KATA PENGANTAR. Pangkajene, 07 Maret 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Sekretaris, Drs. H. B O H A R I NIP:

LAKIP KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2013

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat dan Karunia-Nya

sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Penetapan Kinerja

(TAPKIN) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013, sebagai bentuk kewajiban dan tanggungjawab organisasi dalam menunjang kinerja KPU Sidenreng Rappang masa akan datang. Penyajian Laporan ini berdasarkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 dan menjadi acuan yang berkelanjutan di tahun mendatang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam penyusunan TAPKIN-LAKIP ini menyajikan target yang akan dicapai secara optimal, kendala yang dihadapi dan strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan organisasi dan menunjang implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan KPU Sidenreng Rappang. Kami menyadari bahwa penyusunan

TAPKIN-LAKIP ini belum mengambarkan

secara komprehensif dan menyeluruh kinerja KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, namun sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan akuntabilutas kinerja organisasi kami terus berupaya untuk memperbaiki sitem TAPKIN-LAKIP di Lingkungan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, dan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk dapat dimaklumi dengan berharap saran dan krirtik untuk penyempurnaannya, terimakasih.

Pangkajene, 07 Maret 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Sekretaris,

Drs. H. B O H A R I NIP: 196112311991021006

ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan bentuk inplementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013, sebagai dasar bentuk pertanggungjawaban serta sekaligus tindak lanjut atau respon terhadap PerMenPan No.29 Tahun 2010, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Komisi Pemilihan Umum berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014. Adapun Sasaran Strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel; 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu dan Pemilukada; 3. Meningkatnya efektivitas pengadaan logistik Pemilu dan Pemilukada; 4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam manajemen distribusi logistik Pemilu dan Pemilukada; 5. Meningkatnya efektivitas pengelolaan aset Logistik Pemilu dan Pemilukada; 6. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014; 7. Terwujudnya efektivitas Perencanaan dan Program KPU Provinsi; 8. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien dengan menggunakan Sistem Aplikasi dan Teknologi Informasi; 9. Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian; 10. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip; 11. Meningkatnya kualitas operasional dan pemeliharaan perkantoran; 12. Terwujudnya pengelolaan BMN berdasarkan kaidah pengelolaan BMN yang baik 13. Terwujudnya KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilukada yang profesional, berintegritas dan akuntabel; 14. Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada; 15. Terlindungnya hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu dan Pemilukada; 16. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada;

iii


Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut: 1. Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada; 2. Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada; 3. Persentase penurunan kasus gugatan hukum terhadap penetapan DPT Pemilukada; 4. Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU;

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersebut di atas terdapat pula indikator kinerja pendukung lainnya yang digunakan sebagai acuan untuk peningkatan kinerja KPU Kab Sidenreng Rappang.

iv


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang………………………………………........….. B. Maksud dan Tujuan…………………………………….......... C. Tugas Pokok dan Fungsi……………………………………. D. Struktur Organisasi…..……………………………….........… E. Sistematika Penulisan..…………………………………........

Halaman ii iii v 1 1 1 1 6 7

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis……………………………………….. B. Rencana Kinerja…………………………………………. C. Penetapan Kinerja………………….……………………..

8 8 9 13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012….……….... B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ..………..… C. Akuntabilitas Keuangan……………………………………..

18 18 18 39

BAB IV

PENUTUP

19

LAMPIRAN : 1. Formulir Rencana Kinerja Tahun 2012 2. Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2012 3. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2012

v


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER dan JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kabupaten serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat (5) Pemilu dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh KPU Kab. Sidenreng Rappang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses demokrasi dan pemilihan umum , baik yang bersifat administratif , keuangan dan organisasi mengacu pada Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Startegis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010- 2014, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja SATUAN KERJA Pemerintah , berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kab. Sidenreng Rappang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya, maka KPU Kab. Sidenreng

Rapang menbuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

(LAKIP ) Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014

B. Maksud dan Tujuan Lakip KPU Kab. Sidenreng Rapang adalah sebagai pertanggung jawaban KPU Kab. Sidenreng

Rapang atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai bahan

analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

Page | 1


1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; 2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 5. menyampaikan daftar pemilih keopada KPU Provinsi; 6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 7. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; 8. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; 9. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta

wajib

menyerahkannya

kepada

saksi

peserta

Pemilu,

Panwaslu

Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 10. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten/Kota

dan

mengumumkannya; 11. mengumumkan

calon

anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; 12. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; 13. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 15. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

Page | 2


16. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: 1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; 2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 6. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; 7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 8. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta

wajib

menyerahkannya

kepada

saksi

peserta

Pemilu,

Panwaslu

Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 9. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; 10. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 13. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi: 1. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;

Page | 3


2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 3. menyusun

dan

menetapkan

pedoman

teknis

untuk

setiap

tahapan

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya; 5. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 6. menerima

daftar

pemilih

dari

PPK

dalam

penyelenggaraan

pemilihan

bupati/walikota; 7. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 8. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; 9. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan; 10. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 11. membuat

berita

acara

penghitungan

suara

serta

membuat

sertifikat

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 12. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya; 13. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; 14. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi; 15. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; 16. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 17. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

Page | 4


18. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; 19. melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

penyelenggaraan

pemilihan

bupati/walikota; 20. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan 21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban: 1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; 2. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; 3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; 4. melaporkan

pertanggungjawaban

penggunaan

anggaran

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; 6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; 7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; 9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; 10. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota; 11. melaksanakan keputusan DKPP; dan 12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Page | 5


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kab/Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Adapun tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; 2. memberikan dukungan teknis administratif; 3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; 4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur; 5. membantu

perumusan

dan

penyusunan

rancangan

keputusan

KPU

Kabupaten/Kota; 6. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota; 7. membantu

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

kegiatan

dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan 8. membantu

pelaksanaan

tugas-tugas

lainnya

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya berwenang: 1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; 2. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: 1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; 2. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan 3. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

D. Struktur Organisasi Jumlah Komisioner KPU Kab. Sidenreng Rappang dan pegawai sekretarait seluruhnya berjumlah 37 ( Tiga Puluh Tujuh ) Orang terdiri dari : 1. Jumlah Ketua dan Anggota : Ketua

=

1

Orang

Anggota

=

4

Orang

Page | 6


2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan : Golongan I

=

0

Orang

Golongan II

=

9

Orang

Golongan III

=

9

Orang

Golongan IV

=

1

Orang

Honorer

=

13 Orang

Sekretaris

=

1

Orang

Kasubag Umum

=

1

Orang

Kasubag Program dan Data

=

1

Orang

Kasubag Teknis dan Hupmas

=

1

Orang

Kasubag Hukum

=

1

Orang

3. Jumlah Pejabat Struktural

Adapun struktur organisasi KPU Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut: KETUA SYAMSU ALAM, SE

