j~ALINANj KOMISI PEMIUHAN UMUM REPUBUK INDONESIA
KEPUTUSANKOMIS!PEMILIHANUMUMREPUBLIKINDONESIA NOMOR: 1/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUKTEKNIS PELAKSANAAN PROGRAMDANKEGIATANDAFTARISIAN PELAKSAf.lAAN ANGGARANKOMIS!PEMILIHANUMUMPROVINSI/KOMISI INDEPENDENPEMILIHANACEH DANKOMIS!PEMILIHANUMUM/KOMISI INDEPENDENPEMILIHANKABUPATEN/KOTA BAGIANANGGARAN076 TAHUNANGGARAN2017 ~UA
Menimbang
KOMIS!PEMILIHANUMUMREPUBLIKINDONESIA,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
b.
bahwa
dalam
pelaksanaan Daftar
Isian
rangka
mewujudkan
keseragaman
program, kegiatan dan anggaran dalam Pelaksanaan
Anggaran
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya pedoman sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi
Independen
Pemilihan
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 201 7; c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran
Komisi
Pemilihan
Umum
Provinsi/ ...
-2-
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi
Independen
Pemilihan
Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017; Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.
Undang-Undang Penyelenggara
Nomor Pemilihan
15
Tahun
Umum
2011
(Lembaran
tentang Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 6.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan . . .
-3-
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; 7.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang
Susunan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan
Komisi
Pemilihan
Umum
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan
Sekretariat
Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten/Kota; 8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 455);
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 149),
sebagaimana
Menteri
Keuangan
telah Nomor
diubah
dengan
Peraturan
62/PMK.02/2016
tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 562); 10. Keputusan
Komisi
Pemilihan
Umum
Nomor
63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019; Memerhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-076.01-0/2017 tanggal 7 Desember 2016;
MEMUTUSKAN: . . .
-4-
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN PETUNJUK
KOMISI TEKNIS
PEMILIHAN PELAKSANAAN
UMUM
TENTANG
PROGRAM
DAN
KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI/KOMISI
INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA
BAGIAN
ANGGARAN 076 TAHUN 2017. KESATU
: Menetapkan
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi
Pemilihan
Kabupaten/Kota
Umum/Komisi Bagian
Independen
Anggaran
076
Pemilihan
Tahun
2017
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA
: Menetapkan Format dan Daftar Kelengkapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi
Pemilihan
Pemilihan
Aceh
Umum dan
Provinsi/Komisi
Komisi
Pemilihan
Independen
Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, KETIGA
: Menetapkan Petunjuk Pengisian Penyesuaian Pagu Belanja yang Bersumber dari Hibah Dalam Negeri Langsung untuk Pemilihan dan Non Pemilihan melalui Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT
: Menetapkan
Petunjuk
Teknis,
Format
dan
Daftar
Kelengkapan, dan Petunjuk Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA menjadi acuan
dalam pelaksanaan program dan anggaran
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemili+han Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi
Independen
Pemilihan
Kabupaten/Kota. KELIMA . . .
- 5 -
KELI MA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd. JURI ARDIANTORO
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIATJENDERAL SI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PROGRAM ISIAN
TEKNIS DAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN
PELAKSANAAN
KOMISI
ANGGARAN
PEMILIHAN
PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN
ACEH
PEMILIHAN
DAFTAR UMUM
INDEPENDEN DAN
KOMISI
UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/ KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2017
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2017
-1BAB I PENDAHULUAN A.
Umum Di
dalam
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2011
tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh
dan
Komisi
Pemilihan
Umum/Komisi
Independen
Pemilihan
Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal,
dan
Komisi
Pemilihan
Umum
Provinsi/Komisi
Independen
Pemilihan Aceh serta Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga telah mengatur tugas dan wewenang serta kewajiban Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen
Pemilihan
Kabupaten/Kota
serta
tugas,
wewenang dan kewajiban Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas merencanakan program dan anggaran Komisi Pemilihan Umum, telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 yang memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya di dalam Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
-2transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah juga mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
disusun
dengan
berpedoman
kepada
Rencana
Kerja
Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal. Dalam
penyusunan
rencana
kerja
anggaran,
telah
diterapkan
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang memerlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan kementerian negara/lembaga. Penjabaran indikator kinerja dan evaluasi kinerja merupakan tugas yang dilaksanakan oleh setiap kementerian
negara/lembaga,
sedangkan
penetapan
standar
biaya
merupakan tugas Kementerian Keuangan. Untuk mewujudkan Penganggaran Berbasis Kinerja diperlukan koordinasi yang baik dari seluruh kementerian negara/lembaga dengan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran. Kementerian negara/lembaga secara berkesinambungan harus menyusun Penganggaran Berbasis Kinerja yang menunjukkan keterkaitan antara pendanaan (input) dan hasil yang akan dicapai (outcome) agar dapat memberikan informasi tentang efektifitas dan efisiensi suatu kegiatan. Reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara khususnya dalam sistem penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara tegas menyatakan bahwa pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan mengacu kepada: 1. Pendekatan Anggaran Terpadu (Unified Budget); 2. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM (Medium Term Expenditure Framework/MTEF); dan 3. Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (Perfomance Based Budgeting). Di samping menerapkan tiga pendekatan, dalam anggaran belanja negara, pemerintah juga diwajibkan untuk menerapkan 3 (tiga) klasifikasi sesuai Bagan Akun Standar yaitu : 1. Klasifikasi Fungsi; 2. Klasifikasi Organisasi; dan 3. Klasifikasi Ekonomi atau Jenis Belanja. Ketiga pendekatan dan ketiga klasifikasi
di
atas
selanjutnya
akan
dituangkan
dalam
Dokumen
-3Perencanaan Penganggaran yang dikenal sebagai Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga
(RKA-K/L)
dan
Dokumen
Pelaksanaan Anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Perubahan mendasar akibat reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara
adalah
restrukturisasi
program
dan
kegiatan
Kementerian
Negara/Lembaga. Hasil restrukturisasi program dan kegiatan digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Berdasarkan Rancangan Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, Komisi Pemilihan Umum
mempunyai
satu
program
teknis
yaitu
Program
Penguatan
Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik dan dua program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adanya penyempurnaan dan perubahan yang dilakukan pada seluruh tahapan
dan
proses
penganggaran,
mulai
dari
tahap
perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lebih berkualitas. Dengan adanya perubahanperubahan tersebut, maka pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran juga mengalami perubahan dalam penyajiannya. Dalam
rangka
efisiensi
dan
peningkatan
kualitas
belanja,
pengalokasian anggaran agar dilakukan pembatasan terhadap kegiatan yang dibatasi, antara lain: 1) Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin; 2) Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional (antara lain ambulan, kendaraan untuk tahanan, kendaraan roda dua untuk penyuluh), dan penggantian kendaraan rusak berat; 3) Pembangunan baru berupa gedung kantor, mess/wisma, rumah dinas/rumah jabatan, dan gedung pertemuan,
yang
tidak
terkait
langsung
dengan
pelayanan
kepada
masyarakat (antara lain rumah sakit, rumah tahanan, pos penjagaan), termasuk pengadaan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) 2016 masyarakat (antara lain rumah sakit,
-4rumah
tahanan,
pos
penjagaan),
termasuk
pengadaan
keperluan dimaksud; 4) Perjalanan dinas dan
tanah
meeting
untuk
konsinyering,
dilakukan secara selektif dan efisien. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dan dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, output yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
dan
Pemilihan
Anggaran Umum,
Kementerian dipandang
Negara/Lembaga
perlu
untuk
(RKA-K/L)
menerbitkan
Komisi
petunjuk
teknis/petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017. B.
Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan dan pedoman
bagi
Komisi
Pemilihan
Umum
Provinsi/Komisi
Independen
Pemilihan Aceh dan/atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota
Provinsi/Komisi
Independen
dan
Sekretariat
Pemilihan
Komisi
Aceh
dan
Pemilihan
Umum
Sekretariat
Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program, kegiatan, output serta indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja (Renja) serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk mempermudah, menyeragamkan dan sebagai landasan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan/atau
Komisi
Pemilihan
Umum/Komisi
Independen
Pemilihan
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan. C.
Ruang Lingkup Ruang lingkup petunjuk teknis ini, meliputi: 1.
program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran;
2.
penjelasan program, kegiatan, dan output anggaran;
3.
format dan daftar kelengkapan pelaksanaan program dan kegiatan anggaran; dan
-54.
petunjuk pengisian revisi penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri langsung untuk Pemilihan dan Non Pemilihan melalui aplikasi.
D.
Pengertian Umum 1.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undangundang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut
KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga
penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undangundang
penyelenggara
menyelenggarakan
pemilihan
Pemilihan
umum
Gubernur
dan
dan
diberikan
Wakil
tugas
Gubernur
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 4.
Komisi
Pemilihan
Umum/Komisi
Independen
Pemilihan
Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 5.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat dengan APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
6.
Bagian Anggaran, yang selanjutnya disingkat BA, adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
-67.
Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran lembaga dalam hal ini Ketua KPU.
8.
Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris
KPU/KIP
bertanggung
jawab
Kabupaten/Kota atas
selaku
pengelolaan
Kepala
anggaran
Kantor
yang
KPU,
KPU
pada
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. 9.
Penganggaran Berbasis Kinerja, yang selanjutnya disingkat PBK, adalah penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA K/L, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan Rencana Kerja Strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu
tahun
anggaran
serta
anggaran
yang
diperlukan
untuk
melaksanakannya. 11. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker, adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program/kegiatan dan membebani dana APBN. 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA. 13. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh PA menurut unit eselon I Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi anggaran (portofolio). 14. DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui
sistem,
yang
berisi
mengenai
informasi
kinerja,
rincian
pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja. 15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
oleh
kementerian
negara/lembaga
untuk
mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan
masyarakat
negara/lembaga.
yang
dikoordinasikan
oleh
kementerian
-716. Hasil adalah manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk kemanfaatan (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit eselon II atau satuan kerja, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 18. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatankegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian hasil program dan/atau hasil fokus prioritas. 19. Satuan Keluaran adalah jenis satuan yang digunakan untuk mengukur pencapaian keluaran. 20. Sub Keluaran adalah barang atau jasa untuk mendukung pencapaian keluaran kegiatan. 21. Indikator Kinerja Utama Program, yang selanjutnya disebut IKUP, adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja sebuah program. 22. Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disebut IKK, adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja sebuah kegiatan. 23. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. 24. Standar Biaya yang bersifat Umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Masukan (SBM) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan. 25. Kerangka Acuan Kerja atau Term of Reference, yang selanjutnya disebut KAK/TOR, adalah dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
-826. Rincian Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB, adalah suatu dokumen
yang
berisi
tahapan
pelaksanaan,
rincian
komponen-
komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan. 27. Data pendukung lainnya adalah dokumen yang berisi angka dan/atau informasi pendukung RAB yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kementerian negara/lembaga. E.
DASAR HUKUM 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2003
Nomor
47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2011
tentang
Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
-97.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 455);
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
62/PMK.02/2016
tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 562); 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.
- 10 BAB II PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, DAN PELAKSANA KEGIATAN PADA KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017 A.
PROGRAM KPU TA 2017 1.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01) Program ini merupakan program generik KPU dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai yaitu terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas sdm yang berkompeten, terwujudnya
dukungan
logistik
pemilu/pemilihan, dan meningkatnya
dalam
penyelenggaraan
akuntabilitas keuangan dan
kinerja KPU. Dengan indikator kinerja programnya yaitu persentase fasilitasi kerja sama KPU dengan lembaga riset kepemiluan, persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu, persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi, satker yang mendistribusikan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu, persentase opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan KPU, nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU dan nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU. Arah kebijakan program ini mencakup: a.
meningkatnya
transparansi
dan
akuntabilitas
pengelolaan
administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU; b.
menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian,
ineventarisasi
sarana
dan
prasarana
serta
terpenuhinya logistik keperluan Pemilu; c.
menyediakan
dokumen
perencanaan
dan
penganggaran,
koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi; d.
menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
e.
menyelenggarakan
dukungan
operasional
dan
pemeliharaan
perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- 11 f. 2.
menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU (076.01.02) Program ini juga merupakan program generik KPU dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU. Adapun indikator kinerja programnya, yaitu persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan
prasarana
KPU/KPU
Provinsi/KIP
Aceh
dan/atau
KPU/KIP
Kabupaten/Kota. 3.
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06). Program ini merupakan program teknis KPU dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah tersusunnya rancangan peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum
sesuai
peraturan
perundang-undangan
dan
terwujudnya
tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal. Adapun
indikator
kinerja
programnya
adalah
persentase
rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU dan Presentasi KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal. Arah kebijakan program ini mencakup: a.
menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
b.
memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota).
- 12 B.
MATRIK PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 1.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01) :
NO 1.
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
KEGIATAN
KINERJA KEGIATAN
Pelaksanaan akuntabilitas Meningkatnya
Persentase
pengelolaan
Perbendaharaan
administrasi pembinaan
Pejabat
keuangan di lingkungan perbendaharaan
yang menyelesaikan
Sekretariat Jenderal KPU
pertanggungjawaban penggunaan anggaran
sesuai
ketentuan Terlaksananya
Jumlah
laporan
sistem
akuntansi sistem
akuntansi
dan
pelaporan dan
pelaporan
keuangan
keuangan
Tersusunnya
Jumlah
Petunjuk
juklak/juknis
pengelolaan
pengelolaan
keuangan
draft
di keuangan
di
lingkungan KPU
lingkungan KPU
Terselesaikannya
Persentase
permasalahan
permasalahan dalam
pengelolaan
pengelolaan
keuangan
keuangan
yang
dapat diselesaikan Tersusunnya
Persentase
KPU
laporan
Provinsi
KPU
pertanggungjawaban
Kabupaten/Kota
penggunaan
yang Menyampaikan
anggaran
Laporan
dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SIMONIKA)
yang
- 13 NO
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
KEGIATAN
KINERJA KEGIATAN tepat
waktu
dan
valid 2.
Fasilitasi Data,
Pengelolaan Terlaksananya Dokumentasi, fasilitasi koordinasi
Pendistribusian,
pengelolaan
Inventarisasi Pemilu
dan dan
menyelenggarakan data Pemilu/Pemilihan
dokumentasi tanpa
Logistik kebutuhan,
anggaran
pendistribusian,
pemenuhan
dan
ada
permasalahan
pengadaan, serta
satker
dan yang
Pengadaan, Pemeliharaan
Persentase
dalam
pemeliharaan kebutuhan logistik inventarisasi Persentase
satker
logistik
penyelenggara
Pemilu/Pemilihan
Pemilu/Pemilihan yang
telah
menyusun
dan
menyampaikan dokumen
data
kebutuhan
dan
anggaran logistik Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
- 14 NO
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
KEGIATAN
KINERJA KEGIATAN Persentase
satker
yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu Persentase
satker
yang menginventarisir dan
memelihara
logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan
suara
dalam Pemilu/Pemilihan 3.
Pelaksanaan
Manajemen Terwujudnya
Perencanaan dan Data
perencanaan
Persentase kesesuaian rencana
program
dan program
anggaran
yang anggaran
berkualitas
dan dengan
output
dan
penyerapan anggaran
yang
dicapai Persentase Penyusunan Anggaran Pemilihan yang tepat waktu Terwujudnya
Persentase Fasilitasi
koordinasi
antar Kerjasama
lembaga
serta Instansi
Terkait
dan Dalam
Rangka
Penelitian
Dengan
- 15 NO
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
KEGIATAN
KINERJA KEGIATAN
pengembangan
Penguatan
terhadap Organisasi Kelembagaan dan
Kebutuhan Demokrasi
Pemilu/Pemilihan Jumlah
Kajian
Litbang
dalam
rangka
Reformasi
Birokrasi Jumlah
Dokumen
Riset Kepemiluan Terwujudnya sistem Persentase administrasi
monitoring
penyelenggaraan
evaluasi
laporan dan yang
pemilu yang tertib, akuntabel dan tepat efektif dan efisien
waktu Persentase
KPU,
KPU/KIP
Provinsi
dan
KPU/KIP
Kabupaten/Kota yang
target
kinerjanya
tercapai
sesuai
dengan
perjanjian kinerja Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu Tersedianya
data, Persentase
informasi
dan pemutakhiran
sarana
dan pemilih
di
data
tingkat
prasarana teknologi kecamatan informasi
di
seluruh Indonesia Persentase dan teknologi
sarana prasarana informasi
- 16 NO
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
KEGIATAN
KINERJA KEGIATAN untuk
Sistem
Informasi KPU yang berfungsi
dengan
baik Jumlah
kajian
teknologi
informasi
dalam Pemilu/Pemilihan Tersusunnya rencana
Jumlah
sistem
penerapan aplikasi
yang
e-government
yang digunakan
konkrit dan terukur
dalam
penyelenggaraan Pemilu
4.
Pembinaan Sumber Daya Meningkatnya tertib Meningkatnya tertib Manusia, Pelayanan dan administrasi Administrasi Kepegawaian
dan administrasi
dan
pengelolaan sumber pengelolaan sumber daya manusia
daya manusia Persentase yang
pegawai mendapat
layanan administrasi kepegawaian
tepat
waktu Persentase Pengenaan atas
disiplin
pelanggaran
disiplin pegawai Terlaksananya
Persentase
pegawai
Layanan
yang telah mengikuti
Peningkatan
pendidikan
Kompetensi SDM
pelatihan
dan dalam
rangka peningkatan kompetensi SDM
- 17 NO
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
KEGIATAN
KINERJA KEGIATAN Jumlah
PNS
KPU
yang lulus seleksi S2 Tata
Kelola
Kepemiluan Terlaksananya
Persentase
Layanan Pengadaan yang PNS
terseleksi
Secara secara
Transparan
pegawai
transparan
dan dan akuntabel
Akuntabel Terlaksananya Proses
Persentase
Anggota
Penggantian KPU, Anggota KPU
Antar Waktu (PAW) Provinsi/KIP Anggota
KPU, Anggota
Anggota
Aceh,
KPU/KIP
KPU Kabupaten/Kota
Provinsi/KIP Anggota
Aceh, yang
pelaksanaan
KPU/KIP penggantian
Kabupaten/Kota
waktunya
antar sesuai
peraturan Sesuai
Peraturan Perundang-
PerundangUndangan
undangan
yang
yang berlaku
Berlaku Tersedianya
Persentase
pegawai
Dokumen
yang tercatat dalam
Kepegawaian
data
base
kepegawaian secara akurat Terlaksananya
Persentase
anggota
Seleksi Anggota KPU kpu yang dilantik di Daerah Pemekaran
daerah pemekaran
Tersusunnya
Jumlah
Rancangan
peraturan/kebijakan
rancangan
Peraturan/Kebijakan bidang kepegawaian Bidang Kepegawaian
- 18 NO 5.
KEGIATAN Penyelenggaraan Operasional
SASARAN
INDIKATOR
KEGIATAN
KINERJA KEGIATAN
Terwujudnya dan Pengelolaan
Persentase Barang Provinsi/KIP
Pemeliharaan Perkantoran Milik Negara sesuai dan (KPU)
dengan dan
KPU Aceh
KPU/KIP
Peraturan Kabupaten/Kota Perundangan yang
yang berlaku
patuh
tertib
dalam
pengelolaan milik
dan barang
negara
yang
material sesuai SAP Persentase
KPU
Provinsi/KIP
Aceh
dan
KPU/KIP
Kabupaten/Kota yang
patuh
dan
tertib menyampaikan laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK
BMN
datanya
yang sesuai
dengan data SAK Meningkatnya
Persentase
KPU
Kualitas Tata Kelola Provinsi/KIP Administrasi
dan
Aceh
KPU/KIP
Kabupaten/Kota Persuratan
dan yang
Pengelolaan Arsip
melakukan
tatakelola persuratan kaidah
sesuai
persuratan
yang berlaku Persentase
KPU
Provinsi/KIP
Aceh
dan
KPU/KIP
Kabupaten/Kota
- 19 NO
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
KEGIATAN
KINERJA KEGIATAN yang
Mengelola
Arsip Sesuai Aturan Kearsipan Terpenuhinya
Persentase
Kebutuhan
pemenuhan
Operasional dan
Sarana operasional
sarana,
Prasarana prasarana
Perkatantoran
dan
transportasi kebutuhan
kerja
pegawai
yang
berfungsi
dengan
baik Meningkatnya Kualitas
Penilaian
terhadap
Layanan kualitas
Pimpinan
layanan
dan pimpinan
perkantoran Persentase pemenuhan fasilitas perkantoran Terwujudnya
Persentase
Keamanan
dan Gangguan
Ketertiban
di Keamanan
dalam
lingkungan
Lingkungan
KPU/KPU
KPU/KPU
Provinsi/KPU
Provinsi/KIP
Kabupaten/Kota
dan/atau
Aceh
KPU/KIP
Kabupaten/Kota yang
dapat
ditanggulangi 6.
Pemeriksaan
di Tersusunnya
lingkungan
Setjen
Sekretariat
Provinsi
KPU, laporan dan pemeriksaan
persentase hasil penurunan temuan
Sekretariat
pemeriksaan
Kabupaten/Kota
internal
nilai hasil dan
- 20 NO
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
KEGIATAN
KINERJA KEGIATAN eksternal
terhadap
Realisasi Anggaran Tersusunnya
Persentase
laporan
hasil pengaduan
pemeriksaan dengan masyarakat
yang
tujuan tertentu
ditindaklanjuti
Tersusunnya
Persentase
laporan hasil tindak penyelesaian lanjut
pemeriksaan rekomendasi
BPK,
BPK, BPKP dan APIP BPKP dan APIP yang KPU
ditindaklanjuti
Tersusunnya
Persentase
laporan
KPU
hasil Provinsi/KIP
evaluasi LAKIP
dan
Aceh
KPU/KIP
Kabupaten/Kota yang
mendapatkan
nilai
akuntabilitas
kinerja minimal B Tersusunnya
Kualitas
laporan hasil review penyusunan laporan laporan keuangan
keuangan
sesuai
SAP Tersusunnya
Persentase
Nilai
laporan hasil review RKA-K/L KPU yang RKA K/L 2.
direviu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU (076.01.02) : INDIKATOR
NO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
KINERJA KEGIATAN
1.
Penyelenggaraan Dukungan Prasarana
Sarana
Meningkatnya dan dukungan
Persentase sarana pemenuhan
transportasi/mobilitas kendaraan pegawai
bermotor
bagi
- 21 INDIKATOR NO
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
KINERJA KEGIATAN pejabat
dan
operasional pegawai Meningkatnya
Persentase
pemenuhan peralatan pemenuhan dan
fasilitas dukungan
perkantoran
dan
sarana
prasarana
Mebelair/Elektronik Kantor KPU Meningkatnya
Persentase
pemenuhan
tersedianya
kebutuhan
untuk
gedung/bangunan
pembangunan
KPU Nasional
gedung
KPU
dan
design
dan
RAB
tanah
pembangunan gedung KPU Terpenuhinya prasarana
gedung
KPU,
KPU
Provinsi/KIP dan
Aceh,
KPU/KIP
Kabupaten/Kota Terpenuhinya prasarana KPU
gedung untuk
pembangunan dan renovasi
- 22 3.
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06) :
NO 1.
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
KEGIATAN
Penyiapan
penyusunan Telaksananya
Rancangan
Peraturan penyusunan
penyusunan
KPU,
Advokasi, peraturan
Rancangan Peraturan
Penyelesaian
Sengketa perundang-
KPU terkait Tahapan
dan
Penyuluhan undangan
Peraturan
Perundang- berkualitas
undangan yang berkaitan sesuai dengan pemilu
Persentase
yang Pemilu/Pemilihan yang melalui proses
dengan uji
penyelenggaraan kaidah
publik
kepada
pemangku
pembentukan
kepentingan
peraturan perundang– undangan Terlaksananya
Persentase
penyelesaian
penyelesaian sengketa
sengketa
dan hukum
pelayanan
yang
dimenangkan
pertimbangan hukum Terlaksananya
Persentase pemangku
fasilitasi
kepentingan
pelayanan
menerima
penyusunan
bimbingan/pelayanan
laporan dan audit penyusunan dana
yang
laporan
kampanye, dana kampanye, audit
verifikasi politik
partai dana
kampanye,
dan/atau pendaftaran
Partai
anggota
Politik
dan
Anggota
perseorangan
DPD
sesuai
dengan
DPD
Peraturan KPU yang mengatur
tentang
Tahapan Pemilu/Pemilihan
- 23 NO
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
KEGIATAN
Terlaksananya pengelolaan
Terlaksananya
dan Pendaftaran
pelayanan
Politik,
informasi hukum
Partai
Partai Verifikasi Politik
dan/atau Perseorangan dengan tepat
waktu
sesuai
sesuai Peraturan KPU yang
mengatur
tentang Partai
verifikasi Politik
masa
dan
Pencalonan
Anggota DPD Persentase
informasi
hukum yang disajikan secara dan
cepat, akurat
tepat, sesuai
dengan SOP 2.
Fasilitasi
Pelaksanaan Terlaksananya
Tahapan Pemilu Legislatif, layanan
Persentase
proses
PAW anggota DPR dan
Pemilu Presiden dan Wakil administrasi PAW DPD, DPRD Provinsi Presiden,
Pemilukada, tepat waktu dan dan
DPRD
Publikasi dan Sosialisasi sesuai aturan
Kabupaten/Kota
serta
dapat
Partisipasi
Masyarakat dan PAW
diselesaikan
dalam waktu 5 hari kerja Terwujudnya
Persentase
Penyelenggaraan
Provinsi
KPU dan
KPU
Pemilu/Pemilihan Kabupaten/Kota yang Sesuai Jadwal
menyelenggarakan tahapan
Pencalonan,
Kampanye, Pemungutan
dan Suara
sesuai dengan jadwal
- 24 NO
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
KEGIATAN
Meningkatnya
Persentase
kualitas layanan Permohonan informasi
dan informasi
yang
data yang cepat ditindaklanjuti serta akurat
melalui PPID sesuai dengan SOP Persentase penyampaian informasi
dan
publikasi
dalam
tahapan Pemilu/ Pemilihan
yang
ditampilkan di media publikasi Tersedianya
Jumlah KPU Provinsi/
fasilitasi
Kabupaten/Kota yang
pendidikan
telah
membentuk
pemilih
Pusat
Pendidikan
Pemilih B.
Penanggung Jawab dan Pelaksana Program, Kegiatan dan Keluaran/Output: 1.
Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2.
Penanggung jawab Program adalah Sekretaris Jenderal KPU;
3.
Penanggung jawab Kegiatan adalah Kepala Biro dan Inspektur, Sekretaris
KPU
Provinsi/KIP
Aceh
dan
Sekretaris
KPU/KIP
Kabupaten/Kota; 4.
Pelaksana Kegiatan adalah Para Kepala Bagian di Lingkungan Setjen KPU, Para Kepala Bagian di Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan uraian:
- 25 PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAN PELAKSANA KEGIATAN KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
KPU KPU
PROVINSI/KIP ACEH
1 076.01. 01
2
KPU/KIP KAB/KOTA
4
5
6
Biro
Bagian
Subbagian
Keuangan
Keuangan,
Keuangan,
Umum dan
Umum,
Logistik
dan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
3355
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
Logistik
3355.002 Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU 3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu 3355.005 Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU 3355.006 Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan 3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 3355.994 Layanan Perkantoran 3356
Pengelolaan Data, Dokumentasi,
Biro
Bagian
Subbagian
Pengadaan, Pendistribusian, dan
Logistik
Keuangan,
Keuangan,
Umum dan
Umum,
Logistik
dan
Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu 3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan 3356.009 Layanan pengadaan logistik Pemilu 3356.010 Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu 3356.011 Inventarisasi Logistik Pemilu
Logistik
- 26 PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAN PELAKSANA KEGIATAN KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
KPU KPU
PROVINSI/KIP ACEH
1
KAB/KOTA
4
5
6
Biro
Bagian
Subbagian
Perencanaan dan Data
Perencanaa
Program,
Program
3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran
n dan Data
Data,
dan Data
3357
2
KPU/KIP
Pelaksanaan Manajemen
Organisasi
3357.003 Layanan operasional dan
dan SDM
pelayanan TI 3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan 3357.006 Dokumen Riset Kepemiluan 3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 3357.017 Dokumen Kerjasama KPU Dengan Lembaga Lain 3357.019 Kajian Litbang dan Organisasi 3357.020 Dokumen Desain Kebutuhan Pemilu dan Pemilihan 3357.023 Sistem Aplikasi KPU 3357.024 Dokumen Penyusunan anggaran Pemilihan 3357.026 Analisis capaian kinerja 3357.027 Dokumen Rapat-Rapat 3358
Pembinaan Sumber Daya
Bagian
Subbagian
Program,
Keuangan,
Data,
Umum,
3358.001 Penataan organisasi, pembinaan,
Organisasi
dan
dan pengelolaan SDM
dan SDM
Logistik
Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
3358.002 Sidang Kehormatan 3358.004 Layanan pengadaan pegawai baru
Biro SDM
- 27 PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAN PELAKSANA KEGIATAN KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
KPU KPU
PROVINSI/KIP ACEH
1
2
KPU/KIP KAB/KOTA
4
5
6
Biro Umum
Bagian
Subbagian
dan Pemeliharaan Perkantoran
Keuangan,
Keuangan,
(KPU)
Umum dan
Umum,
Logistik
dan
3358.005 Penggantian antar waktu Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 3358.006 Dokumen kepegawaian 3358.007 Peningkatan kompetensi SDM KPU 3358.015 Rancangan Peraturan KPU Tentang Kepegawaian 3360
Penyelenggaraan Operasional
3360.002 Layanan dukungan administrasi
Logistik
perkantoran 3360.006 Peraturan KPU terkait administrasi Perkantoran 3360.008 Penatausahaan Barang Milik Negara 3360.009 Laporan Persediaan (Stock Opname) 3360.013 Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan 3360.017 Layanan Keprotokolan 3360.018 Layanan Persidangan 3360.019 Perpustakaan KPU 3360.020 Layanan Dukungan Pengamanan 3360.994 Layanan Perkantoran 3361
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota
Inspektorat
- 28 PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAN PELAKSANA KEGIATAN KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
KPU KPU
PROVINSI/KIP ACEH
1
2
4
3361.004 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP
KPU/KIP KAB/KOTA
5
6
Bagian
Subbagian
Program,
Program
Data,
dan Data
Organisasi 3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
076.01.
Program Penguatan Kelembagaan
02
Demokrasi dan Perbaikan Proses
SDM dan
Subbagian
Bagian
Keuangan,
Keuangan,
Umum,
Umum dan
dan
Logistik
Logistik
Bagian
Subbagian
Keuangan,
Keuangan,
Umum dan
Umum,
Logistik
dan
Politik 3362
Penyelenggaraan Dukungan
Biro Umum
Sarana dan Prasarana 3362.004 Kendaraan Bermotor 3362.006 Peralatan dan Fasilitas
Logistik
Perkantoran 3362.007 Gedung/Bangunan 076.01.
Program Penguatan Kelembagaan
06
Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
3363
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU,
Biro
Bagian
Subbagian
Hukum
Hukum,
Hukum
Advokasi, Penyelesaian Sengketa
Teknis, dan
dan Penyuluhan Peraturan
Hubungan
Perundang-Undangan yang
Partisipasi
Berkaitan dengan
Masyarakat
Penyelenggaraan Pemilu 3363.002 Rancangan peraturan perundang-undangan, rumusan
- 29 PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAN PELAKSANA KEGIATAN KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
KPU KPU
PROVINSI/KIP ACEH
1
2
KPU/KIP KAB/KOTA
4
5
6
Biro Teknis
Bagian
Subbagian
dan
Hukum,
Teknis
Hupmas
Teknis, dan
Pemilu dan
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hubungan
Hubungan
Pendidikan Pemilih
Partisipasi
Partispasi
Masyarakat
Masyarakat
dan rancangan peraturan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum 3363.011 Layanan Administrasi kepemiluan 3363.012 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum 3363.013 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilihan 3364
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi
3364.001 Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 3364.003 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 3364.005 Publikasi Informasi Pemilu 3364.027 Pembentukan PPID 3364.028 Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota Induk/Pemekaran
- 30 PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAN PELAKSANA KEGIATAN KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
KPU KPU
PROVINSI/KIP ACEH
1
2
4
5
KPU/KIP KAB/KOTA 6
3364.029 Dokumen Daerah Pemilihan 3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan 3364.031 Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilihan 3364.032 Pusat Pendidikan Pemilih 3364.034 Tahapan Pemilihan
C.
Penjelasan Jenis Belanja Sesuai PMK No.214.05/2013 tentang Bagan Akun Standar dan Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar dan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4599/Pb/2013 Tanggal 3 Juli 2014 1.
Belanja Pegawai Belanja
Pegawai
merupakan
pengeluaran
yang
merupakan
kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 2.
Belanja Barang Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai
untuk memproduksi
barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari
- 31 belanja
barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan
dinas, belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait belanja barang adalah: a.
Belanja
Barang
difokuskan
untuk
membiayai
kebutuhan
operasional kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap/aset lainnya serta biaya perjalanan; b.
disamping pembayaran
itu,
belanja
barang
juga
dialokasikan
untuk
honor-honor bagi para pengelola anggaran (KPA,
PPK, Bendahara dan
Pejabat Penguji/Penandatangan SPM,
termasuk Petugas SAI/SIMAKBMN); c.
sesuai
dengan
penerapan
konsep
nilai
perolehan
maka
pembayaran honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan induknya. d.
selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal: 1)
Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi;
2)
Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur ekonomis/masa manfaat atau kapasitas kinerja Aset Tetap atau Aset Lainnya, dan/atau kemungkinan besar tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normalnya.
3)
Belanja
Barang
untuk
diserahkan
kepada
masyarakat/pemerintah daerah. 3.
Belanja Modal Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat umum/publik serta akan tercatat di dalam Neraca satker K/L.
Terkait dengan pembedaan belanja
- 32 barang dan belanja modal, alur berpikir berikut dapat dijadikan pedoman umum: 4.
Belanja Pembayaran Bunga Utang/Kewajiban Pembayaran Bunga Utang/Kewajiban merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu belanja pembayaran bunga utang juga dipergunakan untuk pembayaran denda/biaya lain terkait pinjaman dan hibah dalam maupun luar negeri, serta imbalan bunga. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
5.
Belanja Subsidi Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui perusahaan negara dan/atau perusahaan swasta dan perusahaan swasta yang diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
6.
Belanja Hibah Hibah merupakan pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang/barang/jasa, yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, atau kepada perusahaan negara/daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat yang dilakukan dengan naskah perjanjian
antara pemerintah selaku pemberi hibah
dan penerima hibah, serta tidak terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. 7.
Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial merupakan Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna
melindungi
meningkatkan masyarakat.
dari
kemungkinan
kemampuan
ekonomi
terjadinya dan/atau
risiko
sosial,
kesejahteraan
- 33 8.
Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain merupakan pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana social dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah, bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Rincian sumber dana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a.
Rupiah Murni (RM) Sumber dana Rupiah Murni digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersumber dari dana rupiah murni APBN.
b.
Pinjaman Luar Negeri (PLN) Sumber dana Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.
c.
Rupiah Murni Pendamping (RMP) Sumber
dana
pengeluaran
Rupiah
pemerintah
Murni yang
Pendamping bersumber
digunakan
dari
Rupiah
untuk Murni
Pendamping Pinjaman/Hibah Luar Negeri. d.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNP) Sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dibiayai dengan PNBP. Pencairan dana
PNBP harus mengacu kepada batas maksimal pencairan dana
yang diperkenanakan dalam penggunaan PNBP bersangkutan. e.
Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Sumber dana Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri.
f.
Badan Layanan Umum (BLU) Sumber dana Badan Layanan Umum digunakan untuk pengeluaran pemerintah
yang
bersumber
dari
pendapatan
BLU
yang
tidak
disetorkan ke Kas Negara melainkan langsung digunakan oleh Satker BLU. g.
Stimulus (STM) Sumber dana Stimulus digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk stimulus fiskal.
- 34 h.
