instrumen pendelegasian tertulis. b. Di tingkat organisasional, pendelegasian wewenang dilaksanakan dalam bentuk instruksi atau arahan yang dituangkan dalam form disposisi. 6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM adalah suatu rangkaian konsep beserta pelaksanaannya secara nyata tentang pengaturan potensi yang dimiliki oleh individu dalam organisasi untuk dapat digunakan secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi. Penyusunan dan penerapan kebijakan dalam rangka pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut : a. Adanya kebijakan dan prosedur pembinaan SDM dan rekrutmen pegawai; b. Adanya penelusuran latar belakang pendidikan dan riwayat pegawai dalam setiap proses rekrutmen; c.

Seluruh pegawai yang diterima memiliki integritas dan komitmen tinggi;

d. Adanya kebijakan mengenai sistem penilaian kinerja individual, berikut pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Dalam memenuhi butir-butir di atas, Sekretariat Jenderal Kemenparekraf telah melakukan pembinaan SDM yang dikelola dan dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian serta Pusdiklat Pegawai. 7. Perwujudan Peran APIP yang Efektif Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif, pada dasarnya ditandai dengan adanya pelaksanaan masukan/saran hasil pengawasan berkualitas (spesifik, dapat diterapkan/applicable, dengan manfaat yang lebih besar daripada biaya) yang memberikan hasil peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga instansi pemerintah dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan taat pada peraturan.


19

Peran APIP yang efektif dapat diwujudkan dengan memperhatikan beberapa kriteria berikut ini: a. Inspektorat Jenderal telah melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan di lingkungan Kemenparekraf (aspek keuangan dan kinerja pelayanan); b. Atas kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal telah dibuat laporan hasil pengawasan secara tepat waktu; c.

Adanya mekanisme audit/pengawasan bersifat operasional (current audit), sehingga hasil auditnya dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin;

d. Permasalahan yang ditemukan saat audit sudah dikomunikasikan dengan pejabat terkait. Sekretariat Jenderal Kemenparekraf tidak melakukan pemenuhan kriteria tersebut karena tidak mempunyai unit kerja yang melakukan peran APIP secara mandiri. Peran sebagaimana kriteria di atas dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenparekraf, sedangkan Sekretariat Jenderal hanya berperan dalam hal menindaklanjuti atas permasalahan yang ditemukan. 8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait merupakan hubungan antar instansi pemerintah dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah. Hubungan kerja yang baik tersebut diciptakan melalui koordinasi dan kerja sama yang konstruktif dan berkesinambungan di antara instansi pemerintah. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dapat diwujudkan dengan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut : a. Adanya mekanisme saling uji dengan unit kerja lain di lingkungan Kemenparekraf; b. Dilaksanakannya pembahasan berkala atas pelaporan keuangan dan kinerja setiap unit kerja instansi terkait; c.

Dilaksanakannya rekonsiliasi atas data terkait keuangan dan kinerja dengan instansi terkait atas kegiatan lintas sektoral, antara lain: - Dana Dekonsentrasi - Dana Tugas Pembantuan


20

Kerja sama Sekretariat Jenderal Kemenparekraf bersifat internal dan eksternal. Kerjasama internal yaitu hubungan kerja sama yang dilakukan antar Unit Eselon I di lingkungan Kemenparekraf. Kerja sama eksternal yaitu kerjasama Sekretariat Jenderal Kemenparekraf dengan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja, diantaranya dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Kementerian Keuangan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan K/L lainnya. G. Kelemahan dalam Pengendalian Intern 1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika Kelemahan yang dijumpai dalam penerapan sub unsur ini adalah :

 Belum dilakukan perbaruan komitmen kepatuhan terhadap aturan perilaku melalui penandatanganan secara berkala pernyataan kesanggupan penerapan aturan perilaku dan penandatanganan pakta integritas;

