Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
LAPORAN TAHUNAN Komisi Informasi Pusat 2011 Annual Report Central Information Commission of Republic of Indonesia www.komisiinformasi.go.id 1
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT: Bambang Hardi Winata (Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran) BAGIAN UMUM: M. Samuah (Kabag), Muryani (Subag TU & Perlengkapan), Heru Djati Nugroho (Subag Keuangan), Staff: Aris Sudjarwo, Maskundarjo, Abdul Rahman, Himawan, Arie Wijaya, Djoko Sarwono, Diah Purwitasari, Bagaria Tambunan, Aditya Indra A. BAGIAN PERENCANAAN: Daulat Siregar (Kabag/Pejabat Pembuat Komitmen), Aprial Sibarani (Subag Program), St. Hasmawati (Subag Evaluasi & Pelaporan), Staff: Sari Wulan, Abdulrachman F, Dustiawan, Agustianingsih, Catur (Bendahara), Deddy Gunawan (Staff Bendahara) BAGIAN ADMINISTRASI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI: Hafida Riana (Kabag), Chairul Hasibuan (Subag Administrasi Pengaduan), Ramlan Ahmad (Subag Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi), Staff: Rizal, Aditya Indra, Indah Puji Rahayu, Isnaneni. TENAGA AHLI: Astrid Debora, Agus Wijayanto Nugroho, Ferdiansyah ASISTEN AHLI: Triana Nurchayati, 2 Aditya Nuriya, Ayu Arismawati, Tya Tirtasari, Leny Sulistiani, Agni Istighfar Paribrata, Syahrul, Sekar Anindajati (Sekretaris Ketua)
3
Komisioner Komisi Commissioner of Central Informasi Pusat Information Commission KETUA
CHAIRMAN
Abdul Rahman Ma’mun. Pernah menjadi produser berita di ANTV, wartawan di Metro TV, redaktur pelaksana di Majalah Panjimas. Meraih dua gelar S1, di Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (UGM) dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak kuliah, ia aktif di dunia pers mahasiswa, antara lain menjadi Pemimpin Umum Majalah Balairung UGM dan mendirikan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) di tahun 1993. Komisioner termuda yang ada di KI Pusat ini pernah mengikuti workshop mediasi yang diselenggarakan oleh Management System International (MSI) di kantor pusatnya, di Washington DC, Amerika Serikat, pada 23 Desember 2011. Pada periode 2009–2011, ia menangani Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA). Melalui hasil pemilihan pergantian jabatan Ketua Komisi Informasi Pusat, Rabu 03 Agustus 2011, Rahman terpilih menjadi ketua KI Pusat untuk masa jabatan 2011–2013 sekaligus memegang tanggung jawab di bidang Subkomisi Informasi Pelayanan Dasar.
Abdul Rahman Ma’mun. He has extent experience in media and journalism. He was working as news producer on ANTV, journalist on Metro TV, and managing editor of Panjimas Magazine. He attained two bachelor degrees: in Civil Engineering University of Gadjah Mada (UGM) and IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Since he was in college, he had been active in the student press, of which he assigned as General Manager of Balairung Magazine UGM. He founded the Student Press Association of Indonesia (PPMI) in 1993. Rahman attended training in Mediation Workshop organized by Management Systems International (MSI) at its headquarters in Washington DC, USA on 23 December 2011. Rahman is the youngest commissioner in the Information Commission Center for 2009–2011 periods. He served in the Field of Education, Dissemination and Advocacy (ESA). He was appointed as Chairman of Central Information Commission for the term of 2011–2013, by election held on Wednesday, 3 August 2011. In addition, he is in charge as well for Information of Basic Services Sub-committee.
WAKIL KETUA
VICE CHAIRMAN
Usman Abdhali Watik. Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (sekaligus Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dan Komisioner Subkomisi Informasi Keuangan dan Anggaran). Sebelumnya ia adalah dosen Komunikasi Politik di Universitas Paramadina; dosen Metodologi Penelitian Komunikasi di Universitas Pelita Harapan dan Universitas Tarumanagara; thesis adjudicator di London School of Public Relations. Selama 8 bulan pernah mendampingi (sebagai staf ahli) para “Senator” DPD RI dalam upayanya membuat RUU Pedesaan. Salah seorang tim kreatif acara TV (Indosiar) pendidikan politik “Republik BBM” ini lulusan jurusan Administrasi Negara Universitas Hasanuddin dan menyelesaikan Program Master Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (Tesis: Strategi Kampanye pada Pemilihan Presiden). Ia pernah mengikuti pelatihan internasional yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, tentang Alternative Dispute Resolutions yang diselenggarakan OGIS (Office of Government Information Services). Peneliti media massa di The Indonesian Institute ini juga lulus sebagai penerima beasiswa Program Doktoral.
Usman Abdhali Watik. He is Vice Chairman of Central Information Commission and incumbent commissioner for Settlement of Information Disputes and Information of Finance and Budget Sub-committe. Previously, he was a lecturer for the course of Political Communication at the University of Paramadina; lecturer of Communication Research Methods at the University of Pelita Harapan and Universitas Tarumanagara; and thesis adjudicator at the London School of Public Relations. For eight months, he was assigned as specialist staff for senators of The Regional Representatives Council (DPD) who were drafting Rural Bill. Moreover, he was involved in politics-educational TV show “Republic BBM”, as creative staff (Indosiar). He graduated from Hasanuddin University with major in Public Administration, and completed Master Program of Communication Studies in University of Indonesia, with thesis: Campaign Strategy in Presidential elections. He attended International Training in Washington DC, USA on “Alternative Dispute Resolutions,” held by OGIS (Office of Government Information Services). Watik is mass media researcher at the Indonesian Institute, wherehe received PhD. scholarship from the institution.
ANGGOTA
MEMBER
Ahmad Alamsyah Saragih. Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Padjadjaran Bandung. Pernah bekerja seba gai Local Governance Specialist pada Initiative for Local Governance Reform (ILGR), World Bank. Di Komisi Informasi Pusat, ia menjabat sebagai ketua untuk periode 2009–2011, sekaligus merupakan ketua pertama di lembaga ini. Kini, di sisa dua tahun kepengurusan, ia diberikan tanggung jawab untuk menangani Bidang Kelembagaan sekaligus mengawal Subkomisi Informasi Pertahanan dan Keamanan periode 2011–2013.
Ahmad Alamsyah Saragih. His educational background is Bachelor of Economics, majoring in Economics and Development Studies at the University of Padjadjaran Bandung. He was working as a Specialist in Local Governance Initiative for Local Governance Reform (ILGR), World Bank. In Central Information Commission he served as Chairman for working period 2009–2011, also noted as the first chairman of the institution. Nowadays, in the remaining two years of his working period, he is given responsibility for running Institutional Field, as well as Information Security and Defense Sub-committee for 2011–2013 period.
4
ANGGOTA
MEMBER
Henny S. Widyaningsih. Sejak 1985 menjadi dosen di jurusan Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (UI) dan 8 tahun menjadi kepala Humas dan Protokol UI. Ia juga aktif di berbagai organisasi profesi kehumasan, seperti Bakohumas, Perhumas, ISKI, Amic dan beberapa kali menjadi juri dalam penghargaan Anugerah Media Humas yang diselenggarakan oleh Bakohumas dan Perhumas. Menjabat sebagai wakil ketua Komisi Informasi Pusat pada periode 2009–2011 dan membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI). Saat ini, ia menjadi komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) periode 2011–2013.
Henny S. Widyaningsih. She has been teaching since 1985, in the Department of Communication, FISIP University of Indonesia (UI), and for eight years, she was assigned as Head of Public Relations and Protocol UI. She is active in assorted public relations professional organizations, such as Bakohumas, Perhumas, ISKI, Amic, and several times was appointed as jury in media awards organized by Perhumas and Bakohumas. She served as Vice Chairman of Central Information Commission for 2009–2011 period, and was in charge for Settlement of Information Disputes (PSI). Her current position is commissioner for Education, Dissemination and Advocacy (ESA) for 2011–2013 period.
ANGGOTA
MEMBER
Dono Prasetyo. Lulusan Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga (1990) dan sekarang sedang menempuh Studi Pascasarjana (S2) Fakultas Manajemen Administrasi Publik di Universitas Nasional Jakarta. Sejak tahun 2003–2008, Dono bersama aktivis Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi Publik berjuang dan mengawal proses pembentukan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada rancangan awal dikenal dengan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP). Ia juga pernah menjabat sebagai direktur Pengembangan Institusi Institut Studi Arus Informasi (ISAI). Aktif memperjuangkan kebebasan berekspresi termasuk di dalamnya adalah kebebasan media untuk menulis. Mengikuti workshop mediasi yang diselenggarakan oleh Management System International (MSI) di kantor pusatnya di Washington DC, Amerika Serikat, pada 23 Desember 2011. Pada periode 2009–2011 kepengurusan di KI Pusat, Dono terpilih untuk mengemban amanat di Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi. Untuk kepengurusan selanjutnya (periode 2011–2013), Dono mendapat tanggung jawab untuk membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI).
Dono Prasetyo. He graduated from the Faculty of Biology, University of Kristen Satya Wacana, Salatiga in 1990, and he is currently taking postgraduate studies in the Faculty of Management of Public Administration at the National University Jakarta. In 2003– 2008, Dono, along with activists of coalition for obtaining freedom of public information, overseeingand struggling for establishment process of Law No. 14 of 2008 on public information disclosure, which was known on its preliminary stage as Bill of Freedom of Information (RUU KMIP). He served as Director of Institutional Development at Institut Studi Arus Informasi (ISAI). He has been actively struggling for freedom of expression, including freedom for media to write. He attended Mediation Workshop organized by the Management Systems International (MSI) at its headquarters in Washington DC, USA on 23 December 2011. For working period of 2009–2011, Dono was chosen to carry out duties in the Field of Education, Dissemination and Advocacy. As for his working period of 2011–2013, Dono is responsible for the Settlement of Information Disputes (PSI).
ANGGOTA
MEMBER
Ramly Amin Simbolon. Wartawan senior yang merupakan salah satu kader terbaik dari Grup Pos Kota, Jakarta. Pengalamannya yang panjang sebagai wartawan di DPR dan Istana Kepresidenan membawanya pada jabatan wakil pemimpin Redaksi Harian Terbit. Menyelesaikan S2 Kriminologi FISIP Universitas Indonesia (2009). Ramly—biasa orang-orang menyapanya—pada periode 2009–2011 terpilih sebagai anggota Komisi Informasi Pusat dan diberi tanggung jawab untuk membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi. Kini pada periode 2011–2013, Ramly mendapat amanat dalam Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE).
Ramly Amin Simbolon. He is senior journalist who is one of best personnel of Pos Kota Group, Jakarta. His extensive experience as a journalist in the House of Representative and the Presidential Palace took him to the post of Deputy Chief Editor of Harian Terbit. He finished his postgraduate study at FISIP Criminology, University of Indonesia in 2009. Ramly was elected to join Central Information Commission, and in 2009–2011 working period, he was in charge for Settlement of Information Disputes Subcommittee. In the second half of his working period of 2011–2013, Ramly acquired mandate to work on the field of Education, Dissemination and Advocacy (ESA).
ANGGOTA
MEMBER
Amirudin. Lulusan S1 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro (1992), Graduate Diploma Bidang Komunikasi Kebudayaan University of Copenhagen Denmark (1996), S-2 Antropologi UI (2002), Training Mediasi di Negara Bagian Arizona, Universitas Arizona, Amerika Serikat (2006). Sejak 1992 menjadi dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP, ketua KPID Jawa Tengah (2007–2009), kepala Badan Riset dan Data Mapilu-PWI Pusat, anggota presidium Jaringan Jurnalis untuk Transformasi, Edukasi, dan Demokrasi (J-TREND), sekretaris Moslem Intelectual Institute for Civil Society (MIICS). Mengikuti workshop mediasi yang diselenggarakan oleh Management System International (MSI) di kantor pusatnya, di Washington DC, Amerika Serikat, pada 23 Desember 2011. Dosen yang tengah menempuh S3 bidang Antropologi di Universitas Indonesia ini sebelumnya memegang Bidang Kelembagaan pada KI Pusat periode 2009– 2011. Pada periode selanjutnya (2011–2013), Amirudin dipercayai memangku bidang yang sama.
Amirudin. He attained graduate degree of Communication Science, FISIP Diponegoro University in 1992; Graduate Diploma of Communication Culture University of Copenhagen Denmark in 1996; postgraduate degree in Anthropology from University of Indonesia in 2002. He attended Mediation Training at Arizona State, Arizona State University, USA in 2006. Since 1992, he has been teaching in Department of Communication Science of FISIP Undip. He was elected as Chairman of the Regional Branch of the National Broadcasting Commission (KPID) Central Java for 2007–2009 period, Head of Research and Data Center Mapilu-PWI, Member of the Presidium of the Network of Journalists for Transformation, Education and Democracy (J-TREND), and Secretary of Moeslem Intellectual Institute for Civil Society (MIICS). He attended as well, the Mediation Workshop organized by the Management Systems International (MSI) at its headquarters in Washington DC, USA on 23 December 2011. He is currently undergoing PhD program of Anthropology at the University of Indonesia. He was previously in charge for Institutional Field of Information Commission for period of 2009–2011. In second half period of 2011–2013,Amirudinis assigned at the same post.
5
Komisi Informasi Provinsi
KI Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (2012-2016) Dilantik pada 19 Juni 2012 Ketua: Afrizal Tjoetra, SPd. MSi Alamat: Jl. Sultan Alaydin Mahmud Syah No.14 Seuramoe, Aceh. Fax. 0651–22221
KI Provinsi Lampung (Periode 2011–2015) Dilantik pada 3 Maret 2011 Ketua: Juniardi Alamat: Jl. Basuki Rahmat No. 29 Teluk Betung, Bandar Lampung Telp./Fax. (0721) 470586
KI Provinsi Sumatera Selatan (2011–2015) Dilantik pada 4 Agustus 2011 Ketua: Sulasiman Alamat: Gedung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Jl. Kapt. A. Rifai No.51 Palembang, Sumatera Selatan Telp. (0711) 363125.
