PEMERINTAH PROVINSI BALI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2016
KATA PENGANTAR Puja Pangastuti Angayubagia Kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa - Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2016 dapat disusun tepat waktu. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban institusi pemerintah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan ketika melaksanakan tujuan dan sasaran misi organisasi yang telah ditetapkan. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), keberhasilan instansi pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah, tercermin pada pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan tahun anggaran tersebut. Laporan Kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali tahun 2016, disusun dengan menyajikan gambaran tentang capaian kinerja dalam melaksanakan kewajiban sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain, merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi acuan dalam mendukung proses evaluasi kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali. Hal tersebut terutama untuk pelaksanaan ke depan agar terdapat peningkatan efektifitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, sehingga dapat mendukung kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.
Denpasar, 29 Januari 2016 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PROVINSI BALI,
IDA BAGUS MADE PARWATA, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198510 1 003
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Terselenggaranya
Kepemerintahan
yang
baik,
bersih
dan
berwibawa (Good Governance and Clean Government ) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Provinsi Bali (BPMP Provinsi Bali) tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan : 1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Provinsi Bali tahun 2016 diharapkan dapat :
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dijiwai oleh semangat dan komitmen reformasi birokrasi pada bidang pelayanan publik dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Visi dan misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali mengacu visi Povinsi Bali Tahun 2013 - 2018 serta potensi, kondisi objektif daerah, peluang investasi serta permasalahan yang berkembang. Berdasarkan hal tersebut Visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali adalah ”Terwujudnya Peningkatan Penanaman Modal Yang Berkelanjutan Dan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas Menuju Bali Yang Maju, Aman, Damai Dan Sejahtera Berlandaskan Tri Hita Karana”. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 3 (tiga) misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali sebagai berikut : 1) Mendorong minat dan peluang penanaman modal secara merata antar wilayah dan antar sektor; 2) Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing; 3) Mewujudkan pelayanan publik cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Dalam
upaya
memberi
pertanggungjawaban
terhadap
tingkat
pencapaian Kinerja, berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, yang kemudian dijabarkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali tahun 2016. Pertanggung jawaban dimaksud pada prinsipnya terdiri dari beberapa indikator kinerja dan mekanisme kegiatan pengukuran atau penilaian atas pelaporan kinerja secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misi organisasi.
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang tercermin dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2016 dilakukan dengan beberapa cara yaitu : 1. Membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2016 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2016 untuk setiap indikator kinerja yang telah
BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2016, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai pelaksanaan
akuntabilitas
kinerja
instansi
yang
merupakan
wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan
penyusunan
laporan
ini
adalah
untuk
memberikan
gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.
Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2.
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Strategis tahun 2013-2018.
3.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali telah membuat laporan tentang kinerja yang telah dicapai selama setahun.
BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2016, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai pelaksanaan
akuntabilitas
kinerja
instansi
yang
merupakan
wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan
penyusunan
laporan
ini
adalah
untuk
memberikan
gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.
Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2.
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Strategis tahun 2013-2018.
3.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali telah membuat laporan tentang kinerja yang telah dicapai selama setahun.
