Kata Pengantar. Jakarta, Agustus 2015 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Drs. Asep D. Muhammad, M.Si

Kata Pengantar Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri/Pimpinan Lembaga harus menetapkan Rencana Strategis Kementerian masing-masing dengan mengacu pada RPJM Nasional. Puji Syukur dipanjatkan ke Hadirat Tuhan YME karena Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2015-2019 akhirnya dapat ditetapkan. Dokumen ini merupakan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang pertama. Sebagaimana diatur dalam pasal (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini memuat uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015. Berdasarkan konstitusi, Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan. Salah satu misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju dan kuat yang berbasiskan kepentingan nasional. Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan pandangan untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Oleh karena itu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang mengemban tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian di bidang Kemaritiman memiliki visi: Indonesia sebagai negara kepulauan yang maju, mandiri dan kuat, menuju poros maritim dunia. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman juga telah berhasil merumuskan 4 fokus pembangunan kemaritiman, yaitu (1) penguatan kedaulatan maritim, (2) pembangunan jatidiri dan karakter bangsa bahari, (3) penguatan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam yang berkelanjutan, dan (4) percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur poros maritim. Keempat fokus ini dilaksanakan secara sistematis dan konsisten dengan dukungan penyelenggaraan tatakelola kepemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini berdasarkan ketentuan yang ada akan berlaku selama 5 tahun mulai tahun 2015 hingga 2019. Namun demikian Rencana Strategis ini merupakan dokumen dinamis yang dapat disempurnakan setiap saat jika terdapat asumsi kondisi yang berubah, termasuk kebijakan. Diharapkan dokumen ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan oleh semua unit organisasi di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Akhir kata diharapkan dokumen ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bidang kemaritiman nasional. Jakarta, Agustus 2015 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Drs. Asep D. Muhammad, M.Si

Bab 1 Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2015- 2019 h l m -1

Pendahuluan

1.1 Kondisi Umum Wilayah Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia, yang terletak di kawasan tropis dan dilalui oleh garis katulistiwa. Luas lautnya mencapai 5,8 Juta km2, yang terdiri dari 3,1 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 juta km2 perairan ZEE. Luasan ini mencapai lebih 70% dari seluruh wilayah Indonesia dan memiliki pulau sebanyak 17504 (Dishidros 2004). Secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera besar yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis di persilangan lalulintas perdagangan laut dunia. Posisi ini sangat strategis dan apabila dikelola dengan benar Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia sebagaimana visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Secara alamiah perairan Indonesia merupakan perlintasan utama sistem sirkulasi air panas dunia dan di dalamnya terjadi berbagai fenomena kelautan. Hal ini menjadikan perairan Indonesia berperan penting dalam sistem dan tatanan iklim dunia. Disamping itu, sebagai konsekuensinya, perairan Indonesia mengandung keanekaragaman dan kekayaan hayati yang tinggi. Tatanan geologi wilayah Indonesia menjadikan wilayah ini sangat dinamis yang memberikan konsekuensi kerawanan pada bencana alam kebumian seperti gempa bumi dan tsunami. Namun demikian, di lain pihak, konstelasi geologi ini menjadikan wilayah Indonesia sangat subur dan kaya akan berbagai potensi sumberdaya alam kebumian. Keindahan alam laut yang berupa hamparan pasir dan batukarang di pantai, deburan ombak, panorama pulau-pulau kecil dan pemandangan bawah air laut serta keragaman budaya masyarakat pesisir merupakan potensi wisata bahari yang menjadi salah satu obyek tujuan wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara. Posisi strategis, potensi kekayaan alam, dan kondisi ruang wilayah perairan Indonesia, apabila dikelola secara benar, dapat memberi manfaat banyak untuk pembangunan ekonomi dan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Namun demikian, kondisi yang ada saat ini kegiatan bidang kelautan dan kemaritiman Indonesia dilaksanakan oleh sejumlah kementerian dan lembaga. Disamping itu, meskipun sejumlah kementerian telah melaksanakan pembangunan bidang kemaritiman, belum semua urusan kelautan dan kemaritiman secara menyeluruh dapat dikerjakan, dan masih terdapat sejumlah urusan kemaritiman yang tertinggal. Oleh karena itu untuk memajukan bidang kemaritiman diperlukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih baik. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan mempertimbangkan hal-hal tesebut di atas telah mencanangkan bahwa Indonesia harus mampu meraih kembali kejayaan maritim. Langkah nyata yang telah dilakukan adalah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) dalam jajaran Kabinet Kerja.Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan di bidang kemaritiman sehingga dapat terjadi sinergi diantara kementerian/lembaga yang dikoordinasikan untuk mengurangi dan/atau menghilangkan hambatan-hambatan yang ada. 1.1.1

Penegakan Kedaulatan Maritim Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Negara yang berdaulat berhak untuk menentukan, mengatur dan mengarahkan tujuan Negara yang ingin dicapai tanpa campur tangan dari pemerintahan negara lain. Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2015- 2019 h l m -2

Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah NKRI yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar lautdan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan alamyang terkandung di dalamnya. Di wilayah daratan sampai dengan batas garis air rendah (lowwater line) atau garis pangkal (base line), termasuk teluk dan muara sungai yang dibatasi garispangkal (perairan pedalaman), merupakan wilayah negara dengan kedaulatan mutlak. Sedangkan wilayah laut yang meliputi laut teritorial dan perairan kepulauan merupakan wilayahnegara dengan kedaulatan yang dibatasi. Sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, wilayah lauttersebut mengakomodasikan berbagai kepentingan internasional seperti lintas damai, lintas transit maupun lintas alur laut kepulauan. Meskipun Indonesia memiki kedaulatan penuh atas wilayah NKRI, namun demikian efektifitas penegakan kedaulatan Negara sangat tergantung pada beberapa hal, diantaranya: • • • •

Sistem Hukum dan Perjanjian Maritim Internasional Keamanan dan Ketahanan Maritim Delimitasi Zona Maritim Navigasi dan Keselamatan Maritim

a. Hukum dan Perjanjian Maritim Hukum dan perjanjian maritim internasional merupakan aspek legal yang dapat mencerminkan kedaulatan NKRI atas wilayah laut dan sumberdaya alam yang dikandungnya. Dalam membuat naskah hukum dan perjanjian internasional hendaknya selalu mengingat pada konstitusi UUD 1945, antara lain: Pasal 25A: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batasdan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang; Pasal 32: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradabandunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalammengembangkan nilai-nilaibudayanya. Pasal 33: Perekonomian, ayat (2) dan ayat (3) (2) Cabang-cabangproduksi yang penting bagi negara dan yang menguasaihajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasaioleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat; Terkait dengan border diplomacy, khususnya mengenai deposit titik-titik koordinat garis pangkal (base point) kepulauan Indonesia ke Sekjen PBB,harus menggunakan garis pangkal (baseline) sebagai basis pengukuran batas maritim. Sementara itu proses negosiasi perlu diupayakan secara maksimal, dimana selama belum ada kesepakatan menggunakan prinsip peaceful display of sovereignty. Dalam melakukan negosiasi perjanjian internasional perlu dikembangkan diplomasi poros maritim, yang mencakup tiga aspek utama: 1) Kesejahteraan (promosi investasi dan pembangunan sektor kemaritiman dan kelautan Indonesia secara sistematis dan sinergis memanfaatkan berbagai forum-forum dan organisasi internasional);

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2015- 2019 h l m -3

2) Kedaulatan (effective occupation harus ditekankan di setiap pulau dan wilayah terdepan, menyelesaikan permasalahan perbatasan dengan 10 negara tetangga serta menjaga stabilitas kawasan dan dunia); serta 3) Keamanan (diplomasi poros maritim kedepan lebih ditekankan pada diplomasi ekonomi, khususnya untuk pembangunan wilayah RI terdepan). Untuk mengembangkan kebijakan diplomasi pengawasan strategis, yang perlu disiapkan antara lain: 1) Penyusunan suatu aturan regional kawasan guna memerangi IUU Fishing; 2) Kerjasama Indonesia dengan lembaga regional yang mengatur kegiatan pemanfaatan dan konservasi perikanan; 4) Mengkaji berbagai kerjasama ekonomi bilateral yang tidak memberi peluang munculnya IUU Fishing; 5) Kerjasama global dengan negara-negara pasar hasil laut dunia, khususnya AS, Uni Eropa dan Jepang; 6) Mengusahakan komitmendunia untuk tidak mengimporhasil laut illegal; 7) Mengupayakan adanya sertifikasi produk perikanan legal Indonesia yang diakui dunia; dan 8) Meningkatkan upaya diplomasi ekonomi di bidang konservasi perikanan. b. Keamanan dan Ketahanan Maritim Maraknya illegal fishing oleh kapal-kapal berbendera asing yang terjadi akhir-akhir ini merupakan bukti bahwa penegakan hukum di laut masih menghadapi banyak kendala dan harus ditingkatkan.Demikian pula, banyaknya tindak kriminal di laut seperti perompakan di sejumlah perairan memerlukan penanganan lebih serius. Tindakan kriminal lain, seperti destructive fishing, pencemaran laut oleh kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia, penyelundupan barang komoditas impor dan ekspor juga memerlukan perhatian yang sangat serius. Penguatan implementasi kedaulatan dan hak berdaulat di perairan yurisdiksi Indonesia antara lain terkait dengan isu: adanya Military Training Area (Area Alpha dan Bravo) di perairan kepulauan Indonesia; adanya hak-hak internasional di perairan kepulauan (hak lintas damai, hak lintas ALKI); perlunya UU tentang Zona Tambahan; perlu kerjasama dengan International Seabed Authority untuk ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan kekayaanalam di dasar samudera laut lepas. Ketahanan maritim adalah kemampuan untuk menangkal setiap ancaman dan gangguan yang berupaya memperlemah eksistensi Indonesia sebagai negara maritim. Sekurangnya terdapat 4 faktor yang mempengaruhi ketahanan maritim Indonesia, antara lain: a. Aspek politik b. Aspek sosial ekonomi c. Aspek pertahanan dan keamanan d. Aspek budaya Isu penegakan kedaulatan melalui penguatan ketahanan maritim, disandarkan pada lima komponen utama yakni: 1) Sistem deteksi pengawasan wilayah; 2) Alutsista sebagai sarana pengawasan namun terkendala dukungan bahan bakar; 3) Organisasi penegakan hukum seyogyanya berada di bawah Komando Gabungan Wilayah; 4) Dukungan anggaran pemeliharaan kapal dan dukungan bahan bakar yang masih sangat terbatas; serta 5) Peran serta masyarakat sebagai pelapor kejadian pelanggaran perlu terus dikembangkan

c. Delimitasi Zona Maritim Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2015- 2019 h l m -4

Batas wilayah NKRI merupakan salah satu wilayah strategis dalam penegakan kedaulatan.Terdapat 2 (dua) jenis batas wilayah NKRI, batas daratan dan batas maritim.Batas maritim ada 2 (dua) jenis pula, yakni batas maritim antar negara dan batas maritim dengan laut bebas.Masing-masing tipe batas wilayah memerlukan penanganan yang khas. Saat ini masih terdapat 11 (sebelas) batas maritim antar negara, beberapa diantaranya ada yang belum tuntas pembahasannya. Oleh karena itu penyelesaian batas maritim antar negara harus menjadi prioritas tinggi dalam rangka mempertegas kedaulatan maritim. Sementara itu untuk batas landas kontinen, Indonesia masih memiliki peluang untuk mengajukan klaim, sekurang-kurangnya di 2 (dua) lokasi, yatu di utara Papua dan selatan Sumbawa. Peta di samping memperlihatkan belum tuntasnya batas maritim di Laut Tiongkok Selatan karena masih terdapat kawasan tumpang tindih klaim ZEE dan landas kontinen antara Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Pemanfaatan wilayah perbatasan maritim di pulau-pulaukecil terluar, utamanya di kawasan batas maritim antar Negara, akan mempertegas batas maritim Indonesia. Selain pemanfatan, pelaksanaan kegiatan di pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan maritim, misalnya kegiatan penelitian dan/atau ekspedisi serta peliputan, juga akan memperkuat eksistensi wilayah laut Indonesia. d. Navigasi dan Keselamatan Maritim Sistem navigasi dan keselamatan maritim merupakan isu kemaritiman yang cukup penting bagi Indonesia. Karena laut menyangkut kepentingan internasional, kita bisa membagi sistem navigasi ke dalam dua kelompok besar: sistem navigasi nasional dan internasional. Pemerintah Indonesia selain berkewajiban menyiapkan sarana navigasi bagi pelayaran domestik juga ikut bertanggung jawab pada keselamatan jalur pelayaran internasional yang melalui perairan Indonesia, termasuk jalur ALKI. Sebagai negara maritim, keselamatan maritim merupakan hal utama yang harus diwujudkan.Tugas pemerintah adalah menjamin keamanan dan keselamatan dalam beraktifitas di laut. Disadari bahwa laut selain mengandung potensi ekonomi juga memiliki resiko bencana, baik bencana alam maupun bencana industri.Dalam hal ini pemerintah harus memiliki unit SAR yang kuat. Dalam hal penanganan bencana lingkungan maritim, seperti oil spill dan marine pollution, idealnya pemerintah memiliki unit reaksi cepat untuk penanggulangan bencana lingkungan dimaksud, seperti oil spill response unit. 1.1.2

Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Jasa

Perairan merupakan bagian terbesar dari Wilayah Indonesia, yakni lebih dari 2/3 dari luas wilayah NKRI. Selain memegang peran penting dalam bidang sosial ekonomi, perairan mengandung sumberdaya alam yang melimpah, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pada saat ini sumberdaya kelautan yang terkandung di perairan Indonesia belum banyak dimanfaatkan. Sumberdaya tersebut antara lain: a. Sumberdaya Hayati Sumberdaya Perikanan