Hibah Dalam Negeri (HDN) Sumber dana Hibah Dalam Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri yang disetorkan ke RKUN (Hibah terencana dan tidak langsung diterima oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga).
i.
Hibah Luar Negeri (HLN) Sumber dana Hibah Luar Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang disetorkan ke RKUN (Hibah terencana dan tidak langsung diterima oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga).
j.
Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD) Sumber dana Hibah Langsung Uang Dalam Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah berbentuk Uang dari Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga.
k.
Hibah Langsung Luar Negeri (HLL) Sumber dana Hibah Langsung Uang Luar Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah berbentuk Uang dari Luar Negeri yang diterima langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga.
l.
Hibah Langsung Barang Dalam Negeri (HLBD) Sumber dana Hibah Langsung Barang Dalam Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Barang dari Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga.
m.
Hibah Langsung Barang Luar Negeri (HLBL) Sumber dana Hibah Langsung Barang Luar Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Barang dari Luar Negeri yang diterima langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga.
n.
Hibah Langsung Jasa Dalam Negeri (HLJD) Sumber dana Hibah Langsung Jasa Dalam Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Jasa dari Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga.
o.
Hibah Langsung Jasa Luar Negeri (HLJL)
- 35 Sumber dana Hibah Langsung Jasa Luar Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Jasa dari Luar Negeri yang diterima langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga. p.
Hibah Langsung Surat Berharga Dalam Negeri (HLSD) Sumber dana Hibah Langsung Surat Berharga Dalam Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Surat Berharga dari Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga.
q.
Hibah Langsung Surat Berharga Luar Negeri (HLSL) Sumber dana Hibah Langsung Surat Berharga Luar Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Surat Berharga dari Luar Negeri yang diterima langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga.
r.
Luncuran (LCR) Sumber dana Luncuran digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah
yang
berasal
dari
luncuran
dana
tahun
anggaran
sebelumnya. s.
Saldo Awal BLU (SBLU) Sumber dana Saldo Awal BLU digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah yang berasal dari saldo Awal BLU.
t.
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sumber dana SBSN digunakan untuk pengeluaran yang dibiayai dengan Surat Berharga Syariah Negara. 51
BELANJA PEGAWAI
511
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN
5111
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
51111
Belanja Gaji PNS
511111
Belanja Gaji Pokok PNS Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
51112
Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS
- 36 511121
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri PNS.
511122
Belanja Tunj. Anak PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak PNS.
511123
Belanja Tunj. Struktural PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural PNS.
511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional PNS.
511125
Belanja Tunj. PPh PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh PNS.
511126
Belanja Tunj. Beras PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.
511129
Belanja Uang Makan PNS * Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang makan PNS.
511138
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus PNS Papua.
512211
Belanja Uang Lembur * Pengeluaran untuk pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur.
512411
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) * Digunakan untuk pembayaran tunjangan khusus/kegiatan dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain pembayaran Uang kehormatan Anggota KPU, Uang Kehormatan/Uang Lelah Sekretariat KPU.
* Pemenuhan kekurangan anggaran pada akun tersebut hanya dapat dipenuhi dari Eselon I atau dilakukan pergeseran anggaran dari akun yang sama antar Satker 52
BELANJA BARANG
521
BELANJA BARANG
5211
Belanja Barang Operasional
52111
Belanja Barang Operasional
521111
Belanja Keperluan Perkantoran Pengeluaran
untuk
membiayai
keperluan
sehari-hari
- 37 perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga terdiri dari : - Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan
barang
yang
habis
dipakai
antara
lain
pembelian alat-alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/ berita/majalah, biaya minum/makanan kecil
untuk rapat, biaya penerimaan
tamu. - Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya
satpam/pengaman kantor,
cleaning
service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, pembayaran PBB. - Pengeluaran untuk membiayai
pengadaan/penggantian
inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi. - Pembelian buku cek/buku giro bilyet. - Pembelian materai. 521114
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Pengeluaran untuk membiayai Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/lembaga.
521115
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran, Honor Staf Pengelola Keuangan, honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAKBMN). Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112,
- 38 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional. Belanja Barang Operasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja
bantuan
transport
dalam
kota,
dalam
rangka
kegiatan operasional satker. 521211
Belanja Bahan Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti : - Alat tulis kantor (ATK); - Konsumsi/bahan makanan; - Bahan cetakan; - Dokumentasi; - Spanduk; - Biaya fotokopi; yang
diperlukan
dalam
pelaksanaan
kegiatan
non
operasional seperti : pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain-lain yang terkait langsung dengan output kegiatan. 521213
Belanja Honor Output Kegiatan Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non
PNS,
Honor
Tim
Pelaksana
Kegiatan
(pengarah,
penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor
Panitia
Pengadaan
Barang/Jasa,
Honor
Panitia
Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya. Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas
pelaksanaan
kegiatan
yang
insidentil
dan
dapat
dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun. 521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam akun 521211, 521212, 521213, dan 521214.
- 39 Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam kota dalam rangka kegiatan non operasional satker termasuk uang saku dan paket meeting (kontraktual). Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash Program. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. 522
BELANJA JASA
52211
Belanja Langganan Daya dan Jasa
522111
Belanja Langganan Listrik Belanja langganan listrik, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan listrik.
522112
Belanja Langganan Telepon Belanja langganan telepon, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan telepon.
522113
Belanja Langganan Air Belanja langganan air, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan air.
522121
Belanja Jasa Pos dan Giro Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh Indonesia.
522131
Belanja Jasa Konsultan Digunakan
untuk
pembayaran
jasa
konsultan
secara
kontraktual termasuk jasa pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya. 522141
Belanja Sewa Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, dan lainnya).
522151
Belanja Jasa Profesi Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan
- 40 informasi/pengetahuan
kepada
pegawai
negeri
lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan: - berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; - berasal
dari
lingkup
unit
eselon
I
penyelenggara
sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal
dari
luar
lingkup
unit
eselon
I
berkenaan/masyarakat. 522191
Belanja Jasa lainnya Digunakan
untuk
pembayaran
jasa
yang
tidak
bisa
ditampung pada kelompok akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. 5231
Belanja Pemeliharaan
523111
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pengeluaran pemilharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Stándar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2%; dan - Pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan).
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pengeluaran
untuk
pemeliharaan/perbaikan
untuk
mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi
normal
yang
tidak
memenuhi
syarat
kriteria
kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin. 523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi
normal
yang
tidak
memenuhi
syarat
kriteria
kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin. 5241
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111
Belanja Perjalanan Biasa Pengeluaran untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas
- 41 kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi : a. Pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
yang
melekat
pada
jabatan; b. Pengumandahan (Detasering) c. Menempuh Ujian dinas/ujian jabatan. d. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan. e. Memperoleh kesehatan. f.
Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
g. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; h. Mengikuti diklat; i.
MenjempuUmengantarkan
ke
tempat
pemakaman
jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau j.
MenjempuUmengantarkan
ke
tempat
pemakaman
jenazah Pejabat k. Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. 524112
Belanja Perjalanan Tetap Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan
dinas.
Pengeluaran
oleh
Kementerian
Negara/Lembaga untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Contoh : perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama dan lainnya. 524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi
- 42 pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi: a. Pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
yang
melekat
pada
jabatan; b. Pengumandahan (Detasering); c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; b. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan; a. Memperoleh pengobatan; b. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; c. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; d. Mengikuti diklat; e. Menjemput/mengantarkan
ke
tempat
pemakaman
jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas. 524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan di biayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang di laksanakan di dalam kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi: a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota; b. Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard); c. Uang
saku
peserta,
panitia/moderator,
dan/atau
narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja; d. Uang
harian
dan/atau
panitia/moderator,
biaya
dan/atau
penginapan narasumber
peserta, yang
mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku,
- 43 dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan. 524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan di biayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta di biayai perjalanan dinas yang di tanggung oleh satker peserta meliputi: a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota; b. Biaya paket meeting (fullboard); c. Uang
saku
peserta,
panitia/moderator,
dan/atau
narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota; d. Uang
harian
dan/atau
biaya
penginapan
peserta,
panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan. 53
BELANJA MODAL
531111
Belanja Modal Tanah Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/
pembebasan
penyelesaian,
balik
nama,
pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran - pengeluaran lain
yang
perolehan
bersifat hak
dan
administratif kewajiban
sehubungan
atas
tanah
dengan
pada
saat
pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual). 531114
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Pengeluaran yang dilakukan untuk pembuatan sertifikat tanah
pada
swakelola
saat
sampai
pengadaan/pembelian dengan
tanah
tanah
tersebut
secara siap
- 44 digunakan/dipakai (swakelola). 532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
53311
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533111
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap
digunakan
meliputi
biaya
pembelian
atau
biaya
kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual). D.
Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Sesuai dengan PMK No.33/PMK.02/2016) 1.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L
adalah dokumen rencana keuangan
tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 2.
Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan maupun tandar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA K/L. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017. Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat melebihi dalam penyusunan RKA K/L Tahun Anggaran 2017. Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai : a.
Batas tertinggi; atau
b.
Estimasi.
- 45 Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai : a.
Batas tertinggi dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2017;
b.
Referensi untuk: 1)
Penyusunan prakiraan maju; dan/atau
2)
Bahan penghitungan Pagu Indikatif Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2017.
3.
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium yang diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuanganj Bendahara Pengeluaran
Pembantu/
Petugas
Pengelola
Administrasi
Belanja
Pegawai. Honorarium Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Kepada Penanggung jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran sesuai dengan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.
b.
Untuk
membantu
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)
dalam
pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola
Administrasi
Belanja
Pegawai
(PPABP).
Besaran
honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium staf Pengelola Keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya. c.
Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf Pengelola Keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
d.
Untuk KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah staf Pengelola Keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah staf Pengelola Keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang.
e.
Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- 46 f.
Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium.
Catatan : 1.
Dengan
pertimbangan
efisiensi
dan
efektifitas,
dapat
dimungkinkan adanya penggabungan PPK dengan ketentuan: a.
Jumlah staf Pengelola Keuangan tidak boleh melampaui sebelum penggabungan;
b.
Besaran honorarium staf Pengelola Keuangan sesuai dengan jumlah pagu yang dikelola staf.
2.
Ketentuan
mengenai
satuan
biaya
ini
berlaku
juga
untuk
pengelola keuangan pada RKA BUN, dimana alokasi untuk pengelola
keuangan
tersebut
berasal
dari
pagu
RKA
K/L
Kementerian/lembaga berkenan. 3.
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada satker yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai
4.
Honorarium
yang
diberikan
kepada
Pegawai
Aparatur
Sipil
Negara/TNI/ Polri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada Kementerian Negara Lembaga Satuan Kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang. 5.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa a.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai
Pejabat
melaksanakan
Pengadaan
pemilihan
Barang/Jasa
penyedia
barang/jasa
untuk melalui
penunjukan langsung pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b.
Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Catatan:
- 47 Dalam hal anggota Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan yang telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium. c.
Pengguna Anggaran diberikan honorarium dalam hal: 1)
melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pengadaan
pada
penunjukan
langsung
barang/konstruksi/jasa
untuk
lainnya
paket sesuai
dengan ketentuan yang berlaku; atau 2)
menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.
Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan Honorarium
yang
diberikan
kepada
Pegawai
Aparatur
Sipil
Negara/TNI/ Polri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan. Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan sebagaimana tersebut
di
atas
adalah
unit
yang
struktur
organisasinya
dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. 7.
Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium diberikan kepada panitia pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Honorarium Pej abat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.
8.
Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/ Polri yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP. a.
Jumlah staf anggota Pengelola PNBP paling banyak 5 (lima) orang;
b.
Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu penerimaan;
- 48 c.
Dalam hal bendahara penerimaan telah menerima tunjangan fungsional
bendahara,
maka
yang
bersangkutan
tidak
diberikan honorarium. 9.
Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Honorarium
diberikan
kepada
Pegawai
Aparatur
Sipil
Negara/TNI/Polri yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran
sampai
dengan
pelaporan
posisi
keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negaraj Lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAl adalah sebagai berikut: a.
Ditetapkan atas dasar keputusan menteri paling banyak 7 (tujuh) orang;
b.
Ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri paling banyak 6 (enam) orang.
Catatan: Kementerian
Negara/Lembaga
tidak
diperkenankan
memberlakukan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan. 10. Honorarium Honorarium
Pengurus/Penyimpan yang
diberikan
Barang
kepada
Milik
Pegawai
Negara
Aparatur
Sipil
Negara/TNI/ Polri di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna
Barang
yang
pengurus/penyimpan
melaksanakan
barang
tugas
berdasarkan
rutin
surat
selaku
keputusan
Pengguna Barang. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang. 11. Honorarium
Narasumber
Seminar/Rakor/Sosialisasi/
Diseminasi/Focus Group Discussion (FGD)/Kegiatan Sejenis a.
Honorarium Narasumberi Pembahas Honorarium
narasumber
PNS/TNI/Polri
yang
dapat
memberikan
diberikan informasi
kepada
pengetahuan
kepada pegawai negeri lainnya masyarakat dalam
kegiatan
- 49 Seminar/RapatKoordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/RapatKerja/Sarasehan/Simposium/Lokak Group
arya/Focus
Discussion/Kegiatan
Sejenis,
tidak
termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan. Catatan: 1.
Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar I RapatKoordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/RapatKerja/Sarasehan/Simposium/ Lokakarya/Focus
Group
Discussion/Kegiatan
Sejenis
adalah 60 (enam puluh) menit. 2.
Honorarium
narasumber
dapat
dari
lingkup
diberikan
dengan
ketentuan: a.
berasal
luar
unit
eselon
I
penyelenggara; dan b.
berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara masyarakat.
b.
Honorarium Moderator Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai
moderator
pada
kegiatan
Seminar/Rapat
Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/BimbinganTeknis/Worksh op/Rapat
Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus
Group Discussion/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat. Catatan: 1.
Satuan
jam
yang
digunakan
untuk
kegiatan
Seminar/RapatKoordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/ BimbinganTeknis/Workshop/RapatKerja/Sarasehan/Sim posium/Lokakarya/Focus
Group
Discussion/Kegiatan
Sejenis adalah 60 (enam puluh) menit. 2.
Honorarium
Moderator
dapat
diberikan
dengan
ketentuan: a.
berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; dan
- 50 b.
berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara masyarakat.
c.
Honorarium Pembawa Acara Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/RapatKoordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat
Kerja/Sarasehan/Simposium
Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis yang dihadiri
oleh
Menteri/Pejabat
Setingkat
dengan
peserta
kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit eselon I/masyarakat. d.
Honorarium Panitia Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan
kegiatan
Seminar/Rapat
Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/BimbinganTeknis/Worksh op/Rapat
Kerja/Sarasehan/
Simposium/Lokakarya/Focus
Group Discussion sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/Diseminasi/BimbinganTeknis/Workshop/Rapat Group
Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus
Discussion memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan secara selektif dengan
mempertimbangkan
honorarium anggota
mengacu
panitia.
pada
Jumlah
urgensi, besaran
panitia
dengan
besaran
honorarium
yang
dapat
untuk
diberikan
honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. e.
Narasumber Kegiatan di Luar Negeri Satuan biaya yang diberikan kepada narasumber WNI Non Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri untuk kegiatan
- 51 Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan
yang
diselenggarakan di luar negeri. Narasumber
Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil
Kelas A
Negara yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara.
Narasumber
Pegawai Aparatur disetarakan dengan dan
Kelas B
wakil
ketua
Narasumber
Non
Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol IV/c ke atas, perwira tinggi TNI/Polri, anggota lembaga negara Narasumber
Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil
Kelas C
Negara yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol III/ c sampai dengan IV /b dan perwira menengah TNI/ Polri.
12. Honorarium Rohaniwan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniwan. 13. Honorarium
Tim
Pelaksana
Kegiatan
dan
Sekretariat
Tim
Pelaksana Kegiatan a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium
yang
berdasarkan
Surat
diberikan Keputusan
kepada
seseorang
yang
Presiden/Menteri/Pejabat
Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan
keputusan
Gubernur
dalam
kedudukannya
sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan
dari
APBN
maka
besaran
honorarium
yang
diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.
- 52 Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut: 1)
mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2)
bersifat
koordinatif
yang
mengharuskan
untuk
mengikutsertakan eselon I lainnya; 3)
bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
4)
merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya seharihari; dan
5)
dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas
untuk
melaksanakan
kegiatan
administratif
yang
berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden Menteri. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagai berikut: 1)
paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden
2)
paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung
tim
pelaksana
yang
ditetapkan
oleh
Menteri/Pejabat Setingkat Menteri. Catatan: 1.
Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut,
2.
Kementerian
Negara/Lembaga
melakukan
evaluasi
terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi. 3.
Kementerian ketentuan
Negara/Lembaga
Standar
Biaya
dalam
Masukan
melaksanakan
agar
melakukan
langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:
- 53 a.
Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/KPA diperuntukkan bagi tim yang lintas eselon I dalam 1 (satu)
Kementerian
Negara/Lembaga.
Pemberian
honorarium bagi Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/KPA berlaku ketentuan sebagai berikut: 1)
Bagi Pejabat Negara, Eselon I, dan E selon II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran
Negara/Lembaga
yang
Kementerian
bersangkutan
paling
banyak 2 (dua) tim pelaksana kegiatan. 2)
Bagi Pejabat Eselon III setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber
dari
Negara/Lembaga
DIPA
yang
Kementerian
bersangkutan
paling
banyak 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan. 3)
Bagi Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA
Kementerian
bersangkutan
paling
Negara/Lembaga banyak
4
(empat)
yang tim
pelaksana kegiatan. b.
Tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga diperuntukkan bagi tim
yang
Penetapan
lintas tim
Kementerian oleh
kewenangan
oleh
dilaksanakan
setelah
pejabat
Negara/Lembaga. yang
diberikan
Menteri/Pimpinan
Lembaga
pembentukan
tim
tersebut
mendapat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemberian honorarium bagi Tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dikecualikan atas ketentuan huruf a di atas.
- 54 14. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium Tim Penyusunan Jurnal dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Unsur
sekretariat
adalah
pembantu
umum,
pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Catatan: Dalam hal diperlukan, untuk jurnal internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). b. Honorarium tim penyusunan buletin/majalah Honorarium tim penyusunan bulletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan
surat
keputusan
pejabat
yang
berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik
aktual yang patut
diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. c.
Honorarium tim pengelola website Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberi tugas untuk
mengelola
website,
berdasarkan
surat
keputusan
pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit eselon 1/setara. Dalam hal website yang dikelola oleh unit vertikal setingkat eselon II di daerah maka kepada pengelola website tersebut dapat diberikan honorarium tim pengelola website. 15. Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian a. Vakasi Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan
- 55 tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir, baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktek. b. Honorarium Penyelenggara Ujian Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor. Pemberian honorarium penyusun ujian, penguji dan pemeriksa ujian bagi guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan, pengujian dan pemeriksaan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 16. Honorarium Pengajar Diklat Honorarium pengajar diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang memberikan informasi pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan. a. Pengajar dari luar unit satker penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar unit satker penyelenggara. Unit satker penyelenggara diklat dapat pengajar dari luar unit satker penyelenggara sepanjang kebutuhan
pengajar
tidak
terpenuhi
dari
unit
satker
penyelenggara; b. Pengajar dari dalam unit satker penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam unit satker penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.
Bagi
widyaiswara,
honorarium
diberikan
atas
kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku. 17. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Uang makan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja.
- 56 18. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. b. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. 19. Honorarium
Satpam,
Pengemudi,
Petugas
Kebersihan
dan
Pramubakti Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang kontrak kerja. a. Untuk
satpam,
pengemudi,
petugas
kebersihan,
dan
pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/ diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan. b. Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan. c.
Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
20. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Uang Representasi Satuan
biaya
uang
harian
perjalanan
dinas
dalam
negeri
merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Uang
representasi
hanya
diberikan
kepada
pejabat
negara
(ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri serta setingkat Menteri), pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan
perjalanan
dinas
jabatan
dalam
rangka
- 57 pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota. 21. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan
biaya
penginapan
perjalanan
dinas
dalam
negeri
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA K/L sesuai dengan peruntukannya. Dalam
pelaksanaannya,
mekanisme
pertanggungjawaban
disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. 22. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor a. Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fullday/Halfday di Dalam Kota Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fullday/Halfday di Dalam Kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fullday/Halfday di Dalam
Kota
kepada
rapat/pertemuan
yang
peserta
dan
diselenggarakan
panitia di
luar
kegiatan kantor
sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat pertemuan paket fullboard di luar kota serta kegiatan rapat/pertemuan
yang
diselenggarakan
di
luar
kantor
sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket fullboard dan fullday/halfday di dalam kota. Catatan: Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor transportasi) memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk
- 58 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. b. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan
biaya
kegiatan
rapatj
pertemuan
yang
diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan
rapat
membutuhkan
koordinasi
dengan
unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari eselon I lainnya/masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) jenis: 1)
Kegiatan
rapat/pertemuan
Menteri/setingkat
di
Menteri
luar
kantor
adalah
pejabat kegiatan
rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Menteri/setingkat Menteri; 2)
Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon I/eselon II;
3)
Kegiatan rapatj pertemuan di luar kantor pejabat eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon III.
Satuan biaya paket kegiatan rapat pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis: 1)
Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap.
2)
Paket Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
- 59 3)
Paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 (lima) jam.
Catatan: 1.
Dalam hal rapat/ pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama- sama, hotel untuk seluruh peserta rapat dapat menggunakan hotel yang sama.
2.
Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut: Pejabat eselon II ke atas 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang Pejabat eselon III ke bawah 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
3.
Kegiatan yang diselenggarakan secara fullboard dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota a.
Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA K/ L terdiri atas biaya transportasi yang diberikan secara at cost, indeks paket pertemuan fullboard, dan uang harian paket fullboard di luar;
b.
Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada RKA K/L terdiri atas indeks paket pertemuan (fullboard/fullday/halfday), uang saku dan biaya transportasi dalam kota.
4.
Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut di atas.
5.
Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapatjpertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) secara selektif dan apabila
dimungkinkan
kegiatan
tersebut
dapat
dilaksanakan di dalam kantor. 6.
Khusus untuk kegiatan rapat koordinasi internal eselon I yang harus dilaksanakan di luar kantor dan tidak memungkinkan untuk mengikutsertakan eselon I lain, maka kegiatan tersebut dapat menggunakan ketentuan satuan biaya ini sepanjang telah mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I pemegang portofolio program dan
- 60 dilakukan
secara
selektif
serta
harus
dapat
dipertanggungjawabkan urgensi pelaksanaannya. 23. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi: a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif. b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat dan diberikan paling
banyak
2
(dua)
stel
pakaian
per
tahun
yang
penyediaannya dilaksanakan secara selektif. c.
Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan
secara
selektif,
dengan
ketentuan
sebagai
berikut: 1)
harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal
pembentukan
satker
mengenai
kewajiban
penggunaan pakaian dinas pegawai; dan 2)
dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas
pegawai,
biaya
pakaian
dinas
pegawai
dapat
dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah kementerian Negara/lembaga tertentu dan diberikan paling banyak
2
dilaksanakan berikut:
(dua)
stel
secara
per
selektif,
tahun
yang
dengan
penyediaannya
ketentuan
sebagai
- 61 1)
harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal
pembentukan
satker
mengenai
kewajiban
penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna; dan 2)
dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam
mahasiswa/taruna,
biaya
pakaian
seragam
mahasiswa/taruna dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. e.
Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
f.
Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel pertahun.
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 Yang Berfungsi Sebagai Estimasi 24. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akanj telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. 25. Satuan Biaya Latihan Prajabatan Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk
perencanaan
kebutuhan
biaya
latihan
prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk
- 62 biaya
observasi
lapangan,
namun
belum
termasuk
biaya
perjalanan dinas peserta. 26. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, ac split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. 27. Honorarium untuk
Narasumber
Kegiatan
(Pakar/Praktisi/Pembicara
Khusus)
Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus
Group Discussion/Kegiatan Sejenis Honorarium
narasumber
(pakar/praktisi/pembicara
khusus)
untuk kegiatan seminar I rakor/sosialisasi/diseminasi/ focus group discussion/kegiatan sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non pegawai negeri yang mempunyai keahlian/ pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu. 28. Satuan Biaya Konsumsi Rapat Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk
perencanaan
kebutuhan
biaya
pengadaan
makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat Menteri/eselon 1/setara maupun untuk rapat biasa. Rapat koordinasi tingkat Menteri eselon
1/setara
adalah
rapat
koordinasi
yang
pesertanya
Menteri/eselon 1/pejabat yang setara. 29. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan barang
biaya
habis
keperluan
pakai
yang
sehari-hari secara
perkantoran langsung
berupa
menunjang
penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.
- 63 30. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantianj pembelian meja dan kursi pegawai. Penggantian inventaris lama digunakan
untuk
penggantian
meja
dan
kursi
pengalokasiannya maksimal 10% ( sepuluh persen)
pegawai,
dari jumlah
pegawai. Sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan. 31. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam
kondisi
normal
dan
siap
pakai
sesuai
dengan
peruntukannya termasuk biaya bahan bakar. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarannya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Catatan: 1. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor. Contoh: Golf car yang digunakan dalam rangka patroli polisi bandara, mengantar tamu kenegaraan. 2. Khusus
untuk
operasional
kendaraan
dinas
yang
pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar. 32. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung bangunan
dalam
negeri
dengan
maksud
menjaga
mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri yang
memiliki
spesifikasi
ketentuan yang berlaku.
khusus
yang
diatur
berdasarkan
- 64 Satuan
biaya
pemeliharaan
gedung/bangunan
dalam
negeri
dialokasikan untuk: a. gedung/bangunan milik negara; dan/ atau b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. 33. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya. 34. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya
tarif
satu
kedudukan
kali
menuju
perjalanan
taksi
dari
kantor
tempat
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun
keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan
menuju
tempat
tujuan
di
kota
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya. Catatan: 1. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara
Sepinggan
(Balikpapan)
sampai
dengan
kota
Samarinda. 2. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara
Sepinggan
Balikpapan
sebesar
(Balikpapan) Rp90.000,00
sampai (Sembilan
dengan
kota
Puluh
Ribu
Rupiah) . 3. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi: Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:
- 65 a.
Berangkat 1)
biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
2)
biaya taksi dari Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) ke tempat
tujuan
(hotel/penginapan/kantor)
di
Yogyakarta. b.
Kembali 1)
biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto; dan
2)
biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).
35. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan
dalam
perencanaan
anggaran.
Dalam
pelaksanaan
anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai
pengeluaran). Klasifikasi
tiket perjalanan dinas dalam negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri. 36. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri Pergi Pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Perjalanan dinas luar negeri yang lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi pejabat Eselon III ke atas dapat menggunakan kelas bisnis. Catatan: 1. Kementerian Negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut: a.
pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas;
b.
pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor;
- 66 c.
penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif penyediaan kendaraan operasional; dan
d.
pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan.
2. Satuan biaya yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini sudah termasuk pajak. 3. Satuan biaya diklat pimpinan struktural dan diklat prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara. 4. Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat, pengadaan kendaraan kendaraan
operasional
bus,
sewa
dinas,pemeliharaan
mesin
fotokopi,
gedung/bangunan
sewa dalam
negeri, sewa kendaraan, pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan
operasional
operasional
kantor
kantor
dan/atau
dan/atau
lapangan,
lapangan
(roda
pengadaan 4),
dan
pengadaan pakaian dinas dan/atau kerja, pada beberapa kabupaten
diberikan
toleransi
pengusulan
satuan
biaya
melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini. Pengertian Istilah: OJ
:
Orang/Jam
OH
:
Orang/Hari
OB
:
Orang/Bulan
OT
:
Orang/Tahun
OP
:
Orang/Paket
OK
:
Orang/Kegiatan
OR
:
Orang/Responden
Oter :
Orang/Terbitan
- 67 BAB III PENJELASAN PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT PADA KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017 A.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU(076.01.01)
1.
Pelaksanaan
Akuntabilitas
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan
di
Lingkungan Setjen KPU (3355) 1.1.
Layanan pembinaan perbendaharaan (3355.002)
1.1.1 Pembinaan Pertanggungjawaban Perbendaharaan (3355.002.001) 051. Pembinaan Tata Usaha dan Pengelolaan Bendahara A.
Peningkatan Kapasitas Bendahara Pengeluaran Dalam Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan. Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara. b. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait (KPU atau instansi lainnya) yang mendukung pencapaian output. c. Memelihara
dan
menatausahakan
dokumen-dokumen
pertanggungjawaban keuangan 2. Jenis Belanja a. Belanja Barang untuk Persediaan barang konsumsi (521811) Belanja ini dipergunakan untuk pembayaran belanja yang menimbulkan persediaan. b. Belanja Bahan (521211) Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran penggandaan dan penjilidan serta konsumsi. c.
Belanja Perjalanan Biasa (524111) Belanja ini dipergunakan untuk membiayai biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat peningkatan kapasitas bendahara, yang direncanakan mengundang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di KPU
d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Belanja
ini
dipergunakan
berkoordinasi
terkait
masalah
perbendaharaan ke instansi terkait (KPPN, Kanwil Provinsi DJPB dan KPP).
- 68 1.1.2 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003.001) 051. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan A.
Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAKPA-W Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Tingkat UAKPA 1)
Memelihara dokumen sumber/dokumen akuntansi dan membukukan/ menginput kedalam aplikasi SAIBA;
2)
Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;
3)
Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau upload ulang melalui portal e-rekon;
4)
Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal e-rekon;
5)
Menyusun
laporan
keuangan
berbasis
akrual
dan
menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta ADK ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga. b. Tingkat UAPPA-W 1)
Melakukan pengawasan pada data SAIBA satker portal erekon;
2)
Menyusun
laporan
keuangan
berbasis
akrual
dan
menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta ADK ke tingkat Kementerian/Lembaga; 3)
Melakukan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan ke KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
2. Jenis Belanja a. Honor Operasional Satuan Kerja (521115) Dipergunakan untuk pembayaran honorarium pengelola SAI dengan susunan keanggotaan: 1)
UAKPA Penanggung Jawab :
1 (satu) orang yaitu Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh
Koordinator
:
1 (satu) orang yaitu Kabag Keuangan, Umum dan Logistik
- 69 Ketua
: 1
(satu)
orang
yaitu
Kasubbag
orang
yaitu
Kasubbag
Keuangan Wakil Ketua
: 1
(satu)
Umum Anggota
: 2 (dua) orang yaitu Operator dan Staf Pengelola SAK.
2)
UAPA-W Penanggung Jawab :
1 (satu) orang yaitu Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh
Koordinator
: 1
(satu)
orang
yaitu
Kabag
Keuangan, Umum dan Logistik Ketua
: 1
(satu)
orang
yaitu
Kasubbag
orang
yaitu
Kasubbag
Keuangan Wakil Ketua
: 1
(satu)
Umum Anggota
: 2 (dua) orang yaitu Operator dan Staf Pengelola SAK.
b. Belanja Bahan (521211) Belanja ini dipergunakan untuk pembayaran biaya pengadaan bahan habis pakai sebagai pendukung kegiatan sosialisasi, seminar, rapat dan lain-lain dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan, berupa Konsumsi rapat dan snack. c.
Belanja Barang untuk Persediaan barang konsumsi (521811) Belanja ini dipergunakan untuk pembayaran belanja yang menimbulkan persediaan.
d. Belanja Jasa Profesi (522151) Belanja ini dipergunakan untuk pembayaran honorarium narasumber,
pembicara,
pakar
dalam
rangka
sosialisasi/pembinaan atau koordinasi penyusunan Laporan keuangan bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. e.
Belanja Perjalanan Biasa (524111) Belanja ini dipergunakan untuk membiayai biaya perjalanan dinas dalam rangka rekonsiliasi data laporan keuangan bulanan,
Triwulanan,
Semesteran
dan
Tahunan
untuk
mendukung Laporan Kementerian/lembaga. Kegiatan ini akan
- 70 diberitahukan lebih lanjut melalui undangan yang ditujukan kepada Pejabat dan staff pengelola data SAIBA. Khusus untuk KPU Provinsi DKI Jakarta, dipergunakan untuk membiayai biaya perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, dengan tujuan menghadiri acara bimbingan teknis atau konsultasi di KPU. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tersusunnya Laporan Keuangan berbasis akrual untuk perode Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan KPU Tingkat UAKPA dan UAPPA-W, maupun Laporan Keuangan pseudo dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Memelihara
dokumen
sumber/dokumen
akuntansi
dan
membukukan/ menginput kedalam aplikasi SAIBA; b. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang; c. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau upload ulang melalui portal e-rekon; d. Melakukan rekonsiliasi dengan meng-upload data ke portal erekon; e. Menyusun
laporan
keuangan
berbasis
akrual
dan
menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta ADK ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga. 2. Jenis Belanja a.
Honor Operasional Satuan Kerja (521115) Dipergunakan untuk pembayaran honorarium pengelola SAK pada
KPU/KIP
Kabupaten/Kota
sebagai
UAKPA,
dengan
susunan keanggotaan : Penanggung Jawab
: 1 (satu) orang yaitu Sekretaris KPU Kab/Kota
- 71 Koordinator
: 1
(satu)
orang
yaitu
Kasubag
Keuangan, Umum dan Logistik Ketua
: 1 (satu) orang yang berkontribusi dalam
Wakil Ketua
pengelolaan SAIBA
: 1 (satu) orang yang berkontribusi dalam pengelolaan SAIBA
Anggota
: 2 (dua) orang yang berkontribusi dalam pengelolaan SAIBA
b. Belanja Barang untuk Persediaan barang konsumsi (521811) Belanja ini dipergunakan untuk pembayaran belanja yang menimbulkan persediaan. c.
Belanja Perjalanan Biasa (524111) Belanja ini dipergunakan untuk membiayai biaya perjalanan dinas dalam rangka rekonsiliasi data laporan keuangan periode
bulanan,
Triwulanan,
Semesteran
dan
Tahunan
ataupun pseudo dengan KPU Provinsi. Pelaksanaan perjalanan dimaksud akan diterbitkan undangan oleh KPU Provinsi. Khusus untuk KPU yang berada dalam satu kota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh, dipergunakan untuk membiayai biaya perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, dengan tujuan menghadiri acara bimbingan teknis atau konsultasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tersusunnya Laporan Keuangan berbasis akrual untuk perode Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan KPU Tingkat UAKPA, maupun Laporan Keuangan pseudo dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PMK 177/PMK.05/2015
tentang
Pedoman
Penyusunan
dan
penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya.
- 72 1.3.
Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan
Anggaran
(LPPA)
(3355.007) 1.3.1. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007.001) 051.
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
A.
Penerapan LPPA Berbasis Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan Pelaksanaan di KPU Provinsi /KIP Aceh: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a.
Menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran melalui portal SIMONIKA sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di
Lingkungan
Komisi
Pemilihan
Umum
dan
dapat
disampaikan melalui SIMONIKA.KPU.GO.ID b. Melakukan
koordinasi,
konsultasi
dengan
KPU
dan
kementerian/lembaga terkait lainnya; 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Belanja ini dipergunakan untuk pembayaran biaya pengadaan bahan habis pakai sebagai pendukung kegiatan. b. Honor dengan Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membayar honorarium anggota kelompok kerja
Supervisi
dan
Pembinaan
Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran, yang sifatnya koordinatif. Susunan Pelaksana Kegiatan adalah: Pengarah
: 1 (satu) orang;
Penanggungjawab : 1 (satu) orang;
c.
Ketua
: 1 (satu) orang;
Wakil Ketua
: 1 (satu) orang;
Sekretaris
: 1 (satu) orang;
Anggota
: 3 (tiga) orang.
Belanja Barang untuk Persediaan barang konsumsi (521811) Belanja ini dipergunakan untuk pembayaran belanja yang menimbulkan persediaan.
