~
"'j
~
,g.1 ~
.... , •
~
-1:-
~/jfjf!~ ~Q'Wi~
REPUBUK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI ANTl-KORUPSI DAN HAK SIPIL REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Komisi Anti-Korupsi dan Hak Sipil Republik Korea, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak," MENYADARI permasalahan serius dan ancaman yang ditimbulkan dari ko rupsi terhadap stab ilitas dan keamanan masyarakat, merusak institusi dan nilai demokrasi, ni lai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan be rkelanjutan dan supremasi hukum; MENIMBANG bahwa Nota Kesepahaman ini diadakan dengan maksud meningkatkan kerja sama internasional seca ra khusus disebut da lam BAB VI Konvensi PBB melawan Korupsi, ya ng mendorong Negara Pihak untuk saling memberikan bantuan teknis seluas-l uasnya dalam rencana dan program masing-masing Pihak untuk memberantas korupsi; MENGINGINKAN untuk membangun dan memperkuat kerja sama dan upaya kolaboratif antara Para Pihak dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi; BERDASARKAN hukum dan peraturan yang berlaku dari masing-masing negara Para Pihak;
Telah mencapa i pemahaman sebagai berikut:
PARAGRAF I TUJUAN KERJA SAMA Tujuan dari Nata Kesepahaman ini meliputi: (a) membangun dan memperkuat kerja sama antara Para Pihak untuk mencegah dan memberantas korupsi; dan (b) mempromosikan dan meningkatkan kapasitas dan pembangunan kelembagaan Para Pihak seperti pengembangan dan perbaikan sistem, strategi dan kebijakan anti korupsi.
PARAGRAF II LINGKUP KERJA SAMA Berdasarkan ketersediaan dana dan personil dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing, Para Pihak akan mendorong dan memberikan kontribusi
untuk
promosi
kerja
sama
bilateral
di
bidang
pencegahan
dan
pemberantasan korupsi melalui kegiatan sebagai berikut: (a) Berbagi dan bertukar kebijakan, pengalaman dan praktik yang baik dalam lingkup pencega han dan pemberantasan korupsi; (b) Memfasilitasi kerja sama antara Para Pihak melalui cara-cara seperti penelitian bersama,
pertukaran
teknologi
dan
transfer
pengetahuan
di
bidang
pencegah an dan pemberantasan ko rupsi; (c) Kolaborasi
dalam
pengembangan
program
pelatihan,
pendidikan
dan
pengembangan profesionalisme di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi; (d) Mendukung simposium, seminar, lokakarya dan pertemuaan lainnya seca ra bilateral; (e) Mengembangkan program pelatihan teknis bagi pegawai dari Para Pihak; dan (f) Melakukan kerja sama di bidang lainnya yang dianggap perlu oleh Para Pihak.
,, ,\
~ ,.
'
]
.i.