Di bidang perikanan Indonesia memliki keunggulan secara komparatif. Luas laut dan murahnya tenaga kerja di Indonesia adalah suatu fakta. Namun demikian dalam produksi perikanan Indonesia masih jauh di bawah Tiongkok. Menurut statistik FAO total produksi perikanan Indonesia hanya nomor 6 di dunia, sedangkan Tiongkok menempati peringkat pertama dalam produksi, pada hal luas wilayah laut Indonesia jauh melebihi luas laut milik Sumberdaya Ikan Tiongkok. Kondisi ini tentu saja menjadikan tanda tanya besar, namun demikian dipihak lain ini tentunya merupakan potensi yang masih dapat dikembangkan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumberdaya Ikan Indonesia yang dikukuhkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 45 Tahun 2011, tingkat eksploitasi sumberdaya ikan antar Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia berbeda-beda menurut jenisnya. Fakta lain yang ada mengenai perikanan kita adalah bahwa hingga saat ini masih banyak dijumpai praktik illegal,unreported & unregulated (IUU) fishing di daerah penangkapan ikan yang berada di 11 wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPP Indonesia). Praktik IUU Fishing ini selain merusak kelestarian sumberdaya juga menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia.Upaya pemberantasan praktik IUU Fishing ini harus dilakukan sistematis, berbasis ilmiah dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dan kemananan di laut. Melalui koordinasi yang efektif diharapkan kerugian akibat IUU Fishing dapat ditekan sehingga sumberdaya ikan Indonesia bisa semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Budidaya Perikanan Panjang garis pantai Indonesia lebih dari 81.000 km memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi yang terbesar dalam budidaya laut. Rumput Laut adalah salah satu contoh produk budidaya laut yang menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar di dunia. Meskipun demikian, dalam hal nilai tambah masih harus ditingkatkan. Dari rumput laut, Indonesia mampu menghasilkan 500 jenis produk akhir di seluruh industri dunia.Di antaranya kosmetik, farmasi, pangan, hingga kertas dan biofuel. (www.mediaindonesia.com); Potensi perikanan budidaya masih sangat tinggi,namun pemanfaatan potensi dimaksud masih rendah. Perlu kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya yang terpadu dan kuat, antara lain: pengembangan komoditas ungggulan, program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, aplikasi best aquacultue practices, pengembangan industri pakan lokal, manajemen lingkungan, penyediaan sarana produksi yang berkualitas, dan penguatan litbang untuk inovasi teknologi, model usaha dan pemasaran. Selain hal tersebut di atas, kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan sebaiknya diarahkan untuk:


1. Peningkatan nilai tambah produksi perikanan termasuk budidaya; 2. Perlu upaya rasionalisasi jumlah nelayan untuk meningkatkan kualitas serta efisiensi aktifitas penangkapan; 3. Perlu perbaikan data pengkajian stok sumberdaya perikanan tangkap untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat; 4. Pengelolaan sumberdaya alam dengan pendekatan socio-ecological sistem; Sumberdaya Bioaktif Indonesia dikenal memiliki keragaman biota karang yang cukup tinggi. Sejumlah spesies karang diketahui mengandung zat bioaktif yang dapat dikembangkan sebagai bahan obat-obatan anti kanker.Gambar disamping adalah satu koral jenis sponge dari perairan Indonesia yang prospek untuk pengembangan obat-obatan anti kanker (sumber: Balitbang KKP). b. Sumberdaya Mineral dan Energi Migas Lebih 60% dari sekitar 40 cekungan migas potensial yang dimiliki Indonesia berada di lepas pantai. Selain itu berdasarkan penelitian BPPT bersama BGR Jerman, diperkirakan terdapat konsentrasi Gas Hydrat di Samudera Hindia dan Laut Sulawesi. Ini merupakan cadangan energi masa depan bagi Indonesia dan dunia. Migas merupakan kekayaan alam yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.Oleh karena itu sumberdaya migas dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Namun demikian pengusahaan migas di Indonesia saat ini tidak semuanya dilakukan oleh anak bangsa.Sebagian potensi migas diusahakan dilakukan oleh kontraktor bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC). Mineral dan Batubara Potensi mineral laut di Indonesia dapat berasal dari endapan placer yang berasal dari material darat, mineral hydrothermal yang berasal dari pembekuan magma ketika mengalami pembekuan mendadak maupun berupa nodula. Ketiganya banyak dijumpai di perairan Indonesia. Endapan placer (placer deposits) banyak dijumpai di lepas pantai muara sungai. Mekanisme terbentuknya adalah terbawanya material mineral oleh aliran sungai dan terendapkan di laut. Pasir dan timah adalah contoh endapan placer yang banyak terdapat diperairan Indonesia. Nodul mineral banyak dijumpai di perairan laut dalam, di atas 4.000 m sampai 6.000 meter. Ekspedisi “Banda Mine” Kapal Riset Baruna Jaya III pada awal dekade 90-an menemukan adanya potensi nodul

mineral Renstra Kementerian Koordinator Bidang KemaritimanNod 2u0le1smoker 5- 20(samping) 19 h l m -6 Black

mangan (manganeese nodul) di perairan Banda Utara. Gambar di samping adalah contoh nodul polimetal yang diunduh dari Wikipedia. Fenomena black smoker yang dihasilkan oleh aktifitas gunung api bawah laut akan menghasilkan mineralisasi batuan yang dikenal dengan hydrothermal mineral. Hydrothermal mineral mengandung banyak metal ekonomis seperti emas, tembaga, mangan dan lain-lain. Indonesia secara geologis merupakan jalur gunung api (ring of fire). Diketahui sejumlah gunung api terdapat di dasar laut. Ekspedisi Indeks SATAL 2010, kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat menggunakan Kapal Okeanos Explorer dan Baruna Jaya IV telah membuktikan keberadaan gunung api bawah laut di Sangihe Talaud yang juga memiliki prospek mineral yang cukup tinggi. Energi Baru dan Terbarukan Laut Indonesia dikenal sangat kaya dengan energi, baik energi baru maupun yang terbarukan, seperti energi ombak, energi arus, energi kegaraman, energi pasang surut, energi panas laut dan bio-energi yang berasal dari plankton dan rumput laut. Potensi energi ombak terdapat hampir di sepanjang pantai Barat Sumatera, Selatan Jawa Pembangkit listrik tenaga sampai dengan NTT serta di pantai utara Papua pasut di St Malo, Perancis hingga Halmahera. Energi kegaraman yang didasarkan dari perbedaan kadar garam, baik secara horisontal maupun vertikal. Disejumlah lokasi laut banyak djumpai adanya gradien kegaraman yang cukup kuat, baik gradien vertikal maupun gradien horisntal. Lokasi laut yang demikian potensial untuk dikembangkan. Sementara itu, energi pasang surut memanfaatkan perbedaan elevasi muka air akibat pasang surut dan arus atau gerakan air yang ditimbulkannya. Sedangkan Energi panas laut (OTEC) yang memanfaatkan perbedaan suhu secara vertikal banyak terdapat di perairan Indonesia, terutama di perairan dengan kedalaman lebih dari 1000 meter. Selanjutnya bioenergi laut adalah energi yang dihasilkan dari biota laut seperti plankton, algae dan rumput laut yang dikonversi menjadi biodiesel.Sejumlah spesies alga dan rumput laut dari Indonesia sangat potensial sebagai penghasil biodiesel. Meskipun sumberdaya energi laut cukup tersedia dan merupakan energi yang terbarukan, namun pemanfaatannya belum sepopuler energi fosil. Hal ini antara lain disebabkan karena harga produksi energi laut masih relatif lebih mahal dibandingkan energi fosil. Ini adalah tantangan sekaligus harapan bagi pemerintah untuk dapat mengembangkan Energi Laut Terbarukan (Ocean Renewable Energi/ERE).

c. Jasa Maritim Jasa Kepelabuhanan Sebagai negara maritim dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan jumlah pulau lebih dari 17.000 buah, Indonesia memerlukan konektivitas dan sistem transportasi antar pulau yang memadai. Pembangunan transportasi laut selain memerlukan dukungan infrastruktur kepelabuhanan juga memerlukan dukungan infrastruktur lunak (softstructure) Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2015- 2019 h l m -7

berupa sistem tatakelola dan jasa kepelabuhanan. Jasa kepelabuhanan merupakan salah satu kunci pengembangan transportasi laut dan sistem logistik menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.Kondisi jasa kepelabuhanan yang baik dan berdayasaing global dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagipeningkatan efisiensi pelayanan kepelabuhanan.Namun demikian, jasa kepelabuhanan di Indonesia sangat terkait dengan keberadaan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Kondisi jasa kepelabuhanan di Indonesia pada saat ini masih memerlukan perhatian untuk dikembangkan.Dwelling time, atau waktu pelayanan rata-rata sejak mulai bongkar hingga kontainer siap di bawa keluar pelabuhan,padasaat ini masih berkisar 7 hari. Pemerintah telah menargetkan perbaikan layanan di pelabuhan sehingga dwelling time menjadi kurang dari 5 hari pada semester pertama 2015. Untuk memperbaiki ini banyak hal yang harus dilakukan, antara lain dengan solusi IT melalui implementasi kebijakan National Single Windows, solusi budaya kerja dengan menerapkan pelayanan 24 jam dan solusi regulasi dengan menyederhanakan mekanisme perijinan pemasukan barang impor yang efisien namun tetap akurat. Jasa Pariwisata Bahari Keindahan pemandangan bawah laut di Indonesia sudah dikenal ke seluruh dunia. Kita memiliki Taman Nasional Laut Bunaken, Taman Nasional Wakatobi dan masih banyak lainnya. Gambar disamping merupakan salah satu sudut pemandangan Bunaken yang diunduh dari www.macman.wordpress.com. Sumber keindahan lain bukan hanya dari panorama bawah laut. Deburan ombak, hamparan pasir putih dan hutan bakau juga merupakan sumber keindahan yang, menjadi daya tarik wisata bahari Indonesia. Potensi wisata bahari Indonesia bukan hanya dari keindahan saja. Olah raga bahari seperti memancing, surfing dan diving mendapatkan surganya di Indonesia.Bagi pecinta petualangan, kepulauan Indonesia juga merupakan tempat yang baik untuk bermain yachtt. Dalam dekade terakhir kegiatan sail di Indonesia sudah menjadi agenda penting para pemain yachtt dunia. Sejumlah rute sail yang dikenal antara lain Ambon-Darwin. Berdasarkan data yang ada sejak tahun 2000 kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia terus meningkat dan pada tahun 2016 diproyeksikan akan mencapai 10 juta wisatawan. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia ini diproyeksikan sebagai penyumbang devisa yang penting. Arah kebijakan pemerintah sangat jelas dengan menempatkan pariwisata sebagai salah satu program unggulan dalam RPJM Nasional 2015-2019. Upaya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dapat ditempuh antara lain melalui pengembangan destinasi baru, perbaikan akomodasi, perbaikan perijinan termasuk perijinan bagi kapal yacht dan pemberian bebas visa kunjungan wisata ke sejumlah negara. Dalam pengembangan destinasi wisata baru, potensi wisata bahari masih prospek untuk dikembangkan.Pengembangan wisata bahari cukup bernilai strategis untuk dikembangkan karena memiliki keunikan dan daya tarik serta melibatkan masyarakat.


d. Lingkungan dan Kebencanaan Di perairan Indonesia terdapat sejumlah fenomena alam yang di antaranya berpotensi sebagai penyebab bencana alam seperti tsunami, rob (coastal inundation), erosi pantai, pasang merah (red tide) dan lain-lain. Melalui pemahaman yang baik terhadap fenomena alam dimaksud, maka akan memungkinkankita dapat mengantisipasi segala bentuk bencana yang ditimbulkan.Selain bencana alam, tingginya aktifitas ekonomi yang berlangsung di perairan berpotensi menimbulkan bencana industri. Bencana alam maupun bencana industri yang terjadi di laut, keduanya dapat memberikan dampak yang merusak sumberdaya dan lingkungan.Oleh karena itu pemerintah harus melakukan antisipasi yang baik dengan menyiapkan sistim mitigasi bencana dan penyiapan manajemen penanggulangan bencana yang memiliki mobilitas tinggi dan respon cepat. Laut memiliki fungsi yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur sistem iklim dunia, dan habitat bagi kehidupan biota air. Untuk mempertahan fungsi dimaksud maka kesehatan lingkungan dan kelestarian keanekaragaman hayati laut menjadi tolok ukur penting. Upaya pelestarian fungsi ini antara lain dilaksanakan melalui pembangunan tamanlaut, baik taman laut daerah maupun nasional, dan penetapan kawasan konservasi laut di sejumlah kawasan. 1.1.3

Infrastruktur

Indonesia sebagai Negara kepulauan, memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai bagi pengelolaan lingkungan dan pengembangan potensi ekonomi yang ada. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Disamping itu, infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.Pembangunan infrastruktur yang berimbang diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya meningkatkan pemerataan dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi nasional. a. Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik: Saat ini Indonesia memiliki 2.154 buah pelabuhan yang memiputi 111 buah pelabuhan komersial, 1.129 buah pelabuhan nonkomersial, dan 914 buah pelabuhan khusus, yaitu pelabuhan yang difungsikan sebagai terminal khusus. Panjang garis pantai Indonesia mencapai 95.181 km, dengan demikian rata-rata terdapat 1 pelabuhan setiap ±40 km garis pantai. Luasnya wilayah laut Indonesia yang mencapai lebih 70% dari seluruh wilayah Indonesia, atau 5,8 Juta km2, dan banyaknya pulau yang mencapai 17.504 buah, mengakibatkan sejumlah daerah dan/atau pulau kecil merupakan daerah terisolir yang sulit dijangkau. Adalah tanggungjawab pemerintah untuk membuka isolasi sejumlah daerah terisolir tersebut guna memperlancar arus orang, barang dan jasa, antara lain melalui pengembangan transportasi perintis dan jaringan telekomunikasi. Dalam sistemtransportasi yang dikembangkan terdapat 3 jenis layanan transportasi laut, yaitu: 1) Port-to-port.Port-to-Port adalah layanan reguler antara 2 pelabuhan, biasanya bergerak bolak balik, dengan alur pelayaran yang “undirectional”.


