PELAKSANAAN TUGAS BIDANG TUGAS PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PUSAT
AGUSTUS 2013 – JUNI 2015
Komisioner: Dyah Aryani P Yhannu Setyawan
Jakarta, Juli 2015
KATA PENGANTAR
Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013 – 2017 kurang lebih telah bekerja selama dua tahun, artinya, masa bakti sebagai Komisioner Komisi Informasi Pusat menyisakan dua tahun lagi, sebagaimana ketentuan Pasal 33 UU KIP “Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya”. Dalam rentang waktu dua tahun tersebut, secara umum banyak hal yang telah dikerjakan oleh Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013 – 2017 untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berdasarkan kesepakatan bersama dalam pleno, untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat secara maksimal sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), kerja-kerja Komisi Informasi Pusat dibagi dalam 3 Bidang Tugas yakni (1) Bidang Kelembagaan, (2) Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi, dan (3) Bidang Penanganan Sengketa Informasi Publik. Sebagaimana disebut dalam Pasal 28 ayat (1) UU KIP dinyatakan bahwa pelaksanaan
fungsi,
tugas
dan
wewenang
Komisi
Informasi
Pusat
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, namun dengan didasari pertimbangan akuntabilitas dan transparansi maka secara khusus Bidang Penanganan Sengketa Informasi Publik, menyusun catatancatatan kecil atas pelaksanaan tugasnya agar dapat diketahui oleh publik secara luas. Catatan-catanan ini disarikan dari berbagai kegiatan baik
Agustus 2013 – Juni 2014 | iii
yang sifatnya kegiatan penunjang maupun kegiatan yang sifatnya melaksanakan tugas dan fungsi penanganan sengketa informasi melalui Mediasi/Ajudikasi Nonlitigasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU KIP. Perlu digarisbawahi bahwa meskipun penanganan sengketa informasi dibawah kendali kewenangan Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi, akan tetapi secara keseluruhan, pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan sengketa informasi tidak dapat berjalan mulus tanpa komitmen dan kerjasama seluruh anggota Komisi Informasi Pusat perioder 2013-2017. Kehadiran
tenaga ahli dan asisiten ahli juga telah memberi
dukungan dalam proses penanganan sengketa, tidak hanya memperkaya dan menjadikan “sengketa informasi” menarik untuk menjadi bahan diskusi hukum tetapi juga menarik untuk dipublikasikan secara luas. Demikian halnya dengan bagian penanganan sengketa sekretariat Komisi Informasi Pusat, meskipun belum maksimal melaksanakan tugasnya dalam memberi dukungan penanganan sengketa informasi akan tetapi urusan administrasi persidangan dapat berjalan.Terima kasih atas kerjasama dan dukungannya. Jakarta, 30 Juli 2013 BIDANG TUGAS PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KOMISIONER,
Dyah Aryani
Yhannu Setyawan
Agustus 2013 – Juni 2014 | iv
DAFTAR ISI PENGANTAR................................................................................................................i PENDAHULUAN...........................................................................................................1 KESATU: PERUBAHAN REGULASI HUKUM FORMIL PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI..............................................................3 KEDUA: PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK..........................................5 A.
Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.............6
B.
Klasifikasi Permohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.............8
C.
Permohon Dominan Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik...........................................................................................................10
D.
Identifikasi Badan Publik Sebagai Termohon.........................................15
E.
Komisi Informasi Pusat Sebagai Termohon Dalam Sengketa Informasi Publik...........................................................................................................16
F.
Jenis Informasi Publik Yang Menjadi Materi Sengketa ........................17
G.
Jumlah Sengketa Yang Telah Diputus ....................................................20
H.
Pelaksanaan Tugas Komisioner Sebagai Majelis Komisioner atau Mediator......................................................................................................22
I.
J.
Pasca Putusan Komisi Informasi Pusat....................................................23 1.
Gugatan/Upaya Keberatan ............................................................23
2.
Eksekusi Putusan Komisi Informasi...................................................25
Permohonan Sebagai Ahli Dan/Atau Saksi Terkait Keterbukaan Informasi Publik .........................................................................................27
KETIGA: PENYUSUNAN REGULASI TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK...................................................................................................28
Agustus 2013 – Juni 2014 | v
A.
Regulasi.......................................................................................................28
B.
Modul dan Buku Saku...............................................................................30
KEEMPAT: KOMPILASI PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT BERDIMENSI HUKUM PROGRESIF..................................................................................................31 KELIMA: PENINGKATAN KEAHLIAN DAN KEPAHAMAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK......................................................34 A.
Pelatihan Mediator Bersertifikat..............................................................34
B.
Diskusi Pengkajian dan Pengayaan Materi Sengketa Informasi Publik...........................................................................................................35
C.
Penyusunan Modul Pelatihan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik...........................................................................................................36
KEENAM: KONSULTASI KEPADA MAHKAMAH AGUNG RI....................................37 KETUJUH: UJI MATERIIL TERHADAP PERKI 1 TAHUN 2013.......................................39 KEDELAPAN: ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA......................................40 KESEMBILAN: KUNJUNGAN DALAM RANGKA PENELITIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK...................................................................................................41 PENUTUP....................................................................................................................42 LAMPIRAN.................................................................................................................... 1.
Lampiran 1 Rekapitulasi Register Sengketa Yang Telah Di Selesaikan Oleh Komisi Informasi Pusat Agustus – Desember Tahun 2013
2.
Lampiran 2 Rekapitulasi Register Sengketa Yang Telah Di Selesaikan Oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2014
Agustus 2013 – Juni 2014 | vi
3.
Lampiran 3 Rekapitulasi Register Sengketa Yang Telah Di Selesaikan Oleh Komisi Informasi PusatJanuari – Juni 2015
4.
Lampiran 4 Rekapitulasi Gugatan/Upaya Keberatan Atas Putusan Komisi Informasi PusatPada Pengadilan Tata Usaha Negera Dan Pengadilan Negeri (Yang Terkonfirmasi Oleh KIPusat)
5.
Lampiran 5Rekapitulasi Gugatan Perdata Terhadap Putusan Komisi Informasi PusatPada Pengadilan Negeri
6.
Lampiran 6 Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Anggota Komisi Informasi PusatSebagai Majelis Komisioner dan Mediator Dalam Penanganan
Sengketa Informasi
Agustus 2013 – Juni 2014 | vii
PENDAHULUAN
Tahun 2013 keanggotaan Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013 berakhir. Pada tahun ini pula proses seleksi anggota Komis Informasi Pusat untuk periode 2013 – 2017 berlangsung. Secara resmi pengangkatan anggota Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017 oleh Presiden dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 85/P/Tahun 2013 tertanggal 16 Juli 2013. Segera setelah dilakukannya serah terima jabatan dari anggota Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013 kepada anggota Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017, pada tanggal 2 Agustus 2013, pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat dilakukan. Di awal masa tugas keanggotaan Komisi Informasi Pusat tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat dilaksanakan dalam Gugus Tugas sebagaimana Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 06/KEPKIP/VIII/2013
tanggal 15 Agustus 2013 tentang Gugus Tugas
Komisioner Komisi Informasi Pusat. Mulai 1 September 2014, keberadaan Gugus Tugas Komisioner digantikan dengan Bidang Tugas Anggota Komisi Informasi Pusat berdasarkan pada Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 07/KEP/KIP/VIII/2014.Adapun susunan Komisioner pada tiap Bidang Tugas tidak mengalami perubahan sebagaimana pada Gugus Tugas. Dibawah koordinasi Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi, fungsi dan tugas penyelesaian sengketa tidak hanya ditafsirkan sebagai ansich melaksanakan persidangan-persidangan sengketa informasi publik semata. Pelaksanaan fungsi dan tugas penyelesaian sengketa informasi publik juga ditafsirkan sebagai tugas dan fungsi untuk menyusun dan menerbitkan berbagai regulasi sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Agustus 2013 – Juni 2015 | 1
penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh UU KIP, termasuk melaksanakan berbagai kajian hukum guna memperkuat pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Komisioner terhadap substansi penyelesaian sengketa informasi publik. Hal-hal berkenaan dengan administrasi dan dokumentasi persidangan juga menjadi perhatian, sebab penyelesaian sengketa informasi tidak hanya menyangkut substansi tetapi juga administrasi dokumen.Harus diakui bahwa sistem administrasi dan pendokumentasian berkas persidangan di Komisi Informasi
Pusat
belum
terdokumentasinya
tertib
beberapa
dan
rapi.