KI Provinsi Kalimantan Tengah (2011–2015) Dilantik pada 7 Oktober 2011 Ketua: Satriadi Alamat: Kantor Dishubkominfo Kalteng. Jl. S. Parman No.1, Palangkaraya, Kalteng. Telp. (0536) 3221090, 3221205. Fax. (0536) 3221674/3224547
KI Provinsi Kepulauan Riau (2010–2014) Dilantik pada 4 Agustus 2010 Ketua: Arifuddin Jalil Alamat: Jl. D.I Panjaitan No. 2 Km. 6 Tanjung Pinang, Telp. (0771) 4571167, Fax. (0771) 4511769
KI Provinsi Jawa Barat (2011–2015) Dilantik pada 29 April 2011 Ketua: Dan Satriana Alamat: Jl. Ehrlich No. 3 Bandung 40171 Telp./Fax. (022) 4237254
KI Provinsi Banten (2010–2015) Dilantik pada 24 Februari 2011 Ketua: Yhannu Setyawan, SH, MH Alamat: Jl. Syekh Nawawi Bantani Blok. F No. 1 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Lt. II Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Serang, Banten. Telp. (0254) 267114
KI Provinsi DKI Jakarta (2012–2016) Dilantik pada 15 Maret 2012 Ketua: Yulianto Widirahardjo Alamat: Gedung Prasada Sarana Karya Lantai 9, Jl. Suryopranoto No. 8, Jakarta Telp./Fax. (021) 63857449
6
KI Provinsi Jawa Tengah (2010–2014) Dilantik pada 3 Mei 2010 Ketua: Rahmulyo Adiwibowo Alamat: Jl. Tri Lomba Juang No. 18 Semarang. Telp./Fax. (024) 8411093
KI Provinsi DI Yogyakarta (2011–2015) Dilantik pada 31 Oktober 2011 Ketua: Roswati Alamat: Gedung Plaza Informasi Provinsi DIY. Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta 55152 Telp. (0274) 7129800 Fax. (0274) 485405
KI Provinsi Kalimantan Timur (2012–2016) Dilantik pada tanggal 30 Mei 2012 Ketua: Jaidun, SH, MH Alamat: Jl. Basuki Rahmat No.41, Samarinda 75112. Telp./Fax. (0541) 731963
KI Provinsi Sulawesi Selatan (2011–2015) Dilantik pada 12 April 2011 Ketua: Aswar Hasan, MSi Alamat: Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Jl. Perintis Kemerdekaan Km-15 Daya, Makassar, Sulawesi Selatan 90241 Telp./Fax. (0411) 513901
KI Provinsi Gorontalo (2010–2014) Dilantik pada 10 Desember 2010 Ketua: Amir Mahmud Alamat: Jl. Jamaludin Malik 41, Gorontalo Telp. (0435) 828626
KI Provinsi Sulawesi Utara (2012–2016) Dilantik pada tanggal 13 April 2012 Ketua: Drs. Boy Lalamentik Alamat: Jl. Martadinata No. 35 Telp./Fax. (0431) 863634 Manado 95127
KI Provinsi Jawa Timur (2010–2014) Dilantik pada 14 Mei 2010 Ketua: Djoko Tetuko A. Latif Alamat: Jl. Bandilan No.4 Waru–Sidoarjo Telp./Fax. (031) 8546945
KI Provinsi Bali (Periode 2012–2016) Dilantik pada 4 Juni 2012 Ketua: Gede Santanu, SE, MM Alamat: Jl. Kapten Cok Agung Tresna No. 63, Denpasar
7
KI Provinsi Nusa Tenggara Barat(2011–2015) Dilantik pada 8 Februari 2012 Ketua: Agus Marta Hariadi, SE Alamat: Jalan Udayana No. 14 Lantai. 2 Nusa Tenggara Barat
Milestone Komisi Informasi Pusat 30 April 2008
1–3 Okt. 2010
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketua KI Pusat, A. Alamsyah Saragih, menyampaikan presentasi mengenai “Jaminan Hak atas Informasi” pada The 4th Connecting Civil Societies of Asia and Europe Conference, an official side event of Asia-Europe Meeting (ASEM8) di Brussel, Belgia.
12 Mei 2009
Rapat Paripurna DPR RI menetapkan 7 Komisioner Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) hasil uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI, yakni Abdul Rahman Ma’mun, Amirudin, Ramly Amin Simbolon, Henny S. Widyaningsih, Ahmad Alamsyah Saragih, Dono Prasetyo, dan Usman Abdhali Watik.
28 Sept. 2010
Hari Hak untuk Tahu se-Dunia (International Right to Know Day) diperingati KI Pusat bersama Badan Publik dan masyarakat pemohon informasi.
2 Juni 2009
Presiden menandatangani Keputusan Presiden No. 48/P Tahun 2009 tentang pengangkatan 7 Komisioner KI Pusat periode 2009–2013.
20 Agustus 2010
KI Pusat menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PSI).
16 Juli 2009
Pengukuhan dan pengucapan sumpah jabatan Komisioner Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) periode 2009–2013.
26 Juli 2010
KI Pusat bertemu Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa, membahas penyelesaian sengketa informasi di tingkat pengadilan dan kasasi MA.
28 Agustus 2009
KI Pusat menetapkan Kode Etik Komisi Informasi.
6 Maret 2010
KI Pusat bertemu Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfudz MD membahas kerjasama penyelenggaraan persidangan sengketa informasi dengan video conference di Gedung MK.
14 Juli 2010
Penandatangan MoU antara KI Pusat dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
7 April 2010
KI Pusat menetapkan Tata Tertib Komisi Informasi Pusat.
30 April 2010
KI Pusat menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) dan diundangkan 7 Juni 2010.
30 April 2010
KI Pusat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas kesiapan pemberlakuan UU KIP mulai 1 Mei 2010.
8
8 April 2012
7 Oktober 2010
KI Pusat menyampaikan Laporan Tahunan 2011 kepada DPR RI.
Putusan ajudikasi sengketa informasi pertama KI Pusat antara Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) Blora melawan PT. Blora Patragas Hulu (BUMD Pemkab Blora), bahwa dokumen Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. BPH dengan pihak ketiga adalah informasi terbuka yang bisa diakses publik.
20–31 Des 2011
Benchmarking ke Amerika Serikat sebagai rintisan kerjasama antara Komisi Informasi Pusat dengan Management System International (MSI).
30 Oktober 2010
19–23 Des. 2011
Komisioner KI Pusat berkunjung Kantor Pemerintah Amerika Serikat Urusan Informasi Publik (OGIS) di Washington DC, Amerika Serikat.
Benchmarking ke Nepal. Delegasi KI Pusat melakukan kajian perbandingan antara Nepal Right to Information Act dengan UU KIP.
15 Nov. 2010
Putusan ajudikasi KI Pusat antara ICW dengan 5 SMPN di Jakarta dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bahwa SPJ Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) merupakan informasi terbuka yang bisa diakses publik.
29 Nov. 2011
Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
17 Des. 2010
29 Sept. 2011
Komisioner KI Pusat melakukan pertemuan dengan Presiden dan Sekjen Komisi Informasi Prancis (CADA) di Paris.
Pengumuman rating dan pemberian penghargaan kepada Badan Publik dalam menjalankan ketentuan UU KIP sebagai bagian dari rangkaian acara peringatan Right to Know Day.
20 Des. 2010
Komisioner KI Pusat melakukan pertemuan dengan Komisi Informasi Scotlandia (Scotish Information Commission) di St. Andrew, Scotland.
28 Sept. 2011
Peringatan Right to Know Day (Hari Hak untuk Tahu) se-Dunia.
31 Des. 2010
8 Agustus 2011
KI Pusat telah telah menerima 122 keberatan kepada Badan Publik dan 82 kasus berlanjut ke tahap pengajuan sengketa informasi sejak pemberlakuan UU KIP 1 Mei 2010.
24 Januari 2011
KI Pusat menyampaikan Laporan Tahunan 2010 kepada DPR RI.
Serah terima jabatan pimpinan Komisi Infor masi Pusat dari Ahmad Alamsyah Saragih dan Henny S. Widyaningsih (Ketua dan Wakil Ketua Periode 2009–2011) kepada Abdul Rahman Ma’mun dan Usman Abdhali Watik (Ketua dan Wakil Ketua Periode 2011–2013)
30 April 2011
Konferensi pers peringatan 1 tahun pemberlakuan UU KIP.
9
Daftar Isi
Table of Contents
Pengantar —11
Overview—11
1. Pendahuluan—13
1. Introduction—13
2. Indikator Kinerja Komisi Informasi Pusat—15 n Indikator Output-1: Presentase Badan Publik yang melaksanakan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik .............................................................................................15 n Indikator Output-2: Presentase Sengketa Informasi Publik Yang Terselesaikan ...................................................... 17 n Indikator Output-3: Jumlah Kegiatan Komisi Informasi Pusat Yang Terlaksana ......................................... 17
2. Central Information Commission’s Performance Indicators—15 n Output Indicator-1: Percentage of public agencies to implement provisions of public disclosure.................... 15 n Output Indicator-2: Percentage of Public Information Disputes Resolved....................................................................... 17 n Output Indicator-3: Number of Conducted Activities by The Central Information Commission........................... 17
3. Bidang Kelembagaan—19 1. Kerjasama dengan Lembaga Lain........................................ 19 2. Bimbingan Teknis Badan Publik untuk Penerapan SLIP.................................................................................................. 20 3. Mendorong pembentukan KI Provinsi............................... 20 4. Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi 2011....... 21 5. Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Dalam Pelaksanaan UU KIP.................................................... 21 6. Benchmark Keterbukaan Informasi Publik di Luar Negeri............................................................................................. 24
3. Institutional Unit—19 1. MoU with Other Institutions.................................................. 19 2. Public Agency Technical Guidance for Implementing SLIP.................................................................................................. 20 3. Encouraging the Establishment of Provincial Information Commission........................................................ 20 4. National Coordinating Meeting of Information Commission 2011...................................................................... 21 5. Public Agencies Monitoring and Evaluation as implementation of KIP Act..................................................... 21 6. Benchmark on Transparency of Public Information Abroad............................................................................................ 24
4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi—26 4.1. Penanganan Sengketa Informasi Publik Sesuai UU No. 14 tahun 2008..................................................................... 26 4.2. Pelatihan Mediasi ...................................................................... 29 4.3. Diskusi Ahli dalam Rangka Proses Penyelesaian Sengketa........................................................................................ 29 4.4. Memfasilitasi Pembentukan Jaringan Kerja Bantuan Hukum............................................................................................ 30
4. Public Information Dispute Settlement Division—26 4.1. Settlement of Public Information Dispute based on Act No.14/2008........................................................................... 26 4.2. Mediation Training ................................................................... 29 4.3. Expert Discussion on Process of Dispute Settlement .29 4.4. Facilitate Establishment of Network of Legal Aid ......... 30
5. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi—31 5.1 Memfasilitasi Pembentukan Jaringan Kerja Komunitas Peduli Informasi Publik............................................................ 31 5.2 Diskusi Publik Reguler.............................................................. 32 5.3 Pengelolaan Website................................................................ 32 5.4 Penerbitan News Letter........................................................... 32 5.5 Pembuatan CD Audio Visual................................................. 33 5.6 Advertorial.................................................................................... 33 5.7 Iklan Layanan Masyarakat Tentang Keterbukaan Informasi Publik.......................................................................... 33 5.8 Dialog Interaktif.......................................................................... 34
5. Advocacy, Socialization and Education Division—31 5.1 Facilitate Establishment of Network of Public Information Disclosure Support Community.................. 31 5.2 Regular Public Discussion....................................................... 32 5.3 Website Maintenance............................................................... 32 5.4 Publication of News Letter .................................................... 32 5.5 Production of Audio Visual CD............................................. 33 5.6 Advertorial.................................................................................... 33 5.7 Public Service Ad on Public Information Disclosure .........33 5.8 Interactive Dialogue ................................................................. 34
6. Dukungan Administrasi Kesekretariatan —35 6.1 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat............................................................................................... 35 6.2 Keuangan Komisi Informasi Pusat T.A 2011.................... 36 6.3 Rencana Kerja Komisi Informasi Pusat 2012.................... 38
6. Administrative Support—35 6.1 Organizational Structure of Secretariat of Central Information Commission ....................................................... 35 6.2 Finance of Central Information Commission Fiscal Year 2011 ...................................................................................... 36 6.3 Work Plan of Central Information Commission in 2012 .......................................................................................... 38
10
Pengantar
Overview
Sebuah riset, yang dilakukan Center for Law and Democracy (CLD) Canada di akhir tahun 2011, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan nilai tertinggi di Asia Tenggara (120 poin) dalam aspek regulasi transparansi yang mengatur hak atas informasi (right to know). Selain itu, Indonesia juga masuk dalam 20 besar dari lebih dari 120 negara di dunia yang menerapkan Undang-undang Kebebasan Informasi (Freedom of Information Act). Hal itu, tentu, karena Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang merupakan inisiatif DPR, yang disahkan pada 30 April 2008 dan diberlakukan sejak 30 April 2010.
A research conducted by the Center for Law and Democracy (CLD) Canada at the end of 2011, put Indonesia as the highest scored country in Southeast Asia (120 points) on transparency of regulation with respect of the right to information (right to know). Furthermore, Indonesia is listed in the top 20 of more than 120 countries around the world to administer freedom of information legislation (Freedom of Information Act). Indonesia admitted Act no. 14/ 2008 on Public Information Disclosure (UU KIP) which was initiated and passed by the House of Representative on 30 April 2008, and put into practice since 30 April 2010.
UU KIP merupakan regulasi yang strategis guna mewujudkan proses demokratisasi dalam kerangka menuju kesejahteraan rakyat. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari kehidupan negara demokratis. Keterbukaan informasi memiliki makna yang luas bagi kehidupan bernegara dan berbangsa, karena semua pengelolaan badan-badan publik, dalam proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan, wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Public Information Disclosure Act (KIP Act) is a strategic regulation to support democracy process in order to achieve common welfare. Public information disclosure is one of distinguished traits of democratic country. Disclosure of public information has a significant designation for a nation, as all management of public service institutions must be held accountable to the public.
Semua Badan Publik, menurut UU KIP, berkewajiban menyam paikan informasi publik secara terbuka kepada masya rakat. Namun demikian, dalam UU ini diatur pula informasi yang dikecualikan, di mana informasi tersebut tidak dapat diberikan/ diakses oleh publik (pemohon) sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU ini, kecuali atas putusan Komisi Informasi.
According to KIP Act, all of public institutions are obliged to disclose their materials to the public. However, the Act also exempts certain information from public access as set forth in article 17 of this Act, unless the Information Commission decided otherwise.
UU juga mengamanatkan pendirian Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU dan peraturan pelaksanaannya; menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik; dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
Moreover, the KIP Act mandates the arrangement of the Information Commission as an independent agency to administer and implement the Act; setup technical guidelines for public information standard service, and resolve disputes on public information through mediation and/or adjudication of litigation.
Komisi Informasi Pusat periode pertama (2009–2013), yang beranggotakan 7 (tujuh) komisioner, dibentuk berdasarkan Keppres No. 48/P Tahun 2009 setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi 1 DPR RI. Dari ketujuh anggota Komisi Informasi, 2 (dua) orang di antaranya mewakili unsur pemerintah, yakni Amirudin dan Henny S. Widyaningsih, dan 5 (lima) orang lainnya mewakili unsur masyarakat, yakni Abdul Rahman Ma’mun, Ahmad Alamsyah Saragih, Dono Presetyo, Ramly Amin Simbolon, dan Usman Abdhali Watik.
