IKHTISAR EKSEKUTIF. Laporan Akuntabilitas Kinerja 2016 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Keuangan dan BMN Tahun 2016, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Kepala Biro Keuangan dan BMN beserta jajarannya kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait

langsung

maupun

tidak

langsung

sekaligus

menyampaikan

proses

pencapaian hasil, permasalahan utama, upaya pemecahan masalah dan strategi keberhasilan untuk kurun waktu 2015 - 2019 yang dapat dijadikan lesson learnt pada perencanaan strategis 5 tahun kedepan. Selain itu LAKIP Biro Keuangan dan BMN merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Startegis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019. Visi Biro Keuangan dan BMN adalah Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan mendukung terwujudnya Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan. Dalam mencapai visi tersebut, Biro Keuangan dan BMN, Biro Keuangan dan BMN sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas meneyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan

administrasi

keuangan

dan

dan

barang

milik

negara

dalam

pemerintahan untuk membantu Menteri Kesehatan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara mempunyai tiga misi yaitu (1) Meningkatkan kualitas pengelolaan

administrasi

keuangan

dan

barang

milik

negara

Kementerian

Kesehatan; (2) Meningkatkan kualitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); (3) Meningkatkan koordinasi penyusunan laporan keuangan menuju terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam mencapai visi dan misi, Biro Keuangan dan BMN menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan. Guna mencapai sasaran strategis tersebut di atas, diperlukan dukungan sasaran program dan kegiatan sebagai berikut : a) Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pengelola keuangan dan barang milik negara satuan kerja dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan Laporan Akuntabilitas Kinerja 2016 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

ii

b) Peningkatan kualitas penerapan peraturan perundang-undangan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara oleh semua satker dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan c) Peningkatan kualitas dan proporsi belanja pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) d) Peningkatan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan e) Peningkatan pembimbingan, konsultasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara kepada seluruh satker dan Unit Akuntansi bekerja sama dengan Eselon I dan Biro/Pusat Setjen Untuk menilai pencapaian sasaran strategis, Biro Keuangan dan BMN telah menetapkan IKU Biro Keuangan dan BMN tahun 2015 – 2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Dengan keputusan tersebut, terdapat tiga indikator sebagai alat pengukuran kinerja, yaitu : 1. Presentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas

sesuai

dengan

Standar

Akuntansi

Pemerintah

(SAP)

untuk

mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan 3. Presentase pengadaan menggunakan e-procurement Capaian kinerja dari ketiga indikator tersebut telah mencapai target bahkan berhasil melebihi target dari yang telah ditetapkan, yaitu indikator Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan dan Presentase pengadaan menggunakan e-procurement. Dan untuk Indikator penyusunan laporan keuangan Kemenkes sendiri untuk empat kali periode yaitu tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 mampu memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Pada tahun 2016, pencapaian indikator kinerja “Presentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dapat terealisasi dengan baik yaitu mencapai 100 % dari target yang ditetapkan. Artinya bahwa penyusunan laporan keuangan Semester I (2016) dan Tahunan (2015) yang sesuai standar akuntansi pemerintah dapat disusun dan dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja 2016 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

iii

Pencapaian indikator “Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan penetapan status penggunaan sesuai kebutuhan” dapat terealisasi dengan baik yaitu mencapai 66%, melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 50%. Artinya bahwa penetapan status penggunaan terhadap aset tetap dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian indikator “Presentase pengadaan menggunakan eprocurement” dapat terealisasi dengan baik yaitu mencapai 91%, melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 80%. Artinya bahwa persentase pengadaan menggunakan eprocurement dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target tersebut merupakan gambaran akhir dari suatu proses panjang untuk kurun waktu 5 tahun Renstra terkait indikator tersebut. Target yang ditetapkan adalah target pertahun sehingga jika di rata-rata setiap tahunnya dari kurun waktu 2015-2019 capaian kinerja telah dapat melebihi target atau selalu diatas 100%. Hal ini menandakan kerja keras seluruh komponen dan pendayagunaan sumber daya yang akurat. Ada hal positif dari yang yang dapat dijadikan best practices untuk perencanaan strategis dan pelaksanaan kegiatan bagi indikator yakni persentase pengadaaan menggunakan e-procurement, yaitu pengukuran untuk seluruh satker di pusat dan daerah untuk Renstra berikutnya. Beberapa prestasi yang dapat dicapai Biro Keuangan dan BMN selama tahun 2016, antara lain : 1. Opini dari BPK untuk laporan keuangan Kementerian Kesehatan periode tahun anggaran 2015; 2. Penghargaan dari