2) Hubs and spokes. Layanan feeders membawa muatan menuju hub port dimana muatan tersebut dimuat ke kapal yang jauh lebih besar kemudian dibawa kembali menuju hub port lain yang lebih besar dan jauh, selanjutnya muatan tersebut diturunkan dan dikirim ke tujuan akhir menggunakan kapal feeder lainnya. 3) Pendulum. Rute pendulum umumnya dilakukan kapal kontainer dan memiliki jadwal yang reguler yang berputar antara beberapa pelabuhan yang umumnya berdekatan secara geografis. Akibat penerapan sistem port to port, rata-rata tingkat utilisasi kapal hanya 41% yang disebabkan oleh ketidakseimbangan muatan antara Jawa dengan pulau utama Indonesia lainnya. Hal ini menimbulkan permasalahan utama yang dihadapi saat ini, yaitu mahalnya ongkos transportasi domestik antar pulau, utamanya transportasi ke kawasan Timur Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain oleh: 1) Ketidakseimbangan muatan yang dibawa ke timur (inbound) dengan yang keluar dari timur (outbound) 2) Jaringan transportasi ke pedalaman terbatas sehingga sering harus lewat udara (pesawat) Kondisi sarana angkutan laut yang terjadi saat ini adanya keterbatasan kapasitas pelabuhan sehingga saat ini angkutan laut hanya dapat dilayani oleh kapal-kapal berukuran kecil. Oleh karenanya seringkali tidak memenuhi konsep skala ekonomi (economic of scale) dan dirasakan tidak efisien. Ke depan dibutuhkan pengembangan pelabuhan dan fasilitas pendukungnya agar mampu melayani kapal yang berukuran lebih besar sehingga dapat merespons permintaan pasar. Untuk mengoptimalkan jaringan transportasi laut, dalam jangka panjang dibutuhkan 19 pelabuhan yang mampu mengakomodasi kapal kelas “Panamax” dan 4 pelabuhan untuk melayani kapal 10.000 TEUs.Dalam rangka mengoptimalkan jaringan transportasi laut, maka laut adalah tol bagi kapal-kapal berbendera Merah Putih sehingga apapun alasannya, pemaksimalan laut sebagai jalan bebas hambatan bagi moda transportasi angkutan di perairan pada aktifitas pengiriman barang jauh lebih efisien dibandingkan dengan moda lainnya. Selama ini, aktifitas pengiriman barang lebih banyak bertumpu kepada moda transportasi di jalan. Oleh karena itu, kita melihat bahwa Tol Laut dalam perspektif logistik memiliki esensi Memindahkan Beban Transportasi Darat ke Moda Transportasi Laut melalui Berbagai Program guna Menurunkan Biaya Logistik. Konsep kemaritiman dalam bentuk tol laut, yakni pembangunan mengintegrasikan sistem logistik laut dan darat yang tengah digenjot oleh Pemerintahan. Program Tol Laut sebenarnya banyak bentuknya. Jauh sebelum adanya istilah Tol Laut, sudah berjalan program asas cabotage yang kemudian diperkuat dengan program beyond cabotage. Kemudian ada program short sea shipping (pelayaran jarak pendek) yang sebenarnya sudah ramai dijalankan oleh perusahaan angkutan laut, angkutan keperintisan dan coastal shipping (pelayaran pantai). Implementasi dari program-program ini telah membantu negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, menurunkan biaya pengiriman barang, memangkas disparitas harga bahan pokok antarwilayah yang masih tinggi serta memeratakan pertumbuhan ekonomi antarwilayah.Dengan demikian, Indonesia sebenarnya sudah banyak memanfaatkan laut sebagai Tol bagi kapal-kapal nasional melalui berbagai program strategis. Program tersebut sudah ada yang telah terlaksana secara alamiah dengan swasta sebagai pilar


utama. Hal ini dapat dilihat dari pesatnya jaringan pelayaran, baik tramper maupun liner pada jalur pelayaran di Indonesia. Data sampai dengan tahun 2013, jumlah armada angkutan laut Indonesia mencapai 14.540 unit, atau setara dengan 8.237.634 DWT, terdiri dari: a. angkutan laut sebanyak 11.426 unit; b. pelayaran rakyat sebanyak 1.340 unit; c. kapal perintis sebanyak 80 unit; dan d. kapal angkut khusus sebanyak 1.694 unit. Sementara itu jumlah perusahaan angkutan seluruh Indonesia mencapai 2.442 perusahaan. Produksi angkutan laut di Indonesia pada Tahun 2013 yang diusahakan oleh perusahaan nasional adalah sebagai berikut: 1) Angkutan dalam negeri : 453.808.627 Ton 2) Angkutan luar negeri : 67.511.611 Ton Sedangkan produksi angkutan laut seluruh Indonesia pada tahun 2013 yang diusahakan oleh perusahaan milik asing adalah sebagai berikut: 1) Angkutan dalam negeri : 1.249.509 Ton 2) Angkutan luar negeri : 551.576.580 Ton Berdasarkan data di atas, kapal milik perusahaan nasional masih menguasai angkutan dalam negeri (~87%).Namun demikian untuk angkutan luar negeri dikuasai oleh armada milik perusahaan asing (~99%).Dan jika dihitung secara total, maka kontribusi armada nasional hanya mencapai 42.36%. Fakta menunjukkan bahwa dalam satu dasawarsa terakhir, persaingan antaroperator pelayaran begitu ketat bahkan mendekati persaingan paripurna sehingga kini tarif angkutan laut domestik sangat kompetitif. Sebagai gambaran, biaya tambang (freight) container Surabaya-Papua turun dari Rp30-an juta per TEUs pada 2007 menjadi Rp15 juta-Rp19 juta per TEUs pada 2014. Demikian juga dengan rute-rute lainnya. Hanya saja, meskipun sudah turun hingga lebih dari 50%, tetapi penurunan freight tersebut belum begitu berarti dalam menurunkan biaya logistik nasional atau bahkan harga barang ditingkat konsumen, apalagi barang dari barat yang dibutuhkan di kawasan timur Indonesia atau sebaliknya. Kondisi ini terjadi karena tarif-tarif pelayanan kepelabuhanan di seluruh Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, padahal jika kenaikan tarif dapat direm, penurunan tarif angkutan dapat mempengaruhi penurunan biaya logistik sehingga berdampak terhadap hargaharga bahan pokok di tingkat konsumen. Di sisi lain, optimalisasi penurunan tarif pengiriman barang tidak terjadi karena masalah ketidakseimbangan cargo antarpelabuhan, baik antara pelabuhan di Timur Indonesia dengan Barat Indonesia, maupun antar pelabuhan di barat atau timur Indonesia itu sendiri. Dari pelabuhan di pulau Jawa, sebuah kapal bisa terisi 80% dari kapasitas kapal, tetapi dari luar pelabuhan Jawa, apalagi timur Indonesia, hanya terisi 10-25%. Salah satu program Tol Laut yang akan dilaksanakan dalam kerangka memindahkan


beban biaya logistik dari moda logistik di darat ke moda transportasi laut serta menurunkan biaya logistik nasional menurut perspektif kita adalah Short Sea Shipping atau Coastal Shipping. Program ini sudah dalam persiapan untuk diimplementasikan. Salah satu rute yang disiapkan adalah Jakarta-Kendal, Jakarta-Kendal Semarang-Surabaya, Panjang-JakartaKendal-Surabaya. Rute pada daerah lainnya dapat dikembangkan oleh pelaku usaha nasional, termasuk dengan kapal-kapal perintis yang dikembangkan melalui penambahan trayek-trayek perintis.Arah kebijakan pengembangan transportasi penyeberangan 2015-2019: a) penyelesaian dan penguatan jalur lintas Sabuk Utara, Sabuk Tengah dan Sabuk Selatan serta poros penghubung, dan b) terobosan regulasitermasuk kebijakan pengadaan kapal oleh pemerintah dan pembentukan Otorita Pelabuhan Penyeberangan. Gambar berikut memperlihatkan konsep pengembangan transportasi penyeberangan sebagai komplemen konsep tol laut. Penyelesaian dan pembenahan jalur Sabuk Utara, Sabuk Tengah dan Sabuk Selatan. Adapun Sabuk Utara yakni terdapat lintas yang belum terhubung yaitu: Tj. Pinang – Sintete, akan diselesaikan pada 2017-2019. Sedangkan pada Sabuk Tengah yakni terdapat lintas yang belum terhubung: Wahai – Fak Fak, diselesaikan pada akhir tahun 2014 sejalan dengan akan dilakukannya peningkatan layanan (pelabuhan dan kapal). Terakhir, untuk Sabuk Selatan yakni telah terhubung sejak tahun 2013, akan dilakukan peningkatan layanan (pelabuhan dan kapal). b. Infrastruktur Pertambangan dan Energi Pembangunan infrastruktur energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan yang ada di daerah menjadi solusi mengatasi krisis energi dan perekonomian negara. Selain itu infrastruktur energi diharapkan akan meningkatkan nilai tambah dan manfaat sumberdaya energi bagi masyarakat dan Negara. Sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, Indonesia Bagian Timur mempunyai kebutuhan energi yang semakin meningkat. Dalam hal ini sektor mineral, energi, perikanan, dan pariwisata menjadi basis penting untuk pembangunan ekonomi setempat. Rencana pemerintahan membangun pembangkit listrik berkapasitas total 35.000 megawatt (MW) selama lima tahun ke depan dipastikan bakal didominasi perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP) asing. Hal tersebut terjadi karena IPP dalam dalam negeri masih menghadapi kendala pendanaan meski pemerintah telah memberi insentif berupa government guarantee. Disamping itu, untuk mengejar target pembangunan, pemerintah akan menjadikan program pembangunan kilang sebagai program prioritas nasional. Program percepatan kilang ini akan mencontoh program percepatan infrastruktur listrik 35.000 megawatt (MW). Dari 109 proyek pembangkit berdaya total 36.858 MW ini, 74 proyek berkapasitas 25.904 MW diantaranya akan dikerjakan dengan skema pengembangan listrik swasta atau independent power producer (IPP) dan 35 proyek lainnya yang berdaya 10.681 MW dikerjakan PLN.Secara lokasi, Jawa - Bali terdapat proyek pembangkit berkapasitas 18.697 MW, Sumatera 10.090 MW, Sulawesi 3.470 MW, Kalimantan 2.635 MW, Nusa Tenggara 670 MW, Maluku 272 MW dan Papua 220 MW. Total kebutuhan pendanaan selama periode


2015-2019 sekitar Rp 1.127 triliun yang terdiri atas PLN Rp 512 triliun dan swasta (IPP) Rp 615 triliun. Sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024, pemerintah memproyeksikan beban puncak listrik dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,1 persen pada 2015 akan mencapai 36.787 MW dan pada 2019 bakal sampai 50.531 MW dengan pertumbuhan ekonomi 7,1 persen, dan tahun 2024 mencapai 74.536 MW dengan asumsi pertumbuhan 7 persen.Saat ini, kapasitas listrik terpasang nasional adalah 50.000 MW. Dengan tambahan 35.000 MW, maka rasio elektrifikasi meningkat dari 84 persen pada 2015 menjadi 97 persen pada 2019. c. Infrastruktur Pelayaran dan Perikanan Pelayaran Rakyat Pelayaran rakyat di Indonesia saat ini memegang peran penting dalam sistem angkutan laut di Indonesia, utamanya angkutan laut menuju daerah terisolir. Namun demikian berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan justru pertumbuhan pelayaran rakyat mencatat angka pertumbuhan negatif. Pada tahun 2005 tercatat sebanyak 1.376 unit armada pelayaran rakyat dan pada tahun 2009 telah turun menjadi 1.293. Jika dihitung berdasarkan tonase pelayaran rakyat mengalami pertumbuhan dari 145.006 ton menjadi 152.800 ton. Ini berarti selama kurun waktu lima tahun tersebut telah terjadi peningkatan tonase setiap armada.

Unit GRT Perusahaan

Data Perkembangan Pelayaran Rakyat: 2005 2006 2007 2008 1.376 1.232 1.279 1.287 145.006 140.425 143.705 150.324 485 507 560 583

2009 1.293 152.800 595

Pelayaran rakyat memiliki fungsi penting sebagai penghubung dari sentra produksi masyarakat di pulau dan/atau lokasi terpencil dengan pelabuhan perintis dan pelabuhan lainnya yang lebih besar. Permasalahan yang ada sampai dengan saat ini adalah belum semua sentra produksi masyarakat memiliki pelabuhan yang representatif lengkap dengan kesyahbandaran dan fasilitas keselamatan. Implementasi Tol Laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo diyakini akan meningkatkan volume pergerakan barang antar wilayah, termasuk pergerakan ke/dari wilayah-wilayah yang dilayari oleh Pelayaran Rakyat. Pentingnya Pelayaran Rakyat juga bisa dilihat dari keberadaan 13.466 pulau, 5,8 juta km2luas lautan, 95.181 km garis pantai, dan 2.154 pelabuhan di Indonesia (data Kementerian Perhubungan, 2014). Pelayaran Rakyat diperlukan untuk pengangkutan barang ke wilayahwilayah yang memiliki alur dengan kedalaman terbatas, termasuk sungai dan danau. Di lain sisi, Pelayaran Rakyat dapat bertahan namun sulit berkembang karena kekurangan bantuan dan dukungan finansial, baik dari pemerintah maupun perbankan. Pelayaran Rakyat membutuhkan dukungan pengembangan dari teknologi tradisional ke teknologi modern agar lebih memenuhi aspek keselamatan dan kecepatan. Sarana Produksi Perikanan


Data yang tersedia pada Buku Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2013 memperlihatkan bahwa jumlah pelabuhan perikanan yang ada PPS Nizam Zachman di Indonesia pada tahun sebanyak 816 buah, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut. Tampak bahwa mayoritas pelabuhan perikanan yang ada adalah sekelas pangkalan pendaratan ikan.Sesuai dengan ketentuan yang ada, pangkalan pendaratan ikan tanggung jawab pengelolaannya berada pada pemerintah Kabupaten/Kota. Terbanyak kedua adalah Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi, yaitu sebanyak 44 buah, atau 5,39%. Sedangkan pelabuhan yang dikelola oleh UPT milik Pemerintah Pusat adalah 22 buah meliputi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) sebanyak 6 buah, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) sebanyak 14 buah dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sebanyak 2 buah.

