DAFTAR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 TERMOHON
1
Ramlianur
BPKAD Kab. Kukar 1. (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)
07 Januari 2014
INFORMASI YANG DIMOHON
2.
Dok. APBD TA 2009, 2012,2013
KETERANGAN
2010, 2011,
Ajudikasi
Dok. Penjabaran APBD TA 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Dok. APBD Perubahan TA 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Stefanus Doni/Jatam Samarinda
Bupati Kab. Kukar
P
10 Maret 2014
KI
2.
KA LT I
M/
3.
15
PEMOHON
VI /20
NO TERIMA P2SI
4.
Dok. Penjabaran APBD TA 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
5.
Dok. Realisasi APBD TA 2009, 2010, 2011, 2012
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2012 Ket :
Page 1 of 37
1.
Lampiran I Ringkasan APBD
Mediasi
3.
Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
15
Dinas Pertambangan 1. dan Energi Daerah Kab. Kukar
Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
Renja SKPD Pertambangan TA 2012
VI /20
Stefanus Doni/Jatam Samarinda
1.
Program Kegiatan
KA LT I
M/
Ket :
P
10 Maret 2014
2.
Lokasi Kegiatan
3.
Pagu Indukatif dan Prakiraan maju
2.
DPA - SKPD Pertambangan TA 2012
Ket :
1.
Rincian dok. Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD
2.
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KI
3.
2.
Page 2 of 37
Ajudikasi
3.
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Surat keputusan izin usaha pertambangan Ket. Semua SK IUP & Kab. Kukar
4.
Laporan pemantapan ketaatan internal perusahaan pertambangan tahubn 2011
VI /20
15
3.
1.
PT. Amelia Energi
2.
PT. Putra Ramli
KI
P
KA LT I
M/
Ket :
Page 3 of 37
3.
PT. Bina Mitra Sumber Artha
4.
PT. Bara Kumala Sakti
5.
PT. Anugrah Bara Kaltim
6.
PT. Mega Prima Persada
7.
PT. Multi Harapan Utama
8.
PT. Lembuswana
Iskandarriah/ Bupati Tana Paser Pokja 30 Samarinda
1.
2.
CV. Energi Bumi Kartanegara
Dok. APBD TA 2009, 2010, 2011, 2012,2013
Mediasi
Dok. Penjabaran APBD TA 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Dok. APBD Perubahan TA 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
M/
3.
10
15
21 Maret 2014
PT. Grace Coal
VI /20
4.
9.
Stefanus Doni Dinas Kehutanan 1. Divisi Hukum Kab. Malinau dan Advokasi/Jatam
P
29 April 2014
KI
5.
KA LT I
4.
Page 4 of 37
Dok. Realisasi APBD TA 2009, 2010, 2011, 2012 Rencana Kerja SKPD Kehutanan TA
a.
Program Kegiatan
b.
Lokasi Kegiatan
Putusan Sela
c.
Dokumen Hasil Inventarisasi Kawasan Hutan Tingkat Kab. Keadaan status dan fungsi
VI /20
a.
15
2.
Pagu Indukatif dan Prakiraan maju
Kondisi fisik kawasan hutan
c.
Informasi DAS (Daerah Aliran Sungai) dan Sub DAS (Daerah Aliran Sungai)
KI
P
KA LT I
M/
b.
Page 5 of 37
d.
Keadaan Penutupan bahan
e.
Potensi sumber daya Hutan Kayu
f.
Potensi sumber daya Hutan Non Kayu
g.
Potensi Satwa Liar
h.
Kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat & sekitar kawasan hutan
j.
Potensi Hutan Rakyat/Hutan Hak
k.
Peta Hasil Kegiatan Skala 1:100.000
15
Potensi kawasan dan jasa lingkungan
VI /20
3.
i.
Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Peta tata batas
M/
a.
KA LT I
b.
Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD Kehutanan TA 2012 a.
Rincian Anggaran SKPD
b.
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KI
P
4.
Page 6 of 37
Salinan keputusan penunjukan kawasan Hutan atau perubahan fungsi kawasan Hutan atau pelepasan kawasan hutan dari peta lampirannya
dokumen pelaksanaan Belanja tidak langsung
c.