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

DAHLIA, SH

MANSYUR, S.Pd

MUSLIMIN, S.Ag

ALIMUDDIN BAHARUDDIN,SKM

SEKRETARIS DRS. H. BOHARI

KASUBAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK AMIRUDDIN,S.IP

KASUBAG TEKNIS & HUPMAS JAMALUDDIN MUDE, S.SOS

KASUBAG PROGRAM & DATA FATMAWATI, S.SOS

KASUBAG HUKUM USMAN, SH

-Sangkala, SE.Ak -Yusnita Kadir, A.Md

-Hasniati Dewi Yuliana, S.Kom

-Arianti, S.Ip

-Maryam Iskandar, SH

-Abdy Setra -Saharuddin -Fatmawati -Erni Umar -Sumarni

-Sitti Rahmani, SH

-Andi Mappasessu

-Umar

-Ferawati

E. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan LAKIP KPU Kab. Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut: KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN Page | 7


Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan penyusunan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan;

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan sasaran, strategi, program, dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi secretariat jenderal KPU; BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil; BAB IV PENUTUP Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kab. Sidenreng Rappang yang akan dilaksanakan ditahun mendatang. LAMPIRAN: 1. FORMULIR RENCANA KINERJA THUN 2013 2. FORMULIR PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 3. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

Page | 8


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis 2010- 2014 Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap lembaga pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra). Berkaitan dengan hal tersebut KPU telah menyusun Renstra periode Tahun 2010- 2014, dan telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 05 Tahun 2010, Renstra KPU memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang. 1. Visi Komisi Pemilihan Umum Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik indonesia ;

2. Misi Komisi Pemilihan Umum yaitu: a. Membangun

lembaga

penyelenggara

Pemilihan

Umum

yang

memiliki

kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum; b. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, akuntabel, edukatif dan beradab; c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien, dan efektif; d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita- cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum yaitu: a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pemilihan umum; b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilihan umum; c. Melaksanakan Undang- Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;

Page | 8


d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang demokratis; e. Melaksanakan pemilihan umum secara LUBER dan JURDIL.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum yaitu: a. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang pemilu yang demokratis; b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib; c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilu, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta pejabat- pejabat public lain sesuai Undang- undang; d. Terwujudnya organisasi pelaksana pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja professional diseluruh tingkatan yang didukung dengan system komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau KPU, KPU Prov, KPU Kabupaten/ Kota; e. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai.

5. Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum yaitu: a. Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada; b. Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada; c. Persentase penurunan kasus gugatan hukum terhadap penetapan DPT Pemilukada; d. Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU;

B. Rencana Kinerja Tahun 2013 KPU Kab. Sidenreng Rappang dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2013. Rencana Kinerja Tahun 2013 merupakan tahun keempat dari periode Renstra 2010- 2014 yaitu: SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA Jumlah LPJ/LPAK yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid

Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

TARGET

1 1

Page | 9


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Rata-Rata lama hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masingmasing Sub-bagian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN

Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu dan Pemilukada Meningkatnya efektivitas pengadaan logistik Pemilu dan Pemilukada Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam manajemen distribusi logistik Pemilu dan Pemilukada Meningkatnya efektivitas pengelolaan aset Logistik Pemilu dan Pemilukada

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Terwujudnya efektivitas Perencanaan dan Program KPU Provinsi

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien dengan menggunakan Sistem Aplikasi dan Teknologi Informasi

Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian

TARGET 3 hari

Jumlah Dokumen rencana kebutuhan logistik dengan harga satuan aset logistik secara wajar dan tepat waktu Persentase peserta sosialisasi yang memahami regulasi dan kebijakan pengadaan logistik Pemilu Jumlah Dokumen Manajemen Distribusi Logistik Pemilu

1 dokumen

Jumlah paket logistik eks Pemilu yang dihapuskan

1 paket

100%

1 dokumen

Persentase aset logistik Pemilu dan Pemilukada dalam kondisi baik

75%

Persentase aset logistik Pemilu dan Pemilukada yang telah diinventarisasi dan tercatat dalam sistem informasi logistik

100%

Persentase Pengadaan dan Distribusi Logistik yang tersampaikan tepat waktu

100%

Persentase target kinerja KPU Kab/Kota yang tercapai

75%

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu

1 dokumen

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Pemilukada

2 orang

Jumlah LAKIP dan Tapkin yang valid dan tepat waktu

1

Jumlah Laporan PP 39 Tahun 2006 dengan valid dan tepat waktu

4

Jumlah sistem aplikasi eGovernment yang diterapkan di lingkungan KPU Kab/Kota

4

Persentase Berkas persyaratan administrasi kepegawaian yang diproses dua bulan sebelum TMT

100%

Page | 10


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase pelanggaran disiplin pegawai yang dikenai sanksi

100%

Persentase Anggota KPU Kab/Kota yang melakukan pelanggaran Pemilu

20%

Jumlah Dokumen nominatif kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota termutakhirkan setiap bulan

Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip

1

Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis di KPU Provinsi

6 org

Jumlah Komisioner KPU Kab/Kota Terseleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5 org

Jumlah Badan Penyelenggara Ad Hock pada KPU Kab/Kota yang terseleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

373 Orang

Jumlah jenis arsip Pemilu dan Pemilukada permanen yang diselamatkan kepada Lembaga Arsip Kabupaten/Kota

1

Persentase tata naskah dinas KPU Kab/Kota sesuai dengan PKPU tentang naskah dinas KPU

100%

Meningkatnya kualitas operasional dan pemeliharaan perkantoran

Persentase Layanan Operasional yang dapat ditanggulangi 7 hari setelah pengaduan

80%

Terwujudnya pengelolaan BMN berdasarkan kaidah pengelolaan BMN yang baik

Persentase BMN yang diadministrasikan dalam Aplikasi SIMAK dengan baik dan akurat

100%

Jumlah laporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil stock opname tepat waktu

1 laporan

Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang menyajikan data sesuai dengan data BMN berdasarkan SAK

1

Persentase TGR kepada KPU Kab/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Sekjen KPU Kab/Kota

100%

Page | 11


SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilukada yang profesional, berintegritas dan akuntabel

Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada

Terlindungnya hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu dan Pemilukada

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada

INDIKATOR KINERJA

Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada di lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dimenangkan KPU

TARGET

100%

Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum

1

Jumlah SDM KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Dana Kampanye

2

Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada

75%

Persentase pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada

60%

Persentase penduduk yang mempunyai hak memilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT

2,5%

Jumlah calon Anggota DPD Kabupaten/Kota yang terseleksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

33

Jumlah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terseleksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

420

Jumlah Peta Dapil DPRD Kabupaten/Kota Persentase proses PAW Anggota DPRD Kab/Kota yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari kerja Jumlah Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pemilu KDH dan WKDH KPU Kab/Kota yang valid dan tepat waktu

4

100%

2

Page | 12


INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

Jumlah Pusat Informasi Pemilu yang aktif

TARGET

1

Persentase terfasilitasinya persiapan kampanye Pemilu 2014

100%

Persentase peserta yang mengerti Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ PPLN

100%

Jumlah pemantau Pemilu Tahun 2014 yang terakreditasi

20

Persentase hasil kajian dari hasil pengolahan ulasan pers tahapan pemilu 2014 yang dimanfaatkan

60%

C. Penetapan Kinerja Ringkasan perjanjian kinerja KPU Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2013 dapat diilustrasikan dalam table berikut: SASARAN STRATEGIS



Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Rata-Rata lama hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masingmasing Sub-bagian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN

Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu dan Pemilukada Meningkatnya efektivitas pengadaan logistik Pemilu dan Pemilukada Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam manajemen distribusi logistik Pemilu dan Pemilukada


TARGET

1 1

3 hari

1 dokumen

100%

1 dokumen

Page | 13


SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya efektivitas pengelolaan aset Logistik Pemilu dan Pemilukada




INDIKATOR KINERJA


TARGET

1 paket


75%


100%


100%


75%


1 dok


2 org


1


4


4


100%


100%


20%


1


6 org

Jumlah Komisioner KPU Kab/Kota Terseleksi sesuai

5 org

Page | 14


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

dengan ketentuan yang berlaku



373 org


1


100%



80%



100%


1 laporan


1


100%


100%



1

Jumlah SDM KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan sosialisasi

2

Page | 15


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Peraturan Dana Kampanye





75%


60%


2,5%


33


420

Jumlah Peta Dapil DPRD Kabupaten/Kota Persentase proses PAW Anggota DPRD Kab/Kota yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari kerja

4

100%

Jumlah Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pemilu KDH dan WKDH KPU Kab/Kota yang valid dan tepat waktu

2


1


100%


100%

Page | 16


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET


20


60%

Page | 17


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan 16 (enam belas) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2013. Akuntabilitas kinerja KPU, dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah ini.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013 Kinerja KPU Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2013, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran- sasaran Rencana Strategis 2010-2014. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2013 akan merupakan bagian pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan- satuan kerja yang telah dilaksanakan ke elemen- elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan- satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kab. Sidenreng Rappang secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kab. Sidenreng Rappang tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja KPU Kab. Sidenreng Rappang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2013. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kab. Sidenreng Rappang pada tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut: Sasaran 1

Terwujudnya pengelolaan administrasi

keuangan yang berkualitas,

profesional dan akuntabel

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Negara selaku Pengguna Anggaran/Barang yang dipertanggungjawabkan. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2013, adalah sebagai berikut: Kinerja Indikator Kinerja

Target

Anggaran Realisasi

%

Pagu

Realisasi

Capaian 1 Jumlah LPJ/LPAK yang disampaikan

2 1

3 1

4 100%

% Penyerapan

5 53.184.000

6 52.785.600

7 99,25%

Page | 18


ke

KPU

tepat

waktu dan valid Jumlah

Laporan

Keuangan sesuai dengan

Standar 1

1

100

121.700.000

109.969.800 90,36%

3 hari

100

1.073.303.000 981.348.657 91,43%

Akuntansi Pemerintah (SAP) Rata-Rata hari

lama

pengujian

SPP (lengkap dan benar)

dari

masing-masing Sub-bagian

di

lingkungan

KPU

3 hari

Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN

LPJ/LPAK KPU Sidenreng Rappang disusun pada setiap akhir bulan, triwulan dan semesteran kemudian hasilnya disampaikan pada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan. LPJ/LPAK ini disampaikan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy ke KPU. Seluruh laporan keuangan KPU Kab Sidenreng Rappang sudah sesuai dengan SAP, karena tiap laporan keuangan yang disusun menggunakan ketentuan yang sudah sesuai dengan SAP. Hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan biro keuangan pusat yang datang melakukan koordinasi ke KPU Kabupaten Sidenreng rappang pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut sudah memenuhi SAP. Indikator selanjutnya yaitu Rata-Rata lama hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masing-masing Sub-bagian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN. KPU Sidenreng Rappang dapat melaksanakan hal tersebut sesuai dengan target yaitu tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja. Sasaran 2

Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu dan Pemilukada

Sasaran ini dimaksudkan agar pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu dan Pemilukada dapat lebih efektif. Kinerja Indikator Kinerja

Target

Anggaran

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

Capaian Jumlah

1 Dokumen 1

2

rencana kebutuhan dokumen

3 1

4 100

% Penyerapan

5

6

56.511.000

50.684.00

7 89,69%

Page | 19


logistik

dengan

harga satuan aset logistik wajar

secara dan

tepat

waktu

Pada tahun 2013 KPU Sidenreng Rappang telah memetakan kebutuhan logistik untuk Pemilu 2014. Kebutuhan Logistik tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen Pemetaan Kebutuhan Logistik Pemilu 2014 KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Data dalam dokumen tersebut kemudian diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Logistik(SILOG). Sasaran 3

Meningkatnya efektivitas pengadaan logistik Pemilu dan Pemilukada

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengadaan logistik Pemilu dan Pemilukada. Kinerja Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Anggaran %

Pagu

Realisasi

Capaian 1

2

3

4

% Penyerapan

5

6

7

Persentase peserta sosialisasi yang

memahami

regulasi

dan 100

100

100%

18.837.000

18.246.400 96,86%

kebijakan pengadaan logistik Pemilu Pegawai KPU Kab Sidenreng Rappang yang pernah mengikuti sosialisasi mengenai regulasi dan kebijakan pengadaan logistik pemilu sejumlah 3 (tiga orang), dintaranya adalah Anggota KPU yang membidangi logistik, Sekretaris, serta Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik. Dilihat dari pengadaan logistik selama tahun 2013 terutama pengadaan perlengkapan TPS pada tahun 2013 berjalan dengan lancar dan tepat waktu, maka bisa disimpulkan bahwa ketiga orang tersebut melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan regulasi dan kebijakan pengadaan logistik pemilu dengan baik. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ketiga peserta sosialisasi tersebut memahami dengan baik regulasi dan kebijakan pengadaan logistik Pemilu.

Sasaran 4

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam manajemen distribusi logistik Pemilu dan Pemilukada

Indikator kinerja untuk sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Page | 20


Kinerja Indikator Kinerja

Target

Anggaran

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

Capaian 1

2

3

4

% Penyerapan

5

6

7

Jumlah Dokumen Manajemen Distribusi Logistik

1

1

100%

15.162.000

11.742.800 77,45%

Pemilu Adapun realisasi kinerja dari indikator ini dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 1 dokumen. Penerapan manajemen distribusi logistik pemilu ini terangkum dalam laporan Sistem Informasi Logistik (SILOG) KPU Kabupaten Sidenrreng Rappang. Meningkatnya

Sasaran 5

efektivitas pengelolaan aset

Logistik Pemilu dan

Kinerja

Anggaran

Pemilukada

Indikator Kinerja

Target Realisasi

%

Pagu

Realisasi

Capaian 1 Jumlah

2 paket

logistik eks Pemilu yang dihapuskan Persentase

3

1

0

paket

paket

75%

83%

4

% Penyerapan

5

6

7

0

aset

logistik Pemilu dan Pemilukada dalam

111

kondisi baik Persentase

aset

8.795.000

0

0%

logistik Pemilu dan Pemilukada yang telah diinventarisasi

100

100

100

dan tercatat dalam sistem

informasi

logistik Pada tahun 2013, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang tidak melakukan kegiatan penghapusan logistik eks Pemilu. Oleh karena itu pencapaian realisasi menjadi 0%. Pada pelaksanaan Pemilu 2009 tercatat jumlah kotak suara adalah sebanyak 2746 buah dan bilik suara sebanyak 2248 buah. Pada stock opname terakhir tahun 2013 tercatat jumlah kotak suara menjadi 2315 dan bilik suara menjadi 1814. Dari data