Data Pelabuhan Perikanan Indonesia No

Kelas Pelabuhan

1

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)

2

Pelabuhan Perikanan Nusantara

3

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): UPT KKP

4

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): UPT Provinsi

5

Pangkalan Pendaratan Ikan

6

Pelabuhan Perikanan Swasta

Jumlah (2013)

%

6

0.74

14

1.72

2

0.25

44

5.39

748

91.67

2

0.25

Jumlah kapal penangkap ikan yang bermotor pada tahun 2012 sebanyak 484.750 buah, sedangkan untuk perahu tanpa motor sebanyak 320.980 buah (FAO Annual Report 2013) dari total kapal penangkap ikan seluruh dunia sebanyak 2.710.300 buah kapal bermotor dan 2.011.000 buah perahu tanpa motor. Berdasarkan Statistik Produksi Perikanan Tangkap yang dirilis oleh FAO Tahun 2012, Indonesia merupakan produsen terbesar kedua setelah Tiongkokdengan besaran produksi 5.813.800 ton (produksi Tiongkoksebesar 16.167.443 ton). Produksi perikanan tangkap dunia pada tahun 2012 adalah sebesar 91.336.230 ton, ini berarti Indonesia berkonstribusi sebesar 6,37%. Sementara itu untuk produksi perikanan budidaya,Indonesia menempati urutan ke 4 terbesar setelah Tiongkok, India dan Vietnam dengan total produksi sebesar 3.067.660 ton atau senilai US$ 6.715.108.000,- dari total produksi dunia sebesar 66.633.253 ton atau senilai


US$ 137.731.508.000,-. Ini berarti produksi perikanan budidaya Indonesia pada tahun 2012 sebesar 4,6% volume produksi atau sebesar 4,88% dari nilai produksi. Industri Pengolahan Sumberdaya Hayati Laut Permintaan pasar dunia terhadap produk industri pengalengan ikan sangat besar, sementara konstribusi produk industri pengalengan ikan nasional sangat kecil yaitu 4%. Sebagai dampak melemahnya perekonomian dunia dengan adanya krisis global yang baru lalu, maka ekspor industri ikan dalam kaleng mengalami penurunan sampai 30 %. Hal tersebut karena menurunnya permintaan terhadap produk ikan dari Indonesia. Ekspor beberapa jenis tuna dalam kaleng pada tahun 2006 menurun dari 359 ton menjadi 329 ton pada tahun 2007. Dalam hal masalah kemasan, di Indonesia dinilai relatif paling mahal dibanding negara-negara lain. Kebutuhan bahan baku kemasan berupa kaleng (tin plate) selama ini antara 60%-70% masih diimpor, selebihnya dipenuhi dari produksi dalam negeri. Impor tin plate dikenakan bea masuk 15%, sementara impor ikan kaleng hanya dikenakan bea masuk 5%. Karena itu dibidang industri perikanan dalam kaleng masih diperlukan adanya harmonisasi bea masuk. Saat ini terdapat 8 kelompok industri pengolahan hasil perikanan di Indonesia, yaitu sebagai berikut: 1) Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya, seperti ikan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng dan sejenisnya; 2) Industri pengaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya, sepertinya : ikan tembang asin, ikan teri asin, udang asin, cumi-cumi asin dan sejenis; 3) Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya, seperti ikan bandeng asap, ikan cakalang asap dan sejenisnya; 4) Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna beku, dan sejenisnya; 5) Industri pemindangan ikan dan biota perairan lannya, pindang ikan bandeng,pindang ikan tongkol, dan sejenisnya; 6) Industri pengolahan pengawetan lainnya untuk ikan dan biota lainnya:tepung ikan, tepung udang, rumput laut, terasi, petis dan sejenisnya d. Industri Penunjang Pembangunan infrastruktur maritim harus didukung dengan industri penunjang yang kuat, yang meliputi industri manufaktur, industri rekayasa, konstruksi dan instalasi, dan industri dasar. Keberadaan industri penunjang yang kuat diharapkan akan menambah tingkat kandungan dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur maritim. Pada saat ini di Indonesia terdapat sekurang-kurangnya 198 industri galangan, baik untuk pembuatan kapal (ship building industry) maupun galangan untuk perbaikan (ship maintenance). Sekitar 110 galangan terdapat di Pulau Batam, sisanya tersebar di sejumlah pulau: 14 galangan di Pulau Sumatera, 18 galangan di Pulau Kalimantan, 23 galangan di Pulau Jawa, 3 galangan di Pulau Sulawesi dan 3 galangan di Maluku. Fakta ini tentu saja sangat menarik karena disamping penyebarannya yang tidak merata, ternyata galangan kapal yang maju justru yang berlokasi di Pulau Batam.


Kemajuan galangan kapal yang berdomisili di Pulau Batam tidak terlepas dari kebijakan pengembangan Pulau Batam sebagai otorita khusus atau kawasan ekonomi khusus karena adanya fasilitas baik fiskal maupun nonfiskal untuk menunjang perkembangan ekonomi di Pulau Batam.Fakta ini merupakan pembelajaran yang baik sehingga untuk pengembangan galangan kapal di pulau lainnya dapat meniru kebijakan di pulau Batam. Industri semen juga merupakan salah satu industri penunjang infrastruktur yang cukup penting. Saat ini di Indonesia terdapat 9 industri semen yang beroperasi dan tersebar di sejumlah pulau, yaitu: 1. Pabrik semen pertama di Indonesia dibangun di Indarung Sumatera Barat tahun 1904 yang saat ini dikenal dengan PT Semen Padang (4 pabrik) 2. PT Semen Gresik di Jawa Timur (saat ini 3 pabrik yang beroperasi di Tuban) 3. PT Semen Tonasa Sulawesi Selatan (3 Pabrik) 4. PT Semen Cibinong (saat ini bernama PT Holcim Indonesia, 2 pabrik di Bogor dan 1 pabrik di Cilacap) 5. PT Indocement Tunggal Prakarsa, yang saat ini sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Heidelberger (9 pabrik di Bogor, 2 pabrik di Cirebon dan 1 pabrik di Tarjun Kalimantan Selatan) 6. PT Semen Andalas Indonesia sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Lafarge (1 pabrik di Aceh) 7. PT Semen Baturaja (1 pabrik di Baturaja Sumatera Selatan dengan 3 grinding plant di Palembang, Lampung dan Baturaja) 8. PT Semen Kupang (1 pabrik di Kupang NTT) 9. PT Semen Bosowa Maros (1 pabrik di Sulawesi Selatan) Kapasitas total terpasang di Indonesia saat ini adalah 45.000.000 ton per tahun, dimana pemain utama pada industri semen nasional masih dipegang oleh Semen Gresik Group. Peta distribusi pabrik semen di samping juga memperlihatkan fakta bahwa penyebarannya belum merata.Oleh karena itu prioritas utama untuk pembangunan pabrik semen baru seyogyanya kearah Indonesia Timur.Keberadaan semen di kawasan Timur diharapkan mampu mengurangi kesenjangan harga semen dan mendorong perkembangan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya pembangunan infrastruktur pada gilirannya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Industri baja merupakan salah satu penopang infrastruktur maritim nasional. Pada tahun 2006 produksi baja nasional baru mencapai 3,8 juta ton atau sekitar 0,3% produksi baja dunia. Kebutuhan logam besi baja di dalam negeri pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 13.000.000 ton. Prognosis permintaan sejumlah 13.000.000 ton pada tahun 2015 tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan sekitar 8,3% terhadap target tahun sebelumnya. Belum semua kebutuhan akan baja dipenuhi dari produksi dalam negeri, terdapat impor sekitar 40% dari kebutuhan.


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kemenperin diketahui sepanjang tahun 2014 industri logam dasar besi dan baja tumbuh mencapai 6,93%. Pertumbuhan ini seyogyanya dipacu lebih cepat lagi karena seiring dengan pertumbuhan pembangunan maka kebutuhan akan baja terus meningkat. Gambar di atas memperlihatkan perkembangan kebutuhan baja nasional untuk berbagai kegiatan. Gambar di samping memperlihatkan kebutuhan baja oleh industri nasional. Tampak bahwa konstruksi menempati posisi pertama dalam penggunaan baja, yaitu mencapai 51,2%. Selanjutnya diikuti industri mesin (14,5%), produk metal (12,5%) dan otomotif (12%). Sisanya dimanfaatkan oleh industri transportasi (4,8%, peralatan listrik (3%) dan peralatan rumahtangga (2%). Memperhatikan profil ini maka pengembangan industri baja akan sangat menunjang pembangunan infrastruktur dan meningkatkan tingkat kandungan lokal. 1.1.4

SDM, Iptek dan Budaya Maritim

Dibutuhkan ketersediaan sumberdaya manusia yang handal, kuat, kompeten dan berdaya saing tinggi, yang akan mendukung pembangunan kemaritiman ke depan, sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritiman, memiliki karakter budaya maritim yang kuat, serta maupun mengembangkan inovasi di bidang kemaritiman. Indonesia adalah negara yang plural. Pluralisme ini menjadikan Indonesia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan kekayaan budaya yang sangat menakjubkan. Namun, dewasa ini banyak ancaman dan gangguan yang membuat pertahanan dan kesatuan bangsa Indonesia mulai terganggu. Sehingga saat ini sangat dibutuhkan generasi-generasi yang cinta dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap Indonesia, tidak terkecuali cinta akan perairannya. Pada masa yang lalu, bangsa Indonesia di kenal sebagai Bangsa Bahari.Kejayaan bahari masa lalu dapat dipelajari dari sejarah Sriwijaya dan Majapahit serta sejarah kepahlawanan dan ketokohan Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Makassar dan Laksamana Malahayati dari Aceh.Di masa yang lalu bangsa Indonesia juga sudah menguasaiiptek pembangunan kapal layar seperti Kapal Phinisi dan Kapal yangterdapat pada relief Candi Borobudur.Bangsa Indonesia juga telah menguasai ilmu falak denganbaik sebagaimana dibuktikan oleh sejarah penjelajahan laut oleh nenek moyang hingga ke Afrika Selatan. Masyarakat pesisir nusantara juga sangat kaya akan budaya dan kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya dan hidup harmonis bersama alam. Kondisi geografis dan potensi sumberdaya kelautan telah membentuk karakter masyarakat yang tangguh, pekerja keras, terbuka, dan mudah menyerap pengaruh serta akulturasi budaya dari luar. Cita-cita Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia membutuhkan prasyarat yang harus dipenuhi. Prasyarat itu antara lain adalah: (a) Sumberdaya manusia yang handal dan terampil, (b) Dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dan


(c) Revitalisasi karakter dan wawasan bahari; (d) Masyarakat bahari yang inovatif Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI ke-7 mengatakan “... Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi selat dan teluk. Kini saat kita mengembalikan semua sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita dimasa lalu bisa kembali membahana... “ Pendidikan dan Pelatihan Kemaritiman Sebagai Negara kepulauan, Indonesia sangat berkepentingan dengan sumberdaya manusia yang kompeten di bidang kemaritiman, termasuk di dalamnya bidang maritim, teknik kelautan, ilmu kelautan dan atau perikanan.Berdasarkan data yang ada saat ini terdapat sejumlah lembaga pendidikan yang berorientasi kemaritiman.Perguruan tinggi negeri yang memiliki program studi di bidang kemaritiman, baik di bidang rekayasa, ilmu kelautan, perikanan, pada saat ini tercatat sekurang-kurangnya 30 perguruan tinggi negeri dan swasta.Namun demikian pendidikan tinggi yang berorientasi di bidang rekayasa kelautan dan ilmu kelautan masih sangat sedikit. Sementara itu pendidikan diploma di bidang maritim atau pelayaran terdapat sekurangnya 30 akademi dan diklat yang tersebar di seluruh kota-kota Indonesia.Sekolah Menengah Kejuruan di bidang kelautan sekurangnya berjumlah 17 sekolah dan Sekolah Menengah Usaha Perikanan sejumlah sekurangnya 9 sekolah. Pengembangan tol laut di Indonesia disinyalir akan membutuhkan 1.000.000 tenaga kerja hingga tahun 2019, dan untuk kegiatan perikanan dibutuhkan tambahan 200.000 tenaga kerja setiap tahun. Kebutuhan ini harus dapat dipenuhi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang ada di dalam negeri. Jika tidak, maka Indonesia akan mendapat serbuan tenaga kerja terampil dari luar negeri, terutama Negara-negara ASEAN, setelah diberlakukannya Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN Tahun 2015. Permasalahan utama dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang kemaritiman ini antara lain adalah: 1. 2. 3. 4.

Penyebaran secara geografis pusat-pusat pendidikan dan pelatihan yang tidak merata; Fasilitas edukasi, termasuk praktek, belum merata dengan kualifikasi yang baku; Belum adanya standardisasi kurikulum pendidikan maritim; Pendidikan yang berorientasi rekayasa, hukum, sosiologi, dan ekonomi maritim masih terbatas.

Iptek Kemaritiman Pembangunan kemaritiman memberikan prospek yang menjanjikan keuntungan finansial tinggi.Namun demikian aktifitas kemaritiman merupakan aktifitas yang memiliki resiko tinggi (padat resiko).Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko dan meningkatkan manfaat ekonomi, aktifitas kemaritiman harus didukung iptek secara memadai, di samping sumberdaya manusia yang handal. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk mengembangkan paradigma pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan kemaritiman.Dukungan Iptek sangat diperlukan untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini sebagaimana terlihat


dalam RPJM 2015-2019, arah kebijakan pembangunan iptek untuk mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan sumberdaya hayati adalah: (i) melaksanakan secara konsisten dan terurut dengan baik kegiatan eksplorasi, konservasi, pemuliaan, dan diseminasi; dan (ii) melaksanakan kewenangan sebagai otoritas keilmuan sebaik-baiknya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturanperundangan. Untuk sumberdaya nir-hayati, arah kebijakan litbangnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang sumberdaya kelautan, limnologi, dan kebencanaan. Strategi utama yang dilaksanakan adalah pembangunan Pusat Inovasi Teknologi Maritim di Pantai Penajam – Kalimantan Timur; pengembangan dan ujicoba model pengelolaan danau dan situ; serta pengembangan teknologi mitigasi bencan Kegiatan penelitian dan pengembangan diarahkan untuk menyiapkan basis saintifik dalam membuat kebijakan di bidang kemaritiman.Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar harus memiliki sistem observasi kemaritiman yang terpadu dalam dimensi ruang dan waktu.Keberadaan basis data ilmiah di bidang kelautan harus dikelola dengan baik sehingga mudah diakses bagi penggunanya. Teknologi maritim harus dikembangkan sesuai tantangan Indonesia sebagai negara kepulauan.Teknologi dimaksud harus mendukung pembangunan industri maritim.Selain itu pengembangan teknologi yang mendukung pemanfaatan energi baru dan terbarukan harus didorong. Persoalan utama dalam pengembangan iptek di bidang kemaritiman saat ini adalah sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan litbang kelautan dan/atau kemaritiman dilakukan di sejumlah kementerian/lembaga dengan mekanisme koordinasi yang sangat lemah; 2. Pengamatan laut-atmosfer secara time-series masih sangat terbatas; 3. Keberadaan pusat data laut yang mengelola basis data laut yang lengkap dan mudah diakses belum ada; 4. Fasilitas litbang kelautan seperti kapal riset, instalasi riset dan laboratorium riset tersebar di sejumlah instansi; Seni-Budaya dan Olahraga Bahari Pembangunan Indonesia menuju poros maritim dunia harus didukung dengan sumberdaya manusia yang berkualitas, yaitu sumberdaya manusia yang berkarakter bangsa bahari dan berwawasan bahari. Presiden pertama RI Soekarno dalam pidato di tahun 1953 menegaskan, “Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekadar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.” Pidato Bung Karno ini menjadi pemicu dan pemacu semangat untuk mengembalikan kejayaan bahari melalui pembangunan karakter dan wawasan bahari. Pembangunan karakter dan wawasan bangsa bahari dapat ditempuh melalui pengembangan seni, budaya dan olahraga bahari. Peningkatan budaya maritim dilakukan dan diperkenalkan sejak usia dini hingga perguruan tinggi, melalui contoh-contohkegiatan di pesisirdan di kapallaut.Budaya bahari dibangun melalui sistem pendidikan nasional, tanpa harus mengubah kurikulum, atau membuat kurikulum khusus.Budaya bahari dapat dimasukkan sebagai muatan melalui kurikulum yang ada dengan memasukkan tema maritim


