ANALISIS KINERJA PEGAWAI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

eJournal Administrative Reform, 2014, 2 (3):1510-1522 ISSN 2338-7637 , ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2014

ANALISIS KINERJA PEGAWAI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Rizki Indah Susanti1, Masjaya2, Fajar Apriani3 Abstract The purpose of this study discusses the analysis of the performance of Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur employees, about how the Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur employees performance as well as the factors that influence Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur employees. The results showed that the Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur employees performance is good enough that seen from employee discipline, employee coordination, employee responsibilities, and employee creativity. Whereas the factors that affect the performance of Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur employees is compensation, leadership, and the ability of employees.

Keywords : Performance, Komisi Pemilihan Umum(KPU), Employee

Abstrak Tujuan penelitian ini membahas analisis kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, tentang bagaimana kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur serta faktorfaktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sudah cukup baik, dilihat dari disiplin pegawai, kerjasama pegawai, tanggung jawab pegawai, dan kreatifitas pegawai. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah kompensasi, kepemimpinan, dan kemampuan pegawai.

1

Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. 2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. 3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Analisis Kinerja Pegawai Komisi Pemilihan Umum (Rizki Indah Susanti)

Kata Kunci : Kinerja, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pegawai.

Pendahuluan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud nyata demokrasi dan merupakan saran bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan terhadap negara dan pemerintah, kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa yang menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Dengan adanya pemilu maka kedaulatan rakyat telah dilaksanakan sebagai perwujudan hak asas politik rakyat, selain itu dengan adanya pemilu maka dapat melaksanakan pergantian pemerintah secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional seperti di negara demokrasi lainnya. Pemilu merupakan manifestasi dari sistem demokrasi dimana rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi atau sering dinyatakan sebagai pemerintahan „dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat‟, sehingga seperti dinyatakan pemilu merupakan kondisi yang diperlukan bagi demokrasi, bahkan pemilu merupakan prinsip penentu suatu demokrasi. Dalam beberapa kali pemilu pasca Orde Baru diwarnai dengan beragam persoalan sebagai implikasi terjadinya dinamika politik, baik yang menyangkut Manajemen Pemilu maupun Politik Pemilu. Dua persoalan ini, beberapa diantaranya menimbulkan penilaian miring dari masyarakat yang ditujukan pada kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam beberapa media belakangan ini. Dengan mencermati beberapa pemberitaan media massa tentang KPU, di luar dua persoalan besar yakni Manajemen Pemilu & Politik Pemilu, terdapat persoalan Komunikasi Politik antara Komisi Pemilihan Umum dengan stakeholdernya. Antara lain belakangan ini yang sering diberitakan yaitu kisruhnya penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, mundurnya beberapa pejabat struktural Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, kisruhnya proses seleksi Anggota Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, dll. Disamping itu, KPU dituntut untuk dapat melaksanakan sekaligus mengkomunikasikan seluruh tahapan pemilu terhadap publik secara efektif, karena jika setiap tahapan yang ada tidak dikomunikasikan dengan efektif dan kemudian tidak dapat dieksekusi sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka hal tersebut akan mengganggu tahapan berikutnya, dan itu berarti proses pemilu tidak dapat dilaksanakan dengan baik KPU sebagai sebuah institusi dalam masyarakat demokratis di Indonesia, tentu dibangun oleh interaksi manusia yang terlibat didalam proses pemilu. Proses pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dapat digambarkan sebagai interaksi antara KPU, Parpol dan Caleg, Panwas, Pemilih, Media Massa dan Organisasi Masyarakat yang memiliki kepedulian untuk ikut mengawal berlangsungnya proses pemilu di Indonesia. Mereka menggunakan bahasa 1511

