REKOMENDASI RAKORNAS 2013 KOMISI INFORMASI SE-INDONESIA Komisi A Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Ketua
: Mohammad Dawam (KI Provinsi DKI Jakarta)
Sekretaris
: Dewi Amanatun (KI Provinsi DI Yogyakarta)
Anggota
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Legiso Poniman (KI Provinsi Sumatera Selatan) Yuliadi Ampratman (KI Provinsi Sumatera Selatan) Daan R. Tanod (KI Provinsi Jawa Timur) Robinson Simbolon (KI Provinsi Sumatera Utara) Dan Satriana (KI Provinsi Jawa Barat) Abbas H.A. Rahim (KI Provinsi Sulawesi Tengah) Lilik Rukitasari (KI Provinsi Kalimantan Timur) Liesminidiningsih (KI Provinsi Kepulauan Riau) James Papilaya (KI Provinsi Kepulauan Riau) A. Rudianto (KI Provinsi Jawa Tengah) Dyah Aryani P. (Komisi Informasi Pusat) Nolly S. Londa (KI Provinsi Sulawesi Utara) Boy Lalamentik (KI Provinsi Sulawesi Utara) Mahyudin Yusdar (KI Provinsi Riau) Tedi Boy (KI Provinsi Riau) Hidayat Nahwi Rasul (KI Provinsi Sulawesi Selatan) Jehalim Bangun (KI Provinsi Aceh) Agus Husna (KI Provinsi Gorontalo) Zainuddin T. (KI Provinsi Aceh) Faiza dg Taleba (KI Provinsi Gorontalo) Azwar Hasan (KI Provinsi Sulawesi Selatan) Jaidun (KI Provinsi Kalimantan Timur) Gani Bazar (KI Provinsi Lampung) Muharis Asmy (KI Provinsi NTB) Ajeng Roslinda (KI Provinsi NTB) Yhannu Setiawan (Komisi Informasi Pusat)
Komisi Informasi Pusat dan seluruh Komisi Informasi Provinsi berkomitmen untuk mewujudkan seluruh rekomendasi dibawah ini dengan memberikan tanggapan dan pendapat secara aktif dan bersedia terlibat dalam proses penyusunannya. I.
REVISI PERKI NO 1/2013 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 1.
Memerintahkan KI Pusat membentuk Tim Perumus dalam jangka waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Rakornas dilaksanakan untuk melakukan Revisi Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) mengacu pada hasil Rakernis tahun 2013.
2.
Tim perumus mempunyai tugas: a. Menyusun agenda dan capaian kerja;
b. Melakukan diskusi-diskusi dengan kelompok/pihak terkait sesuai dengan keahliannya. c. Mengajukan anggaran perumusan revisi Perki PPSIP. d. Menyusun hal-hal lain yang diperlukan dalam penyusunan revisi.
II.
3.
Tim perumus dalam melakukan perumusan revisi Perki harus sesuai dengan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan.
4.
Tim perumus bekerja selama 100 (seratus) hari kerja sejak ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.
5.