dalam bahasannya. Sains harus hadir dalam budaya maritim sehingga mampu memperkuat masyarakat maritim. Dalam melaksanakan pembangunan karakter dan wawasan bahari, pemerintah harus melakukan segmentasi kebijakan pengembangan kemaritiman berdasarkan lokasi besarkecilnyapulau, dibagi 3 kelompok, yakni : (1) KelompokPulau-pulauBesar (KalimantanSumatera-Jawa-Sulawesi-Papua), (2) kelompokPulau-pulausedang (Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Kepridan Babel) dan (3) KelompokPulau-pulaukecil. Pembagianini atas dasar pola hidup, budaya, ekosistemdan mindset masyarakatnya, sehingga perlu dibedakan kebijakannya. Inovasi Maritim Masyarakat Indonesia saat ini masuk dalam kelompok Lower Middle Income ($.3.592), masyarakat berpenghasilan kecil dan menengah. Pembangunan berdimensi kemaritiman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia harus mampu menggeser dan mengeluarkan masyarakat Indonesia dari perangkap Lower Middle Income dan menuju kelompok Upper Middle Income, yaitu masyarakat yang berpenghasilan menegah tinggi sekitar $12.000.Iptek akan memainkan peran penting untuk membawa masyarakat Indonesia keluar dari kelompok Lower Middle Income ini menuju kelompok Upper Middle Income melalui inovasi yang berkelanjutan. Inovasi, juga sering disebut pembaruan, pada prinsipnya adalah suatu perubahan atau proses penerapan ide-ide atau invensi dalam suatu sistem produksi dan/atau pelayanan sehingga menghasilkan produk dan/atau layanan yang berlipat ganda. Inovasi dapat berbasis teknologi, manajemen, pemasaran, budaya kerja atau lainnya.Kata kunci yang paling dalam inovasi adalah berlipatgandanya kualitas dan/atau kualitas produk dan/atau jasa. Untuk mempercepat tercapainya sasaran, inovasi di bidang kemaritimanakan dilaksanakan melalui jejaring masyarakat yang ada, diutamakan antara lain jejaring inovasi produk sumberdaya alam maritim, jejaring inovasi pariwisata dan jejaring inovasi pelayaran rakyat. 1.2 Potensi dan Permasalahan 1.2.1

Lingkungan Internal

Potensi internal, atau kekuatan (strength), yang dimiliki oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, antara lain adalah: a. Mandat yang dimiliki oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sangat jelas dan tegas, meliputi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian; b. Komitmen yang dimiliki oleh pimpinan dalam mengoordinasikan bidang kemaritiman sangat kuat, didukung dengan kapasitas dan integritas personal yang sangat kuat, jelas dan tidak meragukan; c. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman merupakan kementerian baru dan didukung dengan oleh personal-personal yang profesional di bidangnya; d. Tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tidak lagi mengoordinasikan sektor, tetapi mengoordinasikan isu kemaritiman sehingga dapat bersifat lintas sektor sepanjang, menyangkut isu di bidang kemaritiman. Adapun permasalahan internal, atau kelemahan (weakness), yang terdapat pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, antara lain adalah :


a. Jumlah SDM aparatur yang masih terbatas dari kebutuhan struktur organisasi yang ideal; b. Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana perkantoran serta fasilitas teknologi informasi dan komunikasi; c. Sebagai Kementerian baru tata kerja dan budaya kerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritimansedang dalam tahap pembangunan; d. Sumberdaya Manusia Aparatur di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berasal dari berbagai kementerian dan/atau lembaga dengan budaya kerja masing-masing yang berbeda-beda. 1.2.2

Lingkungan Eksternal

Peluang Peluang (opportunity) untuk pelaksanaan mandat Kementerian dalam sinkronisasi dan koordinasidi bidang Kemaritiman yang efektif dan efisien, antara lain adalah: a. Komitmen dan arahan pimpinan nasional dalam pembangunan kemaritiman sangat jelas dan tegas; Pesan politik yang berisi komitmen pembangunan kemaritiman dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sangat jelas dan gamblang.Dalam berbagai kesempatan Presiden JokoWidodo telah menyampaikan pemikirannya untuk membangun Tol Laut dan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Selain itu misi ke-6 dalam Visi – Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Ini sejalan dengan misi ke-8 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yaitu Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Hal ini tentu saja memberikan peluang yang besar bagi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mewujudkan koordinasi yang efektif di bidang kemaritiman. b. Dukungan dan harapan masyarakat pada bidang kemaritiman sangat besar. Dukungan masyarakat dari berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi sampai dengan masyarakat bahari, pada bidang kemaritiman sangat tingggi dan menaruh harapan keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman benar-benar dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi maritim untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.Besarnya dukungan dan harapan masyarakat pada bidang kemaritiman ini dapat dilihat dari pemberitaan media yang cukup intensif dan pandanganpandangan para pakar kelautan. c. Kepemimpinan Indonesia di bidang kemaritiman telah diakui dunia; Dalam tiga dekade terakhir ini peran Indonesia dalam bidang kelautan di mata dunia semakin penting. Beberapa peristiwa kemaritiman penting baik yang berskala nasional maupun skala internasional telah terselenggara di Indonesia, antara lain: 1) Konsep archipelagic state dalam Deklarasi Djoeanda mendapatkan pengakuan dunia dalam UNCLOS 82. 2) Konvensi Nasional Pembangunan Benua Maritim Indonesia diselenggarakan pada tanggal 18-19 Desember 1996 di Makassar; 3) Perayaan Tahun Bahari Internasional disertai dengan penandatanganan Deklarasi Bunaken dan The Ocean Charter oleh Presiden BJ Habibie di Bunaken, 26 September 1998; 4) Penyelenggaraan 2nd APEC Ocean-related Ministerial Meetingdi Kota Denpasar, Bali, pada tanggal 16-17 September 2005;


5) Bersama dengan 5 negara lainnya Indonesia mengambil inisiatif pembentukan Coral Triangle Initiative (CTI) 6) Penyelenggaraan World Ocean Conference yang pertama di Kota Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 15 Mei 2009; 7) Penyelenggaraan CTI Leaders Summit di Kota Manado pada tanggal 16 Mei 2009; 8) Suksesnya Indonesia menyelenggarakan side event peringatan KAA ke-60 bertajuk Sharing Experiences on Sustainable Ocean Management untuk mensukseskan Agenda ke-14 PBB mengenai Sustainable Development Goals, paska Millenium Development Goals yang berlangsung pada tanggal 21 April 2015 di Jakarta Convention Center. 9) Keketuaan Indonesia dalam IORA (Indian Ocean Rim Asscociation) Sebagai apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen Presiden RI selama ini pada berbagai isu lingkungan global, terutama untuk isu kelautan, Presiden RI menerima anugerah “UNEP Award for Leadership in Ocean and Marine Manajement”pada tanggal 20 Februari 2010 dari United Nation Environmental Program (UNEP). Penganugerahan dilakukan pada upacara pembukaan The 11thSpecial Session of The Governing Council/Global Ministerial Environment Forum di Bali International Convention Center, Bali, Indonesia. d. Telah tersedia peraturan perundang-undangan di bidang Kemaritiman; Penyelenggaraan urusan di bidang kemaritiman telah banyak diatur dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan urusan kemaritiman juga harus mengacu pada konvensi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Pada saat ini Indonesia telah meiliki tidak kurang dari 20 Undang-undang untuk penyelenggaraan urusan di bidang kemaritiman. Keberadaan Undang-undang dimaksud dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) Undang-Undang yang mengatur lingkungan laut dan/atau maritim 2) Undang-Undang yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam 3) Undang-Undang yang mengatur Jasa Kemaritiman 4) Undang-Undang tentang Kewilayahan dan Tata Ruang Ancaman (Threat) Faktor eksternal lainnya yang dapat menjadi ancaman bagi upaya mewujudkan Indonesia Negara Kepulauan yang maju, mandiri dan kuat serta menjadi poros maritim dunia, antara lain: 1) Berlakunya kawasan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area, AFTA) dalam tatanan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai tahun 2015; 2) Berlakunya kawasan perdagangan bebas China dan ASEAN (CAFTA) pada tahun 2016 3) Keberadaan strategi jalur sutra yang dimiliki oleh Republik Rakyat Tiongkok; 4) Dampak buruk perkembangan teknologi informasi yang sulit dikendalikan; 5) Berkembangnya terorisme Internasional dan kejahatan lintas Negara; 6) Semakin menurunnya ketersediaan dan kualitas sumberdaya kelautan dan kemaritiman, serta ancaman perubahan iklim dunia yang dapat mendorong terjadinya konflik berbagai kepentingan politik dan sosial ekonomi.


Bab 2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

2.1 Visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan yang bercirikan nusantara. Misi ke-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 adalah mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Oleh karena itu sebutan Indonesia sebagai negara kepulauan adalah legal menurut Undang-Undang Dasar 1945. Misi ke-6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, yang juga merupakan salah satu misi Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, adalah mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, dan kuat serta berbasiskan kepentingan nasional. Presiden Joko Widodo juga mencanangkangagasannya untuk membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia melalui 5 pilar, yakni: 1. membangun kembali budaya maritim Indonesia; 2. menjaga dan mengelola sumber daya laut; 3. memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; 4. mengembangkan diplomasi maritim, membangun kemitraan; dan 5. membangun kekuatan pertahanan maritim. Dengan mempertimbangkan hal gersebut, visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dirumuskan sebagai berikut: Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju dan kuat, menuju poros maritim dunia Rumusan tersebut dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut: 1. Secara faktual, Indonesia merupakan kepulauan yang terbesar di kawasan tropis, pada posisi silang antara 2 samudera besar dan 2 benua; 2. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 25A secara jelas menyebutkan bahwa Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan; dan 3. Gagasan Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah sebuah gagasan yang visioner. 2.2 Misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman. Sehubungan dengan hal tersebut kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memiliki fungsi: a. sinkronisasi dan koordinasi kebijakan penguatan kedaulatan maritim, pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan budaya maritim; b. koordinasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memiliki misi sebagai berikut:


a. Memperkuat jatidiri Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari yang berdaulat dan berkarakter budaya nusantara; b. Mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan dan infrastruktur yang maju dan terpadu; dan c. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. 2.3 Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tujuan dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman secara umum adalah: “menyinergikan kebijakan Kementerian dan/atau Lembagaguna mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju dan kuat menuju poros maritim dunia”.Sedangkan tujuan strategis Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman adalah: 1) Mewujudkan pembangunan kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim yang berperan aktif dalam kerjasama maritim di tingkat Regional dan Global; 2) Memperkuat jatidiri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara; 3) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam; 4) Mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros maritim; dan 5) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 2.4 Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 1) Sasaran strategis #1 terwujudnya pembangunan kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim yang berperan aktif dalam kerjasama maritim di tingkat Regional dan Global Sehubungan dengan sasaran tersebut, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian isu-isu strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman diarahkan untuk mempercepat: 1) Terciptanya sistem hukum maritim nasional yang harmonis dan perjanjian maritimyang memperkuat eksistensi Indonesia sebagai negara maritim yang disegani; 2) Terciptanya sinergi penegakan hukum di laut untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan maritim; 3) Tersedianya data, informasi dan kebijakan untuk penegasan batas maritim dan pengembangan kawasan perbatasan; dan 4) Terciptanya sinergi upaya peningkatan keselamatan maritim. 2) Sasaran strategis #2 Menguatnya jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian isu-isu strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman diarahkan untuk mempercepat: 1) Tersedianya sinergitas sistem pendidikan dan pelatihan maritim yang berkualitas; 2) Terwujudnya pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan bidang kemaritiman; 3) Terciptanya apresiasi seni dan budaya bahari serta berkembangnya olah raga bahari; dan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2015- 2019 h l m -24

4) Terbentuknya sistem inovasi maritim melalui jejaring pemangku kepentingan; 3) Sasaran strategis #3 Meningkatnya pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian isu-isu strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman diarahkan untuk mempercepat: 1) Peningkatan sinergi tatakelola sumber daya hayati secara berkelanjutan; 2) Peningkatan pemanfaatan dan nilai tambah sumber daya mineral, energi, dan nonkonvensional yang ramah lingkungan dan mengutamakan kepentingan nasional; 3) Berkembangnyajasa kemaritiman yang inovatif dan berdaya saing global; dan 4) Peningkatan kualitas lingkungan maritim dan terwujudnya tatakelola kebencanaan maritim yang terpadu . 4) Sasaran strategis #4 Tejadinya percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros maritim; Sehubungan dengn hal tersebut, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian isu-isu strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman diarahkan untuk mempercepat: 1) Tersedianya infrastruktur konektivitas dan sistem logistik yang terintegrasi dan terdistribusi secara seimbang; 2) Terpenuhinya infrastruktur pertambangan dan energi dengan kandungan lokal tinggi dan ramah lingkungan yang mendukung kedaulatan energi; 3) Tersedianya Infrastruktur pelayaran, perikanan, dan pariwisata secara memadai dan berdaya saing global; dan 4) Berkembangnya industri penunjang infrastrukturyang berdaya saing dan memiliki keunggulan kompetitif. 5) Sasaran Strategis #5 Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Sehubungan dengan hal tersebutuntuk pencapaian sasaran strategis di atas, penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya diarahkan untuk: 1) Peningkatan sistem perencanaan dan kerjasama yang cermat, akurat dan akuntabel, dan pengelolaan reformasi birokrasi, yang terkoordinasi dengan baik ; 2) Penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi, urusan persidangan, urusan hukum, dan kehumasan yang optimal; 3) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kesekretariatan, dan kerumahtanggaan dengan baik; dan 4) Pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan yang efektif.