informasi
Hal
ini
dan/atau
terlihat
dari
dokumen
tidak terkait
penyelesaian sengketa informasi. Atas dasar itu, Bidang Tugas Penanganan Sengketa
Informasi
secara
perlahan
melakukan
penertiban
dan
pemberesan atas sistem pendokumentasian dan pendataan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
Agustus 2013 – Juni 2015 | 2
KESATU: PERUBAHAN REGULASI HUKUM FORMIL PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI
Terjadi perubahan hukum acara penyelesaian sengketa informasi yang berlaku di Komisi Informasi. Per tanggal 29 April 2013 diundangkan dan diberlakukan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2013 menggantikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 2 Tahun 2010). Untuk menjamin kepastian hukum terhadap
penyelesaian
sengketa
informasi yang telah berlangsung (dengan
menggunakan
Tahun
2010)
Perki
pada
2
saat
diundangkannya Perki 1 Tahun 2013, maka
diberlakukan
Pasal
62
Ketentuan Peralihan Perki 1 Tahun 2013. Menurut Pasal 62 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi yang telah sampai pada pemeriksaan pendahuluan sebelum berlakunya peraturan Perki 1 Tahun 2013 tetap sidangkan
dengan
menggunakan mekanisme hukum acara berdasarkan Perki 2 Tahun 2010. Adapun terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi yang telah diregistrasi namun belum sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan disidangkan dengan mekanisme Perki 1 Tahun 2013.
Agustus 2013 – Juni 2015 | 3
Sengketa yang teregister sebelum diundangkannya Perki 1 Tahun 2013 (sebelum 29 April 2013) PSI telah sampai tahap pemeriksaan pendahuluan PSI belum dilakukan pemeriksaan pendahuluan
Pasal 62 Perki 1 Tahun 2013 Menggunakan Menggunakan Perki 2 Tahun 2010 Perki 1 Tahun 2013 V V
Perubahan yang dilakukan oleh Perki 1 Tahun 2013 meletakan tahap mediasi
ke
pemeriksaan Berdasarkan
dalam
tahap
ajudikasi informasi
awal
nonlitigasi. yang
dihimpun,1 hal ini dimaksudkan agar
Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi (Pasal 40 ayat (3) UU KIP)
kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi yang berlangsung antara Permohon dan Termohon dikuatkan dalam putusan Mediasi Komisi Informasi sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP.
1
Bidang Tugas PSI tidak menemukan Naskah Akademik PerKI 1 Tahun 2013 atau data dan informasi terkait materi yang menjadi pembahasan dalam PerKI 1 Tahun 2013 Agustus 2013 – Juni 2015 | 4
KEDUA: PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Guna menghindari tidak selesainya proses penyelesaian sengketa informasi yang dapat berdampak pada ketidakpastian hukum bagi Permohon penyelesaian sengketa informasi publik maupun Termohon penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013 memutuskan
untuk
menghentikan
sementara
waktu
persidangan-
persidangan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Pusat hingga terpilihnya anggota Komisi Informasi Pusat periode 2013 -2017.
Kebijakan tersebut dikuatkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 04/KEP/KIP/III/2013 tentang Penghentian Sementara Pemeriksaan Permohonan Sengketa Informasi Publik (SK 04 Tahun 2013). Berdasarkan diktum pertama dan ketiga surat SK 04 Tahun 2013 dinyatakan bahwa
pemeriksaan
informasi publik
terhadap
permohonan
yang dilakukan terhadap
penyelesaian
sengketa
seluruh sengketa yang telah
diregister selambatnya pada tanggal 28 Maret 2013 harus diselesaikan selambatnya pada 31 Mei 2013.
Pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik mulai dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat periode 2013-201 per 2 September 2013. Penyelesaian sengketa informasi publik oleh anggota Komisi Informasi Pusat periode 20132017 tersebut, juga menandai dimulainya pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2013) sebagai hukum formil penyelesaian sengketa informasi publik menggantikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Agustus 2013 – Juni 2015 | 5
Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 2 Tahun 2010). Sejak pengundangannya pada 29 April 2013, Perki 1 Tahun 2013 belum dilaksanakan oleh anggota Komisi Informasi Pusat periode 20092013 dikarenakan terbitnya SK 04 Tahun 2013. Selama 2 (dua) tahun (2013-2015), penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat
harus diakui belum maksimal
terutama dari sisi kuantitas. Beberapa problematika dijumpai mulai dari halhal teknis hingga substantif.Dari sisi teknis misalnya, saat ini jumlah sumber daya manusia bidang penanganan sengketa informasi pada Sekretariat Komisi Informasi Pusat hanya berjumlah 4 orang. Keempat sumber daya tersebut
harus
bertanggung
jawab
pada
tahapan
permohonan, registrasi permohonan, pemanggilan
pendaftaran
para pihak, dan
persidangan sebagai panitera pengganti. Jumlah sumber daya manusia ini tentu tidak masuk akal untuk menangani teknis administratif penyelesaian sengketa informasi yang jumlahnya mencapai ribuan register permohonan sengketa informasi publik. Adapun dari sisi substantif pemahaman terhadap regulasi prosedur penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan Perki 1 Tahun 2013 yang relatif baru juga menjadi kendala untuk diawal pemeriksaan. Namun secara keseluruhan dari sisi kualitas penanganan sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat menunjukan perbaikan yang signifikan.
A.
Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Selama tahun 2013 (Januari – Desember 2013), Komisi Informasi Pusat menerima sebanyak 377 permohonan penyelesaian sengeta informasi publik. Jika dirata-rata maka dalam setiap bulannya selama kurun waktu 2013, sebanyak 31 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diterima Komisi Informasi Pusat. Permohonan penyelesaian sengketa
Agustus 2013 – Juni 2015 | 6
informasi dengan jumlah terbanyak terjadi pada bulan Mei 2013, yakni 81 permohonan, sedangkan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi
terendah
ada
pada
bulan
Desember
2013
dengan
6
permohonan. Terjadi kenaikan yang luar biasa atas permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2014, yakni 3,6 kali meningkat dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2014 (Januari – Desember) jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebanyak 1367 permohonan. Jika dirata-rata
maka
Komisi
Informasi
Pusat
menerima
sebanyak
114
permohonan penyelesaian sengketa informasi publik setiap bulannya. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik terendah terjadi pada Februari, Maret dan April 2014 sebanyak masing-masing 3 permohonan, sedangkan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi terbanyak terjadi pada bulan September 2014 sejumlah 474 permohonan.
Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Tahun 2013
Tahun 2014
NO
BULAN
JUMLAH
1
Januari
10
2
Februari
10
3
Maret
11
4
April
74
5
Mei
81
6
Juni
52
7
Juli
17
8
Agustus
76
9
September
16
10
Oktober
12
11
November
12
12
Desember
6
TOTAL
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BULAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL
JUMLAH 31 3 3 3 128 156 97 49 474 339 77 7 1367
377
Agustus 2013 – Juni 2015 | 7
Data yang berbeda diperlihatkan
Tahun 2015
pada tahun 2015, hingga 30 Juni 2015,
jumlah
yang terdaftar di Komisi Informasi hanya
BULAN
JUMLAH
1
Januari
22
2
Februari
7
3
Maret
5
4
April
2
5
Mei
2
6
Juni
3
permohonan
penyelesaian sengketa informasi Pusat
NO
berjumlah
41
permohanan. Hal ini menunjukan penurunan yang sangat drastis
TOTAL
41
jika dibandingkan dengan tahun 2013 maupun 2014 yang permohonan penyelesaian sengketa informasinya mencapai
lebih
dari
100
permohonan
sengketa
meskipun
pada
pertengahan tahun.
B.
Klasifikasi
Pemohon
Penyelesaian
Sengketa
Informasi
Publik Pada asasnya sebagaimana disebut dalam UU KIP setiap Orang dapat menjadi Permohon informasi publik,2
namun tidak setiap Orang dapat
menjadi Sidang Register040/IV/KIP-PS/2013 antara Ari Widodo Terhadap Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI
Permohon
penyelesaian
sengketa informasi publik di Komisi Informasi
karena
harus
terpenuhi
kedudukan hukum (legal standing). Melalui pemeriksaan atas kedudukan hukum
(legal
penyelesaian
standing)Permohon sengketa
informasi,
Majelis Komisioner akan memeriksa, menilai
dan menentukan apakah
2Lihat
Pasal 4 ayat (1) UU KIP. Yang dimaksud dengan Orang adalah orang perorang atau individu warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, lihat Pasal 1 angka 12 UU KIP. Agustus 2013 – Juni 2015 | 8
Permohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai orang /individu maupun bukan orang / bukan individu. Pada tahun 2013, dari 377 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebanyak 101 permohonan diajukan oleh orang / individu sedangkan sebanyak 276 permohonan
diajukan oleh
bukan orang /bukan individu
atau sekitar 73%.