eJournal Administrative Reform, Volume 2, Nomor 3, 2014: 1510-1522

untuk saling berinteraksi, saling memberi makna dan saling menafsirkan atas semua simbol yang mereka pertukarkan selama proses pemilu berlangsung. Program-program sosialisasi yang dibuat oleh KPU dapat saja dimaknai secara berbeda oleh setiap publik yang ada. Kerangka Dasar Teori Konsep Kinerja Pegawai Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), kinerja berarti kemampuan kerja. Kinerja terjemahan dari “performance” berarti hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma maupun etika (Sedarmayanthi, 2007). Menurut Hariandjha (2002) kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan peranannya dalam organisasi. Kinerja merupakan sesuatu yang sangat penting dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuannya, sehingga sebagian usaha harus dilakukan organisasi untuk meningkatkannya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat dikemukakan Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisai, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Menurut Prawirosentono dalam Sinambela, Dkk (2006) Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Berdasarkan konsep-konsep dan pendapat para ahli di atas, maka penulis mendefinisikan kinerja adalah kemampuan seseorang secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya berupa hasil pencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian Kinerja Kinerja seorang pegawai bisa kita ketahui baik atau buruk, apabila adanya suatu penilaian. Pengertian penilaian menurut Dessler dalam Harbani Pasolong (2007) penilaian kinerja merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya, yaitu untuk mendorong kinerja seseorang agar bisa berada di atas rata-rata. Selanjutnya Lohman dalam Mahsun (2006) mengatakan pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian targettarget tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Kemudian 1512


Pasolong (2007) Penilaian kinerja merupakan evaluasi keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil, adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihankelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan yang menjadi ukuran penilaian kinerja pegawai yang kiranya lebih relevan dalam penelitian ini yaitu kedisiplinan, kerjasama, dan tanggungjawab. Pembatasan ini dilakukan karena penulis menganggap dapat mewakili penilaian kinerja yang telah dikemukakan di atas. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pasolong (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Kemampuan Robbins (2007) mengatakan kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. 2) Kemauan Menurut Robbins kemauan adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. 3) Energi Ayan dalam Pasolong (2007) mendefenisikan energi adalah pemercik api yang menyalakan jiwa. Tanpa adanya energy psikis dan fisik yang mencukupi, perbuatan kreatif pegawai terhambat. 4) Teknologi Rousseau dalam Pasolong (2007) mengatakan bahwa teknologi adalah penerapan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan. 5) Kompensasi Kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagi balas jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya. 6) Kejelasan Tujuan Widodo dalam Pasolong (2007) mengatakan bahwa seorang cpemimpin birokrasi harus menentukan apa yang menjadi tujuan dari organisasi pemerintah dan menentukan pula kriteria kinerjanya. 7) Keamanan

1513


Keamanan pekerjaan menurut Geeorge Strauss & Leonard Sayles dalam Pasolong (2007) adalah sebuah kebutuhan manusia yang fundamental, karena pada umumnya orang menyatakan lebih penting keamanan pekerjaan daripada gaji atau kenaikan pangkat. Menurut Robert A. Sutermeister dalam Salman Lumoidong (2000) faktor internal yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai, meliputi : Motivasi, Kemampuan atau prilaku, dan Kepemimpinan Menurut Tri Widodo (2007) ada 2 faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pegawai sebagai aparatur, antara lain : a. Lingkungan kerja Merupakan aturan yang sifatnya memaksa orang atau individu untuk berprilaku tertentu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sebuah institusi. Lingkungan kerja menunjuk pada hal-hal yang berada di sekeliling dan melingkupi kerja karyawan di kantor. Kondisi lingkungan kerja lebih banyak tergantung dan diciptakan oleh pimpinan, sehingga suasana kerja yang tercipta tergantung pada pola yang diciptakan pimpinan. Lingkungan kerja dalam sebuah institusi dapat berupa : struktur tugas, desain pekerjaan, pola kepemimpinan, pola kerjasama, ketersediaan sarana kerja, dan imbalan. b. Kompensasi Merupakan sebuah stimulan yang diberikan oleh atasan instansi terhadap para bawahan. Metode Penelitian Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah membahas Kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, ditinjau dari : Disiplin Pegawai, Kerjasama Pegawai, Tanggung Jawab Pegawai, dan Kreatifitas Pegawai serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas. Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu 1514


Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007. Kinerja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Kinerja dalam penyelenggaraan pemilihan umum dapat kita lihat dalam kemampuan kerja pegawai komisi pemilihan umum, dimana pegawai komisi pemilihan umum masing-masing memiliki tugas dan wewenang diantaranya yang telah dijalankan meliputi yaitu hasil kerja yang dicapai pegawai komisi pemilihan umum didasarkan oleh kemampuan kerja pegawai komisi pemilihan umum dengan tingkat pencapaian pelaksanan suatu kegiatan program/kebijakan yang tertuang dalam perumusan rencana kerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan indikator disiplin, kerjasama tanggung jawab dan kreatifitas. Disiplin Pegawai Menurut Prijodarminto (2001: 24), Disiplin merupakan sikap dan prilaku yang tercipta melalui proses binaan oleh keluarga, pendidikan, dan pengalaman, atau keteladanan dari lingkungan. Disiplin akan membuat setiap individu tahu membedakan hal-hal apa yang seharusnya dilakukan ,yang boleh dilakukan, dan yang tak sepatutnya dilakukan karena merupakan hal yang dilarang. Bagi pegawai disiplin tersebut mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan Negara dan masyarakat. Disiplin waktu pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan baik yaitu dengan masuk kantor secara tertib, tepat waktu dan teratur. Akan tetapi kedisiplinan itu luntur dikarenakan alasan beberapa pegawai yang kondisi tempat tinggalnya berada agak jauh dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur maupun mengalami macet di jalan, sehingga terkadang mereka masuk kerja melewati dari jam masuk yang telah di tentukan. Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur juga telah melaksanakan disiplin dalam menyelesaikan 1515