Dokumen rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan (RPLHL) Kebijakan dan strategi Pembangunan daerahn dalam rehabilitasi hutan dan lahan
VI /20
a.
15
5.
Program rehabilitasi hutan dan bahan
b.
Sasaran rehabilitasi hutan dan lahan
c.
Rencana Pengelolaan hutan dan lahan
KI
P
KA LT I
M/
rehabilitasi
6.
Page 7 of 37
d.
Peta rencana pengelolaan rehabilitas hutan dan lahan
e.
Peta pemanfaatan hutan dan lahan
f.
Peta penutupan hutan dan lahan
g.
Peta fungsi kawasan hutan dan lahan
Rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan
Kondisi lahan kritis wilayah
b.
Rencana tahunan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) kegiatan vegetatif
c.
Rencana tahunan RHL (Kegiatan Sipil Teknis)
VI /20 d.
Tata waktu kegiatan RHL vegetatif dan sipil teknis
KA LT I
M/
Ponidi Direktur Dinas Kehutanan AMDAL PT. Belantara Pusaka Perkumpulan Pemkab. Berau Menapak Indonesia
P
6 Mei 2014
KI
6.
15
a.
1.
Rekomendasi Gubernur terkait permohonan izin HTI berikut dengan pertimbangan bupati
2.
Surat keterangan berdomisili perusahaan atau surat pernyataan bersedia membuka kantor cabang di Provinsi dan Kabupaten
3.
Akta pendirian Badan Usaha beserta Perubahan-perubahannya yang telah di legalisir
Page 8 of 37
Mediasi
Surat izin usaha dan instansi yang berwenang
5.
NPWP
6.
Surat pertimbangan teknis dan analisis fungsi dari Kepala Dinas Kehutananan setempat Surat keterangan hasil analisis funsi dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Rencana lokasi di lampiri dengan citra satelit resolusi 30 m, dengan kejelasan sumber, dan di lengkapi peta dengan skala minimal 1 : 100.000
KI
P
KA LT I
M/
8.
VI /20
7.
15
4.
9.
Proposal teknis
10.
Bukti pembayaran pemanfaatan hutan
11.
Kesesuaian jumlah dan waktu pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hutan dengan surat perintah pembayarannya
12.
Jika ada perluasan persyaratannya :
Page 9 of 37
iuran
izin
usaha
Surat permohonan perluasan areal
b.
Keputusan menteri tentang pemberian atau pembaharuan IUPHHK HTI
c.
Rekomendasi Gubernur terkait permohonan izin HTI berikut dengan pertimbangan Bupati
VI /20
15
a.
Surat pertimbangan teknis dan analisis fungsi dari Kadis Kehutanan setempat
e.
Surat keterangan Hasil analisis fungsi dari Kepala Balai pemantapan kawasan hutan
f.
Proposal teknis
g.
Bukti pembayaran iuran izin
h.
kesesuaian jumlah dan waktu pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hutan dengan surat perintah pembayarannya
KI
P
KA LT I
M/
d.
13.
Penyesuaian berdasarkan dengan aturan per Uuan yang baru
Page 10 of 37
Pernyataan di depan notaris
b.
Rencana lokasi di mohon dengan peta skala 1 : 50.000 untuk luasan di bawah 100.000 Ha
c.
Pertimbangan Bupati/Walikota berdasarkan pada pertimbangan teknis Kadis Kehutanan Kab/Kota, bahwa areal di maksud tidak di bebani hakhak lain
VI /20
15
a.
Analisis fungsi kawasan hutan dari Kadis Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi dan data lain yang tersedia antara lain tata batas, uraian penutupan vegetasi, penggunaan, pemanfaatan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan yang di tuangkan dalam data numerik dan spasial
KI
P
KA LT I
M/
d.
e.
Peta areal kerja (working area/WA) beserta bahan penetapan tebangan tahun (BPTI)
f.
Membayar lunas iuran usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman
Page 11 of 37
Prosedur Kewajiban Pasca Pemberian Izin Tanda terima surat pengajuan RKT tahunan
2.