- 73 d. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi teknis SIMONIKA ke KPU dan atau koordinasi/konsultasi ke kementerian/lembaga terkait. Khusus untuk KPU Provinsi DKI Jakarta, dipergunakan untuk membiayai biaya perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, dengan tujuan menghadiri acara bimbingan teknis atau konsultasi di KPU. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan realisasi anggaran melalui SIMONIKA Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran melalui portal SIMONIKA sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di
Lingkungan
Komisi
Pemilihan
Umum
dan
dapat
disampaikan melalui SIMONIKA.KPU.GO.ID b. Melakukan
koordinasi,
konsultasi
dengan
KPU
dan
kementerian/lembaga terkait lainnya; 2. Jenis Belanja a. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membayar honorarium anggota kelompok kerja
Penelaahan
atas
Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, yang sifatnya koordinatif. Susunan Pelaksana Kegiatan adalah: Pengarah
: 1 (satu) orang;
Penanggungjawab
: 1 (satu) orang;
Ketua
: 1 (satu) orang;
Wakil Ketua
: 1 (satu) orang;
Sekretaris
: 1 (satu) orang;
Anggota
: 3 (tiga) orang.
b. Belanja Barang untuk Persediaan barang konsumsi (521811) Belanja ini dipergunakan untuk pembayaran belanja yang menimbulkan persediaan.
- 74 c.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Belanja ini dipergunakan untuk membiayai biaya perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, dengan tujuan berkoordinasi terkait permasalahan ke instansi terkait
3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan adalah: Laporan realisasi anggaran melalui SIMONIKA 1.4.
Layanan Perkantoran (3355.994)
1.4.1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan (001) A.
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran Honorarium Uang Kehormatan Anggota KPU, Gaji PNS KPU, Tunjangan-Tunjangan PNS Pegawai KPU/Pegawai Organik dan Pegawai yang dipekerjakan dari Pemerintah Daerah dengan rincian belanja sebagai berikut: 1.
Belanja Gaji Pokok PNS (511111) Pengeluaran untuk gaji pokok pegawai negeri sipil bulanan, gaji pokok PNS ke-13, dan gaji pokok PNS ke-14.
2.
Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119) Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dan pembulatan gaji PNS (gaji ke-13 dan gaji ke-14).
3.
Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS (511121) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/isteri PNS, tunjangan suami/isteri gaji ke-13 dan gaji ke-14.
4.
Belanja Tunjangan Anak PNS (511122) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak PNS, tunjangan anak PNS gaji ke-13 dan gaji ke-14.
5.
Belanja Tunjangan Struktural PNS (511123) Pengeluaran untuk Pembayaran Tunjangan Struktural PNS dan Tunjangan Struktural PNS (gaji ke-13 dan gaji ke-14).
6.
Belanja Tunjangan PPh PNS (511125) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh PNS.
7.
Belanja Tunjangan Beras (511126) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.
- 75 8.
Belanja Uang Makan PNS (511129) Satuan biaya uang makan Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang
makan pegawai yang dihitung berdasarkan
jumlah hari kerja. 9.
Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan
umum PNS, pembayaran tunjangan umum PNS,
pembayaran gaji ke-13 dan gaji ke-14. 10. Belanja uang lembur (512211) Pengeluaran untuk pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur. a. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor Pemerintah. b. Pegawai Negeri Sipil dapat diperintahkan melakukan Kerja Lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak. c.
Perintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikeluarkan oleh
Kuasa
Pengguna
Anggaran/Pejabat
Pembuat
Komitmen/Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur. d. Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh Kerja Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sesuai dengan yang ditetapkan
dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan
tentang
Standar Biaya Masukan. e.
Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.
f.
Khusus
untuk
uang
lembur
bulan
Desember
dapat
dibayarkan pada akhir bulan berkenaan. g.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Kerja Lembur paling kurang 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang
makan
lembur
yang
besarnya
ditetapkan
dalam
Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.
- 76 h. Uang lembur dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA Satuan Kerja berkenaan. Belanja uang lembur diperuntukan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara serta Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti. a. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara : 1) Uang Lembur Uang
lembur
merupakan
kompensasi
bagi
Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. 2) Uang Makan Lembur Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari. b. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti. 1) Uang Lembur Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian
negara/lembaga,
Satpam,
Pengemudi,
Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. 2) Uang Makan Lembur Uang makan lembur diperuntukan bagi
Pegawai
Non
Aparatur
Sipil
Negara
yang
melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. 11. Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/512411) Pengeluaran untuk pembayaran honorarium tetap antara lain: a.
Pembayaran Provinsi/KIP
uang Aceh
kehormatan dan
Anggota
KPU/KIP
KPU,
KPU
Kabupaten/Kota
- 77 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; b.
Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Juknis dan Surat Sekretaris Jenderal KPU terkait Tunjangan Kinerja.
Catatan: 1.
Pembayaran Penghasilan ketiga belas bagi Komisioner KPU Provinsi/KIP Aceh dan Komisioner KPU/KIP Kabupaten/ Kota
berpedoman
pada
Keputusan
KPU
Nomor
72/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Tunjangan Hari Raya kepada
Petugas
Kebersihan,
Pramubakti,
Satpam
dan
Pengemudi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 2.
Pembayaran Gaji ketiga belas bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat
KPU
Provinsi/KIP
Aceh
dan
KPU/KIP
Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia
Nomor
19
Tahun
2016
tentang
Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan; 3.
Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Komisioner KPU Provinsi/KIP
Aceh
dan
Komisioner
KPU/KIP
Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Provinsi/KIP menunggu
Aceh terbitnya
dan
KPU/KIP
Peraturan
Kabupaten/Kota,
Pemerintah
Republik
Indonesia tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2017 kepada Pimpinan, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural; 4.
Pembayaran
Tunjangan
Hari
Raya
Keagamaan
untuk
Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti berpedoman pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
- 78 2017.
Anggaran
tersebut
dialokasikan
pada
Kegiatan
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU), Keluaran Layanan Perkantoran (3360.994); 5.
Sesuai surat Sekjen Nomor 1470/SJ/XI/2015 tanggal 15 November 2016 tentang Pencermatan Terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Alokasi Anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota TA 2017, Satker
melakukan
alokasi
belanja
pencermatan/perhitungan
pegawai
sampai
dengan
terhadap
akhir
tahun
anggaran 2017 yang telah ditetapkan dalam RKA K/L masing-masing satker dan apabila terdapat kekurangan dan kelebihan
atau
belanja
pegawai
tersebut,
segera
menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU, dengan format
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
II.b
Keputusan ini. Kekurangan dan kelebihan belanja pegawai KPU/KIP
Kabupaten/Kota
disampaikan
kepada
KPU
Provinsi/KIP Aceh sebagai koordinator dan selanjutnya KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pencermatan dan melakukan rekapitulasi
terhadap
kekurangan/kelebihan
pegawai dimaksud dan disampaikan kepada
belanja Sekretaris
Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Perencanaan dan Data Sekretaris Jenderal KPU. Apabila KPU Provinsi/KIP Aceh masih
terdapat
perbaikan
data
kekurangan/kelebihan
belanja pegawai tersebut, disampaikan selambat-lambatnya akhir Februari 2017. 2.
Pengelolaan
Data,
Dokumentasi,
Pengadaan,
Pendistribusian,
dan
Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu 2.1. Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan 051
Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada
A.
Koordinasi
Perencanaan
Kebutuhan
dan
Pengelolaan
Logistik
Pemilu/Pemilihan serta Penganggaran Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh: 1. Penjelasan kegiatan Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan memiliki siklus logistik yang meliputi
tahap
Perencanaan,
tahap
Pengadaan,
tahap
- 79 Pendistribusian,
serta
tahap
Pemilharaan
dan
Inventarisasi.
Masing-masing tahapan tersebut telah dituangkan dalam tupoksi Biro Logistik yang terdiri dari 4 (empat) Bagian sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Terkait dengan kegiatan pada tahap Perencanaan berupa pengelolaan
data
kebutuhan
dan
anggaran
logistik
Pemilu/Pemilihan maka perlu dibuat rencana kegiatan secara sinergi hingga satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar tercapai sasaran kegiatan secara Nasional yang tertuang dalam Renstra KPU 2015 – 2020. Untuk kegiatan pengelolaan tersebut, terdapat 2 (dua) kegiatan utama yang disusun
berupa
evaluasi
pengelolaan
logistik
Pemilihan
sebelumnya dan penyusunan rencana kebutuhan dan anggaran untuk keperluan Pemilu/Pemilihan berikutnya. Kegiatan evaluasi lebih ditekankan kepada kondisi pengelolaan logistik
Pemilihan
faktor
pendukung
dan
kendala
dalam
pengelolaan logistik Pemilihan 2017 pada satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan 2017. Hal ini menjadi bahan untuk masukan laporan kegiatan secara Nasional terkait pengelolaan logistik Pemilihan 2017 dan untuk menyusun rencana kegiatan/kerja pada tahun berikutnya
(TA.
2018
dan
TA.
2019).
Kegiatan
ini
hanya
dilaksanakan bagi satker yang melaksanakan Pemilihan Tahun 2017, yaitu untuk wilayah (1) Provinsi DKI Jakarta, (2) Provinsi Aceh, (3) Provinsi Babel, (4) Provinsi Sulbar, (5) Provinsi Gorontalo, (6) Provinsi Banten, dan (7) Provinsi Papua Barat. Selanjutnya
untuk
menyusun
rencana
kebutuhan
dan
anggaran keperluan Pemilu 2019, KPU akan mulai mengajukan anggaran kepada Pemerintah pada TA. 2017 sehingga diperlukan kegiatan
tersebut
secara
tersistematis
dan
menggunakan
pendekatan kondisi riil di lapangan. Hal tersebut sangat penting karena
usulan
kebutuhan
dan
anggaran
keperluan
Pemilu/Pemilihan yang tepat akan menjadi salah satu kunci
- 80 keberhasilan pelaksanaannya. Kegiatan tersebut harus menerima data dan informasi dari seluruh satker, dengan data dukung yang menjelaskan usulan kebutuhan dan anggaran yang diajukan. Fungsi dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Pemerintah dan DPR, terkait biaya keperluan logistik yang dibutuhkan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019. Kegiatan ini akan dilaksanakan untuk seluruh KPU Provinsi /KIP Aceh karena terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2019. 2. Tahapan pelaksanaan Untuk mendukung target capaian kegiatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka
KPU
Provinsi/KIP Aceh akan
melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Evaluasi pengelolaan logistik Pemilihan 2017 KPU Provinsi/KIP Aceh yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Tahun 2017 akan melaksanakan rapat koordinasi tingkat
Provinsi
dengan
mengundang
satker
KPU/KIP
Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Tahapan kegiatan yang harus dilakukan, yaitu: 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, berkoordinasi susuai dengan jadwal rencana kerja KPU yang akan menjadi narasumber kegiatan; 2) Mengumpulkan data awal evaluasi kegiatan Pemilihan 2017 yang diperoleh dari satker KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menjadi bahan analisa dan kajian kegiatan rakor yang akan dilaksanakan; 3) Menyusun
administrasi
kegiatan
dan
mencari
lokasi
pelaksanaan kegiatan yang representatif; 4) Mengundang satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya untuk hadir dalam evaluasi pengelolaan logistik Pemilihan 2017 tingkat Provinsi dengan membawa datadata evaluasi kegiatan Pemilihan 2017, yang dilaksanakan secara fullday dan halfday meeting; 5) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada KPU, dengan mengedepankan poin-poin penting kegiatan rakor dimaksud. b. Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan serta Penganggaran.
- 81 KPU Provinsi/KIP Aceh menjadi koordinator kegiatan yang mengundang satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Kegiatan ini untuk membahas seluruh aspek dalam perencanaan kebutuhan dan anggaran, mencakup tahapan perencanaan, perencanaan pengadaan, mekanisme pengiriman hingga
tindak
lanjut
inventarisasi
dan
pemeliharaanya.
Kegiatan ini akan memberikan informasi secara komprehensif dan tepat, dengan melibatkan satker secara kontinyu dalam tahun anggaran berjalan untuk tindak lanjut berikutnya. Untuk
mencapai
hal
tersebut,
KPU
Provinsi/KIP
Aceh
melaksanakan tahap kegiatan sebagai berikut: 1)
Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, berkoordinasi sesuai dengan jadwal rencana kerja KPU yang akan menjadi narasumber kegiatan dan bahan dukung yang akan dibahas pada dimaksud;
2)
Mengumpulkan
data
awal
rencana
kebutuhan,
perhitungan anggaran, potensi masalah pengadaan dan distribusinya,
serta
kebutuhan
anggaran
untuk
pemeliharaan dan inventarisasi logistik; 3)
Mengolah data awal yang disampaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
sebagai
bahan
kegiatan
dimaksud
dengan KPU; 4)
Menyusun administrasi kegiatan dan mencari lokasi pelaksanaan kegiatan yang representatif;
5)
Mengundang satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah satkernya untuk hadir dalam rakor tingkat Provinsi dengan membawa data-data evaluasi kegiatan Pemilihan 2017, yang dilaksanakan secara fullday dan halfday meeting;
6)
Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada KPU.
- 82 3. Jenis Belanja a. Kegiatan Evaluasi pengelolaan logistik Pemilihan 2017 1)
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811) Belanja
barang
ini
digunakan
untuk
memenuhi
kebutuhan ATK kegiatan, agar dapat terlaksana dengan baik misalnya Tonner, Kertas, dll. 2)
Belanja bahan (521211) Belanja bahan untuk memenuhi kebutuhan rakor di tingkat Provinsi berupa kelengkapan spanduk, backdrop, dan seminar kit.
3)
Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota (524114) Belanja ini digunakan untuk mendukung rakor di luar Kantor
yang
mengundang
peserta
KPU/KIP
Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, termasuk untuk mendukung kegiatan rapat awal persiapan di kantor. Biaya yang tercantum dalam akun belanja ini adalah uang saku rapat di kantor (melibatkan Eselon II lain atau instansi lain), paket fullday dan halfday meeting serta biaya transport panitia lokal pelaksana rakor. b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan serta Penganggaran 1)
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811) Belanja
barang
ini
digunakan
untuk
memenuhi
kebutuhan ATK kegiatan, agar dapat terlaksana dengan baik misalnya Tonner, Kertas, dll. 2)
Belanja bahan (521211) Belanja bahan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan di tingkat Provinsi berupa kelengkapan spanduk, backdrop, dan seminar kit.
3)
Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota (524114) Belanja ini digunakan untuk mendukung kegiatan di luar Kantor
yang
mengundang
peserta
KPU/KIP
Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, termasuk untuk
- 83 mendukung persiapan kegiatan di kantor. Biaya yang tercantum dalam akun belanja ini adalah uang saku rapat di kantor (melibatkan Eselon II lain atau instansi lain), paket fullday dan halfday meeting serta biaya transport panitia lokal pelaksana rakor. 4. Output Kegiatan a. Kegiatan Evaluasi pengelolaan logistik Pemilihan 2017 Capaian
kegiatan
yang
diharapkan
tercapai
adalah
terlaksananya evaluasi pengadaan logistik Pemilihan 2017, antara lain: 1)
Laporan kegiatan;
2)
Daftar
permasalahan
yang
dihadapi
beserta
solusi/langkah kerja pemecahan masalah tersebut. b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan serta Penganggaran Capaian
kegiatan
yang
diharapkan
tercapai
adalah
tersusunnya rencana kebutuhan dan anggaran, daftar potensi masalah yang terjadi dan langkah antisipasinya, yang secara detil, antara lain: 1)
laporan kegiatan;
2)
data dan informasi terkait rencana kebutuhan dan anggaran keperluan Pemilu 2019.
Kegiatan di KPU/KIP Kabupaten/Kota: 1. Penjelasan kegiatan Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan memiliki siklus logistik yang meliputi
tahap
Perencanaan,
tahap
Pengadaan,
tahap
Pendistribusian, serta tahap pemeliharaan dan Inventarisasi. Masing – masing tahapan tersebut telah dituangkan dalam tupoksi Biro Logistik yang terdiri dari 4 (empat) Bagian sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretarus KPU/KIP Kabupaten/Kota. Terkait dengan kegiatan pada tahap Perencanaan berupa pengelolaan
data
kebutuhan
dan
anggaran
logistik
Pemilu/Pemilihan maka perlu dibuat rencana kegiatan secara
- 84 sinergi hingga satker KPU/KIP Kabupaten/Kota agar tercapai sasaran kegiatan secara Nasional yang tertuang dalam Renstra KPU 2015 – 2020. Untuk kegiatan pengelolaan tersebut, terdapat 2 (dua) kegiatan utama yang disusun berupa evaluasi pengelolaan logistik
Pemilihan
sebelumnya
dan
penyusunan
rencana
kebutuhan dan anggaran untuk keperluan Pemilu/Pemilihan berikutnya. Kegiatan evaluasi lebih ditekankan pada kondisi pengelolaan logistik
Pemilihan,
pengelolaan
logistik
faktor
pendukung
Pemilihan
2017
dan
kendala
pada
satker
dalam
KPU/KIP
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan 2017. Hal ini menjadi bahan untuk masukan laporan kegiatan secara Nasional terkait pengelolaan logistik Pemilihan 2017 dan untuk menyusun rencana kegiatan/kerja pada tahun berikutnya (TA. 2018 dan TA. 2019). Kegiatan ini hanya dilaksanakan bagi satker KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur
Tahun
2017,
yaitu
untuk
KPU/KIP
Kabupaten/Kota di wilayah (1) Provinsi DKI Jakarta, (2) Provinsi Aceh, (3) Provinsi Babel, (4) Provinsi Sulbar, (5) Provinsi Gorontalo, (6) Provinsi Banten, dan (7) Provinsi Papua Barat. Selanjutnya
untuk
menyusun
rencana
kebutuhan
dan
anggaran keperluan Pemilu 2019, KPU akan mulai mengajukan anggaran kepada Pemerintah pada TA. 2017 sehingga diperlukan kegiatan
tersebut
secara
tersistematis
dan
menggunakan
pendekatan kondisi riil di lapangan. Hal tersebut sangat penting karena
usulan
kebutuhan
dan
anggaran
keperluan
Pemilu/Pemilihan yang tepat akan menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaannya. Kegiatan tersebut harus menerima data dan informasi dari seluruh satker, dengan data dukung yang menjelaskan usulan kebutuhan dan anggaran yang diajukan. Fungsi dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Pemerintah dan DPR, terkait biaya keperluan logistik yang dibutuhkan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019. Kegiatan ini akan dilaksanakan untuk seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh karena terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2019.
- 85 2. Tahapan pelaksanaan Untuk
mendukung
target
capaian
kegiatan
sebagaimana
dijelaskan sebelumnya, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. Evaluasi pengelolaan logistik Pemilihan 2017 KPU/KIP Kabupaten/Kota hadir pada rapat koordinasi tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh setempat. Tahapan kegiatan yang harus dilakukan, yaitu: 1)
Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh terkait bahan/materi yang dibawa pada saat rapat dan jadwal pelaksanaannya;
2)
Menyusun administrasi kegiatan perjalanan dinas sebagai pertanggung jawaban;
3)
Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
b. Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan serta Penganggaran. KPU/KIP
Kabupaten/Kota
menjadi
salah
satu
penopang
pelaksanaan Pemilu/Pemlihan karena langsung berhadapan dengan masyarakat pemilih dan partai politik, sehingga perencanaan
kegiatan
pelaksanaanya.
harus
Kebutuhan
tepat
dan
anggaran
mengakomodir
Pemilu/Pemilihan
sebagian besar ada di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota sehingga harus dilakukan pencermatan usulan anggaran dan kebutuhan yang detil. Guna mengefektifitaskan proses proses penyusuan rencana kebutuhan dan anggaran, maka dilakukan secara regional atau diklasifikasikan per Provinsi. Untuk mencapai
hal
tersebut,
KPU/KIP
Kabupaten/Kota
melaksanaan tahap kegiatan sebagai berikut : 1) Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh terkait bahan/materi yang dibawa pada saat rapat dan jadwal pelaksanaannya; 2) Menyusun administrasi kegiatan perjalanan dinas sebagai pertanggung jawaban; 3) Menyiapkan rencana kebutuhan dan anggaran serta data dukung yang telah disusun berdasarkan acuan standar kebutuhan dan anggaran yang berlaku; 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
- 86 3. Jenis Belanja a. Kegiatan Evaluasi pengelolaan logistik Pemilihan 2017 1) Belanja perjalanan dinas (524111) Belanja ini digunakan untuk membiayai perjalanan dinas personil KPU/KIP Kabupaten/Kota yang ditugaskan untuk hadir rapat di Provinsi. b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan serta Penganggaran 1) Belanja perjalanan dinas (524111) Belanja ini digunakan untuk membiayai perjalanan dinas personil KPU/KIP Kabupaten/Kota yang ditugaskan untuk hadir rapat di Provinsi. 4. Output Kegiatan a. Kegiatan Evaluasi pengelolaan logistik Pemilihan 2017 Capaian
kegiatan
yang
diharapkan
tercapai
adalah
terlaksananya evaluasi pengelolaan logistik Pemilihan 2017 antara lain: 1) laporan kegiatan; 2) daftar inventarisasi permasalahan yang dihadapi beserta solusi/langkah kerja pemecahan masalah tersebut. b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan serta Penganggaran Capaian
kegiatan
yang
diharapkan
tercapai
adalah
tersusunnya rencana kebutuhan dan anggaran, daftar potensi masalah yang terjadi dan langkah antisipasinya, yang secara detil antara lain: 1) laporan kegiatan; 2) data
dan
informasi
terkait
rencana
kebutuhan
dan
anggaran keperluan Pemilu 2019. 2.2. Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu (3356.009) 051 Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh: 1. Penjelasan kegiatan Kegiatan pengadaan logistik Pemilu/Pemilihan menjadi salah satu hal yang penting dalam siklus manajemen logistik, karena menjadi sorotan publik (Masyarakat). Pengadaan logistik yang baik
- 87 dimulai dari internal KPU yang melaksanakan proses pengadaan tersebut. Dibutuhkan profesionalisme dan pemahaman yang tepat dalam memahami ketentuan pengadaan yang berlaku serta dibutuhkan pengalaman lapangan yang banyak agar mampu mengantisipasi potensi permasalahan yang terjadi. Guna mendukung transparansi dan pertanggungjawaban yang akuntabel dalam penggunaan anggaran masing – masing satker khususnya terkait dengan pengadaan barang/jasa, maka perlu dilakukan
beberapa
kegiatan
utama
dalam
memfasilitasi
pengadaan barang/jasa (logistik) dimaksud. Kegiatan tersebut fokus
kepada
pembinaan
personil
yang
menjadi
tupoksi
pengadaan barang/jasa serta fasilitas pendukung kegiatannya. Untuk
lebih
mematangkan
kegiatan
tersebut,
dilakukan
koordinasi dengan KPU agar pemahaman terhadap kebijakan dan teknis pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme kegiatan ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya satker yang
belum
sepenuhnya
memahami
tahapan
pengadaan
barang/jasa sebagaimana ketentuan Perpres dan Perka LKPP. Perkembangan proses pengadaan yang dilakukan secara online (e-procurement) menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian KPU karena tidak seluruh satker mampu menggunakan hal tersebut, terutama untuk wilayah – wilayah yang sulit jaringan internet. Kendala – kendala tersebut menjadi perhatian KPU dalam membina, memberikan supervisi dan bimbingan teknis kepada satker, lebih intens melalui sarana komunikasi yang tersedia. Misalnya dilakukan pembinaan melalui sarana LPSE KPU, rapar koordinasi tingkat Nasional, akun media sosial resmi, petunjuk teknis/pelaksanaan, edaran, dan lain sebagainya. 2. Tahapan pelaksanaan Untuk mendukung target capaian kegiatan dimaksud, maka KPU Provinsi/KIP Aceh akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Fasilitasi ULP dan LPSE KPU
Provinsi/KIP
Aceh
memfasilitasi
proses
pengadaan
barang/jasa sebagaimana RUP yang telah diumumkan pada SIRUP baik untuk wilayah satker Provinsinya maupun satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Kegiatan-
- 88 kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dalam memfasilitasi hal tersebut, yaitu: 1) Membentuk Ketua ULP, Sekretaris ULP dan admin agency LPSE
KPU
pada
tahun
anggaran
berjalan,
atau
memperpanjang kembali SK sebelumnya jika tidak ada penggantian personil; 2) Memberikan honor kepada Ketua ULP, Sekretaris ULP dan admin agency LPSE KPU sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia; 3) Melakukan
koordinasi
dengan
satker
KPU/KIP
Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya agar pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa selama tahun anggaran berjalan dapat berjalan dengan baik, tanpa kendala dan masalah; 4) Melakukan
supervisi
dan
bimbingan
teknis
terkait
permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, dan apabila belum
menemukan
pemecahannya,
maka
melakukan
koordinasi ke KPU; 5) Secara rutin melihat informasi dan menindak lanjuti arahan KPU yang disampaikan melalui media komunikasi resmi, misalnya Silog atau akun resmi media sosial; 6) Menyampaikan laporan secara berkala kepada KPU terkait proses
pengadaan
barang/jasa
yang
dilaksanakan,
permasalahan yang dihadapi, langkah kerja yang diambil dalam
memecahkan
dokumentasi
proses
permasalahan pengadaan
tersebut,
hingga
barang/jasa
yang
dilaksanakan; b. Rapat Kerja ULP dan LPSE Sosialisasi dan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa
Pemilu/Pemilihan,
E-Tendering
dan
E-
Purchasing. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rapat koordinasi dengan KPU maupun dengan satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya (hanya untuk wilayah Jabar, Jateng, dan Sulsel). KPU Provinsi/KIP Aceh akan diundang hadir dalam rapat kerja ULP dan LPSE yang dilaksanakan oleh KPU, sebagai sarana konsolidasi terhadap pengelolaan ULP KPU
- 89 Provinsi/KIP Aceh dan pengelolaan LPSE KPU yang digunakan untuk seluruh satker dalam proses pengadaan barang/jasa. Untuk
mencapai
hal
tersebut,
KPU
Provinsi/KIP
Aceh
melaksanaan tahap kegiatan sebagai berikut: 1)
Menyiapkan bahan/data dukung yang akan dibawa pada saat rapat kerja ULP dan LPSE;
2)
Menghadiri rapat kerja ULP dan LPSE di Jakarta sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh KPU;
3)
Menyusun administrasi kegiatan sosialisasi dan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemilu/Pemilihan, E-Tendering dan E-Purchasing (Jabar, Jateng, dan Sulsel);
4)
Melaksanakan koordinasi dengan KPU terkait kegiatan sosialisasi dan bimtek dimaksud;
5)
Mengundang satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah satker
KPU
Provinsi/KIP
AcehJawa
Barat,
KPU
Provinsi/KIP AcehJawa Tengah, KPU Sulawesi Tengah untuk
hadir
dalam
rakor
tingkat
Provinsi,
yang
dilaksanakan di kantor KPU Provinsi/KIP Acehsetempat; 6)
Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada KPU.
3. Jenis Belanja a. Fasilitasi ULP dan LPSE 1)
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811) Belanja
barang
ini
digunakan
untuk
memenuhi
kebutuhan ATK kegiatan dan penggandaan materi/bahan agar dapat terlaksana dengan baik misalnya Tonner, Kertas, dan lain sebagainya. 2)
Belanja honor (521213) Belanja ini untuk memberikan honor kepada Kepala ULP, Sekretaris ULP, dan Admin Agency LPSE, yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh.
- 90 b. Rapat Kerja ULP dan LPSE Sosialisasi dan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa
Pemilu/Pemilihan,
E-Tendering
dan
E-
Purchasing 1)
Belanja Perjalanan biasa (524111) Belanja
barang
ini
digunakan
untuk
membiayai
perjalanan dinas kegiatan rapat kerja ULP dan LPSE yang dilaksanakan oleh KPU di Jakarta. 2)
Belanja bahan (521211) Belanja bahan ini hanya berlaku untuk wlayah Provinsi Jabar, Jateng, dan Sulsel, guna memenuhi kebutuhan rakor di tingkat Provinsi berupa makan, kudapan dan seminar
kit
peserta
rapat
satker
KPU/KIP
Kabupaten/Kota yang diundang di wilayah kerjanya. 4. Output Kegiatan a. Fasilitasi ULP dan LPSE Capaian
kegiatan
terlaksananya
yang
kegiatan
diharapkan proses
tercapai
pengadaan
adalah
barang/jasa
masing-masing satker, diantaranya lebih rinci berupa laporan kegiatan secara berkala kepada KPU. b. Sosialisasi
dan
Bimtek
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemilu/Pemilihan, E-Tendering dan E-Purchasing Capaian kegiatan yang diharapkan adalah tersosialisasikannya pemahaman proses pengadaan barang/jasa secara online baik melalui katalog maupun e-procurement, serta pengelolaan ULP dan LPSE secara tepat. Lebih detil hasil kegiatan ini berupa: 1)
laporan kegiatan;
2)
informasi
permasalahan
dan
mekanisme
pemecahan
terhadap masalah tersebut sebagai bahan kebijakan KPU lebih lanjut. Kegiatan di KPU/KIP Kabupaten/Kota : 1.
Penjelasan kegiatan Kegiatan pengadaan logistik Pemilu/Pemilihan menjadi salah satu hal yang penting dalam siklus manajemen logistik, karena menjadi sorotan publik (Masyarakat). Pengadaan logistik yang baik dimulai dari internal KPU yang melaksanakan proses pengadaan
tersebut.
Dibutuhkan
profesionalisme
dan
- 91 pemahaman yang tepat dalam memahami ketentuan pengadaan yang berlaku serta dibutuhkan pengalaman lapangan yang banyak agar mampu mengantisipasi potensi permasalahan yang terjadi. Guna mendukung transparansi dan pertanggungrjawaban yang akuntabel dalam penggunaan anggaran di masing-masing satker khususnya terkait dengan pengadaan barang/jasa, maka perlu dilakukan beberapa kegiatan utama dalam memfasilitasi pengadaan barang/jasa (logistik) dimaksud. Kegiatan tersebut fokus
kepada
pembinaan
personil
yang
menjadi
tupoksi
pengadaan barang/jasa serta fasilitas pendukung kegiatannya. Untuk
lebih
mematangkan
kegiatan
tersebut,
dilakukan
koordinasi dengan KPU agar pemahaman terhadap kebijakan dan teknis
pelaksanaannya
Mekanisme
kegiatan
ini
sesuai perlu
ketentuan dilakukan
yang
berlaku.
mengingat masih
banyaknya satker yang belum sepenuhnya memahami tahapan pengadaan barang/jasa sebagaimana ketentuan Perpres dan Perka LKPP. Perkembangan proses pengadaan yang dilakukan secara online (e-procurement) menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian KPU karena tidak seluruh satker mampu menggunakan hal tersebut, terutama untuk wilayah-wilayah yang sulit jaringan internet. Kendala-kendala tersebut menjadi perhatian KPU dalam membina, memberikan supervisi dan bimbingan teknis kepada satker, lebih intens melalui sarana komunikasi yang tersedia. Misalnya dilakukan pembinaan melalui sarana LPSE KPU, rapar koordinasi tingkat Nasional, akun media sosial resmi, petunjuk teknis/pelaksanaan, edaran, dan lain sebagainya. 2.
Tahapan pelaksanaan Untuk mendukung target capaian kegiatan dimaksud, maka KPU Provinsi/KIP Aceh akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Fasilitasi ULP dan LPSE b. Rapat Kerja ULP dan LPSE Sosialisasi dan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa
Pemilu/Pemilihan,
E-Tendering
dan
E-
Purchasing. KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jabar, Provinsi Jateng, dan Provinsi Sulsel hadir pada kegiatan sosialisasi dan
- 92 bimtek
E-Katalog
dengan
KPU
Provinsi/KIP
Aceh.
KPU
Provinsi/KIP Aceh akan mengundang KPU sebagai narasumber dan sebagai sarana tranformasi pemahaman tentang E-Katalog di tingkat
satker
KPU
Provinsi/KIP
Aceh
dan
KPU/KIP
Kabupaten/Kota. Katalog logistik Pemilu/Pemilihan merupakan hal yang baru bagi satker sehingga perlu sosialisasi yang intens agar penerapannya bisa berjalan dengan baik. Untuk mencapai hal tersebut, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanaan
tahap
kegiatan sebagai berikut: a. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh terkait bahan/materi yang dibawa pada saat rapat dan jadwal pelaksanaannya; b. Menyusun administrasi kegiatan perjalanan dinas sebagai pertanggung jawaban; c. 3.
Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
Jenis Belanja a. Fasilitasi ULP dan LPSE b. Rapat Kerja ULP dan LPSE Sosialisasi dan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa
Pemilu/Pemilihan,
E-Tendering
dan
E-
Purchasing 1) Belanja Perjalanan biasa (524111) Belanja
barang
ini
digunakan
untuk
membiayai
perjalanan dinas kegiatan rapat kerja sosialisasi dan bimtek penerapan E-Katalog yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh. 4.
Output Kegiatan a. Fasilitasi ULP dan LPSE b. Sosialisasi
dan
Bimtek
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemilu/Pemilihan, E-Tendering dan E-Purchasing Capaian
kegiatan
tersosialisasikannya
yang
diharapkan
pemahaman
proses
adalah pengadaan
barang/jasa secara online baik melalui katalog maupun eprocurement yang dituangkan dalam laporan kegatan.
- 93 2.3. Sistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu 011. Inventarisasi Logistik Pemilu Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh: 1. Penjelasan kegiatan Kegiatan yang menjadi bagian tahapan manajemen logistik Pemilu adalah inventarisasi dan pemeliharaan logistik diadakan dan
didistribusikan
ke
satker
KPU/KIP
Kabupaten/Kota.
Inventarisasi logistik menjadi bagian penting dalam pengelolaan logistik
Pemilu/Pemilihan.
Proses
transformasi
pemahaman
dimaksud, dapat dilakukan melalui pembuatan video animasi, infografik atau visualisasi lain yang mudah dimengerti. Untuk menyusun bahan/data dan informasi yang diperlukan, maka
harus
melakukan
simulasi,
pengumpulan
data
dan
informasi yang mendukung hal dimaksud. Kondisi lapangan dengan berbagai faktor baik dari sisi aturan konteks lokal yang berlaku dan demografi setempat, akan menjadi data dukung yang nantinya diulas secara baik menjadi sebuah simulasi yang baik. Pelaksanaan simulasi akan dilakukan hanya di 3 (tiga) wilayah Provinsi yaitu Banten, Jawa Barat, dan Kep. Riau. Secara bertahap ke depan akan dilakukan untuk seluruh satker KPU Provinsi/KIP Aceh menyesuaikan dengan ketersediaan pagu anggaran. 2. Tahapan pelaksanaan Untuk
mendukung
dijelaskan
target
sebelumnya,
capaian
maka
KPU
kegiatan
sebagaimana
Provinsi/KIP
Acehakan
melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a.
Bimbingan teknis dan simulasi pengelolaan logistik terkait tata
kelola
manajemen
Penyimpanan/gudang
logistik
Pemilu/Pemilihan. Kegiatan bimbingan teknis dan simulasi difokuskan kepada kegiatan pensortiran pengepakan logistik dan penataan secara apik di dalam gudang penyimpanan yang dimiliki satker KPU/KIP Kabupaten/Kota. Simulasi yang dilakukan memang tidak dilakukan di seluruh Provinsi namun hanya yang mewakili yaitu Provinsi Jabar, Provinsi Banten, dan Provinsi Kepri. Dari hasil simulasi tersebut, akan dibuatkan visualisasi dalam bentuk sosialisasi video maupun lainnya (barang
- 94 cetakan) untuk diedarkan kepada seluruh satker sebagai pedoman dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan setelah logistik diterima oleh satker KPU Kab/Kota dan sebelum logistik dikirim ke badan adhoc. Kegiatan-kegiatan
yang
perlu
dilaksanakan
oleh
KPU
Provinsi/KIP Aceh dalam memfasilitasi hal tersebut, yaitu: 1) Melakukan rapat internal untuk membahas persiapan dan lokasi simulasi yang tepat dengan memperhatikan biaya yang ada pada pagu anggaran DIPA masing-masing satker; 2) Membentuk tim kepanitiaan lokal; 3) Melakukan survei lokasi (jika dilakukan di luar Kantor); 4) Mempersiapkan administrasi kegiatan termasuk jadwal pelaksanaan kegiatan setelah dikoordinasikan dengan KPU; 5) Melakukan koordinasi dengan KPU untuk pelaksanaan kegiatannya; 6) Melaporkan hasil kegiatan kepada KPU secara detil. 3. Jenis Belanja a.