pekerjaan secara tepat waktu. Akan tetapi karena beban pekerjaan yang terlalu banyak sedangkan jumlah pegawai terbatas maka seringkali pekerjaan tersebut terbengkalai dan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam hal disiplin dapat dikatakan telah cukup baik hanya kurang maksimal. Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menerapkan disiplin untuk masuk dan pulang kerja tepat waktu, melaksanakan pekerjaan secara tepat waktu, serta mengenakan pakaian sesuai peraturan yang telah ditentukan. Kerjasama Pegawai Menurut Thomson dan Perry dalam Keban (2007: 28), kerja sama memiliki derajat yang berbeda ,mulai dari koordinasi dan koperasi (cooperation) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu collaboration, para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen, dan kompleksitas, dimana koperasi terletak pada tingkatan yang paling rendah, sedangkan collaboration pada tingkatan yang paling tinggi. Menurut Rosen dalam Keban (2007: 32), Secara Teoritis istilah kerjasama (cooperation) telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Kerjasama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat, kerjasama juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan misalnya dalam pemberian atau pengadaan fasilitas. Sebagai makhluk sosial pegawai tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya dan setiap pegawai tidak ada yang dapat berdiri sendiri untuk melakukan segala aktivitas dalam pekerjaannya, tanpa bantuan orang lain. Secara alamiah, pegawai melakukan interaksi dengan lingkungan kerjanya, baik dengan atasan, bawahan maupun sesama rekan kerja. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses dalam suatu pekerjaan adalah sukses dalam kerja sama. Kerjasama pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur baik kerjasama dengan atasan, bawahan, maupun antar sesama rekan kerja telah berjalan dengan baik. Hasil kerjasama tersebut berfungsi membantu pelaksanaan pekerjaan dan berperan meningkatkan kinerja pegawai untuk melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tanggung Jawab Pegawai Menurut Teori Hasibuan dalam siagian (2002:56), Tanggungjawab adalah kesanggupan seorang pegawai menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani menerima resiko pekerjaan yang dilakukan. Dalam kinerja pegawai yang memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya sepanjang pekerjaan tersebut bisa ia lakukan kemudian juga berani menerima resiko atas pekerjaan dengan rasa tanggungjawab pegawai. 1516


Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya sehingga bertanggungjawab adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya serta menanggung akibatnya. Pegawai memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka hal ini berarti Pegawai telah memenuhi kewajibannya serta Pegawai juga telah bertanggung jawab atas kewajibannya. Pegawai mau bertanggung jawab karena ada kesadaran atau pengertian atas segala perbuatan akibatnya dan atas kepentingan pihak lain. Pegawai harus mampu melakukan semua tanggungjawab dengan ikhlas dan akan mendapatkan hak pada saatnya setelah pegawai melakukan semua tanggungjawabnya yaitu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan telah melaksanakan tugas dan fungsinya serta telah bertanggung jawab atas kewajibannya. Pegawai mempunyai kesadaran sendiri akan tanggung jawab masing-masing terhadap pekerjaannya. Kreatifitas Pegawai Menurut Rogers dalam Munandar (2004) mengatakan bahwa sumber dari kreativitas adalah kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri, mewujudkan potensi, dorongan untuk berkembang untuk menjadi matang, kecenderungan untuk mengekspresikan dan mengaktifkan semua kemampuan organisme. Oleh karena itu, kreativitas pegawai harus dapat dikembangkan bukan hanya pada satu orang akan tetapi kepada semua pegawai harus memiliki kreasi agar bisa membawa organisasi menjadi yang dinilai memiliki kreatifitas tinggi dari pemerintah baik pemerintah provinsi atau pusat. Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya, dapat berupa kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman, mencakup pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya yang harus mempunyai maksud dan tujuan yang ditentukan, bukan fantasi semata, walaupun merupakan hasil yang sempurna dan lengkap dan mungkin dapat berbentuk produk seni, produk ilmiah, atau mungkin bersifat prosedural atau metodologis. Kapasitas pegawai senantiasa dioptimalkan melalui pengembangan kemampuan profesionalisme pegawai yang kreatif dan inovatif itu. Setiap kinerja pegawai diupayakan selalu dapat dicari pemecahan permasalahan yang ada untuk dapat dengan segera dicari solusi yang segera dikerjakan dengan kreatif. Peningkatan efektivitas kerja pegawai setiap saat perlu mendapatkan 1517