Surat izin pembuatan koridor
3.
Surat pernyataan tidak memindah tangankan sebelum mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin
VI /20
Laporan rencana kerja untuk keseluruhan areal kerja
M/
4.
15
1.
KA LT I
5. 6.
Ponidi Direktur Kadis Perkebunan 1. Perkumpulan Pemkab. Berau Menapak Indonesia
P
06 Mei 2014
KI
07.
Dokumen kegiatan HTI di lapangan Berita acara tata batas penataan batas areal kerja Amdal Lengkap PT. Malindomas
a.
Surat permohonan IUP
b.
Akta pendirian perusahaan perubahan terakhir
Page 12 of 37
Mediasi
dan
Nomor pokok wajib pajak
d.
SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati
e.
Rekomendasi teknis berupa rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan
VI /20
15
c.
Peta lokasi
g.
Rencana Pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan
h.
Amdal atau UKL/UPL (adanya SK kelayakan lingkungan hidup)
i.
Surat keputusan kelayakan lingkungan dari Bupati
j.
SK HGU dari BPN Kabupaten
k.
Pernyataan mengenai pola pengembangan yang di pilih dan di buat oleh akte notaris
l.
Surat keterangan berdomisili
KI
P
KA LT I
M/
f.
m. SK izin usaha perkebunan
Page 13 of 37
n.
Amdal Lengkap PT. Sanggan Persada Surat Permohonan IUP
b.
Akta pendirian perusahaan perubahan terakhir
15
a.
dan
VI /20
2.
SK IUP budidaya (jika ada)
Nomor pokok wajib pajak
d.
SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati
KI
P
KA LT I
M/
c.
e.
Rekomendasi teknis berupa rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan
f.
Peta lokasi
g.
Rencana kerja perkebunan
h.
Amdal atau UKL/UPL (adanya SK kelayakan lingkungan hidup)
i.
Surat Keputusan kelayakan lingkungan dari Bupati
j.
SK HGU dari BPN Kabupaten
Page 14 of 37
pembangunan
Pernyataan mengenai pola pengembangan yang di pilih dan di buat oleh akte notaris
l.
Surat keterangan berdomisili
15
k.
VI /20
m. SK izin usaha perkebunan n.
Amdal (Lengkap) PT. Agrindo Sukses Sejahtera a.
Surat permohonan IUP
b.
Akta pendirian perusahaan perubahan terakhir
c.
Nomor pokok wajib pajak
d.
SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati
e.
Rekomendasi teknis berupa rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan
f.
Peta lokasi
g.
Rencana
KI
P
KA LT I
M/
3.
SK IUP budidaya (jika ada)
Page 15 of 37
kerja
dan
pembangunan
perkebunan Amdal atau UKL/UPL (adanya SK kelayakan lingkungan hidup)
i.
Surat Keputusan kelayakan lingkungan dari Bupati
VI /20
15
h.
SK HGU dari BPN Kabupaten
k.
Pernyataan mengenai pola pengembangan yang di pilih dan di buat oleh akte notaris
M/
j.
KA LT I
l.
KI
P
4.
Surat keterangan berdomisili
m. SK izin usaha perkebunan n.
SK IUP budidaya (jika ada)
Amdal (lengkap) PT. Muliya Inti Perkasa a.
Surat Permohonan IUP
b.
Akta pendirian perusahaan perubahan terakhir
c.
Nomor pokok wajib pajak
d.
SK izin lokasi yang diterbitkan oleh
Page 16 of 37
dan
Bupati Rekomendasi teknis berupa rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan
f.
Peta Lokasi
g.
Rencana kerja perkebunan
h.
Amdal atau UKL/UPL (adanya SK kelayakan lingkungan hidup)
i.
Surat Keputusan kelayakan lingkungan dari Bupati
j.
SK HGU dari BPN Kabupaten
k.
Pernyataan mengenai pola pengembangan yang di pilih dan di buat oleh akte notaris
l.
Surat keterangan berdomisili
pembangunan
P
KA LT I
M/
VI /20
15
e.
KI
m. SK izin usaha perkebunan n. 5.