Bimbingan teknis dan simulasi pengelolaan logistik terkait tata
kelola
manajemen
Penyimpanan/gudang
logistik
Pemilu/Pemilihan. 1) Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811) Belanja
barang
ini
digunakan
untuk
memenuhi
kebutuhan ATK kegiatan dan penggandaan materi/bahan agar dapat terlaksana dengan baik misalnya Tonner, Kertas, dan lain sebagainya. 2) Belanja Bahan (521211) Belanja bahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan
berupa
makan,
kudapan,
termasuk
bahan
sosialisasi, spanduk dan backdrop. 4. Output Kegiatan a.
Bimbingan teknis dan simulasi pengelolaan logistik terkait tata
kelola
Pemilihan
manajemen
Penyimpanan/gudang
logistik
- 95 Capaian
kegiatan
yang
diharapkan
tercapai
adalah
terlaksananya kegiatan simulasi dan bimtek pengelolaan logistik Pemilihan di 3 (tiga) wilayah Provinsi, diantaranya lebih rinci berupa: 1) laporan kegiatan; 2) data dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh satker; 3) kondisi
lapangan
satker
terkait
media
penyimpanan/pemeliharaan logistiknya. Kegiatan di KPU/KIP Kabupaten/Kota : 1. Penjelasan kegiatan Kegiatan yang menjadi bagian tahapan manajemen logistik Pemilu adalah inventarisasi dan pemeliharaan logistik diadakan dan
didistribusikan
ke
satker
KPU/KIP
Kabupaten/Kota.
Inventarisasi logistik menjadi bagian penting dalam pengelolaan logistik
Pemilu/Pemilihan.
Proses
transformasi
pemahaman
dimaksud, dapat dilakukan melalui pembuatan video animasi, infografik atau visualisasi lain yang mudah dimengerti. Untuk menyusun bahan/data dan informasi yang diperlukan, maka
harus
melakukan
simulasi,
pengumpulan
data
dan
informasi yang mendukung hal dimaksud. Kondisi lapangan dengan berbagai faktor baik dari sisi aturan konteks lokal yang berlaku dan demografi setempat, akan menjadi data dukung yang nantinya diulas secara baik menjadi sebuah simulasi yang baik. Pelaksanaan simulasi akan dilakukan hanya di 3 (tiga) wilayah Provinsi yaitu Banten, Jawa Barat, dan Kep. Riau. Secara bertahap ke depan akan dilakukan untuk seluruh satker KPU Provinsi/KIP Aceh menyesuaikan dengan ketersediaan pagu anggaran. Sehingga satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya harus hadir untuk mengikuti simulasi tersebut. 2. Tahapan pelaksanaan Untuk
mendukung
target
capaian
kegiatan
sebagaimana
dijelaskan sebelumnya, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- 96 a. Bimbingan teknis dan simulasi pengelolaan logistik terkait tata kelola
manajemen
penyimpanan/gudang
logistik
Pemilu/Pemilihan. Kegiatan bimbingan teknis dan simulasi difokuskan kepada kegiatan pensortiran pengepakan logistik dan penataan secara apik di dalam gudang penyimpanan yang dimiliki satker KPU/KIP Kabupaten/Kota. Simulasi yang dilakukan memang tidak dilakukan di seluruh Provinsi namun hanya yang mewakili yaitu Provinsi Jabar, Provinsi Banten, dan Provinsi Kep. Riau. Dari hasil simulasi tersebut, akan dibuatkan visualisasi dalam bentuk sosialisasi video maupun lainnya (barang cetakan) untuk diedarkan kepada seluruh satker sebagai pedoman dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan setelah logistik diterima oleh satker KPU Kab/Kota dan sebelum logistik dikirim ke badan penyelenggara adhoc. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah: 1)
Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk pelaksanaan kegiatan dan bahan/materi yang perlu dibawa pada saat pelaksanaan kegiatan;
2)
Menyusun adminstrasi pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sebagai bentuk pertanggung jawaban;
3)
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
3. Jenis Belanja a. Bimbingan teknis dan simulasi pengelolaan logistik terkait tata kelola
manajemen
Penyimpanan/gudang
logistik
Pemilu/Pemilihan. 1)
Belanja Perjalanan biasa (524111) Belanja
barang
ini
digunakan
untuk
membiayai
perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi bimtek dan simulasi
pengelolaan
manajemen
logistik
terkait
penyimpanan/gudang
tata
kelola logistik
Pemilu/Pemilihan. 4. Output Kegiatan a. Bimbingan teknis dan simulasi pengelolaan logistik terkait tata kelola manajemen Penyimpanan/gudang logistik Pemilihan.
- 97 Capaian
kegiatan
yang
diharapkan
tercapai
adalah
terlaksananya kegiatan simulasi dan bimtek tersebut di atas berupa laporan kegiatan. 3.1
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)
3.1.1. Dokumen Perencanaan Anggaran (001) 051. Penyusunan rencana kerja anggaran A.
Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Revisi DIPA 2017 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018 1.
Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja KPU Tahun
Anggaran
2018
sesuai
dengan
alur
perencanaan,
dilaksanakan penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP), Trilateral Meeting, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/lembaga (RKA
K/L).
Penyusunan
dokumen
anggaran
tersebut
dikoordinasikan dengan berkoordinasi dengan DPR, Bappenas, Kemenkeu dan Instansi Terkait lainnya. Penyusunan dokumen anggaran tersebut dimulai dari evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 baik dari Program, Kegiatan, Output/Sub Output dan Komponen Tahun 2016
yang
dijadikan
penyempurnaan
sebagai
penyusunan
bahan
program
masukan
dan
rencana
dalam kerja
anggaran Tahun 2018. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
dengan
memperhitungkan
ketersediaan
anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah dijabarkan
melalui lebih
Kementerian/Lembaga. lanjut
ke
dalam
RKP
kemudian
Rencana
Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Kemudian guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang optimal, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 disesuaikan dengan Visi dan Misi yang dituangkan dalam
- 98 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019. Penyusunan Program dan Kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai dikoordinasikan bersama antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar terdapat keserasian dalam implementasinya. Selanjutnya Program dan Kegiatan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan di KPU Provinsi /KIP Aceh: a. KPU Provinsi /KIP Aceh dapat membentuk Tim Penyusunan Rencana
Kerja
dan
Anggaran.
Tim
Pelaksana
kegiatan
tersebut mempunyai tugas melakukan: 1) melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dan 2017 dan juga rencana kegiatan Tahun 2018; 2) melakukan Koordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyusun program dan kegiatan; 3) menyampaikan usulan Renja KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU; 4) melaksanakan finalisasi RKA K/L di KPU Provinsi/KIP Aceh dengan mengundang KPU/KIP Kabupaten/Kota; 5) menyampaikan Dokumen RKA K/L kepada KPU; 6) mengikuti
rapat-rapat kerja/rapat koordinasi dengan
KPU; 7) melaksanakan proses revisi POK, Revisi DIPA baik ke Kanwil maupun usulan kepada KPU; 8) melakukan dokumentasi terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan. b. Pengumpulan data Program dan Rencana Kerja (Renja) KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2018. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumpulkan usulan dan data penyusunan Renja ke KPU Provinsi /KIP Aceh untuk kemudian disampaikan ke KPU guna memperoleh data yang akurat, obyektif dan sesuai dengan kondisi riil daerah. Penyusunan Renja KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP
- 99 Kabupaten/Kota didasarkan pada belanja mengikat yaitu belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran serta belanja
non
mengikat.
Penyampaian
Renja
KPU/KIP
Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi /KIP Aceh dapat dilakukan melalui jasa pengiriman atau pada saat penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 di KPU Provinsi; c.
Finalisasi
penyusunan
RKA
K/L
di
tingkat
Provinsi
dilaksanakan oleh KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
di
KPU
Provinsi
dengan
mengundang
Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah disahkannya Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 (perkiraan di bulan Oktober-November); d. Finalisasi
penyusunan
RKA
K/L
tingkat
Nasional
dilaksanakan oleh KPU Provinsi /KIP Aceh, dilaksanakan di KPU dengan dihadiri oleh Sekretariat KPU Provinsi; e.
Koordinasi Program dan Kegiatan 2017 dan 2018 dengan melaksanakan sinkronisasi dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2017;
f.
Melaksanakan revisi POK dan revisi DIPA di Kantor Wilayah DJPBn;
g.
Menyusun Rencana Srategis/Penyesuaian Rencana Strategis KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019.
Informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat di blog: http://anggarankpu.blogspot.co.id/ dan email yang
digunakan
sebagai
sarana
komunikasi
adalah
[email protected] 2.
Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Belanja
bahan
digunakan
untuk
memenuhi
kebutuhan
konsumsi rapat b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membiayai honor tim pelaksana kegiatan yang terdiri: 1) Pengarah sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Divisi Perencanaan;
- 100 2) Penanggungjawab sebanyak
1
(satu)
orang,
yaitu
Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh; 3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Kabag Program, Data dan SDM; 4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Kabag atau Kasubag Program; 5) Anggota yang terdiri dari Kasubbag Program dan Staf. Jumlah keanggotaan disesuaikan dalam DIPA atau dapat direvisi jumlah anggota dan nominal honorariumnya dengan ketentuan tidak melebihi pagu anggaran dan batas tertinggi dari Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017. Tata
cara
pembentukan
dan
pertanggungjawaban
Tim
Pelaksana Kegiatan mempedomani Keputusan KPU Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014. c.
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811) Digunakan untuk membiayai kebutuhan pengadaan ATK dan Penggandaan bahan-bahan rapat koordinasi dan dukungan kegiatan.
d. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Penyusunan RKA K/L Tahun Anggaran 2018. e.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Perjalanan Dinas dalam rangka Revisi DIPA ke Kanwil dimasing-masing wilayah.
3.
Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Perencanaan/Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
B.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Dokumen Anggaran KPU (051) Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota: 1.
Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Tim Pelaksana kegiatan tersebut mempunyai tugas melakukan:
- 101 1) Melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dan 2017 dan juga rencana kegiatan Tahun 2018; 2) Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk menyusun program dan kegiatan; 3) Menyampaikan usulan Renja KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada
KPU
Provinsi/KIP Aceh. Penyampaian Renja
KPU/KIP Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi/KIP Aceh dapat dilakukan melalui jasa pengiriman atau pada saat penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 di KPU Provinsi; 4) Melaksanakan finalisasi RKA K/L di KPU Provinsi/KIP Aceh; 5) Melaksanakan proses revisi POK, Revisi DIPA baik ke Kanwil maupun usulan kepada KPU; 6) Melakukan dokumentasi terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan; 7) Menyusun
Rencana
Srategis/Penyesuaian
Rencana
Strategis KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019. b. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumpulkan usulan dan data penyusunan
Renja
ke
KPU
Provinsi/KIP
Aceh
untuk
kemudian disampaikan ke KPU oleh KPU Provinsi/KIP Aceh guna memperoleh data yang akurat, obyektif dan sesuai dengan
kondisi
riil
daerah.
Penyusunan
Renja
KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota didasarkan pada belanja mengikat yaitu belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran serta belanja non mengikat. c.
Finalisasi penyusunan Renja dilaksanakan melalui rapat koordinasi antara Pimpinan dan Pejabat/Staf di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
d. Finalisasi penyusunan RKA K/L KPU/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan di KPU Provinsi. e.
Koordinasi Program dan Kegiatan 2017 dan 2018 dengan melaksanakan sinkronisasi dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2017.
- 102 f.
Melaksanakan revisi POK dan revisi DIPA di Kantor Wilayah DJPBn.
Informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat di blogspot : http://anggarankpu.blogspot.co.id/ 2.
Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Belanja bahan digunakan untuk konsumsi rapat. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membiayai honor tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari Pengarah 2 (dua) orang : Ketua dan Divisi Perencanaan, Penanggungjawab 1 (satu) orang : Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota,
Ketua 1 (satu) orang : Kasubag
Program, Wakil Ketua 1 (satu) orang : Kasubag, Sekretaris 1 (satu) orang : Kasubbag, Anggota : Pejabat dan Staf berjumlah sesuai dalam DIPA atau dapat direvisi jumlah anggota dan nominal honorariumnya dengan ketentuan tidak melebihi pagu anggaran. Tata
cara
pembentukan
dan
pertanggungjawaban
Tim
Pelaksana Kegiatan mempedomani Keputusan KPU Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014. c. Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811) Digunakan untuk membiayai kebutuhan pengadaan ATK dan Penggandaan bahan-bahan rapat koordinasi dan dukungan kegiatan. d. Biaya Perjalanan Biasa (524111) Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi Finalisasi
Penyusunan
RKA
K/L
ke
KPU
Provinsi
dan
penyelesaian Revisi DIPA ke Kanwil. 3.
Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Perencanaan/Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
- 103 3.2
Laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)
3.2.1. Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum (3357.004.001) 051. Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran (051) 1. Tahap Pelaksanaan a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun Matriks Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA
dan
TOR; b. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh menentukan Sasaran Keuangan dan Sasaran Fisik dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; c.
KPU Provinsi/KIP Aceh melaporkan capaian keuangan dan fisik dan kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 melalui website e-monev.bappenas.go.id paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan berakhir;
d. KPU Provinsi/KIP Aceh melaporkan progres persentase dan capaian
output
dan
kendala
tidak
tercapainya
target
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 melalui website monev.anggaran.depkeu.go.id paling lambat 1 (satu) hari setiap akhir bulan (berdasarkan output pelaksanaan kegiatan); 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan Dipergunakan untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk kegiatan
yang
berkaitan
dengan
pelaksanaan
kegiatan
dimaksud. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Triwulanan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 dengan aplikasi dan laporan bulanan berdasarkan PMK Nomor 249 Tahun 2011) KPU Provinsi/KIP Acehdan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdiri dari: a. Laporan Triwulan I, periode pelaporan Januari s.d Maret; b. Laporan Triwulan II, periode pelaporan April s.d Juni; c.
Laporan Triwulan III, periode pelaporan Juli s.d September;
d. Laporan Triwulan IV, periode pelaporan Oktober s.d Desember;
- 104 e.
Laporan per bulanan.
053. Monitoring Pelaksanaan Anggaran A.
Rapat Koordinasi dalam rangka Pemantauan Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan dan Peningkatan Kinerja KPU dengan KPU Provinsi di seluruh Indonesia 1. Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan di KPU: a. Melakukan
monitoring
dan
supervisi
mengenai
capaian
pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran KPU; b. Melakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran KPU; c.
Melakukan Rapat Koordinasi dalam rangka pemantauan pencapaian pelaksanaan kegiatan dan Peningkatan Kinerja KPU dengan KPU Provinsi/KIP Aceh di seluruh Indonesia.
Pelaksanaan Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh: a. KPU Provinsi/KIP Aceh mempersiapkan bahan untuk Rapat Koordinasi
dalam
rangka
pemantauan
pencapaian
pelaksanaan kegiatan dan Peningkatan Kinerja KPU dengan KPU Provinsi/KIP Acehdi seluruh Indonesia. b. KPU
Provinsi/KIP
Aceh
melakukan
koordinasi
dengan
KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan rapat koordinasi dimaksud. 2. Jenis Belanja Biaya Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Biaya perjalanan dinas digunakan dalam Rapat Koordinasi dalam rangka
pemantauan
pencapaian
pelaksanaan
kegiatan
dan
Peningkatan Kinerja KPU dengan KPU Provinsi/KIP Aceh di seluruh Indonesia bertempat di Provinsi Jawa Barat (atau lokasi lain sesuai dengan keputusan Pimpinan) dengan peserta dari KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 2 (dua) orang (Kabag/Kasubbag bagian
program
dan
data
serta
Provinsi/KIP Aceh yang menangani).
fungsional
umum
KPU
- 105 3.3.
Dokumen Riset Kepemiluan (3357.006) Output ini hanya terdapat pada KPU Provinsi DKI Jakarta, KIP Provinsi Aceh, KPU Provinsi Banten, KPU Provinsi Bangka Belitung, KPU Provinsi Gorontalo, KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Provinsi Sulawesi Barat 1. Tahapan pelaksanaan KPU
Provinsi
membuat
suatu
riset
kepemiluan
dari
hasil
pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. Dari hasil riset ini diharapkan dapat menghasilkan Daftar Inventaris Permasalahan dan rekomendasi kebijakan baru dalam mensukseskan
pelaksanaan
Pemilihan
Gubernur
dan
Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Metode Riset dapat disesuaikan dengan kebutuhan berbagai hal yang menyangkut riset. Tema riset diliat dari persoalan yang ditemukan dari setiap periode tahapan pemilihan sampai akhir pelaksanaan pemilihan seperti partisipasi pemilih (termasuk pemilih perempuan, pemilih pemula, pemilih lanjut usia dan kaum disabilitas), ketersediaan template dan media bagi pemilih disabilitas, politik uang, kesalahan pemilihan (invalid vote) pada saat pelaksanaan pemilihan, penggunaan Informasi
Teknologi
(IT)
dalam
mendukung
tata
kelola
penyelenggaraan pemilihan, peningkatan kapasitas SDM baik ditingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Badan Adhoc, pengawasan pemilihan dll. 2. Jenis Akun 522191 Belanja Jasa Lainnya Digunakan untuk mendukung kegiatan riset yang dilaksanakan dengan cara swakelola dengan lembaga/instansi pemerintah yang mempunyai pengalaman pekerjaan dalam bidang riset. Waktu pelaksanaan riset antara rentang waktu Bulan April sampai dengan Bulan November 2017. 3. Output Kegiatan Output kegiatan ini adalah Laporan Hasil Riset dan Publikasi Buku Hasil Riset. Hasil Riset dibuat dalam bentuk hardfile dan softfile baik format Ms.Word maupun Pdf dan pada kesempatan pertama segera disampaikan kepada KPU cq. Biro Perencanaan dan Data.
- 106 3.4.
Pemutakhiran Data Pemilih (3357.010)
051. Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih. A.
Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2017 KPU Provinsi/KIP Aceh 1.
Tahapan pelaksanaan KPU
Provinsi/KIP
Aceh
melaksanakan
Pemutakhiran
Data
Pemilih untuk Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut: a. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan monitoring Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi serta membantu penginputan data bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mengalami kendala; b. KPU Provinsi/KIP Aceh mengikuti rapat koordinasi dengan KPU
terkait
pelaksanaan
pemutakhiran
data
pemilih
koordinasi
dengan
berkelanjutan; c.
KPU
Provinsi/KIP
KPU/KIP
Aceh
melakukan
Kabupaten/Kota
dan
pemangku
kepentingan
termasuk lembaga penyedia data perubahan pemilih. 2.
Jenis Belanja a. Akun 521213 Honor output kegiatan Honor operator pemutakhiran data pemilih digunakan untuk operator dalam 2 semester. Per semester sebanyak 2 orang selama 3 bulan dibayarkan honor untuk mengolah data perubahan pemilih ke dalam aplikasi Sidalih. b. Akun 521211 Belanja Bahan Biaya makan dan snack digunakan saat rapat koordinasi dengan
KPU/KIP
Kabupaten/Kota
dan
Pemangku
Kepentingan sebanyak 2 kegiatan. Biaya Sosialisasi Layanan Pemutakhiran Berkelanjutan digunakan untuk diseminasi informasi
manfaat
dan
pentingnya
pemutakhiran
berkelanjutan serta tata cara peran serta para pemangku kepentingan
(termasuk
masyarakat)
terhadap
kegiatan
tersebut. c.
Akun 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Biaya
ATK
ditujukan
operasional kegiatan.
untuk
membiayai
kebutuhan
- 107 d. Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas KPU Provinsi/KIP Aceh untuk mengikuti Rapat koordinasi dengan KPU. e.
Akun 524113 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Biaya transportasi untuk berkoordinasi dengan pemangku kepentingan.
f.
Akun 522191 Belanja Jasa lainnya (khusus Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur) Biaya untuk satu orang tenaga teknis pendukung selama 12 bulan untuk mendukung proses pemutakhiran data pemilih.
3.
Output Kegiatan Termutakhirkannya data pemilih sesuai dengan data perubahan pemilih yang diterima dan status kependudukan pemilih tersebut.
KPU/KIP Kabupaten/Kota: 1.
Tahapan pelaksanaan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut: a. KPU/KIP
Kabupaten/Kota
melaksanakan
pemutakhiran
berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima; b. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan; c.
KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan termasuk lembaga penyedia data perubahan
pemilih.
mpersiapkan
pendukung
kegiatan
keuangan dan umum. 2.
Jenis Belanja a. Akun 521213 Honor output kegiatan Honor operator pemutakhiran data pemilih digunakan untuk operator dalam 2 (dua) semester. Per semester sebanyak 2 (dua) orang selama 3 (tiga) bulan dibayarkan honor untuk mengolah data perubahan pemilih ke dalam aplikasi Sidalih.
- 108 b. Akun 521211 Belanja Bahan Biaya makan dan snack digunakan saat rapat koordinasi dengan Pemangku Kepentingan sebanyak 2 (dua) kegiatan. Biaya
Sosialisasi
digunakan
Layanan
untuk
Pemutakhiran
diseminasi
informasi
Berkelanjutan manfaat
dan
pentingnya pemutakhiran berkelanjutan serta tata cara peran serta para pemangku kepentingan (termasuk masyarakat) terhadap kegiatan tersebut. c.
Akun 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Biaya
ATK
ditujukan
untuk
membiayai
kebutuhan
operasional kegiatan. d. Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Rapat koordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh. e.
Akun 524113 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Biaya transportasi untuk berkoordinasi dengan pemangku kepentingan.
3.
Output Kegiatan Termutakhirkannya data pemilih sesuai dengan data perubahan pemilih yang diterima dan status kependudukan pemilih tersebut.
3.5.
Dokumen Penyusunan Anggaran Pemilihan (3357.024)
3.1.1 Dokumen Penyusunan Anggaran Pemilihan (3357.024.001) 053. Dokumen Penyusunan anggaran Pemilihan A.
Penyusunan Rencana Kerja Pemilihan 1.
Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 201 ayat (3) “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama
- 109 pada bulan Juni tahun 2018”. Pada Tahun 2018 terdapat 171 (seratus tujuh puluh satu) Satker yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Provinsi, 39 (tiga puluh sembilan) Kota dan 115 (seratus lima belas) Kabupaten, melaksanakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
serentak pada bulan Juni 2018 yang
tahapannya diperkirakan akan dimulai pada bulan Oktober 2017. Dalam rangka melaksanakan tahapan pemilihan tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Sesuai Pasal 7 ayat (5), Pasal 20 Ayat (2) bahwa standar satuan harga kebutuhan pemilihan tahun 2015 ditetapkan dengan
Keputusan
Kepala
Daerah.
Untuk
pemilihan
yang
dilaksanakan setelah tahun 2015 berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan APBN. Selanjutnya untuk melaksanakan tahapan pemilihan, telah diterbitkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tahapan,
Program
dan
Jadual
Penyelenggaran
tentang
Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Untuk melaksanakan tahapan tersebut, tahapan pertama yang harus dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan adalah penyusunan program, kegiatan dan anggaran serta penyusunan pedoman standar barang dan jasa serta honorarium tahapan Pemilihan. Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh: 1.
KPU/KIP Provinsi melakukan penyusunan anggaran kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan mempedomani Keputusan Standar
KPU
Nomor
Kebutuhan
43/kpts/KPU/Tahun
Barang/Jasa
dan
2016
Honorarium
tentang untuk
Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan
KPU
Nomor
44/kpts/KPU/Tahun
2016
tentang
- 110 Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa
dan
Honorarium
untuk
Kegiatan
Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang terdiri dari: a. Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran serta Revisi Anggaran; b. Penyusunan dan Penandatanagnan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); c.
Penyusunan
Peraturan/Keputusan
KPU
Penyelenggaraan
Pemilihan; d. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis; e.
Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS, KPPS dan PPDP;
f.
Pemutakhiran Data Pemilih;
g.
Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan;
h. Pencalonan; i.
Pelaksanaan Kegiatan Kampanye;
j.
Laporan Audit Dana Kampanye;
k. Proses Perhitungan; l.
Advokasi Hukum;
m. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; n. Raker/Pelatihan dengan KPU KAB/KOTA/PPK/PPS/KPPS; o.
Rapat Kerja dan Supervisi;
p. Perjalanan Dinas; q. Penyusunan Laporan tahapan Pemilu;
2.
r.
Operasional dan Administrasi Perkantoran; dan
s.
Pengelolaan Logistik Pemilihan.
Koordinasi Penyusunan terhadap penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Proses Revisi Anggaran Hibah ke APBN. Pengisian Revisi Penyesuaian Pagu Belanja yang Bersumber dari Hibah Dalam Negeri (HDN) Langsung ke Aplikasi RKA K/L dilakukan
sesuai
dengan
petunjuk
pengisian
sebagaimana
terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini. Informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat di blog: http://anggarankpu.blogspot.co.id/ dan email
- 111 yang
digunakan
sebagai
sarana
komunikasi
adalah
[email protected] 3.
Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Belanja
bahan
konsumsi
digunakan
rapat
dalam
untuk rangka
memenuhi
kebutuhan
penyusunan
anggaran
pemilihan. b. Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811) Digunakan untuk membiayai pengadaan ATK dalam rangka penyusunan anggaran pemilihan c.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Digunakan untuk membiayai perjalan dinas dalam koordinasi dengan Pemerintah Daerah
4.
Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Penyusunan Anggaran Pemilihan
051. Dokumen Penyusunan Anggaran Pemilihan (051) Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota: 1.
Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyusunan anggaran kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan mempedomani Keputusan KPU Nomor 43/kpts/KPU/Tahun 2016
tentang
Standar
Kebutuhan
Barang/Jasa
dan
Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota
44/kpts/KPU/Tahun
dan 2016
Keputusan tentang
KPU
Nomor
Petunjuk
Teknis
Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang terdiri dari: 1) Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran serta Revisi Anggaran; 2) Penyusunan dan Penandatanagnan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 3) Penyusunan Peraturan/Keputusan KPU Penyelenggaraan Pemilihan;
- 112 4) Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis; 5) Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS, KPPS dan PPDP; 6) Pemutakhiran Data Pemilih; 7) Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan; 8) Pencalonan; 9) Pelaksanaan Kegiatan Kampanye; 10) Laporan Audit Dana Kampanye; 11) Proses Perhitungan; 12) Advokasi Hukum; 13) Pengadaan
dan
Pendistribusian
Perlengkapan
Pemungutan dan Penghitungan Suara; 14) Raker/Pelatihan dengan KPU KAB/KOTA/PPK/PPS/KPPS; 15) Rapat Kerja dan Supervisi; 16) Perjalanan Dinas; 17) Penyusunan Laporan tahapan Pemilu; 18) Operasional dan Administrasi Perkantoran; dan 19) Pengelolaan Logistik Pemilihan. b. Koordinasi
Penyusunan
terhadap
penetapan
Naskah
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Proses Revisi Anggaran Hibah ke APBN. Petunjuk Teknis Revisi Penyesuaian Pagu Belanja yang Bersumber dari Hibah Dalam Negeri (HDN) Langsung ke Aplikasi RKA K/L terdapat pada lampiran Keputusan KPU ini. Informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat di blog: http://anggarankpu.blogspot.co.id/ 2.
Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Belanja
bahan
konsumsi
rapat
digunakan dalam
untuk rangka
memenuhi penyusunan
kebutuhan anggaran
pemilihan. b. Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811) Digunakan untuk membiayai pengadaan ATK dalam rangka penyusunan anggaran pemilihan c.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Digunakan untuk membiayai perjalan dinas dalam koordinasi dengan Pemerintah Daerah
- 113 3.
Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Penyusunan Anggaran Pemilihan
3.6.
Analisis Capaian Kinerja (3357.026)
3.6.1. Analisis Capaian Kinerja (3357.026.001) 051. Analisis Capaian Kinerja A.
Analisis Capaian Kinerja 1. Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan di KPU: a. Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai setiap tahapan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU terhadap setiap daerah yang melaksanakan Pemilu Gubernur/Bupati/Walikota dan Pemilu. b. Rapat untuk menyusun bahan hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanan Pemilu Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 20162018 dan Pemilu 2017. c.
Melakukan rapat Pimpinan KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka persiapan Pemilihan Tahun 2017 dengan KPU. Peserta rapat adalah dari KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 2 (dua) orang.
d. Menyusun LKj Tahun 2016 dan PK Tahun 2017: 1) mengkompilasi capaian kinerja KPU, KPU Provinsi/KIP Acehdan KPU/KIP Kabupaten/Kota 2) menyusun PK Tahun 2017; 3) menyusun LKj Tahun 2016; 4) melaporkan Dokumen LKj dan PK kepada Ketua KPU dan Sekretaris Jenderal KPU paling lambat tanggal 28 Januari 2017; 5) melakukan pemantauan kemajuan PK Tahun 2017. Pelaksanaan kegiatan di KPU Provinsi : a. KPU Provinsi/KIP Aceh mempersiapkan bahan untuk rapat Pimpinan KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka persiapan Pemilihan Tahun 2017 bertempat di Jakarta dengan peserta rapat dari KPU Provinsi/KIP Acehsebanyak 2 (dua) orang (Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi);
- 114 b. KPU
Provinsi/KIP
Aceh
melakukan
koordinasi
dengan
KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan rapat pimpinan; c.
Menyusun PK Tahun 2017 dan LKj Tahun 2016: 1) Mengkompilasi capaian kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2) Menyusun PK Tahun 2017 3) Menyusun LKj Tahun 2016; 4) Menyampaikan dokumen LKj Tahun 2016 dan PK Tahun 2017 kepada Ketua KPU dan Sekretaris Jenderal KPU cq. Biro Perencanaan dan Data paling lambat tanggal 28 Januari 2017; 5) Melakukan pemantauan kemajuan PK Tahun 2017.
d. Melakukan rapat dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan rencana aksi, PK Tahun 2017 dan LKj Tahun 2016. Pelaksanaan kegiatan di KPU/KIP Kabupaten/Kota : a. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Matriks Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA
dan
TOR; b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan Sasaran Keuangan dan Sasaran Fisik dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; c.
KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan capaian keuangan dan fisik dan kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 melalui website e-monev.bappenas.go.id paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan berakhir;
d. KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan progres persentase dan capaian
output
dan
kendala
tidak
tercapainya
target
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 melalui website monev.anggaran.depkeu.go.id paling lambat 1 (satu) hari setiap akhir bulan (berdasarkan output pelaksanaan kegiatan); e.
Menyusun LKj Tahun 2016 dan PK Tahun 2017: 1) menyusun PK Tahun 2017; 2) menyusun LKj Tahun 2016;
- 115 3) menyampaikan dokumen LKj Tahun 2016 dan PK Tahun 2017 kepada Ketua KPU dan Sekretaris Jenderal KPU cq. Biro Perencanaan dan Data paling lambat tanggal 28 Januari 2017; 4) melakukan pemantauan kemajuan PK Tahun 2017. Melakukan rapat dengan KPU Provinsi/KIP Acehdalam rangka penyusunan rencana aksi, PK Tahun 2017 dan LKj Tahun 2016. 2. Jenis Belanja a. Biaya Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota KPU Provinsi/KIP Aceh Biaya perjalanan dinas
digunakan dalam rangka Rapat
Pimpinan KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka persiapan Pemilihan Tahun 2017 bertempat di Jakarta dengan peserta rapat dari KPU Provinsi/KIP Acehsebanyak 2 (dua) orang (Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi). KPU/KIP Kabupaten/Kota Biaya perjalanan dinas digunakan dalam rangka Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka penyusunan rencana aksi, PK Tahun 2017 dan LKj Tahun 2016 b. Biaya Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota KPU Provinsi/KIP Aceh Biaya untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan rencana aksi, PK Tahun 2017 dan LKj Tahun 2016 c.
Belanja Perjalanan Dinas KPU/KIP Kabupaten/Kota Biaya perjalanan dinas digunakan dalam rangka Koordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh
d. Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Digunakan untuk membiayai pengadaan ATK dalam rangka dukungan kegiatan 3. Output Kegiatan Tersusunnya dokumen PK TA 2017, LKj TA 2016, pemantauan kemajuan PK TA 2017, Laporan PP 39 Tahun 2006 dan PMK 249/PMK.02/2011
- 116 4.
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358)
4.1.
Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan SDM
051. Pembinaan, Mutasi dan Penegakan Disiplin Pegawai (011) A.
Pemrosesan Kgb, Kenaikan Pangkat, Mutasi, Pengangkatan PNS dan Pensiun KPU Provinsi/KIP Aceh: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Dalam rangka peningkatan pemrosesan administrasi kepegawaian, diantaranya Pemrosesan KGB, Mutasi, Pengangakatan PNS dan Pensiun di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh, diperlukan adanya kegiatan yang mendukung pemrosesan tersebut, adapun tahapan kegiatan : a. Pembuatan
Surat
Edaran
ke
Sekretariat
KPU/KIP
Kabupaten/Kota; b. Pengumpulan Berkas Usulan; c.
Verifikasi Berkas Usulan;
d. Pembuatan rekap berkas usulan; e.
Rekomendasi Sekretaris Provinsi;
f.
Pengusulan ke Biro SDM Sekretaris Jenderal KPU;
2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Merupakan biaya yang besarannya sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM)
tahun 2017.
b. Honor Output kegiatan Dipergunakan
untuk
Pemrosesan KGB, Mutasi,
membiayai
tim
Pengangakatan
pelaksanaan PNS
dan
Pensiun di KPU Provinsi/KIP Aceh yaitu Penanggungjawab 1 (satu)
orang, Ketua 1 (satu) orang, dan Anggota 3 (tiga)
orang. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya Pemrosesan administrasi kepegawaian, diantaranya Pemrosesan KGB, Mutasi, Pengangakatan PNS dan Pensiun di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Acehtepat waktu.
- 117 B.
Penyelenggaraan Rapat Baperjakat KPU Provinsi/KIP Aceh 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Untuk
menjamin
pemindahan,
kualitas,
dan
lingkungan
pemberhentian
Sekretariat
Provinsi/KIP Aceh
objektivitas
dan
Pegawai
Jenderal Sekretariat
diperlukan keberadaan
Badan
KPU,
pengangkatan, Negeri
Sipil
Sekretariat
KPU/KIP
di KPU
Kabupaten/Kota
Pertimbangan
Jabatan
dan
Kepangkatan (Baperjakat). Baperjakat menyelenggarakan rapat, untuk mengangkat terisinya
PNS
dalam
di lingkungan
jabatan
Sekretariat
struktural
KPU sesuai
kualifikasinya sesuai dengan amanat
agar dengan
Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Tahapan Baperjakat: a. Inventarisasi jabatan kosong; b. Rekomendasi Pejabat Struktural dari Instansi terkait; c.
Rapat Baperjakat yang terdiri dari 8 (delapan) orang, yaitu Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
d. Rapat
koordinasi
dengan
instansi
terkait
antara
lain,Pemerintah Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah; e.
Penetapan hasil Tim Baperjakat.
2. Jenis Belanja a. Belanja bahan (521211) Dipergunakan untuk pembelian ATK pendukung kegiatan rapat baperjakat. b. Honor Output Kegiatan (521213) Dipergunakan
untuk
membiayai
penyelenggaraan Baperjakat di
tim
pelaksanaan
Provinsi yaitu Penanggung
jawab 1 (satu) orang, Ketua 1 (satu) orang, Sekretaris 1 (satu) orang dan Anggota 5 (lima) orang, untuk 2 kali kegiatan rapat. c.
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811) Dipergunakan
Untuk
membiayai
konsumsi
rapat
dalam
kantor. d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) Pembiayaan Honor Rapat dalam rangka Rapat Dalam Kantor.
- 118 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terwujudnya pengangkatan dan pengisian jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. C.
Penyelenggaraan
Pelantikan/Pengambilan
dan
Pengukuhan
Sumpah/Janji Pejabat Stuktural Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama, untuk mempersiapkan Rohaniawan; b. Mempersiapkan Berita Acara Pelantikan, Sumpah Jabatan dan Sambutan Sekretaris Provinsi; c.
Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Setempat dalam mempersiapkan pelantikan.