perhatian dari pemegang kebijakan yang disertai oleh komitmen pribadi dari masing-masing pegawai untuk selalu berkreasi dan berinovasi dalam setiap pekerjaan yang menjadi beban tugas pokok dan fungsi pegawai. Berkembangnya kreativitas serta inovasi yang dimiliki oleh pegawai dalam membuat program pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya sebagai pendukung dalam pemerintahan. Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah mempunyai kreatifitas tinggi untuk berperan aktif dalam pelayanan kepada masyarakat. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor kompensasi, faktor kepemimpinan, dan faktor kemampuan. Kompensasi Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para pegawai sebagai balas jasa untuk mereka (Handoko, 2001). Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pegawai adalah melalui kompensasi. Semakin baik kompensasi yang diterima oleh pegawai, maka kinerja pegawai juga semakin baik. Motivasi pegawai akan meningkat apabila semua usaha/tindakan yang telah mereka lakukan seimbang dengan hasil berupa kompensasi yang akan mereka terima. Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai penghargaan terhadap hasil pekerjaan mereka. Kompensasi dipandang penting bagi pegawai karena besarnya kompensasi yang diberikan merupakan cerminan ukuran nilai pekerjaan seorang pegawai. Apabila kebijakan pemberian kompensasi dilaksanakan secara tepat maka pegawai akan merasa puas dan mampu menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaliknya bila kebijakan pemberian kompensasi tidak dilaksanakan secara tepat akan mengakibatkan pegawai mengeluah dan timbul ketidakpuasan yang kemudian berdampak pada kemerosotan semangat kerja pegawai yang menyebabkan kinerjanya menurun. Pemberian kompensasi berpengaruh positif dan sangat nyata terhadap kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Pegawai yang rajin masuk kerja dan melaksanakan pekerjaan secara tepat waktu akan mendapatkan kompensasi berupa uang, perjalanan dinas, dan tentunya penghargaan atau pengakuan dari atasan atas prestasi yang telah dicapai. Semakin baik kompensasi yang diterima oleh pegawai maka akan meningkatkan kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

1518


Kepemimpinan Kepemimpinan merupakan kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Tipe kepemimpinan dalam sebuah organisasi akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai, karena pimpinan memiliki wewenang yang sangat tinggi dalam mengatur jalannya organisasi. Semakin baik kepemimpinan maka kinerja pegawai juga akan meningkat lebih baik. Pemimpin yang handal tentunya dapat memantau pegawainya langsung serta mengarahkan dan memberikan masukan bagi pegawai untuk bekerja lebih giat dan menghasilkan kinerja yang maksimal. Pemimpin juga berwenang untuk memberikan hukuman atau sanksi terhadap pegawai yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin harus menyatukan berbagai keahlian, pengalaman, kepribadian dan motivasi setiap individu yang dipimpinnya. Selain itu pemimpin juga harus memfasilitasi interaksi yang terjadi diantara kelompok dalam organisasi. Dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memadukan seluruh potensi pegawai yang dipimpinnya. Initiating Structure, adalah tingkat dimana seorang pemimpin mendefinisikan dan merancang peran dirinya serta peran para bawahannya ke arah pencapaian tujuan-tujuan formal kelompok. Misalnya melakukan kritik terhadap pekerja yang lamban, menekankan perlunya pemenuhan atas waktu, memberikan tugastugas kepada para bawahan, memberitahu tentang apa yang diharapkan pemimpin, mengkoordinasi aktifitas bawahan, menawarkan pendekatan masalah yang baru, memelihara ketentuan standar pelaksanaan kerja, meminta para bawahan mengikuti standar prosedur operasi, serta mengusahakan kepada para bawahan agar bekerja sepenuh kapasitasnya. Faktor kepemimpinan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, artinya semakin baik kepemimpinan maka kinerja pegawai juga semakin baik. Kemampuan Pegawai Kemampuan kerja adalah suatu kesadaran yang ada pada diri individu atau pegawai yang sungguh berdayaguna dan berhasil guna dalam menyelesaikan pekerjaannya. Prestasi seseorang tergantung pada kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas pekerjannya. Seseorang pegawai dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk mempunyai suatu ketrampilan dan pengetahuan. Keahlian yang dimiliki para pegawai yang disebut dengan kemampuan kerja. Dalam mencapai kinerja pegawai yang baik tentunya diperlukan pegawai yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik sehingga dapat mempermudah penyelesaian pekerjaan dalam organisasi maupun memecahkan 1519