Hingga akhir tahun 2014, Permohon bukan perorangan (kelompok orang/organisasi/institusi/lembaga) mendominasi permohonan penyelesaian sengketa informasi. Untuk memudahkan pendataan guna pelaporan ini, temasuk dalam kelompok bukan individu dalam penulisan ini adalah semua permohonan yang dilakukan atas nama selain individu berdasarkan yang tertulis dalam berkas permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
Sama
halnya
dengan
data
di
tahun
2013,
pada
data tahun 2014
terlihat adanya dominasi Permohon
bukan
orang/bukan
individu
yang mengajukan permohonan penyelesaian informasi. Pada tahun 2014, jumlah Permohon bukan orang/ bukan individu sebanyak 1221 atau sekitar 89.4%
permohonan,
sedangkan
permohonan
yang
diajukan
oleh
orang/individu sebanyak 146 permohonan atau hanya sekitar 10.6%.
Klasifikasi Permohon PSI Tahun 2013 dan 2014 2013
2014 %
2015 %
Jumlah
%
Permohon
Jumlah
Orang/individu Bukan orang/bukan individu
101
27
146
10.6
37
90.24
276
73
1221
89.4
4
9.76
Total
377
1367
Jumlah
41
Agustus 2013 – Juni 2015 | 9
Pola tersebut di atas berubah pada tahun 2015. Hingga 30 Juni 2015, dari 41 permohonan sengketa informasi yang terdaftar di Komisi Informasi Pusat, sebanyak 37 permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan oleh orang/individu dan hanya 4 yang diajukan oleh bukan orang/bukan individu. Meskipun terjadi penurunan atas jumlah
permohonan
Mediasi antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kubu Raya dengan Marhalik
penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi informasi Pusat, namun hal tersebut belum dapat dijadikan
pertanda
atas
kepatuhan badan publik atas UU KIP
atau
badan
telah
publik
terbukanya
atas
informasi
publik sebagaimana diperintahkan oleh UU sehingga akses publik terhadap informasi publik sangat mudah. Untuk mengetahui kepatuhan badan publik atas UU KIP diperlukan instrumen evaluasi lainnya.
C.
Pemohon
Dominan
Dalam
Penyelesaian
Sengketa
Informasi Publik Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi sebagaimana tujuan UU KIP sejatinya dimaksudkan untuk memberikan hak jaminan akses kepada publik. Atas dasar ini makaPermohon penyelesaian sengketa informasi sejatinya juga harus merupakan Orang yang memiliki kepentingan informasi publik yang dimohonkan. Guna menilai
atas
kadar “kepentingan”
Permohon penyelesaian sengketa informasi publik terhadap informasi yang disengketakan,
Majelis
Komisioner
akan
menggali
dari
Permohon
Agustus 2013 – Juni 2015 | 10
penyelesaian sengketa informasi publik terkait alasan permintaan dan manfaat informasi publik.3 Komisi Informasi Pusat mengelompokan sebagai Permohon penyelesaian sengketa informasi publik yang dominan jika melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik lebih 10 permohonan.
Berdasarkan hal tersebut, seyogyanya tidak ditemukan adanya
Permohon
dominan, yang melakukan dominasi atas permohonan informasi
penyelesaian
publik
di
Komisi
sengketa Informasi.
Namun fakta dan data menunjukan terdapat Permohon penyelesaian sengketa informasi publik yang secara dominan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik setiap tahunnya. Yang dimaksud dengan Permohon yang dominan dalam hal
ini
adalah
seorang
Permohon
yang
mengajukan
permohonan
penyelesaian sengketa informasi dalam jumlah yang besar. Dalam Perki 1 Tahun 2013 perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan dalam jumlah besar sekaligus atau berulang-ulang diatur dalam Pasal 4 ayat (3). Menurut Pasal 4 ayat (3) Perki 1 Tahun 2013, terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan dalam jumlah besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan dikategorikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguhsungguh dan itikad baik. Oleh karenanya sebagaimana disebut pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4)
Komisi Informasi tidak wajib
menanggapi
permohonan dimaksud dan Ketua Komisi Informasi dapat menerbitkan keputusan tentang penghentian proses penyelesaian sengketa. Komisi Informasi Pusat hingga saat ini mempertimbangkan untuk belum menerapkan ketentuan Pasal 4 Perki 1 Tahun 2013 dengan berbagai alasan.
3
Lihat Pasal 3 Jo Pasal 4a ayat (2) UU KIP Agustus 2013 – Juni 2015 | 11
Pertama,tugas dan fungsi Komisi Informasi
sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal 23 Jo Pasal
26
menerima, memutus Sebagai
UU
KIP
adalah
memeriksa sengketa suatu
dan
informasi. kewajiban
hukum, tugas dan fungsi tersebut tidak dapat dihilangkan atau dicabut oleh siapapun dengan cara bagaimanapun. Dalam hal terdapat keinginan untuk merubah, mengurangi dan/atau meniadakan tugas dan fungsi menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi, maka hal tersebut harus dilakukan melalui perubahan UU KIP yang merubah, mencabut dan/atau menghilangkan muatan Pasal 23 dan Pasal 26 UU KIP. Kedua, tugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi menjadi satu kesatuan atau satu rangkaian dari tahapan prosedur tugas dan fungsi Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan tidak bisa dipisahkan satu per satu menjadi rangkaian yang berdiri sendiri. Hal ini ditegaskan pula oleh Perki 1 Tahun 2013 sebagaimana uraian berikut; -
Tugas “menerima” sepenuhnya menjadi domain Kepaniteraan Komisi Informasi. Proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi dimulai tahapan penerimaan permohonan sengketa dari Permohon pada kepaniteraan Komisi Informasi dan pencatatannya dalam register sengketa informasi4 yang ditandai dengan penomoran terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Pencatatan dan pemberian nomor registrasi sengketa juga menandai bahwa sengketa tersebut siap untuk diperiksa sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4
Lihat Bab IV tentang Registrasi Pasal 16 sd Pasal 19 Perki 1 Tahun 2013 Agustus 2013 – Juni 2015 | 12
-
Tugas “memeriksa” sepenuhnya menjadi domain anggota Komisi Informasi yang akan bertindak sebagai Majelis Komisioner atau Mediator.5 diperiksa
Permohonan
penyelesaian
sengketa
informasi yang
dan diputus oleh Majelis Komisioner adalah permohonan
yang telah tercatat dalam register sengketa informasi. -
Tugas “memutus” juga sepenuhnya menjadi domain anggota Komisi Informasi. Setelah pemeriksaaan terhadap sengketa informasi publik dianggap cukup, putusan atas sengketa tersebut akan ditetapkan. Proses penyelesaian sengketa informasi publik selesai dan berakhir dengan dijatuhkannya putusan.
Ketiga, penyelesaian sengketa informasi publik adalah salah satu cara dan atau mekanisme yang diatur oleh UU KIP yang pada pokoknya untuk memastikan jaminan dan pemenuhan hak asasi manusia atas informasi sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28 F UUD. Atas dasar itu, adalah tidak sepatutnya hak atas informasi tersebut dibatasi apalagi dikurangi. Keempat, asas hukum “hakim tidak boleh menolak perkara.” Meskipun Komisi Informasi bukan lembaga dan/atau badan-badan peradilan akan tetapi Komisi Informasi mempunyai fungsi yang sama dengan lembaga dan/atau badan-badan peradilan tersebut yakni fungsi sebagai pemutus. Oleh karena itu layak dan patut demi hukum jika asas-asas hukum yang secara umum berlaku pada peradilan juga diberlakukan pada Komisi Informasi. Terkait dengan Permohon dominan,Komisi Informasi Pusat mengidentifikasi bahwa pada tahun 2013, terdapat 9 Permohon penyelesaian sengketa informasi dominan yang melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi lebih dari 10 permohonan. Kesembilan Permohon tersebut terdiri atas orang/individu dan bukan orang/individu. 5
Lihat Bab VI tentang Ajudikasi, Pasal 26 sd Pasal 57 Perki 1 Tahun 2013 Agustus 2013 – Juni 2015 | 13
Dominasi PermohonPenyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2013 NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PERMOHON PERORANGAN/BUKAN PERORANGAN Antoni Fernando LSM Bongkar Perhimpunan Sahabat Muslim Indonesia LSM Sarvodaya – KPODI Syahbeni Ibrahim M Hidayat Siregar HMI Cabang Kendari Jambi Corruption Watch LSM Galaksi
MENGAJUKAN PERMOHONAN > 10 12 14 146 36 17 14 18 12 19
Pada tahun 2014, teridentifikasi sebanyak 1167 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diajukan oleh Permohon tertentu yang patut diduga
merupakan Permohon yang identik. Hal ini berarti sekitar 85.4%
permohonan penyelesaian sengketa informasi didominasi oleh Permohon tersebut.
