Pemerintah Provinsi Bali

Pemerintah Provinsi Bali BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan pengawasan,

daerah alokasi,

yang

memiliki

distribusi,

fungsi

dan

sebagai

stabilisasi.

perencanaan, Dalam

rangka

mengintegrasikan APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan yang terjadi dalam satu tahun anggaran, diperlukan adanya penyesuaian APBD yang dibahas bersama antara DPRD (legislatif) dengan pemerintah daerah (eksekutif) dalam penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dasar perubahan APBD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan dalam pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah meyebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA); (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015

1

Pemerintah Provinsi Bali lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; (4) keadaan darurat; dan (5) keadaan luar biasa. Berdasarkan laporan hasil perkembangan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan daerah dalam tahun 2015 ternyata tidak sesuai lagi dengan asumsi yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2015 yang ditetapkan sebelumnya, terjadi pergeseran antar jenis belanja dan adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2015 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang harus dibuat karena adanya perbedaan asumsi, pergeseran belanja dan saldo anggaran lebih dimaksud. Dalam pasal 155 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD disajikan secara lengkap penjelasan mengenai : (1) perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya (KUA Induk); (2) program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; (3) capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan (4) capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.


2

Pemerintah Provinsi Bali 1.2. Tujuan Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2015 adalah, untuk : 1. Mensinkronkan arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Bali Tahun 2015 dengan perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan. 2. Mengefektifkan pelaksanaan rencana pembangunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2015. 3. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun 2015 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 1.3. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2015 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


3

Pemerintah Provinsi Bali 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2015. 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2015.


4

Pemerintah Provinsi Bali BAB II KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD Kebijakan

pembangunan

daerah

Bali

adalah

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan pengangguran

melalui

peningkatan

pembangunan

ekonomi

dan

pembangunan sosial budaya yang merupakan modal dasar masyarakat Bali. Pembangunan ekonomi bertumpu pada tiga sektor andalan, yaitu sektor pertanian, sektor industri kecil, menengah dan rumah tangga, serta sektor pariwisata. Kondisi Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2015 tumbuh sebesar 6,20% (Y-ON-Y) namun mengalami konstraksi sebesar 1,53% (QTO-Q). Total perekonomian Bali pada triwulanan I 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 41,99 trilyun dan berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp.31,02 trilyun. Ekonomi Bali triwulan I 2015 bila dibandingkan triwulan I-2014 (y-on-y) tumbuh 6,20 persen melambat jika dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,55 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan sebesar 10,93 persen sementara bila dilihat dari sisi pengeluaran penunjang utama pertumbuhan ekonomi triwulan I 2015 (y-on-y) adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,42 persen. Ekonomi Bali triwulan I 2015 mengalami kontraksi sebesar 1,53 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi diakibatkan karena berkontraksinya Lapangan Usaha Penggalian sebesar Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015

5

Pemerintah Provinsi Bali 13,68 persen, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan sebesar 13,40 persen dan Pertanian sebesar 4,04 persen, namun disisi lain pertumbuhan ekonomi triwulan I 2015 ini didorong oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 3,80 persen, Jasa Lainnya tumbuh sebesar 2,01 persen dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 0,83 persen. Dari sisi pengeluaran kontraksi disebabkan karena berkontraksinya semua komponen pengeluaran kecuali Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mampu tumbuh 0,17 Persen. Ekonomi triwulan I 2015 masih didominasi oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 23,31 persen diikuti oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,48 persen. Beberapan lapangan usaha yang memiliki kontribusi diatas 6 persen diantaranya Transportasi dan Pergudangan (9,16 persen), Konstruksi (9,01 persen), Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8,30 persen) dan Industri Pengolahan sebesar 6,54 persen. Sementara kontribusi terbesar dari sisi komponen pengeluaran pada triwulan I 2015 yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (48,73 persen) diikuti Ekspor Barang dan Jasa (36,29 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 31,25 persen. Hal ini membutuhkan stimulus guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Bali agar mampu terealisasi sesuai target yang diproyeksikan. Stimulus tersebut dilaksanakan dengan merancang program kegiatan yang mampu mendukung laju pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Hal lain yang masih menjadi tantangan yaitu anomali iklim dan cuaca ekstrem yang membuat tekanan harga pangan semakin besar, kurangnya kreatifitas masyarakat Bali dalam persaingan dunia kerja, harga bahan bakar minyak diperkirakan akan mempengaruhi kondisi perekonomian Bali, menyebabkan perlu adanya inovasi/perubahan dalam


6

Pemerintah Provinsi Bali struktur penganggaran

pembangunan,

namun

demikian

kondisi

tersebut secara signifikan mempengaruhi target-target makro ekonomi tahun 2015 yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar perubahan APBD tahun 2015 adalah: (1) perubahan asumsi Kebijakan Umum