Page | 21


tersebut diperoleh presentasi aset logistik Pemilu yang masih dalam kondisi baik adalah sebesar 83%. Aset Pemilu dan pemilukada telah diinventarisasi seluruhnya oleh pejabat pengelola barang dan jasa KPU Kab.Sidrap dan dicatatkan dalam stock opname untuk aset yang merupakan pengadaan dari dana APBN dan APBD. Dari informasi stock opname tersebut kemudian diinput ke dalam sistem informasi logistik. Bisa dilihat pada website silog, bahwa KPU Sidenreng Rappang telah menginput 100% aset pemilu tersebut ke dalam sistem yang dimaksud. Aset tersebut berupa kotak suara, bilik suara, fax dan scanner. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengadaan dan distribusi logistik

Sasaran 6

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Kinerja

Indikator

Anggaran

Target Realisasi

Kinerja

%

Pagu

Realisasi

Capaian

1 Persentase

2

3

4

% Penyerapan

5

6

7

Pengadaan dan Distribusi Logistik

yang

100%

100%

100

414.622.000 309.204.500 74,57%

tersampaikan tepat waktu

KPU

Sidenreng

rappang

telah

melaksanakan

pengadaan

perlengkapan

KPPS,PPS dan PPK untuk Pemilu Legislatif 2014 dengan menunjuk langsung CV. Barana Sakti sebagai rekanan pengadaan barang tersebut. Prosesnya dimulai dari tanggal 05-12-2013 sampai dengan tanggal 18-12-2013. Barang yang diadakan diantaranya adalah tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, Tanda Pengenal KPPS dan Saksi, Kantong Plastik (besar dan kecil), Karet/Tali Pengikat, Spidol (besar dan kecil), Ballpoint, Lem Perekat, Stiker kotak suara, Gembok dan kunci kotak suara, Bantalan dan alat coblos yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pengadaan kelengkapan TPS tersebut menggunakan biaya anggaran sebesar 159.418.500 rupiah. Dan pengadaan tersebut telah mencakup seluruh kebutuhan perlengkapan TPS yang tertera dalam DIPA KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendistribusian logistik untuk PILEG 2014 belum bisa diukur karena belum dilaksanakn pada tahun 2013.

Sasaran 7

Terwujudnya efektivitas Perencanaan dan Program KPU Provinsi

Indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Page | 22


Kinerja

Indikator

Target

Kinerja

2

%

3

Pagu

Realisasi

4

% Penyerapan

5

6

7

kinerja

KPU Kab/Kota 75% yang

Realisasi

Capaian

1 Persentase target

Anggaran

83%

110%

tercapai

Jumlah

125.221.000 75.515.800 60,30%

dokumen perencanaan dan penganggaran yang

1

1

dokumen

dokumen

100%

terbit

tepat waktu Target kinerja KPU Sidenreng Rappang yang dapat dicapai pada tahun 2013 adalah sebesar 83%. Hal ini dapat dilihat dari penyerapan pagu anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program yang telah direncanakan terpakai sebesar 83%. Pada indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu target yang telah ditetapkan adalah 1 dokumen. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan tersusunnya dengan baik dokumen perencanaan dan penganggaran dalam hal ini Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercermin dalam RKA-KL 2014 KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program kegiatan selama tahun 2014.

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, Sasaran 8

efektif dan efisien dengan menggunakan Sistem Aplikasi dan Teknologi Informasi

Sasaran ini bertujuan untuk mewujudkan sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien dengan menggunakan Sistem Aplikasi dan Teknologi Informasi. Kinerja Indikator Kinerja

Anggaran

Target Realisasi

%

Pagu

Realisasi

Capaian 1 Jumlah yang

2 peserta

mengikuti

2 org

3 0

4 0

% Penyerapan

5 8.200.000

6 0

7 0%

Page | 23


pelatihan Pemilukada Jumlah

LAKIP

dan Tapkin yang valid

dan

tepat

1

1

100

waktu Jumlah PP

Laporan

39

2006

10.975.600 98,61%

32.180.000

5.331.900

Tahun dengan 4

valid

11.130.000

dan

2

50

5

125

tepat

waktu Jumlah

sistem

aplikasi

e-

Government yang diterapkan

di

lingkungan

KPU

4

16,56%

Kab/Kota

Pelatihan Pemilukada yang dimaksud disini adalah pelatihan Sistem Aplikasi Penghitungan Suara (Situng)) yang digunakan dalam penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014. Selama tahun 2013 kemarin tidak ada peserta dari KPU Sidenreng Rappang yang mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan KPU maupun KPU Provinsi memang tidak mengadakan pelatihan yang dimaksud. Sehubungan dengan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah sebagaiman ditetapkan dalam Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tetntang Akunabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Sidenreng Rappang juga wajib untuk menyusunan laporan akuntabilitas tersebut yang biasa disebut LAKIP. Lakip menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kendala di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi KPU. KPU Sidenreng Rappang menyelesaikan penyusunan LAKIPnya pada akhir Februari 2013 dan menyampaikannya ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada awal Maret 2013. Jadi bisa dikatakan KPU Sidenreng Rappang mengumpulkan LAKIPnya secara tepat waktu sesuai dengan Juknis. Data-data yang dilaporkan dalam LAKIP tersebut adalah data valid karena sesuai dengan kenyataan dan keadaan sebenarnya. Laporan PP39 Tahun 2006 disusun dan dilaporkan tiap triwulan. Laporan tersebut dilaporkan paling lambat 5 hari kerja setelah triwulan berakhir. Namun pada pelaksanaanya 2 (dua) dari 4 (empat) laporan PP39 KPU Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami keterlambatan, yakni pada triwulan I dan III. Keterlambatan triwulan I dikarenakan aplikasi pp39 baru dapat digunakan pada triwulan II. Sementara

Page | 24


alasan keterlambatan laporan triwulan III dikarenakan bendahara keuangan terlambat dalam melaksanakan rekon, sehingga laporan realisasi untuk triwulan II juga ikut terlambat. Selama tahapan Pemilu Legislatif 2014 ini KPU berupaya meningkatkan efisiensi dalam hal penyampaian informasi dan data yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi e-government di setiap satker KPU Provinsi dan KPU Kab/kota. Adapun aplikasi yang digunakan dalam tahapan Pemilu Legislatif 2014 adalah sebagai berikut: 1) SILON Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah aplikasi KPU yang digunakan oleh semua KPU Kab/Kota untuk membantu pendaftaran dan pendataan calon anggota

legislatif

Kabupaten

Sidenreng

Rappang.