The Central Information Commission on its initial working period of 2009–2013, consists of seven commissioners, constituted under Presidential Decree No. 48 / 2009, inaugurated after passing fit and proper test by the House of Representatives. Of those seven, two of them representing the government, namely Amirudin and Henny S. Widyaningsih, while five other representing public communities, namely Abdul Rahman Ma’mun, Ahmad Alamsyah Saragih, Dono Presetyo, Ramly Amin Simbolon, and Usman Abdhali Watik.
Berdasarkan aturan internal Komisi Informasi Pusat, Ketua dan Wakil Ketua dipilih setiap 2 tahun sekali. Oleh karena itu di pertengahan tahun 2011 dilakukan pergantian Ketua dan Wakil Ketua. Abdul Rahman Ma’mun menggantikan Ahmad Alamsyah Saragih selaku Ketua, dan Usman Abdhali Watik menggantikan Henny S. Widyaningsih.
Based on the internal rule of Central Information Commission, the Chairman and Vice Chairman are elected every two years. Therefore, in medio of 2011, Abdul Rahman Ma’mun replaced Ahmad Alamsyah Saragih as Chairman, and Usman Abdhali Watik took Henny S. Widyaningsih’s post as Vice Chairman.
11
Di tahun 2011 atau tahun kedua pemberlakuan UU KIP, Komisi Informasi Pusat telah melakukan program kerja yang mengacu kepada Rencana Strategis 2010–2013, yaitu tahap Penguatan. Kinerja Komisi Informasi Pusat 2011 pada tahap penguatan kelembagaan inilah yang dituangkan dalam Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2011 ini.
In 2011, the second year of rendering the KIP Act, the Central Information Commission has arranged a working program with reference to the Strategic Plan 2010–2013, namely Strengthening Phase. Central Information Commission’s 2011 performance at this stage of institutional strengthening is, thenceforth, outlined on our Annual Report.
Ketua Komisi Informasi Pusat Chairman of the Central Information Commission
Abdul Rahman Ma’mun
12
1. Pendahuluan
1. Introduction
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.
Information Commission is an independent agency to exercise Act of Freedom of Information and its derivative regulations, stipulate technical guidelines for public information service standards and resolve disputes on public information through mediation and/or adjudication of non-litigation.
Sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat dibentuk dengan masa kerja 4 tahun. Dalam dokumen Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat 2010–2013, dirancang tahapan perkembangan dan komposisi program kerja sebagai berikut:
In accord to Act No. 14/ 2008 on Public Information, Central Information Commission was established with 4-year tenure. Central Information Commission’s Strategic Plan 2010–2013 setup its developmental phase and working composition as follows:
Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Infor masi Pusat untuk 2010–2013, secara gradual program kerja KI Pusat dilaksanakan untuk memenuhi 4 tahapan perkembangan dalam membangun kelembagaan KI Pusat, yakni: Tahap Pengembangan di tahun pertama, Tahap Penguatan di tahun kedua, Tahap Pemantapan di tahun ketiga, dan Tahap Pelayanan di tahun keempat.
Central Information Commission’s working program is designed to gradually meet the 4-phase of institution development, which are Development Phase in the first year, Strengthening Phase in the second year, Consolidation Phase in the third year, and Service Phase for the fourth year.
Tahapan Pengembangan Komisi Informasi Pusat 2010–2013 2010
2013
Pelayanan 10% Jaringan
Monitoring & Evaluasi 5%
20%
20%
20%
10%
30% Regulasi
10%
30%
35%
50%
10%
10% 20% Organisasi 50%
10% 40% 10%
Pengembangan 2010
Penguatan 2011
Pemantapan 2012
10% Pelayanan 2013
Di setiap tahapannya, program kerja KI dikemas dalam 5 do main, di mana di setiap domain diberikan bobot proporsi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan pemenuhan target di setiap tahap pengembangannya. Kelima domain itu meliputi: pelayanan (service), monitoring dan evaluasi (monitoring and evaluation), jaringan kerja (network), regulasi (regulation), dan organisasi (organization).
Each stage consists of five domain, in which each domain is weighted proportionally based on the targets of each phase. These five domains are: service, monitoring and evaluation, network, regulation, and organization.
Di tahun pertama (2010)—tahap pengembangan organisasi, program kerja KI diberikan bobot proporsi: organisasi sebesar 50%, regulasi sebesar 30%, jaringan kerja sebesar 10%, dan pelayanan sebesar 10%. Di tahun pertama ini, program monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan mengingat masih di tahap set-up organisasi di tahun pertama.
In the first year (2010)—organizational development phase, Central Information Commission’s working programs are weighted: 50% for organization, 30% for regulation, 10% for network, and 10% service. In this first year, monitoring and evaluation domain was not carried out yet because the organization was still in it’s initial stage.
Di tahun kedua (2011)—tahap penguatan kelembagaan, proporsi program digeser ke fokus penguatan, sehingga komposisi program bergeser seperti berikut: Untuk program
In the second year (2011)—institutional strengthening phase, program’s focus was shifted to reinforcement. Therefore, domains are weighted as follows: organizational program was
13
organisasi dari yang semula proporsinya 50% diturunkan menjadi 30%, program regulasi dinaikkan dari yang semula 30% menjadi 35%, program pelayanan dinaikkan dari yang semula 10% menjadi 20%, dan program monitoring dan evaluasi sudah mulai dilaksanakan di tahun kedua ini dengan proporsi sebesar 5%. Khusus untuk program jaringan proporsinya tetap, yaitu 10%, mengingat jaringan kerja sama-sama penting untuk pengembangan maupun penguatan organisasi.
reduced from 50% to 30%, regulatory program was reduced as well, from 30% to 35%, service program was raised from 10% to 20%, and monitoring and evaluation program was implemented in this second year with the proportion of 5%. Network domain kept its share of 10%, given its importance for both development and strengthening phases.
Di tahun ketiga (2012)—tahap pemantapan, beda lagi, proporsi programnya bergeser pula mengikuti arah dan orientasi pengembangan lembaga. Fokus program di tahun ini adalah pemantapan sehingga program-program pun diarahkan untuk kepentingan itu. Karenanya proporsi program kembali digeser: program pengembangan organisasi turun menjadi 15% dari yang sebelumnya 30%, program regulasi diturunkan menjadi 20% dari yang semula 35%, program jaringan kerja tetap 10%, program pelayanan dinaikkan menjadi 35% dari yang sebelumnya 20%, dan program monitoring dan evaluasi dinaikkan dari yang sebelumnya hanya 5% menjadi 20%.
In the third year (2012)—consolidation phase, the weight of each domain is different as well. Program’s proportion is designed to follow the latter orientation of the developing agency. Focus of this year’s program is directed towards consolidation. Hence the proportion is re shifted to: organizational development program down 15% from the previous 30%, regulatory program reduced from 35% to 20%, network program remained at 10%, program service increased to 35% from previously 20%, and monitoring and evaluation program is increased to 5%.
Di tahun keempat (2013)—tahap pelayanan, tahun di mana KI Pusat di periode pertama berakhir. Fokus program kembali diarahkan untuk benar-benar fokus pada penguatan fungsi pelayanan. Karenanya sejumlah program yang diturunkan di tahun ini pun proporsinya digeser menyesuaikan dengan kebutuhan penguatan fungsi pelayanan. Komposisi program ditetapkan, antara lain: pengembangan organisasi sebesar 10%, regulasi sebesar 10%, jaringan kerja sebesar 10%, dan pelayanan sebesar 50%, serta monitoring dan evaluasi sebesar 20%.
In the fourth year (2013)—stage of service, the final year of first batch of the Central Information Commission. The focus of the program rerouted to service. Number of programs, consequently, are lowered to adjust the service functions. Organizational program is set to 10%, regulation takes 10% of program, 10% for network, 50% for service, whereas monitoring and evaluation sets to 20%.
Pada tahun 2011 fokus bergeser pada pelayanan (penyelesaian sengketa dan konsultasi bagi badan publik) dan penyusunan regulasi-regulasi pendukung untuk memperkuat fungsi pelayanan Komisi informasi Pusat berdasarkan perkembangan kebutuhan. Untuk menjalankan berbagai rencana kerja tersebut, Komisi Informasi Pusat mendistribusikannya ke dalam tiga bidang kerja, yakni: (i) Bidang Penyelesaian Sengketa; (ii) Bidang Kelembagaan; (iii) Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi.
In 2011, the focus of the agency is weighted to service (resolving disputes and providing consultation for public agencies) and drafting supporting regulations to strengthen these service functions. In order to implement our work plans, the Central Information Commission commissioners are distributed to three areas, namely: (i) Field of Dispute Resolution; (ii) Institutional Sector; (iii) Sector Advocacy, Dissemination and Education.
Untuk mendukung kerja ketiga Bidang tersebut telah dibentuk sekretariat yang merupakan satuan kerja di kementerian Kominfo. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan membawahi tiga bagian: (i) Bagian Administrasi Penyelesaian Sengketa, (ii) Bagian Perencanaan dan Program, (iii) Bagian Umum.
To support these three divisions, a secretariat was established as a working unit in the Ministry of Communications and Information. This secretariat is led by a secretary in charge of three sub-units: (i) Administration of Dispute Resolution; (ii) Planning and Programs; (iii) General Section.
Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2011 ini memuat kinerja Komisi Informasi Pusat tahun anggaran 2011, perkembangan pelaksanaan kegiatan selama periode 2011 berdasarkan masing-masing Bidang Kerja, Realisasi Anggaran 2011, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan tahun 2012.
Central Information Commission’s annual report of 2011 concludes our performance related to 2011 budget, development of activities in 2011 in our respective field of work, Actual 2011 Budget, Work Plan and Activities Budget of 2012.
14
2. Indikator Kinerja Komisi 2. Central Information Informasi Pusat Commission’s Performance Indicators Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.
Information Commission is an independent agency to exercise Act of Freedom of Information and its implementing regulations, stipulate technical guidelines for public information service standards and resolve disputes on public information through regulatory and/ or adjudication of non-litigation.
Pada saat pembentukan, berdasarkan RPJMN dan Renstra Ke menterian Kominfo, ditetapkan tiga indikator kinerja dalam pe laksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi. Ketiga indikator utama tersebut adalah: (i) persentase Badan Publik yang melak sanakan ketentuan KIP; (ii) persentase penyelesaian sengketa informasi publik, dan (iii) persentase pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Pusat.
At the time of formation, RPJMN and Strategic Plan of Ministry of Communications stipulated three performance indicators to gauge performance and functions of this commission. These three main indicators are: (i) percentage of public agencies to implement KIP provisions, (ii) percentage of settled public information disputes, and (iii) percentage of activities conducted by Central Information Commission.
n Indikator Output-1: Presentase Badan Publik yang melaksanakan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik
n Output Indicator-1: Percentage of public agencies to implement provisions of public disclosure
Berdasarkan UU KIP, paling tidak ada tujuh ketentuan yang harus dijalankan oleh Badan Publik. Dari tujuh ketentuan tersebut dapat disusun beberapa variabel kunci pelaksanaan UU KIP oleh Badan Publik. Variabel tersebut adalah: (i) Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); (ii) Pengklasifikasian dan penyediaan informasi oleh Badan Publik; (iii) Penyusunan SOP layanan informasi.
Based on KIP Act, there are at least seven provisions that must be exercised by public agencies. Of those seven provisions, several key variables are derived to measure public agencies compliance on KIP Act. Those variables are: (i) Installment of Management Officer for Information and Documentation (PPID); (ii) Classification and provision of information by public agency; (iii) Arrangement of SOP for information services.
Komisi Informasi Pusat memiliki kompetensi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik di Badan Publik tingkat Pusat. Hingga saat ini, Komisi Informasi baru memonitor dua variabel utama untuk melihat tingkat kepatuhan Badan Publik tingkat Pusat, yakni: pertama, pembentukan PPID di tingkat Kementerian dan Lembaga. Kedua, pelaksanaan kewajiban mempublikasikan informasi secara berkala sebagaimana diatur pasal 9 UU KIP.
Central Information Commission is authorized to settle public information disputes at the public agency on the national level. Until now, Information Commission has set two main variables to measure level of compliance of public agency on national level, which are: firstly, the establishment of PPID in ministries and institutions of equal level. Secondly, the compliance of public agency to publish information on a regular basis as stipulated in article 9 of UU KIP.
Adapun ketentuan untuk mendokumentasikan informasi yang wajib tersedia setiap saat, sebagaimana diatur pasal 11 UU KIP, dan penyusunan SOP layanan informasi belum merupakan variabel yang dipantau pada tahun 2011. Pemantauan atas variabel ini akan dilakukan mulai tahun 2012, guna melihat perkembangan pelaksanaan di Badan Publik tingkat Pusat.
As for provisions for archiving information that must be available at any time, as acknowledge in Article 11 of UU KIP, and arrangement of SOP for information service, both are not monitored in 2011. These variables will be monitored in 2012, in accord to implementation progress on the national level.
Baru 29% Badan Publik tingkat Pusat yang membentuk PPID. Pemantauan dilakukan terhadap 34 Kementerian dan 129 Lem baga di tingkat Pusat. Fokus sosialisasi dan tingginya permin taan informasi kepada Kementerian menyebabkan Badan Publik Kementerian mencapai porsi pembentukan PPID 71.0%, sedangkan Badan Publik Lembaga Non Kementerian hanya mencapai 22.5 %. Dengan demikian, secara keseluruhan baru 29% Badan Publik tingkat Pusat yang telah membentuk PPID.
On average, merely 29% of public agencies at national level formed PPID. This monitoring was conducted over 34 ministries and 129 institutions. 71.0% of ministerial public agencies formed PPID due to high demand of information, followed by intense socialization by KIP. Whereas, only 22.5% of non-ministerial public agencies conducted similar measure. Thus, the overall outcome is 29%.
15
Tahapan Pengembangan Komisi Informasi Pusat 2010–2013
Ada 9 Kementerian dan Lembaga yang mencapai skor di atas 50% untuk penyediaan informasi berkala. Komisi In for masi Pusat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pasal 9 UU KIP, tentang penyediaan informasi berkala, pada 28 September 2011. Hasil monitoring menunjukkan bahwa ham pir sebagian besar kementerian lembaga belum melakukan penyesuaian isi (content) situs mereka berdasarkan jenis-jenis informasi berkala yang telah diatur oleh Undang-undang KIP dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Angka tertinggi dicapai oleh Kementerian Kominfo (68.0).
There are nine ministries and institutions scored above 50% for its provision of regular information. Central Information Commission observed implementation of Article 9 of KIP Act on provision of regular information on 28 September 2011. The result indicated that most institutions did not update their websites content periodically as instructed by the KIP Act and Information Commission Regulation No. 1/2010 on Public Information Services Standards. The highest rate achieved by the Ministry of Communications (68.0).