Klasifikasi Permohon Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2014 NO
KLASIFIKASI PERMOHON
JUMLAH
%
1
Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia
18
1.3
2
Pergerakan Mata Umat
1167
85.4
3
Muhammad Hidayat
57
4.2
4
Antoni Fernando
16
1.2
5
Individu Lain
73
5.3
6
Organisasi/Lembaga lain
36
2.6
TOTAL
1367
Hingga akhir Juni 2015, dari 41 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak ada satu Permohon pun yang mendominasi permohonan. Agustus 2013 – Juni 2015 | 14
D.
Identifikasi Badan Publik Sebagai Termohon
Dari data register sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat, terlihat adanya keanekaragaman
Badan Publik yang menjadi Termohon. Pada
awal pembentukan Komisi Informasi Pusat, Badan Publik Negara khususnya Kementerian
merupakan
Badan
Publik
yang
mendominasi
sebagai
Termohon dalam sengketa informasi publik. Menjelang akhir tahun 2014, meskipun sengketa informasi terhadap Badan Publik Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara an/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara an/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 angka 3 UU KIP)
Negara
masih
mendominasinamun tercatat
sengketa
informasi juga dilakukan terhadap Badan Publik selain
Badan
Negara.
Publik Dengan
mendalilkan pada frasa “organisasi non pemerintah yang sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daserah, sumbangan masyarakat,” beberapa Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi terhadap beberapa institusi atau lembaga. Yayasan Aksi Cepat Tanggap; Yayasan Portal Infaq; Yayasan Al Azhar Peduli Umat; Yayasan Darul Qur’an Nusantara; dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonsia (PSSI) adalah beberapa institusi atau lembaga yang memenuhi frasa sebagaimana uraian di atas.
Agustus 2013 – Juni 2015 | 15
E.
Komisi Informasi Pusat Sebagai Termohon Dalam Sengketa Informasi Publik
Kewajiban Badan Publik sebagaimana disebut pada Pasal 7 UU KIP juga dibebankan kepada Komisi Informasi Pusat. Oleh karena itu sangat dimungkinkan pula terdapat sengketa informasi terhadap Badan Publik Komisi Informasi Pusat. Hingga saat ini, terdapat sengketa informasi terhadap Badan Publik Komisi Informasi Pusat pada 6 Komisi Informasi Provinsi yakni Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (4 register sengketa), Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (8 register sengketa), Komisi Informasi Provinsi DI Yogyakarta (1 register sengketa), Komisi Informasi Provinsi Aceh (6 egister sengketa, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (6 register sengketa) dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur (7 register sengketa). Seluruh sengketa informasi terhadap Badan Publik Komisi Informasi Pusat diajukan oleh Permohon yang identik dan dikategorikan dalam Permohon dominan. Sebagian besar sengketa informasi terhadap Badan Publik Komisi Informasi Pusat tersebutjuga telah diputus dengan putusan gugur karena ketidakhadiran Permohon sebanyak dua kali dalam persidangan. Kedua fakta
hukum
bersangkutan
ini
dapat
mengindikasikan
bahwa
Permohon
yang
tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan sengketa
informasi dan tidak memerlukan informasi yang menjadi pokok sengketa (informasi yang menjadi pokok sengketa tidak membawa kegunaan bagi Permohon).
Agustus 2013 – Juni 2015 | 16
Komisi Informasi Pusat Sebagai Termohon Dalam Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Sebagai Termohon DKI Jakarta
Jawa Tengah
DI Yogyakarta Aceh
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Timur
F.
Nomor Register
Permohon
0424/VI/KIP-DKI-PSI/2013, 0431/VI/KIP-DKI-PSI/2013, 0034/II/KIP-DKI-PS/2014 0033/II/KIP-DKI-PS/2014 033/SI/VII/2014 037/SI/VII/2014 0089/SI/VIII/2014 0092/SI/VIII/2014 0090/SI/VIII/2014 0087/SI/VIII/2014 0085/SI/VIII/2014 0091/SI/VIII/2014 003/IX/KIPDIY-PS/2014 019/VIII/KIA-PS/2014 020/VIII/KIA-PS/2014 021/VIII/KIA-PS/2014 026/VIII/KIA-PS/2014 027/VIII/KIA-PS/2014 031/X/KIA-PS/2014 005/VIII/KI.NTB-PS/2014 006/VIII/KI.NTB-PS/2014 008/VIII/KI.NTB-PS/2014 009/VIII/KI.NTB-PS/2014 010/VIII/KI.NTB-PS/2014 011/VIII/KI.NTB-PS/2014 0017/REG-PSI/VIII/2014 0019/REG-PSI/VIII/2014 0020/REG-PSI/VIII/2014 0021/REG-PSI/VIII/2014 0022/REG-PSI/VIII/2014 0023/REG-PSI/XI/2014 0026/REG-PSI/XI/2014 0017/REG-PSI/VIII/2014 0019/REG-PSI/VIII/2014
Perkumpulan Sahabat Muslim Perkumpulan Sahabat Muslim Yeremias Buku Weko, SH Yeremias Buku Weko, SH Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S Pergerakan Mata Umat Pergerakan Mata Umat Pergerakan Mata Umat Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S. Muh. Hidayat S.
Jenis Informasi Publik Yang Menjadi Materi Sengketa
Pada tahun 2013, materi pokok sengketa informasi publik yang dimohonkan penyelesaiannya di Komisi Informasi Pusat berkisar tentang persoalan tentang keuangan dan/atau rencana anggaran kegiatan dari Badan Publik
Agustus 2013 – Juni 2015 | 17
serta penggadaan barang dan jasa. Padahal sebagaimana tercantum dalam UU KIP, informasi publik tersebut masuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik, sehingga selayaknya tanpa adanya permintaan atau permohonan informasi, demi hukum Badan Publik secara aktif dan inisiatif wajib menyediakan dan mengumumkan informasi dimaksud. Pokok Materi Sengketa Informasi Publik Tahun 2013
Data sebagaimana ditunjukan oleh Grafik diatas, sesungguhnya juga menyiratkan makna bahwa hingga tahun kelima pengundangan UU KIP kepatuhan
Badan
Publik
terhadap
kewajiban
menyediakan
dan
mengumumkan informasi publik sebagaimana diperintahkan oleh UU KIP belum maksimal; masih terdapat Badan Publik yang belum melaksanakan kewajiban hukum tersebut. Jika dikaitkan menyebutkan adanya dominasi Permohon penyelesaian sengketa informasi dengan jenis permohonan yang menjadi materi sengketa yang terjadi pada tahun 2013,patut diduga bahwa permohonan informasi
yang
dimohonkan
oleh
Permohon
kepada
Badan
Publik
merupakan bentuk “uji akses” publik kepada Badan Publik. Agustus 2013 – Juni 2015 | 18
Meskipun Bidang Tugas PSI belum dapat menerbitkan data tentang jenis dan/atau pokok materi dominan yang menjadi sengketa pada tahun 2014 dan 2015, namun
sejak tahun tahun 2014 pokok materi sengketa informasi
publik mulai bervariasi tidak melulu soal keuangan negara maupun laporan kinerja. Juga jika dikaitkan dengan pemohon makadari beberapa sengketa informasi publik yang telah disidangkan dan diputus oleh Komisi Informasi Pusat terlihat kecenderungan menuju pada permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh “Pemohon yang berkepentingan langsung” atas informasi publik yang dimohonkan. Kecenderungan tersebut berlanjut hingga Juni 2015. Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi telah diyakini menjadi salah satu alternatif bagi publik untuk memperoleh dan mempertahankan hak-hak dan kepentingannya pihak lain.
yang telah dirampas atau dilanggar oleh
Putusan Komisi Informasi menjadi salah satu
alat bukti untuk
melakukan upaya hukum lain (pada badan-badan peradilan lainnya) guna mempertahankan hak dan kepentingannya tersebut. Hal ini sebagaimana terlihat pada beberapa putusan Komisi Informasi Pusat antara lain register Nomor 040/IV/KIP-PS/2013 antara Permohon Ari Widodo dengan Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan RI; Nomor 015/II/KIP-PS/2013 antara Sammuel Sammy dengan Kantor Pertanahan Kota Depok; dan Nomor 004/I/KIP-PS/2014 antara Sunaki Matram dengan Pusat Laboratorium dan Forensik Polri. Para Permohon dalam register sengketa tersebut dalam persidangannya menyatakan bahwa informasi yang dimohonan kepada Badan Publik dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam proses dan upaya hukum lain yang akan dilakukan Permohon guna mempertahankan hak dan kepentingannya.