 Belum adanya pedoman yang mengatur diperkenankannya intervensi dan pengabaian

terhadap

pengendalian

intern,

termasuk

adanya

pendokumentasian secara lengkap, alasan, dan tindakan khusus yang diambil;  Dalam penegakan disiplin pegawai Sekretariat Jenderal Kemenparekraf, belum terdapat aturan mengenai reward and punishment. 2. Komitmen pada Kompetensi Kelemahan yang ditemukan dalam penerapan sub unsur ini adalah:  Kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi khusus untuk memenuhi jabatan tertentu.  Pedoman dan proses evaluasi untuk komitmen terhadap kinerja belum dijalankan. Untuk mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur, berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 53 tahun 2011 harus didukung oleh Sistem Kinerja Individu (SKI). SKI ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi komitmen terhadap kompetensi. 3. Kepemimpinan yang Kondusif Kelemahan yang dijumpai dalam sub unsur ini adalah: 

Sekretariat Jenderal Kemenparekraf belum memiliki rencana kerja yang jelas untuk melakukan penilaian risiko;


21



Sering terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan;



Kurangnya respon atas peraturan perundang-undangan terkini yang terkait dengan laporan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

4. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan Khusus Pusat Data dan Informasi, SDM yang ada belum didukung dengan jumlah pegawai yang memadai. 5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Prosedur pendelegasian wewenang belum dijabarkan lebih lanjut ke dalam Standard Operating Procedures (SOP) atau pedoman dalam bentuk lainnya. H. Temuan Hasil Audit Gambaran secara ringkas temuan hasil audit yang dapat mencerminkan lingkungan pengendalian pada Kemenparekraf Tahun Anggaran 2010 meliputi: 1. Aset Tetap yang belum dicatat dalam aplikasi SIMAK BMN yang berasal dari: 

DIPA Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.



Hibah dari Pemerintah Republik Rakyat Cina.



Program E- Kiosk.

2. Perjanjian

BOT

(Build,

Operate,

and

Transfer)

antara

Kementerian

Kebudayaan dan Pariwisata dengan PT. Graha Lintas Properti atas tanah 6.600 m2 di Jl. Medan Merdeka Barat yang perlu diamandemen tentang pemanfaatan 10% space/ruang dan kontribusi ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 3. Proses penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai ketentuan, belum lengkap, dan kurang mematuhi ketentuan. 4. Pimpinan dan Staf Satuan Kerja Kemenparekraf tidak memperhatikan klasifikasi belanja dalam menyusun anggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta pimpinan satuan kerja (satker) tidak melakukan verifikasi dengan cermat atas pengajuan pencairan dana. 5. Penyaluran bantuan langsung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bidang Pariwisata sebagian belum dipertanggungjawabkan, sehingga realisasi dana bantuan sosial PNPM Mandiri Bidang Pariwisata tidak dapat diyakini kebenarannya.


22

6. Sistem pencatatan dan pelaporan persediaan tidak memadai, sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya. 7. Pelaksanaan perjalanan dinas tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai. 8. Penyerahan aset

dari

Ditjen Sejarah dan Purbakala dan Ditjen

Pengembangan DestinasiPariwisata kepada Pemerintah Daerah belum mempunyai dasar hukum yang sah.


23

BAB III PRIORITAS PENYELENGGARAAN SPIP

A. Obyek Penyelenggaraan SPIP Kegiatan yang menjadi obyek penyelenggaraan SPIP adalah kegiatan-kegiatan utama di tingkat organisasional maupun operasional yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kemenparekraf. Sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam tusi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012, maka obyek penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenparekraf sebagai berikut: 1. Biro Hukum dan Kepegawaian 

Administrasi kepegawaian (kegiatan pengadaan pegawai, pembinaan pegawai, dan pengurusan pensiun)



Penyusunan peraturan perundang-undangan



Layanan bidang hukum



Perencanaan dan evaluasi kepegawaian dan organisasi



Layanan perkantoran

2. Biro Kerja Sama Luar Negeri 

Partisipasi pada pertemuan kerjasama internasional dan

konferensi/

seminar/workshop bidang pariwisata dan ekonomi kreatif 

Pertemuan internasional dan implementasinya di dalam dan luar negeri



Laporan dan evaluasi kerjasama luar negeri



Layanan perkantoran

3. Biro Keuangan 

Penyusunan laporan keuangan



Pengelolaan keuangan



Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)