Kementerian

Keuangan sebagai

Kementerian/Lembaga

Pengelola PNBP Terbaik 3. Penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai Kementerian/Lembaga dengan Kontribusi PNBP Terbesar dalam APBN.

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2016 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………….………………………..... IKHTISAR EKSEKUTIF .………………….…………………………... DAFTAR ISI ……………………………………………………………... DAFTAR TABEL …………………………….…………………………... DAFTAR GAMBAR ………………………....…………………………... DAFTAR GRAFIK ……………………...………………………………... DAFTAR LAMPIRAN ……………………...………………………………...

i ii v vi vii viii ix

BAB I

PENDAHULUAN …………………………………………..... A. LATAR BELAKANG .....………………………………...... B. MAKSUD DAN TUJUAN .………………………………... C. TUGAS DAN FUNGSI .………………………................. D. SISTEMATIKA .…………………………………………...

1 1 1 2 5

BAB II

PERENCANAAN KINERJA................................................... A. VISI DAN MISI ……………..………………………....... B. TUJUAN DAN SASARAN ….. …………………………... C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN............. D. PERJANJIAN KINERJA ..................................................

6 6 6 8 11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ................………………..…... A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..……………...……... B. INDIKATOR PENUNJANG ............................................ C. REALISASI ANGGARAN ............................................... D. SUMBER DAYA MANUSIA ...…..…………………......... E. SUMBER DAYA ANGGARAN......................................... F. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA .............. G. PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIRO KEUANGAN DAN BMN TAHUN 2015 ..

12 12 20 20 21 23 23

SIMPULAN ..……………………………………………………..

26

BAB IV


24

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Struktur Organisasi Biro Keuangan dan BMN

Gambar 2

Penghargaan kepada Kementerian Kesehatan Pencapaian

3

Standar Tertingggi dari Kementerian Keuangan atas Laporan Keuangan TA 2015


13

vi

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Target dan Realisasi Indikator Kedua

16

Grafik 2 Target dan Realisasi Indikator Ketiga

18

Grafik 3 Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran 2015 dan 2016

47


vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Matriks Kinerja Biro Keuangan dan BMN

8

Tabel 2

Alokasi Anggaran per IKK

11

Tabel 3

Target dan Realisasi Biro Keuangan dan BMN Tahun 2016

13

Tabel 4

Target dan Realisasi IKK Tahun 2016

14

Tabel 5

Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Penunjang

20

Tabel 6

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

21

Tabel 7

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

22

Tabel 8

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

22

Tabel 9

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

22

Tabel 10 BMN yang menjadi Aset Biro Keuangan dan BMN

23

Tabel 11 Perbandingan Target Dan Capaian Indikator Kinerja Biro Keuangan Dan BMN Tahun 2016


24

viii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Perjanjian Kinerja TA 2016

Lampiran 2

Rencana Kerja Tahunan 2016


ix

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan

bahwa

Setiap

entitas

Akuntabilitas

Kinerja

menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Adapun salah satu entitas Akuntabilitas Kinerja yang disebutkan dalam perpres tersebut adalah Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja dalam hal ini Biro Keuangan dan BMN. Dalam Permen-PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa laporan kinerja rnerupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan suatu unit organisasi diwujudkan dalam Laporan

Akuntabilitas

Kinerja.