Agustus 2013 – Juni 2015 | 19
Kecenderungan tersebut berlanjut hingga Juni 2015. Namun demikian sengketa informasi dengan maksud dan tujuan “uji akses” tetap ada dan ditangani oleh Komisi Informasi Pusat seperti yang terjadi pada sengketa informasi terhadap beberapa Badan Publik pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota
di
Kalimantan
Barat
dan
beberapa
Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur.
Satuan
Kerja
Jenis sengketa
tersebut diajukan dalam rangka mendorong percepatan tugas dan fungsi penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dan mendorong terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
G.
Jumlah Sengketa Yang Telah Diputus
Bidang Tugas Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Pusat menetapkan kebijakan untuk memprioritaskan penyelesaian sengeta informasi yang diajukan oleh Permohon orang/individu, namun bukan Permohon yang mendominasi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa Permohon orang/individu tersebut merupakan Permohon yang memiliki kepentingan langsung terhadap informasi yang dibutuhkan dan menjadi sengketa. Mempertimbangkan data dan fakta tentang adanya pemohon yang dikategorikan sebagai pemohon dominan serta data bahwa
Komisi
Informasi Pusat telah memenuhi hak yang bersangkutan menyelesaikan beberapa sengketa informasi publik yang diajukannya, maka Bidang Penanganan
Sengketa
Informasi
Publik
menetapkan
untuk
memprioritaskan penyelesaian sengketa informasi publik terhadap pemohon yang tidak berada dalam kategori pemohon dominan tersebut
dikarenakan
mempunyai
hak
sama
untuk
memperoleh
penyelesaian sengketa informasi publik.
Agustus 2013 – Juni 2015 | 20
Diawal masa tugas keanggotaan Komisi Informasi Pusat Periode 20132017, jumlah sengketa informasi yang telah diputus oleh Komisi Informasi Pusat sepanjang Agustus – Desember 2013 sebanyak 40 register sengketa, yang terdiri 2 register tahun 2013 dan 38 register sengketa tahun 2012.Selama kurun waktu tahun 2014 Komisi Informasi Pusat berhasil menyelesaikan sebanyak 119 register sengketa yang terdiri atas 36 register sengketa tahun 2014, 77 register sengketa tahun 2013 dan 6 register sengketa tahun 2012. Jumlah Permohonan Sengketa Informasi Yang Telah Diselesaikan Agustus 2013 – Juni 2015 Diselesaikan Tahun Agustus – Desember 2013 2014 2015
JUMLAH
Register tahun 2012 38
Register Tahun 2013 2
Register Tahun 2014 -
Register Tahun 2015 -
TOTAL
6 1
77 10
36 38
20
119 69
45
89
74
20
228
40
Adapun dari Januari hingga 30 Juni 2015, sebanyak 69 register sengketa telah diselesaikan dan diputus oleh Komisi Informasi Pusat, yang terdiri dari 20 register sengketa tahun 2015, 38 register sengketa tahun 2014, 10 register sengketa tahun 2013 dan 1 register sengketa tahun 2012. Pada tahun 2015 pula Komisi Informasi Pusat mengupayakan secara maksimal penyelesaian sengketa informasi publik sebelum 100 hari kerja, khususnya terhadap sengketa yang teregister pada tahun 2015. Berdasarkan data tersebut, jumlah sengketa yang dapat diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat selama periode Agustus 2013 – Juni 2015 sebanyak 228 register sengketa. Jika dilihat secara “kasat mata” jumlah register sengketa selesai yang hanya sebanyak 228 tentu tidak sebanding
Agustus 2013 – Juni 2015 | 21
jika dengan jumlah permohonan sengketa terdaftar sejak 2013 – Juni 2015 yang mencapai 1785 register. Harus digarisbawahi bahwa Publik
Bidang Penanganan Sengketa Informasi
berkewenangan untuk menetapkan kebijakan tentangprioritas
penyelesaian
sengketa
informasi
publik.
Kebijakan
ini
ditempuh
berkenaan dengan adanya fakta dan data terkaitpemohon dominan. Komisi Informasi Pusat telahmemenuhi hak pemohon yang bersangkutan dalam
menyelesaikan
beberapa
sengketa
informasi publik
yang
diajukannya. Sehingga sangat beralasan hukum, jika Komisi Informasi Pusat
juga
memprioritaskan
pemohon
selain
mereka yang
juga
mempunyai hak sama untuk memperoleh penyelesaian sengketa informasi publik. Dengan demikian, sebanyak 288 register sengketa yang diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat merupakan sengketa-sengketa yang
diajukan
dikategorikan
oleh sebagai
bukan
Permohon
Permohon
yang
dominan, mempunyai
yang
dapat
kepentingan
langsung dengan sengketa informasi publik.
Tahun 2013
H.
Jumlah Register 377
2014 Sd Juni 2015
1367 41
JUMLAH
1785
Pelaksanaan
Tugas
Register Selesai 40 (Agust – Juli 2013) 119 69
228
Komisioner
Persen
12,77%
Sebagai
Majelis
Komisioner atau Mediator Selain menyusun dan mengusulkan jadwal persidangan sengketa informasi, Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi juga menyusun Majelis Komisioner dan Mediator untuk setiap register tertentu bersamaan dengan pengusulan jadwal persidangan tersebut. Hal ini dilakukan dalam upaya Agustus 2013 – Juni 2015 | 22
mengoptimalkan pencapaian penyelesaian sengketa informasi melalui komitmen anggota Komisi Informasi Pusat. Disamping itu juga telah disepakati adanya hari khusus pelaksanaan persidangan sengketa informasi yakni Senin, Kamis dan Jum’at. Persidangan dapat dilakukan di hari lain berdasarkan kesepakatan Majelis yang memeriksa perkara. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Anggota Komisi Informasi Pusat Sebagai Majelis Komisioner dan Mediator Agustus 2013 sd Juni 2015 Nama Komisioner Abdulhamid Dipo Pramono Jhon Fresly Dyah Aryani Prastyastuti Evy Trisulo Dianasari Henny S. Widyaningsih Rumadi Yhannu Setyawan
Majelis Komisioner
Mediator
59 Perkara Ketua MK : 16 Perkara 70Perkara Ketua MK : 31 Perkara
31Perkara
134 Perkara Ketua MK : 30 Perkara
38 Perkara
116 Perkara Ketua MK : 35 Perkara
42 Perkara
91 Perkara Ketua MK : 31 Perkara 80 Perkara Ketua MK : 31 Perkara 122 Perkara Ketua MK : 46 Perkara
12 Perkara
I.
Pasca Putusan Komisi Informasi Pusat
1.