Bab 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 3.2.1 Visi dan Misi RPJP Nasional 2005-2025 Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Sedangkanuntuk mewujudkan visi tersebut, misi RPJPN 2005-2025 adalah sebagai berikut: 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan; 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan duniainternasional. Untuk mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasilasebagaimana dimaksud dalam misi yang pertama, pemerintah akan mengupayakanakan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan. Tujuannya adalah membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal danantarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya,mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budayabangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangkamemantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. Menjadikan bangsa yang berdaya saing, pembangunan sumberdaya manusia dan iptek harus dikedepankan.Iklim yang kondusif untuk penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian,pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutanjuga harus diciptakan. Pemerintah juga harus membangun infrastruktur yang maju dan melakukan reformasi di bidang hukum danaparatur negara. Perekonomian domestik harus diperkuat dengan berbasiskankeunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif denganmembangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanantermasuk pelayanan jasa dalam negeri. Membangun masyarakat yang demokratis dan berlandaskan hukum harus diawali dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh. Selain itu upaya peran masyarakat sipil dan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah harus diperkuat. Pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat harus dijamin. Selanjutnya pembenahan struktur hukum dan peningkatan budaya dan penegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak padarakyat kecil harus diupayakan. Indonesia yang aman, damaia dan bersatu dapat diwujudkan dengan membangunkekuatan TNI hingga melampui kekuatan esensial minimum serta diseganidi


kawasan regional dan internasional. Sementara itu kemampuan dan profesionalisme Polriharus dimantapkan dan ditingkatkan agar mampu melindungi danmengayomi segenap masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskantindak kriminalitas.Kapabilitas lembaga intelijen dan kontraintelijennegara dalam penciptaan keamanan nasional harus dibangun dan ditingkatkan terus menerus.Selain itu komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan danindustri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta harus ditingkatkan kesiapannya. Sebagai negara maritim yang besar, pemerataan pembangunan yang berkeadilan harus diupayakan. Hal ini dapat diupayakan denganmeningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosialsecara menyeluruh, meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok danwilayah/daerah yang masih lemah serta menanggulangi kemiskinan danpengangguran secara drastis. Pemerintah menyediakan akses yang sama bagimasyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasaranaekonomi, dan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasukgender. Indonesia yang asri dan lestari diwujudkan dengan memperbaiki pengelolaanpelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antarapemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alamdan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dankenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan.Ini diupayakan melaluipemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman,kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.Pemanfaatanekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan harus ditingkatkan.Pemerintah juga harus memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untukmendukung kualitas kehidupan; Pengelolaan lingkungan harus memberikan keindahan dan kenyamanankehidupan. Pemeliharaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan harus ditingkatkan. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, maka diperlukan upaya menumbuhkanwawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunanIndonesia berorientasi kelautan.Selain itu diperlukan juga upaya meningkatkan kapasitas sumber dayamanusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi kelautan. Upaya lainnya yang diperlukan adalah mengelola wilayah laut nasionaluntuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangunekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatansumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan duniainternasional, dilakukan dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangkamemperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesiaterhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang. 3.2.2 Tahapan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dilakukan sdengan melalui pentahapan dengan rencana pembangunan lima berjengka menengah setiap 5 tahuan (Rancana Pembangunan Jangka Menengah), sebagai berikut: (1) RPJM ke-1 (2005-2009) dengan fokus menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat;


(2) RPJM ke-2 (2010-2014) dengan fokus memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian; (3) RPJM ke-3 (2015-2019) dengan fokus memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat; (4) RPJM ke-4 (2020-2025) dengan fokus mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di erbagai bidang dengn menekankan terbangunnya struktur perekonomianyang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing. 3.2.3 Arah Pembangunan Jangka Menengah ke-3 (2015-2019) Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, pada tahun 2025 Indonesia diharapkan sudah memasuki gerbang sebagai negara berpendapatan tinggi dan maju,serta terlepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah. Banyak negara berkembang yang terperangkap dalam posisi negara berpendapatan menengah (Middle Income Trap/MIT) dan tidak berhasil bertransformasi menjadi negara maju. Untuk itu sesuai arahan RPJP Nasional, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Hal ini untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki landasan pembangunan yang mantap sehingga bisa terlepas dari perangkap negara berpenghasilan menengah, sehingga mulai tahun 2025 dapat memasuki gerbang untuk menjadi negara maju pada 2030. Berdasarkan arahan tersebut diatas, pembangunan Indonesia dalam periode 20152019, diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Dalam kaitan ini, struktur perekonomian Indonesia harus bertransformasi menuju ekonomi dengan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi berlandaskan kemampuan SDM berkualitas, dengan didukung infrastruktur yang handal serta perluasan inovasi dan penerapan teknologi. Reformasi komprehensif di segala bidang pembangunan sangat diperlukan untuk menjamin proses transformasi positif yang dapat mendorong perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi secara berkelanjutan. Sasaran utama lainnya adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan semakin tingginya tingkat pendapatan masyarakat, berkurangnya kemiskinan secara signifikan, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, terjaganya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, yang didukung dengan sistem politik, stabilitas keamanan, dan ketertiban hukum. Reformasi pembangunan komprehensif dilaksanakan dengan selalu melihat dan mempertimbangkan dinamika geo-strategis termasuk kondisi geo-politik, geo-ekonomi, perubahan struktur demografi dan tantangan strategis lainnya, baik yang berskala global, regional, maupun nasional. 3.2.4 Arah Pembangunan Kemaritiman dalam RPJM 2015-2019 Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019 ini disamping berpedoman pada RPJP 2005-2025 dan fokus pada tahapan RPJM


ke-3, juga mengacu pada Prioritas Nasional berdasarkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. a. Visi dan Misi Presiden JokoWidodo Visi Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk periode lima tahun kedepan (2015-2019) adalah: TERWUJUDNYA INDONESIA BERDAULAT, MANDIRI, DANBERKEPRIBADIAN BERDASARKAN GOTONG ROYONG Sementara itu upaya untuk mewujudkan Visi Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri danBerkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong itu akan ditempuh melalui 7 MISI sebagaiberikut: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskanNegara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagainegara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, danberbasiskan kepentingan nasional 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. b. Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional 2014-2019 Dalam RPJM Nasional 2015-2019 terdapat 9 agenda pembangunan nasional, yang meliputi: 1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman kepada Seluruh Warga Negara, 2. Membangun tatakelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya, 3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan; 4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; 5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, 6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional, 7. Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi, 8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa, dan 9. Memperteguh Kebhinnekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia. c. Kebijakan Umum Pembangunan Nasional di Bidang Kemaritiman Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi danberkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiap-kan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan


2.

3.

4.

5.

6.

7.

pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatanpengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkanuntuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama PemerintahSwasta. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penannganan Perubahan Iklim. Arah kebijakanpeningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan. Sumberdaya manusia yangberkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektifitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di


Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. d. Arah Kebijakan Bidang Kemaritiman dalam RPJM Nasional 2014-2019 Dari Sembilan agenda pembangunan nasional dimaksud, yang juga dikenal dengan nawacita, terdapat lima agenda yang terkait erat dengan bidang kemaritiman, yaitu Agenda1,3,4,6 dan 7. Terkait dengan Agenda no1,Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman kepada Seluruh Warga Negara, pembangunan kemaritiman terkait erat dengan dengan kegiatan dalam rangka: 1. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, yaitu dengan: (a) menyusun kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim, dan (b) memperkuat diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/ kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE; 2. Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim dengan meningkatkan keamanan laut dan daerah perbatasan dalam rangka menjamin kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE); 3. Memperkuat Peran Dalam Kerjasama Global dan Regional melalui kerjasama ekonomi di tingkat regional secara lebih intensif dan selektif, dengan tetap mengedepankan jati diri bangsa, meningkatkan citra Indonesia di mata internasional, serta menjaga kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan berkeadilan yang akan diarahkan pada kerjasama ekonomi di kawasan ASEAN dan Asia Pacific, terutama dalam rangka: (i) implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, (ii) ASEAN Post 2015, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), (iii) kerjasama ASEAN dengan negara-negara mitra, kerjasama ekonomi dalam kerangka Indian Ocean Rim Association (IORA); Terkait dengan Agenda no 3, Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah danDesa dalam Kerangka Negara Kesatuan, pembangunan kemaritiman utamanya dilaksanakan dalam rangka: 1. Mempercepat pengembangan kawasan perbatasan utamanya dengan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktifitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. 2. Pengembangan Kawasan Strategis. Dalam hal ini setiap wilayah akan mengembangkan potensi dan keunggulannya, melalui pengembangan industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata. Strategi yang akan dilakukan dalam pengembangan kawasan strategis tersebut adalah dengan (a) Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah, (b) Percepatan Pembangunan Konektivitas, dan (c) Peningkatan Kemampuan SDM dan Iptek.


Untuk pelaksanaan Agenda no 4, Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya, kegiatan bidang kemaritiman utamanya dilaksanakan dalam rangka Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar dengan sasaran utama: a. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha perikanan dari 52% menjadi 87% di tahun 2019. b. Menurunnya kegiatan perikanan liar di wilayah perairan Indonesia. Hal ini diupayakan melalui (a) penguatan lembaga pengawasan laut, (b) peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana, (c) penguatan sarana sistem pengawasan perikanan, (d) Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap, dan (e) Peningkatan Penertiban Ketaatan Kapal di Pelabuhan Perikanan. Terkait dengan Agenda no 6, Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Di Pasar Internasional, kegiatan bidang kemaritiman dilakukan dalam rangka membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunanmelalui upayaupaya: a. Meningkatkan kapasitas sarana prasarana transportasi, dan keterpaduan sistem transportasi multi moda – antar moda; b. Meningkatkan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung sislognas dan konektivitas global; c. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dan upaya pencarian, pertolongan dan penyelematan korban kecelakaan transportasi; dan d. Menyediakan layanan transportasi dan komunikasi serta informstiks di pedesaan, kawasan perbatasan, pulau terluar dan kawasan terpencil lainnya; Terkait dengan Agenda no 7, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor Strategis, kegiatan kemaritiman dilaksanakan dalam rangka: 1. Peningkatan Kedaulatan pangan yakni dengan upaya meningkatkan produksi ikan sebagai sumber protein hewani; 2. Peningkatan Kedaulatan Energi, yaitu dalam rangka mengatasi defisit energi melalui pembanguan 35.000 MW pembangkit, dengan meningkatkan peran EBT, serta meningkatklan aksesibilitas energi. 3. Pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 4. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan  SDK, Datinfo, kelestariang lingkungan, SDM Iptek & Budaya 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Kemaritiman 3.2.1

Arah Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Arah kebijakan Kementeriaan Koordinator bidang Kemaritiman dirumuskan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Berdasarkan pada hasil telaah akademis serta masukan para pakar dan praktisi, maka Arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritimanuntuk jangka waktu lima tahun kedepan (2015-2019) akan diimplementasikan melalui aktualisasi 4 fokus koordinasi di bidang Kemaritiman berikut. 1) Memperkuat Kedaulatan Maritim Untuk mempercepat terjadinya sinergi di bidang kemaritiman dalam rangka perwujudan Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berdaulat dan berperan aktif dalam kerjasama maritim regional dan global, maka arah kebijakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kedaulatan maritim adalah sebagai berikut:


a) Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi hukum laut dan hukum maritim nasional, dan harmonisasi antara hukum maritim nasional dengan internasional; b) Mendorong implementasi hukum laut dan hukum maritim internasional, termasuk konvensi, resolusi dan bentuk perjanjian lainnyaserta meningkatkan diplomasi maritim dengan mengutamakan kepentingan nasional; c) Mendorong penguatan sistem pengawasan maritim(integrated maritim surveillance system) yang memiliki kemampuan untuk penegakan hukum dan mendeteksi serta mengatasi ancaman dan gangguan keamanan di laut; d) Memperkuat kelembagaan keamanan maritim dan mengintegrasikan seluruh potensi dan kekuatan nasional untuk melakukan penegakan hukum; e) Mempercepat penuntasan batas-batas maritim Indonesia, baik batas laut teritorial, batas ZEE, maupun batas landas kontinen, dengan dukungan data ilmiah yang memadai; f) Meningkatkan sarana-prasarana sistem navigasi nasional maupun internasional yang mengacu pada standar internasional; g) Meningkatkan tatakelola sarana prasarana dan tatalaksana penanggulangankecelakaan di laut 2) Memperkuat Sumberdaya Manusia, Iptek dan Budaya Maritim Untuk mempercepat terjadinya sinergi di bidang kemaritiman dalam rangka penguatan jatidiri dan budaya sebagai bangsa bahari yang maju, dan berkarakter, makaarah kebijakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumberdaya manusia, iptek dan budaya maritim adalah sebagai berikut: a) Mendorong peningkatan kualitas Pendidikan dan Pelatihan Maritim untuk membentuk sumberdaya manusia maritim yang handal dalam memperkuat karakter dan jatidiri sebagai bangsa bahari; b) Mendorong pemanfaatan data, informasi dan pengetahuan terkini secara terintegrasi dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan kemaritiman; c) Membangun kemandirian industri maritim nasional melalui inovasi berkelanjutan; d) Mendorong peningkatan kegiatan litbang yang berorientasi pada invensi teknologi untuk pengembangan dan peningatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan; e) Mendorong peningkatan apresiasi seni dan budaya bahari yang mengakar pada karakter dan identitas bangsa bahari yang unik. f) Menumbuh kembangkan olahraga bahari menjadi ciri khas Indonesia sebagai negara maritim. g) Memperkuat jejaring inovasi maritim untuk mempercepat terbentuknya bangsa yang maju dan berkarakter bahari. 3) Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Jasa yang berkelanjutan Untuk mempercepat terjadinya sinergi di bidang kemaritiman dalam rangka peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam, serta jasa kemaritiman yang berkelanjutan dan berdaya saing global, maka arah kebijakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumberdaya alam dan jasa adalah sebagai berikut:


a) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya hayati laut yang berkelanjutan serta melestarikan keanekaragaman hayati lautmenggunakan pertimbangan ilmiah berdasarkan data, informasi dan pengetahuan terkini yang tersedia. b) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya mineral serta mendorong percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi konvensional untuk mendukung kedaulatan energi nasional c) Meningkatkan eksplorasi dan pemanfaatan sumberdaya nonkonvensional secara luas; d) Meningkatkan kualitas pengelolaan jasa transportasi dan kepelabuhanan yang berstandar internasional; e) Mendorong peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara melalui peningkatan promosi, pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, penyederhanaan perijinan, dan memberikan kemudahan investasi wisata. f) Melestarikan kearifan lokal, budaya bahari, danlingkungan,sertameningkatkan kualitas sumberdaya manusia pariwisata dalam mengembangkan Jasa Pariwisata; g) Mendorong penerapan tataruangterpadu perairansebagai satu kesatuan.