Dengan

aplikasi

ini

pembuatan formulir pendaftaran tiap calon menjadi lebih mudah. Penggunaan aplikasi ini juga dimaksudkan untuk memudahkan pencarian data caleg ganda. 2) SIDALIH Sistem Informasi Data Pemilih(SIDALIH) adalah aplikasi berbasis web buatan KPU yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk proses pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu Legislatif 2014. 3) SILOG Sistem Informasi Logistik (SILOG) adalah aplikasi buatan KPU yang digunakan oleh KPU Sidenreng Rappang untuk keperluan perencanaan dan pemetaan kebutuhan dan distribusi logistik Pemilu Legislatif 2014. Aplikasi ini terintegrasi dengan pola manajemen logistik Pemilu yang baik dimana aplikasi yang terintegrasi tersebut adalah mengintegrasikan atau menggabungkan semua proses yang terjadi dalam pengelolaan logistik Pemilu ke dalam suatu aplikasi berbasis web (online) sehingga dapat diperoleh data yang cepat, tepat dan real time sesuai kondisi lapangan. 4) SIPDAPIL Sistem Pemutakhiran Data Pemilih adalah aplikasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam proses pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2013 serta digunakan pula untuk Pemilihan Bupati Sidenreng Rapang 2013. 5) SITUNG Sistem Perhitungan Suara adalah aplikasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada perhitungan suara Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2013 serta digunakan pula untuk Pemilihan Bupati Sidenreng Rapang 2013. Aplikasi ini membantu mendeteksi kesalahan perhitungan suara yang bisa saja terjadi di tingkat KPPS,PPS, dan PPK sehingga data rekapitulasi perhitungan suara yang dihasilkan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang adalah data yang valid.

Page | 25


Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi

Sasaran 9

kepegawaian

Realisasi sasaran meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut ini: Indikator Kinerja

Kinerja

Anggaran

Target Realisasi

%

Pagu

Realisasi

Capaian

1 Persentase

2

3

4

% Penyerapan

5

6

7

Berkas persyaratan administrasi kepegawaian yang

2 org

2 org

100

diproses

dua

bulan

sebelum TMT Persentase pelanggaran disiplin pegawai 100% yang

3.200.000

3.200.000

100%

0

0

20%

0

0

1

0

0%

1.594.000

0

0%

6 org

6 org

100

7.482.000

7.378.300

98,61%

5 org

5 org

100

525.749.000 344.665.300 65,56%

dikenai

sanksi Persentase Anggota

KPU

Kab/Kota

yang

melakukan pelanggaran Pemilu Jumlah Dokumen nominatif kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota termutakhirkan setiap bulan Jumlah yang

SDM mengikuti

Diklat Teknis di KPU Provinsi Jumlah Komisioner KPU

Page | 26


Kab/Kota Terseleksi sesuai

dengan

ketentuan

yang

berlaku Jumlah

Badan

Penyelenggara Ad Hock pada KPU

Kab/Kota 373

yang

terseleksi org

sesuai

373 org

100

18.447.000

0

0%

dengan

ketentuan

yang

berlaku

Pada tahun 2013, di KPU Sidenreng Rappang ada dua orang staf sub bagian keuangan, umum, daan logistik yang mengajukan KGB dan telah mengirimkan berkas persyaratan administrasi yang dibutuhkan dua bulan sebelum TMT pegawai yang bersangkutan. KPU Sidenreng Rappang memiliki pegawai sejumlah 35 orang yang terdiri dari PNS Organik KPU sejumlah 14 Orang, PNS Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang yang diperbantukan di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang sejumlah 5 Orang, pegawai kontrak organik sejumlah 16 Orang. Tidak seorangpun dari pegawai tersebut yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai sehingga tidak perlu ada yang dihukum. Dari lima orang anggota KPU Sidenreng Rappang, tidak ada seorang pun yang melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, sehingga realisasi menjadi 0%. Indikator selanjutnya adalah jumlah dokumen nominatif yang termutakhirkan setiap bulan, KPU Sidenreng rappang tidak memutakhirkan dokumen nominatif setiap bulannya. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pagunya yang 0%. Pada tahun 2013 SDM KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengikuti diklat teknis di KPU Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 6 (enam) orang. Hal ini sesuai dengan target yang telah ditentukan. Diklat teknis yang diikuti berupa Diklat Perbendaharaan, Diklat Keprotokoleran dan Kehumasan, dan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang memulai proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengumumkan tahapan seleksi pada tanggal 10 Oktober 2013 dan membuka pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten pada tanggal 16 s/d 22 oktober 2013. Setelah melalui serangkaian tes seperti administrasi, tes tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, uji public,serta seleksi wawancara, akhirnya

Page | 27


ditetapkan 5 (lima) orang sebagai anggota terseleksi KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Lima orang tersebut adalah: 1.

Dahlia, SH

2.

Alimuddin Baharuddin, S.KM

3.

Muslimin, S.Ag

4.

Syamsu Alam, SE

5.

Mansyur, S.Pd

Badan penyelenggara Ad-Hock di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang adalah PPK dan PPS.PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melalui proses

seleksi

yang

sesuai

dengan

ketentuan

yang

berlaku

untuk

melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. PPK terdiri dari 5 (lima) orang tiap kecamatan sementara PPS terdiri dari 3 orang tiap kelurahan/desa. Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan dan 106 kelurahan/desa. Jadi jumlah PPK dan PPS pada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang sejumlah 373 orang. Penyerapan anggaran 0% karena KPU Sidenreng Rappang tidak melakukan proses seleksi PPK dan PPS untuk Pemilu 2014 dikarenakan tahapannya hampir bersamaan dengan seleksi PPK dan PPS untuk Pilkada Kabupaten Sidenreng Rappang. Jadii PPK dan PPS terseleksi untuk Pemilu 2014 adalah orang yang sama dengan PPK dan PPS terseleksi untuk Pilkada Kabupaten Sidenreng Rappang. Meningkatnya

Sasaran 10

kualitas

tata

kelola

administrasi

persuratan

dan

pengelolaan arsip

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip di lingkungan kerja KPU Sidenreng Rappang. Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut: Kinerja

Indikator

Target Realisasi

Kinerja

%

Pagu

Realisasi

Capaian

1 Jumlah

Anggaran

2

3

4

% Penyerapan

5

6

7

jenis

arsip Pemilu dan Pemilukada permanen

yang

diselamatkan

1

0

0 27.214.000 22.080.200 81,14%

kepada Lembaga Arsip Kabupaten/Kota Persentase naskah

tata dinas

100%

100%

100

Page | 28


KPU

Kab/Kota

sesuai

dengan

PKPU

tentang

naskah

dinas

KPU Pada tahun 2013 KPU Sidenreng Rappang tidak menyerahkan arsip Pemilu dan Pemilukada permanen kepada Lembaga Arsip Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu capaian realisasi untuk indikator ini menjadi 0%. Seluruh tata naskah dinas KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dibuat dengan berpedoman pada PKPU No. 4 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU No. 43 Tahun 2009. Sasaran 11


Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas operasional dan pemeliharaan perkantoran di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Kinerja

Indikator

Target Realisasi

Kinerja

Anggaran %

Pagu

Realisasi

Capaian

1 Persentase

2

3

dapat 80%

100%

4

% Penyerapan

5

6

7

Layanan Operasional yang

ditanggulangi hari

125%

379.725.000 308.993.675 81,64%

7

setelah

pengaduan

Selama tahun 2013 Sekretariat KPU Sidenreng Rappang mampu menanggulangi seluruh pengaduan mengenai layanan operasional di lingkungan kerjanya. Semua pengaduan ditanggulangi tidak lebih dari tujuh hari setelah pengaduan. Hal ini dikarenakan pengaduan yang masuk berupa pengaduan2 ringan yang memang bisa diselesaikan secepatnya. Contoh pengaduan yang masuk diantaranya ATK yang habis pakai,air minum pegawai, AC ruangan kantor yang butuh dibersihkan dan diperbaiki.

