Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
UU KIP pasal 4 : “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” Setiap Orang berhak: 1. Melihat dan mengetahui informasi publik; 2.
Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
3. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau 4. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. TERMINOLOGI UMUM Sengketa Informasi adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik & Pengguna Informasi Publik Yang berkaitan dengan Hak Memperoleh dan Menggunakan Informasi berdasarkan UU.
Permohonan Informasi
Badan Publik
Memberikan
Selesai
Sesuai Permintaan
Atasan PPID
Tidak menanggapi
Menolak
Tidak sesuai permintaan
Mengajukan keberatan
Menanggapi
Mengajukan Permohona n PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA DI KOMISIPenyelesaia INFORMASI n Sengketa 30 hari
Tidak menanggapi
Tidak Puas
KOMISI INFORMASI
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi hanya dapat dilakukan apabila Pemohon telah menempuh proses keberatan di internal Badan Publik. Pasal 5 Perki 1 Tahun 2013 Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima oleh atasan PPID
DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI Pasal 26
(1) Komisi Informasi bertugas: a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini; b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
(2) Komisi Informasi Pusat bertugas: a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi; b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta. (3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau ajudikasi Jika pengajuan keberatan internal tidak selesai dilanjutkan ke Komisi Informasi Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi (hanya untuk informasi yang tidak dikecualikan). Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
Jika pengajuan keberatan internal tidak selesai dilanjutkan ke Komisi Informasi
Pemohon Informasi Uji Kepentingan
Badan Publik Uji Konsekuensi
Komisi Informasi
Mediasi
Ajudikasi
?
Putusan Ajudikasi Komisi Informasi: Menutup sebagian atau keseluruhan informasi, atau Membuka sebagian atau keseluruhan informasi
Putusan Mediasi Komisi Informasi: Kersepakatan bersifat FINAL MENGIKAT
Sengketa informasi terbuka Sengketa informasi yang dikecualikan
yang dan
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA DI KOMISI INFORMASI Mediasi
Ajudikasi
1. Tidak disediakannya Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan informasi berkala 2. Tidak ditanggapinya pengecualian permintaan informasi 3. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta 4. Tidak dipenuhinya permintaan informasi 5. Pengenaan biaya yang tidak wajar 6. Penyampaian informasi melebihi waktu
Alasan
KOMPETENSI (KEWENANGAN) RELATIF KOMISI INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI di komisi informasi Badan Publik
Komisi Informasi (KI)
Badan Publik Pusat
KI Pusat
Badan Publik tingkat provinsi
KI Provinsi atau KI Pusat apabila KI Provinsi belum terbentuk
Badan Publik kabupaten/kota
tingkat KI Kabupaten/Kota atau KI Provinsi apabila KI Kabupaten/Kota belum terbentuk
* Pasal 6 Perki 1 Tahun 2013
MEMAHAMI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Syarat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
Fotokopi identitas Pemohon Surat Permohonan Informasi serta pendukungnya
Pernyataan Keberatan serta pendukungnya Surat/Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
• Fotokopi identitas Pemohon
Surat Permohonan Informasi serta pendukungnya
Pernyataan Keberatan serta pendukungnya
Surat/Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
Perorangan : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain sebagai warga negara Indonesia; atau • Badan Hukum : Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tercatat di Berita Negara Republik Indonesia. • Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa • Dokumen wajib; • Tanda terima ataupun bukti pengiriman surat permohonan tersebut; • Jawaban atas surat permohonan disertakan dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; “tidak disediakannya informasi berkala, maka Pemohon tidak perlu menyertakan surat permohonan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Perki PPSIP” • Dokumen wajib; • Tanda terima ataupun bukti pengiriman pernyataan keberatan tersebut; • Tanggapan atas pernyataan keberatan disertakan dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
• Memuat sekurang-kurangnya: -Identitas Pemohon; -Uraian mengenai alasan pengajuan permohonan; dan -Hal yang dimohon untuk diputus oleh Komisi Informasi.
Legal Standing Pemohon Informasi Publik •
Pasal 1 angka 12 UU KIP: Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
•
Bagian Kesatu, Hak Pemohon: Informasi, Pasal 4, ayat (1) UU KIP: Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini
•
Pasal 1 angka 10 UU KIP: Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 10 UU KIP) Pemohon Informasi
Bukti
orang
Dasar Hukum
KTP/SIM/Pasport Dll
Pasal 11 angka 1 Perki No. 1Tahun 2013 PPSIP
Kelompok Orang
PERWAKILAN:
Pasal 11 angka 1 Perki No.