Layanan perkantoran

4. Biro Perencanaan dan Organisasi 

Penyusunan dokumen penganggaran



Penyusunan rencana program


24



Fasilitasi Reformasi Birokrasi



Penyusunan dan pelaksanaan SPIP



Penyusunan laporan evaluasi



Administrasi organisasi dan ketatalaksanaan



Layanan perkantoran

5. Biro Umum 

Penyusunan laporan data aset barang milik negara



Layanan bidang tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan



Layanan operasional menteri



Layanan perkantoran



Pengadaan sarana dan prasarana



Pengadaan kendaraan bermotor



Perangkat pengolah data dan komunikasi



Peralatan fasilitas perkantoran



Pengadaan gedung/bangunan

6. Pusat Komunikasi Publik 

Informasi kebudayaan dan pariwisata yang tersedia



Layanan perkantoran



Perangkat pengolah data dan informasi

7. Pusat Diklat Pegawai 

Diklat Struktural



Diklat Teknis



Diklat Fungsional



Diklat Prajabatan



Penyusunan kurikulum diklat



Penyusunan modul diklat



Laporan Evaluasi Pendidikan Pelatihan



Layanan perkantoran





25

8. Pusat Data dan Informasi 

Penyusunan Dokumen Statistik Kebudayaan dan Pariwisata



Sistem Informasi



Dokumen Metodologi



Database Kebudayaan dan Pariwisata



Data spasial tematik dan Budpar



Perencanaan dan laporan evaluasi



Dokumen Neraca Satelit Pariwisata dan Kebudayaaan



Layanan perkantoran






Peralatan dan fasilitas perkantoran

Obyek penyelenggaraan SPIP pada tingkat organisasional adalah pada proses manajemen

dalam

menjalankan

suatu

unit

struktural,

sedang

obyek

penyelenggaraan SPIP pada tingkat operasional terdapat pada kegiatan-kegiatan dalam unit kerja. B. Obyek Prioritas Penyelenggaraan SPIP Untuk menjamin pencapaian tujuan, Sekretariat Jenderal Kemenparekraf menentukan obyek penyelenggaraan SPIP baik di tingkat organisasional dan operasional yang menjadi prioritas penyelenggaraan SPIP. Penentuan Obyek Prioritas Penyelenggaraan SPIP dilakukan berdasarkan hasil penilaian para pemilik risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenparekraf dengan kriteria sebagai berikut: 1. Etika, yaitu nilai-nilai yang dituntut dalam melaksanakan suatu pekerjaan meliputi hal-hal yang boleh dan tidak boleh serta hal yang dibenarkan atau tidak dibenarkan. 2. Kompetensi, yaitu kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas. 3. Aset, yaitu sumber dayaatau sub-sub kegiatan yang digunakan/dilibatkan dalam melaksanakan kegiatan. 4. Finansial, yaitu pengaruh kondisi finansial secara umum dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan.


26

5. Kompetisi, yaitu tingkat kompetisi dalam pelaksanaan tugas dikaitkan dengan perbandingannya dengan kegiatan sejenis yang dilakukan oleh unit lainnya. 6. Kerumitan, yaitu tingkat kompleksitas yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. 7. Dampak, yaitu akibat yang ditimbulkan atas suatu kegiatan dikaitkan dengan kinerja instansi pemerintahan secara keseluruhan. 8. Komputerisasi,

yaitu

tingkat

komputerisasi

yang

dituntut

dalam

melaksanakan kegiatan. 9. Penyebaran, yaitu tingkat penyebaran secara geografis atas kegiatan yang dilaksanakan. 10. Organisasi, yaitu tingkat perubahan organisasi yang dialami dalam hubungannya dengan efektivitas pelaksanaan kegiatan. 11. Manajemen, manajemen

yaitu

tingkat

pelaksanaan

pertimbangan kegiatan.