SK IUP budidaya (jika ada)
Amdal (Lengkap) PT. Anugerah Agung
Page 17 of 37
a.
Surat Permohonan IUP
b.
Akta pendirian perusahaan perubahan terakhir
c.
Nomor pokok wajib pajak
d.
SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati
e.
Rekomendasi teknis berupa rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan
KI
P
KA LT I
M/
VI /20
15
dan
f.
Peta lokasi
g.
Rencana kerja perkebunan
h.
Amdal atau UKL/UPL (adanya SK kelayakan lingkungan hidup)
i.
Surat Keputusan kelayakan lingkungan dari Bupati
j.
SK HGU dari BPN Kabupaten
l.
Surat keterangan berdomisili
pembangunan
m. SK ijin usaha perkebunan
Page 18 of 37
n.
Amdal (Lengkap) PT. Inti energi Kaltim Surat permohonan IUP
b.
Akta pendirian perusahaan perubahan terakhir
15
a
dan
VI /20
6.
SK IUP budidaya (jika ada)
Nomor pokok wajib pajak
d.
SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati
e.
Rekomendasi teknis berupa rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan
f.
Peta lokasi
g.
Rencana kerja perkebunan
h.
Amdal atau UKL/UPL (adanya SK kelayakan lingkungan hidup)
i.
Surat keputusan kelayakan lingkungan dari Bupati
j.
SK HGU dari BPN Kabupaten
KI
P
KA LT I
M/
c.
Page 19 of 37
pembangunan
Pernyataan mengenai pola pengembangan yang di pilih dan di buat oleh akte notaris
l.
Surat keterangan berdomisili
15
k.
VI /20
m. SK izin usaha perkebunan n.
07 Mei 2014
Muh. Jamil Kantor Pertanahan 1. Devisi Hukum Kab. Bulungan dan Advokasi/Jatam Kaltim
Hak Guna Usaha
Ajudikasi
KA LT I
M/
8.
SK IUP budidaya (jika ada)
Muh. Jamil Bupati Daerah Kab. 1. Devisi Hukum Bulungan dan Advokasi/Jatam Kaltim
P
07 Mei 2014
PT Bulungan Citra Argo Persada
1.2
PT. Intraca Word
1.3
Seluruh HGU Perkebunan di Kab. Bulungan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD TA 2012
KI
9.
1.1
1.1 Page 20 of 37
Lamp I Ringkasan APBD
Mediasi
1.3
Lamp III Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi
15
Lamp II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi
VI /20
Perda tentang laporan keuangan pemerintah 2.1
Laporan realisasi anggaran
2.2
Neraca
KA LT I
M/
2.
1.2
KI
P
3.
2.3
Laporan arus kas
2.4
Catatan (CALK)
atas
laporan
keuangan
SK rekomendasi Kepala Daerah untuk persetujuan izin pinjam pakai dan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan 3.1
Letak dan arah yang di mohon sesuai dengan fungsi kawasan hutan
3.2
Peta kawasan hutan
3.3
Kondisi kawasan hutan
Page 21 of 37
3.4
Rencana kerja SKPD Pertambangan TA 2012
VI /20
15
Muh. Jamil Distamben Pemkab. 1. Devisi Hukum Bulungan dan advokasi/Jatam Kaltim
Program Kegiatan
1.2
Lokasi Kegiatan
1.3
Pagu Indukatif dan Prakiraan maju
M/
1.1
KA LT I
2.
Dok. Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Pertambangan TA 2012 2.1
Rincian dok. Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD
2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
2.3
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
P
07 Mei 2014
KI
10.
Pertimbangan teknis
3.
Surat Keputusan izin usaha pertambangan *Semua Surat Keputusan IUP di Kab. Bulungan
Page 22 of 37
Proses Sidang
PT. Rock Republik
4.2
PT. Sagita Berau Energi
4.3
PT. Mulia Permata
4.4
PT. Mitra Niaga Mulia
4.5
PT. Garda Tujuh Buana
15
4.1
Laporan rencana reklamasi tahunan perusahaan pertambangan yang di sediakan Bupati Bulungan
KI
P
KA LT I
M/
5.