surat kuasa dan KTP pemberi 1Tahun 2013 PPSIP kuasa
PERKUMPULAN: akta
Pendirian
staatsblad th. 1870 no. 64 telah
didaftarkan ke PN Setempat
Badan Hukum yang terdaftar KOPERASI PT.YAYASAN : Pasal 11 angka 1 Perki No. di
Kemenkumham
dan anggaran dasar organisasi
1Tahun 2013 PPSIP
tercatat di berita negara RI
Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Untuk membuktikan kebenaran dan kelengkapan dokumen antara yang tertulis dalam surat/formulir permohonan penyelesaian sengketa dengan dokumen-dokumen yang disertakan untuk memenuhi persyaratan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
Verifikasi Kelengkapan Dokumen •
Fotokopi identitas Pemohon/kuasanya;
•
Surat kuasa, apabila dikuasakan;
•
Surat permohonan informasi beserta dokumen pendukung lainnya seperti surat tanda terima atau bukti pengiriman;
•
Surat pemberitahuan tertulis atau jawaban tertulis dari Badan Publik terhadap surat permohonan informasi (jika ada);
•
Surat keberatan beserta dokumen pendukung lainnya seperti surat tanda terima atau bukti pengiriman;
•
Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh Badan Publik (jika ada);
•
Dokumen pendukung lainnya, jika ada.
Setelah Verifikasi kelengkapan dokumen, apa yang dilakukan kemudian?
TIDAK LENGKAP
Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen
DOKUMEN
LENGKAP
Dicatat dalam Buku Register Permohonan
Dokumen lain selain identitas diri?
PANITERA
PANITERA Tetap di REGISTER
Fotocopy Identitas diri?
Alasan ketidaklengkapan dokumen karena permohonan informasi dan keberatan tidak dilayani semestinya, harus disampaikan secara tertulis oleh Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan ketidaklengkapan berkas
Akta PermohonanTidak Diregistrasi
TAHAPAN SIDANG DI KOMISI INFORMASI (UMUM)
Pemeriksaan Awal
* Legal Standing
y
* Jangka Waktu
Putusan Tolak
? y Ps 35 (1) b-g
?
Mediasi
Ps 17
Sidang Pokok Perkara
t
? y
Kesepakatan Mediasi
Putusan
100 hari kerja
* Kewenangan
ORGAN PERSIDANGAN •
•
•
Majelis Komisioner •
Komisioner KI
•
Berjumlah gasal, min 3
Mediator •
Komisioner KI
•
Pihak lain yg memenuhi syarat yg ditetapkan oleh Ketua KI Pusat
Panitera •
PaniteraSekretaris KI
•
Panitera Penggantipegawai yg ditunjuk Panitera
Pemeriksaan Awal Pemeriksaan awal dilakukan untuk:
1. 2. 3. 4.
Memeriksa kewenangan Komisi Informasi (kompetensi Absolut dan Relatif); Memeriksa kedudukan hukum para pihak atau kuasanya; Memeriksa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi; Memeriksa adanya alasan pengecualian.
Putusan Putusan Komisi Informasi terdiri dari :
1. Putusan Sela yaitu Dalam hal permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak memenuhi syarat jangka waktu pengajuan penyelesaian sengketa, legal standing para pihak, kompetensi absolut dan relatif, majelis komisioner dapat menjatuhkan putusan sela. 2. Putusan Akhir yaitu Dalam hal majelis komisioner mempertimbangkan tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka seluruh pokok perkara akan diputus dalam putusan akhir. 3. Putusan Gugur yaitu Dalam hal Pemohon dan/atau kuasannya dalam sidang mediasi/ajudikasi tidak datang setelah dipanggil panitera secara patut maka majelis komisioner dapat menjatuhkan putusan gugur. AJUDIKASI DI KOMISI INFORMASI •
Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan Biasa - sidang terbuka untuk umum -pemeriksaan bukti surat/dokumen, keterangan para pihak, dan saksi atau ahli
•
Pemeriksaan Tertutup -sidang tertutup
- Pemeriksaan bukti surat/dokumen yang dinyatakan dikecualikan oleh Termohon berdasarkan Pasal 17 UU KIP •
Pemeriksaan Setempat -Sidang tertutup atau terbuka di instansi Termohon -Pemeriksaan terhadap dokumen yang tidak dapat dihadirkan di persidangan.
PERMOHONAN YANG TELAH DIREGISTER Panitera mengirimkan Akta Registrasi Sengketa 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diregister.Permohonan yang telah diregister beserta dokumen permohonan serta dokumen kelengkapannya disampaikan kepada Ketua Komisi Informasi untuk kemudian dilanjutkan ke tahap penyelesaian sengketa informasi. Panitera menetapkan Panitera Pengganti, Tenaga Ahli dan Asisten Ahli terhadap setiap permohonan. Sidang Ajudikasi di Kantor Komisi Informasi Kabupaten Sumenep
MEDIASI di Kantor Komisi Informasi Kabupaten
KOMISI INFORMASI KABUPATEN SUMENEP