Sasaran 12


Realisasi sasaran ini dapat dilihat melalui indikator berikut ini: Page | 29


Indikator Kinerja

Kinerja Target

Anggaran

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

Capaian

1 Persentase BMN

2

3

% Penyerapan

4

5

6

7

yang diadministrasikan dalam

Aplikasi

SIMAK

dengan

100%

100%

1

1

100

baik dan akurat Jumlah

laporan

persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil

stock

opname

tepat

laporan laporan

100

waktu Jumlah Laporan BMN 19.169.000 16.627.400 86,74%

berdasarkan SIMAK

BMN

yang menyajikan data

sesuai

dengan

1

1

100

100%

0%

0

data

BMN berdasarkan SAK Persentase TGR kepada

KPU

Kab/Kota

yang

ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris

KPU

Kab/Kota

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Oleh karena itu BMN wajib diadministrasikan

dalam

Aplikasi

SIMAK.KPU

Sidenreng

Rappang

telah

mengadministrasikan seluruh BMN yang ke dalam aplikasi SIMAK dengan baik dan akurat sesuai dengan kondisi dan jumlah yang sebenarnya.

Page | 30


Selanjutnya, indikator jumlah laporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil stock opname tepat waktu di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, target dapat direalisasikan sebesar 1 laporan yang dapat dilihat pada CALK SIMAK Tahunan Bagian Anggaran 076 tahun 2013 KPU Kabupaten Sidenreng rappang. Adapun jumlah kotak suara dan bilik suara pada laporan tersebut yaitu, 2.315 buah kotak suara dan 1.814 bilik suara. Laporan BMN KPU Sidenreng Rappang berdasarkaan SIMAK BMN telah menyajikan data sesui dengan data BMN berdasarkan SAK. Jumlah laporan yang dimaksud adalah 1 buah laporan. Pada tahun 2013, KPU Sidenreng Rappang tidak pernah melakukan pelanggaran apapun yang berakibat terhadap kerugian negara. Oleh karena itu, pada tahun 2013 tidak ada tuntutan ganti rugi kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Terwujudnya KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu dan

Sasaran 13

Pemilukada yang profesional, berintegritas dan akuntabel

Indikator Kinerja

Kinerja Target Realisasi

Anggaran %

Realisasi

Capaian

1 Persentase

2

3

4

kasus gugatan hukum

Pagu

% Penyerapan

5

4.358.000

6

0

7

0%

dan

sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada di

100%

100%

100

lingkungan

498.000.000* 174.000.000* 34,93%*

KPU Kabupaten/Kota yang

dapat

dimenangkan KPU Jumlah

jenis

kategori dokumentasi yang berkaitan 1

1

100%

3.000.000

0

0%

dengan sengketa hukum Page | 31


Jumlah

SDM

KPU Kabupaten/Kota yang

2

mendapatkan

orang

2 orang

100%

73.787.000

46.177.900

62,58%

sosialisasi Peraturan Dana Kampanye Ket: * APBD

Pada tahun 2013 terdapat 1 (satu) gugatan hukum yang ditujukan pada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang terkait pelaksanaan Pemilihn Bupati dan wakil Bupati Sidenreng Rappang, yaitu gugatan terhadap hasil perhitungan suara serta proses verifikasi salah satu pasangan calon. Gugatan dengan nomor perkara 110/PHPU.DXI/2013 tersebut diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 (H. Muhammad Rafiddin, SE., MM. dan H.A. Bahari Parawangsa, S.IP), pasangan calon nomor urut 7 (H.A. Insan Parenrengi Tanri, SE., MM dan A. Kemal Baso Cammi) . Namun setelah melaalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi,KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dinyatakan memenangkan kasus tersebut karena tidak satupun tuntutan para pemohon yang dapat dibuktikan.Penyerapan anggaran sebesar 0% dikarenakan dana yang digunakan adalah dana yang berasal dari anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang, bukan dana APBN. Realisasi dana APBD yang tertera dalam tabel belum seluruhnya, karena laporan realisasi dana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang belum rampung sepenuhnya sampai LAKIP ini dibuat. Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum di KPU Kabupaten Sidenreng rappang adalah satu kategori dokumentasi yang berupa Surat Keputusan MK terhadap perkara nomor 110/PHPU.D-XI/2013 yang berkaitan dengan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang. Jumlah SDM KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Dana Kampanye adalah sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari anggota KPU yang membidangi divisi hukum beserta Kasubag Hukum. Sasaran 14


Tujuan dari sasaran ini adalah intik meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada. Adapun capaaian realisasi kinerjanya adalah sebagai berikut:

Page | 32


Kinerja Indikator Kinerja

Anggaran

Target Realisasi

%

Pagu

Realisasi

Capaian 1 Persentase pemilih

2 yang

3

4

74%*

98%*

% Penyerapan

5

6

7

menggunakan hak

pilihnya 75%

dalam

40.430.000

72%**

96%**

77%*

128%*

14.400.000 35,62%

Pemilukada

Persentase pemilih perempuan yang menggunakan hak

pilihnya

60%

234.417.000 85.675.000 36,55%

74%**

123%**

dalam Pemilukada Ket:* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013 ** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2013

Pada Tahun 2013, KPU Sidenreng Rappang melaksanakan 2 (dua) Pemilukada yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang. Pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan, jumlah pemilih Kabupaten Sidenreng Rappang yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 164.545 orang dari 221.471 orang jumlah DPT. Dari data tersebut maka diperoleh persentase pasrtisi pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebsar 74%. Sedangkan jumlah DPT Pemilihan Bupati Sidenreng Rappang adalah 229.140 jiwa. Dari hasil rekapitulasi penghitungan suara model DB1-KWK.KPU diperoleh jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 165.085 jiwa. Dengan demikian diperoleh persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 72%. Realisasi yang diperoleh kurang dari target dikarenakan beberapa alasan, diantaranya adalah ada pemilih dalam DPT yang telah meninggal, pindah domisili,letak TPS yang terlalu jauh, dan lain-lain. Jumlah pemilih perempuan dalam DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

Selatan

sebanyak

114.643

orang.Dari

jumlah

DPT

tersebut

yang

menggunakan hak pilihnya sejumlah 88.262 orang. Maka persentase pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya adalah 77%. Berdasarkan data pada hasil rekapitulasi penghitungan suara model DB1KWK.KPU, dalam Pemilihan Bupati Sidenreng Rappang tahun 2013, pemilih Page | 33


perempuan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 87.955 orang dari 118.504 jumlah pemilih perempuan dalaam DPT yang berarti 74% dari jumlah pemilih perempuan dalam DPT. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melampaui target 60% yang telah ditentukan. Hal ini pun berarti tingkat partisipasi perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menggunakan hak pilihnya cukup tinggi.