Laporan Pemantau ketaatan Internal Perusahaan Perkembangan Tahun 2011
VI /20
4.
6.
5.1
PT. Rock Republik
5.2
PT. Sagita Berau Energi
5.3
PT. Mulia Permata
5.4
PT. Mitra Niaga Mulia
5.5
PT. Garda Tujuh Buana
SK Penetapan dana jaminan reklamasi untuk perusahaan tambang 6.1
Page 23 of 37
PT. Rock Republik
6.3
PT. Mulia Permata
6.4
PT. Mitra Niaga Mulia
6.5
PT. Garda Tujuh Buana
VI /20
15
PT. Sagita Berau Energi
Rekapitulasi Laporan pemantauan ketaatan perusahaan pertambangan tahun 2011 7.1
PT. Rock Republik
7.2
PT. Sagita Berau Energi
7.3
PT. Mulia Permata
7.4
PT. Mitra Niaga Mulia
7.5
PT. Garda Tujuh Buana
KA LT I
M/
7.
6.2
KI
P
8.
Laporan Pemantau ketaatan Internal Perusahaan Pertambangan Tahun 2011 8.1
PT. Rock Republik
8.2
PT. Sagita Berau Energi
8.3
PT. Mulia Permata
8.4
PT. Mitra Niaga Mulia
Page 24 of 37
8.5
SK. Rekomendasi Kepala Daerah untuk persetujuan izin pinjam pakai dan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan Letak dan arah yang di mohon sesuai dengan fungsi kawasan hutan
VI /20
9.1
15
9.
PT. Garda Tujuh Buana
Luas dan peta kawasan hutan sesuai yang dimohonkan
9.3
Kondisi kawasan hutan
9.4
Pertimbangan teknis
KA LT I
M/
9.2
03 Juni 2014
Mata Umat/ Gubernur Kaltim Muhammad HS
Tidak di sediakannya dan tidak di umumkannya Informasi publik pada : situs resmi badan publik dan pada papan pengumuman di kantor badan publik informasi tentang LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan seluruh pejabat wajib lapor LHKPN di lingkungan badan publik
Putusan Gugur
12.
24 Juli 2014
KNPI Berau Robby F
Kab. Dinas Pertambangan Bukti setoran dana jamrek : PT. Berau Coal; PT. dhi dan mineral Kab. Berau Bara Abadi; PT. Kaltim Jaya Bara; PT. Berau Sungai Berlian Bakti; PT. Supra Bara Energi; PT. Bara Jaya Utama
Proses Sidang.
KI
P
11.
Page 25 of 37
24 Juli 2014
KNPI Berau Robby F
Kab. Badan Lingkungan Dokumen Amdal : PT. Berau Coal, PT. Berau Bara dhi Hidup Kab. Berau Abadi, PT. Kaltim Jaya Bara, PT. Sungai Berlian Bakti, PT. Supra Bara Energi, PT. Bara Jaya Utama
14.
24 Juli 2014
KNPI Berau Robby F
Kab. Dinas Kehutanan Dokumen Pinjam Pakai Kawasan dan Kementerian dhi Kab. Berau Kehutanan : PT. Kaltim Jaya Bara, PT. Berau Bara Abadi
15.
17 Juli 2014
Mata Umat/ Komisi Informasi 1. Muhammad HS Provinsi Kalimantan Tengah
15
13.
VI /20
Rekapitulasi Pengaduan masyarakat yang Putusan Gugur disampaikan secara tertulis kepada badan publik pada tahun 2010 sampai dengan 2014, yang memuat keterangan nama dan alamat lengkap pengadu, tanggal surat pengaduan, permasalahan yang di adukan, tindak lanjut dan hasil akhir penanganan aduan
M/ KA LT I KI
P
2.