Gugatan/Upaya Keberatan
24 Perkara
31 Perkara 22 Perkara
Bagi para pihak yang tidak menerima atas putusan Komisi Informasi Pusat, UU KIP memberi hak untuk melakukan gugatan. Sebagaimana disebut dalam Pasal 47 UU KIP, sengketa informasi terhadap Badan Publik Negara maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan sengketa informasi terhadap Badan Publik selain Badan Publik Negara diajukan kepada Pengadilan Negeri (PN). Gugatan tersebut dapat
Agustus 2013 – Juni 2015 | 23
diajukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan Komisi Informasi Pusat sebagaimana disebut Pasal 48 UU KIP. Apabila putusan PTUN dan PN atas gugatan sengketa informasi tidak diterima oleh para pihak, maka dapat diajukan kasasi di Mahkamah Agung. UU KIP tidak memuat norma lebih lanjut tentang prosedur pengajuan gugatan atas putusan Komisi Informasi di badan-badan peradilan. Menjawab kekosongan hukum tersebut, sejak tahun 2011, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (PERMA 2 Tahun 2011). Meskipun telah diterbitkan PERMA 2 Tahun 2011dan sepanjang pengamatan singkat Komisi Informasi Pusat,
pelaksanaan PERMA 2 Tahun 2011 oleh
badan-badan peradilan belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa data dan fakta yang ada terkait dengan kedudukan Komisi Informasi Pusat dalam gugatan tersebut yang ditempatkan sebagai Termohon. Beberapa gugatan atas putusan Komisi Informasi Pusat yang diajukan oleh salah satu pihak dalam sengketa informasi publik, justru menempatkan Komisi Informasi Pusat sebagai pihak Termohon. Ini terutama terjadi pada sengketa informasi terhadap Badan Publik selain Badan PublikNegara yang gugatannya diajukan ke Pengadilan Negeri.Akibatnya proses pemeriksaan persidangan sengketa informasi di Pengadilan Negeri tidak dijalankan sesuai dengan prosedur sebagaimana norma PERMA 2 Tahun 2011 melainkan mengikuti prosedur persidangan peradilan perdata maupun peradilan tata usaha negara pada umumnya.Gugatan di pengadilan perdata didasarkan pada gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, sedangkan gugatan pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan pada argumentasi hukum bahwa putusan Komisi Informasi Pusat merupakan produk dan/atau keputusan badan usaha negara.
Agustus 2013 – Juni 2015 | 24
Hal ini tentu saja tidak tepat sebab sebagaimana tafsir norma UU KIP dan PERMA 2 Tahun 2011, kedudukan Komisi Informasi adalah lembaga pemutus sengketa yang disamakan kedudukannya dengan badan peradilan tingkat pertama sehingga putusan yang dibuatnya juga disamakan dengan putusan badan peradilan tingkat pertama. Sebagai lembaga pemutus sengketa,
Komisi Informasi
tidak mungkin sebagai pihak dalam proses
keberatan atas putusan yang dibuatnya. Berdasarkan informasi terkini yang diperoleh dan berhasil terlacak
oleh
Komisi Informasi Pusat, sebanyak 19 putusan sengketa informasi yang diputus oleh Komisi Informasi Pusat dilakukan gugatan/ upaya keberatan pada PTUN atau PN.6Sedangkan sebanyak 6 sengketa telah menempatkan Komisi Informasi Pusat sebagai pihak dalam gugatan perdata.7Komisi
Informasi
Pusat meyakini dan menduga bahwa jumlah putusan sengketa informasi publik yang diajukan gugatan/upaya keberatan pada PTUN atau PN melebihi data tersebut, demikian pula halnya dengan gugatan perdata umum terhadap putusan sengketa informasi publik.
2.
Eksekusi Putusan Komisi Informasi
Salah satu problematika lain yang juga dihadapi oleh Komisi Informasi Pusat terkait dengan pasca putusan sengketa informasi publik adalah tentang eksekusi putusan. UU KIP tidak memuat norma tentang eksekusi putusan sengketa informasi publik. Bahkan UU KIP juga tidak memuat norma yang memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk memberitahukan kepada Komisi Informasi perihal status putusan Komisi Informasi Pusat, apakah telah berkekuatan hukum tetap atau belum; apakah telah terjadi eksekusi putusan secara sukarela oleh para pihak atau tidak.
6 7
Lihat Lampiran 5 Lihat Lampiran 4 Agustus 2013 – Juni 2015 | 25
Komisi Informasi Pusat tidak memiliki data terkait eksekusi putusan; apakah sudah dilaksanakan oleh para pihak (secara sukarela) atau tidak. Padahal data tentang berapa banyak putusan Komisi Informasi Pusat yang executable
sangat penting guna mengetahui efektifitas putusan Komisi
Informasi dan ketaatan para pihak
terhadap putusan tersebut. Dalam
praktik, Komisi Informasi Pusat baru akan mengetahui bahwa putusan atas sengketa
informasi
publik
belum
berkekuatan
hukum
tetap
dan
dilaksanakan atau belum dilaksanakan, melalui pemberitahuan PTUN atau PN
yang
meminta
kelengkapan
berkas
dikarenakan
adanya
gugatan/upaya keberatan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PERMA 2 Tahun 2011.
Jika terdapat permintaan berkas dari PTUN maupun PN diartikan
bahwa putusan belum berkekuatan hukum tetap karena ada proses keberatan yang diajukan salah satu pihak. Pasal 12 PERMA 2 Tahun 2011 menjawab kekosongan hukum norma eksekusi putusan dalam UU KIP. Tegas dinyatakan oleh Pasal 12, bahwa pelaksanaan eksekusi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan oleh Permohon pada Ketua Pengadilan setempat dalam wilayah hukum Badan Publik sebagai Termohon. Namun demikian, meskipun PERMA 2 Tahun 2011 telah menjawab kekosogan hukum perihal eksekusi putusan sengketa informasi, namun dalam praktik Permohon
masih tetap mengalami kesulitan untuk untuk
mengajukan permohonan penetapan eksekusi. Salah satu pendapat yang disampaikan oleh Permohon adalah belum pahamnya badan-badan peradilan terutama yang ada diluar wilayah Jakarta terhadap teknis pelaksanaan eksekusi atas sengketa informasi. Bagi beberapa badan peradilan, sengketa informasi publik merupakan hal baru terlebih perihal eksekusinya.
Agustus 2013 – Juni 2015 | 26
J.
Permohonan Sebagai Ahli Dan/Atau Saksi Terkait Keterbukaan Informasi Publik
Beberapa lembaga dan/atau badan-badan peradilan telah meminta Komisi Informasi Pusat untuk bertindak sebagai ahli dan/atau saksi terkait keterbukaan informasi publik. Beberapa permohonan terkini sebagai ahli di persidangan yang dimintakan oleh Pengadilan Tata Usaha Padang dalam sengketa perkara Nomor 20/G/2014/PTUN-PDG antara Daniel St Makmur dengan Pemerintah Provinsi Sumater Barat terkait dengan terbitnya SK Gubernur Nomor 555-673-2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 tanggal 02 September 2014 danpermintaan untuk memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi pada uji materiil dengan nomor perkara 50/PUU-XII/2015, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kapailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Agustus 2013 – Juni 2015 | 27
KETIGA: PENYUSUNAN REGULASI TERKAIT DAN PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
A.
Regulasi
Selain tugas dan fungsi menyelesaikan sengketa informasi, Komisi Informasi Pusat juga diberi amanat untuk menyusun dan menetapkan
prosedur
pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.Komisi Informasi Pusat menyadari bahwa Perki 1 Tahun 2013 sebagai hukum formil bagi penyelesaian sengketa informasi belum sempurna. Beberapa norma-norma dalam memerintahkan
diterbitkannya
regulasi
lain
Perki 1 Tahun 2013 masih guna
melengkapi
dan
mengimplementasikan norma-norma yang ada; misalnya tentang norma pemeriksaan setempat, tatacara menjadi mediator pembantu dsb. Pembahasan atas draft regulasi peraturan Komisi Informasi sebagaimana tersebut di atas telah dirintis pada tahun 2014. Meski dalam keadaan serba “keminiman” yang ada, Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi mengupayakan proses penyusunan
regulasi dimaksud 2013 dilakukan
dengan berpedoman pada tahapan-tahapan sebagaimana disebut dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Belajar dari proses penyusunan Perki 1 Tahun 2013 yang sangat minim
dokumentasi,
maka
pendokumentasian
terhadap
proses
pembahasan revisi Perki 1 Tahun 2013 juga menjadi keharusan.