)
PARAGRAF Ill
l
KOMITE KERJA SAMA DAN KOORDINASI
,
i' 1J
1. Komite Kerja sama dan Koordinasi (selanjutnya disebut "Komite"), terdiri dari
l.J
"
perwakilan
Ii
l
Para
Pihak,
yang
akan
dibentuk
untuk
melaksanakan
dan
mengkoordinasikan kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
~ ~
2. Komite akan membahas dan berkoordinasi terkait pengembangan lingkup kerja
~
sa ma yang diputuskan secara bersama-sama oleh Para Pihak, meninjau kepentingan
f'I II ll l'li
Para Pihak yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan menyelesaikan persoa lan apapun mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
~
j
3. Pertemuan Komite dapat diadakan atas permintaan Pihak lain. Tujuan pertemuan
)
I~
tersebut adalah untuk meningkatkan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan untuk I
t... i
~ :
merekomendasikan dan memfasilitasi kegiatan kerja sama. Pertemuan terseb ut akan diselenggarakan pada tanggal dan tempat yang diputuskan bersama oleh Para Pihak. I
PARAGRAF IV KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI
I :
1. Setiap Pi hak akan menunjuk Unit Penghubung yang menjadi saluran resmi komunikasi antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. ;
2. Unit Penghubung Para Pihak sebagai berikut:
: ;
(a) Untuk Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
'
Unit Kerja sama lnternasional
!,
Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Antar Komisi dan lnstansi
I
Komisi Pemberantasan Korupsi JI. H.R. Rasuna Said Kav C-1 Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia 12920 Telepon : (6221) 25578300 ext. 8703 Faks:(6221)2525926 Email :
[email protected] Website : www.kpk.go.id
I
(b) Untuk Komisi Anti-Korupsi dan Hak Sipil Republik Korea
International Relations Division Anti-Corruption and Civil Right s Commission Government Complex-Sejong, 20, Doum 5-ro, Sejong-si, 30102 Telepon: (82)-44-200-7151-6 Faks: (82)-44-200-7916 Email :
[email protected] Website : www.acrc.go.kr 3. Setiap perubahan Unit Penghubung akan segera dikomunikasikan kepada Pihak lainnya. Semua komunikasi dan korespondensi antara Pihak akan dilakukan dalam bahasa lnggris.
PARAGRAF V BIAVA
Kecuali ditentukan lain secara bersama, masing-masing Pihak akan menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya.
PARAGRAFVI KERAHASIAAN INFORMASI 1. lnformasi dan/atau dokumen rahasia yang diperoleh dari salah satu Pihak harus
se lal u dijaga kerahasiaannya dan tidak dapat disebarluaskan kepada pihak ketiga atau digun akan untuk tujuan penuntutan, peradilan atau tujuan lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. 2. Para Pihak mengakui bahwa mereka masing-masing mematuhi hukum tentang kerahasiaan
yang
berlaku
di
masing-masing
yurisdiksi
dan
bahwa
Not a
Kese pahaman ini tidak menggantikan atau mengubah kewajiban atau ketentuan hukum yang berlaku.
l"AR A Q RAI" V II
PELAKSANAAN Neta Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi Para Pihak. Dalam hal terdapat inkensistensi antara Neta Kesepahaman ini dan/atau kerangka hukum dan kebijakan dari salah satu Negara Para Pihak, maka ha l terakhir yang berlaku.
PARAGRAF VIII PENYELESAIAN PERBEDAAN Setiap perbedaan yang mungkin timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Neta Kesepahaman ini akan diselesaikan melalui kansultasi antara Para Pihak.
PARAGRAF IX KEBERLAKUAN MOU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN 1. Neta Kesepahaman ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku selama 2 (dua) tahun. 2. Nata Kesepahaman ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dengan persetuj uan tertulis Para Pihak. 3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri setiap saat dengan pemberitahuan tertulis
kepada Pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran. Pengakhiran Nata Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi kegiatan kerja sama yang sedang berjalan, kecuali diputuskan lain aleh Para Pihak.
PARAGRAF X AMANDEMEN Nota Kesepahaman ini dapat direviu atau diubah dengan persetujuan Para Pihak. Setiap perubahan tersebut akan dilakukan secara tertulis dalam bentuk pertukaran surat yang ditandatangani eleh perwakilan resmi da ri Para Pihak, dan akan berlaku , pada tanggal penandatanganan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nata Kesepahaman ini.
Ditandatangani dalam rangkap dua di Seoul pada tanggal enam belas Bulan Mei tahun dua ribu enam belas, dalam Bahasa Indonesia, Korea, lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama.
