2014 KOMISI INFORMASI KABUPATEN SUMENEP 1. IDENTITAS

KOMISI INFORMASI KABUPATEN SUMENEP PUTUSAN Nomor: 004/XI/KI.KAB.SMP-PS-A/2014

KOMISI INFORMASI KABUPATEN SUMENEP

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Kabupaten Sumenep yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 004/REG-PSI/VIII/2014, yang diajukan oleh:

Nama

: MOH. SIDIQ

Alamat

: Kompleks Perum. Batu Kencana Blok S. No. 29 Batuan – Sumenep.

Didalam persidangan dihadiri oleh: Nama

: MOH. SIDIQ

Alamat

: Kompleks Perum. Batu Kencana Blok S. No. 29 Batuan – Sumenep.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap

Nama

: BULOG KABUPATEN SUMENEP

Alamat

: Jl. Kertasada Kalianget Km. 8 Sumenep

Yang pada persidangan tidak dihadiri Atasan PPID Bulog Sumenep Kabupaten Sumenep selanjutnya disebut sebagai Termohon. [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah membaca keterangan Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan No. 004/XI/KI.KAB.SMP-PS-A/2014

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep pada tanggal 15 Agustus 2014 dengan kronologi sebagai berikut : Kronologi

[2.2] Pada tanggal 26 Agustus 2013 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat kepada PPID Bulog Kabupaten Sumenep. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah: 1. Dokumen tanda bukti penebusan beras pada program raskin Tahun Anggaran 2013 untuk alokasi bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2013 untuk wilayah Kecamatan BatangBatang; 2. Dokumen mengenai jumlah beras dalam program raskin untuk wilayah Kabupaten Sumenep secara lengkap; 3. Dokumen pengadaan beras untuk kebutuhan program raskin di Kabupaten Sumenep secara lengkap; 4. Tata cara atau mekanisme pengadaan beras untuk program raskin beserta spesifikasinya. [2.3] Karena tidak ada tanggapan, Pada tanggal 20 September 2013 Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Bulog Kabupaten Sumenep [2.4] Atasan PPID Bulog Kabupaten Sumenep tidak menanggapi keberatan atas permohonan a quo dari Pemohon, maka pada tanggal 31 Oktober 2013, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kabupaten Sumenep.

[2.5] Pada tanggal 19 Agustus 2014, diadakan sidang Ajudikasi pertama yang di hadiri oleh salah satu pihak yaitu Pihak Pemohon, dengan Permohonan Informasi Publik Nomor Register: 004/REG-PSI/VIII/2014.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena tidak adanya tanggapan dari Termohon.


Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Tujuan Permohonan Informasi Publik oleh Pemohon adalah: 1. Untuk kepentingan terpenuhinya hak dan kebutuhan atas informasi dalam rangka menjalankan hak dan tanggung jawab Pemohon dalam berperan serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan Negara yang baik, terbuka, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. 2. Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksana Program Pemerintah sebagaimana di atur dalam UU No. 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme Petitum

[2.8] Pemohon meminta kepada Ketua Komisi Informasi Kabupaten Sumenep untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan petitum sebagai berikut : -

Menyatakan bahwa seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka, sehingga wajib diberikan kepada Pemohon untuk seluruhnya yang berupa : 

Dokumen tanda bukti penebusan beras pada program raskin Tahun Anggaran 2013 untuk alokasi bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2013 untuk wilayah Kecamatan Batang-Batang;



Dokumen mengenai jumlah beras dalam program raskin untuk wilayah Kabupaten Sumenep secara lengkap;



Dokumen pengadaan beras untuk kebutuhan program raskin di Kabupaten Sumenep secara lengkap;



Tata cara atau mekanisme pengadaan beras untuk program raskin beserta spesifikasinya.