Dengan

adanya

pertanggungjawaban

pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan suatu unit organisasi diharapkan transparansi dan akuntabilitas atau good governance dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan. Dasar hukum dan acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK), antara lain Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen-PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor

64/MENKES/PER/IX/2015

dan Peraturan Menteri Kesehatan

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kementerian Kesehatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah tercantum dalam Penetapan Kinerja Biro Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja 2016 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

1

BMN. Selain itu, juga memuat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2016. Penyusunan LAKIP Biro Keuangan dan BMN bertujuan untuk: 1. Pertanggungjawaban kinerja satuan kerja Biro Keuangan dan BMN tahun anggaran 2016; 2. Sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam rangka efisiensi, dan efektifitas pelaksaaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencapai visi dan misi Biro Keuangan dan BMN; 3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek; 4. Sebagai

bahan

Pemantauan

dan

pengendalian

pencapaian

kinerja

organisasi; 5. Sebagai

bahan

pelaporan

capaian

realisasi

kinerja

untuk

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Sebagai bahan penilaian keberhasilan organisasi.

C. TUGAS DAN FUNGSI Biro Keuangan dan BMN berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/MENKES/PER/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Biro Keuangan dan BMN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a.

Koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan dan urusan perbendaharaan;

b.

Koordinasi dan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan;

c.

Koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;

d.

Koordinasi dan pengelolaan barang milik negara;

e.

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Susunan Organisasi Biro Keuangan dan BMN sebagaimana digambarkan pada bagan dibawah ini: Laporan Akuntabilitas Kinerja 2016 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

2

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Keuangan dan BMN

Tugas dan fungsi masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan. Dalam

melaksanakan

tugas

Bagian

Tata

Laksana

Keuangan

dan

Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan dan hibah uang/barang/jasa satuan kerja Non Badan Layanan Umum (Non BLU);


3

b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Non BLU); c. Penyiapan

bahan

koordinasi

dan

pengelolaan

tata

laksana

perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. 2. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bagian Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan akuntansi pada satuan kerja Non BLU; b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan akuntansi pada satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU; c. Analisis akuntansi dan pelaporan keuangan. 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Bagian

Pengadaan

Barang/Jasa

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Dalam

melaksanakan

tugas

Bagian

Pengadaan

Barang/Jasa

menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa lingkup Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal; b. Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa; c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 4. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugas Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan barang milik negara; b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penghapusan barang milik negara; Laporan Akuntabilitas Kinerja 2016 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

4

c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;

D. SISTEMATIKA BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan dan BMN, serta sistematika penulisan laporan. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan Biro Keuangan dan BMN serta cara mencapai tujuan. BAB III Akuntabilitas Kinerja,

menjelaskan tentang pengukuran kinerja, evaluasi

pencapaian kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan serta sumberdaya manusia yang digunakan dalam pencapaian kinerja Biro Keuangan dan BMN selama tahun 2016. BAB IV Simpulan


5

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. VISI DAN MISI 1. Visi Visi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan adalah Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan mendukung terwujudnya Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan. 2. Misi Misi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan adalah : a. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara Kementerian Kesehatan b. Meningkatkan kualitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) c. Meningkatkan

koordinasi

penyusunan

laporan

keuangan

menuju

terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) B. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Umum Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Khusus Terselenggaranya peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik

negara Kementerian Kesehatan sesuai peraturan

perundangan dalam rangka mendukung manajemen dan pelaksanaan tugastugas Kementerian Kesehatan mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan


6

2. Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan. 2.1 Indikator 2.1.1 Presentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

dan

berkualitas

sesuai

dengan

SAP

untuk

mempertahankan WTP. Target untuk indikator ini pada tahun 2016 adalah sebesar 100%. Definisi Operasional IKK adalah : a. Laporan Keuangan Tahunan, menyajikan data hasil olah transaksi keuangan dan mutasi BMN periode 1 Januari s.d 31 Desember tahun sebelumnya, termasuk data laporan realisasi anggaran dan neraca tahun-tahun sebelumnya. b. Laporan Keuangan Semester, menyajikan data hasil olah transaksi keuangan dan mutasi BMN periode 1 Januari s.d 30 Juni tahun berjalan, termasuk data laporan realisasi anggaran dan neraca tahun-tahun sebelumnya. 2.1.2 Persentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan. Target untuk indikator ini pada tahun 2016 adalah sebesar 50%. Definisi Operasional IKK adalah : Semua aset tetap yang dimanfaatkan sesuai tupoksi satker harus mendapatkan

Penetapan

Status

Penggunaan

(PSP)

yang

mencakup satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah. 2.1.3 Persentase pengadaan menggunakan e-procurement. Target untuk indikator ini pada tahun 2016 adalah sebesar 80% Definisi Operasional IKK adalah : Semua

satker

melaksanakan

Kantor

Pusat

pengadaan

dan

Kantor

barang/jasa

Daerah melalui

yang LPSE

Kementerian Kesehatan.


