KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
*SU PUTUSAN Nomor: 068 /IV/KIP-PS-A-M/2013 KOMISI INFORMASI PUSAT RFPUUUK INDONESIA,
Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah memeriksa kewenangan Komisi Inlormasi Pusat, kedudukan hukum (lega! standing) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memulus perkara a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam peikaiu a quo, Teimohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi 1eimohon dalam perkaia a quo, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi, Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak, Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 telah diadakan mediasi sengketa informasi publik di Wixel Hotel Jl. Kdi Sahara By Pass/ Seroja 93122 Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, antara: 1. NJama Alamat
Yopan Adi Saputra Desa Rawua, Kecamatan t.Jepai. Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
Jabatan
Ketua Umum Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (ll.Mi) Cabang Kendari Periode 2012-2013.
t
2, Nama
Sapril Munandar
Alamat
RT/RW
002/001.
Desa
Lalonggasumeeto,
Kecamatan
Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
Jabatan
:
Wakil Sekretaris Umum Penelitian dan Pengembangan HMI Cabang Kendari Periode 2012-2013.
Keduanya terhimpun dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMD Cabang Kendari Periode 2012-2013 dengan alamat Sekretariat HMI Cabang Kendari. .11 Saranani Gg. Lafran Pane 51 A, Mandonga - Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Nama
: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat
: Jl. Drs. H. Abdullah Silondae Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
Dalam persidangan diwakili oleh H. Mohammad Abidin Ramli, SH MH dan Robert Piter Raru, SH berdasarkan Nota Tugas Nomor 165/826.DPRD, tertanggal 12 November 2013 dan Surat Kuasa Nomor 18/SK.KIP/XI/2013, tertanggal 12 November 2013 dari sekretaris selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai Termohon Menimbang bahwa para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 : Mengenai dokumen Salinan Otentik RKA Tahun 2012 dan 2013 serta salinan dokumen otentik DPA Tahun 2012 ada dan dikuasai oleh Termohon; Pasal 2 : Termohon menyatakan bersedia memberikan permintaan informasi yang diajukan Pemohon dalam bentuk copy Salinan Otentik RKA Tahun 2012 dan 2013 serta copy salinan dokumen otentik DPA Tahun 2012 ; Pasal 3 : Pemohon bersedia memperbaiki tujuan surat permohonan informasi untuk bahan kajian keilmuan di lingkungan HMI Cabang kendari selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak kesepakatan ini ditandatangani; Pasal 4 : Penyerahan dokumen pada Pasal 2 tersebut di atas akan dilakukan oleh Termohon selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak kesepakatan ini ditandatangani atau 2
selambat-lambatnya pada tanggal 28 November 2013 di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 14 November 2013 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh Yhannu Setiawan selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Yhannu Setiawan selaku Mediator. Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) IJU KIP menyatakan bahwa: "Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi” Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan komisi informasi Nomor I tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa: (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan. (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut: Memutus: Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo. Demikian diputuskan pada hari Jumat, 15 November 2013 oleh Majelis Komisioner yaitu Evy Trisulo Dianasari selaku Ketua merangkap anggota, Dyah Aryani P dan Abdulhamid Dipopramono masing-masing sebagai anggota. Putusan mediasi dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didamping oleh Aldi Rano Sianturi sebagai Panitera Pengganti. Ketua Majelis
Evy 3
Anggota Majelis
Anggota Majelis
AbdulhamiaDlfM/pramono /
n n Uyah Aryam P Panitera Pengganti
AIdi Rano Sianturi
4
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 lemang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal >9 ayat (4) dan ayat
(S)
Peraturan Komisi Informasi
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Kendari.
15 November 20! 2
Panitera Pen m_ui n11
/ W .. (Aldi Rano Sianturi)
nomor
I Tahun 2012 tenlarm