manajemen

Termasuk

yang

atau dapat

dukungan menjadi

pertimbangan manajemen adalah kegiatan yang bersifat quick wins sehingga mendesak untuk ditingkatkan pengendaliannya. 12. Audit, yaitu tingkat kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam audit baik oleh auditor eksternal maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Proses penilaian untuk masing-masing obyek penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan memberikan skor 1-5 atas 12 kriteria di atas kemudian menjumlahkannya sehingga diperoleh nilai total per masing-masing obyek penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya dari nilai total tersebut kemudian dilakukan pengurutan nilai dari nilai terbesar sampai nilai terkecil. Proses penilaian yang meliputi identifikasi obyek penyelenggaraan SPIP dan penentuan obyek prioritasnya telah dilakukan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan para pejabat di lingkungan Sekjen Kemenparekraf pada tanggal 7 Mei 2012 dan pada tanggal 23 Mei 2012. Berdasarkan hasil penilaian tersebut di atas, kegiatan yang menjadi Obyek Prioritas Penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut:


27

1. Organisasional Obyek Prioritas Penyelenggaraan SPIP di tingkat organisasional di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenparekraf melalui Focus Group Discussion adalah sebagai berikut: a. Biro Perencanaan dan Organisasi; b. Biro Keuangan; c. Biro Umum.

2. Operasional Obyek Prioritas Penyelenggaraan SPIP di tingkat operasional di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenparekraf adalah sebagai berikut: a. Penyusunan Laporan Keuangan; b. Penyusunan Rencana Program; c. Sistem Informasi; d. Penyusunan laporan data aset barang milik negara; e. Perjalanan dinas (bersifat quick wins).


28

BAB IV RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP

Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP disusun berdasarkan informasi kondisi pemahaman

pejabat

dan

pegawai

tentang

SPIP,

kelemahan

lingkungan

pengendalian, dan kesepakatan tentang obyek prioritas penyelenggaraan SPIP. Dalam rencana kerja memuat acuan tentang langkah-langkah kerja yang harus dilakukan, rencana waktu pelaksanaan, dan penganggarannya. A. Rencana Kerja Penguatan Lingkungan Pengendalian Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Kemenparekraf untuk menindaklanjuti adanya kelemahan dalam unsur lingkungan pengendalian sebagai berikut: Tabel 4 Rencana Kerja Penguatan Lingkungan Pengendalian No

1.

2.

Lingkungan Pengendalian

Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Peningkatan Komitmen pada Kompetensi

Periode

Output 2012

2013

2014

Penandatanganan penerapan aturan perilaku

√

√

√

Penandatanganan Pakta integritas

√

√

√

Kebijakan intervensi pengendalian intern

-

√

-

-

√

√

-

√

√

√

√

√

Sosialisasi pentingnya pemahaman laporan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan

√

√

√

Perekrutan pegawai yang memiliki kompetensi khusus Penerapan Sistem Kinerja Individu Rencana kerja penilaian risiko

3.

Kepemimpinan yang Kondusif

4.

Pembentukan Organisasi sesuai Kebutuhan

Penambahan pegawai pada Pusat Data dan Informasi

-

√

√

5.

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab

Kebijakan pendelegasian wewenang

√

-

-


29

B. Rencana Kerja Penilaian Risiko Instansi Pemerintah Penilaian risiko direncanakan untuk dilakukan pada obyek penyelenggaraan SPIP baik pada level organisasional maupun operasional.

Obyek dan waktu

penilaian risiko adalah sebagai berikut: Tabel 5 Rencana Kerja Penilaian Risiko InstansiPemerintah Periode No

Obyek Penilaian Risiko

2012

2013

2014

A

Organisasional

1.


√

-

-

2.

Biro Keuangan

-

√

-

3.

Biro Umum

-

-

√

B

Operasional

1.

Penyusunan Laporan Keuangan

√

-

-

2.

Penyusunan Rencana Program

-

√

-

3.