2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Digunakan untuk pengadaan ATK dalam rangka kegiatan pelantikan/ Pengambilan dan Pengukuhan Sumpah Janji Pejabat Struktural di KPU Provinsi /KIP Aceh. b. Honor Output Kegiatan Digunakan
untuk
Penyelenggaraan
membayar
honorarium
pelantikan/pengambilan
anggota
tim
dan pengukuhan
sumpah janji pejabat struktural di KPU Provinsi /KIP Aceh, dengan
susunan
Pelaksana
Kegiatan
adalah
Penanggungjawab 1 (satu) orang; Ketua 1 (satu) orang; dan Anggota 7 (tujuh) orang dalam 2 (dua) kali kegiatan. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya pelantikan/pengambilan dan pengukuhan sumpah janji pejabat struktural di KPU Provinsi/KIP Aceh. D.
Penyelenggaraan Sumpah Janji PNS dan Ujian Dinas dan UKPPI Di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. Penjelasan dan Tahapan Kegiatan a. Kegiatan dilaksanakan atas instruksi dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU.
- 119 b. Pengumpulan
data
Sumpah Janji
calon
peserta
yang
akan
mengikuti
Pegawai Negeri Sipil dan ujian dinas dan
UPKP. c.
Pengumpulan
dan
pengecekan
berkas
peserta
yang
mengikuti ujian. d. Berkoordinasi Disiplin
dengan
Sekretaris
Biro
Jenderal
SDM
Bagian
Mutasi
KPU
tentang
dan
pelaksanaan
kegiatan. e.
Soal akan dikirimkan oleh tim dari Sekretariat Jenderal KPU 1 hari sebelum hari pelaksanaan.
f.
Kegiatan akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, tersiri dari 1 hari pelaksanaan
sumpah/janji
pelaksanaan ujian dinas (apabila
dan
2
(dua) hari
terdapat provinsi
yang
sudah tidak ada PNS yang diambil sumpah/janji, dapat hanya
melaksanankan Ujian
Dinas
dengan
bersurat
langsung ke Sekretariat Jenderal KPU cq. Biro SDM Bagian Mutasi dan Disiplin. g.
Pemeriksaan jawaban dilakukan oleh tim dari Sekretariat Jenderal
KPU,
yang
hasilnya
akan
di
umumkan
ke
masing masing Provinsi. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Belanja
untuk
membeli
ATK
dalam
rangka kegiatan
Sumpah/Janji PNS dan Ujian Dinas dan UPKP. Pembiayaan
untuk
Makanan
Ringan
dan
Makan
Siang
Peserta dan Panitia. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan
untuk
membayar
honorarium
anggota
tim
Penyelenggaraan sumpah janji PNS, Ujian Dinas dan UPKP di
Lingkungan
Sekretariat
Sekretariat
KPU/KIP
KPU Provinsi/KIP Aceh
Kabupaten/Kota,
dan
dengan susunan
Pelaksana Kegiatan adalah Penanggungjawab 1 (satu) orang; Ketua 1 (satu) orang; Sekretaris 1 (satu) orang, dan Anggota 7 (tujuh) orang.
- 120 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya Negeri Sipil,
penyelenggaraan Ujian
Dinas
sumpah
dan
UPKP
janji di
Pegawai
Lingkungan
Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. E.
Bimbingan
Operator
SAPK
Sistem
Terpadu
Kenaikan
Pangkat
Operator
Keniakan
Pangkat
Otomatis 1. Penjelasan dan tahapan Kegiatan Pelaksanaan
Bimbingan
Teknis
Otomatis dilaksanakan oleh KPU untuk , yang diikuti oleh 1 (satu) orang yaitu seorang operator bidang SDM (disesuaikan dengan undangan dari KPU) 2. Jenis Belanja Belanja Perjalanan Dinas (524111) Belanja untuk perjalanan dinas mengikuti Bimbingan Teknis operator ke Jakarta untuk 1 (satu) orang. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Meningkatnya pemahaman Operator Kenaikan pangkat Otomatis yang terlatih. F.
Seleksi Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh (Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Maluku Utara) 1. Penjelasan dan Tahapan Kegiatan Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar
kabupaten/kota dalam 1 (satu)
provinsi. Maksud disusun Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagai pedoman bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama secara terbuka. Tujuannya adalah terselenggaranya seleksi calon
- 121 pejabat pimpinan
tinggi utama,
madya dan pratama yang
transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel. Tahapan Tes Assesment: a. pengumuman lowongan jabatan; b. seleksi administrasi; c.
seleksi kompetensi;
d. wawancara akhir e.
penelusuran (rekam jejak) calon
f.
hasil seleksi;
g.
tes kesehatan dan psikologi; dan
h. estimasi jabatan pimpinan tinggi yang akan memasuki batas usia pensiun. 2. Jenis Belanja a. Belanja Perjalanan Dinas (524111) Belanja untuk perjalanan dinas koordinasi pengisian jabatan ke Jakarta untuk 5 (lima) orang. b. Belanja Bahan (521211) 1) Belanja
untuk
membeli
ATK
dalam
rangka kegiatan
Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Ujian Dinas dan UPKP. 2) Pembiayaan untuk Makanan Ringan dan Makan Siang Peserta dan Panitia. c.
Rapat Dalam Kantor Pembiayaan Honor Rapat dalam rangka Rapat Dalam Kantor.
d. Belanja Jasa Tes Assesment e.
Belanja Honor 1) Honor Panitia Seleksi Biaya honor untuk Panitia Seleksi calon Sekretaris KPU Provinsi, dengan Jumlah 5 (lima) orang. 2) Honor Sekretariat Panitia Biaya honor untuk
sekretariat Panitia Seleksi calon
Sekretaris KPU Provinsi, dengan Jumlah 5 (lima) orang. 3) Honor Pokja Seleksi Biaya honor Pokja Seleksi calon Sekretaris KPU Provinsi, dengan Jumlah 7 (tujuh) orang.
- 122 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terseleksinya
Sekretaris
KPU
di
4
(empat)
Provinsi,
yaitu
Sekretaris Bali, Sekretaris Kalimantan Tengah, Sekretaris KPU Kalimantan Utara dan Sekretaris KPU Maluku Utara. G.
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Sistem Informasi 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Rapat
persiapan
pelaksanaan
bimbingan
teknis
Sistem
Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) kegiatan yang berasal dari
pejabat
dan
staf
di
lingkungan
Sekretariat
KPU
Provinsi/KIP Aceh. b. Melaksanakan bimbingan teknis dengan mengundang peserta dari Kabupaten/Kota. c.
Rapat penyusunan laporan hasil pelaksanaan bimbingan teknis SIPP.
2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Merupakan biaya yang besarannya sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2017. b. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) Merupakan biaya fullboard meeting (panitia+peserta), transport (panitia + peserta) dan uang harian (panitia+ peserta) dengan besaran sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2017. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Meningkatkan Penyelenggara
pemahaman Pemilu
penerapan
(SIPP)
terkait
Sistem
KPU,
Informasi
Sekretariat
KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. 4.2.
Dokumen Kepegawaian (3358.006)
052. Ketatalaksanaan SDM A.
Ketatalaksanaan SDM KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota: Pelaksanaan
Kegiatan
Rapat
Koordinasi
Bidang
Kepegawaian
Tahun 2017 dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Peserta Provinsi sebagai berikut : (1) Provinsi Aceh, (2) Provinsi Sumatera Utara, (3) Provinsi Riau, (4) Provinsi Kepulauan Riau, (5)
- 123 Provinsi Jambi, (6) Provinsi Sumatera Barat, (7) Provinsi Sumatera Selatan, (8) Provinsi Lampung, (9) Provinsi Bengkulu, (10) Provinsi Bangka Belitung, (11) Provinsi Banten, (12) Provinsi Jawa (13) Provinsi
DKI
Barat,
Jakarta, (14) Provinsi NTB (15) Provinsi D.I.
Yogyakarta, (16) Provinsi Jawa Timur, (16) Provinsi NTT, (17) Provinsi Jawa Tengah (18) Provinsi Kalimantan Barat, (19) Provinsi Kalimantan Tengah, (20) Provinsi Kalimantan Selatan, (21) Provinsi Kalimantan Timur, (22) Provinsi Kalimantan Utara, (23) Provinsi Sulawesi Utara, (24) Provinsi Gorontalo, (25) Provinsi Sulawesi Selatan, (26) Provinsi Sulawesi
Barat,
(27) Provinsi Sulawesi
Sulawesi
Tenggara,
(29) Provinsi
Tengah,
(28) Provinsi
Maluku, (30) Provinsi Maluku
Utara, (31) Provinsi Papua, (32) Provinsi Papua Barat, dan (33) Provinsi Bali; 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Untuk
tuan
rumah (KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat)
Berkoordinasi dengan Bagian Tatalaksana Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU dalam mempersiapkan tempat penyelengaraan (Hotel) Rapat Koordinasi Bidang SDM, bahan rapat, narasumber dan waktu pelaksanaan kegiatan dimaksud. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Dipergunakan
untuk
membiayai
konsumsi-snack dan
fotokopi bahan serta penjilidan materi rapat dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian; b. Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811) Dipergunakan
untuk
membiayai
ATK
dalam rangka
pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian; c.
Belanja Jasa Profesi (522151) Dipergunakan
untuk
membiayai
honorarium narasumber
dan moderator pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian; d. Honor Output Kegiatan (521213) Honor bagi panitia Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian (tuan rumah), yang terdiri dari : 1) Penanggungjawab : 1 (satu) orang 2) Ketua
: 1 (satu) orang
3) Wakil Ketua
: 1 (satu) orang
- 124 -
e.
4) Sekretaris
: 1 (satu) orang
5) Anggota
: 26 (dua puluh enam) orang
Belanja Perjalanan Biasa (524111) Merupakan
biaya
untuk
tiket
pesawat,
transport, hotel,
uang harian, dan uang representatif bagi peserta Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian. f.
Belanja
Perjalanan
Dinas
Paket
Meeting
Dalam
Kota
uang
saku
(524114) Merupakan biaya untuk uang
transport
dan
bagi Panitia Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian. 4.3.
Peningkatan Kompetensi SDM (3358.007)
4.3.1. Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu (3358.007.001) 051. Peningkatan komptensi SDM KPU/KIP Provinsi (011) A.
Diklat Kepemimpinan Tk. IV Pengiriman Peserta Diklat kepemimpinan Tk. IV 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan koordinasi dengan Pusat Pendidikan
dan
Pelatihan
atau
Badan
Pendidikan
dan
Pelatihan di Instansi Pusat atau Daerah di wilayah masingmasing. b. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pengiriman peserta diklat dengan jumlah peserta sesuai dengan jumlah yang telah dialokasikan di setiap masing-masing satuan kerja. 2. Jenis Belanja a. Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) Merupakan
biaya
diklat kepemimpinan Tk. IV yang
besarannya sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2017. b. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) Merupakan
biaya
perjalanan
dinas
dalam
rangka
pengiriman peserta yang terdiri dari biaya transportasi dari tempat asal ke tempat tujuan pelaksanaan diklat dan uang harian
diklat peserta
dengan
besaran
Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2017.
sesuai dengan
- 125 c.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Merupakan
biaya
langsung) dalam
perjalanan
dinas
mentor (atasan
rangka melaksanakan mentoring terhadap
peserta yang terdiri dari biaya transportasi dengan besaran sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2017. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terdidik dan terlatihnya Pegawai Negeri Sipil (Eselon IV) di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak yang teralokasi dalam DIPA KPU Provinsi/KIP Aceh tahun 2017. 4.4.
Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan SDM
051. Pembinaan, Mutasi dan Penegakan Disiplin Pegawai (011) A.
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Sistem Informasi 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Rapat persiapan pelaksanaan bimbingan teknis SIPP kegiatan yang berasal dari pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi. b. Melaksanakan bimbingan teknis dengan mengundang peserta dari Kabupaten/Kota. c.
Rapat penyusunan laporan hasil pelaksanaan bimbingan teknis SIPP.
2. Jenis Belanja Belanja Perjalanan Biasa (524111) Merupakan biaya perjalanan peserta dari Kab/Kota ke Provinsi dengan
besaran
sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM)
tahun 2017. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Meningkatkan
pemahaman
penerapan
Sistem
Informasi
Penyelenggara Pemilu (SIPP) terkait Modul Database Penyelenggara Pemilu, Modul Presensi dan Sistem Kinerja Pegawai (SKP) online Di Lingkungan
Sekretariat
Jenderal
KPU,
Sekretariat
Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
KPU
- 126 4.5.
Peningkatan Kompetensi SDM (3358.007)
4.5.1. Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu (3358.007.001) 051. Peningkatan komptensi SDM KPU/KIP Provinsi (011) A.
Diklat Kepemimpinan Tk. IV Pengiriman Peserta Diklat kepemimpinan Tk. IV 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. KPU/KIP
Kabupaten/Kota
melakukan
koordinasi
dengan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Badan Pendidikan dan Pelatihan di Instansi Pusat atau Daerah di wilayah masingmasing. b. KPU/KIP Kabupaten/Kotamelakukan pengiriman diklat
peserta
dengan jumlah peserta sesuai dengan jumlah yang
telah dialokasikan di setiap masing-masing satuan kerja. 2. Jenis Belanja a. Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) Merupakan
biaya
diklat kepemimpinan Tk. IV yang
besarannya sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2017. b. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) Merupakan
biaya
perjalanan
dinas
dalam
rangka
pengiriman peserta yang terdiri dari biaya transportasi dari tempat asal ke tempat tujuan pelaksanaan diklat dan uang harian
diklat peserta
dengan
besaran
sesuai dengan
Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2017. c.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524111) Merupakan
biaya
langsung) dalam peserta
perjalanan
dinas
mentor (atasan
rangka melaksanakan mentoring terhadap
yang terdiri dari biaya transportasi, hotel dan uang
harian dengan
besaran
sesuai dengan Standar Biaya
Masukan (SBM) tahun 2017. Hotel diberikan bagi daerah yang tempat pelaksanaan diklatnya jauh dari satuan kerja asal. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terdidik dan terlatihnya Pegawai Negeri Sipil (Eselon IV) di lingkungan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak yang teralokasi dalam DIPA KPU/KIP Kabupaten/Kota tahun 2017.
- 127 5.
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)
5.1.
Penatausahaan Barang Milik Negara (3360.008)
5.1.1 Penatausahaan Barang Milik Negara (3360.008.011) A.
Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan (3360.013) Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan untuk 4 (empat) Provinsi yaitu Kepulauan Riau, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali Pelaksanaan di KPU/KIP Provinsi: 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Mensosialisasikan elektronik sistem kearsipan (SIAP) di KPU Provinsi dengan mengundang KPU Kabupaten/Kota. (untuk 4 (empat) Provinsi yaitu Kepulauan Riau, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali) b. Mengahadiri rapat
di KPU Pusat dalam rangka sosialisasi
elektronik Sistem Kearsipan (SIAP). 2. Jenis Belanja a. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan
untuk
membayar
honorarium
Tim
Kegiatan
Sosialisasi Sistem Kearsipan di 4 (empat) Provinsi. Susunan Pelaksana kegiatan adalah: Tim Tata Kelola Kearsipan •
Penanggung jawab : 1 (satu) orang;
•
Ketua
: 1 (satu) orang;
•
Wakil Ketua
: 1 (satu) orang;
•
Sekretaris
: 1 (satu) orang;
•
Anggota
: 8 (delapan) orang.
b. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521218) Digunakan untuk 4 (empat) Provinsi yang melaksanakan sosialisasi sistem Kearsipan sedangkan ATK digunakan untuk seluruh Provinsi. c.
Belanja Jasa Profesi (522115) Pengeluaran yang digunakan pembayaran Honor narasumber dari ARDA/ANRI setempat atau dari Instansi luar KPU Provinsi yang jasanya digunakan untuk Pembinaan atau sosialisasi dalam rangka sistem kearsipan
- 128 d. Belanja perjalanan dinas Paket meeting dalam kota (524114) Digunakan untuk pembayaran paket meeting fullboard dan perjalanan dinas dalam kota dalam rangka sosialisasi sistem kearsipan dengan melibatkan seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya di 4 (empat) Provinsi. e.
Belanja perjalanan dinas Paket meeting Luar kota (524119) Digunakan untuk menghadiri kegiatan ke KPU Pusat dalam rangka sosialisasi sistem kearsipan.
3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Pemahaman
sistem
pengolahan
arsip
berbasis
teknologi
informasi; b. Pengelolaan administrasi Kearsipan berbasis Elektronik di lingkungan KPU Provinsi. c.
Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan (SIAP) untuk 30 (tiga puluh) Provinsi. 1) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Mengahadiri rapat
di KPU dalam rangka sosialisasi
elektronik Sistem Kearsipan (SIAP). 2) Jenis Belanja Belanja perjalanan dinas paket meeting Luar kota (524119) Digunakan untuk menghadiri kegiatan ke KPU Pusat dalam rangka sosialisasi sistem kearsipan. 3) Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a.
Pemahaman
sistem
pengolahan
arsip
berbasis
teknologi informasi; b.
Pengelolaan
administrasi
Kearsipan
berbasis
Elektronik di lingkungan KPU Provinsi. B.
Penataan, Pendataan dan Penilaian Kearsipan (3360.013) Pelaksanaan di KPU/KIP Provinsi: Penataan, Pendataan dan Penilaian Kearsipan 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Membentuk Tim Tata Kelola Kearsipan, yaitu untuk menata dan mengelola arsip dinamis baik aktif maupun inaktif; b. Membentuk Tim Penilaian Arsip untuk menilai arsip sesuai dengan jangka simpan arsip berdasarkan JRA (Jadwal Retensi Arsip) atau berdasarkan nilai guna arsip;
- 129 c.
Melakukan koordinasi dengan unit pengolah di lingkungan KPU/KIP Provinsi;
d. Berkoordinasi
dengan
pihak
eksternal
yaitu
Lembaga
Kearsipan di Provinsi. 2. Jenis Belanja a. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521218) Pengeluaran digunakan untuk pembelian ATK (toner, kertas, staples, ballpoint, buku arsip, buku ekspedisi, dsb) dalam rangka
mendukung
kegiatan
penataan,
pendataan
dan
penilaian arsip. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membayar honorarium Tim Tata Kelola Kearsipan dan Tim Penilaian Arsip. Susunan Pelaksana kegiatan adalah:
Tim Tata Kelola Kearsipan • Penanggung jawab
: 1 (satu) orang;
• Ketua
: 1 (satu) orang;
• Wakil Ketua
: 1 (satu) orang;
• Sekretaris
: 1 (satu) orang;
• Anggota
: 6 (enam) orang.
Tim Penilaian Arsip • Penanggung jawab
: 1 (satu) orang;
• Ketua
: 1 (satu) orang;
• Wakil Ketua
: 1 (satu) orang;
• Sekretaris
: 1 (satu) orang;
• Anggota
: 6 (enam) orang.
3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Laporan hasil tata kelola kearsipan dan penilaian arsip tahun 2017; b. Penyelamatan arsip/dokumen negara
di lingkungan KPU
Provinsi/KIP Aceh dalam menghasilkan Arsip yang berdaya guna.
- 130 Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota: Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Membentuk Tim Tata Kelola Kearsipan, yaitu untuk menata dan mengelola arsip dinamis baik aktif maupun inaktif; b. Membentuk Tim Penilaian Arsip untuk menilai arsip sesuai dengan jangka simpan arsip berdasarkan JRA (Jadwal Retensi Arsip) atau berdasarkan nilai guna arsip; c.
Melakukan koordinasi dengan unit pengolah di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
d. Berkoordinasi
dengan
pihak
eksternal
yaitu
Lembaga
Kearsipan di Kabupaten/Kota; 2. Jenis Belanja a. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521218) Pengeluaran digunakan untuk pembelian ATK (toner, kertas, staples, ballpoint, book arsip, buku ekspedisi, dsb) dalam rangka
mendukung
kegiatan
penataan,
pendataan
dan
penilaian arsip. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membayar honorarium Tim Tata Kelola Kearsipan dan Tim Penilaian Arsip. Susunan Pelaksana kegiatan adalah: Tim Tata Kelola Kearsipan •
Penanggung jawab
: 1 (satu) orang;
•
Ketua
: 1 (satu) orang;
•
Wakil Ketua
: 1 (satu) orang;
•
Sekretaris
: 1 (satu) orang;
•
Anggota
: 6 (enam) orang.
Tim Penilaian Arsip •
Penanggung jawab
: 1 (satu) orang;
•
Ketua
: 1 (satu) orang;
•
Wakil Ketua
: 1 (satu) orang;
•
Sekretaris
: 1 (satu) orang;
•
Anggota
: 6 (enam) orang.
- 131 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Laporan hasil tata kelola kearsipan dan penilaian arsip tahun 2017; b. Penyelamatan arsip/dokumen Negara di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menghasilkan Arsip yang berdaya guna. C.
Penatausahaan Barang Milik Negara 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi
untuk
melakukan
pembinaan
terhadap
KPU
Kabupaten/Kota (UAKPB) di wilayahnya. b. Penyusunan Laporan BMN tingkat wilayah (UAPPB-W) meliputi pengumpulan
ADK
dan
Laporan
Barang
dari
KPU
Kabupaten/Kota sebagai UAKPB, melakukan konsolidasi ADK, melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara dan selanjutnya menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) dilakukan setiap Semester I, II dan tahunan serta melakukan konsultasi dengan KPU sebagai UAPB. c.
Penyusunan Laporan BMN Sekretariat KPU Provinsi sebagai UAKPB, melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat, melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan dan menyusun
Catatan
atas
laporan
Barang
Milik
Negara
(CaLBMN). 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Pengeluaran yang digunakan untuk biaya bahan pendukung kegiatan yang habis pakai seperti ATK. b. Honor Output Kegiatan (521213) Honor Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat KPU Provinsi. c.
Belanja Jasa Profesi (522151) Pengeluaran yang digunakan pembayaran Honor narasumber dari Kanwil DJKN/KPKNL setempat atau BPKP setempat atau dari Instansi luar KPU Provinsi yang jasanya digunakan untuk
- 132 Pembinaan atau Bimbingan Teknis ataupun juga dalam Penyusunan Laporan BMN ditingkat Provinsi/Wilayah. d. Belanja Perjalanan Biasa (524111) 1) Perjalanan Dinas Ke Jakarta dalam rangka Pelatihan dan pengelolaan SIMAK BMN ke KPU Pusat paling banyak 2 (dua) orang. 2) Perjalanan
Dinas
Lokal
Dalam
Rangka
pelaporan/rekonsiliasi SIMAK BMN ke KPKNL dan Kanwil DJKN setempat. e.
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) Digunakan untuk pembayaran paket meeting fullboard dan perjalanan dinas dalam kota dalam rangka bimbingan teknis dan pengelolaan SIMAK BMN dengan melibatkan seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya.
3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Terlatihnya
operator
SIMAK
BMN
untuk
mendukung
pengelolaan BMN. b. Terlaksananya
pengelolaan
BMN
yang
tertib
dan
berkesinambungan. c.
Tersusunnya laporan BMN tingkat wilayah (UAPPB-W) yang handal dan akuntabel.
D.
Penghapusan Barang Milik Negara 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan penghapusan atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan/rusak berat atau telah diselesaikannya tindak lanjut TGR pada Sekretariat KPU Provinsi. 2. Jenis Belanja a. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk pembayaran honor Tim Penghapusan BMN mulai dari usulan penghapusan sampai dengan terbitnya risalah lelang dari KPKNL. Susunan pelaksana kegiatan adalah :
Penanggung jawab : 1 (satu) orang;
Ketua
: 1 (satu) orang;
Sekretaris
: 1 (satu) orang;
Anggota
: 2 (dua) orang;
- 133 b. Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811) Pengeluaran yang digunakan untuk biaya bahan pendukung kegiatan yang habis pakai seperti ATK dan dokumentasi. c.
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) Perjalanan Dinas ke KPKNL setempat maksimal 8 (delapan) orang dalam rangka penyelesaian penghapusan BMN.
3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terhapusnya BMN yang telah rusak berat dan telah dihentikan dari penggunaan dari Daftar Barang dalam Aplikasi SIMAK BMN. E.
Tuntutan Ganti Rugi 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan penghapusan atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan/rusak berat atau telah diselesaikannya tindak lanjut TGR pada Sekretariat KPU Provinsi. 2. Jenis Belanja a. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk pembayaran honor Tim Tuntutan Ganti Rugi. Susunan pelaksana kegiatan adalah :
Penanggung jawab
: 1 (satu) orang;
Ketua
: 1 (satu) orang;
Sekretaris
: 1 (satu) orang;
Anggota
: 2 (dua) orang;
b. Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811) Pengeluaran yang digunakan untuk biaya bahan pendukung kegiatan yang habis pakai seperti ATK dan dokumentasi. c.
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) Perjalanan Dinas ke KPKNL setempat maksimal 6 (enam) orang dalam rangka penyelesaian penghapusan BMN.
3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terhapusnya BMN yang telah rusak berat dan telah dihentikan dari penggunaan dari Daftar Barang dalam Aplikasi SIMAK BMN.
- 134 Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota : F.
Penatausahaan Barang Milik Negara 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan BMN Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagai UAKPB, melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat, melakukan
inventarisasi
untuk
setiap
periode
pelaporan,
menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN), melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi sebagai UAPPBW, dan melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPU sebagai UAPB. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Pengeluaran yang digunakan untuk biaya bahan pendukung kegiatan yang habis pakai seperti ATK. b. Honor Output Kegiatan (521213) Honor pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. c.
Belanja Perjalanan Biasa (524111) 1) Perjalanan
dinas
pengelolaan
ke
SIMAK
Provinsi BMN
ke
untuk KPU
Pelatihan Provinsi
dan
dengan
melibatkan paling banyak 1 (satu) orang. 2) Perjalanan dinas lokal untuk Pelaporan/rekonsiliasi SIMAK BMN ke KPKNL setempat. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Terlatihnya
operator
SIMAK
BMN
untuk
mendukung
pengelolaan BMN. b. Terlaksananya
pengelolaan
BMN
yang
tertib
dan
berkesinambungan. c.
Tersusunnya laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) yang handal dan akuntabel.
G.
Penghapusan Barang Milik Negara 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan penghapusan atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan/rusak berat atau telah diselesaikannya tindak lanjut TGR pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- 135 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Pengeluaran yang digunakan untuk biaya bahan pendukung kegiatan yang habis pakai seperti ATK. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk pembayaran honor Tim penghapusan BMN mulai dari usulan penghapusan sampai dengan terbitnya risalah lelang dari KPKNL. Susunan pelaksana kegiatan adalah:
c.
•
Penanggungjawab
: 1 (satu) orang;
•
Ketua
: 1 (satu) orang;
•
Sekretaris
: 1 (satu) orang;
•
Anggota
: 2 (dua) orang;
Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terhapusnya BMN yang telah rusak berat dan telah dihentikan dari penggunaan dari Daftar Barang dalam Aplikasi SIMAK BMN.
H.
Tuntutan Ganti Rugi (C) 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan penghapusan atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan/rusak berat atau telah diselesaikannya tindak lanjut TGR pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Pengeluaran yang digunakan untuk biaya bahan pendukung kegiatan yang habis pakai seperti ATK. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk pembayaran honor Tim penghapusan BMN mulai dari usulan penghapusan sampai dengan terbitnya risalah lelang dari KPKNL. Susunan pelaksana kegiatan adalah: •
Penanggungjawab
: 1 (satu) orang;
•
Ketua
: 1 (satu) orang;
•
Sekretaris
: 1 (satu) orang;
•
Anggota
: 2 (dua) orang;
- 136 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terhapusnya BMN yang telah rusak berat dan telah dihentikan dari penggunaan dari Daftar Barang dalam Aplikasi SIMAK BMN. 5.2.
Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) (3360.009)
5.2.1 Stock Opname Barang Persediaan (3360.009.011) Pelaksanaan di KPU Provinsi /KIP Aceh: A.
Stock Opname Barang Persediaan (011) 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Melakukan
stock
opname
atau
perhitungan
fisik
barang
persediaan kotak suara dan bilik suara berbahan alumunium untuk mengetahui kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada digudang atau tempat penyimpanan. Stock Opname dilakukan 1 (satu) kali kegiatan di akhir tahun sebelum rekonsiliasi data ke KPKNL setempat. 2. Jenis Belanja a. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan
untuk
pembayaran
honor
tim
kegiatan
pelaksanaan stock opname persediaan. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Terlaksananya stock opname persediaan BMN yang tertib dan berkesinambungan. b. Tersusunnya laporan persediaan yang merupakan bagian dari laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) yang handal dan akuntabel. Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota : A.
Stock Opname Barang Persediaan (011) 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Melakukan
stock
opname
atau
perhitungan
fisik
barang
persediaan kotak suara dan bilik suara berbahan alumunium untuk mengetahui kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada digudang atau tempat penyimpanan. Stock Opname dilakukan 1 (satu) kali kegiatan di akhir tahun sebelum rekonsiliasi data ke KPKNL setempat.
- 137 2. Jenis Belanja a. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan
untuk
pembayaran
honor
tim
kegiatan
pelaksanaan stock opname persediaan. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Terlaksananya stock opname persediaan BMN yang tertib dan berkesinambungan. b. Tersusunnya laporan persediaan yang merupakan bagian dari laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) yang handal dan akuntabel. 5.3.
Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan (3360.014)
5.3.1 Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan (3360.014.011) Pelaksanaan di KPU/KIP Provinsi : A.
Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan (011) 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Mensosialisasikan elektronik sistem kearsipan (SIAP) di KPU Provinsi
dengan
mengundang
KPU/KIP
Kabupaten/Kota.
(untuk 4 (empat) Provinsi yaitu Kepulauan Riau, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali) b. Mengahadiri rapat di KPU dalam rangka sosialisasi elektronik Sistem Kearsipan (SIAP). 2. Jenis Belanja a. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan
untuk
membayar
honorarium
Tim
Kegiatan
Sosialisasi Sistem Kearsipan di 4 (empat) Provinsi. Susunan Pelaksana kegiatan adalah:
Tim Tata Kelola Kearsipan • Penanggung jawab
: 1 (satu) orang;
• Ketua
: 1 (satu) orang;
• Wakil Ketua
: 1 (satu) orang;
• Sekretaris
: 1 (satu) orang;
• Anggota
: 8 (delapan) orang.
b. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521218) Digunakan untuk 4 (empat) provinsi yang melaksanakan sosialisasi sistem Kearsipan sedangkan ATK digunakan untuk seluruh provinsi.
- 138 c.
Belanja Jasa Profesi (522115) Pengeluaran yang digunakan pembayaran Honor narasumber dari ARDA/ANRI setempat atau dari Instansi luar KPU Provinsi yang jasanya digunakan untuk Pembinaan atau sosialisasi dalam rangka sistem kearsipan
d. Belanja perjalanan dinas Paket meeting dalam kota (524114) Digunakan untuk pembayaran paket meeting fullboard dan perjalanan dinas dalam kota dalam rangka sosialisasi sistem kearsipan dengan melibatkan seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya di 4 (empat) Provinsi. e.
Belanja perjalanan dinas Paket meeting Luar kota (524119) Digunakan untuk menghadiri kegiatan ke KPU dalam rangka sosialisasi sistem kearsipan.
3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Pemahaman
sistem
pengolahan
arsip
berbasis
teknologi
informasi; b. Pengelolaan administrasi Kearsipan berbasis Elektronik di lingkungan KPU Provinsi. 5.4.
Penataan, Pendataan dan Penilaian Kearsipan (3360.015)
5.4.1 Penataan, Pendataan dan Penilaian Kearsipan (3360.015.011) Pelaksanaan di KPU/KIP Provinsi: Penataan, Pendataan dan Penilaian Kearsipan (011) 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Membentuk Tim Tata Kelola Kearsipan, yaitu untuk menata dan mengelola arsip dinamis baik aktif maupun inaktif; b. Membentuk Tim Penilaian Arsip untuk menilai arsip sesuai dengan jangka simpan arsip berdasarkan JRA (Jadwal Retensi Arsip) atau berdasarkan nilai guna arsip; c. Melakukan koordinasi dengan unit pengolah di lingkungan KPU/KIP Provinsi; d. Berkoordinasi dengan pihak eksternal yaitu Lembaga Kearsipan di Provinsi. 2. Jenis Belanja a. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521218) Pengeluaran digunakan untuk pembelian ATK (toner, kertas, staples, ballpoint, book arsip, buku ekspedisi, dsb) dalam
- 139 rangka
mendukung
kegiatan
penataan,
pendataan
dan
penilaian arsip. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membayar honorarium Tim Tata Kelola Kearsipan dan Tim Penilaian Arsip. Susunan Pelaksana kegiatan adalah : Tim Tata Kelola Kearsipan •
Penanggung jawab
: 1 (satu) orang;
•
Ketua
: 1 (satu) orang;
•
Wakil Ketua
: 1 (satu) orang;
•
Sekretaris
: 1 (satu) orang;
•
Anggota
: 6 (enam) orang.
Tim Penilaian Arsip •
Penanggung jawab
: 1 (satu) orang;
•
Ketua
: 1 (satu) orang;
•
Wakil Ketua
: 1 (satu) orang;
•
Sekretaris
: 1 (satu) orang;
•
Anggota
: 6 (enam) orang.
3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Laporan hasil tata kelola kearsipan dan penilaian arsip tahun 2017; b. Penyelamatan arsip/Dokumen Negara
di lingkungan KPU
Provonsi/KIP Aceh dalam menghasilkan Arsip yang berdaya guna. Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota : Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (011) 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Membentuk Tim Tata Kelola Kearsipan, yaitu untuk menata dan mengelola arsip dinamis baik aktif maupun inaktif; b. Membentuk Tim Penilaian Arsip untuk menilai arsip sesuai dengan jangka simpan arsip berdasarkan JRA (Jadwal Retensi Arsip) atau berdasarkan nilai guna arsip; c. Melakukan koordinasi dengan unit pengolah di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota; d. Berkoordinasi dengan pihak eksternal yaitu Lembaga Kearsipan di Kabupaten/Kota;
- 140 2. Jenis Belanja a. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521218) Pengeluaran digunakan untuk pembelian ATK (toner, kertas, staples, ballpoint, book arsip, buku ekspedisi, dsb) dalam rangka
mendukung
kegiatan
penataan,
pendataan
dan
penilaian arsip. b. Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membayar honorarium Tim Tata Kelola Kearsipan dan Tim Penilaian Arsip. Susunan Pelaksana kegiatan adalah : Tim Tata Kelola Kearsipan •
Penanggung jawab
: 1 (satu) orang;
•
Ketua
: 1 (satu) orang;
•
Wakil Ketua
: 1 (satu) orang;
•
Sekretaris
: 1 (satu) orang;
•
Anggota
: 6 (enam) orang.
Tim Penilaian Arsip •
Penanggung jawab
: 1 (satu) orang;
•
Ketua
: 1 (satu) orang;
•
Wakil Ketua
: 1 (satu) orang;
•
Sekretaris
: 1 (satu) orang;
•
Anggota
: 6 (enam) orang.
3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Laporan hasil tata kelola kearsipan dan penilaian arsip tahun 2017; b. Penyelamatan arsip/Dokumen Negara di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menghasilkan Arsip yang berdaya guna. Catatan : Untuk honor Operator Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan 2016 bahwa honorarium tersebut menjadi satu kesatuan/sudah tertampung dalam Tim SAI. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi BMN (SAKBMN).
- 141 5.5.
Layanan Perkantoran (3360.994)
5.5.1 Operasional Perkantoran (3360.994.001) Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002) A.
Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran antara lain: a. Honor
Satpam/Sopir
dan
Honor
Petugas
Kebersihan/Pramubakti. KPA mengangkat tenaga kontrak sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dengan periode kontrak selama 1 (satu) tahun anggaran. Karena keterbatasan anggaran, KPU belum dapat menyesuaikan besaran honorarium sesuai dengan SBM. Besaran honorarium sesuai yang tertera dalam RKA K/L dan apabila memungkinkan, KPA dapat menyesuaikan honorarium tenaga kontrak tersebut dengan pagu maksimal sesuai SBM 2017
dengan
tidak
mengurangi
kebutuhan
prioritas
operasional kantor. b. Tambahan Honorarium 1 Bulan (THR Keagamaan) bagi Satpam/Sopir
dan
Petugas
Kebersihan/Pramubakti.