Tabel–2.1 Laporan Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik Jumlah Informasi Publik Badan Publik
Permintaan
Diberikan
Tidak Diberikan Dalam Proses
Kementerian Kominfo
723
684
10
42
Kementerian Kesehatan
925
923
1
1
Kementerian keuangan
70
60
10
0
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
906
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
299
Tidak dilaporkan Tidak dilaporkan 106
87
-
Sumber: Laporan Tahunan Layanan Informasi di Badan Publik
Jumlah sengketa informasi relatif kecil dibandingkan jumlah permintaan. Dalam laporan beberapa kementerian dan lembaga yang memiliki peringkat tinggi, hanya sebagian kecil jumlah informasi yang ditolak dan diadukan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi. Belum dilakukan pemantauan lebih mendalam, apakah rendahnya aduan tersebut disebabkan oleh karena: (i) pemohon informasi menerima penolakan; (ii) tidak memahami prosedur penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi; (iii) mengetahui prosedur pengaduan, tapi enggan mengadukan penolakan. Pada tahun anggaran 2012 akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi ini.
The number of disputes on information disclosure is relatively small compared to the amount of request for information. High ranked ministries and agencies reported, only small amount of request is rejected and reported to Information Commission for further settlement. There was no comprehensive research whether the low number is due to: (i) requests were rejected; (ii) applicants did not understand procedures for settling disputes through the Information Commission; (iii) applicants recognized the procedures, but were reluctant to file complains. In fiscal year 2012, monitoring and evaluation measures will be conducted concerning this matter.
16
Hanya 7 Pemerintah Provinsi yang mencapai skor di atas 50% untuk kategori penyediaan informasi berkala dan pembentukan Komisi Informasi Provinsi. Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pasal 9 UU KIP, tentang penyediaan informasi berkala, pada 33 provinsi. Hasil monitoring per 31 Oktober 2011 menunjukkan bahwa hampir sebagian besar pemerintah provinsi belum melakukan
Only seven Provincial Government scored above 50% for providing regular information and establishing of the Provincial Information Commission. Central Information Commission observed implementation of Article 9 of KIP Act for provision of regular information on 33 provinces. The results of monitoring by 31 October 2011, showed that most of the provincial governments did not adjust their website contents
Mediasi sengketa informasi. Termohon Walikota Jakarta Timur
KIP gelar sidang ajudikasi sengketa informasi pertanahan antara Pemohon Agus
memberi informasi kepada Pemohon warga Jakarta
Suseno Jember dengan Termohon BPN Provinsi Jatim yang berlangsung di Surabaya, Kamis (29/3/2012).
penyesuaian isi (content) situs mereka berdasarkan jenis-jenis informasi berkala yang telah diatur oleh Undang-undang KIP dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Untuk pembentukan Komisi Informasi, baru mencapai angka 12 Provinsi. Angka tertinggi untuk skor kepatuhan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (65.6).
and provide periodical information as requested by KIP Act and Commission Regulation KIP No. 1/2010 on Public Information Service Standards. As for Information Commission, only 12 provinces have established such body on their respective area. The Provincial Government of East Java reached the highest score for compliance (65.6).
n Indikator Output-2: Presentase Sengketa Informasi Publik Yang Terselesaikan
n Output Indicator-2: Percentage of Public Information Disputes Resolved
Ada 48% sengketa yang telah diselesaikan. Dari total 495 permohonan penyelesaian sengketa yang masuk ke Komisi Informasi Pusat hingga Desember 2011, sebanyak 237 sudah berhasil diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat, baik melalui mediasi, ajudikasi, penarikan permohonan penyelesaian seng ke ta informasi publik maupun penghentian melalui tahap Majelis Pemeriksaan Pendahuluan (MPP). Secara keseluruhan jumlah sengketa yang berhasil diselesaikan Komisi Informasi Pusat masih di bawah 50%.
Approximately 48% of disputes have been resolved. Of total 495 requests for dispute settlement until December 2011, a number of 237 was successfully resolved by Central Information Commission, either through mediation, adjudication, with drawal or termination, or through Preliminary Examination Council (MPP). Overall, number of disputes resolved by Central Information Commission is still below 50%.
Tabel–2.1 Status Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Jumlah
Status
2010
Proses Majelis Pemeriksaan Pendahuluan
2011
Total
106
106
Mediasi berjalan
12
108
120
Ajudikasi berjalan
13
19
32
Ditolak/dicabut
13
139
152
Mediasi Selesai
20
36
56
Ajudikasi selesai
18
11
29
Total Sengketa Informasi
76
419
495
17
Secara keseluruhan jumlah sengketa informasi yang didaftarkan ke Komisi Informasi Pusat mengalami lonjakan lebih dari 5 kali lipat. Pada tahun 2011 jumlah sengketa yang didaftarkan 76 kasus, meningkat menjadi 419 kasus pada tahun 2011.
Overall number of disputes registered to Central Information Commission surged to more than five times. In 2010, Central Information Commission filed 76 cases. The number was increased to 419 cases in 2011.
n Indikator Output-3: Jumlah Kegiatan Komisi Informasi Pusat Yang Terlaksana
n Output Indicators-3: Number of Conducted Activities by The Central Information Commission
Hampir semua kegiatan terlaksana, tetapi sisa anggaran belum teralokasikan untuk membiayai kegiatan baru. Jum lah realisasi anggaran Komisi Informasi Pusat pada tahun 2011 mencapai 85.1%. Sebagian besar anggaran tersisa berasal dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Hasil inventarisasi baru diperoleh pada triwulan terakhir sehingga sebagian besar penghematan tak mungkin dialokasikan menjadi kegiatan baru melalui skema revisi anggaran. Hal ini disebabkan oleh: (i) pelaksanaan kegiatan lain yang masih memiliki intensitas tinggi; (ii) pengalokasian ke belanja barang yang diperlukan akan menghadapi proses pengadaan yang memakan waktu cukup panjang (lebih dari 3 bulan).
Nearly all of planned activities carried out, but the remaining budget was not able to finance further activities. Budget realization of 2011 came to 85.1%. The remaining budget mostly derived from completed activities. Total calculation of inventories completed in the last quarter of 2011. Hence, the remaining budget could not be allocated to new activities through budget revision scheme. This was caused by: (i) intense and ongoing program activities; (ii) long process of budget allocation to procurement of expenditures (more than three months).
Pada Diagram-2.3 terlihat bahwa ada 3 jenis kegiatan yang tidak terselesaikan. Dua di antaranya hanya terealisasi sebagian (pembuatan CD audio visual dan penyuluhan dan penyebaran standar layanan informasi ke badan Publik) dan satu kegiatan tidak terlaksana sama sekali (penyusunan road map pelayanan informasi publik).
Chart-2.3 shows three types of activity that have not been completed. Two of which were only partially accomplished (audio visual CD production and counseling and dissemination of information service standards to public agencies) and one of which was not completed at all (drafting of public information services road map).
Diagram–2.3 Realisasi Anggaran dan Kegiatan 2011
18
3. Bidang Kelembagaan
3. Institutional Unit
Bidang Kelembagaan Komisi Informasi (KI) memiliki tugas: (1) Me nyusun pelaksanaan regulasi internal untuk kepentingan meng efek tifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Komisi Informasi; (2) Menyusun, memantau, dan mengevaluasi arah kebijakan pelayanan informasi bagi badan publik; (3) Melaku kan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga mitra; (4) Mela kukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU KIP dan peraturan turunannya di Badan Publik di seluruh Indonesia.
Information Commission’s Institutional Unit carries our duties as follows: (1) drafting internal regulations related to Information Commission’s function and institutional duties; (2) drafting, monitoring, and evaluating policies towards public agencies; (3) coordinating and establishing cooperation with partner institutions; (4) monitoring and evaluating implementation of KIP Act and its derivative regulations on public agencies throughout Indonesia.
Pada tahun 2011, bidang kelembagaan menangani 7 kegiatan. Satu kegiatan yang tidak terlaksana dengan pertimbangan waktu dan kesiapan substansi. Penyusunan roadmap semula ditu jukan untuk menentukan arah perkembangan informasi Indonesia yang melibatkan berbagai stakeholder. Terkait dengan keanggotaan Indonesia dalam OGP (Open Government Partnership), upaya pengumpulan stakeholder dalam menyusun langkah-langkah keterbukaan informasi ke depan telah dilaku kan oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengen dalian Pembangunan (UKP4) yang berkoordinasi dengan Komisi Informasi Pusat. Atas pertimbangan tersebut, maka Komisi Informasi Pusat memilih tidak melakukan kegiatan ini agar tidak terjadi tumpang tindih.
In 2011, Institutional Unit was in charge of seven activities. One activity was not conducted due to time constraint and the readiness of the substance. Drafting the road map was originally intended to determine development stages of Indonesia information disclosure, involving various stakeholders. Indonesia is member of OGP (Open Government Partnership), therefore, steps to collect inputs from stakeholders regarding information disclosure have been made by the Presidential Work Unit for Supervision and Control of Development (UKP4) in coordination with the Central Information Commission. The Central Information Commission took this matter into account and decided to discard the activity in order to avoid overlap.
1. Kerjasama dengan Lembaga Lain
1. MoU with Other Institutions
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah membangun kerjasama dengan beberapa lembaga strategis terkait efektivitas pelaksa naan tugas Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur oleh UU KIP. Pada tahun 2011, dilakukan kerjasama dengan: (i) Dewan Pers terkait dengan isu hambatan yang dialami oleh para jurnalis dalam mengakses informasi di Badan Publik; (ii) Mahkamah Agung, dalam hal tindak lanjut putusan Komisi Informasi; (iii) Kemen terian Dalam Negeri untuk kepastian tafsir atas posisi sekretariat Komisi Informasi Provinsi; (iv) Kepolisian RI, berkaitan banyak nya laporan dari masyarakat ke pihak kepolisian namun belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur oleh undangundang; (v) Ombudsman Republik Indonesia; (vi) Management System International (MSI).
It is meant as activities to build strategic partnership with several institutions. Hence, Information Commission would be able to carry out its task to settle information disputes more effectively, as mentioned on KIP Act. In 2011, Information Commission has established partnership with: (i) The Press Council, on issues related to barriers for journalists to access information on public agencies; (ii) The Supreme Court, in order to backup Information Commission’s adjudications; (iii) Ministry of Home Affairs to obtain certainty on structural position of Provincial Information Commission secretariat; (iv) the Police, numbers of public report to the police has not met prerequisite requirements by law; (v) of the Ombudsman of the Republic of Indonesia; (vi) Management Systems International (MSI).
Tabel–3.1 Kerjasama dengan Lembaga Lain Institusi
Hasil
Dewan Pers
MOU tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mendukung Kemerdekaan Pers.
Mahkamah Agung
Penerbitan Peraturan MA No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
Kementerian Dalam Negeri
Rencana penerbitan surat edaran/peraturan menteri dalam negeri tentang struktur sekretariat komisi informasi provinsi
Kepolisian RI
Draft/rencana penerbitan surat edaran Komisi Informasi tentang tindak lanjut penanganan sengketa informasi di kepolisian
Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
Harmonisasi dalam hal penerimaan atas tindaklanjut laporan di ORI atau sengketa di Komisi Informasi Pusat, serta eksekusi putusan Komisi Informasi.
Management System International (MSI)
Rancangan MoU Komisi Informasi Pusat dengan MSI untuk bantuan teknis penguatan kelembagaan dan SDM Komisi Informasi Pusat.
19
Poin Pokok MoU KOMISI INFORMASI PUSAT dengan DEWAN PERS Tentang PELAKSANAAN UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENDUKUNG KEMERDEKAAN PERS • •
Pelaksanaan kegiatan jurnalistik terkait penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, pers tunduk kepada UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers. (Pasal 7). Poin Pokok PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 Tentang TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN
Mekanisme Keberatan atas Putusan Komisi Informasi • Gugatan adalah Keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut “Keberatan”). (Pasal 1 angka 1) • Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi yaitu Pemohon informasi dengan Badan Publik negara atau Badan Publik selain Badan Publik negara. (Pasal 1 angka 10) • Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara. (Pasal 3 huruf a) • Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara. (Pasal 3 huruf a) Pelaksanaan Putusan Sengketa Informasi • Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon informasi. (Pasal 12 angka1) • Terhadap putusan Komisi Informasi yang telah diputus namun belum dilaksanakan dapat dimintakan penetapan eksekusi. (Pasal 13 angka 1)
2. Bimbingan Teknis Badan Publik untuk Penerapan SLIP
2. Public Agency Technical Guidance for Implementing SLIP
Kegiatan ini bertujuan untuk mengujicobakan kerangka pengecualian informasi ke Badan Publik di beberapa tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Pilihan tema tersebut diambil karena banyaknya permintaan dari para PPID di Badan Publik mengenai kerangka standar pengecualian informasi. Kegiatan ini dilakukan di 3 lokasi (Solo, Kupang, dan Kepulauan Riau). Dari ujicoba akan diperoleh beberapa masukan yang akan digunakan untuk menyusun pedoman pengecualian informasi oleh Komisi Informasi Pusat.
This activity is aimed to trying out informational exemption framework to public agencies at several levels (central, provincial, county/city). This subject was chosen due to inquiries from PPID of public agency for standards and framework of exempted information. The activity was carried out in three locations (Solo, Kupang, and Riau Islands). From these trials, Central Information Commission gained valuable inputs which would be used to develop guidelines for exclusion of information disclosure.
3. Mendorong Pembentukan KI Provinsi
3. Encouraging the Establishment of Provincial Information Commission
Dalam praktik, pembentukan ini sangat ditentukan oleh ke mauan politik dari pimpinan di daerah. Untuk hal tersebut Komisi Informasi melakukan kunjungan ke daerah dan mela kukan pembahasan bersama stakeholder setempat baik dari eksekutif, legislatif, maupun masyarakat. Dari pembahasan ter sebut dihasilkan: (i) tim persiapan pembentukan; (ii) rencana kerja pembentukan.
In practice, the establishment of Provincial Information Commission is determined by political will of dignitaries in the region. Information Commission, therefore, visited several areas and held discussions with local stakeholders from the executive, legislative, and communities. Outputs of discussion are: (i) preliminary team to establish Provincial Information Commission; (ii) preliminary work plan for establishing Provincial Information Commission.
Seleksi Komisi Informasi di provinsi secara umum terbagi menjadi tahapan-tahapan berikut : (i) Pembentukan tim seleksi oleh pemerintah daerah; (ii) Proses rekrutmen oleh tim seleksi, dihasilkan 10–15 nama; (iii) uji kepatutan dan kelayakan di DPRD; (iv) pelantikan oleh Gubernur.