dengan

memandang

daratan

dan

h) Mendorong terwujudnya lingkungan pesisir dan perairan yang bersih, sehat dan produktif untuk pelaksanaan pembangunan maritim yang berkelanjutan dan menjamin terciptanya kondisi lingkungan yang nyaman dan aman bagi masyarakat; i) Meningkatkan upaya mitigasi dalam pengelolaan kebencanaan maritim untuk mengurangi resiko dan memperkecil dampak. 4) Meningkatkan Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Poros Maritim Untuk mempercepat terjadinya sinergi di bidang kemaritiman dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur maritim yang maju dan terpadu untuk keseimbangan pertumbuhan ekonomi, makaarah kebijakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalianinfrastruktur adalah sebagai berikut: a) Mendorong diterapkannya konsep pengembangan infrastruktur konektivitas terpadu yang mengintegrasikan infrastruktur konektivitas laut dengan moda transportasi lainnya sehingga tercipta sistem transportasi nasional yang efisien. b) Mendorong terciptanya tatakelola sistem konektivitas dan logistik nasional terpadu yang kuatsehingga mampu mempercepat arus barang untukmeningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. c) Mendorong pembangunan infrastruktur pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya secara mandiri dengan meningkatkan kontribusi kandungan lokal; d) Pengembangan infrastruktur energi diarahkan untuk mencapai kemandirian/kedaulatan energi dan kelistrikan dengan menyinergikan kemampuan nasional dan meningkatkan kandungan dalam negeri (local content). e) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata bahari, perikanan, dan pelayaran rakyatyang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya dukung dan daya gerak pertumbuhan ekonomi dan sosial f) Mendorong terbangunnya industri penunjang infrastruktur yang kuat dan mandiri serta berbasis industri nasional yang meliputi industri dasar, industri manufaktur,


industri rekayasa, konstruksi dan instalasi, yang memproduksi barang dan jasa yang berdaya saing global. 5) Mengimplementasikan best-practices tatakelola pemerintahan yang baik Dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, maka arah kebijakan yang akan dilakukan adalah: a) Meningkatkan kualitas perencanaan yang cermat, akurat dan akuntabel b) Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dalam pencapaian target pembangunan c) Mendorong perluasan bidang kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam maupun luar negeri d) Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal e) Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal f) Meningkatkan kualitas kegiatan kehumasan untuk mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholders dan shareholders dalam rangka pelaksanaan tusi g) Meningkatkan kualitas produk hukum dan meningkatkan tatakerja organisasi yang efektif dan efisien h) Meningkatkan kualitas penyelenggaran persidangan dalam berbagai level i) Meningkatkan pengelolaan tatausaha dan protokol untuk mendukung kegiatan pimpinan j) Meningkatkan pengelolaan keuangan yang bersih dan tertib administrasi k) Meningkatkan kualitas pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan untuk memperlancar pelaksanaan tusi kementerian 3.2.2

Strategi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan-kebijakan di atas dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, maka strategi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dilaksanakan melalui : 1. Penetapan 4 (empat) fokus pembangunan kemaritiman sebagai upaya pengarusutamaan pencapaian sasaran-sasaran kebijakan. Empat fokus pembangunan kemaritiman tersebut adalah : a. Penegakan Kedaulatan Maritim. b. Pengembangan Sumberdaya Alam dan Jasa. c. Pembangunan Infrastruktur d. Penguatan Sumberdaya Manusia, Iptek dan Budaya Maritim. 2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dilaksanaan melalui berbagai rapat koordinasi, forum dan media sosialisasi guna mencapai: a. Pemantapan sinergi dan keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan kemaritiman; b. Peningkatan komitmen untuk mencapai target-target yang ditetapkan. 3. Perluasan cakupan koordinasi selain K/L dalam lingkup koordinasi Kemaritiman, antara lain mencakup K/L terkait lainnya, sektor swasta, kelembagaan masyarakat, tokoh masyarakat, badan-badan internasional, dan masyarakat umum lainnya sepanjang menyangkut isu kemaritiman. 4. Perluasan pelaksanaan koordinasi hingga ke tingkat Kabupaten/Kota, dan jika dibutuhkan sampai level lebih rendah, guna menjamin pelaksanaan kebijakan pembangunan Kemaritiman di daerah. 5. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kemaritiman, melalui : a. Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan kemaritiman di lapangan;


b. Kajian dan penilaian hasil pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan kebijakan; 3.3 Kerangka Regulasi Pengelolaan urusan pememerintahan di bidang kemaritiman mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan. Saat ini terdapat sekurangnya 12 undang-undang yang dan ratusan peraturan pelaksanaan yang mengatur urusan ini. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah Kementerian baru yang dibentuk dalam jajaran Kabinet Kerja. Urusan pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah lama ada dan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Beberapa Undang-Undang yang telah diterbitkan antara lain: A. Undang-Undang yang mengatur lingkungan laut dan/atau maritim: (1) (2) (3)

(4) (5) (6) (7)

Udang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on the Law of the Sea; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan; Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 27 Tahun 2007TentangPengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 2009TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

B. Undang-Undang yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam (8)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi; (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009; (10) Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 30 Tahun 2007Tentang Energi; (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; C. Undang-Undang yang mengatur Jasa Kemaritiman (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10. Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (13) Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2007TentangPerkeretaapian; (14) Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2008TentangPelayaran; (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; D. Undang-Undang tentang Kewilayahan dan Tata Ruang: (16) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional; (18) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2015- 2019 h l m -36

Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009); (19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka; (20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam Concerning The Delimitation Of The Continental Shelf Boundary, 2003); (21) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; Regulasi ini merupakan perangkat lunak (soft structure) yang akan menopang pelaksanaan pembangunan kemaritiman di Indonesia. Oleh karena itu keberadaan regulasi yang lengkap dan saling menunjang sangat dibutuhkan dalam hal ini. Arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam bidang regulasi ini antara lain: a. melakukan riviu terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang kemaritiman. Kegiatan ini dimaksudkan untuk: 1) melakukan lack analysis terhadap kebutuhan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pembangunan kemaritiman; 2) mengevaluasi adanya potensi tumpang-tindih pengaturan antar antar Undang-Undang yang telah ada; b. mengusulkan penyusunan peraturan/perundang-undangan baru guna melengkapi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan kemaritiman; c. melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan jika terdapat pengaturan yang tidak sinkron antar peraturan perundang-undangan berdasarkan riviu dan/atau kajian yang dilakukan dan mengusulkan rancangan perundang-undangan perubahannya; 3.4 Kerangka Kelembagaan 3.2.1 Kelembagaan Kementerian Koordinator 1) Kondisi Kelembagaan Saat Ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun Tahun 2015 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015. Peraturan Menteri Koordinator ini diterbitkan pada tanggal 13 Maret Tahun 2015. Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang Kermaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman; c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;


d.

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penguatan negara maritim dan pengelolaan sumber daya maritim; e. koordinasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kemaritiman; f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Untuk menunjang pelaksanaan fungsi tersebut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman didukung dengan 5 unit kerja eselon I dengan 4 Staf Ahli, dan 1 inspektorat, yaitu: a. Sekretariat Kementerian Koordinator; b. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim; c. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa; d. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur; e. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim; f. Staf Ahli Bidang Hukum Laut; g. Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Maritim; h. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim; i. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas; dan j. Inspektorat Kementerian Koordinator; Dari seluruh unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terdapat 140 jabatan struktural yang terdiri dari 1 Sekretaris Kementerian Koordinator, 4 Deputi Bidang Koordinasi dan 4 Staf Ahli, 24 pejabat eselon II, 68 pejabat eselon III dan 39 pejabat eselon IV. 2) Kebutuhan PenataanKelembagaan Pada saat Rencana Strategis ini disusun, organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Baru terbentuk 4 bulan sebelumnya dan masih dalam tahapan pengisian jabatan. Oleh karena itu meskipun struktur dan tugas fungsi telah disusun dengan pertimbangan akademis yang matang, efektifitas dan efisien pelayanan publik bentuk organisasi ini belum dapat dievaluasi. Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memiliki sensitivitas tinggi terhadap dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik baik sebagai regulator maupun sebagai pemberi layanan. Oleh karena itu kegiatan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman harus dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan agar struktur dan kultur organisasi pada setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, produktif, transformatif, serta kondusif bagi pertumbuhan kinerja di masyarakat. Penataan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman merupakan kegiatan strategis yang harus selalu dilakukan untuk membangun Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang responsif dan mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan, serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelaksanaan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: a. Aspek penataan;


b. c. d.

Aspek Pengorganisasian, Perubahan, Struktur dan Bagan, Nomenklatur; Aspek Perumusan Tugas dan Fungsi; Aspek Rentang Kendali (Span of Control).

3) Program Penataan Kelembagaan Penataan kelembagaamn dan/atau organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman secara garis besar dibagi dalam beberapa tahap sebagai berikut: a. Tahap persiapan, mencakup pembentukan TIM, identifikasi masalah, aligning penataan organisasi, review peraturan perundang-undangan, analisis lingkungan strategis, dan benchmarking; b. Tahap perencanaan desain struktur organisasi, mencakup identifikasi kewenangan, identifikasi perumpunan, dan menentukan struktur organisasi; c. Tahap formalisasi, yang mencakup proses penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai sasaran diterapkannya desain penataan organisasi yang telah disusun; d. Tahap pelaksanaan yang mencakup sosialisasi dan handling turbulence; dan e. Tahap evaluasi, yang terdiri dari evaluasi penataan, evaluasi kinerja, evaluasi efisiensi relatif, dan kebutuhan penataan lebih lanjut. 3.2.2 Kelembagaan Kemaritiman Nasional 1) Kondisi Kelembagaan Kemaritiman Saat Ini Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Pasal 4, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan: a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; b. Kementerian Perhubungan; c. Kementerian Kelautan dan Perikanan; d. Kementerian Pariwisata; dan e. Instansi lain yang dianggap perlu. Meskipun demikian, kegiatan kemaritiman tidak hanya terbatas pada 4 Kementerian di atas, tetapi menyebar lebih luas di hampir seluruh Kementerian/Lembaga. Menurut berbagai sumber urusan kemaritiman saat ini ditangani oleh lebih dari 14 Kementerian dan Lembaga Negara. 2) Urgensi Penataan Kelembagaan Maritim dan Kelautan Nasional Penataan kelembagaan bukan suatu keharusan, tetapi suatu kebutuhan untuk meningkatkankan efektivitas dan efisiensi penyelenggaran urusan pemerintah. Banyaknya kementerian dan lembaga yang terlibat dalam urusan kemaritiman tidak serta merta berdampak positif pada efektivitas dan efisiensi pembangunan kemaritiman di Indonesia. Kementerian Koordionator Bidang Kemaritiman harus mampu mendorong melalui koordinasi yang efektif untuk terjadinya sinerji di antara kementerian dan lembaga yang ada. Fakta menunjukkan bahwa sejumlah urusan di bidang kemaritiman dikerjakan di sejumlah kementerian. Sebagai contoh, urusan patroli keamanan laut saat ini masih menjadi tugas di lebih dari 13 kementerian/lembaga sesuai mandat yang dimiliki masing-masing. Selanjutnya urusan penelitian dan pengembangan kelautan, setidaknya dikerjakan oleh lebih dari kementerian lembaga dan di sejumlah perguruan tinggi. Begitu pula urusan observasi maritim pada saat ini juga menjadi tugas di sejumlah kementerian dan lembaga.


Hal lain yang menjadi pertimbangan penataan kelembagaan maritim antara lain kewajiban menurut undang-undang. Sejumlah Konvensi internasional dan undang-undang nasional mengamanatkan pembentukan lembaga tertentun untuk menangani urusan tertentu. Sebagai contoh, UNCLOS 82 mengamanatkan antara lain pembentukan lembaga riset kelautan nasional dan sejumlah kelembagaan lainnya. Namun demikian belum semua manat Undang-Undang dimaksud dapat ditindaklanjuti, Kondisi ini tentu saja memerlukan upaya yang lebih keras untuk mengoordinasikan dan mensinergikannya. Oleh karena itu belum dikaji lebih jauh untuk ditataulang. 3) Arah Penataan Kelembagaan Maritim Indonesia Penataan kelembagaan maritim nasional dilakukan bertahap dan terencana. Tahapan penataan lembaga kemaritiman nasional adalah sebagai berikut: a. Pemetaan kelembagaan maritim dan kelautan; Tahapan ini harus dilakukan di awal dari seluruh tahapan. Sasarannya adalah memetakan tugas, fungsi, sarana teknologi dan sumberdaya manusia maritim yang ada di Indonesia. Dari kegiatan ini dapat diketahui adanya tumpang tindih dan ketidaktersediaan kelembagaan yang dibutuhkan menurut peraturan perundang-undangan. b. Kajian penataan dan pengembangan kelembagaan maritim dan kelautan Berdasarkan hasil pemetaan kelembagaan dilakukan kajian terpadu sesuai kebutuhan ideal kelembagaan maritim nasional. Kajian di sini harus bisa memberikan rekomendasi postur kelembagaan kemaritiman yang ideal yang memenuhi kriteria efisien, efektif dan menyeluruh. Efisien dalam arti harus mampu meminimalkan tumpamng tindih tugas dan kewenangan antar lembaga. Efektif dalam arti harus mampu melaksanakan tugastugasnya dengan baik. Menyeluruh dalam arti semaksimal mungkin semua urusan kemaritiman tertangani. c. Penataan kelembagaan maritim dan kelautan nasional Pelaksanaan penataan kelembagaan dilakukan dengan dengan penetapan peraturan perundangan sesuai tingkatannya. Pada periode ini dilakukan manajemen transisi danmanajemen perubahan


Bab 4 Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

4.1 Program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud di atas selanjutnya dituangkan dalam Program Teknis dan Program Generik Koordinasi Pembangunan Kemaritiman sebagai berikut: 1. Program Teknis: Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman Program ini memayungi berbagai kegiatan-kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 2. Program Generik Kementerian dan Lembaga: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Program ini memayungi kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung pelaksanaan Program Teknis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 4.2 Nomenklatur Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

No

Program/Sub Program

Kegiatan

1.