Sasaran 15


Indikator Kinerja

Kinerja Target

Anggaran

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

Capaian

1 Persentase

2

3

4

% Penyerapan

5

6

7

penduduk yang mempunyai hak memilih tidak

tetapi

2,5%

0%

0%

33

33

100%

terdaftar

dalam DPT Jumlah

calon

Anggota

DPD

Kabupaten/Kota yang terseleksi sesuai dengan ketentuan hukum

yang

berlaku Jumlah

467.277,000 187.641.700 40,16%

calon

Anggota DPRD Kabupaten/Kota terseleksi sesuai dengan

420

420

100%

ketentuan hukum

yang

berlaku Pada tahun 2013 KPU Sidenreng Rappang memutakhirkan 2 (dua) macam DPT, yaitu DPT untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang dan Pemilu Legislatif 2014. Proses pemutakhiran DPT untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang dilakukan secara maksimal oleh Pantarlih,PPS, PPK dan operator di KPU Kabupaten. Mulai dari hari penetapan DPT sampai hari pemilihan, tidak ada Page | 34


pemilih yang mengaku tidak terdaftar dalam DPT. Oleh karena itu realisasi menjadi 0%. Sementara realisasi untuk indikator ini, yang mengacu pada DPT Pileg 2014 belum bisa diukur, karena proses pemutakhiran masih sementara berjalan sampai saat ini. Jumlah calon anggota DPD Kabupaten Sidenreng rappang yang terseleksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah sebanyak 33 orang. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan verifikasi faktual nama-nama pendukung dengan melakukan pengecekan terhadap kebenaran dukungan dari nama-nama pendukung bakal calon Anggota DPD. Berdasarkan PKPU Nomor 07 tahun 2013 sebagaimana telah diubah pada PKPU nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota melaksanakan alur proses tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu ; 1.

Pengumuman Pendaftaran Calon

2.

Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang

3.

Verifikasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang

4.

Pemberitahuan Hasil Verifikasi Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang

5.

Perbaikan Syarat Bakal Calon dan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon

6.

Verifikasi Perbaikan Syarat Administrasi

7.

Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara

8.

Pengumuman Daftar Calon Sementara oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang

9.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat

10.

Pemberitahuan kepada Partai Politik untuk Pengajuan Calon Pengganti DCS

11.

Verfikasi Pengganti DCS

12.

Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilu 2014. Setelah melalui rangkaian proses di atas maka di peroleh jumlah calon Anggota

DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang terseleksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejumlah 420 orang yang berasal dari 12 partai. Namun jumlah DCT tersebut berkurang menjadi 419 dikarenakan 1 (satu) orang dari partai Nasdem di Dapil 2 atas nama Basri Siata, S.Apt. M. Kes meninggal dunia.

Page | 35


Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam penyelenggaraan Pemilu

Sasaran 16

Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada

Indikator Kinerja

Kinerja Target

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

Capaian

1

2

Jumlah Dapil

Anggaran

3

4

% Penyerapan

5

6

7

Peta DPRD 4

4

100

31.915.000

25.424.200 79,65%

100%

100%

100%

20.639.000

12.615.000 61,12%

2

2

100%

26.202.000

13.030.000 49,73%

Informasi Pemilu 1

1

100%

26.202.000

13.030.000 49,73%

0%

0%

16.440.000

0

100%

100%

196.602.000 75.531.700 37,40%

Kabupaten/Kota Persentase proses Anggota

PAW DPRD

Kab/Kota

yang

dapat diselesaikan dalam

jangka

waktu 5 hari kerja Jumlah Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pemilu KDH dan WKDH

KPU

Kab/Kota

yang

valid dan tepat waktu Jumlah

Pusat

yang aktif Persentase terfasilitasinya persiapan

100%

0%

kampanye Pemilu 2014 Persentase peserta

yang

mengerti Teknis Penyelenggaraan 100% Pemilu di KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota/

Page | 36


PPLN

Jumlah pemantau Pemilu Tahun 2014 yang

20

0

0%

terakreditasi Persentase hasil kajian dari hasil

234.417.000 85.675.000 36,55%

pengolahan ulasan tahapan 2014

pers 60%

60%

100%

pemilu yang

dimanfaatkan

KPU Kabupaten Sidenreng Rappang membagi Kabupaten Sidenreng Rappang ke dalam 4 daerah pemilihan (Dapil). Pembagian Dapil tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dapil 1 : Kecamatan Maritengngae dan Kecamatan Watang Sidenreng 2. Dapil 2 : Kecamatan Pitu Riawa, Dua Pitue, dan Pitu Riase 3. Dapil 3 : Kecamatan Tellu Limpoe, Panca Lautang, dan Watang Pulu 4. Dapil 4 : Kecamatan Baranti, Panca Rijang, dan Kulo Peta Dapil Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Page | 37


Pada tahun 2013, KPU Sidenreng rappang melaksanakan ... PAW Anggota DPRD yang semuanya diselesaikan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditargetkan yaitu 5 (lima) hari kerja. Anggota DPRD yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Ir. H. Muh. Pelita Umar digantikan oleh Hj. Fatmawati Syaharuddin.L dari Partai Bintang Reformasi, Dapil III. 2. La Panca digantikan oleh H. M. Sajuti Tapeng, SH dari Partai Karya Peduli Bangsa, Dapil II. 3. H. Ilham Junaedi digantikan oleh Muchlis Mustafa, SH dari Partai Bulan Bintang, Dapil I. KPU Sidenreng Rappang telah melaksanakan 2 (dua) Pemilukada pada tahun 2013 yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang. Maka dari itu jumlah Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pemilu KDH dan WKDH yang telah dibuat secara valid dan tepat waktu sebanyak 2 (dua) buah. Pusat Informasi Pemilu yang aktif di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang adalah berupa website dengan alamat situs kpu-sidrapkab.go.id. Website ini berisi layanan informasi yang berkaitan dengan kepemiluan. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang belum melaksanakan kegiatan yang dimaksud pada tahun 2013. Kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2014. Page | 38


Selama tahapan Pemilu 2014 Divisi Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Sidenreng Rappang merangkum ulasan-ulasan pers yang berkaitan dengan Pemilu 2014. Rangkuman ulasan tersebut pun dijadikan bahan kajian dan pertimbangan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. C. Akuntabilitas Keuangan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun (DIPA) Anggaran 2013. Anggaran yang digunakan adalah anggaran 076 (rutin), Nomor DIPA

:

DIPA/076-01.2.6592/71/2013

yang

diperuntukkan

pembiayaan

dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang melalui kegiatan-kegiatan yang telah terencana dan terprogram sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja.

Anggaran ini mengalami revisi 4

(empat) kali selama tahun 2013. NO PAGU 1

DIPA

PAGU

REALISASI

%

Rp. 9.415.722.000

Rp. 7.839.981.913

83.3 %

REVISI 4

Namun pada tahun 2013, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang juga menggunakan sumber anggaran selain anggaran rutin tersebut. Hal ini dikarenakan KPU Sidenreng rappang melaksanakan 2 (dua) tahapan Pemilukada selain tahapan Pemilu 2014. Anggaran tersebut di antaranya adalah: 1. Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013 NO PAGU 1

ANGGARAN

PAGU

REALISASI

%

Rp. 15.000.000.000

Rp. 9.509.447.073*

63.4 %

Ket *Laporan realisasi anggaran secara keseluruhan belum selesai sampai LAKIP ini dibuat

2. Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 NO PAGU 1

ANGGARAN

PAGU

REALISASI

%

Rp. 8.019.520.660

Rp. 7.831.729.685

97.7 %

REVISI 2

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran KPU Kabupaten Sidenreng Rappang cukup tinggi.