Selection stages for commissioner of Information Commission in provincial level are generally divided as follows: (i) establishment of selection team by the local government; (ii) recruitment process by selection team; the team generated 10–15 names; (iii) fit and proper test in the parliament; (iv) inauguration by the governor.
Hingga Desember 2011 telah terbentuk 11 Komisi Informasi Provinsi. Yakni di Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Banten, Gorontalo, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, DIY, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah. Yang menunggu
Until December 2011, 11 Provincial Information Commissions have been established, which are located in West Java, East Java, Jakarta, Banten, Gorontalo, South Sumatera, Lampung, Central Java, Yogyakarta, South Sulawesi, and Central Kalimantan.
20
Tabel–3.2 Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Tahapan
Jumlah provinsi
Persentase
Telah terbentuk
11
33 %
Menunggu pelantikan
5
15%
Dalam tahap fit and proper test
2
6%
Telah selesai seleksi oleh pansel
1
3%
Dalam persiapan pembentukan tim seleksi
2
6%
Belum melakukan upaya sama sekali
12
36%
33
100%
Jumlah pelantikan adalah Sulawesi Utara, NTB, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Provinsi yang sedang fit and proper test adalah Aceh dan Bali. Provinsi yang sudah melakukan seleksi di eksekutif adalah Sumatera Utara. Provinsi yang sedang dalam persiapan pembentukan tim seleksi adalah Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara. Dan 12 provinsi belum melakukan upaya sama sekali.
Provinces awaiting inauguration are North Sulawesi, West Nusa Tenggara, DKI Jakarta, West Kalimantan, and East Kalimantan. Provinces under fit and proper test are Aceh and Bali. A province undergoing executive selection is North Sumatra. Provinces establishing selection team are West Sumatra and South Sulawesi. Whereas, 12 other provinces have not initiated the process at all.
4. Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi 2011
4. National Coordinating Meeting of Information Commission 2011
Komisi Informasi terdiri atas KI Pusat dan KI daerah. Adapun tugas-tugas penyusunan regulasi dimandatkan oleh UU KIP kepada KI Pusat. Oleh karena hubungan antara KI Pusat dan KI Daerah tidak bersifat vertikal maka diperlukan suatu instrumen koordinasi formal agar: (i) regulasi yang disusun mencerminkan kebutuhan bersama; (ii) menjaga kesatuan hukum dalam proses penyelesaian sengketa agar tidak terjadi perbedaan perlakuan dalam putusan KI pusat maupun KI daerah; (iii) mempercepat perkembangan kapasitas komisi informasi yang baru terbentuk melalui forum konsultasi untuk berbagi pengalaman.
Information Commission consists of Central Information Commission and Regional Information Commission. Regulatory formulation function as mandated by KIP Act is assigned to Central Information Commission. Due to its structural relation between Central and Regional Information Commission that is not vertical, consequently, formal coordinating instruments are required for: (i) regulation made reflects the common needs; (ii) maintaining unanimity of law in dispute resolution process, and avoiding differences upon adjudication by Central and Regional Information Commission; (iii) accelerating newly established Information Commission’s capacity through consultation forum and experience sharing.
Rakornas di Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2011 dihadiri oleh 8 Komisi Informasi. Dalam pertemuan tersebut dibahas bebe rapa hal krusial terkait dengan efektivitas pelaksanaan sengketa informasi di beberapa daerah. Hasil pembahasan tersebut ditu angkan dalam keputusan Rakornas Komisi Informasi Pusat.
National Coordinating Meeting in Yogyakarta on 30 June 2011 was attended by eight Information Commissions. The meeting discussed several crucial subjects regarding to the effectiveness of dispute settlement conducts in numerous regions. The results of the discussion are set forth in the Accord of Central Information Commission.
5. Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Dalam Pelaksanaan UU KIP
5. Public Agencies Monitoring and Evaluation as Implementation of KIP Act
Berdasarkan UU KIP, paling tidak ada tujuh ketentuan yang harus dijalankan oleh Badan Publik. Dari tujuh ketentuan tersebut dapat disusun beberapa variabel kunci pelaksanaan UU KIP oleh Badan Publik. Variabel tersebut adalah: (i) Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); (ii) Pengklasifikasian dan penyediaan informasi oleh Badan Publik; (iii) Penyusunan SOP layanan informasi;
Based on KIP Act, there are at least seven provisions that must be exercised by public agencies. Of those seven provisions, several key variables are derived to measure public agencies compliance on KIP Act. Those variables are: (i) Installment of Management Officer for Information and Documentation (PPID); (ii) Classification and provision of information by public agency; (iii) Arrangement of SOP for information services.
Komisi Informasi Pusat memiliki kompetensi untuk menyelesai kan Sengketa Informasi Publik di Badan Publik tingkat Pusat. Hingga saat ini, Komisi Informasi baru memonitor dua variabel utama untuk melihat tingkat kepatuhan Badan Publik tingkat Pusat, yakni: pertama, pembentukan PPID di tingkat Kemen terian dan Lembaga. Kedua, pelaksanaan kewajiban mem
Central Information Commission is authorized to settle public information disputes at the public agency on the national level. Until now, Information Commission has set two main variables to measure level of compliance of public agency on national level, which are: firstly, the establishment of PPID in ministries and institutions of equal level. Secondly, the compliance of
21
Keputusan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi Republik Indonesia BIDANG KELEMBAGAAN 1.
2. 3. 4.
Struktur sekretariat KI Provinsi diusulkan eselon III-A dengan dibantu kasubbag yang menangani urusan umum, keuangan, perencanaan dan program, serta kepaniteraan (administrasi pengaduan dan penyelesaian sengketa) dengan meminta Kementerian Dalam Negeri membuat payung hukum (Permendagri) yang dapat digunakan sebagai rujukan membuat Struktur Organisasi Sekretariat KI Provinsi. Personalia yang diangkat untuk mengisi jabatan dalam Sekretariat KI Provinsi adalah personalia yang berasal dari Satuan Kerja yang membidangi Komunikasi dan Informatika, dan/atau Dinhubkominfo, dan/atau Biro Kehumasan apabila Satuan Kerja yang membidangi Komunikasi dan Informatika dan/atau Dinhubkominfo tidak ada. Perlunya pengaturan tentang standarisasi pembiayaan APBD yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri untuk pembiayaan Komisi Informasi Provinsi terkait honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang disetarakan dengan eselon II. Kode Etik Komisi Informasi diusulkan ditetapkan sebagai Kode Etik yang berlaku secara nasional dengan penyempurnaan-penyempurnaan isi kode etik yang memuat kode etik yudisial karena komisioner KI juga menjalankan fungsi peradilan. BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pada Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 11 ditambahkan mengenai “Kepaniteraan”. Pada Pasal 6 ayat 1 dipenjelasan dilengkapi tentang kuasa hukumnya. Pasal 34 disepakati dihapuskan : ‘Mediator wajib mengusulkan agar kesepakatan para pihak memuat sanksi bagi pihak yang dikemudian hari tidak melaksanakan kesepakatan dan putusan yang telah diambil’. Pasal 35 huruf b menambahkan substansi bahwa “para pihak bisa menarik diri setelah mediasi pertama dilakukan atau selama 14 Hari Kerja sejak undangan mediasi pertama.” Alur Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi disetujui dengan catatan tambahan *Disesuaikan dengan kondisi yang ada. Amar Putusan: yang asli bermaterai dan ditandatangan oleh Ketua Majelis Komisioner dan panitera, diparaf oleh Ketua Majelis Komisioner ditiap-tiap lembar. Salinan, bermaterai dan ditandatangan oleh Panitera & diparaf ditiap-tiap lembar oleh Panitera, Ketua Majelis dan Anggota Majelis cukup tertanda (ttd). BIDANG EDUKASI, SOSIALISASI, DAN ADVOKASI
1. 2. 3.
Menjadikan tanggal 28 September sebagai “Hari Keterbukaan Infomasi Publik” yang diperingati secara serentak di tingkat Nasional dan Provinsi. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan keterbukaan informasi di Badan Publik dengan membuat pemeringkatan dan penghargaan kepada Badan Publik di tingkat nasional dan provinsi dalam menerapkan keterbukaan informasi. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan mendorong simpul-simpul komunitas masyarakat peduli informasi publik di daerah.
publikasi informasi secara berkala sebagaimana diatur pasal 9 UU KIP. Untuk Pemerintahan Provinsi, selain kepatuhan terhadap ketentuan pada pasal 9 UU KIP, Komisi Informasi Pusat juga memasukkan pembentukan Komisi Informasi Provinsi sebagai variabel kepatuhan terhadap UU KIP.
public agency to publish information on a regular basis as stipulated in article 9 of UU KIP. As for provincial government, in addition to compliance with Article 9 of KIP Act, Central Information Commission also included establishment of Provincial Information Commission as extra variable.
Adapun ketentuan untuk mendokumentasikan informasi yang wajib tersedia setiap saat, sebagaimana diatur pasal 14 UU KIP, dan penyusunan SOP layanan informasi belum merupakan variabel yang dipantau pada tahun 2011. Pemantauan atas va riabel ini akan dilakukan mulai tahun 2012, guna melihat per kembangan pelaksanaan di Badan Publik tingkat pusat maupun provinsi.
On the other hand, provisions for archiving information that must be available at any time, as acknowledge in Article 11 of UU KIP, and arrangement of SOP for information service, both are not yet monitored in 2011. These variables will be monitored in 2012, in accord to implementation progress on public agencies at national and regional level.
Jumlah Badan Publik tingkat pusat yang telah membentuk PPID baru mencapai 29%. Dari 34 Kementerian dan 129 Lembaga di tingkat Pusat, secara rata-rata baru 29% yang membentuk PPID. Rendahnya pembentukan PPID ini diperkira kan telah membebani peran pejabat yang membidangi doku mentasi, informasi dan kehumasan pada masing-masing Badan
On average, merely 29% of public agencies at national level formed PPID. This monitoring was conducted over 34 ministries and 129 institutions. Of those 34 ministries and 129 institutions at national level, on average, only 29% established PPID. The low number of PPID was assumed to have weighed down officials in charge of documentation, information and
22
Tabel–6.3 Kewajiban Badan Publik berdasarkan UUKIP
1
Bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
Pasal 1 angka 9 UUKIP
2
Melakukan pengklasifikasian informasi publik berdasarkan kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta dan tersedia setiap saat.
Pasal 9, 10, 11, 14, 15 dan 16
3
Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar (Standar Operating Procedure).
Pasal 13 ayat (1) huruf b UUKIP
4
Membuat pertimbangan secara tertulis dalam memenuhi hak atas Informasi Publik (untuk informasi terbuka)
Pasal 7 ayat (4) dan (5) UUKIP
5
Melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (untuk informasi dikecualikan)
Pasal 19 UUKIP
6
Melayani permohonan informasi berdasarkan permintaan.
Pasal 22 UUKIP
7
Mengumumkan layanan informasi setiap tahun.
Pasal 12 UUKIP
Publik. Hal ini dikarenakan PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelak sanaan UU KIP mengatur bahwa setiap Badan Publik diwajibkan membentuk PPID paling lambat Agustus 2011. Jika tak terbentuk, maka peran tersebut dijalankan oleh pejabat yang membidangi dokumentasi, informasi dan kehumasan. Dari 163 Kementerian/Lembaga, sejumlah 43 sudah memiliki PPID, dan 83 Kementerian/Lembaga belum membentuk PPID.
public relations at respective public agencies. Government Law PP No. 61 of 2010 on implementation of KIP Act instructed every public agency to establish PPID by August 2011. If PPID is not established, the role is taken over by the officials in charge of documentation, information and public relations. Of all 163 of the Ministries/Institutions, 43 have already established PPID, and 83 of Ministries/Agencies have not.
Ada 9 Kementerian dan Lembaga yang mencapai skor di atas 50% untuk penyediaan informasi berkala. Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pasal 9 UU KIP tentang penyediaan informasi berkala pada 28 September 2011. Hasil monitoring menunjukkan bahwa hampir sebagian besar kementerian lembaga belum melakukan penyesuaian isi (content) situs mereka berdasarkan jenis-jenis informasi berkala
There are nine ministries and institutions scored above 50% for its provision of regular information. Central Information Commission observed implementation of Article 9 of KIP Act on provision of regular information on 28 September 2011. The result indicated that most institutions did not update their websites content periodically as instructed by the KIP Act and Information Commission Regulation No. 1/2010 on Public
yang telah diatur oleh Undang-undang KIP dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Angka tertinggi adalah Kementerian Kominfo (68.0)
Information Services Standards. The highest rate achieved by the Ministry of Communications (68.0).
23
Dari monitoring terhadap 82 badan publik pusat, didapati hasil bahwa sebagian besar kementerian belum melaksanakan ketentuan UU KIP untuk menyediakan informasi yang masuk kategori wajib tersedia setiap saat, yakni laporan keuangan tidak dipublikasikan di situs milik kementerian.
Monitoring on 82 central public agencies resulted that most of the ministries did not comply KIP Act to provide type of information that must be available at any time, including financial statements which are not published on ministry’s website.
Hanya 7 Pemerintah Provinsi yang mencapai skor di atas 50% untuk kategori penyediaan informasi berkala dan pembentukan Komisi Informasi Provinsi. Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pasal 9 UU KIP tentang penyediaan informasi berkala pada 33 provinsi. Hasil monitoring per 31 Oktober 2011 menunjukkan bahwa hampir sebagian besar pemerintah provinsi belum melakukan penyesuaian isi (content) situs mereka berdasarkan jenis-jenis informasi berkala yang telah diatur oleh Undang-undang KIP dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Untuk pembentukan Komisi Informasi, baru mencapai angka 12 Provinsi. Angka tertinggi untuk skor kepatuhan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (65.6).
Only seven Provincial Government scored above 50% for providing regular information and establishing of the Provincial Information Commission. Central Information Commission observed implementation of Article 9 of KIP Act for provision of regular information on 33 provinces. The results of monitoring by 31 October 2011, showed that most of the provincial governments did not adjust their website contents and provide periodical information as requested by KIP Act and Commission Regulation KIP No. 1/2010 on Public Information Service Standards. As for Information Commission, only 12 provinces have established such body on their respective area. The Provincial Government of East Java reached the highest score for compliance (65.6).
6. Benchmark Keterbukaan Informasi Publik di Luar Negeri
6. Benchmark on Transparency of Public Information Abroad
Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdul Rahman Ma’mun dan komisioner KIP Amirudin serta Dono Prasetyo bersama Lawrence S. Cooley (President of Management System International/ MSI), Betram I. Spector, Ph.D (Senior Technical Director of MSI) dan Sabrina (Expert Staff of MSI)., membahas kerjasama kelembagaan, di kantor MSI Washington DC.
Kegiatan ini bertujuan melakukan kunjungan studi untuk mempelajari: (i) model penyelesaian sengketa di Komisi Informasi; (ii) mempelajari pola kerjasama antara Komisi Informasi dan civil society untuk mendorong implementasi keterbukaan informasi. Kunjungan dilakukan ke: (i) Nepal; (ii) Amerika Serikat; (iii) Kanada.