Tim perumus beranggotakan Komisioner Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi yang memiliki kapabilitas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
PENETAPAN STANDARDISASI PEMBIAYAAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK Komisi Informasi Pusat mengusulkan penetapan standarisasi pembiayaan penyelesaian sengketa informasi yang meliputi Administrasi PSI, dan Pelaksana Penyelesaian Sengketa Informasi serta kegiatan-kegiatan yang terkait Penyelesaian Sengketa Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
III. PENYUSUNAN REGULASI Komisi Informasi Pusat membentuk peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa informasi yang diamanatkan oleh Perki PPSIP maupun yang belum diatur dalam Perki PPSIP, termasuk format baku yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja. Solo, 19 September 2013 KETUA
SEKRETARIS
Mohammad Dawam
Dewi Amanatun
2
REKOMENDASI RAKORNAS 2013 KOMISI INFORMASI SE-INDONESIA Komisi B Bidang Kelembagaan
Ketua Komisi : Zaini Bisri (KI Provinsi Jateng) Sekretaris : Liza Dayani (KI Provinsi Aceh) Anggota : 1. Evy Trisulo (Komisi Informasi Pusat) 2. John Fresly (Komisi Informasi Pusat) 3. Farhan Banyahil (KI Provinsi DKI Jakarta) 4. Nurhendra (KI Kota Cirebon) 5. Kapri Jaya (KI Provinsi Sumsel) 6. Falex (KI Provinsi Sumsel) 7. Habib (KI Provinsi Kaltim) 8. Isman (KI Provinsi Sulteng) 9. Afrizal Tjoetra (KI Provinsi Aceh) 10. Mayjen Simanungkalit (KI Provinsi Sumut) 11. Liza Dayani (KI Provinsi Aceh) 12. Nurhayana (KI Provinsi Riau) 13. Gede Sentanu (KI Provinsi Bali) 14. Syauqie (KI Provinsi NTB) 15. Imanoeddin (KI Provinsi Jatim) 16. Zaini Bisri (KI Provinsi Jateng) 17. Budi Yoga (KI Provinsi Jabar) 18. Taslim (KI Provinsi Riau) 19. Satriadi (KI Provinsi Kalteng) 20. Jusuf Hunow (KI Provinsi Gorontalo) 21. Gema Pancawati (Sekretariat KI Provinsi Jawa Tengah) 22. Saptandi Nugrohowati (Sekretariat KI Provinsi Bengkulu) 23. Bambang Hardi Winata (Sekretariat Komisi Informasi Pusat) 24. Chatim D. Nelloh (KI Provinsi Sulteng) 25. Istiatun (KI Provinsi D.I. Yogyakarta) 26. Bambang Hernowo (KI Provinsi Bengkulu) 27. Kafri Jaya (KI Provinsi Sumsel) 28. Ahmad Haryono (KI Provinsi Lampung) 29. Yuliyanto (KI Provinsi DKI Jakarta) 30. Afirudin Jalil (KI Provinsi DKI Jakarta) 31. Budi Supriyono (KI Provinsi Kepri)
Pembahasan Kesekretariatan
Permasalahan Struktur kesekretariatan
Rekomendasi Langkah Jangka Panjang -
Merevisi Pasal 29 ayat (4) dan (5) UU KIP dengan melakukan judicial review ke MK atau menyusun daraf revisi UU KIP untuk di rekomendasikan ke DPR.
Langkah Jangka Pendek -
Mempercepat kemandirian sekretariat KI Provinsi, dengan membentuk struktur kesekretariatan KI Provinsi yang bertanggungjawab ke gubernur.
-
Mempercepat kemandirian sekretariat KI kabupaten/kota, dengan membentuk struktur kesekretariatan KI kabupaten/kota yang bertanggungjawab ke bupati/walikota.
-
KI Pusat menginventarisasi pengalaman dan status sekretariat KI Provinsi, kabupaten/kota diseluruh Indonesia untuk dilakukan pengkajian untuk diterapkan bagi KI Provinsi, kabupaten/kota
-
KI Pusat mendorong Kemendagri untuk mengatur masalah kesekretariatan.
-
Pertemuan Tirpartid kesekretariatan.
untuk
membahas
Masa jabatan Komisi Informasi
Anggota Mempercepat penerbitan petunjuk teknis (juknis) tatacara dan mekanisme pengangkatan kembali anggota KI untuk satu periode selanjutnya tanpa melalui pemilihan ulang sesuai (Anggota KIP tidak ada amanah Pasal 33 UU KIP. perekrutan baru melainkan diangkat kembali untuk masa jabatan satu periode selanjutnya dengan masa jabatan 5 tahun (seperti KPU dan Bawaslu) paling tidak membuat surat edaran kepada komisi yang lama tidak melalui seleksi test and proper test) Kode etik Perlu penegakan kode etik diatur dalam satu aturan yang berlaku nasional dan mengikat Komisioner KI. Tata Naskah
Draf Tata Naskah yang sudah mengakomodasi masukan dari KI Provinsi segera disahkan dengan mengatur mengenai Mars Komisi Informasi yang berlaku secara nasional.