-

Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi surat permohonan informasi publik tertanggal 26 Agustus 2013 dan surat keberatan tertanggal 20 September 2013 yang telah disampaikan oleh Pemohon, sedangkan diketahui terdapat kewajiban hukum bagi Termohon untuk menanggapinya sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan pasal 22 ayat (7) dan ayat (8) UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 26 ayat (7) dan ayat (10) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta ketentuan pasal 36 ayat (2) uu No. 14 Tahun 2008/ tentang Keterbukaan Informasi Publik


juncto pasal 4 huruf I juncto pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; -

Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi publik atau salinan dokumen yang Pemohon mohonkan tanpa alasan dan dasar yang dapat dibenarkan oleh ketentuan dalam Undang-Undang, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi publik sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam jangka waktu pemberian atau pemenuhan terhadap informasi publik yang dimohonkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak putusan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep berkekuatan hukum tetap;

-

Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh salinan dokumen atau informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. Alat Bukti Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa didalam persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat permohonan informasi publik melalui surat tertanggal 26 Agustus 2013 kepada Termohon; 2. Bahwa surat permohonan informasi publik dari Pemohon dimaksud telah diterima oleh Termohon pada tanggal 27 Agustus 2013 sesuai dengan hasil pelacakan via pos Indonesia; 3. Bahwa hingga batas waktu sebagaimana telah ditentukan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya dan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dipenuhi tanpa alasan atau dasar yang sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik; 4. Bahwa melalui surat tertanggal 20 September 2013, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon dengan tidak ditanggapinya surat permohonan informasi publik dari Pemohon dan tidak dipenuhinya informasi publik yang Pemohon mohonkan tanpa dasar atau alasan yang sesuai dengan ketentuan tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Bahwa surat keberatan dari Pemohon dimaksud telah diterima oleh Termohon pada tanggal 21 September 2013 sesuai dengan hasil pelacakan kiriman via pos Indonesia; 6. Bahwa hingga batas waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 36 ayat (2) UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, surat keberatan dari Pemohon tidak juga mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan;


7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Kabupaten Sumenep; 8. Bahwa selama proses penyelesaiaan sengketa informasi publik, dari pihak Termohon tidak pernah menghadiri sidang ajudikasi non litigasi/mediasi ataupun memenuhi panggilan sidang ajudikasi non litigasi dan mediasi dalam Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, mulai dari pemanggilan sidang pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 dengan agenda sidang ajudikasi dan mediasi, sidang kedua dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2014, sidang ketiga dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 04 September 2014, sidang keempat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 08 September 2014 dan sidang kelima dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 September 2014; 9. Bahwa selama proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu memenuhi panggilan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep dengan menghadiri sidang ajudikasi non litigasi yang telah diagendakan selama Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 10. Bahwa ketidakhadiran Termohon selama Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjadi alasan pembenar atas ketidakhadiran Termohon selama Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bukti P-1

Kartu Tanda Penduduk pemohon

Bukti P-2

Salinan surat Permohonan Data dan Informasi tertanggal 26 Agustus 2013, kepada PPID Bulog Sumenep.

Bukti P-3

Fotocopy tanda terima via pos.

Bukti P-4

Salinan surat Pengajuan Keberatan terhadap Atasan PPID Bulog Sumenep tertanggal 20 September 2013.

Bukti P-5

Fotocopy tanda terima via pos.


[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. b. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan data kepada Pemohon sesuai dengan permohonannya. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan Termohon

[2.12] Termohon tidak menggunakan haknya

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon [3.1] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh salinan dokumen atau informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon yang berupa : 

Dokumen tanda bukti penebusan beras pada program raskin Tahun Anggaran 2013 untuk alokasi bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2013 untuk wilayah Kecamatan Batang-Batang;



Dokumen mengenai jumlah beras dalam program raskin untuk wilayah Kabupaten Sumenep secara lengkap;



Dokumen pengadaan beras untuk kebutuhan program raskin di Kabupaten Sumenep secara lengkap;



Tata cara atau mekanisme pengadaan beras untuk program raskin beserta spesifikasinya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Termohon tidak menggunakan haknya

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon kepada Komisi Informasi Kabupaten Sumenep sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa


Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a; Pasal 13; Pasal 36 ayat (1) ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep

untuk memeriksa dan memutus

permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 3. Kedudukan hukum (legal standing)Termohon. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: A. Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya mengatur tentang kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; [4.4] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di paragraf [4.1]; [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep

pada tanggal 15 Agustus 2014 dengan Nomor register Nomor:

004/REG-

PSI/VIII/2014; [4.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan Ajudikasi/Mediasi I (pertama) dengan dan untuk menghadiri sidang Ajudikasi/Mediasi pada tanggal 19 Agustus 2014; [4.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi II (Dua) dengan dan untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal 28 Agustus 2014;


[4.8] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi III (Tiga) dengan dan untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal 04 September 2014;

[4.9] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi IV (Empat) dengan dan untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal 08 September 2014;

[4.10] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi V (Lima) dengan dan untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal 29 September 2014; [4.11] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU KIP menyebutkan bahwa : “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana” [4.12] Menimbang bahwa atas pertimbangan pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.11] diatas, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Kabupaten Sumenep berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8,Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 9; Pasal 10; Pasal 11,12 Pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kabupaten Sumenep setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon; [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan: 1. Pemohon adalah orang perseorangan yang menggunakan dan mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Salinan surat Permohonan Informasi tanggal 26 Agustus 2013, atas permohonan informasi tersebut tidak ada tanggapan ataupun jawaban;


3. Salinan surat Pengajuan Keberatan atau karena Permohonan Informasi tidak ditanggapi oleh Termohon, tanggal 20 September 2013; 4. Bahwa Termohon tidak menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan Prosedur Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka pada tanggal 31 Oktober 2013 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kabupaten Sumenep. [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] dan [4.14] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon;

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) TERMOHON [4.16] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP mengatur, bahwa : “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.” [4.17] Menimbang bahwa Termohon adalah BUMN, Sehingga dengan demikian Termohon memenuhi kriteria sebagai Badan Publik; [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] dan [4.14] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sebagai Termohon Badan Publik.

D. Pokok Permohonan

[4.19] Menimbang bahwa dari fakta persidangan, baik dalil Pemohon, serta bukti

surat

maupun keterangan secara lisan dari Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;


c. Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

E. Pendapat Majelis

[4.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon menyatakan Data/Informasi yang diminta oleh pemohon adalah Informasi terbuka yang wajib di sediakan oleh Termohon; [4.21] Bahwa Keterangan Pemohon diatas Majelis berpendapat hal tersebut merupakan keterangan yang disampaikan saat persidangan tanpa memberikan secara rinci alasan yuridis sebagaimana diatur dalam UU 14 Tahun 2008 tentang KIP, namun demikian Majelis berpendapat bahwa keterangan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 14 UndangUndang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,.

5. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Kabupaten Sumenep berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo; [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo; [5.3] Terhadap dalil-dalil/keterangan Pemohon terbukti beralasan untuk seluruhnya. [5.3] Termohon tidak menggunakan haknya baik dalam hal bantahan maupun pengajuan buktibukti, dengan demikian secara yuridis Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon.

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Data/informasi sesuai tugas dan kewenangannya untuk seluruhnya, selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap;


[6.3] Menetapkan bahwa untuk biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu R. Aj. Hawiyah Karim, SH, selaku Ketua merangkap Anggota, Mohammad Rasyid, S.Pd.I, M.Pd.I dan Asmoni, SE. M.Pd, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 20 Oktober 2014 dan dibacakan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jum’at, 28 Nopember 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hadiyanto, SH sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

(R. Aj. Hawiyah Karim, SH)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

(Mohammad Rasyid, S.Pd.I, M.PdI)

(Asmoni SE. M.Pd)

Panitera Pengganti

(Hadiyanto, SH)


Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkanPasal 46 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Sumenep, 28 Nopember 2014 Panitera

(Hadiyanto, SH)


KOMISI INFORMASI KABUPATEN SUMENEP

PUTUSAN AJUDIKASI NON LITIGASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

MOH. SIDIQ DENGAN

BULOG KABUPATEN SUMENEP


2014 KOMISI INFORMASI KABUPATEN SUMENEP 1. IDENTITAS

Recommend Documents