The objective of this activity is to learn about: (i) model of resolving dispute in Information Commission; (ii) study pattern of cooperation between Information Commission and civil society in encouraging transparency of information. The commission visited: (i) Nepal; (ii) United States; (iii) Canada.
24
Dalam kunjungan ke Nepal dilakukan perbandingan regulasi yang mengatur keterbukaan informasi dan pelaksanaannya antara Indonesia dan Nepal. Selain itu, dipelajari juga bagaimana mengoptimalkan jaringan bantuan hukum bagi masyarakat menghadapi kendala dalam mengakses informasi.
In Nepal, the commission compared regulation on transparency of information and its implementation in Indonesia and Nepal. In addition, they also learn to take full advantage of legal aid network to support community facing difficulties to access information.
Di Amerika Serikat, Komisi Informasi melakukan kunjungan ke National Security Archieve (NSA). NSA adalah institusi independen yang dibentuk oleh perguruan tinggi. Dalam kunjungan ini dipelajari bagaimana pola-pola kerja dari NSA dalam mengumpulkan arsiparsip bersejarah terkait dengan keamanan, pengelolaannya, dan pendistribusiannya.
In the US, the commission visited National Security Archive (NSA) which is an independent institution established by university. In this visit, they learned about how NSA collects, maintains, manages historical archives as well disseminates information related to the archives.
Di Kanada, dalam rangka konferensi internasional Komisioner Komisi Informasi, KI Pusat mengirimkan Komisionernya untuk mendalami berbagai kesepakatan dan perkembangan mengenai isu terkini dalam kebebasan informasi. Dalam kunjungan tersebut juga dilakukan pertemuan dengan komisi informasi Kanada.
Information Commission also sent their representatives to Canada to attend International Conference of Commissioner of Information Commission in order to study several agreements and developments in issue of transparency of information and freedom of information. During the visit, the commissioners also visit Information Commission of Canada.
.
Komisioner KIP Henny S. Widyaningsih dan Ramly Amin Simbolon serta Tenaga Ahli KIP Astrid Debora S.M bersama Komisioner Komisi Informasi Nepal, di Kathmandu, Nepal.
25
4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
4. Public Information Dispute Settlement Division
Komisi Informasi Pusat, diberikan kewenangan untuk menye lesaikan Sengketa Informasi Publik, yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota, selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
The Central Information Commission has the authority to resolve Public Information Dispute involving public offices at the central, provincial and district level for as long as provincial and district office of Information Commission have not been established.
Dalam Pelaksanaan tugasnya, Komisi Informasi Pusat yang mendapat dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola dari Sekretariat Komisi, bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
In implementing their duties, Central Information Commission is supported by Secretariat which provide administrative, financial and management assistance. The commission is responsible to President and reports their work to House of Representative.
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi memiliki tugas: (i) menyusun Standar Layanan Informasi Publik; (ii) menyusun Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; (iii) menjadi koordinator dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) Pusat; (iv) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi no 1 tentang SLIP dan Peraturan Komisi Informasi no 2 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi; (v) membuat doku mentasi dan laporan berkala tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi; dan (vi) melakukan monitoring paska pe nanganan sengketa informasi dan melakukan upaya pelaksa naannya.
The tasks of Public Information Dispute Settlement Division are: (i) formulate Public Information Service Standard; (ii) formulate Procedure of Public Information Dispute Settlement; (iii) act as coordinator in settling public information dispute reported to Central Information Commission; (iv) conduct monitoring and evaluation on implementation of Information Commission Decree No.1 on Public Information Service Standard and No.2 on Procedure of Public Information Dispute Settlement; (v) record and report settlement of public information dispute regularly; and (vi) conduct monitoring following settlement of the dispute.
4.1. Penanganan Sengketa Informasi Publik Sesuai UU No. 14 tahun 2008
4.1. Settlement of Public Information Dispute based on Act No.14/2008
Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2010 hingga akhir tahun 2011, tercatat Komisi Informasi Pusat telah menerima total 495 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Sementara Jumlah permohonan penyelesaian sengketa infor masi publik yang masuk ke Komisi Informasi Pusat di tahun 2011 saja tercatat berjumlah 419 permohonan.
Since the enactment of Act No.14 on Public Information Disclosure in 2010 until the end of 2011, Information Commission has received a total of 495 appeals for settlement of public information dispute in which 419 out of them were received in 2011.
26
Berdasarkan data Komisi Informasi Pusat, terlihat bahwa terdapat peningkatan yang sangat signifikan dalam jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang masuk ke Komisi Informasi Pusat dibandingkan dengan jumlah permohonan di tahun 2010. Hal ini dapat menjadi indikator awal bahwa pemahaman masyarakat akan hak atas informasi telah mengalami peningkatan.
The data collected by Central Information Commission shows that there is a significant increase in the number of appeal in 2011 compare to 2010. Such fact can serve as indicator of the raise in awareness of the public on rights of information.
Pemohon Informasi Publik didominasi oleh Pemohon Individu. Sepanjang tahun 2011, Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang didaftarkan ke Komisi Informasi Pusat lebih didominasi oleh Pemohon Individu, yang berjumlah 298 Permohonan, dibandingkan dengan Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang didaftarkan atas nama kelompok masyarakat atau organisasi, yang berjumlah 121 permohonan.
Appeals are mostly proposed by individuals. In 2011, appeals for settlement of public information dispute are mostly proposed by individuals (298 appeals) compare to 121 appeals by organization or community groups.
Permintaan oleh individu masih didominasi oleh beberapa per mohonan yang meminta informasi ke banyak Badan Publik. Permohonan informasi masih diwarnai oleh keinginan men coba apakah mekanisme yang diinginkan oleh Undang-undang dijalankan oleh badan publik, bukan karena kebutuhan lang sung terhadap informasi.
Appeals by individuals remain dominated by those requesting information in public institutions out of curiosity on whether or not the institutions enforce the Act instead of direct needs of information.
Permintaan Informasi Publik masih berpusat di Kementerian dan Lembaga. Berdasarkan catatan Komisi Informasi Pusat sepanjang tahun 2011, Kementerian/Lembaga menjadi Badan Publik yang paling banyak dimintai informasi oleh pemohon informasi, dengan jumlah 265 permohonan, dan yang paling sedikit dimintakan adalah Badan Publik Rumah Sakit, hanya berjumlah 5 permohonan.
Requests for Public Information are mostly directed towards Ministries and Government Institutions. Central Information Commission recorded that in 2011, Ministries and other Government Institutions received most request for information (265 requests) while Public Institutions such as Hospital only received 5 requests.
27
Jenis informasi yang banyak diminta adalah informasi yang telah diatur secara eksplisit oleh UU KIP maupun Peraturan KI No. 01 tahun 2010. Berdasarkan catatan Komisi Informasi Pusat, sejak Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keter bukaan Informasi Publik secara resmi mulai berlaku efektif hingga bulan Desember 2011, tercatat ada 1732 informasi yang dimintakan ke Badan Publik.
Information requested are those explicitly mentioned in Public Information Disclosure Act and Information Commission No.01/2010. Information Commission recorded that since the enactment of the Act up to December 2011, there were 1732 information requested at Public Institutions.
Ada 83% sengketa jenis informasi terbuka yang telah diatur secara eksplisit oleh UU KIP maupun Peraturan Komisi Informasi No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Fakta ini menunjukkan bahwa kebanyakan sengketa lebih disebabkan oleh hal-hal prosedural daripada substansi. Seba gian besar sengketa terjadi karena: (i) Mayoritas informasi yang diminta telah memiliki standar dokumen, namun belum dikompilasi oleh Badan Publik; (ii) Permintaan dan Keberatan tidak direspons atau ditanggapi; (iii) Permohonan direspons tetapi melampaui batas waktu; (iv) Permohonan maupun kebe ratan direspons tepat waktu, tetapi terjadi perbedaan persepsi tentang standar. Faktor terakhir relatif lebih sedikit dibandingkan 3 faktor sebelumnya.
83% of the disputes are based on open information explicitly quoted in Public Information Disclosure Act or Information Commission Decree No.01/2010 on Public Information Service Standard. Such fact shows that most disputes are caused by procedural problems instead of substance. Several causes of the dispute are: (i) Most of the information requested have already had standardized documentation but have not yet compiled by Public Institutions; (ii) Requests that are not well responded; (iii) Late response towards the request for information; (iv) Requests are responded in timely manner but with differences in perception about the standard of the document requested. The final factor was less likely to appear compare to the initial three factors.
Perkembangan penanganan sengketa: antara lonjakan input semester pertama 2011 dan kejelasan posisi Komisi Informasi. Dari total 495 permohonan penyelesaian sengketa yang masuk ke Komisi Informasi Pusat hingga Desember 2011, sebanyak 237 sudah berhasil diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat, baik melalui mediasi, ajudikasi, melalui penolakan pada tahap Majelis Pemeriksaan Pendahuluan (MPP), maupun pena rikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik oleh Pemohon.
Progress in settlement of dispute: between the significant increase in the input of the first semester of 2011 and the clarity of position of Information Commission. Out of the total 495 appeals up to December 2011, 237 had already been settled by Central Information Commission through mediation, adjudication, rejection at the level of Initial Examination Council (Majelis Pemeriksaan Pendahuluan/MPP) and retraction of the appeal.
Lonjakan input (pendaftaran sengketa) pada semester pertama
The significant increase in number of appeal in the first semester
2011 telah meningkatkan intensitas penyelesaian sengketa. Di sisi lain, sekretariat yang pada periode tersebut belum setahun terbentuk masih mengalami banyak penyesuaian. Penarikan dan pergantian staf di unit yang menangani administrasi pengaduan dan penyelesaian sengketa telah pula menyebabkan meningkatnya beban pelaksanaan tugas ini. Hingga akhir 2011, jumlah sengketa yang terselesaikan mencapai 48% atau kurang dari separuh jumlah sengketa yang didaftarkan ke Komisi Infor masi Pusat.
of 2011 has increased the intensity of settlement. On the other hand, secretariat of the commission has only been operating in less than a year and was still struggling with changes and retraction of staffs especially in unit managing administration of appeals. Until the end of 2011, only 48% of the disputes were settled.
28
Beberapa sengketa berlanjut ke pengadilan, namun perbedaan tafsir terhadap UU KIP menyebabkan Komisi Informasi dite tapkan sebagai pihak tergugat oleh pengadilan. Kondisi ini turut menambah beban bagi unit yang menangani sengketa di Komisi Informasi, karena meningkatnya frekuensi untuk menghadiri persidangan sementara untuk penambahan tenaga belum dimungkinkan.
Some of the disputes went to the court. However, differences in interpretation of Public Information Disclosure Act are often caused Information Commission to be the party facing the law suit. Such situation increases the burden of unit as they have to attend court while the number of staffs remains inadequate to cover for their duties.
Perkembangan lain yang cukup menyita perhatian adalah me ningkatnya laporan ke Kepolisian akibat ditolaknya permo hon an informasi. Perbedaan tafsir dalam memperlakukan ketentuan pidana telah menyebabkan kebingungan di pihak penyidik. Lebih jauh, bahkan pemohon yang keberatan atas substansi putusan komisi informasi juga memilih jalan melapor ke kepolisian.
The other development is the increase in the number of report to the police due to rejection of information request. Differences in interpretation of the Act trouble the investigators. Furthermore, requester objects with the substance of the ruling of information commission also choose to report to the police.
Melalui koordinasi dengan Mahkamah Agung, akhirnya Mah kamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2011 menjelang akhir tahun. Melalui regulasi tersebut, diatur bahwa Komisi Informasi bukanlah para pihak yang dapat digugat di pengadilan apabila terjadi keberatan atas putusan Komisi informasi. Hal lain, regulasi ini juga mengatur tentang eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun untuk mengatasi perbedaan tafsir atas pemberlakuan ketentuan pidana pada UU KIP, para penyidik telah meminta diterbitkannya surat edaran dari Komisi informasi Pusat. Untuk mengatasi hal tersebut, melalui pertemuan konsultasi dengan para penyidik, akhirnya Komisi Informasi bersepakat untuk menerbitkan surat edaran pada periode 2012 sebagaimana dijelaskan pada tabel–2.1.
Coordination with the Supreme Court results in the issue of Supreme Court Decree No.2/2011 enacted at the end of the year. The decree regulate that information commission are not the party subject to law suit in the case of objection towards their decision. This decree also regulates execution of verdict. Moreover, to overcome differences in interpretation on punishment cited in Public Information Disclosure Act, investigators have requested memo from Central Information Commission. In response to such request, the commission initiate consultative meeting with investigators and the commission agree to issue memo in 2012 as explain in table 2.1.
4.2. Pelatihan Mediasi
4.2. Mediation Training
Komisi Informasi Pusat, sebagai lembaga yang bertugas mene rima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa informasi secara ce pat, sederhana, dan berbiaya ringan. Untuk itu, diperlukan du kungan yang optimal dari seluruh jajaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat.
Central Information Commission as an institution assigned to receive, examine, and settle appeal on Public Information Dispute through mediation and/or non-litigious adjudication proposed by Public Information Requester is expected to be able to settle dispute fast, simple and with a low cost. Hence, the full support provided by Secretariat of Central Information Commission.
Kegiatan ini dilakukan selama dua hari di Jakarta dengan me li batkan seluruh Jajaran Komisi Informasi Pusat dan men datangkan narasumber. Melalui kegiatan pelatihan mediasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman seluruh jajaran Komisi Informasi Pusat dan berimplikasi pada meningkatnya kinerja Komisi Informasi Pusat.
The training was conducted in Jakarta for two days involving all staffs of Central Information Commission and inviting several resource persons. The training is expected to be able to increase the understanding of all staffs about mediation which in turn will improve the work of the commission.
4.3. Diskusi Ahli dalam Rangka Proses Penyelesaian Sengketa
4.3. Expert Discussion on Process of Dispute Settlement
Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan beberapa per guruan tinggi, seperti Universitas Sumatera Utara untuk isu Pertahanan dan Keamanan Negara khususnya Undang-Undang Intelijen, Universitas Diponegoro Semarang dengan tema Kerahasiaan Pribadi dan Keterbukaan Informasi, Universitas Padjadjaran dengan tema Pengecualian Informasi Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Persaingan Usaha yang Sehat dan Kerahasiaan Sumber Daya Alam, dan Universitas Hasanudin dengan tema Kerahasiaan untuk Perlindungan Ketahanan Ekonomi Nasional.
This activity is conducted in cooperation with several universities including Universitas Sumatera Utara for issues of Defence and Security especially related to Intelligent Act, Universitas Diponegoro for issues related to Privacy and Information Disclosure, Universitas Padjadjaran for issues related Concealing Information for Protection of Business and Natural Resources and Universitas Hasanudin for issues related to Confidentiality for Protection of National Economy.