Sistem Informasi Penyusunan laporan data aset barang milik negara Perjalanan dinas

-

√

-

√

-

-

√

-

-

4. 5.

Adapun tahapan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan penilaian risiko adalah: 1. Membentuk tim pelaksana dengan melibatkan fasilitator dari APIP; 2. Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) I untuk identifikasi awal risiko dengan melibatkan pejabat penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan (pemilik risiko) di unit kerja; 3. Melakukan identifikasi dan analisis risiko melalui penelitian dokumen, wawancara, dan observasi; 4. Perumusan dan penyimpulan hasil penilaian risiko; 5. Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) II dalam rangka finalisasi dan sosialisasi hasil penilaian risiko; 6. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan; 7. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehubungan dengan tahapan kegiatan di atas.


30

C. Rencana Kerja Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil penilaian risiko melalui serangkaian kegiatan pengendalian yang kemudian dituangkan dalam SOP yang berbasis risiko (norming).

Obyek dan waktu penilaian risiko adalah sebagai

berikut: Tabel 6 Rencana Kerja Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Periode No

Obyek Penilaian Risiko

2012

2013

2014

A

Organisasional

1.


√

-

-

2.

Biro Keuangan

-

√

-

3.

Biro Umum

-

-

√

B

Operasional

1.

Penyusunan Laporan Keuangan

√

√

-

2.

Penyusunan Rencana Program

-

√

-

3.

Sistem Informasi Penyusunan laporan data aset barang milik negara Perjalanan dinas

-

√

-

√

√

-

√

-

-

4. 5.

Adapun tahapan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan penilaian risiko adalah: 1. Membentuk tim pelaksana; 2. Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan pengendalian berdasarkan peta risiko yang ada; 3. Perumusan alternatif teknik pengendalian yang dapat mengatasi risiko melalui wawancara, observasi atau studi banding terhadap pengendalian atas kegiatan sejenis; 4. Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) I untuk pemilihan alternatif pengendalian

atas

risiko

yang

ada

dan

perumusan

prosedur

pengendaliannya; 5. Membangun prosedur pengendalian dan simulasi penerapannya; 6. Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) II dalam rangka finalisasi dan sosialisasi hasil kegiatan pengendalian; 7. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;


31

8. Menyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehubungan dengan tahapan kegiatan di atas. D. Rencana Kerja Implementasi Kebijakan/SOP Berbasis SPIP Sesuai dengan tahapan pengembangan SPIP, maka infrastruktur yang sudah dibangun

dalam

bentuk

kebijakan/SOP

yang

berbasis

risiko

perlu

diimplementasikan dan diinternalisasikan kepada pejabat atau pegawai yang terkait. Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun rencana kerja implementasinya sebagai berikut:

No

Tabel 7 Rencana Kerja Implementasi Kebijakan/SOP Berbasis SPIP Periode Obyek Penilaian Risiko

2012

2013

2014

1. Biro Perencanaan dan Organisasi

√

-

-

2. Biro Keuangan

-

√

-

3.

Biro Umum

-

-

√

B

Operasional

1. Penyusunan Laporan Keuangan

√

√

-

2. Penyusunan Rencana Program

-

√

-

3. Sistem Informasi

-

√

-

4. Penyusunan laporan data aset barang milik negara 5. Perjalanan dinas

√

√

-

√

-

-

A

Organisasional

Adapun tahapan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan penilaian risiko adalah: 1. melakukan sosialisasi atau pelatihan; 2. melakukan pendampingan dalam pelaksanaannya; 3. menerapkan SOP yang berbasis risiko. E. Rencana Kerja Pemantauan Tahapan Penyelengaraan SPIP Kegiatan pemantauan dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Desain Penyelenggaraan SPIP dan memberikan saran perbaikan atas masalah yang ditemukan dalam pelaksanaannya.


32

KATA PENGANTAR. Sekretaris Jenderal, Drs. Wardiyatmo, M.Sc. NIP Desain Penyelenggaraan SPIP

Recommend Documents