Agustus 2013 – Juni 2015 | 28
Pada sisi yang lain itu juga terdapat kesepahaman Komisi Informasi bahwa beberapa norma dalam Perki 1 Tahun 2013 justru bertentangan dengan UU KIP sehingga sepatunya di revisi.8 Hal lain yang juga sering menjadi bahan diskusi adalah bahwa normanorma dalam Perki 1 Tahun 2013 hanya dapat dipergunakan dalam keadaan “normal”. Adapun terhadap informasi-informasi yang timbul atau berasal dari kegiatan-kegiatan yang terjadwal dan sistematis dalam batas waktu yang telah ditentukan, Perki 1 Tahun 2013 tidak cukup untuk mengakomodasinya, misalnya sengeta Informasi Penyelenggaraan Pemilu. Komisi Informasi Pusat memandang perlu memberikan jaminan dan perlindungan atas keterbukaan informasi penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat mengagas tersusunnya instrumen hukum yang
mengakomodasi
Penyelenggaraan
dan
Pemilu.
melindungi
Dasar
masyarakat
pertimbangannya
atas
Informasi
adalah
bahwa
penyelenggaraan Pemilu merupakan satu rangkaian kegiatan yang terjadwal dan sistematis dengan batas waktu yang telah ditentukan, sehingga diperlukan instrumen hukum yang dapat menanggulangi waktu penyelenggaraan Pemilu yang demikian itu, salah satunya dengan cara mempercepat (akselerasi) proses layanan informasi Pemilu di Badan Publik Penyelenggara Pemilu dan proses penyelesaian sengketanya di Komisi Informasi. Atas dasar itu diterbitkan dan diundangkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum, yang dilengkapi dengan Surat
EdaranKomisiInformasiPusatNomor
TentangPelaksanaanPeraturanKomisiInformasiNomor
01/KIP-SE/IV/2014 1
TentangStandarLayanan
Tahun
2014 Dan
ProsedurPenyelesaianSengketaInformasiPemilihanUmum.
8
Proses penyusunan revisi Perki 1 Tahun 2013, baru dimulai pada tahun 2015 yang digagas melalui berbagai diskusi yang dilaksanakan oleh Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi. Agustus 2013 – Juni 2015 | 29
Regulasi Terkait Penyelesaian Sengketa Informasi Agustus 2013 – Juni 2015 Peraturan Komisi Informasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum Surat Edaran Surat EdaranKomisiInformasiPusatNomor 01/KIP-SE/IV/2014 TentangPelaksanaanPeraturanKomisiInformasiNomor 1 Tahun 2014 TentangStandarLayanan Dan ProsedurPenyelesaianSengketaInformasiPemilihanUmum. Surat EdaranKomisiInformasiPusatNomor : 02/KIP-SE/VI/2014 TentangTindakLanjutPenyelesaianSengketaInformasiPublikAtasPutusanPe nolakanKarenaTidakTerpenuhinyaKewenanganRelatif Draft Peraturan Komisi Informasi Draf Perki tentang Pemeriksaan Setempat Draft Perki tentang Pemeriksaan Jarak Jauh Draft Perki tentang Mediator Pembantu.
B.
Modul dan Buku Saku
Komisi Informasi Pusat menyadari bahwa keseragaman prosedural dalam penyelesaian sengketa informasi publik merupakan keharusan. Normanorma yang ada dalam regulasi tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik harus diterjemahkan dalam bahasa yang lebih teknis, praktis dan aplikatif dalam sebuah pedoman dan/atau modul. Upaya untuk menyusun dan menerbitkan pedoman praktis dalam bentuk modul dan buku saku telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Tahap penyusunan
draft
telah
dilakukan
pada
tahun
2014,
sedangan
pembahasan atas modul dan buku saku hingga finalisasi dilakukan tahun 2015. Diharapkan pada penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2015, dokumen tersebut telah tersedia.
Agustus 2013 – Juni 2015 | 30
Modul dan Buku Saku Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Per Juni 2015 Modul Modul Mediasi (draft) Modul Ajudikasi (draft) Modul Kepaniteraan (draft) Buku Saku Buku Saku Mediator (draft) Buku Saku Ajudikator (draft)
Agustus 2013 – Juni 2015 | 31
KEEMPAT: KOMPILASI PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT BERDIMENSI HUKUM PROGRESIF
Pasal 24 ayat (1) UU KIP menetapkan Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Kedudukan Komisi Informasi itu berdiri sendiri tana terikat hubungan susunan kelembagaan yang bersifat hierarkis sebagaimana lazimnya lembaga negara yang tersusun secara vertikal dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupatan/kota. Sifat tidak hierakis terhadap kedudukan Komisi Informasi tersebut tercermin pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan (3) UU KIP. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi tingkat Provinsi dan Komisi Informasi tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas yang sama yakni menyelesaikan sengketa informasi publik.
Frasa “Komisi Informasi” pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU KIP harus ditafsirkan sebagai Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi tingkat Provinsi dan Komisi Informasi tingkat Kabupaten/Kota
Sifat
tidak
hierarkis
adanya
juga
hubungan
ditunjukan
oleh
norma dalam Pasal 48 ayat (1) UU KIP yang mengatur tentang gugatan/upaya keberatan atas
putusan Komisi Informasi, yang menyatakan bahwa putusan Komisi Informasi dapat diajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. Namun demikian, terkait tugas penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi terikat pada sumber hukum yang sama yakni UU KIP dan norma
Agustus 2013 – Juni 2015 | 32
hukum
tentang
prosedur pelaksanaan
penyelesaian
sengketa yang
ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat berdasarkan perintah Pasal 26 ayat (2) huruf a UU KIP, yang pada saat ini diberlakukan adalah Perki 1 Tahun 2013. Dengan kesamaan sumber hukum tersebut, sepatutnya berdasarkan logika hukum tidak terjadi disparitas dan/atau pertentangan terhadap materi putusan Komisi Informasi. Salah satu upaya untuk menghindari disparitas hukum itulah, maka Komisi Informasi Pusat menyusun Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat. Penyusunan Kompilasi Putusan tersebut didasarkan pada tema-tema tertentu untuk memudahkan pembacaan. Tema yang dipilih untuk penyusunan pertama adalah putusan yang berdimensi hukum progresif.9 Mengapa berdimensi hukum progresif? Karena pada kenyataannya dalam beberapa penyusunan putusan yang dilakukan oleh Majelis Komisioner, Majelis Komisioner mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam pemeriksaan yang menyebabkan Majelis Komisioner berpandangan bahwa norma-norma UU KIP maupun Perki 1 Tahun 2013 belum dapat menjawab beberapa persoalan yang terjadi dalam sengketa informasi publik
sehingga
dilakukan
pertimbangan-pertimbangan
berdasarkan
pertimbangan yang lebih luas yakni asas keadilan, kehati-hatian dan kepatutan. Hingga saat ini proses penyusunan Kompilasi Putusan telah menghasilkan draft pertama.
Dimensi hukum progresif pada beberapa putusan Komisi Informasi Pusat yang terkompilasi adalah yang terkait dengan materi pemeriksaan awal. 9
Agustus 2013 – Juni 2015 | 33
KELIMA: PENINGKATAN KEAHLIAN DAN KEPAHAMAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Beberapa kegiatan yang bertalian dengan peningkatan keahlian dan kepahaman dalam penyelesaian sengketa informasi publik telah dilakukan oleh
Komisi
Informasi
Pusat.
Kegiatan
ini
dilakukan
dalam
rangka
memperbaiki kualitas penyelesaian sengketa informasi baik dari sisi substansi (materi putuasan) maupun teknis prosedural.
A.
Pelatihan Mediator Bersertifikat
Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut penyelesaian sengketa informasi ditangani dengan prinsip cepat dan tepat waktu, berbiaya ringan, dan cara sederhana. Salah satu cara penyelesaian sengketa tersebut adalah dengan cara mediasi. Untuk itu diadakan Pelatihan Sertifikasi Mediator atau Pelatihan Mediator Bersertifikat bekerja sama dengan Indonesia Institute for ConflictTransformation (IICT) sehingga dapat meningkatkan kompetensi Komisioner Komisi Informasi dalam menyelesaikan masalah dengan mediasi. IICT merupakan institusi yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan sertifikat Mediator. Peserta pelatihan ini adalah anggota Komisi Informasi Pusat periode 20132017, tenaga ahli dan asisten ahli serta staf bagian penyelesaian sengketa informasi. Selain itu Komisi Informasi Pusat juga mengundang Komisi Informasi Provinsi
Sulawesi
Selatan
dan
beberapa
rekan
di
jaringan
untuk
berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Agustus 2013 – Juni 2015 | 34
Pada tahun 2014, pelatihan sertifikasi mediator tidak dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.
B.
Diskusi Pengkajian Dan Pengayaan Materi Sengketa Informasi Publik
Guna
memperdalam
pemahaman
terhadap
substansi
penyelesaian
sengketa informasi publik yang dapat dipergunakan sebagai bahan bagi pertimbangan Majelis Komisioner dalam menjatuhkan putusan, Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi menyelenggarakan
beberapa
forum diskusi.
