KOMISIINFORMASI PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR
PUTUSAN MEDIASI Nomor: 0010/REG-PSI/V /2016
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Menimbang
Majelis Komisioner
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah rnerneriksa
kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, kedudukan
hukum (legal slanding)
para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Inlormasi Publik.
Menimbang
Informasi
Komisi
Provinsi
Timur berwenang
Kalimantan
untuk menerima,
memeriksa, dan memutus perkara a quo, Pemohon merniliki kedudukan hukum (legal standing) untuk rnengajukan ..
perrnohonan
dalam perkara a quo, Termohon
(legal standing) untuk menjadi Termohon penyelesaian Sengketa Informasi
memiliki kedudukan
dalarn perkara a quo, dan pengajuan
Publik atas permohonan
hukum
perrnohonan
a quo telah sesuai ketcntuan jangka
waktu. Menimbang
bahwa
Pemohon
mengajukan
permohonan
informasi
kepada
Tennohon
yang
diajukan pada tanggal 25 Januari 2016. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu : Dokumen Hasil Review izin UKP4 Kcrjasama Pemprov Kaltim dengan Kabupaten Kutai Kartanagara dan Kabupaten Berau. Menimbang
bahwa hingga batas waktu dalam mernberikan
jawaban
permohonan
inforrnasi,
Termohon tidak mernberikan jawaban sehingga pada tanggal 05 Mei 2016 Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Termohon. Menimbang bahwa hingga batas waktu yang ditentukan dalam memberikan jawaban/tanggapan keberatan yang dimohonkan
oleh Pemohon, Terrnohon tidak mernberikan
Pernobon rncngajukan Permohonan Penyelesaian
tanggapan sehingga
Sengketa Informasi Publik ke Komisi lnformasi
Provinsi Kalimantan Timur, yang diterirna pad a tanggal 25 Mei 2016. Menimbang
bahwa terhadap perkara a quo, Komisi lnformasi Provinsi Kalimantan Timur telah
melaksanakan Pemohon
persidangan
dan Termohon
pada tanggal bersedia
I September
untuk menempuh
Publik rnelalui Mediasi 1
2016, dan dalam persidangan proses Penyelesaian
Sengketa
tersebut
lnformasi
Menimbang
bahwa Majelis Komisioner
menerima dan rnembaca kesepakatan telah diadakan
Mediasi
Sengketa
Komisi Inforrnasi
Provinsi Kalimantan
Timur telah
Para Pihak bahwa pada hari Karnis, 15 September 2016 lnformasi
Publik
di Kantor Komisi
Informasi
Provinsi
Kalimantan Timur, JI. Basuki Rahmat No. 41 Samarinda, antara : Beralarnat di Jalan Family Cafe Gang Aren RT. 30, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di dalam persidangan Wastarnan rnemberikan kuasa kepada Andika Bahaduri, Rorni, melalui Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 2016, sclanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Wastaman
Dengan Pemerintah Kabupaten Berau
Menimbang
Bcralarnat di Jalan APT Pranoto No 1 Tanjung Redeb, dalam hal ini diwakili Drs Salim, berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 0941 IT IIV1l1!20 J 6 yang ditandatangani oleh Drs H Jonie Marhansyah sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
bahwa para pihak menerangkan
bersedia untuk mengakhiri
Sengketa
Informasi
Publik dengan rnengadakan kesepakatan bersarna dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Pasal 1
Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat dan secara menyelesaikan permasalahan dengan cara perdarnaian.
Pasal2
Bahwa daftar inforrnasi yang dimintakan oleh Pemohon berupa dokumen hasil review izin UKP4 kerjasama Pemprov Kaltim dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau, diakui Termohon tidak memilikinya. Karena itu Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bekerjasama dalam mencari dan menelusuririya ke lembaga yang kini berwenang, dikarenakan lembaga UKP4 sndah bubar.