Nota Kesepahaman dengan Menindaklanjuti MoU dengan: Lembaga Lain 1. MSI 2. AIPD/PATTIRO 3. DEWAN PERS 4. KPI 5. BAWASLU Merintis MoU dengan: 1. KPU 2. Ombudsman 3. KPK (KI = pencegahan dan KPK = dipenindakan) 4. POLRI 5. KEMENTRIAN (MENDAGRI, MENPAN, DAN MENKEU)
Penandatanganan MoU antara KIP dengan KPK dan POLRI dilakukan pada saat Rakornas Belum terbentuknya KI Mempercepat pembentukan Provinsi seluruh Indonesia terbentuk Anggaran
Minimnya dana KI daerah
KI Provinsi yang belum
1.
KI Pusat dapat memfasilitasi ketersediaan anggaran untuk Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/kota dalam APBN dapat berupa; a. Program, b. Menggunakan mekanisme dekosentrasi, c. DAK (Dana alokasi khusus).
2.
Mendorong KI Pusat untuk membuat pedoman standarisasi honorarium, tunjangan, dan fasilitas KI Provinsi yang disetarakan dengan eselon 2A.
3.
Mendorong KI Pusat untuk membuat pedoman standarisasi honorarium, tunjangan, dan fasilitas KI Kabupaten/Kota yang disetarakan dengan eselon 2B.
Standarisasi anggaran KI Pusat merumuskan dan membuat standarisasi biaya penangan sengketa penanganan perkara penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi.
Solo, 19 September 2013 KETUA
SEKRETARIS
Zaini Bisri
Liza Dayani
REKOMENDASI RAKORNAS 2013 KOMISI INFORMASI SE-INDONESIA Komisi C Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Ketua Sekretaris
: Eko Satya H. (KI Provinsi Kaltim) : Siti Mariam (KI Provinsi DKI Jakarta)
Anggota : 1. Said Dailani Yahya (KI Provinsi Riau) 2. Haryanto (KI Provinsi Kepri) 3. Hamdan Nurdin (KI Provinsi Aceh) 4. Khalida (KI Provinsi Lampung) 5. Siti Mariam (KI Provinsi DKI Jakarta) 6. Mattewakka (KI Provinsi Sulsel) 7. Sukriah Hamsun (KI Provinsi Sulteng) 8. Nurul Amalia (KI Provinsi Jatim) 9. Anne F.S. (KI Provinsi Jabar) 10. Reidy Sumual (KI Provinsi Sulut) 11. Henny S. Widyaningsih (Komisi Informasi Pusat) 12. Rumadi (Komisi Informasi Pusat) 13. H.M Syahyan (KI Provinsi Sumut) 14. Sulasiman (KI Provinsi Sumsel) 15. Mustahal Rasyid (KI Provinsi Bangkalan) 16. Muzammil (KI Provinsi Bangkalan) 17. Azis Manansang (KI Provinsi Gorontalo) 18. Sarwono Soeprapto (KI Provinsi DI Yogyakarta) 19. Andayani (KI Provinsi NTB) Rekomendasi ASE dalam Rakornas Komisi Informasi 2013 : 1. Melahirkan “Pedoman Standarisasi Strategi Komunikasi Komisi Informasi” yang akan diselesaikan pada bulan Desember 2013. Pertemuan pertama dilakukan pada 28 Oktober 2013 di Banda Aceh 2. KI Pusat menetapkan Standarisasi materi sosialisasi Komisi Informasi 3. Kegiatan RTKD setiap tahun diselenggarakan oleh KI Pusat dan KI daerah 4. Standarisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Badan Publik sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 5. Pemberian penghargaan hasil Monev 6. KI Pusat menetapkan maskot Komisi Informasi melalui kegiatan lomba desain maskot
7. Menetapkan slogan Komisi Informasi dengan beberapa pilihan: a. “BUKA! Informasi Publik” b. “Terbuka itu Bersih” c. “Transparan, siapa takut!” d. “Hak Anda untuk Tahu” 8. Menyelenggarakan pertemuan rutin bidang ASE setiap 3 bulan sekali yang dikoordinasikan oleh KI Pusat 9. Membuka mailing list khusus bidang ASE 10. Menyelenggarakan Capacity building bidang ASE
Solo, 19 September 2013 KETUA
SEKRETARIS
Eko Satiya Hushada
Siti Mariam