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

2.

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman

1. Penyelenggaraan pelayanan umum perkantoran serta dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya 2. Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan, Kemaritiman Nasional. 3. Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Kerjasama, Akuntabilitas, Kinerja, dan Reformasi Birokrasi 4. Pengelolaan informasi, persidangan, kehumasan, administrasi hukum dan organisasi 5. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Kemaritiman

A. Penyelenggaraan Koordinasi Kebijakan Kedaulatan Maritim

6. Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim 7. Koordinasi Kemanan dan Ketahanan Maritim 8. Koordinasi Delimitasi Zona Maritim 9. Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim 10. Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

B. Penyelenggaraan Koordinasi Kebijakan

11. Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Maritim 12. Koordinasi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan


SDM, Iptek, dan Budaya Maritim

dan Teknologi Maritim 13. Koordinasi Budaya, Seni dan Olah Raga Bahari 14. Koordinasi Jejaring Inovasi Maritim 15. Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim

C. Penyelenggaraan Koordinasi Kebijakan Sumberdaya Alam dan Jasa

16. Koordinasi Sumberdaya Hayati 17. Koordinasi Sumberdaya Mineral Energi dan Nonkonvensional 18. Koordinasi Jasa Kemaritiman 19. Koordinasi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim 20. Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa

D. Penyelenggaraan Koordinasi Kebijakan Infrastruktur

21. Koordinasi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik 22. Koordinasi Infrastruktur Pertambangan dan Energi 23. Koordinasi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata 24. Koordinasi Industri Penunjang Infrastruktur 25. Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

4.3 Sasaran dan Indikator 4.3.1

Indikator Kinerja Utama

Sasaran/Outcome/ Kinerja Utama 1.Terwujudnya pembangunan kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim yang berperan aktif dalam kerjasama maritim di tingkat Regional dan Global

2.Meningkatnya pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam

Indikator Kinerja Utama Persentasi rekomendasi kebijakan penguatan kedaulatan maritim dihasilkan Persentasi partisipasi aktif pada pertemuan/forum/ Kerjasama regional dan global mengenai isu kemaritiman. Jumlah regulasi kemaritiman tingkat nasional yang diharmonisasikan dan/atau disinkronisasikan yang difasilitasi oleh Kemenko Kemaritiman. Persentase Rekomendasi kebijakan SDA dan Jasa Kemaritiman yang ditindaklanjuti Persensate regulasi SDA dan jasa bidang kemaritiman yang

Penanggungjawab Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim.

Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa


3.Terjadinya percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros maritim

4.Menguatnya jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter, dan berbudaya nusantara 5.terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

diharmonisasikan dan ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros maritim yang ditindaklanjuti Persentase KEK dan KIK yang dikembangkan di luar jawa Persentase infrastruktur energi, pertambangan dan industri penunjang infrastruktur yang dikembangkan Persentase event seni, budaya dan olahraga maritim tingkat nasional dan internasional yang terselenggara Persentase peningkatan hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan bidang kemaritiman Indeks persepsi korupsi Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Maritim Nilai Akuntabilitas Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Manusia, Iptek dan Budaya Maritim Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Manusia, Iptek dan Budaya Maritim Sekretariat Kementerian Koordinator Sekretariat Kementerian Koordinator Sekretariat Kementerian Koordinator Sekretariat Kementerian Koordinator


4.3.2

Nomenklatur Program/Sub Program/Kegiatan/Output

PROGRAM/KEGIATAN 01

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penyusunan arah kebijakan bidang Kemaritiman di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Penyelenggaraa n pelayanan umum perkantoran serta dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

Terselenggaranya operasional perkantoran yang efektif dan efisien, tata usaha dan protokol, administrasi dan pembinaan kepegawaian dan keuangan, rumahtangga dan perlengkapan, serta dukungan staf ahli

0.1.1

OUTPUT

SASARAN

Sekretariat Kemenko Bidang Kemaritiman

111

Jumlah Laporan Keuangan dan BMN

112

Jumlah Pelaksanaan Perbendaharaan Jumlah Pengelolaan Aset BMN dan Perlengkapan Jumlah Pelayanan Umum Kerumahtanggaan Jumlah Perencanaan, pembinaan, manajemen dan pengembangan pegawai Jumlah Pelayanan Ketatausahaan Jumlah Pelayanan Protokoler Jumlah Rekomendasi Penguatan dan Penataan Regulasi Kemaritiman

113

114

115

116 117 0.1.2

0.1.3

PENANGGUN G JAWAB

Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional

Terwujudnya penguatan dan penataan regulasi dan kelembagaan kemaritiman nasional

121

122

Jumlah Rekomendasi Penguatan dan Penataan Kelembagaan Kemaritiman

Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Kerjasama,

Terselenggaranya perencanaan program dan anggaran, administrasi kerjasama, akuntabilitas

131

Jumlah Perencanaan program dan anggaran Jumlah Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan

132

Biro Umum

Biro Perencanaan


0.1.4

Akuntabilitas Kinerja, dan Reformasi Birokrasi

kinerja, dan pengelolaan Reformasi Birokrasi

Pengelolaan informasi, persidangan, kehumasan, administrasi hukum dan organisasi

Terselenggaranya pengelolaan informasi, materi persidangan, kehumasan, administrasi hukum dan organisasi

133

Jumlah Koordinasi dan administrasi kerjasama

134

Jumlah Pengelolaan reformasi birokrasi

141

Jumlah Penyusunan peraturan perundangundangan dan pembinaan hukum Jumlah Pertimbangan/opini hukum dan bantuan hukum Jumlah Penataan Organisasi dan Tatalaksana Jumlah Pelaksanaan Kehumasan dan Pengelolaan Opini Publik Jumlah Pelaksanaan Publikasi dan Perpustakaan Jumlah Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah Layanan penyelenggaraan rapat dan persidangan Menteri Jumlah Bahan/ transkrip dan/atau perumusan hasil rapat koordinasi/persidangan Menteri Laporan Audit, Evaluasi dan Reviu

142

143

144

145

146

147

148

0.1.5

Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Kemaritiman

Terselenggaranya pengawasan akuntabilitas aparatur Kemenko Bidang Kemaritiman

151 152

153

06

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman

Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan

Biro Informasi dan Hukum

Inspektorat

Pembinaan, Pengawasan Internal dan Penjaminan Kualitas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat Seluruh Deputi lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman


di bidang kedaulatan maritim, sumberdaya alam dan jasa, infrastruktur dan SDM, Iptek dan budaya maritim melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif 0.6.1 Penyelenggaraan Koordinasi Kedaulatan Maritim 0.6.1-1 Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim

Terlaksananya 111 koordinasi Hukum dan 112 Perjanjian Maritim 113 114

0.6.1-2 Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim

Terlaksananya 121 Koordinasi Kemanan 122 dan Ketahanan Maritim 123 124

0.6.1-3 Koordinasi Delimitasi Zona Maritim

Terlaksananya Koordinasi Delimitasi Zona Maritim

131 132 133 134

0.6.1-4 Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim

Terlaksananya 141 Koordinasi Navigasi dan 142 Keselamatan Maritim 143 144

0.6.1-5 Penyelenggaraa n Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan

Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

151

152

Penyelenggaraan FGD Penyelenggaraan seminar/lokakarya Fasilitasi rapat dan koordinasi Penyusunan dokumen kebijakan/teknis Penyelenggaraan FGD Penyelenggaraan seminar/lokakarya Fasilitasi rapat dan koordinasi Penyusunan dokumen kebijakan/teknis Penyelenggaraan FGD Penyelenggaraan seminar/lokakarya Fasilitasi rapat dan koordinasi Penyusunan dokumen kebijakan/teknis Penyelenggaraan FGD Penyelenggaraan seminar/lokakarya Fasilitasi rapat dan koordinasi Penyusunan dokumen kebijakan/teknis Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran Koordinasi Kedaulatan Maritim Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Pelaporan

Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim

Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim

Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim

Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim


0.6.2 Penyelenggaraan Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa 0.6.2-1 Koordinasi Sumberdaya Hayati

Terlaksananya 211 Koordinasi Sumberdaya 212 Hayati 213 214

0.6.2-2 Koordinasi Sumberdaya Mineral Energi dan Nonkonvension al

Terlaksananya Koordinasi Sumberdaya Mineral Energi dan Nonkonvensional

0.6.2-3 Koordinasi Jasa Kemaritiman

Terlaksananya Koordinasi Jasa Kemaritiman

221 222 223 224 231 232 233 234

0.6.2-4 Koordinasi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim

Terlaksananya Koordinasi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim

241 242 243 244

0.6.2-5 Penyelenggaraa n Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa

Terlaksananya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa

251

252

Penyelenggaraan FGD Penyelenggaraan seminar/lokakarya Fasilitasi rapat dan koordinasi Penyusunan dokumen kebijakan/teknis Penyelenggaraan FGD Penyelenggaraan seminar/lokakarya Fasilitasi rapat dan koordinasi Penyusunan dokumen kebijakan/teknis Penyelenggaraan FGD Penyelenggaraan seminar/lokakarya Fasilitasi rapat dan koordinasi Penyusunan dokumen kebijakan/teknis Penyelenggaraan FGD Penyelenggaraan seminar/lokakarya Fasilitasi rapat dan koordinasi Penyusunan dokumen kebijakan/teknis Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran Koordinasi Kebijakan Sumberdaya Alam dan Jasa Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Pelaporan

Asisten Deputi Sumberdaya Hayati

Asisten Deputi Sumberdaya Mineral Energi dan

Asisten Deputi Jasa Kemaritiman

Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa

0.6.3 Penyelenggaraan Koordinasi Kebijakan Infrastruktur 0.6.3-1 Koordinasi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik

Terlaksananya 311 Koordinasi Infrastruktur 312 Konektivitas dan Sistem Logistik 313 314

0.6.3-2 Koordinasi

Terlaksananya

321

Penyelenggaraan FGD Penyelenggaraan seminar/lokakarya Fasilitasi rapat dan koordinasi Penyusunan dokumen kebijakan/teknis Penyelenggaraan FGD

Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik

Asisten


Deputi

Infrastruktur Pertambangan dan Energi

Koordinasi Infrastruktur Pertambangan dan Energi

322 323 324

0.6.3-3 Koordinasi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata

Terlaksananya Koordinasi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata

331 332 333 334

0.6.3-4 Koordinasi Industri Penunjang Infrastruktur

Terlaksananya Koordinasi Industri Penunjang Infrastruktur

341 342 343 344

0.6.3-5 Penyelenggaraa n Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

351

352

Penyelenggaraan seminar/lokakarya Fasilitasi rapat dan koordinasi Penyusunan dokumen kebijakan/teknis Penyelenggaraan FGD Penyelenggaraan seminar/lokakarya Fasilitasi rapat dan koordinasi Penyusunan dokumen kebijakan/teknis Penyelenggaraan FGD Penyelenggaraan seminar/lokakarya Fasilitasi rapat dan koordinasi Penyusunan dokumen kebijakan/teknis Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran Kebijakan Infrastruktur Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Pelaporan

Infrastruktur Pertambangan dan Energi

Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata

Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

0.6.4 Penyelenggaraan Koordinasi Kebijakan SDM, Iptek, dan Budaya Maritim 0.6.4-1 Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Maritim

Terlaksananya Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Maritim

411

412 413

414 0.6.4-2 Koordinasi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim

Terlaksananya Koordinasi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim

421 422 423 424

Penyelenggaraan FGD Penyelenggaraan seminar/lokakarya Fasilitasi rapat dan koordinasi Fasilitasi dan koordinasi event kemaritiman Penyusunan dokumen kebijakan/teknis Penyelenggaraan FGD Penyelenggaraan seminar/lokakarya Fasilitasi rapat dan koordinasi Fasilitasi dan koordinasi event kemaritiman

Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim

Asisten Deputi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim


425 0.6.4-3 Koordinasi Budaya, Seni dan Olah Raga Bahar

Terlaksananya Koordinasi Budaya, Seni dan Olah Raga Bahari

431 432 433 434

435 Terlaksananya 0.6.4-4 Koordinasi Jejaring Inovasi Koordinasi Jejaring Maritim Inovasi Maritim

441 442 443 444

445 0.6.4-5 Penyelenggaraa n Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim

Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim

451

452

Penyusunan dokumen kebijakan/teknis Penyelenggaraan FGD Penyelenggaraan seminar/lokakarya Fasilitasi rapat dan koordinasi Fasilitasi dan koordinasi event kemaritiman Penyusunan dokumen kebijakan/teknis Penyelenggaraan FGD Penyelenggaraan seminar/lokakarya Fasilitasi rapat dan koordinasi Fasilitasi dan koordinasi event kemaritiman Penyusunan dokumen kebijakan/teknis Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran SDM, Iptek, dan Budaya Maritim Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Pelaporan

Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olah Raga Bahari

Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim


Bab 5 Penutup

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019, disusun sebagai proyeksi dan penjabaran RPJMN 2015-2019 yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Penyusunan Rencana Strategis ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Undang-undang Nomor 17 tahun 2007) dengan misi ke tujuh mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Rencana Strategi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.Penjabaran Rencana Strategis ini pada setiap tahunnya dilaksanakan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah pada tahun yang bersangkutan. Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini merupakan dokumen acuan yang bersifat dinamis.Peninjauan dan/atau evaluasi atas Rencana Strategis ini dapat dilakukan setiap saat jika terjadi perubahan lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun eksternal, termasuk asumsi makro dan mikro ekonomi. Namun demikian peninjauan rencana strategis ini diharapkan tidak akan mengubah visi dan misi, tetapi hanya penajaman pada sisi sasaran kinerja. Rencana Strategis ini merupakan acuan bersama bagi seluruh SDM Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam menjalankan tugas sehari-hari.Rencana Strategis ini mengandung nilai-nilai yang telah disepakati oleh seluruh SDM Aparatur dan disahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.Semua pihak diharapkan berkomitmen, berdedikasidan bekerja keras melaksanakan Renstra yang telah ditetapkan.Para pemangku kepentingan diharapkan kerjasama yang baik sehingga terwujud sinergitas kebijakan dan program di Bidang Kemaritiman. Melalui sinergi kebijakan dan program di Bidang Kemaritiman ini diharapkan misi mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional secara bertahap dapat diwujudkan.


Kata Pengantar. Jakarta, Agustus 2015 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Drs. Asep D. Muhammad, M.Si

Recommend Documents