permasalahan yang dihadapi suatu organisasi. Dengan kata lain, semakin tinggi kemampuan pegawai maka kinerja mereka juga semakin baik. Tingginya kemampuan yang dimiliki pegawai dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki, pemahaman terhadap prosedur kerja, terpeliharanya hubungan yang harmonis dengan teman sejawat. Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan dapat mengerjakan pekerjaan kantor dengan baik, tepat waktu dan menghasilkan suatu kinerja yang memuaskan. Selain itu, kemampuan dalam berinteraksi baik dengan teman sejawat maupun dengan pihak luar akan mendukung proses kerja sama yang dibutuhkan dalam bekerja. Semakin tinggi kemampuan pegawai, kinerja pegawai pun semakin tinggi. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian Kinerja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur sudah cukup baik, dilihat dari hal-hal sebagai berikut : a. Disiplin Pegawai Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sudah melaksanakan disiplin baik dalam hal disiplin waktu untuk masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan, melaksanakan pekerjaan secara tepat waktu serta disiplin dalam mengenakan pakaian pada hari kerja sesuai peraturan. b. Kerjasama Pegawai Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya telah menjalankan kerjasama yang baik dengan atasan, bawahan, maupun antar sesama rekan kerja sehingga pekerjaan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan selesai tepat pada waktunya. c. Tanggungjawab Pegawai Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki kesadaran sendiri untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. d. Kreatifitas Pegawai Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki kreatifitas yang terwujud dalam kegiatan yang terpadu, berkelanjutan, efektif, dan efisien yang dituangkan dalam berbagai kegiatan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur a. Kompensasi 1520


Semakin baik kompensasi yang diterima oleh pegawai maka akan meningkatkan kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. b. Kepemimpinan Kepemimpinan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, artinya semakin baik kepemimpinan maka kinerja pegawai juga semakin baik. c. Kemampuan Pegawai Semakin tinggi kemampuan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pun semakin tinggi. Saran 1. Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum; 2. Perlu segera direalisasikannya remunerasi untuk Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang dapat menambah semangat pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kinerjanya; 3. Perlunya penambahan kuantitas pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sehingga dapat membantu pelaksanaan pekerjaan secara tepat waktu; 4. Perlunya peningkatan kualitas pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang diwujudkan dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan secara intensif. Daftar Pustaka Bogdan, Robert & Steven J Taylor, 1975. Introduction, Qualitative Research Method, New York: John Wiley & Sons. Hariandja, Marihot T.E. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, Grasindo, Jakarta. Husman, Husaini, Purnomo Setiady Akbar. 2003. Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta. Leteiner & Levin, Terjemahan Soejono. Disiplin Kerja Karyawan. Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Penerbit BPFE, Yogyakarta. Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007. Evaluasi Kinerja, PT. Refika Aditama, Bandung. Miles, M.B. dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru diterjemahkan oleh T.R. Rohidi. Penerbit Universitas Indonesia. Moh. Nazir. 1988. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1521


Moleong, J. Lexi. 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung. Nasution. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif, Tarsito, Bandung. Ndraha, Talizuduhu. 1997. Budaya Organisasi, Rineka Cipta, Jakarta. Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung. Robbins, SP. 2007. Perilaku Organisasi, Diterjemahkan oleh H. Pujaatmaka, cet 10 ed 8, Prenhalindo, Jakarta. Ruky, Achmad. 2001. Sistem Manajement Kinerja, Gramedia, Jakarta. Sedarmayanti. 2007. Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan, Mandar Maju, Bandung. Siagian, P & Sondang. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta. Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta. Singarimbun, Masri. 1989. Metodologi Penelitian Survei, LP3ES, PT Matahari Bakti, Jakarta. Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta. Jakarta. Peraturan Perundangan : Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

1522

ANALISIS KINERJA PEGAWAI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Recommend Documents