Anggaran

(KUA)

karena

terjadinya

pelampauan

proyeksi

pendapatan daerah secara total dan perubahan alokasi belanja daerah; (2) adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan serta adanya kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan; dan (4) adanya kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Berdasarkan kondisi tersebut maka dalam Perubahan APBD Tahun

2015

ini

target

Pendapatan

Daerah

diperkirakan

mengalami perubahan dari target semula Rp.4.608.608.717.976,00 menjadi

Rp.4.910.815.141.866,50

atau

meningkat

sebesar

Rp.302.206.423.890,50 (6,56%) yang terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Daerah semula Rp.2.840.927.951.000,00

menjadi

Rp.2.988.114.689.337,25 meningkat sebesar Rp.147.186.738.337,25 (5,18%) yang terdiri dari :  Pajak

Daerah

semula

Rp.2.583.385.032.710,00

menjadi

atau

sebesar

Rp.2.666.464.220.853,00

bertambah

Rp.83.079.188.143,00 (3,22%).


7

Pemerintah Provinsi Bali  Retribusi

Daerah

semula

Rp.37.393.205.200,00

menjadi

Rp.45.583.066.200,00 bertambah sebesar Rp.8.189.861.000,00 (21,90%).  Hasil

Pengelolaan

Dipisahkan

semula

Kekayaan

sebesar

Daerah

Rp.87.040.109.590,00

yang menjadi

Rp.105.276.390.717,25 bertambah sebesar Rp.18.236.281.127,25 (20,95%).  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula sebesar Rp.133.109.603.500,00 menjadi Rp.170.791.011.567,00 meningkat sebesar Rp.37.681.408.067,00 (28,31%). 2. Dana

Perimbangan

semula

Rp.1.025.947.166.976,00

menjadi

Rp.1.143.802.634.000,00 bertambah sebesar Rp.117.855.467.024,00 (11,49%) yang terdiri dari:  Dana

Bagi

Hasil

Pajak/Bagi

Rp.149.853.188.976,00

menjadi

hasil

Bukan

Pajak

semula

Rp.167.708.656.000,00

atau

bertambah sebesar Rp.17.855.467.024,00 (11,92%).  Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan/tetap sebesar Rp.831.597.268.000,00.  Dana Alokasi Khusus semula Rp.44.496.710.000,00 menjadi Rp.144.496.710.000,00

atau

bertambah

sebesar

Rp.100.000.000.000,00 (224,74%). 3. Lain-lain

Pendapatan

Daerah

yang

Sah

semula

Rp.741.733.600.000,00 menjadi Rp.778.897.818.529,25 bertambah sebesar Rp.37.164.218.529,25 (5,01%) terdiri dari :  Hibah semula Rp.4.316.600.000,00 menjadi Rp.4.673.400.000,00 atau bertambah sebesar Rp.356.800.000,00 (8,27%).


8

Pemerintah Provinsi Bali  Dana

Penyesuaian

Rp.525.647.000.000,00

dan

Otonomi

menjadi

Khusus

semula

Rp.525.323.000.000,00

atau

berkurang sebesar Rp.324.000.000,00 (-0,06%).  Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya tidak mengalami perubahan/tetap sebesar Rp.211.770.000.000,00 menjadi

Rp.248.901.418.529,25

bertambah

sebesar

Rp.37.131.418.529,25 (17,53%).

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perubahan penyusunan Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi tanggung jawabnya. Kebijakan perubahan Belanja Daerah dilakukan dalam rangka memenuhi perubahan beban pengeluaran atas Belanja Tidak Langsung

yang meliputi

Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga, dengan rincian : 1. Belanja pegawai sebelum perubahan sebesar Rp.903.501.398.111,53 setelah perubahan

menjadi

Rp.901.115.194.302,24

atau

menurun

sebesar

Rp.2.386.203.809,29 (-0,26%). 2. Belanja

subsidi

tidak

mengalami

perubahan/tetap

sebesar

Rp.10.000.000.000,00.