29
Diskusi ahli yang diadakan juga melibatkan beberapa pakar dan sejumlah peneliti untuk memperkaya kajian yang dilakukan sesuai dengan tema masing-masing. Dari diskusi ahli ini diperoleh sejumlah kertas kerja sebagai masukan bagi Komisi Informasi Pusat dalam merumuskan pengecualian informasi di masing-masing sektor.
The discussion also involves experts and researchers to enrich the perspective on each issue. The result of the discussion is a working paper serving as input for Central Information Commission in formulation exception in information disclosure for each sector.
4.4. Memfasilitasi Pembentukan Jaringan Kerja Bantuan Hukum
4.4. Facilitate Establishment of Network of Legal Aid
Salah satu tujuan dibentuknya UU KIP juga bertujuan mendo rong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan proses pengelolaan kebijakan badan publik. Seiring dengan hal tersebut muncul kebutuhan bantuan hukum dalam menghadapi sengketa informasi yang semakin lama semakin jamak bermunculan.
One of the objectives of the enactment of Public Information Disclosure Act is to encourage public participation in process of decision making and management of policy in public institutions. With the enactment of the Act emerges the need for legal assistance to deal with growing number of information dispute.
Tujuan kegiatan ini pada pokoknya lebih ditekankan untuk membantu masyarakat pemohon informasi maupun Badan Pu blik agar sama-sama memiliki persiapan awal yang cukup untuk menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini dilakukan di 4 kota, yakni Palangkaraya, Surabaya, Manado, dan Palembang.
The objective of this activity is to assist both requester and Public Institution to prepare for the enactment of the Act. This activity was conducted in 4 cities; Palangkaraya, Surabaya, Manado and Palembang.
30
5. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi
5. Advocacy, Socialization and Education Division
Berdasarkan Renstra Komisi Informasi Pusat, tugas Bidang ini mencakup: (i) mendiseminasikan implementasi UU KIP dan Peraturan Pelaksanaannya ke Badan Publik. Program ini mencakup kegiatan untuk percepatan pembentukan PPID, pembuatan SOP Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik, membuat mekanisme daftar informasi publik dan mekanisme pengecualian informasi dll.; (ii) melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Badan Publik tentang fungsi dan peran KI Pusat dan KI Provinsi; (iii) merancang dan melaksanakan model konsultasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara KI Pusat dan Badan Publik di tingkat Pusat.
Based on Strategic Planning of Central Information Commission, the responsibilities of this division includes: (i) disseminate implementation of Public Information Disclosure Act and its implementing regulations to Public Institutions. This program covers activities designed to accelerate the establishment of PPID, formulate SoP of Public Information Service in Public Institutions, formulate mechanism of list of public information and exception in disclosing information, etc; (ii) conduct socialization to the community and Public Institutions on function and role of Central Information Commission and Provincial Information Commission; (iii) design and implement model of continuous consultation and coordination between Central Commission and Public Institutions and the central level.
Pada tahun 2011, semakin banyak badan publik yang melakukan sosialisasi internal. Namun demikian belum terpantau apakah sosialisasi internal tersebut ditindaklanjuti oleh satuan kerja internal. Pemantauan dan bantuan konsultasi untuk internal Badan Publik tingkat pusat yang telah membentuk PPID menjadi salah satu kegiatan yang akan dilakukan pada 2012 oleh Komisi Informasi pusat.
In 2011, more public institutions conduct socialization within their institution. However, the commission has not been able to monitor whether this internal socialization is followed by establishment of internal work force. Monitoring and consultation for Public Institutions establishing internal work force are among the agenda of the commission in 2012.
5.1 Memfasilitasi Pembentukan Jaringan Kerja Komunitas Peduli Informasi Publik
5.1 Facilitate Establishment of Network of Public Information Disclosure Support Community.
Kegiatan memfasilitasi pembentukan jaringan kerja komunitas peduli informasi melibatkan aktivis atau tokoh LSM dan masyarakat pada umumnya. Dalam pertemuan, peserta menilai penting keberadaan suatu wadah atau jaringan kerja yang menampung dan mengorganisasi kepedulian masyarakat akan keterbukaan informasi publik, terutama untuk mempercepat pemahaman tentang hak-hak mereka yang dijamin oleh Undang-Undang, termasuk prosedur yang harus ditempuh.
This activity involves activists, social workers and general public. Participants of the meeting view the importance of a network organizing public interest on transparency of information and accelerating understanding on public rights to information guaranteed by the Act as well as introducing procedure to access information.
Melalui inisiasi jaringan kerja di daerah diharapkan terbentuk simpul-simpul yang dapat dijadikan mitra Komisi Informasi untuk berbagi pengalaman dari wilayah lain, maupun berbagai pengetahuan tentang regulasi-regulasi yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.
This initiative is expected to spread into smaller organizations working as partner of Information Commission to share experience from other areas and share knowledge on regulations related to public information disclosure.
31
5.2 Diskusi Publik Reguler
5.2 Regular Public Discussion
Diskusi publik reguler dilakukan untuk membahas isu-isu terkini terkait dengan keterbukaan informasi. Diskusi melibatkan ber bagai stakeholder dengan maksud mendapatkan masukan sekaligus untuk menyampaikan perkembangan Komisi Informasi dalam menangani sengketa informasi. Selama tahun 2011 telah dilaksanakan 6 kali diskusi publik reguler.
Regular Public Discussion is conducted to discuss current issues related to transparency of information. The discussion involved various stakeholders in order to collect inputs while reporting progress of the work of Information Commission in settling information dispute. There has been 6 public discussion held in 2011
5.3 Pengelolaan Website
5.3 Website Maintenance
Pengelolaan website (www.komisiinformasi.go.id) merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk menayangkan informasi berkala lembaga Komisi Informasi dan menerima pelayanan pengaduan dan pengajuan sengketa informasi publik serta permohonan informasi kepada Komisi Informasi Pusat.
Website maintenance (www.komisiinformasi.go.id) is one of the regular activities of the commission to disseminate information related to the institution and to receive report and appeal as well as request for information.
Secara berkala telah diterbitkan tajuk wacana melalui rubrik suryakanta dan ditayangkan berbagai kegiatan Komisi Infor masi pusat, termasuk jadwal sidang dan hasil kesepakatan mediasi maupun putusan ajudikasi sengketa informasi publik. Namun website komisi informasi masih memerlukan banyak pembenahan, mengingat berdasar hasil monitoring dan evaluasi Badan Publik, website Komisi Informasi masih menempati urutan ke-33 dari 82 Badan Publik setingkat Kementerian dan Lembaga. Rencana pengembangan kualitas website Komisi Informasi Pusat telah dimasukkan dalam kegiatan 2012.
The commission publish regular editorial in the website as well as news, reports and documentation related to the activities of the commission including schedule of hearing and result of mediation and adjudication of information dispute. However, the website still needs more improvement as based on monitoring and evaluation Public Institution, the website of Information Commission only sits in number 33 out 82 websites of Public Institutions at the level of ministry. Website development is one of the agenda of Information Commission in 2012.
5.4 Penerbitan News Letter
5.4 Publication of News Letter
Komisi Informasi Pusat telah menerbitkan newsletter secara berkala setiap 1 bulan sekali. Namun adanya keterbatasan ang garan mengakibatkan newsletter ini hanya terbit sebanyak 10 kali sampai tahun 2011. Newsletter ini dibagikan kepada Badan Publik dan Stakeholders terkait. Newsletter ini adalah media internal Komisi Informasi Pusat untuk mewacanakan secara rutin isu tentang Keterbukaan Informasi Publik serta memberitakan kegiatan Komisi Informasi Pusat.
Central Information Commission has published newsletter regularly every month yet due to budget limitation, only 10 editions were published in 2011. The newsletter is distributed to Public Institutions and related stakeholders. The publication is an internal media published by the commission to disseminate issues on Public Information Disclosure and news on activities Central Information Commission.
32
5.5 Pembuatan CD Audio Visual
5.5 Production of Audio Visual CD
CD Audio Visual yang telah dicetak berisi laporan tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2010 serta profil lembaga dan komisioner Komisi Informasi Pusat, sebagai bagian dari akuntabilitas dan pengenalan kelembagaan Komisi Informasi Pusat.
The Audio Visual CD produced contains annual report of 2010, institution profile and profile of the commissioner as part of accountability and introduction of the institution to the public.
CD Audio Visual tentang KIP berisikan profil Komisi Informasi Pusat dan animasi kartun UU Keterbukaan Informasi Publik. Produk ini juga telah dibagikan kepada badan publik dan stakeholders terkait sebanyak 1.000 keping.
The CD also contains animation on Public Information Disclosure Act. The commission produced 1000 CDs and distributed them to public institutions and related stakeholders.
5.6 Advertorial
5.6 Advertorial
Untuk menyebarluaskan beberapa capaian dan isu terkait peran Komisi Informasi Pusat, telah ditayangkan advetorial sebanyak 4 kali di 3 koran/majalah berskala nasional, dalam rangka peringatan hari hak untuk tahu tanggal 28 September 2011, dan peringatan 1 tahun berlakunya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
The advertorial is made to publish achievement and issues related to the role of Central Information Commission. It has been published 4 times in 3 national newspaper/magazine in commemorating Day of Right to Know in September 28, 2011 and 1 year anniversary of enactment of Act No.14/2008 on Public Information Disclosure.
5.7 Iklan Layanan Masyarakat Tentang Keterbukaan Informasi Publik
5.7 Public Service Ad on Public Information Disclosure
Iklan layanan masyarakat tentang keterbukaan informasi ini bertujuan untuk mengenalkan Komisi Informasi dan Apa itu Badan Publik serta Hak dan Kewajibannya. Ada 2 versi, yaitu: versi pertama adalah versi Pengumuman Pengurus masjid, yang menggambarkan pengurus masjid yang sedang mengumumkan hasil pengumpulan dan penggunaan dana masjid secara periodik tentang kewajiban setiap Badan Publik mengumumkan secara berkala.
The objective of broadcasting PSA on public information disclosure is to introduce Information Commission and the definition of Public Institutions together with their Rights and Responsibilities. There are two versions of the ad; first, announcement from management of mosque which portrays management of mosque publish collection and utilization of donation received periodically as part of their responsibility to the public.
Versi kedua adalah versi masyarakat yang sedang mengakses informasi, yaitu menggambarkan sejumlah orang yang sedang berjejal melihat pengumuman di sebuah kantor (Badan Publik), ada yang mencari file, ada yang sedang membuka website, dan ada yang sedang membaca annual report, tentang batasan informasi publik dan prinsip dari UU KIP yaitu menjamin setiap WNI untuk mendapatkan informasi publik.
The second version shows community members accessing information. They gather to see an announcement in one office (Public Institution), some of them are looking for files, some are opening website and some are reading annual report on limitation of public information and principles of Public Information Disclosure Act which guarantee access to public information for every citizen.
33
Pada Diagram frekuensi Penayangan PSA dapat dilihat bahwa tayangan PSA lebih banyak ditayangkan di TVRI daripada stasiun TV swasta. Dilihat dari fungsi TVRI di Indonesia, yakni sebagai sarana diseminasi informasi publik dari pemerintah ke masyarakat luas di pelosok-pelosok Indonesia, sasaran tayangan ini secara minimal dapat tercapai.
In the diagram of frequency of PSA broadcasting above, it can be seen that the ads are mostly broadcasted in TVRI (State-owned Television Station) in comparison to Private Television since TVRI functioned as media for dissemination of public information from the government to the people across Indonesia. Working with TVRI will ensure that the commission achieve at least minimum target of broadcasting of the information.
Tayangan di prime time, baik prime time pagi maupun sore, jumlahnya 69 kali tayang. Asumsinya jika tayangan dapat ditayangkan pada saat prime time, dapat dikatakan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat luas.
The ads are broadcasted 69 times in prime time both morning and afternoon. The prime time broadcasting will help get the message across to the public.
5.8 Dialog Interaktif
5.8 Interactive Dialogue
Kegiatan ini telah dilaksanakan beberapa kali: 5 kali di TV dan 10 kali di Radio (lokal dan nasional), beberapa dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Hak untuk Tahu tanggal 28 September 2011 dan beberapa yang lain KIP diundang untuk menjadi narasumber pada acara di TV dan Radio baik lokal maupun nasional seperti di TV One dan Metro TV, dihadiri oleh komisioner Komisi Informasi Pusat yang disandingkan dengan perwakilan badan publik terkait seperti dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
The interactive dialogue has been conducted several times: 5 times in TV and 10 times in Radio both local and national. Some of the shows were broadcasted to commemorate Day of Right to Know in September 28, 2011 and some others were when members of the commission were invited as resource person in Radio or Television shows both local and national. The commissioners are invited several times in talk show in TV One and Metro TV where they sit in a panel with representatives of related public institutions such as Ministry of Communication and Informatics.
34
6. Dukungan Administrasi Kesekretariatan
6. Administrative Support
Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 05/PER/M.Kom info/03/2010, Sekretariat Komisi Informasi Pusat menjalankan fungsi: (a) penyiapan penyusunan perencanaan dan program; (b) pelaksanaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik; (c) pelaksanaan tugas ketatatusahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan; (d) pelaksanaan dokumentasi dan kepustakaan.
Based on Decree of Minister of Communication and Informatics No.05/PER/M.Kominfo/03/2010, the functions of Secretariat of Central Information Commission are as follows: (a) prepare planning and programming of the Commission; (b) provide administrative support for request and appeal on public information dispute; (c) responsible for administration, finance, staff, household, etc; (d) documentation and library.
6.1 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat
6.1 Organizational Structure of Secretariat of Central Information Commission
Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah unsur pendukung administratif, keuangan dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi Pusat. Secara teknis operasional, sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan, secara administratif, bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Secretariat of Central Information Commission is an administrative, financial and managerial support system assisting Central Information Commission in managing secretarial duties. Technically, secretary is responsible to Chairman of Central Information Commission and administratively responsible to General Secretary of Ministry of Communication and Informatics. Secretariat of Central Information Commission is led by one secretary leading three divisions as follows: (i) General Affairs; (ii) Planning; (iii) Administration of Appeal and Settlement of Dispute. The organizational structure of Secretariat of Central Information Commission has developed to meet the demand of tasks related to administration and services.
Kesekretariatan Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi tiga bagian, yakni: (i) Bagian Umum; (ii) Bagian perencanaan; (iii) Bagian Administrasi pengaduan dan penyelesaian sengketa. Struktur kesekretariatan Komisi Informasi Pusat telah mengalami perkembangan untuk mendukung tugas-tugas administrasi dan pelayanan.