Digunakan untuk tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya. c.
ATK, Jamuan Makan/konsumsi, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak, langganan koran/majalah dan Air Minum pegawai. Digunakan
untuk
pengadaan
alat
tulis
kantor,
barang
cetakan, alat kebersihan, perlengkapan fotokopy/komputer, air minum pegawai, langganan surat kabar/majalah/ Koran, konsumsi rapat-rapat dan konsumsi jamuan makan tamu (pimpinan). 2. Jenis Belanja a. Belanja Keperluan Perkantoran (521111) Digunakan
untuk
honor
Satpam/Sopir,
honor
Petugas
Kebersihan/Pramubakti pengadaan ATK, Alat Rumah Tangga, Jamuan
Makan/Konsumsi,
Barang
Cetak,
Koran/Majalah dan Air Minum Pegawai. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari perkantoran.
Langganan
- 142 B.
Langganan Daya dan Jasa 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Untuk memenuhi belanja pengiriman surat/jasa pengiriman, langganan listrik, langganan telepon dan langganan air. Apabila pada Satker sudah tersedia (telah dibayar oleh Pemda)/tidak membutuhkan alokasi anggaran tersebut, KPA dapat melakukan revisi POK untuk pemenuhan kebutuhan operasional kantor lainnya. 2. Jenis Belanja a. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (521114) Digunakan untuk jasa pengiriman surat dinas. b. Belanja Langganan Listrik (522111) Digunakan untuk membayar tagihan listrik. c.
Belanja Langganan Telepon (522112) Digunakan untuk membayar tagihan telepon.
d. Belanja Langganan Air (522113) Digunakan untuk membayar tagihan air. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengiriman surat dan langganan daya dan jasa. C.
Pemeliharaan Kantor 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Digunakan
untuk
pemenuhan
pemeliharaan
gedung
dan
bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin serta perawatan kendaraan roda 4 dan roda 2. 2. Jenis Belanja a. Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) Digunakan
untuk
Biaya
Perawatan
Gedung/Bangunan/Gudang dan halaman. b. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) Digunakan
untuk
biaya
perawatan
kendaraan
roda
2,
kendaraan roda 4, service PC, service AC, servis Printer dan servis barang inventaris kantor. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terpenuhinya pemeliharaan gedung/bangunan/gudang/halaman dan peralatan dan mesin. D.
Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
- 143 Untuk memenuhi belanja pakaian dinas pegawai, pakaian satpam, dan pakaian sopir/kebersihan/pramubakti. 2. Jenis Belanja a. Belanja Barang Operasional Lainnya (521119) Digunakan untuk belanja pakaian dinas pegawai, pakaian satpam, pakaian sopir/kebersihan/pramubakti. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terpenuhinya pakaian dinas pegawai, pakaian satpam, dan pakaian sopir/kebersihan/pramubakti. E.
Honor Operasional Satuan Kerja 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Untuk memenuhi honor Kuasa Pengguna Anggaran, honor Pejabat Pembuat
Komitmen,
honor
Pejabat
Penguji
Tagihan
dan
Penandatangan SPM, honor Bendahara Pengeluaran, honor Staf Pengelola, honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, honor Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta perjalanan dinas dalam rangka rapat/rakor/koordinasi/perjalanan ke KPPN. 2. Jenis Belanja a. Honor Operasional Satuan Kerja (521115) Digunakan untuk honor Kuasa Pengguna Anggaran, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, honor Bendahara Pengeluaran, honor Staf Pengelola, honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta honor Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. b. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Digunakan untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat/rakor/koordinasi/supervisi dan perjalanan ke KPPN. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terpenuhinya pembayaran honor operasional satuan kerja dan biaya
perjalanan
dinas
dalam
rangka
rapat/rakor/koordinasi/supervisi dan perjalanan ke KPPN. 6.
Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Acehdan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota (3361)
6.1.
Laporan Hasil Evaluasi LAKIP (3361.004)
A.
Evaluasi LAKIP Tahun 2016 Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1. Penjelasan Kegiatan
- 144 Kegiatan ini dimaksud agar LAKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal
KPU,
KPU
Provinsi
/KIP
Aceh
dan
KPU/KIP
Kabupaten/Kota dapat tersusun dengan baik dan disampaikan tepat waktu serta hasil yang dievaluasi terhadap LAKIP KPU Provinsi/KIP
Acehserta
jajaran
di
wilayahnya
benar-benar
mengacu pada implementasi SAKIP yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. LAKIP yang dibuat dan disusun masing-masing satker harus terlihat adanya keterkaitan, keselarasan antara Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Utama di atasnya dan masing-masing Indikator Kinerja Sasaran harus mencerminkan SMART terhadap tujuan dan sasaran, serta capaian kinerja dapat menunjukkan output maupun outcomes dalam
1
(satu)
tahun
output/outcomes
anggaran.
tersebut,
Apabila
maka
tidak satker
tercapai harus
mempertanggungjawabkan tentang kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya dan bila tercapai atau berhasil tetap diungkap dalam Bab III LAKIP masing-masing satker. Alokasi anggaran berada pada Bagian Keuangan Umum dan Logistik, namun dalam pelaksanaannya evaluasi LAKIP dilakukan kerja sama antar bagian dengan bagian program. Pelaksanaan evaluasi dengan melakukan
koordinasi
dengan
BPKP
Perwakilan
setempat.
Evaluasi SAKIP dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Sekjen Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan KPU. Kegiatan Evaluasi dilaksanakan mulai Maret 2017 sampai dengan Juli 2017. Pada Tahun 2017 Evaluasi LAKIP dialokasikan untuk 15 wilayah yaitu: a. Banten; b. Jawa Barat; c.
Jawa Tengah;
d. Jawa Timur; e.
Nangroe Aceh Darussalam;
f.
Sumatera Utara;
g.
Riau;
h. Sumatera Selatan; i.
Lampung;
- 145 j.
Kalimantan Timur;
k. Kalimantan Selatan; l.
Sulawesi Utara;
m. Sulawesi Tenggara; n. Nusa Tenggara Timur; o. Papua; 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Menyusun Dokumen Renstra; b. Menyusun LAKIP; c.
Menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan;
d. Melakukan Koordinasi dengan KPU dan instansi terkait lainnya e.
Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan;
f.
Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai data dukung pengisian kertas kerja evaluasi SAKIP;
g.
Menyusun
dan
Akuntabilitas
menetapkan
Kinerja
Instansi
Laporan
Evaluasi
Pemerintah
Sistem
(SAKIP)
di
Lingkungan KPU. 3. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Meliputi biaya Konsumsi Rapat pada kegiatan Rapat dalam rangka Evaluasi SAKIP. Yang terdiri dari: 1)
Konsumsi Panitia (KPU Provinsi);
2)
Konsumsi Peserta (KPU/KIP Kabupaten/Kota masingmasing 2 (orang), Konsumsi Tim Narasumber (4 orang).
b. Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811) Digunakan untuk pembayaran biaya habis pakai yaitu ATK digunakan untuk kebutuhan kegiatan Rapat Evaluasi SAKIP dan membuat laporan evaluasi SAKIP; c.
Belanja Jasa Profesi (522115) Terdiri dari Honor Narasumber Eselon II dan Eselon III ke bawah selain personel yang mendapatkan alokasi uang harian perjalanan dibayarkan
dinas
dalam
adalah
kota.
Narasumber
narasumber
kementerian/lembaga terkait lainnya;
yang
yang
dapat
berasal
dari
- 146 d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Untuk membiayai uang harian dan transport dalam kota untuk membiayai personel dari instansi terkait. 4. Output Hasil Kegiatan Laporan Evaluasi SAKIP yang di dalamnya terdapat kertas kerja evaluasi SAKIP atas satker KPU/KIP Kabupaten/Kota. Kegiatan di KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. Penjelasan Kegiatan Penjelasan kegiatan sama dengan KPU Provinsi/KIP Aceh 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Menyusun Dokumen Renstra b. Menyusun LAKIP c.
Menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan
3. Jenis Belanja Belanja perjalanan biasa (524111) Merupakan biaya perjalanan dinas 2 (dua) orang Peserta KPU/KIP Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi/KIP Acehyang terdiri dari Sekretaris dan Personel yang menangani Penyusunan LAKIP yang mencakup biaya transport, penginapan dan uang harian. Namun uang harian dikurangi biaya konsumsi rapat yang ditanggung oleh provinsi. 4. Output Hasil Kegiatan Kertas Kerja Evaluasi LAKIP yang dinilai oleh tim evaluator LAKIP. 6.2.
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU (3361.005)
062. Reviu
Laporan
Keuangan
sesuai
dengan
Standar
Akuntansi
Pemerintah A.
Reviu Laporan Keuangan Kegiatan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1. Penjelasan Kegiatan Reviu bukan kegiatan menyatakan pendapat seperti dalam audit, karena dalam reviu tidak mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern, penetapan resiko pengendalian, kegiatan pengendalian
serta
permintaan
keterangan
dengan
cara
memperoleh bahan bukti yang menguatkan melalui pengamatan atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilakukan dalam suatu audit. Hal ini sesuai dengan tujuan reviu
- 147 untuk memberi keyakinan yang terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Laporan Keuangan serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai Standar Akuntasi Pemerintah. 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Mengumpulkan
data
dan
informasi
mengenai
proses
penyusunan Laporan Keuangan. b. Mengumpulkan data dan informasi mengenai daftar Barang Milik Negara. c.
Mengumpulkan
data
dan
informasi
mengenai
Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). d. Melakukan Koordinasi dengan KPU dan narasumber BPKP Perwakilan/Kanwil DJPB/KPPN. e.
Melakukan
persiapan
pelaksanaan
kegiatan
Rapat
sebagaimana telah ditetapkan. f.
Melakukan reviu atas Laporan Keuangan.
g.
Membuat Laporan Hasil Kegiatan.
3. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Meliputi biaya Konsumsi Rapat pada kegiatan Rapat dalam rangka Reviu Laporan Keuangan. Yang terdiri dari: 1) Konsumsi Panitia (KPU Provinsi); 2) Konsumsi Peserta (KPU/KIP Kabupaten/Kota
masing-
masing 2 orang); dan 3) Konsumsi Tim BPKP Perwakilan/Kanwil DJPB/KPPN. b. Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811) Digunakan untuk pembayaran biaya habis pakai yaitu ATK digunakan untuk kebutuhan kegiatan Rapat Reviu Laporan Keuangan dan membuat laporan hasil reviu (LHR) Laporan Keuangan; c.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) untuk membiayai uang harian dan transport BPKP Perwakilan ke Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka pendampingan reviu Laporan Keuangan yang kegiatannya parallel dengan penyusunan Laporan Keuangan.
- 148 4. Output Hasil Kegiatan Laporan Hasil Reviu (LHR) Laporan Keuangan Kegiatan di KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. Penjelasan Kegiatan Penjelasan Kegiatan sama dengan KPU Provinsi/KIP Aceh 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Membuat Laporan Keuangan. b. Menyiapkan data dan informasi mengenai daftar Barang Milik Negara. c.
Menyiapkan data dan informasi tentang Laporan Realisasi Anggaran.
d. Menyiapkan data dukung terkait
yang dibutuhkan proses
reviu Laporan Keuangan. 3. Jenis Belanja Belanja Perjalanan Biasa (524111) Merupakan biaya perjalanan dinas 2 (dua) orang Peserta KPU/KIP Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi/KIP Aceh yang terdiri dari Sekretaris dan Personel yang menangani Penyusunan Laporan Keuangan yang mencakup biaya transport, penginapan dan uang harian. Namun uang harian dikurangi biaya konsumsi rapat yang ditanggung oleh KPU Provinsi/KIP Aceh. 4. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan B.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1. Penjelasan Kegiatan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Implementasi SPIP diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam laporan keuangan yang akan mempengaruhi pencapaian opini WTP dalam pemeriksaan BPK.
- 149 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Melakukan Koordinasi dengan KPU dan BPKP Perwakilan. b. monitoring on desk pada KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan implementasi SPIP di KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing. c.
Membuat Kartu Kendali.
d. Membuat Laporan SPIP. 3. Jenis Belanja a. Belanja Honor Output Kegiatan (521213) Digunakan untuk membiayai pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu selama 3 bulan dengan rincian: 1) Pengarah
: 2 orang (Ketua dan Anggota yang membidangi Divisinya)
2) Penanggungjawab : 1 orang (Anggota atau Sekretaris) 3) Ketua
: 1 orang (Pejabat Eselon III)
4) Sekretaris
: 1 orang (Pejabat Eselon IV)
5) Anggota
: 7 orang (Eselon IV dan staff)
b. Belanja Jasa Profesi (522115) Untuk membiayai honor narasumber dari BPKP Perwakilan terkait monitoring implementasi SPIP c.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) 1)
Untuk membiayai transport narasumber ke kantor KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 2 orang
2)
Untuk
membiayai
transport
koordinasi
ke
BPKP
Perwakilan dalam rangka konsultasi dan persiapan BPKP perwakilan memberikan arahan di kantor KPU Provinsi. 4. Output Hasil Kegiatan Laporan Implementasi Penyelenggaraan SPIP Kegiatan di KPU/KIP Kabupaten/Kota 1. Penjelasan Kegiatan Penjelasan Kegiatan sama dengan KPU Provinsi/KIP Aceh 2. Tahapan Pelaksana Kegiatan a. Terbentuknya satgas SPIP b. Menyusun dan membuat beberapa macam Kartu Kendali
- 150 c.
Membuat Laporan Penyelenggaraan SPIP misalnya Focus Group Discusion
3. Jenis Belanja Mengingat keterbatasan anggaran pada tahun 2017 belum ada lokasi anggaran untuk kegiatan SPIP, namun pengisian kartu kendali dan penyusunan Laporan SPIP tetap harus dilaksanakan. C.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran (outcome)
program
yang
hendak
dicapai
adalah
meningkatnya
dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Indikator Kinerja Program yaitu persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai ynag berfungsi
dengan
baik.
Arah
kebijakan
program
ini
adalah
menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan
Pemilihan
Aceh/Komisi
Umum
Pemilihan
Provinsi/Komisi Umum/
Komisi
Independen Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota. Sesuai
dengan
Surat
menteri
Keuangan
Nomor
S-
635/MK.02/2016 tanggal 5 Agustus 2016 tentang Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran K/L TA 2017, Pada Tahun Anggaran 2017 masih diberlakukan moratorium pembangunan gedung sesuai dengan surat Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal
16
Desember
2014
tentang
Penundaan/
Moratorium
Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga. Namun demikian untuk rehabilitasi kantor (skala kecil), pembangunan pagar, pengadaan belanja modal peralatan dan mesin dengan skala prioritas masih dimungkinkan. Namun demikian, alokasi anggaran sarana dan prasarana KPU TA 2017 yang diterima oleh KPU sangat terbatas, sehingga usulan-usulan dari Satker belum semua dapat diakomodir dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima KPU.
- 151 7.
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana (3362)
7.1.
Kendaraan Bermotor (3362.004)
051. Kendaraan Bermotor Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Pengadaan kendaraan bermotor dilaksanakan secara selektif sebagai pengganti kendaraan yang telah rusak berat. b. Pada TA 2017 dialokasikan pengadaan kendaraan roda 4 pada 3 (tiga) Satker. c.
Pengadaan kendaraan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan.
d. Membuat rencana kebutuhan pengadaan dan apabila masih terdapat alokasi anggaran, KPA dapat menambah/merevisi untuk kebutuhan kendaraan lainnya. e.
Peruntukan kendaraan sebagai kendaraan operasional kantor.
2. Jenis Belanja 532111
Belanja
Modal
Peralatan
dan
Mesin,
digunakan
untuk
pengadaan kendaraan bermotor sesuai dalam RKA K/L 2017. 7.2.
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (3362.006)
051. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran A.
Peralatan dan Mesin Untuk Fasilitasi PPID Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diprioritaskan pada pengadaan Peralatan dan Mesin untuk Fasilitasi PPID seperti komputer, printer, LCD, Meja dan Kursi, dll. Apabila pengadaan peralatan dan mesin untuk PPID telah dipenuhi, dapat digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin serta meubelair kebutuhan prioritas lainnya. Pengadaan peralatan dan mesin serta meubelair dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan. 2. Jenis Belanja 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin, digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin serta meubelair sesuai dalam RKA K/L 2017.
- 152 B.
Mobelair/Peralatan dan Mesin Pelaksanaan kegiatan pada beberapa KPU/KIP Kabupaten/Kota : 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Untuk memenuhi kebutuhan prioritas peralatan kantor seperti: Meja, kursi, Brankas, Lemari Arsip, Komputer, Printer, LCD, Laptop, sound system dan peralatan lainnya. 2. Jenis Belanja 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin, digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin dengan peruntukan tersebut diatas.
7.3
Gedung/Bangunan
051. Pembangunan/Renovasi Gedung/Bangunan A.
Pengembangan Gedung/Gudang/Bangunan Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan gedung/gudang dan bangunan dialokasikan secara selektif pada beberapa Satker yang telah mengusulkan dengan peruntukan sebagai berikut: a. Gedung/Bangunan pada Satker yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, kerusuhan masal dan rusak berat. b. Satker yang telah memperoleh hibah tanah namun belum bisa dibangun tersebut
karena
adanya
diprioritaskan
moratorium. untuk
Alokasi
anggaran
pembuatan
tapal
batas/pemagaran/turap dan apabila telah terpenuhi dapat digunakan
untuk
rehap
gedung/kantor
atau
untuk
pemenuhan sarana dan prasarana prioritas lainnya. c.
Satker yang telah memperoleh hibah tanah dan telah dibangun gedung namun belum mempunyai pagar. Skala prioritas untuk pembangunan pagar dan apabila telah terpenuhi dapat digunakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana prioritas lainnya.
Pengembangan
gedung/gudang
dan
sesuai dengan peraturan perundangan.
bangunan
dilaksanakan
- 153 2. Jenis Belanja 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan, digunakan untuk Pengembangan gedung/gudang dan bangunan. 8.
Penyiapan
Penyusunan
Penyelesaian
Sengketa
Rancangan dan
Peraturan
Penyuluhan
KPU,
Peraturan
Advokasi, Perundang-
Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363). 8.1.
Advokasi dan sengketa Hukum (3363.010).
051. Advokasi dan Bantuan Hukum Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan; a. Menyusun
kajian/analisa
dan/atau
melakukan
advokasi
hukum terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait dengan gugatan hukum/sengketa hukum yang di hadapi. b. Melakukan klarifikasi, supervisi, dan monitoring terhadap permasalahan hukum Pemilu dan penyelesaiannya berkenaan dengan
penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan
di
wilayah
KPU/KIP Kabupaten/Kota. c.
Menyelesaikan permasalahan hukum dan/atau non hukum terkait dengan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Pengadaan
bahan
yang
terdiri
dari
alat
tulis
kantor,
penggandaan bahan, dan konsumsi rapat. b. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Biaya perjalanan dinas ke KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan
supervisi/monitoring
terkait
penyelesaian
permasalahan hukum. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Meningkatnya
kualitas
dan/atau non hukum
penyelesaian
permasalahan
hukum
dalam penyelenggaraan pemilu
yang
didukung dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia.
- 154 Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan; a. Menyusun bahan dan kajian/analisa hukum terkait dengan gugatan hukum /sengketa hukum. b. Menyelesaikan
permasalahan
hukum/non
hukum
dalam
penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan. 2. Jenis Belanja Belanja Bahan (521211) Pembelian bahan yang terdiri dari alat tulis kantor. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Meningkatnya
kualitas
dan/atau non hukum
penyelesaian
permasalahan
hukum
dalam penyelenggaraan pemilu yang
didukung dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia. 8.2.
Layanan Administrasi Kepemiluan (3363.011)
051. Pelayanan Administrasi Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum A.
Pelayanan Administrasi Hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Melakukan koordinasi dengan peserta pemilu dalam rangka pelayanan
administrasi
kepemiluan
(kepengurusan
Partai
Politik, penyusunan laporan Dana Kampanye dan Audit Dana Kampanye). b. Melakukan koordinasi, supervisi, monitoring ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelayanan administrasi kepemiluan (kepengurusan
Partai
Politik,
penyusunan
laporan
Dana
Kampanye dan Audit Dana Kampanye). c.
Menghadiri Raker/Rakor di KPU dalam rangka pengkajian dan evaluasi pedoman teknis administrasi kepemiluan
d. Menyelenggarakan
Raker/Rakor
pengkajian
pedoman teknis administrasi kepemiluan.
dan
evaluasi
- 155 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Pembelanjaan
bahan
untuk
penggandaan/penjilidan
dan
konsumsi rapat. b. Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi (521811) Pembelian barang yang terdiri dari alat tulis kantor c.
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) Biaya
perjalanan
dinas
dalam
rangka
kegiatan
Rakor
penguatan manajemen verifikasi partai politik dalam pemilu tahun 2019 di Jakarta. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06) 8.3.
Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013).
051. Pembekalan, Penyuluhan dan Evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU A.
Penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilihan Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Mengidentifikasi dan menyiapkan bahan serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan rapat koordinasi dalam rangka penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan. b. Mengidentifikasi isu-isu strategis/materi sebagai bahan kajian dalam menghadiri rapat koordinasi dalam rangka penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan. c.
Menyiapkan bahan dan akomnodasi yang diperlukan dalam menghadiri
rapat
koordinasi
dalam
rangka
penyuluhan
Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan. d. Menghadiri
rapat
koordinasi
dalam
rangka
penyuluhan
Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan. e.
Memetakan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh yang akan dievaluasi sebagai bahan dalam rapat koordinasi dalam rangka
- 156 penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan. f.
Mengevaluasi Keputusan Provinsi/KIP Aceh, terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serta tugas-tugas kesekertariatan.
g.
Menyusun Keputusan Provinsi/KIP Aceh sesuai dengan hasil rapat koordinasi dalam rangka penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan.
h. Finalisasi Rancangan Keputusan Provinsi/KIP Aceh. i.
Menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan.
2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Pembelian bahan yang terdiri dari penggandaan bahan dan konsumsi kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan. b. Honor Output Kegiatan (521213) Pembayaran Honor Output Kegiatan panitia kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan. c.
Belanja Bahan Persediaan (521811) Pembelian bahan yang terdiri dari alat tulis kantor.
d. Belanja Jasa Profesi (522151) Pembayaran honor narasumber setingkat eselon II dalam penyelenggaraan kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan. e.
Belanja Perjalanan Biasa (524111) Biaya perjalanan dinas ke KPU dalam rangka menghadiri penyelenggaraan kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan.
f.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Biaya transportasi dalam kota untuk melaksanakan koordinasi dengan
pemangku
kepentingan
terkait
penyelenggaraan
- 157 kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyuluhan Peraturan KPU
dan
Keputusan
KPU
terkait
dengan
Pemilu
dan
Pemilihan. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Meningkatnya
kompetensi
sumber
daya
manusia
di
KPU
Provinsi/KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota: 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Mengidentifikasi dan menyiapkan bahan serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan rapat koordinasi dalam rangka penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan. b. Mengidentifikasi isu-isu strategis/materi sebagai bahan kajian dalam menghadiri rapat koordinasi dalam rangka penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan. c.
Menyiapkan bahan dan akomodasi yang diperlukan dalam menghadiri
rapat
koordinasi
dalam
rangka
penyuluhan
Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan. d. Menghadiri
rapat
koordinasi
dalam
rangka
penyuluhan
Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan. e.
Memetakan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang akan dievaluasi sebagai bahan dalam rapat koordinasi dalam rangka penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan.
f.
Mengevaluasi Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota, terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serta tugas-tugas kesekertariatan.
g.
Menyusun
Keputusan
KPU/KIP
Kabupaten/Kota
sesuai
dengan hasil rapat koordinasi dalam rangka penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan. h. Finalisasi Rancangan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 158 2. Jenis Belanja. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Biaya perjalanan dinas ke KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka menghadiri penyelenggaraan kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. 9.
Pedoman
Petunjuk
Teknis
dan
Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364) 9.1.
Pengelolaan PAW
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (3364.004) 9.1.1. Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi (3364.004.001) A.
Koordinasi
dan
Evaluasi
Pelaporan
PAW
Anggota
DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota Pelaksanaan di KPU/KIP Provinsi : 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi merupakan kegiatan
dalam
rangka
melaksanakan
proses
penggantian
terhadap anggota DPRD provinsi periode 2014 s.d 2019 yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD provinsi sebagaimana diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan
dengan
calon
anggota DPRD provinsi tahun 2014. Tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan
Rapat
koordinasi
dengan
pemangku
kepentingan terkait Pilkada yang berimplikasi penggantian antarwaktu
anggota
Kabupaten/Kota
yang
DPRD
Provinsi
dilaksanakan
di
dan Kantor
DPRD KPU
Provinsi/KIP Aceh dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) orang dari stakeholder terkait. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU cq Biro Teknis dan Hupmas Bagian PAW dan Pengisian Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- 159 b. Melakukan Supervisi, monitoring serta evaluasi terhadap proses PAW anggota DPRD Provinsi dan kebenaran data PAW di Kabupaten/Kota pada Provinsi tersebut melalui aplikasi SIMPAW (paw.kpu.go.id) yang di dukung dengan kelompok kerja selama 3 (tiga) bulan dengan keanggotaan berasal dari KPU Provinsi. c.
Membuat Laporan evaluasi terhadap pelaksanaan penggantian antarwaktu
anggota
DPRD
Provinsi
dan
DPRD
Kabupaten/Kota kepada KPU (softfile dan hardfile). Seluruh proses
pelaksanaan
PAW
anggota
DPRD
Provinsi
wajib
menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Digunakan untuk membiayai kebutuhan alat kelengkapan sebagai
pendukung
pelaksanaan
kegiatan
PAW
berupa
pengadaan alat tulis kantor, pencetakan, penggandaan dan penjilidan. b. Honor Output Kegiatan (521213) 1)
Digunakan
untuk
membiayai
honor
pelaksanaan
kelompok kerja selama 3 (tiga) bulan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
2)
a) Penanggung Jawab
: 1 Orang
b) Ketua
: 1 Orang
c) Anggota
: 8 Orang
Digunakan
untuk
membiayai
honor
panitia
rapat
koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait Pilkada serantak
yang
berimplikasi
penggantian
antarwaktu
anggota DPRD, kegiatan dilakukan 1 (satu) kali dengan susunan panitia sebagai berikut: a) Penanggung Jawab (KPU Provinsi) : 1 Orang
c.
b) Ketua (KPU Provinsi)
: 1 Orang
c) Anggota (KPU Provinsi)
: 2 Orang
Belanja Jasa Profesi (522151) Digunakan untuk membiayai honor Narasumber yang terdiri dari:
- 160 1) Narasumber setingkat Eselon I (anggota KPU)
: 1 orang
2) Narasumber Setingkat Eselon II (Kepala Biro pada Setjen KPU dan anggota KPU Provinsi)
: 2 orang
3) Moderator (KPU Provinsi)
: 1 orang
d. Belanja Perjalanan Dinas Paket meeting Dalam Kota (524114) Digunakan untuk membiayai peserta rapat koordinasi sebanyak 30 ( tiga puluh) orang terdiri dari: 1)
Partai Politik masing masing 2 (dua) orang
2)
Bawaslu Provinsi 2 (dua) orang
3)
Biro Pemerintahan Provinsi 2 (dua) orang
4)
Sekretariat DPRD Provinsi 2 (dua) orang
5)
KPU/KIP Kabupaten/Kota terdekat (dalam Provinsi) 2 (dua) orang
6)
Stakeholder lainnya
3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Terbentuknya
pengetahuan
Provinsi/Partai proses
dan
pemahaman
Politik/instansi/stakeholder
pelaksanaan
PAW
anggota
DPR,
KPU
lainnya
terkait
DPD,dan
DPRD
terutama yang merupakan dampak dari Pilkada serentak. b. Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penggantian antarwaktu
anggota
DPRD
Provinsi
tersusun
secara
konfrehensif dan sistematis. 9.2.
Publikasi Informasi Pemilu (3364.005)
9.2.1. Publikasi Informasi Pemilu (3364.005.001.051.B) 051. Publikasi Informasi Pemilu A.
Pengelolaan dan Pengembangan Website KPU/KIP Provinsi (012) Pelaksanaan di KPU/KIP Provinsi: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Masing-masing pengelolaan
dan
Satker
KPU/KIP
pengembangan
Provinsi website
melaksanakan KPU.
Cakupan
kegiatannya meliputi: menghimpun, menyusun dan membuat bahan berita kegiatan di masing-masing satker, melakukan updating berupa peraturan, undang-undang, surat edaran serta informasi-informasi lain pada website KPU/KIP Provinsi, sehingga berita dan informasinya selalu terbarukan.
- 161 Kegiatan Publikasi Informasi Tahun 2016 di KPU Provinsi/KIP Aceh, dituangkan dalam tabel sebagai berikut: No. 1
Bulan
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Membentuk Tim pengelolaan dan pengembangan website KPU Provinsi/KIP Aceh
2
Mengadakan alat tulis kantor (ATK) pengelolaan website KPU/KIP Provinsi
3
Mengelola Website KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Jenis Belanja a. Honor Output Kegiatan (521213) Dalam rangka kegiatan tersebut dibentuk Tim Pengelolaan dan Pengembangan Website KPU Provinsi /KIP Aceh yang terdiri dari: 1 orang penanggung jawab (Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh Divisi Sosialisasi/Kehumasan), 1 orang editor (Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh), 1 orang web admin (Kabag yang membidangi Kehumasan), dan
5 orang pembuat artikel
(Kasubbag, Fungsional Umum yang membidangi Kehumasan), dengan masa kerja 4 bulan. b. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) Pengadaan ATK kegiatan pengelolaan dan pengembangan website KPU Provinsi/KIP Aceh, 1 (satu) paket. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tersedianya
website
KPU
Provinsi/KIP
Aceh
yang
dapat
menyajikan berita/informasi terkini/selalu terbarukan, sehingga website KPU Provinsi /KIP Aceh dapat menjadi rujukan informasi dan
bahan
bagi
seluruh
stakeholders
kepemiluan
memenuhi kebutuhan informasi dan penelitian.
dalam
- 162 9.3.
Pembentukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID)
9.3.1. Pembentukan dan Penguatan PPID 051. Pembentukan dan Penguatan PPID A.
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Masing-masing Satker KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui 3 (tiga)
kegiatan,
yaitu
pertama
penyiapan
perangkat
untuk
menunjang kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sehari-hari pada - masing satuan kerja serta kedua kegiatan peningkatan kepada
pengetahuan
KPU
Provinsi/KIP
dan Aceh
pemahaman/update terkait
dengan
informasi
pengelolaan
(penataan, penyimpanan, pengarsipan, dan pengelolaan data informasi) dan pelayanan (alur mekanisme pemberian informasi kepada pemohon informasi serta perangkat yang harus disiapkan), dan ketiga adalah proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berjalan secara berkesinambungan. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Tahun 2017 di KPU Provinsi/KIP Aceh dapat dituangkan dalam matriks berikut ini : No
Kegiatan
Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Penyiapan
perangkat
penunjang
kegiatan
pengelolaan
dan
pelayanan
informasi publik 2
Peningkatan
pengetahuan
dan pemahaman / update informasi terkait pengelolaan dan
pelayanan
informasi
publik 3
Pengelolaan
dan
informasi publik
pelayanan
- 163 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Dalam rangka kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dialokasikan belanja bahan yang digunakan untuk pembelian alat tulis kantor penunjang kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sehari-hari di masing-masing satuan kerja selama 1 (satu) tahun. b. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Dalam rangka kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
dialokasikan
menghadiri
kegiatan
belanja Rapat
perjalanan Koordinasi
biasa dan
untuk Evaluasi
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Jakarta. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Provinsi/KIP Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU beserta peraturan pendukung lainnya. Pelaksanaan di KPU Kabupaten/Kota Khusus 34 (tiga puluh empat) KPU Kabupaten/Kota Pilot Project, yaitu: No 1
Provinsi Jambi
Kabupaten/Kota Kab.
Kerinci,
Kab.
Merangin,
Kab.
Sarolangun, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Bungo, Kab. Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh 2
Kalimantan Timur
Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Barat, Kab. Berau, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Pasir, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kota Balikpapan
3
Sumatra Utara
Kab. Tapanuli Utara, Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang,
Kab.
Dairi,
Kota
Medan,
Kota
Padang Sidempuan, Kab. Batubara, Kab.
- 164 Padang Lawas Utara, dan Kab. Padang Lawas 4
Sulawesi Barat
Kab. Polewali Mamasa, Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Mamasa, Kab. Mamuju Utara
1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Masing-masing
Satker
KPU
Kabupaten/Kota
Pilot
Project
melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu pertama penyiapan perangkat untuk menunjang kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sehari-hari pada masing-masing satuan kerja serta kedua adalah proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berjalan secara berkesinambungan. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Tahun 2017 di KPU Kabupaten/Kota Pilot Project dapat dituangkan dalam matriks berikut ini: No
Kegiatan
Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Penyiapan
perangkat
penunjang
kegiatan
pengelolaan dan pelayanan informasi publik 2
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik 2. Jenis Belanja Belanja Bahan (521211) Dalam rangka kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
dialokasikan
belanja
bahan
yang
digunakan
untuk
pembelian alat tulis kantor penunjang kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sehari-hari di masing-masing satuan kerja selama 1 (satu) tahun. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten/Kota Pilot Project sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
- 165 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU beserta peraturan pendukung lainnya. B.
Bimtek/Pelatihan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pelaksanaan di KPU Provinsi (Khusus 4 (empat) KPU Provinsi Pilot Project, yaitu Sumatra Utara, Jambi, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat) 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Masing-masing Satker KPU Provinsi Pilot Project melaksanakan kegiatan Bimtek/Pelatihan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu pertama penyiapan perangkat Pengelolaan
untuk dan
pelaksanaan
menunjang Pelayanan
kegiatan
kegiatan
Informasi
Bimtek/Pelatihan
Publik
Bimtek/Pelatihan
serta
dimaksud
kedua dengan
mengundang KPU Kabupaten/Kota Pilot Project sebagai peserta. Secara garis besar, kegiatan Bimtek/Pelatihan Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik Tahun 2017 di KPU Provinsi Pilot Project dapat dituangkan dalam matriks berikut ini: No
Kegiatan
Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Penyiapan
perangkat
penunjang
kegiatan
Bimtek/Pelatihan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 2
Bimtek/Pelatihan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 2. Jenis Belanja Belanja Bahan (521211) Dalam
rangka
kegiatan
Bimtek/Pelatihan
Pengelolaan
dan
Pelayanan Informasi Publik, dialokasikan belanja bahan yang digunakan untuk pembelian alat tulis kantor penunjang kegiatan Bimtek/Pelatihan dimaksud dan juga untuk pengadaan konsumsi (makan dan snack) untuk peserta Bimtek/Pelatihan dari KPU
- 166 Kabupaten/Kota yang menjadi Pilot Project (jumlah peserta sesuai dengan jumlah kabupaten/kota yang menjadi pilot project pada tiap wilayah KPU Provinsi) dan 15 orang panitia dari KPU Provinsi. Adapun Bimtek/Pelatihan dilakukan selama 2 (dua) hari dan panduan pelaksanaan Bimtek/Pelatihan mengacu pada Modul Pelatihan Seni Mengelola Keterbukaan Informasi Publik di KPU. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Provinsi Pilot Project sesuai dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU beserta peraturan pendukung lainnya. Pelaksanaan
di
KPU
Kabupaten/Kota
Khusus
34
KPU
Kabupaten/Kota Pilot Project, yaitu: No 1
Provinsi Jambi
Kabupaten/Kota Kab.
Kerinci,
Kab.
Merangin,
Kab.
Sarolangun, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Bungo, Kab. Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh 2
Kalimantan Timur
Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Barat, Kab. Berau, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Pasir, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kota Balikpapan
3
Sumatra Utara
Kab. Tapanuli Utara, Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang,
Kab.