UNTUK KOMISI PEMBERANTASAN
UNTUK KOMISI ANTl-KORUPSI DAN
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
HAK SIPIL REPUBLIK KOREA
SUNG YUNG-HOON KETUA
ifr-¥- llJl %~ T{} ?:l oJl ~H:l~ £ l:Jl Alo} Jf.nlJ l:lJ-.Al ~ 11~ _2} tj1 ~~~~~-Tl <21-?-l ~~ .\!OJ: "8}l zfAi ~£t.i]Ajo} .!j!-3l\Jl:lJ-.Aj~~~2.} t:Jl~~-:it -:it~=r!'2.l~~~(O]i;} "t:J"A}7.}"2} ~t:})~ .!jl-liij7} ~"f-"f-_Q.j.9.] .A-1]£2.} 7}~1, %2.Jiil 7}~1 ~ /:j.9.l~ ;
}.JJ., 7-l4f7}'Q~ ~~:il} ~ ~] "f-.Q.j ~ ~ ~ W.2..£Ml A}§l .Q.j r~ %~ .!f-nij1:1J-;i:J ~Q.f ftll 6?-JoJl -T~l~.2..£ 7] ~tl l:l}-2.} ~ ~ -:it ~l ~ ~ % Ail jJ_ i>} 7] ~ ~ ~Al£ _j~ 7<1 ~ ~ jJ_ 61 i>}ctj .!f-;ijj oJl l:lJ- ~ :&!7<1oJl '.U 0 Pi t:J"A}.At {} 0J.At ~~ -tl-7-ll~ 4-~"5}.JJ. 7J-:§:}i>}7] ~<5} <:9, zf~.Q.] ~~31-} 1t78 oil .9.l ~ i>}O:l ct g 31} ~ 0 1 ~.9.l ~ct. I
I
CZ)
-¥- 31jJ l:lJ- .A] Al~ E.~ ~ ~I ~n s:. -T ~ .9.] ~ ~ 34 .sJ: "'J-
zf t:J".A}.A}.9.]
I
/:j ~ .Q.]
7fl ~
~
7}%oJJ ~:il} ~~' Zf~.9.] ~~.:i!}
~% ~ .!8-i>} O:j .!jL 3l\J
oJJ l:lJ- ~ :&J 7<1 ~ o ]:oJ]
7fl -ct ';; oil '.U Oi Ai t:J-,q 7.} .Q.]
-Jt:AJ_Q.j
~~
l-]1ojj).i,
'.U Cl Ai 0J: 7.} TI
t:g: ~
ctg:i!}
~~
:AJ 3j i>} j l
Oj ojj
t:J"A}7.}~
~ ~ ~~ ~
~
7] o:J ~t:t.
(2) .!jL ;iJ] oJl 1:1J- ~ :&! 7<1 ~ 0 ]: <>11 ~ Ci Ai .Q.] -t?-%
~l 3~
1~~78~~~
1. ~ 0J=~z.fA-joJj II}~~~~%~ 01~<5}.:LL ~ ;<J<5}7] .$-j~ 1~3:.~J~ ~§1 (OJ~}" .$-j ~§j ,. a} ~C}) ~ 1}~1 ~q.
2.
~A}7.}9.l
.$-]~~';:
o ] ~.Q...£-!f-&1 ~~~
3.
~A}.A}
Z}oJl
~~~ ~~
~"'~<5}';: "'J§.0 ] <2.l~
~£,
~A}.A}.9.l
7}'(;~ ~°F£1
J~z{).-l9-l
0
7-.f
o]~oJl
t:i-lJI.£. T"'a-t!
7TI~,
oloJJ
~~ ~~~l
t:i-l~
"6J1~31}
.A}l-.:LL ~AJ~t:l-.
~ BJ-9-j Jl.~d oJj a:}2} 7n ~j ~ 9 ~ q, §j Qj ~ ~~ ~ g_ ~~i>}.:LL ~~ ~%g_ A-Jll-.:LL ~~<5} 7] .$-]~ ~ 0 lt:l-. §19.j';: ra- A}.Al- {} AJ- §. ~ 21 ~ ~ 7.} 2} .AJ~ oJl Al 1R!?:] -tl q. .$-j-1:)_~
0
~
l€lJl. ~ 7S ~
Qj ~
J:'8'nz.f).-l9-l
0 1~
fti] 4 ~
Zf
~Al-Al-~ ~ 0J:'8'l1Zf-"-l9.l o]~llj- :tr~i>l-e:J t:J--"l-.Al- 7.1- .:g-61~'?.l ~Ef% ~~w
~ ~t@'t:J-Jf-J.-l ~ .Al 78 ~t:l-.