Diagram 5–1 Struktur Sekretariat Komisi Informasi Pusat
35
Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Sekretariat didukung oleh Staf PNS dan Non PNS. Untuk mendukung kerja-kerja Komisioner telah diadakan personel yang berfungsi sebagai asisten ahli dan tenaga ahli. Setelah pengisian staf pada 2011, pada periode 2012 Sekretariat Komisi Informasi Pusat akan melengkapi struktur yang ada dengan prosedur operasi standar (SOP) agar pelaksanaan tugas tiap personel menjadi lebih terfokus dan pasti. Total jumlah personel saat ini telah mencapai: 19 pegawai negeri sipil dan 45 non pegawai negeri sipil.
In working on these functions, the secretariat is supported by Civil Servant and Non-Civil Servant staffs. There are also experts and assistants hired to support the work of Commissioner. Following the fulfilment of staffs in 2011, the commission will complete the structure with SoP in 2012 so that all staffs can work with definite guidelines and more focus. Total number of staffs of the Commission is: 19 civil servants and 45 non-civil servants.
6.2 Keuangan Komisi Informasi Pusat T.A 2011.
6.2 Finance of Central Information Commission Fiscal Year 2011
Rata-rata realisasi anggaran 12% di bawah realisasi fisik. Secara keseluruhan realisasi anggaran mencapai 85.09% atau senilai Rp. 11.415.746.700,- dari total anggaran 2011 Rp. 13.416.700.000,-. Meskipun demikian, realisasi fisik kegiatan mencapai 97%. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar dana yang tersisa akibat penghematan dalam kegiatan tak sempat dialokasikan menjadi kegiatan baru karena: (i) sistem monitoring keuangan yang baru diterapkan oleh pemerintah pusat lebih mengarah pada besaran jenis belanja daripada realisasi per jenis kegiatan; (ii) gaji untuk staf PNS yang sudah dialokasikan ke anggaran Komisi informasi Pusat masih dibayar oleh satuan kerja awal di Kementerian Kominfo.
The average realization of budge is 12% under physical realization. Overall, the realization of budget is reaching 85.09% or Rp. 11.415.746.700 of the total allocation of 2011 that is Rp. 13.416.700.000. However, physical realization of activities is reaching 97%. Some of the fund saved has not been able to be allocated to other activities due to several reasons as follows: (i) the new financial monitoring system issued by the central government leaning more towards the amount of spending instead of realization of each activity.; (ii) salary allocated for Civil Servant staffs allocated for Central Information Commission remain paid by their initial working unit at Ministry of Communication and Informatics.
Hasil inventarisasi baru diperoleh pada triwulan terakhir sehingga sebagian besar penghematan tak mungkin dialokasikan menjadi kegiatan baru melalui skema revisi anggaran. Hal ini disebabkan oleh: (i) pelaksanaan kegiatan lain yang masih memiliki intensitas tinggi; (ii) pengalokasian ke belanja barang yang diperlukan akan menghadapi proses pengadaan yang memakan waktu cukup panjang (lebih dari 3 bulan).
The result of current inventory was obtained at the final trimester hence it is difficult to allocate the budget saved for new activities through the scheme of budget revision. Such is caused by: (i) high intensity of implementation of the running activities; (ii) allocation in procurement of facilities takes more than 3 months.
Tabel 6–1 Realisasi Anggaran Komisi Informasi Pusat 2011 BIAYA
KOMPONEN OUTPUT
REALISASI
(Rp)
(Rp)
%
1
Layanan Dukungan Teknis Administrasi dan Tata Kelola Komisi Informasi Pusat
7,559,550,000
6,308,821,728
83.5%
2
Penanganan Sengketa Informasi Publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008
2,006,615,000
1,687,935,477
84.1%
3
Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi dan Badan Publik
3,850,535,000
3,418,989,495
88.8%
13,416,700,000
11,415,746,700
85.1%
JUMLAH Sumber: Sekretariat Komisi Informasi Pusat 2011
Untuk mengantisipasi hal serupa, di tahun 2012 sekretariat akan membuat sistem pemantauan yang juga berbasis pada komponen input (kegiatan), sehingga pengalokasian sisa anggaran kegiatan ke dalam belanja baru dapat dilaksanakan sedini mungkin.
To avoid unallocated budget, in 2012 secretariat will formulate monitoring system based on input component so that the saved budget can be allocated to other activities sooner.
Untuk realisasi berdasarkan komponen input memiliki capaian yang berbeda. Tabel 6–2 menggambarkan uraian lengkap untuk realisasi anggaran berdasarkan komponen input pada tahun anggaran 2011.
Realization based on input component will result different achievement. Table 6–2 shows complete description of budget realization based on input component in fiscal year 2011.
36
Tabel 6–2 Realisasi Anggaran 2011 Berdasarkan Kegiatan
No.
Komponen Input
Anggaran
Realisasi Nilai
%
Fisik
1.10
Pembayaran Gaji & Tunjangan, Lembur, Honor dan Vakasi
2,840,993,121
1,890,160,000
64.8
100.0%
1.20
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
4,718,556,879
4,099,996,362
94.7
100.0%
7,559,550,000
5,990,156,362
79.2
2.10
Pelaksanaan Penanganan sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi/Ajudikasi
560,500,000
486,326,185
86.8
100.0%
2.20
Pelatihan Mediasi/ Ajudikasi
77,280,000
49,594,500
64.2
100.0%
2.30
Diskusi Publik Reguler
94,950,000
86,970,000
91.6
100.0%
2.40
Penyuluhan dan Penyebaran Informasi tentang Standar Informasi Publik ke Badan Publik
94,950,000
22,858,000
24.1
100.0%
2.50
Penerbitan News Letter tentang Keterbukaan Informasi Publik
72,850,000
59,946,640
82.3
100.0%
2.60
Dialog/ Talkshow Interaktif di radio dan TV tentang Sengketa Informasi
596,850,000
490,990,000
82.3
100.0%
2.70
Pembuatan CD Audio dan Buku Komisi Informasi
27,150,000
11,203,637
41.3
50.0%
2.80
Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerja Komunitas Peduli Informasi
200,370,000
176,906,700
88.3
100.0%
2.90
Forum Diskusi Ahli
281,715,000
253,719,925
90.1
100.0%
2,006,615,000
1,696,495,587
84.5
3.10
Mengadakan MoU dengan Lembaga Lain
64,075,000
15,510,000
24.2
100.0%
3.20
Bimbingan Teknis Penerapan SLI
210,825,000
166,252,300
78.9
100.0%
3.30
Audiensi Dalam Mendorong Terbentuknya KI Provinsi
293,190,000
184,869,700
79.2
100.0%
3.40
Pemeringkatan dan Pemberian Penghargaan ke Badan Publik dalam Pengelolaan Informasi sesuai SLI
211,290,000
180,140,090
85.2
100.0%
3.50
Rakornas Bidang Informasi Publik
313,222,000
312,097,800
99.6
100.0%
3.60
Benchmarking Penyelesaian Sengketa di Negara Lain
3.70
Iklan/Pemberitahuan/ Pengumuman
3.80 3.90
Subtotal
Subtotal
452,500,000
357,612,000
79.1
100.0%
1,780,000,000
1,612,135,000
90.5
100.0%
Monitoring dan Evaluasi SLI ke Badan Publik
118,780,000
76,261,600
64.2
100.0%
Penyusunan Road Map KIP
85,690,000
–
0.0
0.0%
3.10
Penyusunan Laporan Tahunan
64,460,000
30,450,000
47.2
50.0%
3.11
Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerja Bantuan Hukum untuk Pendampingan Masyarakat
313,053,000
292,798,200
93.5
100.0%
Subtotal
3,850,535,000
3,418,989,495
87.0
TOTAL
13,416,700,000
11,415,746,700
85.1
Neraca: jumlah sengketa meningkat 5 kali lipat, diperlukan peningkatan belanja peralatan penunjang. Hingga 2011, pembentukan aset terbesar adalah aset tetap berupa peralatan dan mesin. Hingga saat ini Komisi Informasi Pusat masih menyewa gedung, sehingga fokus pengadaan lebih pada peralatan operasional. Dibandingkan dengan anggaran, pembentukan aset tetap mencapai 34% dari total anggaran berjalan. Komposisi yang masih memadai mengingat pelayanan Komisi Informasi Pusat belum memiliki intensitas tinggi dalam pemanfaatan teknologi.
97.1%
Balance: number of dispute increase 5 times hence spending on facilities to support the service related to settlement of dispute also increases. Until 2011, the establishment of the largest asset is in a form of Long Term Asset including tools and machines. Up until now, the commission still rent their office building hence the focus of procurement is on facilities. Compare to the budget, collection of Long Term assets has reached 34% of the total budget; a sufficient composition considering the service provided by the commission has not relied much on high technology.
37
Seiring meningkatnya jumlah sengketa, baik dari sisi jumlah maupun sebaran, diperkirakan pada periode mendatang Komisi Informasi memerlukan penambahan aset di bidang teknologi informasi dan pendokumentasian. Penambahan anggaran pada tahun mendatang akan diarahkan untuk meningkatkan alokasi belanja peralatan pendukung tugas penyelesaian sengketa Informasi.
Along with the increase in number of dispute, the Commission will need additional assets in a form of information technology and documentation support to provide services for all disputes. Additional budget for 2012 will be directed to procurement of tools and facilities to support dispute settlement.
Tabel 6–3. Neraca Keuangan Komisi Informasi Pusat (unaudited) Aset 1.0.0
ASET LANCAR
124,442,430
1.1.0
Kas di bendahara pengeluaran
26,902,950
1.2.0
Persediaan
97,539,480
2.0.0
ASET TETAP
4,567,415,950
2.1.0
Peralatan dan mesin
2.2.0
Aset tetap lainnya
3.0.0
ASET LAINNYA
3.1.0
Aset tak berwujud
11,610,000
3.2.0
Aset lain-lain
13,990,800
4,481,501,550 85,914,400 25,600,800
Total
4,717,459,180 Kewajiban
1.0.0
KEWAJIBAN
26,902,950
1.1.0
Kewajiban Jangka Pendek
26,902,950
1.1.1
Uang muka dari KPPN
26,902,950
2.0.0
EKUITAS DANA
2.1.0
Ekuitas Dana Lancar
2.1.1
Cadangan persediaan
97,539,480
2.2.0
Ekuitas Dana Investasi
4,593,016,750
2.2.1
Diinvestasikan dalam aset tetap
2.2.2
Diinvestasikan dalam aset lainnya
4,690,556,230 97,539,480
4,567,415,950 25,600,800
Total
4,717,459,180
6.3 Rencana Kerja Komisi Informasi Pusat 2012
6.3 Work Plan of Central Information Commission in 2012
Tidak ada kenaikan anggaran di tahun 2012. Tahun 2012 sebagai tahun pemantapan, KI Pusat tetap menjadikan dua Indikator Kinerja Utama, yakni: (1) Persentase BP yang melaksanakan ketentuan KIP; dan (2) Persentase penyelesaian sengketa informasi publik sebagai dua output yang ingin dituju di tahap pemantapan ini. Jika di tahun 2011, indikator persentase penyelesaian sengketa informasi 48 persen, maka di tahun 2012 dinaikkan menjadi 60 persen. Sementara untuk indikator (3) Kegiatan Komisi Informasi Pusat yang akan dilaksanakan diarahkan untuk memperkuat Badan Publik, bukan saja di tingkat struktur (institusi) tetapi juga operasionalisasi UU KIP.
There are no budget increase in 2012. 2012 as the year of strengthening lead Information Commission to set two main indicators of their main work as follows: (1) Percentage of Public Institutions applying Commission regulation; and (2) Percentage of settlement of public information dispute. Target of dispute settlement in 2012 is set at 60 % compare to 48% in 2011. Moreover, the third indicators of directing activities of the commission to strengthen Public Institutions will not only be directed at the level of structure but also at the level of operationalization of Public Information Disclosure Act.
38
Tabel 6–4 Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Informasi Pusat 2012 No
Komponen Input
Anggaran
1.1
Pembayaran Gaji & Tunjangan, Lembur, Honor dan Vakasi
2,840,630,000,-
1.2
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
4,607.290.000,-
Subtotal
7.447.920.000,-
2.1
Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Mediasi/Ajudikasi Nonlitigasi di luar Jakarta
827.800.000,-
2.2
Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Mediasi/Ajudikasi Nonlitigasi di Jakarta
330.000.000,-
2.3
Pelatihan Mediator Bersertifikat
175.000.000,-
2.4
Forum Diskusi Ahli Reguler dalam rangka proses penyelesaian sengketa informasi
272.700.000,-
2.5
Bimbingan Teknis Ajudikasi
36.850.000,-
2.6
Bimbingan Teknis Regulasi Komisi Informasi Pusat
209.070.000,-
2.7
Pelatihan Case Manajemen dan Panitera tingkat Regional barat, tengah, timur)
226.710.000,-
Subtotal
2.078.130.000,-
2.8
Penyuluhan dan Penyebaran Informasi tentang SLI Publik ke Badan Publik
208.230.000,-
2.9
Iklan Layanan Masyarakat dan Publikasi Penyelesaian sengketa
720.000.000,-
3.0
Pembuatan CD Audio Visual tentang Komisi Informasi
50.000.000,-
3.1
Pelaksanaan Aktivitasi Edukasi dan Advokasi Pemanfaatan Informasi Publik kepada masyarakat
211.320.000,-
3.2
Fasilitasi Pembentukan Jaringan kerja bantuan Hukum untuk pendampingan masyarakat
225.900.000,-
3.3
Pengembangan Website Komisi Informasi Pusat dan Manajemen Pelayanan online
100.000.000,-
3.4
Penerbitan News Letter tentang KIP
85.500.000,-
3.5
Dialog Interaktif/Talkshow di TV dan Radio secara berkala
533.300.000,-
3.6
Audiensi dan FGD Pembentukan KI Provinsi
296.115.000,-
3.7
Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan Badan Publik dalam melaksanakan UU KIP dan SLI
246.375.000,-
3.8
Penyusunan Regulasi dan SOP Kelembagaan Komisi Informasi (1 regulasi dan 3 SOP)
222.100.000,-
3.9
Legal Review Peraturan Perundang-Undangan KIP Kajian tentang Issue Penyelesaian Sengketa
73.575.000,-
3.10
Kerjasama Kelembagaan (MoU) dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Focus pada Pendirian Pusat kajian kebebasan Informasi (Center For Freedom of Information) di perguruan Tinggi
73.200.000,-
3.11
Benchmarking Keluar Negeri untuk Pengembangan Kapasitas Komisi Informasi
299.680.000,-
3.12
Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se- Indonesia
380.715.000,-
3.13
Rapat Kerja Teknis Bidang PSI, ESA, dan Kelembagaan Komisi Informasi se-Indonesia
101.390.000,-
3.14
Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat
63.250.000,-
Subtotal
3.890.650.000,-
Total
13.416.700.000,-
Sumber: RKA-KL Komisi Informasi Pusat 2012
39