Pasal3
Bahwa Pemohon rnemahami upaya yang telah dilakukan oleh Termohon dalam mencari dan mene1usuri daftar informasi tersebut. I3erdasarkan pengakuan Termohon dan dibenarkan Pemohon, jika Pemohon sudah diketernukan langsung dan berdialog dengan Wakil Bupati Berau Agus Tamtomo, dengan hasil akhirnya tercapai kesepakatan kerjasama antara Pemohon dan Termohon, untuk mencari dan menelusuri bersama-sama daftar informasi yang dimintakan Pemohon terse but kelernbaga berwenang.
Pasal4
Bahwa Pemohon rneminta garansi/jaminan dan disanggupi oleh Termohon, jika daftar inforrnasi tersebut akan dicari dan ditelusuri ke lernbaga yang berwenang.
Pasa15
Bahwa Pemohon rneminta garansi/jaminan Terrnohonan dalam hal ini Bupati Berau untuk segera mencari dan menelusuri daftar inforrnasi tersebut dengan salah satu caranya berkirim surat ke lernbaga berwenang, 2
sukarela
sesuai dcngan kapasitas dan kewenangan Terrnohon.
Pasa16
Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakatan rnenjalankan garansi/jaminan tersebut selarna kurun wakru tiga bulan ke depan sejak kesepakatan perdamaian ini diputuskan secara resmi oleh Majelis Komisioner Kornisi Inforrnasi Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya baik Pernohon dan Termohon, dalam menentukan langkah selanjutnya, dalam mencari dan menelusuri daftar informasi tersebut.
Pasal7
Pemohon dan Terrnohon sepakat mcnyatakan mediasi berhasil, sehingga sidang ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tirnur tidak perlu dilanjutkan lagi,
Kesepakatan dibacakan
Mediasi a quo telah dibuat secara tertulis pada tanggal di hadapan para pihak, dan para pihak menyatakan
15 September 2016 'dan
mcnyetujui
seluruh kesepakatan
tersebut. Menimbang
ketentuan
Pasal 39 Undang-undang
Keterbukaan
Inforrnasi
Publik menyatakan
bahwa: "Putusan Komisi Informasi yang berasal dar; kesepakatan melalui Mediasi bersifatfinal dan mengikat", Menirnbang
ketentuan
Pasal
40 ayat
(3)
Undang-undang
Keterbukaan
lnforrnasi
Publik
rnenyatakan bahwa : "Kesepakatan para Pihak dalam proses Medias! dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi",
Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kornisi Informasi Nomor Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa : (1) Mediator
menyerahkan
kesepakatan
Mediasi kepada Majelis
Komisioner yang
menangani Penyelesaian Sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan. (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk
Puiusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.
3
Berdasarkan
kesepakatan
tersebut, Majelis Komisioner rncnjatuhkan
putusan sebagai berikut:
Mernutuskan : Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewaj ibannya sebagairnana tertuang di dalam kesepakatan a quo.
Demikian diputuskan pada hari Rabu, Mochammad
05 Oktober
2016 oleh Majelis Kornisioner yaitu
Imron Rosyadi, 8.80s., M.Si selaku Ketua, Senci Han dan HM Balfas Syam
masing-rnasing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk
UI11UI11
pada hari Rabu, 05 Oktober 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-narnanya tersebut eli atas, dengan didampingi oleh Sutarwo sebagai Panitera Pengganti, Pembacaan Putusan tidak di hadiri oleh Pemohon dan Termohon.
Anggota Majelis
Anggota Majelis
r;J --\/~t~----"
~~.~
(HM Balfas Syam)
/' Panitera Pengganti
jf!t t
(Sutarwo)
4
(Senci Han)
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumurnkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
lnformasi Publik dan
Pasal 59 ayat (4) dan ayai (5) Peraturan Komisi lnforrnasi Nornor I Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Samarinda, 5 Oktober 2016 Panitera Pengganti
(Sutarwo)
5