9

Pemerintah Provinsi Bali 3. Belanja Hibah sebelum perubahan sebesar Rp.734.607.912.000,00 setelah perubahan

menjadi

Rp.831.164.601.000,91

bertambah

sebesar

Rp.96.556.689.000,91 (13,14%). 4. Belanja

bantuan sosial tidak

mengalami perubahan/tetap sebesar

Rp.159.280.601.000,00. 5. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebelum perubahan sebesar Rp.977.284.566.793,00 setelah perubahan menjadi Rp.1.261.417.124.491,49

bertambah

sebesar

Rp.284.132.557.698,49

(29,07%). 6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Partai

sebelum

perubahan

sebesar

Rp.648.609.494.795,00

setelah

perubahan menjadi Rp.656.975.501.876,40 atau meningkat sebesar Rp.8.366.007.081,40 (1,29%). 7. Belanja Tidak Terduga sebelum perubahan sebesar Rp.30.000.000.000,00 setelah

perubahan

menjadi

Rp.5.001.983.116,25

menurun

sebesar

Rp.24.998.016.883,75 (-83,33%). Berdasarkan rincian tersebut di atas, maka total Belanja Tidak Langsung yang

semula

Rp.3.463.283.972.699,53

menjadi

Rp.3.824.955.007.787,29

bertambah sebesar Rp.361.671.033.087,76 (10,44%). Kebijakan perubahan belanja daerah juga dilakukan untuk memenuhi adanya perubahan beban pengeluaran atas Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang dimaksudkan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan dalam Perubahan APBD Tahun 2015 baik yang bersifat prioritas maupun penunjang dalam rangka pemecahan masalah dan pencapaian sasaran dan target pembangunan.


10

Pemerintah Provinsi Bali Total Belanja Langsung mengalami perubahan, semula dialokasikan sebesar Rp.1.526.181.126.489,54 menjadi Rp.1.745.931.351.369,90 bertambah sebesar Rp.219.750.224.880,36 (14,40%). Dengan demikian, total Belanja Daerah yang semula dialokasikan Rp.4.989.465.099.189,07 menjadi Rp.5.570.886.357.157,19 bertambah sebesar Rp.581.421.257.968,12 (11,65%) sehingga defisit anggaran yang semula sebesar Rp.380.856.381.213,07 menjadi Rp.660.071.215.290,69 bertambah sebesar Rp.279.214.834.077,62 (73,31%). 2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari : a)

Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. SiLPA

tahun anggaran sebelumnya untuk tahun 2014 mengalami

perubahan pelampauan

karena target

Rp.580.856.381.213,07

adanya

penghematan/efisiensi

belanja

dan

pendapatan.

Semula

diperkirakan

sebesar

kemudian

menjadi

Rp.905.742.777.163,47

sehingga bertambah sebesar Rp.324.886.395.950,40 (55,93%). b)

Pencairan Dana Cadangan, tidak mengalami perubahan (Rp.0,00).

c)

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, tidak mengalami perubahan (Rp.0,00).

d)

Penerimaan Pinjaman Daerah, tidak mengalami perubahan (Rp.0,00).

e)

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, tidak mengalami perubahan (Rp.0,00).

f)

Penerimaan Piutang Daerah, tidak mengalami perubahan (Rp.0,00).

Berdasarkan rincian tersebut, jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp. 580.856.381.213,07 menjadi Rp. 905.742.777.163,47 bertambah sebesar Rp. 324.886.395.950,40 (55,93%). Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015

11

Pemerintah Provinsi Bali Pengeluaran Pembiayaan Daerah dialokasikan untuk : a)

Pembentukan Dana Cadangan, tidak mengalami perubahan (Rp.0,00).

b)

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, tidak mengalami perubahan sebesar Rp.200.000.000.000,00.

c)

Pembayaran

Pokok

Utang,

tidak

mengalami

perubahan

(Rp.0,00). d)

Pemberian Pinjaman Daerah, tidak mengalami perubahan (Rp.0,00).

e)

Penguatan Modal Pemerintah Daerah, tidak mengalami perubahan (Rp.0,00).

Dari uraian di atas, diperoleh jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah tetap sebesar Rp.200.000.000.000,00. Dengan demikian, Pembiayaan Netto yang semula Rp.380.856.381.213,07 menjadi Rp.705.742.777.163,47 bertambah sebesar Rp.324.886.395.950,40 (85,30%). Pembiayaan Netto sebesar Rp.705.742.777.163,47 diarahkan untuk menutupi defisit anggaran baik untuk keperluan Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.660.071.215.290,69, sehingga masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) sebesar Rp.45.671.561.872,78 yang bersumber dari SiLPA BLUD Tahun 2014 pada Rumah Sakit Indera sebesar Rp.24.320.056.488,45 dan pada Rumah Sakit Jiwa Rp.12.878.873.277,33, peningkatan target pendapatan pada BLUD Rumah Sakit Indera sebesar Rp.2.455.600.000,00, sisa dana transfer Pemerintah Pusat (DAK) yang tidak teralokasi menjadi belanja sebesar Rp.5.477.015.107,00 dan sisa alokasi dana DBH-CHT yang tidak terserap menjadi belanja sebesar Rp.540.017.000,00.


12

Pemerintah Provinsi Bali BAB III PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan ABPD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.


13

Pemerintah Provinsi Bali

Recommend Documents