Page | 39


BAB IV PENUTUP Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan bentuk inplementasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, sebagai dasar bentuk pertanggungjawaban serta sekaligus tindak lanjut atau respon terhadap PerMenPan No.29 Tahun 2010, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN RI Nomor 29/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja KPU Kab Sidenreng Rappang adalah 87,86% . Capaian ini di kategorikan sebagai sangat baik, yakni berada pada kisaran 85%-100%. Ini menunjukkan bahwa realisasi yang dicapai sejalan dengan target yang ditetapkan. Hasil tersebut akan terus dipertahankan dan terus ditingkatkan oleh KPU Kab. Sidenreng Rappang ke depannya. Berikut pemaparan mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalah: 1. Keberhasilan Pada Tahun 2013 KPU kab. Sidenreng Rappang telah mencapi keberhasilan sebagai berikut: 1) Melaksanakan tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013 tepat waktu sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu; 2) Melaksanakan tahapan Pemilukada Buapti dan Wakil Bupati Sidenreng rappang tahun 2013 tepat waktu sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu 3) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang cara memilih dan proses politik; 4) Pemutkhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013 5) Pemutkhiran Data Pemilih untuk Pemilukada Buapti dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2013 6) Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur; 7) Penyelesaian laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu.

2. Hambatan Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, di antaranya adalah sebagai berikut:

Page | 40


1) Masih kurangnya kemampuan teknis/skill beberapa aparat di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang. 2) Terbatasnya jumlah dana yang tersedia untuk koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari serta untuk memperoleh data yang akurat. 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas lapangan dan perkantoran. 3. Pemecahan Masalah Untuk mengatasi masalah dan hambatan yang dihadapi, dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Meningkatkan profesionalisme kerja serta keterlibatan semua pihak terkait secara maksimal, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada dapat diatasi dan diminimalisir. 2) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan kinerja (TAPKIN) akan lebih diperbaiki pada tahun berikutnya agar sasaran yang telah ditetapkan bisa lebih memberikan kontribusi dalam mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. 3) Segala macam kekurangan akan dijadikan bahan evaluasi agar bisa lebih baik pada Tahun berikutnya.

Pangkajene, 07 Maret 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Sekretaris,

Drs. H. B O H A R I NIP: 196112311991021006

Page | 41


LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS






Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan

TARGET

1 1

3 hari


1 dokumen


1 paket

100%

1 dokumen


75%


100%


100%


75%


1 dokumen


2 orang

Page | 42


SASARAN STRATEGIS

pemilu yang tertib, efektif dan efisien dengan menggunakan Sistem Aplikasi dan Teknologi Informasi


INDIKATOR KINERJA


1


4


4


100%


100%


20%



TARGET

1


6 org


5 org


373 Orang


1


100%



80%



100%

Page | 43


SASARAN STRATEGIS




INDIKATOR KINERJA

TARGET


1 laporan


1


100%


100%


1


2


75%


60%


2,5%


33

Jumlah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terseleksi sesuai dengan ketentuan hukum

420

Page | 44


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

yang berlaku Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada

Jumlah Peta Dapil DPRD Kabupaten/Kota Persentase proses PAW Anggota DPRD Kab/Kota yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari kerja

4 100%


2


1


100%


100%


20


60%

Page | 45


Lampiran 2 Penetapan Kinerja Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS






Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien dengan menggunakan Sistem Aplikasi dan Teknologi

TARGET

1 1

3 hari


1 dokumen


1 paket

100%

1 dokumen


75%


100%


100%


75%


1 dokumen


2 orang


1

Page | 46


SASARAN STRATEGIS

Informasi


INDIKATOR KINERJA


4


4


100%


100%


20%



TARGET

1


6 org


5 org


373 Orang


1


100%



80%



100%


1 laporan

Page | 47


SASARAN STRATEGIS




Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam penyelenggaraan Pemilu

INDIKATOR KINERJA

TARGET


1


100%


100%


1


2


75%


60%


2,5%


33


420

Jumlah Peta Dapil DPRD Kabupaten/Kota

4

Page | 48


SASARAN STRATEGIS

Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase proses PAW Anggota DPRD Kab/Kota yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari kerja

100%


2


1


100%


100%


20


60%

Page | 49


LAMPIRAN 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS


Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu dan Pemilukada Meningkatnya efektivitas pengadaan logistik Pemilu dan Pemilukada

INDIKATOR KINERJA

Jumlah LPJ/LPAK yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid

TARGET

1

REALISASI

CAPAIAN (%)

1

100

Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

1

1

100

Rata-Rata lama hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masingmasing Sub-bagian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN

3 hari

3 hari

100


1 dokumen 1 dokumen

100%

100%

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam 1 dokumen 1 dokumen manajemen distribusi logistik Pemilu dan Pemilukada Meningkatnya Jumlah paket logistik eks 1 paket 0 efektivitas pengelolaan Pemilu yang dihapuskan aset Logistik Pemilu Persentase aset logistik dan Pemilukada 75% 83% Pemilu dan Pemilukada dalam kondisi baik Persentase aset logistik Pemilu dan Pemilukada 100% 100% yang telah diinventarisasi dan tercatat dalam sistem informasi logistik Meningkatnya Persentase Pengadaan efektivitas dan dan Distribusi Logistik efisiensi pengadaan yang tersampaikan tepat 100% 100% dan distribusi logistik waktu Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Terwujudnya Persentase target efektivitas kinerja KPU Kab/Kota 75% 83% Perencanaan dan yang tercapai

100

100

100

0 111

100

100

111

Page | 50


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

Program KPU Provinsi


1 dokumen

1 dokumen

100



2 orang

0

0


1

1

100


4

2

50

Jumlah sistem aplikasi e-Government yang diterapkan di lingkungan KPU Kab/Kota

4

5

125


100%

100%

100


100%

0%

0


20%

0%

0


1

0

0%


6 orang

6 orang

100


5 orang

5 orang

100


Jumlah Badan Penyelenggara Ad Hock pada KPU Kab/Kota yang terseleksi sesuai

373 Orang 373 Orang

100

Page | 51


TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)


1

0

0


100%

100%

100



80%

100%

125



100%

100%

100


1 laporan

1 laporan

100


1

1

100


100%

0%

0

100%

100

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

dengan ketentuan yang berlaku Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip



100%

Page | 52


SASARAN STRATEGIS


TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)


1

1

100


2 orang

2 orang

100

74%*

98%*

72%**

96%**

77%*

128%*

74%**

123%**

INDIKATOR KINERJA


Persentase pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Terlindungnya hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu dan Pemilukada


75%

60%


2,5%

0%

0


33 orang

33 orang

100


420 orang

420 orang

100

Jumlah Peta Dapil DPRD Kabupaten/Kota

4

4

100

Persentase proses PAW Anggota DPRD Kab/Kota yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari kerja

100%

100%

100


2

2

100

Page | 53


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)


1

1

100


100%

0

0


100%

100%

100


20

0

0


60%

60%

100

Page | 54

KATA PENGANTAR. Pangkajene, 07 Maret 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Sekretaris, Drs. H. B O H A R I NIP:

Recommend Documents