Dairi,
Kota
Medan,
Kota
Padang Sidempuan, Kab. Batubara, Kab. Padang Lawas Utara, dan Kab. Padang Lawas 4
Sulawesi Barat
Kab. Polewali Mamasa, Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Mamasa, Kab. Mamuju Utara
1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Masing-masing
Satker
melaksanakan
kegiatan
KPU
Kabupaten/Kota
Bimtek/Pelatihan
Pilot
Pengelolaan
Project dan
- 167 Pelayanan
Informasi
Publik
dengan
menghadiri
kegiatan
Bimtek/Pelatihan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan di KPU Provinsi. Secara garis besar, kegiatan Bimtek/Pelatihan Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik Tahun 2017 di KPU Kabupaten/Kota dapat dituangkan dalam matriks berikut ini: No
Kegiatan
Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Bimtek/Pelatihan Pengelolaan dan
Pelayanan
Informasi
Publik 2. Jenis Belanja Belanja Perjalanan Biasa (524111) Dalam
rangka
kegiatan
Bimtek/Pelatihan
Pengelolaan
dan
Pelayanan Informasi Publik, dialokasikan belanja perjalanan dinas bagi KPU Kabupaten/Kota Pilot Project untuk menghadiri kegiatan Bimtek/Pelatihan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU
Provinsi.
Peserta
Bimtek/Pelatihan
pada
tiap
KPU
Kabupaten/Kota berjumlah 1 (satu) orang yang merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada masingmasing
KPU
Kabupaten/Kota.
Penambahan
peserta
Bimtek/Pelatihan dapat dilakukan di luar alokasi APBN dan harus disesuaikan dan dikoordinasikan dengan kebutuhkan konsumsi di KPU Provinsi. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten/Kota Pilot Project sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU beserta peraturan pendukung lainnya.
- 168 9.4.
Dokumen Daerah Pemilihan
9.4.1. Dokumen Daerah Pemilihan 051. Penataan Daerah Pemilihan Pasca Pemilu A.
Persiapan Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dan Penyusunan Peta Wilayah untuk Pemilu 2019 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Dalam rangka kegiatan penataan dan penetapan daerah pemilihan dan
alokasi
kursi
Anggota
DPRD
Provinsi
dan
DPRD
Kabupaten/Kota, maka kegiatan yang dilakukan KPU yaitu persiapan penyusunan materi dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk
keperluan
penyusunan
draft
peraturan
mengenai
penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Hal ini, KPU Provinsi/KIP Aceh mengikuti penyusunan materi dan DIM untuk keperluan penyusunan draft peraturan mengenai penetapan daerah
pemilihan
dan
alokasi
kursi
dalam
pemilu
2019.
Selanjutnya, hasil dari pembahasan tersebut disusun sebuah Peraturan KPU mengenai penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Tahapan Kegiatannya adalah: a. Membantu penduduk
KPU dan
dalam wilayah
evaluasi serta
atas
perubahan
penataan
kembali
jumlah daerah
pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. b. Membantu
KPU
melakukan
inventarisasi
permasalahan
mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi. c. Mengikuti pembahasan penyusunan materi dan Dim untuk keperluan penyusunan draft peraturan mengenai penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi Pemilu 2019. 2. Jenis Belanja 524111 Belanja perjalanan biasa, digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat pembahasan penyusunan materi daerah pemilihan dan alokasi kursi. 3. Output Hasil Kegiatan Dokumen Peraturan/Materi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Peta Daerah Pemilihan.
- 169 B.
Bimbingan Teknis Mekanisme Penghitungan Kursi Setiap Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 1. Penjelasan dan Tahapan Kegiatan Untuk melakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka KPU Menyusun tata cara penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota. Agar lebih komprehensif dan memenuhi harapan semua pihak, KPU melibatkan KPU Provinsi, Kemendagri dan Instansi terkait untuk menyerap berbagai gagasan bagaimana tata cara penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu 2019. Hasil dari pembahasan ini adalah sebagai dasar dalam penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang kemudian menjadi komponen materi utama dalam Peraturan KPU tentang tata cara penataan daerah pemilihan dan penetapan alokasi kursi setiap daerah pemilihan. Adapun tahapan kegiatannya adalah: a. menyampaikan usulan penataan kembali daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan b. membantu KPU untuk melakukan uji coba terhadap tata cara penatan daerah pemilihan alokasi kursi. 2. Jenis Belanja 524111 Belanja perjalanan biasa, digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Mekanisme Penghitungan Kursi Setiap Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 3. Output Hasil Kegiatan Dokumen Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Peta Daerah Pemilihan.
- 170 9.5.
Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada (3364.030)
9.5.1. Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada (3364.030.001) A.
Pengelolaan Dokumen Pencalonan 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pada Kegiatan Tahun 2017, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pengelolaan Dokumen Pencalonan Pemilihan Tahun 2018 dengan menggunakan instrumen pengelolaan data yang telah dibuat yaitu Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITaP). Tahapan Kegiatannya adalah: a. menunjuk dan menetapkan Operator yang mengelola SILON dan SITaP; b. operator memasukkan data dalam setiap tahapan ke dalam SILON dan SITaP. 2. Jenis Belanja Honor Operator (521213) Digunakan untuk membiayai honor 1 (satu) orang Operator kegiatan selama 6 (enam) bulan. 3. Output Hasil Kegiatan Dokumen tahapan Pemilihan 2018
9.6.
Pusat Pendidikan Pemilih (3364.032)
9.6.1. Pusat Pendidikan Pemilih (3364.032.001) 052. Pendidikan Pemilih A.
Konsolidasi Program Partisipasi Masyarakat Konsolidasi program peningkatan partisipasi masyarakat (Parmas) memiliki
peran
strategis
untuk
merancang
desain/arah,
diseminasi/informasi, pelaksanaan, review pelaksanaan, dan evaluasi program-kegiatan
peningkatan
Parmas.
Selain
itu,
konsolidasi
program Parmas juga dimaksudkan untuk mempererat jalinan silaturahmi
dan
komunikasi
dalam
rangka
memproleh
input,
pendalaman terhadap permasalahan, solusi dan inovasi, serta capaian pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih. Melalui konsolidasi program Parmas akan terbentuk pemaknaan dan kesepahaman yang sama dari seluruh satker KPU Provinsi/KIP Aceh
- 171 dan seterusnya kepada satker KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait program-kegiatan pendidikan pemilih. Pada
Tahun
2017,
konsolidasi
program
Parmas
dilaksanakan
sebanyak (2) dua kali, diagendakan diselenggarakan di Kabupaten Wakatobi (Sulawesi Tenggara) pada trimester I dan di Provinsi D.I. Yogyakarta pada trimester II. Peserta konsolidasi program Parmas adalah KPU Provinsi/KIP Aceh seluruh Indonesia, terdiri dari satu orang Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan satu orang Sekretariat (Kepala Bagian/Kepala Subbagian) yang membidangi pendidikan pemilih. Output dari konsolidasi ini berupa realisasi aktifitas pendidikan pemilih
dalam
meningkatkan
partisipasi
masyarakat.
Poin-poin
kesepakatan yang tertuang dalam deklarasi atau komitmen menjadi salah satu elemen strategis yang digunakan dalam menyususn kebijakan KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatn pendidikan pemilih. Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Kegiatan konsolidasi dilaksanakan dalam bentuk rapat kerja nasional dengan mengundang 34 (tiga puluh empat) KPU Provinsi/KIP Aceh. Masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh diwakili oleh 2 personel, yaitu 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan
Pemilih
(Sekretaris/Kepala Provinsi/KIP
Aceh
dan
1
(satu)
Bagian/Kepala yang
orang
Sub
membidangi
Sekretariat
Bagian)
KPU
Sosialisasi
dan
Pendidikan Pemilih. b. Melaksanakan
kegiatan
konsolidasi
program
peningkatan
partisipasi masyarakat ke lokasi konsolidasi yang sudah ditunjuk: 1) Kabupaten Wakatobi (Provinsi Sulawesi Tenggara) Pelaksanaan diagendakan pada Trimester I 2) Provinsi D.I. Yogyakarta Pelaksanaan diagendakan pada Trimester II Khusus
untuk
konsolidasi
satker
Parmas,
yang
yaitu
KPU
menjadi
lokasi
Kabupaten
acara
Wakatobi
- 172 (Provinsi
Sulawesi
Yogyakarta,
Tenggara)
dalam
rangka
dan
KPU
Provinsi
mempersiapkan
D.I.
kegiatan
konsolidasi program Parmas terdapat alokasi anggaran pada DIPA yang mencakup: a) Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) b) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (524114) Honor Output Kegiatan (521213)
c) c.
Seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh yang mengikuti kegiatan Konsolidasi Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) harus
membawa
seluruh
dokumen
laporan
kegiatan
pendidikan pemilih, baik dalam hardfile maupun softfile dan powerpoint presentation sebagai materi presentasi. 2. Jenis Belanja di luar KPU Provinsi/KIP Aceh yang ditunjuk sebagai lokasi konsolidasi a. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Terdapat 2 (dua) perjalanan dinas, yaitu Perjalanan dinas dalam rangka Konsolidasi Program Partisipasi Masyarakat ke Kabupaten Wakatobi (Prov. Sulawesi Tenggara) dan ke Provinsi D.I. Yogyakarta. Masing-masing
KPU
Provinsi/KIP
Aceh
diwakili
oleh
2
personel, yaitu 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan
1
(satu)
orang
Sekretariat
(Sekretaris/Kepala
Bagian/Kepala Sub Bagian) KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. b. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) Alokasi anggaran ini digunakan untuk pengadaan ATK, Backdrop, Spanduk, Seminar Kit/memorabilia pendidikan pemilih (kaos/block note/tas/dsb), Penyusunan Laporan, dan Dokumentasi Kegiatan Konsolidasi Program Parmas (120 peserta). c.
Honor Output Kegiatan (521213) Honor output kegiatan ini diberikan kepada panitia yang bekerja
dalam
membantu
mensukseskan
pelaksanaan
kegiatan konsolidasi program parmas. Panitia yang berhak mendapat honor ini sejumlah 15 (lima belas) orang dengan rincian:
- 173 1) Anggota KPU yang membidangi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (2 orang). 2) Sekretaris (1 orang) 3) Kepala Bagian Teknis dan Hupmas (1 orang) 4) Para pejabat dan fungsional umum pada Bagian Teknis dan Hupmas (10 orang). Rincian Honor Output Kegiatan sebagaimana dimaksud dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan menerapkan prinsip efektifitas & efisiensi. d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (524114) Alokasi anggaran ini digunakan
untuk keperluan Paket
meeting fullday yang dilaksanakan di hotel selama 3 (tiga) hari untuk 120 (seratis dua puluh) peserta. 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Dokumen berisi desain/konsep/strategi/model pendidikan pemilih b. Dokumen
laporan
pelaksanaan
kegiatan
pendidikan
pemilih c. B.
Dokumen pelaksanaan kegiatan konsolidasi
Fasilitasi Pendidikan Pemilih Fasilitasi pendidikan pemilih adalah salah satu strategi untuk meningkatkan
partisipasi
pemilih
melalui
serangkaian
aktifitas
pendidikan pemilih yang dilakukan secara terstruktur, masif dan berkelanjutan, serta dapat diukur capaiannya (output). Aktifitas yang dilakukan harus kreatif, inovatif, berbiaya murah (low-cost) dan harus dapat menjawab persoalan partisipasi di daerah tersebut. Prinsip akulturatif
partisipatif
ketokohan
setempat
melalui tetap
pendekatan
harus
kearifan
dikedepankan
lokal
agar
dan
strategi
pendidikan pemilih dapat efektif dan tepat sasaran. Agar capaian aktifitas pendidikan pemilih dapat maksimal, harus dilakukan kerja sama dengan mitra-mitra strategis KPU. Selain itu harus diupayakan juga inovasi pembiayaan pendidikan pemilih melalui, antara lain, konsep hibah dari pemerintah daerah, Corporate Social Responsibility (CSR), maupun jenis pembiayaan mandiri (nonAPBN) lainnya.
- 174 Pelaksanaan fasilitasi pendidikan pemilih Tahun 2017 lebih difokuskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan adalah sejumlah daerah dan/atau kelompok masyarakat yang dalam penyelenggaraan pemilu memiliki masalah secara berkesinambungan ataupun acak (random). Masalah itu dapat secara khusus terkait dengan partisipasi pemilih maupun penyelenggaraan pemilu secara umum. Masalah yang terjadi pada daerah atau kelompok masyarakat itu dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu dan legitimasi pemilu. KPU Provinsi/KIP Aceh yang melaksanakan fasilitasi Kluster ini terbagi ke dalam daerah dan kelompok masyarakat dengan partisipasi pemilih rendah, potensi pelanggaran pemilu tinggi serta daerah rawan konflik dan kekerasan. KPU yang melaksanakan pendidikan pemilih terhadap kelompok sasaran rentan Tahun 2017 adalah: 1. KIP Aceh 2. KPU Provinsi Sumatera Utara 3. KPU Provinsi Maluku 4. KPU Provinsi Maluku Utara 5. KPU Provinsi Papua 6. KPU Provinsi Papua Barat Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan 2 (dua) kali kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Rentan dengan peserta sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dan 3 (tiga) orang narasumber
dalam
setiap
kegiatan.
Dalam
kegiatan
ini
terdapat anggaran untuk sewa ruangan, konsumsi, seminar kit dan transport lokal peserta. Selain itu untuk panitia disediakan anggaran honor output kegiatan. b. Fasilitasi pendidikan pemilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh ini hanya dilaksanakan oleh 6 (enam) Provinsi yang sebelumnya sudah
dipetakan
oleh
KPU
yang
dikategorikan
daerah
kelompok rentan. Model aktifitas pendidikan pemilih ini dapat disesuaikan dengan kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien, berbiaya murah (low-cost). Aktivitas tersebut antara
- 175 lain, pendidikan pemilih melalui media massa cetak dan elektronik, media sosial, dan inovasi-kreasi aktifitas lainnya. 2. Jenis Belanja a. Belanja Bahan (521211) Belanja
ini
dilakukan
untuk
pengadaan
seminar
kit/memorabilia pendidikan pemilih, konsumsi panitia dan nara sumber (makan siang dan snack) dan konsumsi peserta (snack) untuk 150 (seratus lima puluh) peserta. b. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) Belanja ini dilakukan untuk pengadaan ATK terkait kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih kelompok rentan. c.
Belanja Jasa Profesi (522151) Anggaran ini digunakan untuk pembayaran honor 3 (tiga) orang narasumber pada kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih kelompok rentan.
d. Honor Output Kegiatan (521213) Honor output kegiatan ini diberikan kepada panitia yang bekerja
dalam
membantu
kegiatan
Fasilitasi
pendidikan
mensukseskan pemilih
pelaksanaan
kelompok
rentan.
Panitia yang berhak mendapat honor ini sejumlah 10 (sepuluh) orang dengan rincian: 1) Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (1 orang); 2) Sekretaris (1 orang); 3) Kepala Bagian Teknis dan Hupmas (1 orang); 4) Para pejabat dan fungsional umum pada Bagian Teknis dan Hupmas (7 orang). Rincian Honor Output Kegiatan sebagaimana dimaksud dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan menerapkan prinsip efektifitas & efisiensi. e.
Belanja perjalanan dinas dalam kota (524113) Alokasi anggaran ini digunakan untuk transport peserta dalam kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih kelompok rentan. Honor transport lokal ini diberikan kepada peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang (@Rp 50.000,-).
- 176 f.
Belanja Sewa (5222141) Alokasi anggaran ini digunakan untuk pembayaran uang sewa gedung/peralatan/perlengkapan dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi pendidikan pemilih kelompok rentan.
3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih kelompok rentan sebanyak 2 kali kegiatan. C.
Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) sesuai dengan program prioroitas sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN. KPU menargetkan menjelang Pemilu Nasional Tahun 2019, Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) sudah terbentuk di seluruh satker di Indonesia (34 KPU Provinsi/KIP Aceh dan 514 KPU/KIP Kabupaten/Kota). Terkait hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2017, KPU akan membentuk pusat pendidikan pemilih di 15 (lima belas) KPU Provinsi/KIP Aceh dan 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) KPU/KIP Kabupaten/Kota, sehingga pada tahun 2017 di semua satker KPU Provinsi/KIP Aceh sudah terbentuk pusat pendidikan pemilih di 34 (tiga puluh empat) KPU Provinsi/KIP Aceh dan di 291 (dua ratus sembilan puluh satu) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau secara total sudah terbentuk di 325 (tiga ratus dua puluh lima) satker (63 %). Desain pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) Tahun 2017 adalah: 1.
15 (lima belas) KPU Provinsi/KIP Aceh
2.
Seluruh KPU Kabupaten/Kota di Pulau Jawa
3.
Seluruh KPU/KIP Kota di Indonesia
4.
KPU/KIP Kabupaten/Kota yang telah memiliki gedung kantor sendiri.
(Daftar KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memperoleh alokasi anggaran pembentukan pusat pendidikan pemilih sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran II.a Keputusan ini). Agar pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) dapat maksimal, harus dilakukan kerja sama dengan mitramitra strategis KPU. Selain itu harus diupayakan juga inovasi pembiayaan pendidikan pemilih melalui, antara lain, konsep hibah
- 177 dari pemerintah daerah, Corporate Social Responsibility (CSR), maupun jenis pembiayaan mandiri (non-APBN) lainnya. Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Mengikuti Konsolidasi Rumah Pintar Pemilu di Sulawesi Tengah dalam rangka Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Evaluasi
Rumah
Pintar
Pemilu.
Peserta
dari
KPU
Provinsi/KIP Aceh yang mengikuti konsolidasi RPP berjumlah 2
(dua)
personel,
yaitu
1
(satu)
orang
Anggota
KPU
Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan
Pemilih
(Sekretaris/Kepala Provinsi/KIP
dan
1
(satu)
Bagian/Kepala
Aceh
yang
orang
Sub
membidangi
Sekretariat
Bagian)
KPU
Sosialisasi
dan
Pendidikan Pemilih. b. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) yang meliputi (ruang audio visual, ruang display/alat peraga, ruang simulasi dan ruang diskusi) di 15 (lima belas) KPU Provinsi/KIP Aceh. (terlampir). (Daftar KPU Provinsi/KIP Aceh yang memperoleh alokasi anggaran pembentukan pusat pendidikan pemilih sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran II.a Keputusan ini). c.
Fasilitasi Rumah Pintar Pemilu Setelah terbentuk, harus dilakukan upaya optimalisasi Pusat Pendidikan
Pemilih
(Rumah
Pintar
Pemilu).
Antara
lain
melakukan fasilitasi dalam bentuk penerimaan kunjungan (audiensi) RPP, atau aktifitas pendidikan pemilih yang bersifat mobile,
pop-up,
yang
masyarakat/kelompok
bersentuhan sasaran
secara
dan
menjangkau
langsung.
KPU
Provinsi/KIP Aceh setidak-tidaknya harus melaksanakan 4 (empat) kali aktifitas ini. Pelaksanaan aktifitas dapat dilakukan di dalam RPP atau di luar RPP. Model aktifitas pendidikan pemilih ini dapat disesuaikan dengan kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien, berbiaya murah (low-cost). Aktivitas tersebut antara lain, pendidikan pemilih melalui media massa cetak dan elektronik, media sosial, dan inovasi-kreasi aktifitas lainnya.
- 178 2. Jenis Belanja a. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Alokasi anggaran ini digunakan untuk melakukan perjalanan dinas mengikuti kegiatan Konsolidasi Rumah Pintar Pemilu di Sulawesi Tengah. Masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh diwakili oleh 2 (dua) personel, yaitu 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan
1
(satu)
orang
Sekretariat
(Sekretaris/Kepala
Bagian/Kepala Sub Bagian) KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. b. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) Alokasi anggaran ini digunakan untuk pengadaan ATK dalam rangka mendukung kegiatan pembentukan Rumah Pintar Pemilu c.
Belanja Bahan (521211) Alokasi
anggaran
ini
digunakan
untuk
penyusunan/pengadaan alat peraga/seminar kit/memorabilia pendidikan pemilih dan konsumsi peserta fasilitasi pendidikan pemilih untuk 50 (lima puluh) orang/kegiatan. d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) Alokasi anggaran ini digunakan untuk pengadaan komputer, TV, perangkat audio visual, LCD Projector, panel materi, dsb. dalam rangka pembentukan Rumah Pintar Pemilu. Alokasi anggaran untuk membentuk Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) sudah termasuk anggaran untuk melaksanakan peresmian (launching). 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Terbentuknya
Pusat
Pendidikan
Pemilih
(Rumah
Pintar
Pemilu) di 15 (lima belas) KPU Provinsi/KIP Aceh; b. Terwujudnya aktifitas pendidikan pemilih di 15 (lima belas) KPU Provinsi/KIP Aceh; c.
Tersedianya
Dokumen
Laporan
Pembentukan
Pusat
Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) 15 (lima belas) KPU Provinsi/KIP Aceh.
- 179 Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Membentuk Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) dengan
klasifikasi
display/alat
ruangan:
ruang
audio
ruang
simulasi
dan
peraga,
visual, ruang
ruang diskusi
maupun ruangan multifungsi di 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) KPU/KIP Kabupaten/Kota. (terlampir). b. Fasilitasi Pendidikan Pemilih Setelah terbentuk, harus dilakukan upaya optimalisasi Pusat Pendidikan
Pemilih
(Rumah
Pintar
Pemilu).
Antara
lain
melakukan fasilitasi dalam bentuk penerimaan kunjungan (audiensi) RPP, atau aktifitas pendidikan pemilih yang bersifat mobile,
pop-up,
yang
bersentuhan
dan
menjangkau
masyarakat/kelompok sasaran secara langsung. KPU/KIP
Kabupaten/Kota
setidak-tidaknya
harus
melaksanakan 2 (dua) kali aktifitas ini. Pelaksanaan aktifitas dapat dilakukan di dalam RPP atau di luar RPP. Model aktifitas pendidikan pemilih ini dapat disesuaikan dengan kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien,
berbiaya
murah
(low-cost).
Antara
lain,
pembina upacara, pendidikan pemilih keliling,
menjadi
pembuatan
spanduk/poster/papan nama/taplak meja di tempat-tempat usaha, mengecat pos kamling dengan nuansa/tagline/slogan pendidikan pemilih, dan inovasi-kreasi lainnya. 2. Jenis Belanja a. Belanja Jasa Lainnya (522191) Alokasi anggaran ini digunakan dalam rangka kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih dalam bentuk paket kegiatan sebanyak dua kali kegiatan. b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) Alokasi
anggaran
bahan/materi/
alat
ini
digunakan
peraga
dalam
untuk rangka
pengadaan pembentukan
Rumah Pintar Pemilu. Alokasi anggaran untuk membentuk Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) sudah termasuk anggaran untuk melaksanakan peresmian (launching).
- 180 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Terbentuknya
Pusat
Pendidikan
Pemilih
(Rumah
Pemilu) di 273 (dua ratus tujuh puluh tiga)
Pintar
KPU/KIP
Kabupaten/Kota; b. Terwujudnya aktifitas pendidikan pemilih di 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) KPU/KIP Kabupaten/Kota; c.
Tersedianya
Dokumen
Laporan
Pembentukan
Pusat
Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) di 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) KPU/KIP Kabupaten/Kota. D.
Pengelolaan Pusat Pendidikan Pemilih Agar kegiatan pendidikan pemilih bisa berjalan dengan optimal maka perlu manajemen dan pengelolaan yang terstruktur dan berkesinambungan. Pengelolaan Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) ini harus dimaknai dan diimplementasikan dalam berbagai bentuk aktifitas pendidikan pemilih, baik dilaksanakan di dalam Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) maupun di luar Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu). Aktifitas di dalam Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) dapat dilakukan dalam bentuk penerimaan kunjungan (audiensi),
seminar/FGD/sarasehan/workshop/diskusi
pendidikan
pemilih. Pada segmen pra-pemilih, misalnya, dapat dilakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Dengan LSM/Ormas dapat dilakukan diskusi/seminar/sarasehan/workshop untuk shopping-ide atau menggalang kerjasama terkait isu tertentu dikaitkan dengan strategi pendidikan pemilih. Aktifitas di luar Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) dapat bersifat mobile, pop-up, dan aktifitas yang bersentuhan dan menjangkau masyarakat/kelompok sasaran secara langsung. Model aktifitas pendidikan pemilih ini dapat disesuaikan dengan kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien, berbiaya murah (low-cost). KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menjadi pilot project rumah pintar pemilu pada tahun 2015 dan 2016 (19 KPU Provinsi/KIP Aceh dan 18 KPU/KIP Kabupaten/Kota)
- 181 memperoleh alokasi anggaran Pengelolaan Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu). Agar pengelolaan Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) dapat maksimal, harus dilakukan kerja sama dengan mitramitra strategis KPU. Selain itu harus diupayakan juga inovasi pembiayaan pendidikan pemilih melalui, antara lain, konsep hibah dari pemerintah daerah, Corporate Social Responsibility (CSR), maupun jenis pembiayaan mandiri (non-APBN) lainnya. Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh : 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Mengikuti kegiatan Konsolidasi Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) di Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan kegiatan Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu). b. Kegiatan konsolidasi ini diikuti oleh : 1) 34 (tiga puluh empat) KPU Provinsi/KIP Aceh Pilot Project Rumah Pintar Pemilu Tahun 2015 dan 2016. Masingmasing KPU Provinsi/KIP Aceh diwakili oleh 2 (dua) personel, yaitu 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan 1 (satu) orang Sekretariat (Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian) KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. 2) Seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh yang mengikuti kegiatan Konsolidasi Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) harus membawa dokumen laporan pengelolaan Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu), baik dalam hardfile maupun softfile dan powerpoint presentation sebagai materi presentasi. c.
Melaksanakan
perbaikan/pengembangan
(updating)
desain
materi/alat peraga di Rumah Pintar Pemilu yang sudah terbentuk
sebelumnya,
sehingga
informasi
yang
akan
disampaikan ke masyarakat menjadi lebih lengkap dan kekinian (up to date).
- 182 d. Melaksanakan fasilitasi pendidikan pemilih. KPU Provinsi/KIP Aceh setidak-tidaknya harus melaksanakan 4 (empat) kali aktifitas ini (@50 orang). Pelaksanaan aktifitas dapat dilakukan di dalam RPP atau di luar RPP. Model aktifitas pendidikan pemilih ini dapat disesuaikan dengan kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien, berbiaya murah (low-cost). Aktivitas tersebut antara lain, pendidikan pemilih melalui media massa cetak dan elektronik, media sosial, dan inovasi-kreasi aktifitas lainnya. 2. Jenis Belanja a. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Perjalanan dinas dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh yang menjadi pilot project Rumah Pintar Pemilu Tahun 2015 dan 2016 ke Sulawesi Tengah untuk mengikuti kegiatan Konsolidasi Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu). b. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) Alokasi anggaran ini digunakan untuk pengadaan ATK dalam rangka
mendukung
kegiatan
pengelolaan
Rumah
Pintar
Pemilu. c.
Belanja Bahan (521211) Alokasi
anggaran
penyusunan/pengadaan
ini
digunakan
Bahan/materi/alat
peraga
untuk serta
memorabilia Pendidikan Pemilih (Kaos, Poster, Flyer) dan konsumsi kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih (4 X) untuk 50 orang/kegiatan. d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) Alokasi anggaran ini digunakan untuk pembaruan (updating) Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu), antara lain pembelian
komputer,
TV,
perangkat
audio
visual,
LCD
Projector dan panel materi dalam rangka optimalisasi fungsi Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu). 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan/Pengembangan Rumah Pintar Pemilu di 19 (sembilan belas)
KPU Provinsi/KIP Acehbeserta program dan kegiatan
pendukung. a. Perbaikan/Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu).
- 183 b. Model pendidikan pemilih yang efektif dan tepat sasaran. c.
Dokumen Laporan Pengelolaan Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu).
Pelaksanaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Mengikuti kegiatan Konsolidasi Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) di Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan kegiatan Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu). Kegiatan konsolidasi ini diikuti oleh : 1) 18 (delapan belas) KPU/KIP Kabupaten/Kota Pilot Project Rumah Pintar Pemilu Tahun 2015 dan 3 (tiga) KPU/KIP Kabupaten/Kota Pilot Project Rumah Pintar Pemilu Tahun 2015, yakni KPU Kota Surakarta (Jawa Tengah), KPU Kabupaten Sragen (DIY) dan KPU Kabupaten Bantul (DIY). 2) Masing-masing KPU/KIP Kabupaten/Kota diwakili oleh 2 (dua) personel, yaitu 1 (satu) orang Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan
Pemilih
dan
1
(satu)
orang
Sekretariat
(Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian) KPU/KIP Kabupaten/Kota
yang
membidangi
Sosialisasi
dan
Pendidikan Pemilih. 3) Seluruh
KPU/KIP
Kabupaten/Kota
yang
mengikuti
kegiatan Konsolidasi Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar
Pemilu)
harus
membawa
dokumen
laporan
pengelolaan Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu),
baik
dalam
hardfile
maupun
softfile
dan
powerpoint presentation sebagai materi presentasi. b. Melaksanakan
perbaikan/pengembangan
(updating)
desain
materi/alat peraga di Rumah Pintar Pemilu yang sudah terbentuk
sebelumnya,
sehingga
informasi
yang
akan
disampaikan ke masyarakat menjadi lebih lengkap dan kekinian (up to date). c.
Melaksanakan fasilitasi pendidikan pemilih. KPU Provinsi/KIP Aceh setidak-tidaknya harus melaksanakan 4 (empat) kali
- 184 aktifitas ini (@50 orang). Pelaksanaan aktifitas dapat dilakukan di dalam RPP atau di luar RPP. Model aktifitas pendidikan pemilih ini dapat disesuaikan dengan kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien,
berbiaya
murah
(low-cost).
Antara
lain,
pembina upacara, pendidikan pemilih keliling,
menjadi
pembuatan
spanduk/poster/papan nama/taplak meja di tempat-tempat usaha, mengecat pos kamling dengan nuansa/tagline/slogan pendidikan pemilih, dan inovasi-kreasi lainnya. 2. Jenis Belanja a. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Alokasi anggaran ini digunakan untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Konsolidasi Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu) di Sulawesi Tengah. Alokasi anggaran ini digunakan oleh KPU/KIP Kab/Kota yang menjadi pilot project Rumah Pintar Pemilu Tahun 2015 dan 3 (tiga) KPU/KIP Kabupaten/Kota Pilot Project Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017, yakni KPU Kota Surakarta (Jawa Tengah), KPU Kabupaten Sragen (DIY) dan KPU Kabupaten Bantul (DIY). b. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) Alokasi anggaran ini digunakan untuk pengadaan ATK dalam rangka
mendukung
kegiatan
pengelolaan
Rumah
Pintar
Pemilu. c.
Belanja Bahan (521211) Alokasi
anggaran
Bahan/materi/alat
ini
digunakan
peraga
serta
penyusunan/pengadaan memorabilia
Pendidikan
Pemilih (Kaos, Poster, Flyer) dan konsumsi kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih (4 X) untuk 50 orang/kegiatan. d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) Alokasi anggaran ini digunakan untuk pembaruan (updating) Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu), antara lain pembelian
komputer,
TV,
perangkat
audio
visual,
LCD
Projector dan panel materi dalam rangka optimalisasi fungsi Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu). 3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Perbaikan/Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu);
- 185 b. Model pendidikan pemilih yang efektif dan tepat sasaran; c.
Dokumen Laporan Pengelolaan Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar Pemilu).
E.
Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Dalam rangka menyegarkan sehingga
menumbuhkan peran aktif masyarakat dan
kembali
partisipasi
kesadaran
masyarakat
berdemokrasi dapat
melalui
meningkat,
pemilu,
baik
secara
kuntitas maupun kualitas, KPU menggagas untuk memfasilitasi pengembangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi. Komunitas yang sudah terbentuk akan diberikan kursus kepemiluan dan demokrasi
lanjutan
terkait
peran
komunitas
di
tengah-tengah
masyarakat. Pelaksana kegiatan pengembangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi adalah seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh. Selain itu, sebagai wujud dari semangat untuk melebur dan menasionalkan seluruh
komunitas-komunitas
Indonesia,
akan
yang
sudah
terbentuk
dilaksanakan
di
kegiatan
Jambore/Sarasehan/FGD Demokrasi bertempat di Jakarta/Jawa Barat/lokasi lain yang akan ditentukan kemudian. Masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh mengirimkan 2 (dua) orang anggota komunitas hasil pelaksanaan kursus kepemiluan Tahun 2016 yang dianggap dapat/representatif
mewakili
anggota
komunitas
lainnya
untuk
mendapat pelatihan lanjutan (advance training). Sebagai bagian dari program pendidikan pemilih, Komunitas yang terbentuk akan terjun langsung ke masyarakat melalui program Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi. Pelaksanaan di KPU/KIP Provinsi: 1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Mengikuti Jambore/Sarasehan/FGD di Jakarta dalam rangka Pelatihan Lanjutan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi. 1) Masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh mengirimkan 2 (dua) orang
anggota
komunitas
hasil
pelaksanaan
kursus
kepemiluan Tahun 2016 yang dianggap dapat/representatif mewakili anggota komunitas lainnya untuk mendapat pelatihan lanjutan (advance training), serta 1 (satu) orang
- 186 Sekretariat (Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian) KPU Provinsi/KIP Aceh. 2) Seluruh peserta kegiatan ini harus membawa dokumen laporan program kerja dan aktifitas pendidikan pemilih yang dilakukan oleh komunitas di daerahnya masingmasing, baik dalam bentuk hardfile maupun softfile dan powerpoint presentation sebagai materi presentasi. b. Seluruh
KPU
Provinsi/KIP
Aceh
Melaksanakan
kegiatan
kursus lanjutan komunitas peduli pemilu dan demokrasi yang sebelumnya sudah terbentuk di setiap provinsi. Peserta kursus lanjutan ini berjumlah 30 orang. c.
Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi di setiap KPU Provinsi/KIP Aceh akan melaksanakan kegiatan “Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi”. Kegiatan
ini
dilaksanakan
sebanyak
dua
kali,
dengan
melibatkan peran komunitas peduli pemilu yang sudah terbentuk untuk terjun langsung ke masyarakat dalam rangka membantu
KPU
dalam
memberikan
pemahaman
dan
pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi. 2. Jenis Belanja a. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Alokasi
anggaran
ini
digunakan
untuk
melaksanakan
Perjalanan dinas dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan mengirimkan 2 (dua) orang yang mewakili komunitas dan 1 (satu) orang Sekretariat (Sekretaris/Kabag/Kasubag yang
membidangi
pendidikan
pemilih
untuk
mengikuti
kegiatan Jambore/Sarasehan/FGD Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi. b. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) Alokasi
anggaran
pengadaan
ATK
ini
digunakan
dalam
rangka
untuk
melaksanakan
mendukung
kegiatan
Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi c.
Belanja Bahan (521211) Alokasi anggaran ini digunakan untuk pengadaan untuk seminar kit, konsumsi 30 (tiga puluh) peserta dan 10 (sepuluh)
- 187 panitia kegiatan pengembangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi (kursus lanjutan) d. Belanja Jasa Profesi (522151) Alokasi
anggaran
ini
digunakan
untuk
pembayaran
honorarium jasa narasumber (3 orang) dan moderator (1 orang) yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengembangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi (kursus lanjutan) e.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Belanja ini dilakukan untuk pembayaran transport lokal 30 orang peserta kegiatan pengembangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi (kursus lanjutan)
3. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan a. Kursus kepemiluan dan demokrasi lanjutan; b. FGD/Jambore/Sarasehan
Komunitas
Demokrasi; c.
Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi.
Peduli
Pemilu
dan
LAMPIRAN II KEPUTUSAN
KOMISI
PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS
PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN
KOMISI
PEMILIHAN
PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN PEMILIHAN
ANGGARAN INDEPENDEN
ACEH
DAN
KOMISI
UMUM/KOMISI
INDEPENDEN KABUPATEN/
UMUM
PEMILIHAN KOTA
BAGIAN
ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT DAN DAFTAR KELENGKAPAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/ KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2017
Lampiran II.a
No.