(D '?_} £ t.i) Aj 0} Jf- j!}J BJ- Aj .$-j ~ §j International Cooperation Unit Directorate Fostering Networks between Commission and Institution Th e Corruption Eradication Commission JI. H.R. Rasuna Said Kav C-1 Kuningan, Jakarta Se latan, Indon esia 12920
{!:§:}: (622 1) 25578300 ext. 8703 :ruj~:
(6221) 2525926
o] uJJ~: international @kpk.go.id 1!1J.}o] E: www.kpk .go .id ~ t:i-l~~~ ~~1:!~~~§1
(30102) ell~~~ Ai)%~ ~;<}~)A) £% 5 .£ 20 AJ-'f-Ai]%78-"} ~~ ~ ~ ~ ~§] ~~~l.:uI.ff-1@-~:tr ~
{!:§:}: (82)-44-200-7151-6 ~A:
(82)-44-200-7916
o] uJl ~ : acrc@korea .kr
1!1J..}o] E : www .acrc .go.kr
3.
.Q.j 1'} ~ .:!§--€.-
't!7SW
7S~ ~;..] ~CllHJ-oJJ/l] ~.S!_cS'}e:jol: ~t:}. ~J..}A} 7.}- .£~ ~~
~ o-] SL ~ t:},
t:J-).} /-} Zl- ~ 2.] ~ .9l <5}?.l ~ ~ ~ / t:J-).} /-} ~ zf ~ .9l 1{j ~ ~ o] e.JJ.£..£.lf-E:l ~;.~i>} ~ t!J%% 7-{A} lf-18-~tj-.
Tf ~ <>11
a:} al- ~ OJ= "6jj zf).1 .9.l
~1 6 ~ ~ li!..9l t!l ~ ~
1. ~ l:IJ .£..£.-¥- E1 ~ ~ ~ t!l 1rJ % tH l:IJ-9-1 i"} 11 Ai 1t1 %Q.]
7
J .!i!.
~ ~).l <>11
~ O l ~l
3 A}oJl Jll
tH <5-} a:j ~Ail '-l- tlJ 1rJ ~ -fi-?.] <5-}0:j 0 1= <5} o:J, 1i tg-i>} 7i '-l- 7] ~/ A} ~ 7] E.} ~ .61 .£..£. I
,'t%W 11 ~%~~ l:l]1rJ .i(!-i(! 1{1~~ €-<Ti>}o:lol= i>}n:j, ~ 0 JiiHzf ).i 7} .:i c1 ~ 9-1.If-2+ ~{:! ~ tjl ?;] <5}7i '-l- ~ 7Cl <5}?.l ~ g ~ ~Al~ t:.1-.
~
0
~
0
J "6ll 7-.f"'i ~ J%Jj Zf1'i Qf
~
0
J%Jl7-f"'i.9l
t:J-1'}.A}<>l] 71] oJ cr1 ~ ~ i3'.J T~ i!:J 0 l ~ ~ 19. t:.l Y. .9l lf- ~ 7ol-"'J <5}.A] ?J ~ r.}. t:J-).}.A}.9-1 ~ .g-.6-j · ~ ~ .6-j ~~] A~j 7} ~ 7.j i>}.Al ?.f ~ 7CJ Jf-, +;<}7} Jf-~ ~tj-.
%ll~ :£~
0
1-6».£.£..!f-&1
~-"~~
T
~~
0
17.1{?.
t:J--'}.7.}
Zl-
~.9l ~
J8-iiH
"6jj ~ ~ t:.}.
.ill 9 ~ Jt~~"'~, 7.l~7].z.1- ~
2 . ~ 0JiiHzfJ.i~ '
3.