Ajudikasi
Rekapitulasi Pelayanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh badan publik pada tahun 2010 sampai dengan 2014 yang memuat keterangan nama dan alamat lengkap pemohon, nama dan alamat lengkap termohon, tanggal pengajuan sengketa, tanggal diterbitkannya bukti/akta registrasi sengketa kepada mohon, tanggal dikeluarkannya penetapan mediator, tanggal dikeluarkannya penetapan MK, tanggal pelaksanaan sidang adjudikasi Non Litigasi (sidang adjudikasi 1,2,3) tempat pelaksanaan sidang adjudikasi, tanggal pembacaan putusan, dan tanggal pengiriman salinan
Page 26 of 37
M/
Mata Umat/ Komisi Informasi Tidak dilaksanakannya kewajiban pasal 11 ayat 1 Putusan Gugur Muhammad HS Provinsi Kalimantan huruf B dan C Perki 1/2010 TTG Slip Tengah
KA LT I
b.
P
21 Juli 2014
KI
16.
VI /20
15
putusan kepada para pihak
Ringkasan Informasi tentang program dan kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurangkurangnya terdiri atas : 1.
Nama Program dan kegiatan
2.
Penanggungjawab pelaksana program dan kegiatan serta nomor telpon dan/atau alamat yang dapat di hubungi
3.
Target dan/atau capaian program dan kegiatan
Page 27 of 37
Jadwal pelaksanaan kegiatan
program
dan
5.
Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
6.
Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik
VI /20
15
4.
Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
8.
Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
9.
Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum
KA LT I
M/
7.
17.
23 Juli 2014
KI
P
c.
Mata Umat/ Komisi Muhammad HS Pusat
Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan berita capaiannya
Informasi Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Ayat (1) huruf L dan huruf M Peraturan Komisi Informasi Publik
Page 28 of 37
Putusan Gugur
18.
23 Juli 2014
Mata Umat/ Komisi Informasi Pasal 28 Ayat 4 Perki 1 tahun 2010 tentang SLIP Muhammad HS Provinsi Kalimantan Tengah Badan Publik Wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan Informasi Publik sesuai dengan tata cara Pengumuman Informasi Publik secara berkala
Informasi 1.
Lembar Disposisi Ketua Komisi Informasi Pusat tertanggal 16 Januari 2014 yang ditujukan kepada Komisioner Gugus tugas percepatan penanganan sengketa informasi, terkait pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Komisi Informasi yang diduga dilakukan oleh Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Sdr. Anton Minardi, Sdr. Mahi M. Hikmat, dan Sdr. Anne Friday Safana
KA LT I
M/
Mata Umat/ Komisi Muhammad HS Pusat
2.
P
04 Agustus 2014
KI
19.
VI /20
15
1.
Putusan Gugur
Lembar Disposisi Ketua Komisi Informasi Pusat tertanggal 16 Januari 2014 yang ditujukan kepada komisioner gugus tugas percepatan penanganan sengketa informasi, terkait pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Komisi Informasi yang diduga dilakukan oleh Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Sdr. Hernadi Natawijaya
Page 29 of 37
Putusan Gugur
Informasi 1.
Surat pengaduan adanya dugaan pelanggaran kode etik Komisi Informasi yang disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat, atas nama teradu Usman Abdhali Watik selaku anggota Komisi Informasi Pusat
VI /20
15
Penjelasan tertulis mengenai alasan belum dilakukannya tindak lanjut terhadap pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Komisi Informasi yang diduga di lakukan oleh anggota Komisi Informasi Provinsi Banten sdr. Yhannu Setiawan dan Sdr. Alamsyah Basri ?
M/
Mata Umat/ Komisi Muhammad HS Pusat
KA LT I
2.
3.
P
05 Agustus 2014
KI
20.
3.
Lembar disposisi ketua Komisi Informasi Pusat, untuk menindaklanjuti adanya pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Komisi Informasi atas nama Teradu Usman Abdhali Watik Berita acara rapat pleno Komisi Informasi Pusat menetapkan/memutuskan untuk menindaklanjuti kasus dugaan pelanggaran kode etik Komisi Informasi atas nama teradu Usman Abdhali Watik, dengan membentuk badan/Dewan kehormatan Komisi Informasi Pusat
Page 30 of 37
Putusan Gugur
Seluruh berita acara persidangan badan/Dewan Kehormatan Komisi Informasi pusat yang menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik Komisi Informasi atas nama teradu Usman Abdhali Watik
5.