RUMAH PINTAR PEMILU EDISI 2017 Provinsi
1 Aceh
Kabupaten Aceh Timur Aceh Jaya Aceh Tamiang Pidie Jaya
1 2 3 4 5
Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Lhokseumawe Kota Langsa Kota Subulussalam
3 Sumatera Barat
1 Solok 2 Padang Pariaman
4 Riau
1 Kampar 2 Kepulauan Meranti
1 2 3 4 5 6 7
Kota Padang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman
6 Sumatera Selatan
1 Empat Lawang
2 Sumatera Utara
5 Jambi
7 Bengkulu 8 Lampung
9 Kep. Bangka Belitung
10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta
12 Jawa Barat
1 2 3 4
Kota
1 2 3 4
Karo Serdang Bedagai Batu Bara Nias Barat
1 Sarolangun 2 Batanghari
1 Seluma 2 Lebong
1 Pringsewu
1 Belitung Timur 1 Bintan 2 Lingga
1 Kepulauan Seribu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka Sumedang Indramayu
1 2 3 4 5 6 7
Kota Pematangsiantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Binjai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidimpuan Kota Gunungsitoli
1 Kota Pekanbaru 2 Kota Dumai
1 Kota Jambi 2 Kota Sungai Penuh 1 2 3 4
Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuklinggau Kota Prabumulih
1 Kota Bengkulu 1 Kota Metro
1 Kota Pangkalpinang
1 Kota Batam 2 Kota Tanjungpinang 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur
Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar
13 Jawa Tengah
14 DIY
15 Jawa Timur
13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Pangandaran Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara Kebumen Purworejo Wonosobo Magelang Boyolali Klaten Sukoharjo Wonogiri Karanganyar Sragen Grobogan Blora Rembang Pati Kudus Jepara Demak Semarang Temanggung Kendal Batang Pekalongan Pemalang Tegal Brebes
1 2 3 4 5 6
Pacitan Ponorogo Trenggalek Tulungagung Blitar Kediri Malang Lumajang Jember Banyuwangi Bondowoso Situbondo Probolinggo Pasuruan Sidoarjo Mojokerto Jombang Nganjuk Madiun Magetan Ngawi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kulon Progo 2 Bantul
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal
Kota Yogyakarta
Kota Kediri Kota Blitar Kota Malang Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Madiun Kota Surabaya Kota Batu
16 Banten 17 Bali
18 NTB 19 NTT
20 Kalimantan Barat
21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan 23 Kalimantan Timur 24 Kalimantan Utara 25 Sulawesi Utara 26 Sulawesi Tengah
27 Sulawesi Selatan
22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4
Bojonegoro Tuban Lamongan Gresik Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep
Pandeglang Lebak Tangerang Serang
1 2 3 4
Kupang Timor Tengah Utara Ngada Manggarai Sumba Timur Sumba Barat Lembata Manggarai Barat Nagekeo Sumba Tengah Sumba Barat Daya Manggarai Timur Sabu Raijua
1 Kota Kupang
1 Jembrana
1 Lombok Barat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pontianak 2 Kayong Utara 1 Katingan
Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Selatan
1 Kota Denpasar 1 Kota Mataram 2 Kota Bima
1 Kota Pontianak 2 Kota Singkawang
1 Kota Palangkaraya
1 Barito Kuala 2 Balangan
1 Kota Banjarmasin 2 Kota Banjarbaru
1 2 3 4
Tana Tidung Bulungan Malinau Nunukan
1 Kota Tarakan
1 2 3 4 5 6
Banggai Poso Donggala Morowali Banggai Kepulauan Sigi
1 Kutai Barat
1 Kota Balikpapan 2 Kota Samarinda 3 Kota Bontang
1 Minahasa 2 Minahasa Utara 3 Boolang Mangondow Utara
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 Kota Makassar 2 Kota Pare Pare 3 Kota Palopo
Kepulauan Selayar Bantaeng Takalar Maros Pangkajane Kepulauan
Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu
1 Kota Palu
28 Sulawesi Tenggara 29 Gorontalo 30 Sulawesi Barat 31 Maluku
32 Maluku Utara 33 Papua 34 Papua Barat
Ket :
6 7 8 9 10 11 12
Barru Soppeng Wajo Pinrang Enrekang Luwu Luwu Utara
1 Kolaka 2 Muna 3 Bombana
1 Gorontalo 2 Boalemo 3 Gorontalo Utara
1 Kota Kendari 2 Kota Bau Bau
1 Kota Gorontalo
1 2 3 4
Mamuju Utara Mamuju Mamasa Poloweli Mandar
1 2 3 4
Halmahera Barat Halmahera Tengah Halmahera Selatan Halmahera Timur
1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan
Sorong Manokwari Fakfak Teluk bintuni
1 Kota Sorong
1 2 3 4 5 6
Maluku Tengah Maluku Tenggara Barat Buru Seram Bagian Timur Seram Bagian Barat Kepulauan Aru
1 Biak Numfor 2 Keerom 3 Asmat 1 2 3 4
1 Kota Ambon 2 Kota Tual
1 Kota Jayapura
KPU PROVINSI PILOT PROJECT RPP 2017
TOTAL RPP KAB/KOTA TH.2017 TOTAL RPP PROVINSI TH.2017
273 15
Lampiran II.b PERKIRAAN REALISASI PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN JANUARI SD DESEMBER 2017 (TERMASUK GAJI KE-13 DAN GAJI KE 14) SATKER KODE 3355.994 001 011. A. 511111
511119
511121
511122
511123
511125 511126 511129 511151
512211 512411
:
…………………………………………………….. URAIAN
PAGU DIPA
LAYANAN PERKANTORAN 2.581.726.000 PEMBAYARAN GAJI, HONORARIUM DAN VAKASI 2.581.726.000 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.581.726.000 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.581.726.000 Belanja Gaji Pokok PNS 351.160.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 300.994.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 25.083.000 Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 25.083.000 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 8.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1.000 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 17.490.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14.990.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1.250.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 1.250.000 Belanja Tunj. Anak PNS 4.852.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 4.158.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 347.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 347.000 Belanja Tunj. Struktural PNS 143.780.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 123.240.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 10.270.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 10.270.000 Belanja Tunj. PPh PNS 4.187.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 4.187.000 Belanja Tunj. Beras PNS 24.187.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 24.187.000 Belanja Uang Makan PNS 316.800.000 - Belanja Uang Makan PNS 316.800.000 Belanja Tunjangan Umum PNS 30.660.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 26.280.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 2.190.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 2.190.000 Belanja uang lembur 10.000.000 - Belanja Uang Lembur 10.000.000 Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 1.678.600.000 - Uang Kehormatan Ketua [1 ORG x 12 BLN] 118.800.000 - Uang Kehormatan Anggota [4 ORG x 12 BLN 396.000.000 - Tunjangan Kinerja Pegawai 1.077.564.000 - Tunjangan Kinerja Pegawai ke - 13 86.236.000 JUMLAH
JANUARI 184.409.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 25.082.857 21.499.571 1.791.643 1.791.643 714 571 71 71 1.249.286 1.070.714 89.286 89.286 346.571 297.000 24.786 24.786 10.270.000 8.802.857 733.571 733.571 299.071 299.071 1.727.643 1.727.643 22.628.571 22.628.571 2.190.000 1.877.143 156.429 156.429 714.286 714.286 119.900.000 8.485.714 28.285.714 76.968.857 6.159.714
FEBRUARI 184.409.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 25.082.857 21.499.571 1.791.643 1.791.643 714 571 71 71 1.249.286 1.070.714 89.286 89.286 346.571 297.000 24.786 24.786 10.270.000 8.802.857 733.571 733.571 299.071 299.071 1.727.643 1.727.643 22.628.571 22.628.571 2.190.000 1.877.143 156.429 156.429 714.286 714.286 119.900.000 8.485.714 28.285.714 76.968.857 6.159.714
MARET 184.409.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 25.082.857 21.499.571 1.791.643 1.791.643 714 571 71 71 1.249.286 1.070.714 89.286 89.286 346.571 297.000 24.786 24.786 10.270.000 8.802.857 733.571 733.571 299.071 299.071 1.727.643 1.727.643 22.628.571 22.628.571 2.190.000 1.877.143 156.429 156.429 714.286 714.286 119.900.000 8.485.714 28.285.714 76.968.857 6.159.714
APRIL 184.409.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 25.082.857 21.499.571 1.791.643 1.791.643 714 571 71 71 1.249.286 1.070.714 89.286 89.286 346.571 297.000 24.786 24.786 10.270.000 8.802.857 733.571 733.571 299.071 299.071 1.727.643 1.727.643 22.628.571 22.628.571 2.190.000 1.877.143 156.429 156.429 714.286 714.286 119.900.000 8.485.714 28.285.714 76.968.857 6.159.714
MEI 184.409.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 25.082.857 21.499.571 1.791.643 1.791.643 714 571 71 71 1.249.286 1.070.714 89.286 89.286 346.571 297.000 24.786 24.786 10.270.000 8.802.857 733.571 733.571 299.071 299.071 1.727.643 1.727.643 22.628.571 22.628.571 2.190.000 1.877.143 156.429 156.429 714.286 714.286 119.900.000 8.485.714 28.285.714 76.968.857 6.159.714
PERKIRAAN REALISASI JUNI JULI 184.409.000 270.276.143 184.409.000 270.276.143 184.409.000 270.276.143 184.409.000 270.276.143 25.082.857 75.248.571 21.499.571 64.498.714 1.791.643 5.374.929 1.791.643 5.374.929 714 2.143 571 1.714 71 214 71 214 1.249.286 3.747.857 1.070.714 3.212.143 89.286 267.857 89.286 267.857 346.571 1.039.714 297.000 891.000 24.786 74.357 24.786 74.357 10.270.000 30.810.000 8.802.857 26.408.571 733.571 2.200.714 733.571 2.200.714 299.071 299.071 299.071 299.071 1.727.643 1.727.643 1.727.643 1.727.643 22.628.571 22.628.571 22.628.571 22.628.571 2.190.000 6.570.000 1.877.143 5.631.429 156.429 469.286 156.429 469.286 714.286 2.142.857 714.286 2.142.857 119.900.000 126.059.714 8.485.714 8.485.714 28.285.714 28.285.714 76.968.857 76.968.857 6.159.714 12.319.429
AGUSTUS SEPTEMBER 184.409.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 25.082.857 25.082.857 21.499.571 21.499.571 1.791.643 1.791.643 1.791.643 1.791.643 714 714 571 571 71 71 71 71 1.249.286 1.249.286 1.070.714 1.070.714 89.286 89.286 89.286 89.286 346.571 346.571 297.000 297.000 24.786 24.786 24.786 24.786 10.270.000 10.270.000 8.802.857 8.802.857 733.571 733.571 733.571 733.571 299.071 299.071 299.071 299.071 1.727.643 1.727.643 1.727.643 1.727.643 22.628.571 22.628.571 22.628.571 22.628.571 2.190.000 2.190.000 1.877.143 1.877.143 156.429 156.429 156.429 156.429 714.286 714.286 714.286 714.286 119.900.000 119.900.000 8.485.714 8.485.714 28.285.714 28.285.714 76.968.857 76.968.857 6.159.714 6.159.714
2.581.726.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 270.276.143 184.409.000
OKTOBER NOPEMBER 184.409.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 25.082.857 25.082.857 21.499.571 21.499.571 1.791.643 1.791.643 1.791.643 1.791.643 714 714 571 571 71 71 71 71 1.249.286 1.249.286 1.070.714 1.070.714 89.286 89.286 89.286 89.286 346.571 346.571 297.000 297.000 24.786 24.786 24.786 24.786 10.270.000 10.270.000 8.802.857 8.802.857 733.571 733.571 733.571 733.571 299.071 299.071 299.071 299.071 1.727.643 1.727.643 1.727.643 1.727.643 22.628.571 22.628.571 22.628.571 22.628.571 2.190.000 2.190.000 1.877.143 1.877.143 156.429 156.429 156.429 156.429 714.286 714.286 714.286 714.286 119.900.000 119.900.000 8.485.714 8.485.714 28.285.714 28.285.714 76.968.857 76.968.857 6.159.714 6.159.714
184.409.000 184.409.000
DESEMBER 184.409.000 184.409.000 184.409.000 184.409.000 25.082.857 21.499.571 1.791.643 1.791.643 714 571 71 71 1.249.286 1.070.714 89.286 89.286 346.571 297.000 24.786 24.786 10.270.000 8.802.857 733.571 733.571 299.071 299.071 1.727.643 1.727.643 22.628.571 22.628.571 2.190.000 1.877.143 156.429 156.429 714.286 714.286 119.900.000 8.485.714 28.285.714 76.968.857 6.159.714
TOTAL REALISASI 2.298.775.143 2.298.775.143 2.298.775.143 2.298.775.143 351.160.000
SELISIH -/+ 282.950.857 282.950.857 282.950.857 282.950.857 0
10.000
0
17.490.000
0
4.852.000
0
143.780.000
0
3.588.857
598.143
20.731.714
3.455.286
271.542.857 45.257.143 30.660.000
0
10.000.000
0
1.444.959.714 233.640.286
184.409.000 184.409.000 2.298.775.143 282.950.857 …………………….,……………………….2017 SEKRETARIS KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
………………………………………..
Lampiran II.c Dokumen Kepegawaian (3358.006) Pengelolaan Database Kepegawaian (011) ALOKASI PROVINSI DAFTAR PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2017
No
Nama Provinsi
1
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2
Provinsi Sumatera Selatan
3
Provinsi Kalimantan Barat
4
Provinsi Sulawesi Utara
5
Provinsi Sulawesi Selatan
6
Provinsi Sumatera Utara
Lampiran II.d Peningkatan Kompetensi SDM (3358.007) Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu (3358.007.001) ALOKASI PROVINSI DAFTAR PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI/KIP ACEH TAHUN ANGGARAN 2017
NO.
NAMA
SATUAN KERJA
1
Sutrisman, SH
KIP Aceh
2
Erwin, SHi
KPU Provinsi Bangka Belitung
3
Laila Sari Wardiyantini, SE
KPU Provinsi Bangka Belitung
4
Suhriati, S.Sos
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
5
Cherly Trisna Ilyas, SH
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
6
Dewantoputra Putra Adhipermana, SH
KPU D.I. Yogyakarta
7
Nirson, S.Sos
KPU Provinsi Riau
8
Ressy Silvia, SE
KPU Provinsi Lampung
9
Erika Firdiyanti,SH
KPU Provinsi Lampung
10
Evy Ratimah Hafsah, SH, M.Hum
KPU Provinsi Sumatera Utara
11
Nina Purnama Pasaribu, SH
12
Rachmat Rachim, SE, MM
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
13
A. Anwar Musaddad T, S.Kom
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
14
Fransiscus Hartanto, S.Kom
KPU Provinsi Kalimantan Tengah
15
Rahmi Utami, SE
KPU Provinsi Papua
16
Abdul Azis Noch, SE
KPU Provinsi Papua
KPU Provinsi Sumatera Utara
Lampiran II.e Dokumen Kepegawaian (3358.006) Pengelolaan Database Kepegawaian (011) ALOKASI KABUPATEN/KOTA DAFTAR PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2017 1
Provinsi Sumatera Utara
1
655895
Kabupaten Deli Serdang
2
656003
Kabupaten Humbang Hasundutan
3
655938
Kabupaten Labuhan Batu
4
655991
Kabupaten Pakpak Barat
5
655900
Kabupaten Serdang Bedagai
6
655860
Kabupaten Nias
7
655874
Kabupaten Langkat
8
655959
Kabupaten Toba Samosir
9
656024
Kota Pematang Siantar
10
656031
Kota Sibolga
11
655832
Kabupaten Tapanuli Tengah
12
655849
Kabupaten Tapanuli Utara
13
655853
Kabupaten Tapanuli Selatan
14
655881
Kabupaten Tanah Karo
15
655917
Kabupaten Simalungun
16
655921
Kabupaten Asahan
17
655942
Kabupaten Dairi
18
655963
Kabupaten Samosir
19
655970
Kabupaten Mandailing Natal
20
655984
Kabupaten Nias Selatan
21
670383
Kabupaten Batubara
22
670777
Kabupaten Padang Lawas
23
670760
Kabupaten Padang Lawas Utara
24
656010
Kota Medan
25
656045
Kota Tanjung Balai
26
656052
Kota Binjai
27
656066
Kota Tebing Tinggi
28
656070
Kota Padang Sidempuan
29
670913
Kabupaten Labuhan Batu Selatan
30
670920
Kabupaten Labuhan Batu Utara
31
680661
Kabupaten Nias Barat
32
680654
Kabupaten Nias Utara
33
680675
Kota Gunung Sitoli
2
Provinsi Sumatera Selatan
1
656492
Kabupaten Musi Banyuasin
2
656507
Kabupaten Musi Rawas
3
656532
Kabupaten Ogan Komering Ilir
4
656574
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
5
670252
Kabupaten Empat Lawang
6
656485
Kabupaten Banyuasin
7
656549
Kabupaten Ogan Ilir
8
656581
Kota Palembang
9
656511
Kabupaten Lahat
10
656528
Kabupaten Muara Enim
11
656560
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
12
656553
Kabupaten Ogan Komering Ulu
13
656617
Kota Prabumulih
14
656595
Kota Pagar Alam
15
656600
Kota Lubuk Linggau
3
Provinsi D.I Yogyakarta
1
657612
Kabupaten Bantul
2
657626
Kabupaten Gunung Kidul
3
657605
Kabupaten Kulonprogo
4
657630
Kabupaten Sleman
5
657647
Kota Yogyakarta
4
Provinsi Kalimantan Barat
1
658525
Kabupaten Kapuas Hulu
2
658457
Kabupaten Landak
3
658436
Kabupaten Sambas
4
658478
Kabupaten Sanggau
5
658499
Kabupaten Ketapang
6
658504
Kabupaten Sintang
7
658511
Kabupaten Melawi
8
658440
Kabupaten Bengkayang
9
658532
Kota Pontianak
10
658461
Kabupaten Pontianak
11
658482
Kabupaten Sekadau
12
670337
Kabupaten Kayong Utara
13
670742
Kabupaten Kubu Raya
14
658546
Kota Singkawang
5
Provinsi Sulawesi Utara
1
658951
Kabupaten Bolaang Mongondow
2
658986
Kabupaten Kepulauan Talaud
3
659030
Kota Tomohon
4
659026
Kota Bitung
5
659012
Kota Manado
6
658965
Kabupaten Minahasa
7
658990
Kabupaten Minahasa Selatan
8
659005
Kabupaten Minahasa Utara
9
670294
Kota Kotamobago
10
670302
Kabupaten Minahasa Tenggara
11
670316
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
12
670320
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
13
658972
Kabupaten Kepulauan Sangihe
14
670955
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
15
670962
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
6
Provinsi Sulawesi Selatan
1
659246
Kabupaten Barru
2
659267
Kabupaten Wajo
3
659182
Kabupaten Takalar
4
659199
Kabupaten Gowa
5
659232
Kabupaten Pangkajene Kepulauan
6
659300
Kabupaten Luwu
7
659211
Kabupaten Bone
8
659377
Kabupaten Luwu Timur
9
659356
Kabupaten Luwu Utara
10
659271
Kabupaten Sidenreng Rappang
11
659178
Kabupaten Jeneponto
12
659204
Kabupaten Sinjai
13
659288
Kabupaten Pinrang
14
659398
Kota Makassar
15
659403
Kota Pare-Pare
16
659410
Kota Palopo
17
659140
Kabupaten Selayar
18
659157
Kabupaten Bulukumba
19
659161
Kabupaten Bantaeng
20
659225
Kabupaten Maros
21
659250
Kabupaten Soppeng
22
659292
Kabupaten Enrekang
23
659314
Kabupaten Tanatoraja
24
671016
Kabupaten Toraja Utara
Lampiran II.f Peningkatan Kompetensi SDM (3358.007) Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu (3358.007.001) ALOKASI KABUPATEN/KOTA DAFTAR PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017
NO
NAMA
SATUAN KERJA
1
Wira Surya Santika, ST
KPU Kabupaten Aceh Singkil
2
Herman, S.Sos
KPU Kabupaten Pidie
3
Chairil Anwar, SE
KPU Kabupaten Pidie Jaya
4
Indriyanto, SE
KPU Kota Subulussalam
5
Roza Indriani, SIP
6
Indra Deswita, S.Sos
KPU Kota Pariaman
7
Rima Herlin Ferdian, SH, MH
KPU Kota Bukittinggi
8
Saharullah, SE
KPU KabupatenBangka Tengah
9
Fany Lestari, SE
KPU Kabupaten Bangka Barat
Dedi Dores Ismarianto, SH
KPU Kabupaten Rejang Lebong
10 11
KPU Kabupaten Padang Pariaman
KPU Kabupaten Bengkulu Martin Luther Manao, SH, MH
Tengah
12
Rahmi Wijayanti, SE
KPU Kabupaten Bengkulu Utara
13
Cucu Sumiati, S.IP
KPU Kabupaten Cirebon
14
Rahadian Wiguna, S.Sos
KPU Kabupaten Subang
15
Nur Siti Hasanah, SH
KPU Kota Depok
16
Dian Husri Hurasan, SE
KPU Kabupaten Halmahera
Selatan KPU Kabupaten Halmahera
17
Akmal Daud, SH
18
Abdul Hafid, SE
19
Agusthinus Yunnianto Kabu, SH
20
Konsthanthinus K. Bili, SE
KPU Kabupaten Sumba Barat
21
Husni Saleh Maga, S.IP, MM
KPU Kabupaten Belu
22
Aryans T. Fanu, SE
KPU Kota Kupang
23
Muhammad Panca Putra, SP
KPU Kabupaten Kerinci
24
Syamsul Ardi Syafrial, SE
KPU Kota Jambi
25
Hj. Dewi Aprida, SE, M.Si
KPU Kota Sungai Penuh
26
Sonata, SE
KPU Kabupaten Tebo
27
Timur KPU Kabupaten Halmahera Timur KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan
KPU Kabupaten Tanjung Jabung Rama Sepyana, SH
Barat
28
Febriansyah Kurniawan, SE
KPU Kabupaten Batang Hari
29
Samsul Hadi, SH
KPU Kabupaten Sambas
30
Fathurrahman, SE
31
Ika Kartika, SE
KPU Kabupaten Sekadau
32
N. Bujang Gurung, SP
KPU Kabupaten Sintang
33
D. Zulkarnain F, S.Sos
KPU Kabupaten Sintang
34
Juliana Purba, SE
KPU Kota Tanjungpinang
35
Mira Armaya, SH
KPU Kota Batam
36
Netty Kurniawati K, S.Sos
KPU Kabupaten Lingga
37
M. Soleh, SE
KPU Kabupaten Bengkalis
38
Sonya Ametta, S.Sos
KPU Kota Dumai
39
Arief Subagyo, SE
KPU Kabupaten Malang
40
Feri Setiawan, SE
KPU Kabupaten Malang
KPU Kabupaten Mempawah/Pontianak
41
Suharto, S.Sos
KPU Kabupaten Kediri
42
Feni Yudi Ariyanto, SE
KPU Kabupaten Pasuruan
43
Akhmad Rudy Bastari, SE
KPU Kabupaten Trenggalek
44
Okie Sidharta, SH
KPU Kabupaten Kediri
45
Sherla Rusdianto, SE
KPU Kabupaten Mojokerto
46
Biqis Fadhilah, SH, MH
KPU Kabupaten Mojokerto
47
Sulistyana R, SE
KPU Kabupaten Ponorogo
48
Nanang Subekti,S.IP
KPU Kabupaten Ngawi
49
Uni Eka Wirawati, SH
50
M. Zuhri, S. Kom
KPU Kota Samarinda
51
Wahyudiansyah, SE
KPU Kota Banjarbaru
52
Syukma Alamsyah, ST
53
Ira Wahyu CK., S.Sos
KPU Kota Magelang
54
Bagus Gede, PS, SE
KPU Kabupaten Rembang
55
Tri Wiyatno, S.SI
56
Tri Saksono WBP, S.IP
KPU Kabupaten Tulang Bawang
57
Syariful Azmi, SH, MH
KPU Kota Binjai
58
Nazrul Ichsan Nasution, SH
KPU Kota Medan
59
Merida Manurung, SE
KPU Kabupaten Nias
60
Bisler Sugianto Padang, SH
KPU Kabupaten Dairi
61
Muhammad Arief, SH
KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
62
Halia Lase Pabesak, S.E
KPU Kabupaten Toraja Utara
63
Resmiati, S.E
KPU Kabupaten Bone
64
Darmawan, SH
KPU Kabupaten Bulukumba
65
Neneng Yulia, SE
KPU Kabupaten Seruyan
66
Hidaya Susanto, S.Sos
KPU Kabupaten Seruyan
67
Tanti Lupitae, ST
KPU Kabupaten Kapuas
KPU Kabupaten Kutai Kertanegara
KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara
KPU Kabupaten Lampung Tengah
68
Nora Feriyani, SH
69
Samsul Anam, SH
70
Nurul Mahmudah S.IP
71
Lina Febrianty Dewi, S.Sos
KPU Kabupaten Sukamara
72
Yasin Navarin, SE
KPU Kabupaten Sukamara
73
I Gusti Agung Bagus Prihartana, SE
KPU Kabupaten Barito Timur KPU Kabupaten Kotawaringin Timur KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
KPU Kabupaten Karangasem
74
Marthen Kambu, SE
KPU Kabupaten Raja Ampat
75
Paris Uria Pedai, SH
KPU Kabupaten Sorong
76
Isra, SH
KPU Kabupaten Kaimana
77
Yulius Pabate, SH
KPU Kabupaten Sorong Selatan
78
Ahmad Rivai Lakuiy, S.IP
KPU Kabupaten Kaimana
79
Marthen Kambuaya, SE
KPU Kabupaten Sorong
80
Dominggus Kambu, SE
KPU Kabupaten Sorong Selatan
81
La Ode Dasman, SE
KPU Kabupaten Buton Utara
82
Darmawan, SE
KPU Kabupaten Buton Utara
83
Waode Rini, SE
KPU Kabupaten Konawe Utara
84
Muh. Ruslan, SH
KPU Kabupaten Konawe Utara
85
Agus Fauzie, ST
KPU Kabupaten Banyuasin
86
Ramadhansyah
KPU Kota Pagar Alam
87
Indra Edriansyah, SE
KPU Kota Palembang
88
Syamsiah, SH
89
Ishaq, SP, M.Si
KPU Kabupaten Musi Banyuasin
90
Dian Lestari, S.Th.I
KPU Kabupaten Ogan Ilir
91
Rias Rusdy, SH
KPU Kabupaten Tana Tidung
92
Chandra Topan Jaya, SE
KPU Kabupaten Tana Tidung
93
Zepta Kareth, S.IP
KPU Kabupaten Mamberamo
KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir
Raya KPU Kabupaten Mamberamo
94
Arthur William Bangalino, SE
95
Miftahul Haris, S.IP
KPU Kabupaten Sarmi
96
Winda CH. Tulangow, SE, MSi
KPU Kota Tomohon
97
Carles Worotitjan, SH, MH
KPU Kabupaten Minahasa Utara
98
Fanny Arisandry Ake, S.Sos
99
Novie Runtukahu,
100
Svedlana Manuharuopon
101
Budi Tosalenda, SH
102
Fajri Monoarfa, SH
S.IP
Raya
KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara KPU Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro KPU Kabupaten Minahasa Tenggara KPU Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro KPU Kabupaten Minahasa Tenggara
KETUA KOMIS! PEMILIHANUMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. JURI ARDIANTORO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIATJENDERAL ~~~~ISi PEMILIHANUMUM REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN III KEPUTUSAN
KOMISI
PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS
PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN
KOMISI
PEMILIHAN
PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN PEMILIHAN
ANGGARAN INDEPENDEN
ACEH
DAN
KOMISI
UMUM/KOMISI
INDEPENDEN KABUPATEN/
UMUM
PEMILIHAN KOTA
BAGIAN
ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2017
PETUNJUK PENGISIAN REVISI PENYESUAIAN PAGU BELANJA YANG BERSUMBER DARI HIBAH DALAM NEGERI (HDN) LANGSUNG UNTUK PEMILIHAN DAN NON PEMILIHAN MELALUI APLIKASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA K/L)
-1-
Petunjuk Pengisian Revisi Penyesuaian Pagu Belanja yang Bersumber dari Hibah Dalam Negeri (HDN) Langsung untuk Pemilihan dan Non Pemilihan Melalui Aplikasi RKA K/L 1.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.02/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, proses penyesuaian pagu (revisi anggaran) Hibah Langsung dalam bentuk uang pada DIPA perlu dilakukan pengesahan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) atau Kuasa BUN melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
2.
Pada Aplikasi RKA K/L, Satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Penerima Hibah Langsung diharuskan mengisi sumber anggaran dari APBD : Hibah Dalam Negeri Langsung (HDNL); serta kode register NPHD pada setiap akun yang digunakan untuk menampung dana hibah dimaksud; z. ~ekam Heacfer1 pH "«OJ4
'3U4S4 "'1 111
JJnlll lCoQlOfer l'endtA
1Z1 j
Hlba:'I 1'emil1t1a11
I
~ RekamDetl
Urtioi Progr....-i Pcugu.tan KclcmlNlgaa.11 Ocnlokra.ai Un Pc-riNlika• Proaca Politik !'cdompn Ce1ynjyk lckni:t dfn BJmbinqo• lckni1fS,1ecrvjqUC1b!it:uUiosUf!quj f\;:ryclcnaggrc T/!H,V:WI PEW.JHIW tt.Mti-. '15f J
rl<.nOrtlrcm Hoo« Ot!l)!t KeJ'lt:tan
p
Iii! y
/ ll•r a.
1 LAPO
dft 11'1 Junllol ~12:0.000 5)1220.000 220000
.
'T
sn
1(0
S~I 220.000
._.q1,nnm
0 EJ
I
15 • u
l.J
«~7400M
7 ['.) 32
1114W.OOO 1'1 "'1.UW H14W.UW H 'I '460.000
El 0
[DOK •.• II •
AJO
oss 0'4 n >:J 0"'
-2-
3.
Klik kanan pada Kode Akun penampung dana hibah, pilih ubah; A}
Hon«arium
Ubah Kode Akun
CJ l Rekam Akun CJ .2. Rekam Headerl CJ ~. Rekam Detil ubah t!J hapus tj simpan
CTRL+E CTRL+X CTRL+S
\dtem ~Blokir ~ Buka Blokir ~ Tayang Porsi
Ei3 Tayang s.d Komponen
!flTayang
Isi Komponen in~ Tayang semua Leve
liil autosave ..,..., set UnDo
''lll!!='....,~ kelengkapan data satker
~Ia tampilkan kode
• tandai data sampah hitung ulang Kurs (Kemenlu)
4.
Klik tombol Beban/JnsBantuan/CaraPenarikan; llkun
Jlkun KPPN
g!~:~~J;:,~~tuonl Cara I litunQ r'HLN
521213 AOO N1u1
[]
HonorOutput Kcg1~t01n
['J)
mt
lJ 4.MAON
Of'l1
PPN
o %
KrrN
~M 1-'dp
0
%
KPPN
RPLN Pdp
o
%
KrrN
Rogl•tor Pdp Cototon J\kun (Opo1onol} Ilelaman 4 OIPl\n1oma1 WA Oloklr Ku<.I"Blukh Urolon Bloklr
flt.I Nwllu
0
-35.
Cari H60 atau HDN Langsung, lalu tekan tombol enter atau klik 2 kali pada pilihan; 0 ( Q. hdn lam;isun9 H60
6.
0
IRM
IHDN LANGSUNG
Klik tombol Register; 0
Alam
Alam
KPPN
~~:~;;ris~~tuan/
0
s:>1:>n
0 0 0
061 HbU
Register Car.1 Hilung
PHLN RM Pdp RPLN Pdp
Hnnnr
HUN L.ANG::KJNG
_>Non r>r>N %
KPPN
0 %
KPPN
u
KPPN
100
R~yhsh:H Pdµ
%
Outnutl(p91:::it:::in
AfABON
~Netto 061
L
CatatanAkun (Opsional) Halaman.t OIP"'tnternal OJA BIOl(lr
xooe t1101ar Uraian Blokir Error Koae Keg1ster noax aoa 01 t<eterens1
KM _l Bruto
..... Non Sharing
-47.
Masukkan
kode
register
yang
didapat
dari
Direktorat
Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan, lalu tekan tombol enter atau klik 2 kali pada pilihan;
o)
0. pemerintahka~ 2HE9RPL4 2PUN7FX5 2RPVE9WF 2XM2PYB5 71090201 7111'!001 71148801 71155701 71163301 7116'!001 71166'!01 71173301 71182601 71183301 7118'!001 71187101 71198801 71199501 71201901
BA. 594. 3/1645/BPKAD 978/1'!01/BADANKESBA 910/12jl'RJN/PER-UU/2 O'ZB/365/DCKP/DS/2014 8ft\lPHD/HK/2010 180/71/DPPK/2010 900/ 1 SOfl<EU 900/ 12. Afl(EU 0476/903/SPHBH/2010 330/06208/SPHBH/2010 46/2010 270/2663/2010 10/2010 '!0483 900/1726/PPKAD/2010 270/3/2010 970/567/SPHBH/2010 '!00/2654/SPHBH/2010 02JPPKD/2010
PEMERINTAHJ
8.
Pilih OK (kode register wajib diisi);
9.
Lakukan
hal
yang
sama
untuk
akun
selanjutnya
•
sebagai
akun
penampung dana hibah; 10. Contoh hasil revisi pada Aplikasi RKA K/L; ltii~i;;IProgram Pcft4)UOtonKc,fcmlN)gocn~~i tlon PcrtMlikon Proaca Politik 33f4
Pedoman. Petunjuk Tekniedan Sil"llbinoanTeknie1Supeni.ei1Publikaei.1Soeia1ie~ei Penyelengoan:
336l 034
TAH.VANPEUIUHA/I.
_1,1/il (l'U (J()t
!";IJPFRVIFJnAN MONTORW.';PF1 AXSAN~MtlPFMNIHAN C..llRFRNdR#R//Pf, TI nAN WAI IKOTA
~7&:\t~MO
lJO'lah K>""°"e1 Ulama SUl1:KVISI UAH MUtfll UfflfK.i 1-'l:LAKSAHAAJI t'tMILHAHGll:St.HHUI' .. t:SUllA 11 UAH WAUKUIA
449.740.000 449./411.00U 123.609.000 128.609.000
011
Juman t<..oqx>nen Penaurung 012 A} ~2121~
HJoan Pemmnan Hut1uu1ium llonorOutputKe ta (KA"f.1061-AN 8 0 NJRcg.:1070SS01)
1 UPC
0 0 KnO
578.34~.ooo 578.349.000 578.349.000
1 za.009.ooo
1Z0.009.000
1
2
u '• u 5 0 e 0 I
.
n" n" nee
0"' 0>&
I
- 511. Contoh hasil revisi pada DIPA Petikan;
0
---i..
0
0
""• ,..,,u....._ o_ ........ -ttwl-lllOlll fllOlll
.. .. . .. .
,
,..,._._..ec........,...._, • • • • • • • • ··················· ··········· lllPAW__...,....,,_,._ dl r tOIPAl l U I llCMISll' 8 «»WllM.lol,ICOllS~ lllPA•dlallt--..,._...., -lllr!W..._...._.. .,..... ........ 1 ...... Gl'A.......... """'*"' _ ~ "'_......,_.,PcMr.._-_.._....._,mlllPA,.._...,_~-s. ~.,.....,.,___,..,._...,. .. ,..,oJM_.,.,,."-llPldl...,.._.._ • ._ • ......,...._...
I. J. ""'
••
12.
Ntglla.
ll'llllMlllM...,..._lll(M(,lOl'A
6.
1.
.......
Dl'l\
la*t
_ldt).
1-IOIX
_
_...,.
..
'lllltMllbladllltl ..
ltllO ....
d
..._lll(M(,l<
...... dllflal!Jl~mll. ll IJ
Pastikan mengupdate Aplikasi RKA K/L agar mendapatkan nomor referensi register dan referensi terbaru lainnya dengan mengunduh aplikasi RKA K/L di www.anggaran.depkeu,go.id I dja/ edef-produk-aplikasi-list.asp
KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd. JURI ARDIANTORO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIATJENDERAL LMJ~~SI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