J%Jl zt).i ~
~
0
'.U t:}.
ca
AJ~ ~.9.li>}~ ~Jf- 2 1;1~ 7].z.l- %~ ~.7.J~
7H~ 11 oJ] ~ 1:1J-o l %tH l:IJ-oj] Jll Al 1(! .£..£. J8-.A] ~ .£..£. ~1 % l i ~ T TI 1!-c.l w9-1 i>}.A] ?;f ~ ~I 7]-e ~~ %
t:J-1'}?.} l i 011 -&-J: ~ ~7-J
*
Zl- "'i1(!.£.£
*li
?J- ~cl-.
°cf iiH 7-.f Ai ~ t:J-).} ;z.} TI AJ- ~ ~ .9.l oJ] ~ %Jl 13 .£ i>} JI 7H 7J ~ tj-. 7H7J ~ ~ ).i 1t1 .£..£. =3f"'J ii}O:j t:JA}.A}Sj ?>1 7} ~ ~ ~ t:H £7} Al rg ~ Al~~ :iil.~i>} ~ ~ ~ % a:} 2 o:], t:JJ.};<} Z!- -US! oj] a:}c} ).l tg ~ 'i[~oj] Jt ~ % 7}?.] Jl, ~ 0J=%ll 7-fJ•1.9.J ~-¥- ~ T).J ~t:} . ~
2016 \15-%! ~}rll AJ~~ ~~o-l, ~£1.:JlA]o}Oi, OJ Oi £ Zf 2 -¥-£ ~.AJ ~ ~ tj-,
~ .£ l:]] Aj o}
lf-3!.Jl l:IJ .A] .$j ~ ~
~~;;r.J
tll~~~ ~~-li~~5?d~ ~~?.J
( \ REPUBUK INDONESIA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ANTI-CORRUPTION AND CIVIL RIGHTS COMMISSION OF THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL COOPERATION IN COMBATING CORRUPTION
The Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia and the AntiCorruption and Civil Rights Commission of the Republic of Korea (hereinafter referred to as "the Sides"), REALIZING t he seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and secu rity of societies, undermining the institution and va lue of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainab le development and the rule of law; CONSIDERING that this Memorandum of Understanding is entered into with the intention of enhancing international cooperation as specifically referred to in Cha pter VI of the United Nat ions Convention against Corruption, which encourages States
Parties to afford one another the widest measure of techn ical assistance in their respective plans and programmes to co mbat corruption; DESIRING to establish and strengthen international cooperation and collaborative efforts between the Sides in the prevention of and fight against corruption; PURSUANT to th e prevailing laws and regulations of their respective countries;
Have come to the following understanding:
PARAGRAPH I
OBJECTIVES OF COOPERATION
The objectives of this Memorandum of Understanding ("MoU ") include: (a) establishing and strengthening coope ration between the Sides in order to prevent and combat corruption; and (b) promoting and increasing capacity and institutional building of the Sides such as the development and improvement of anti-corruption systems, strategies and policies.
PARAGRAPH II AREAS OF COOPERATION
Subject to t he avai labil ity of funds and personnel and in accordance with their respective national laws and regulations, the Sides will encourage and contribute to the promotion of bilateral cooperation in the area of the prevention and eradication of corruption through the following activities: (a) sharing and exchanging policies, experiences and good practices in the area of the prevention and eradication of corruption; (b) facilitating cooperation between the Sides through such means as joint research, technology exchange and the transfer of knowledge in the area of the prevention and eradication of corruption ; (c) collaborating in the development of programs on training, education and professional development in the area of the prevention and eradication of corruption; (d) supporting bi lateral symposiums, seminars, workshops and other meetings; (e) developing technical training programs for the officials of the Sides; and (f) performing other cooperative activities as deemed necessary by the Sides.
PARAGRAPH Ill COOPERATION AND COORDINATION COMMITTEE
1.
