1
Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi
2
Skema Waktu Permohonan masuk ke PPID
10 + 7 hari
Keberatan masuk ke Atasan PPID
30 hari
Proses persidangan di Komisi Informasi
Tunggu relas
Sengketa masuk/didaftarkan ke Komisi Informasi
3
Suasana Beberapa Persidangan
4
Komisi Informasi
Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undangundang ini (maksudnya UU No. 14/2008) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
Informasi Publik
Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Sengketa Informasi Publik
Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan undang-undang.
Kewenangan Absolut (Pasal 26 UU KIP)
Komisi Informasi adalah lembaga yang memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Kewenangan Relatif (Pasal 27 UU KIP)
Komisi Informasi Pusat Menyangkut Badan Publik Pusat dan Badan Publik tingkat Provinsi dan/atau Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota selama Komisi Informasi di Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota tersebut belum terbentuk.
Komisi Informasi Provinsi Menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan. Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Komisi Informasi Kabupaten/Kota Menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Penjelasan Pasal 6 Perki No. 1 Tahun 2013 Badan Publik Pusat
Lingkup kerjanya bersifat nasional. Lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis.
Badan Publik tingkat Provinsi
UU KIP tidak mengatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat, Badan Publik tingkat Provinsi, dan Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota. Sehingga harus diatur dengan Perki.
Lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat. Lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di provinsi tertentu.
Badan Publik Kabupaten/Kota
Lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat . Lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.
Informasi yang Dikecualikan
• Jenis informasi ini dijabarkan di dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j dari UU KIP.
Informasi Publik
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan (Informasi Publik) • Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Pasal 9). • Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Pasal 10). • Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11). • Termasuk informasi yang wajib disediakan oleh BUMN/BUMD (Pasal 14), partai politik (Pasal 15), dan organisasi nonpemerintah (Pasal 16)
Informasi yang Harus Diberikan atas Dasar Permintaan sesuai dengan Undang-undang • Informasi secara eksplisit ditegaskan di dalam Pasal 22, yang dibedakan dengan kategori informasi yang telah disebutkan sebelumnya. Informasi ini berbeda-beda di tiap Badan Publik bergantung kepada karakteristik masing-masing Badan Publik. Batasan terhadap informasi ini adalah bahwa informasi yang harus diberikan ini dikuasai oleh Badan Publik selain informasi yang dikecualikan.
Pemohon berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik apabila Pemohon tidak puas terhadap respons Badan Publik atas keberatan.
Sengketa Informasi Publik
Pemohon berhak mengajukan keberatan berdasarkan alasan: a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP. b. Tidak disediakannya informasi berkala. c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi. d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi. f. Pengenaan biaya yang tidak wajar. g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur di dalam UU ini (UU No. 14/2008).
Pasal 23 UU KIP Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.
Penjelasan
Putusan KI Mediasi Final dan Mengikat
Ajudikasi Dapat Diajukan Keberatan
Ajudikasi non-litigasi adalah penyelesaian sengketa ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan pengadilan.
• Pasal 1 angka 12 UU KIP: Pemohon Informasi Publik adalah wargagnegara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Pemohon Informasi
Dasar Hukum
Orang
KTP/SIM/Pasport, dll.
Pasal 11 angka 1 Perki No.1 Tahun 2013 ttg PPSIP
Kelompok Orang
PERWAKILAN: Surat kuasa dan KTP dari para pemberi kuasa.
Pasal 11 angka 1 Perki No.1 Tahun 2013 ttg PPSIP
PERKUMPULAN: Akta Pendirian telah didaftarkan ke PN Setempat
Staatsblad thn. 1870 No. 64
Anggaran Dasar organisasi yang telah disahkan oleh Kementerian Kum HAM dan tercatat di LBN RI.
Pasal 11 angka 1 Perki No.1 Tahun 2013 ttg PPSIP
• Bagian Kesatu, Hak Pemohon: Informasi, Pasal 4, ayat (1) UU KIP: Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini
• Pasal 1 angka 10 UU KIP: Orang g adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 10 UU KIP)
Bukti
Badan Hukum (LSM, Yayasan, Koperasi, dll.)
Memeriksa kewenangan Komisi Informasi (Kompetensi Absolut dan Relatif);
Pemeriksaan awal dilakukan Memeriksa kedudukan hukum (legal standing) para pihak atau kuasanya; untuk: Memeriksa jangka waktu permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi; Memeriksa adanya alasan pengecualian.
Ketua Majelis Komisioner memberi kesempatan kepada para pihak: Menempuh proses mediasi terlebih dahulu (hanya untuk informasi yang terbuka/tidak dikecualikan).
Dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi dengan alasan:
Pasal 35 ayat (1) b s/d g UU KIP • tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; • tidak ditanggapinya permintaan informasi; • permintaan informasi ditanggapi t idak sebagaimana yang diminta; • • tidak dipenuhinya permintaan informasi; • pengenaan biaya yang t idak wajar; dan/ atau • penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Mediasi Ajudikasi dengan agenda Pembuktian
Dilakukan Dalam Hal •Alasan penolakan berdasarkan informasi yang dikecualikan; • •Mediasi dinyatakan gagal, baik sebagaian atau keseluruhan informasi yang dimohonkan.
Alat Bukti • surat; • keterangan saksi; • keterangan ahli; • keterangan Pemohon dan Termohon; • petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau • informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu (Pasal 51 Perki PPSIP).
Putusan Sela
Putusan Komisi Informasi
Dalam hal permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak memenuhi syarat jangka waktu pengajuan penyelesaian sengketa, legal standing para pihak, kompetensi absolut dan relatif, Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela.
Putusan Akhir Dalam hal Majelis Komisioner mempertimbangkan tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka seluruh pokok perkara akan diputus dalam putusan akhir (termasuk hasil mediasi).
Putusan Gugur Dalam hal Pemohon dan/atau kuasannya dalam sidang mediasi/ajudikasi tidak datang setelah dipanggil panitera secara patut (umumnya setelah dua kali pemanggilan) maka Kajelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan gugur.
Sekian Terima Kasih…
16