Putusan/keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan/Dewan Kehormatan Komisi Informasi Pusat yang menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik Komisi Informasi atas nama teradu Usman Abdhali Watik
M/
VI /20
15
4.
Mata Umat/ Komisi Muhammad HS Pusat
P
04 Agustus 2014
KI
21.
KA LT I
6.
Informasi 1.
Seluruh Keputusan yang dikeluarkan oleh komisi Informasi Pusat, menindaklanjuti hasil putusan/keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan/Dewan kehormatan Komisi Informasi Pusat yang menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik Komisi Informasi atas nama teradu Usman Abdhali Watik Penjelasan tertulis mengenai status legal standing badan publik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) apakah sebagai badan publik negara atau sebagai badan publik selain badan publik Negara menurut UU KIP dan Perki SLIP ?
Page 31 of 37
Putusan Gugur
Informasi 1.
Berita acara/resalah rapat/kesimpulan pembahasan/notulensi kegiatan legal review Perki No. 2 tahun 2010 yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 26-27 Desember 2012
KA LT I
M/
2.
Penjelasan tertulis dan/atau dokumen yang Putusan Gugur diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat yang memuat Keterangan/uraian hasil inventarisasi problematika atas penerapan Perki no.2 tahun 2010
VI /20
Mata Umat/ Komisi Muhammad HS Pusat
P
11 Agustus 2014
KI
22.
Penjelasan tertulis mengenai Informasi apa saja yang termasuk Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 UU KIP ?
15
2.
3.
Bukti Publikasi dan/atau bukti penayangan/pemuatan materi publikasi pada situs resmi Komisi Informasi Pusat, yang menjelaskan rencana dan proses perubahan Perki No.2 tahun 2010 menjadi Perki 1 tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
4.
Surat/Dokumen saran/masukan secara tertulis dari masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat terkait revisi Perki 2/2010 menjadi Perki I/2013 tentang PPSIP
Page 32 of 37
Komisi Pusat
Draft/rancangan Perki No. 1 tahun 2013 tentang PPSIP
Informasi 1.
Rekapitulasi pelimpahan penanganan permohonan PSI dari KI Prov/Kab/Kota Kepada KI Pusat pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang memuat keterangan nama KI Prov/Kab/Kota yang melimpahkan permohonan PSI, nama pemohon PSI, legal standing pemohon PSI, nama termohon PSI, tanggal pelimpahan PSI, alasan pelimpahan PSI, dan posisi kasus penanganan oleh KI Pusat
15
Muhammad Hidayat S.
6.
Putusan Gugur
VI /20
22 Oktober 2014
Berita acara rapat pleno Komisi Informasi Pusat yang mengesahkan hasil finalisasi draft Perki No.1 tahun 2013 tentang PPSIP
KA LT I
M/
23.
5.
Muh. Hidayat S. Pemprov. Kaltim 1. Kel. Orang Cq. Gubernur Kaltim
Laporan Pelayanan Informasi Publik tahun 2010 s/d 2014 yang dibuat oleh PPID badan publik (sesuai daftar di atas) yang disampaikan kepada atasan PPID badan publik dan kepada KI pusat/Prov. Serta di umumkan kepada publik melalui situs resmi badan publik
P
23 Oktober 2014
Berkas lengkap permohonan PSI, sebagaimana point 1 di atas, baik permohonan PSI yang sudah maupun yang belum diselesaikan melalui mediasi/adjudikasi oleh KI Pusat
KI
24.
2.
Page 33 of 37
Putusan Gugur
Surat Komisi Informasi Pusat/Provinsi yang disampaikan kepada dan diterima oleh Badan Publik Pemerintah Prov. Kaltim perihal kewajiban mengumumkan dan menyampaikan laporan pelayanan Informasi Publik atau yang isinya memuat Informasi/Pemberitahuan mengenai adanya kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat/Provinsi, mengacu kepada ketentuan pasal 4 huruf j juntco pasal 36 Perki No. 1 tahun 2010 tentang SLIP Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran Bimtek PPID yang dilaksanakan di Denpasar pada tanggal 11-13 Desember 2012. lengkap beserta seluruh lampiran dan dok. Pendukungnya
KA LT I
M/
3.