A Cooperation
Coordination
Committee
(hereinafter
referred
to
as the
"Committee"), composed of representatives of the Sides, will be established to implement and coordinate the cooperative activities conducted under this MoU. 2.
The Committee will deliberate on and coordinate with respect to developing the possible areas of cooperation jointly decided by the Sides, reviewing the mutual interest arising from their implementation, and resolving any issues regarding the implementation of this Mou.
3.
The Com mittee meeting may be held as necessary on the request of either Side. The purpose of such meetings is to promote the implementation of this MoU and to recommend and facilitate cooperative activities. Such meetings will be held at a date and venue mutually decided upon by the Sides.
PARAGRAPH IV COMMUNICATION AND CORRESPONDENCE
1.
Each Side will designate a Liaison Unit as the formal channel of comm unication between the Sides with regard to the implementation of this MoU.
2. The Liaison Units of the Sides are th e following: (a) for the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia International Cooperation Unit Directorate Fostering Networks between Commission and Institution Corruption Eradication Commission JI. H.R. Rasuna Said Kav C-1 Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia 12920 Phone: (6221)25578300 Fax: (6221) 2525926 Email: [email protected] Website: www.kpk.go.id
(b) for the Anti-Corruption and Civil Rights Commission of the Republic of Korea International Relations Division Anti-Corruption and Civil Rights Commission Government Complex-Sejong, 20, Doum 5-ro, Sejong-si, 30102 Phone: (82)-44-200-7151-6 Fax: (82)-44-200-7916 Email: [email protected] Website: www.acrc.go .kr 3.
Any change in t he Liaison Unit will be communicated promptly to the othe r Side. All communication and correspondence between the Sides will be carried out in English.
PARAGRAPH V EXPENSES
Unless otherwise jointly decided, each Side will bear its own expenses arisi ng from the implementation of this MoU, in acco rdance wit h it s national laws and regulations.
PARAGRAPH VI CONFIDENTIALITY OF INFORMATION
1.
Classified information and/or documents obtained from either Side should at all times be kept confidential and should not be disseminated to any third party, nor
be used for prosecutorial, judicial, or other purposes without prior written conse nt of the other Side. 2.
The Sides recognize t hat they are each abided by the confidentiality laws t hat apply in each j urisdiction, and that this MoU does not replace or modify t hose obligations or conditions.
PARAGRAPH VII IMPLEMENTATION
This Mou is not intended to create any legally binding rights or obligations for the Sides. In the event there is any inconsistency between this MoU and the legal and/or policy framework of either country, the latter shall prevail.
PARAGRAPH V III RESOLUTIO N OF DIFFERENCES
Any differences that may arise from the interpretation or implementation of this Mou wil ~
be resolved through consu ltation between the Sides.
PARAGRAPH IX ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION
1.
This MoU wil! come into effect on the date of its signature and will r:emain in effect for two (2) years.
2. This MoU may be renewed for further periods of two (2) years w ith the mutual written consent of the Sides. 3.
This MoU may be terminated at any moment by sending prior written notification to the other Side at least three (3) months prior to the termination. Such termination will be without prejudice to any ongoing cooperative activities, unless otherwise jointly decid ed by the Sides.
PARAGRAPH X AMENDMENT
This MoU may be reviewed or amended by mutual consent of t he Sides. Any such amendment will be made in writing in the form of an exchange of letters signed by authorized representatives of the Sides, will become effective on the date of signature, and wi ll form an integral part of this MoU.
Signed in duplicate in Seoul on the sixtc.cnth day of May in the year two thousand and sixt een, in the Indonesian, Korean , and English languages, all texts being equally aut hentic.
FOR THE CORRUPTION ERADICATION
FOR THE ANTI-CORRUPTION AND CIVIL
COMMISSION OF THE REPUBLIC OF
RIGHTS COMMISSION OF THE REPUBLIC
INDONESIA
OF KOREA
AGUS AHARDJO
SUNG YUNG-HOON
CHAIRMAN
CHAIRPERSON