TEMA Informasi Publik di bidang Pertanahan Pendaftaran
Penerapan Pasal 4 Perki I Tahun 2013 Terkait Vexatious Request (permohonantidaksungguhsungguh).
NARASUMBER Enny Koeswanti, SH., M.Kn. (Notaris)
PELAKSANAAN 1 November 2013
Alim Bastian (Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI). Ahmad Alamsyah 20 Desember Saragih (Anggota 2013 Komisioner KI Pusat periode 2009 – 2013) Yhannu Setiawan, SH., MH. (Anggota Komisioner KI Pusat).
Pemeriksaan Setempat dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jarak Jauh (Teleconference)
DyahAryani (Komisioner KI Pusat)
27 Juni 2014
IIm Zovito Simanungkalit (Praktisi Hukum), Yoni Agus Setyono (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Hendrayana (Praktisi Hukum),
10 Juli 2014
Heru Setyawan Agustus 2013 – Juni 2015 | 35
Syarat dan Tata Cara Mediator Pembantu Selain Komisioner Badan Hukum dan Badan Publik sebagai Pemohon dalam perspektif UU KIP
Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik : Perspektif Termohon
Permasalahan Norma Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik : Perspektif Termohon
C.
(Kepala Bidang TI dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi), Wiwiek Awiyati dari Indonesian Institute for Conflict Transformation, Paulus Wijayanto Nur Ali (Kasubdit Badan Hukum Direktorat Perdata Kemenkumham) Heri Setiawan (PPID Kementerian Keuangan)
11juli 2014
17 Juli 2014
30 Oktober 2014
Ucok Sky Khadafi (Koordinator Seknas Fitra) Yhannu Setyawan (Komisioner KIP) Dyah Aryani P (KI Pusat)
27 pril 2015
Hadi M Djuraid (Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Keterbukaan Informasi)
Penyusunan Modul Pelatihan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Kemahiran penanganan sengketa informasi tentu tidak cukup dengan mengandalkan
ketersediaan
regulasi
terkait
penyelesaian
sengketa
informasi saja, tetap diperlukan panduan yang lebih teknis dan aplikatif untuk memudahkan dan mempercepat penanganan sengketa informasi publik.
Atas dasar itu, kebutuhan akan tersedianya modul penyelesaian
sengketa
tidak
terelakan.
Hal
ini
untuk
memastikan
keseragaman
Agustus 2013 – Juni 2015 | 36
pelaksanaan berbagai formalitas dan prosedur dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Proses penyusunan modul telah diawali pada tahun 2014 dan menghasilkan draft.
Rencana sosialisasi atas draft modul tersebut guna memperoleh
masukan bagi finalisasi draft
yang diperlukan bagi perbaikan dan
pengayaan materi draft tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2014. Akibatnya tahap penyempurnaan draft baru dilaksanakan pada tahun 2015 dan diharapkan selesai (final) di penghujung tahun 2015. Modul tersebut terdiri atas Modul Kepaniteraan, Modul Mediasi dan Modul Ajudikasi.
Agustus 2013 – Juni 2015 | 37
KEENAM: KONSULTASI KEPADA MAHKAMAH AGUNG RI
Komisi Informasi telah melakukan konsultasi dengan Mahkamah Agung, pada 27 September 2013. Konsultasi ini dilakukan terkait penerapan hukum acara bagi penyelesaian sengketa informasi publik dan kerjasama
peningkatan
kepahaman
petugas
guna menjajaki
kepaniteraan
dalam
penyelesaian sengketa informasi publik.
Agustus 2013 – Juni 2015 | 38
KETUJUH: UJI MATERIIL TERHADAP PERKI 1 TAHUN 2013
Jambi Corruption Watch telah mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Agung terhadap Perki 1 Tahun 2013 dengan nomor register 70 P/HUM/2014. Terhadap permohonan uji materiil tersebut, Komisi Informasi Pusat telah menyampaikan Jawaban atas permohonan uji materiil kepada Mahkamah Agung berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Nomor 66/BJT/XI/70P/HUM/2014 tertanggal 27 November 2014. Hingga saat ini Mahkamah Agung belum menjatuhkan putusan atas permohonan uji materiil ini.
Agustus 2013 – Juni 2015 | 39
KEDELAPAN: ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA
Rencana strategis Komisi Informasi Pusat 2013-2017 mengamanatkan pengarus-utamaan keterbukaan informasi publik dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, melalui tersusunnya dan terdiseminasinya telaah dan pendapat hukum terhadap beberapa kebijakan negara serta berpartisipasinya Komisi Informasi dalam proses penyusunan kebijakan negara. Kegiatan-kegiatan tersebut belum dapat dipenuhi oleh Komisi Informasi Pusat. Barulah pada tahun 2015, Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi mengawalinya. Pada akhir Juni 2015, Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi menyampaikan Analisis Kebijakan: Ketaatan Badan Publik Bidang Migrasi Ketenagakerjaan Pada Pelayanan Publik Di Bidang Informasi dan Komunikasi kepada Komite III Dewan Perwakilan Daerah RI. Penyampaian Analisis Kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai masukan bagi laporan pengawasan atas pelaksanaan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang akan disusun oleh Komite III DPD RI.
Agustus 2013 – Juni 2015 | 40
KESEMBILAN:KUNJUNGAN DALAM RANGKA PENELITIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Isu keterbukaan informasi di Indonesia telah menarik beberapa peneliti luar negeri untuk melakukan penelitian atas hal tersebut. Kunjungan beberapa peneliti ke Komisi Informasi Pusat diharapkan dapat menjadi rintisan bagi pengembangan penelitian di Komisi Informasi Pusat dan menjadikan Komisi Informasi Pusat sebagai pusat penelitian Keterbukaan Informasi di Indonesia.
Peneliti Monica Ang
Ward Barenschot
Penelitian Terkait Keterbukaan Infromasi Asal Organisasi Tema Penelitian Mahasiswa Ilmu Politik Peran Masyarakat Global Universitas DE La Sella dalam Advokasi Keterbukaan Manila Filiphina Informasi Kitlv, Universitas Leiden Dampak UU KIP Bagi Keterbukaan Informasi di Indonesia
Agustus 2013 – Juni 2015 | 41
PENUTUP
Salah satu kelemahan Komisi Informasi Pusat adalah minimnya data dan informasi terkait penyelesaian sengketa informasi. Hal ini disebabkan karena belum ada
pendokumentasian yang sistematis terhadap dokumen-
dokumen permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Data tersebut sangat penting sebagai bahan untuk melakukan kajian-kajian terkait implementasai UU KIP. Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi Publik selama 2 tahun masa tugas telah mengupayakan terbangunnya
pendokumentasian secara
sistematis tersebut meskipun dengan cara yang sangat sederhana, yang dilakukan dengan melakukan pencatatan dan penataan secara tertib pada setiap tahapan penyelesaian sengketa informasi mulai dari tahap pendaftaran
hingga
tahap
putusan.
Begitupula
dengan
informasi
menyangkut pasca putusan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Komisi Informasi Pusat, mulai tahun 2014 dilakukan pendataan. Ke depan, terkait dengan pendokumentasian penyelesaian sengketa informasi, Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi mengupayakan dan
mendesak
menyediakan
Komisi
rungan
Informasi khusus
bagi
Pusat
untuk
mengalokasikan
penyimpanan
dan
dokumen-dokumen
sengketa. Tentu saja ini membutuhkan komitmen serius dari Panitera yang mempunyai tanggung jawab utama dalam urusan administrasi dan pendokumentasian persidangan.
Agustus 2013 – Juni 2015 | 42
Berkenaan dengan revisi Perki 1 Tahun 2013, dengan serba “keminiman” yang ada, Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi mengupayakan proses penyusunan revisi Perki 1 Tahun 2013 dilakukan dengan berpedoman pada tahapan-tahapan sebagaimana disebut dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Belajar dari proses penyusunan Perki 1 Tahun 2013 yang sangat minim dokumentasi, maka pendokumentasian terhadap proses pembahasan revisi Perki 1 Tahun 2013 juga menjadi keharusan. Harapan untuk tersusun Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat telah dirintis diawal Tahun 2015. Pada tahun-tahun mendatang, Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat dengan tema-tema atau substansi yang lebih spesifik akan terus diupayakan terbit.
Agustus 2013 – Juni 2015 | 43