VI /20
15
2.
KI
P
4.
Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran edukasi SLIP di badan publik, yang dilaksanakan di Medan Sumatera Utara, pada tanggal 27-28 mei 2013, di Surabaya Jatim pada tanggal 26-27 Agustus 2013, dan di Jakarta pada tanggal 27-28 september 2013, lengkap beserta seluruh lampiran dan dok. pendukungnya
Page 34 of 37
Informasi 1.
Riwayat pendidikan formal dan non formal seluruh komisioner dan sekretaris KI Pusat dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi ( Pendidikan Terakhir) yang memuat : keterangan nama sekolah/lembaga pendidikan, alamat lengkap sekolah, tahun kelulusan, dan gelar kesarjanaan untuk tingkat Perguruan Tinggi Riwayat karier/pekerjaan seluruh komisioner dan sekretaris KI Pusat yang keterangan nama organisasi, alamat lengkap, organisasi, jabatan dalam organisasi, dan masa aktif organisasi
M/
2.
VI /20
15
10 Nopember Muh. Hidayat S. Komisi 2014 (Perseorangan) Pusat
KA LT I
3.
P
4.
KI
26.
Riwayat pengalaman organisasi seluruh Komisioner dan Sekretaris KI Pusat yang keterangan nama organisasi, alamat lengkap, organisasi, jabatan dalam pekerjaan dan masa kerja Riwayat pengalaman menjadi pemohon informasi dan menjadi pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi dari seluruh Komisioner KI Pusat, yang memuat Keterangan : nama Badan Publik yang diminta Informasi, rincian informasi yang di minta, Keterangan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di KI/Pengadilan
Page 35 of 37
Putusan Gugur
Berkas perkara/sengketa dan Rekaman Audio Visual sidang sengketa nomor : 0019/s1/VII/2014, nomor 0026/s1/VII/2014, nomor 0024/s1/VII/2014 dan nomor 0026/s1/VII/2014 yang dilaksanakan di KIP Jateng pada tanggal 11 Agustus 2014 dan tanggal 18 Agustus 2014
2.
Biodata lengkap seluruh Komisioner dan pejabat struktural di lingkungan KIP Jateng saat ini, berupa lembar biodata yang terdapat tanda tangan dari yang bersangkutan Laporan keuangan KIP Jateng untuk bulan Juni dan Juli 2014, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya
KA LT I
M/
3.
15
1.
VI /20
14 Nopember Muh. Hidayat S. KI Prov. Jateng 2014 (Perseorangan)
Pendapat hukum KIP Jateng mengenai prosedur penanganan Sengketa Informasi Publik, apabila terdapat pihak yang berdomisili jauh dari kantor Komisi Informasi terdapat di laksanakannya proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi
P
4.
KI
27.
Page 36 of 37
Putusan Gugur
Penjelasan tertulis, apakah KIP Jateng saat ini menyediakan pelayanan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan cara pertemuan tidak langsung (metode jarak jauh) ? Jika tidak, bagaimana cara KIP Jateng memberikan pelayanan kepada pemohon yang berdomisili di Kota Aceh atau di Kota Manado atau di Jayapura Papua atau bertempat tinggal di luar negeri, yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada KIP Jateng ? Penjelasan tertulis, apakah KIP Jateng pernah melakukan proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan cara pertemuan tidak langsung (metode jarak jauh) ? Jika pernah, berapa kali di lakukan ? Apakah acaranya mediasi atau ajudikasi ? Dan alat/sarana komunikasi/teknologi apa yang digunakan untuk pelaksanaannya ?
KA LT I
M/
6.
VI /20
15
5.
Penjelasan tertulis, apakah KIP Jateng termasuk unit/satuan kerja di lingkungan Pemprov. Jateng ? Jika tidak bagaimana status kelembagaannya saat ini ?
KI
P
7.
Ketua,
EKO SATIYA HUSHADA Page 37 of 37