7

NO

INDIKATOR

DEFINISI OPERASIONAL

2015

2016

TARGET 2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

30%

50%

70%

90%

100%

65%

80%

90%

100%

100%

1. Laporan Tahunan, menyajikan data hasil olah transaksi keuangan dan mutasi BMN periode 1 Januari s.d 31 Desember tahun sebelumnya, termasuk data laporan realisasi anggaran dan neraca tahun-tahun sebelumnya

1

2. Laporan semester I, menyajikan data hasil olah transaksi keuangan dan mutasi BMN Persentase satker yang menyampaikan laporan periode 1 Januari s.d 30 Juni tahun berjalan, keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai termasuk data laporan realisasi anggaran dan dengan SAP untuk mempertahankan WTP neraca tahun-tahun sebelumnya

2

persentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan

3

Persentase pengadaan menggunakan eprocurement

Catatan : Laporan keuangan tersebut disampaikan secara berjenjang mulai dari tingkat satker ke wilayah, Wilayah ke Eselon I, Eselon I ke Tingkat Kementerian Kesehatan (Biro Keuangan dan BMN) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan Semua aset tetap yang dimanfaatkan sesuai tupoksi satker harus mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) yang mencakup satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah Seluruh Kantor Pusat dan Kantor Daerah di seluruh provinsi yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Kementerian Kesehatan

Tabel 1. Matriks Kinerja Biro Keuangan dan BMN C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 1. Kebijakan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka kebijakan umum Biro Keuangan dan BMN adalah : a. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pengelola keuangan dan barang milik negara satuan kerja dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan b. Peningkatan

kualitas

penerapan

peraturan

perundang-undangan

pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara oleh semua satker dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan c. Peningkatan kualitas dan proporsi belanja pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) d. Peningkatan

koordinasi

pelaksanaan

tindak

lanjut

laporan

hasil

pemeriksaaan e. Peningkatan

pembimbingan,

konsultasi,

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara


8

kepada seluruh satker dan Unit Akuntansi bekerja sama dengan Eselon I dan Biro/Pusat Setjen 2. Strategi Seperti halnya pada tahun 2012 dengan roadmap WTP 2012, pada tahun 2016 strategi pelaksanaan kegiatan Biro Keuangan dan BMN mengacu kepada 14 strategi. Inti dari strategi tersebut adalah penguatan di berbagai bidang, yaitu: penguatan komitmen, penguatan regulasi, penguatan sistem dan prosedur, penguatan sumber daya manusia, penguatan monitoring dan evaluasi, serta penguatan pengawasan dan pengendalian. Empat belas strategi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: a. Membangun Komitmen dan Integritas Pimpinan, Para Pengelola dan Para Pelaksana Kegiatan; b. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran; c. Pembenahan Pengelolaan Kas / Sistem Pembukuan / Akuntansi; d. Perbaikan Penatausahaan PNBP; e. Perbaikan Pengelolaan Hibah Langsung; f. Penataan Rekening; g. Peningkatan Kualitas Proses Pengadaan Barang/Jasa; h. Pembenahan Penatausahaan BMN; i. Penguatan Kapasitas SDM; j. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); k. Penguatan Monitoring dan Evaluasi; l. Perbaikan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan; m. Peningkatan Kualitas Reviu dan Audit; n. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP). Dari strategi tersebut di atas diuraikan kedalam kegiatan Biro Keuangan dan BMN yaitu: a. Melakukan koordinasi Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PPK-BLU dan Non PPK BLU); b. Melakukan koordinasi Penatalaksanaan Perbendaharaan; c. Melakukan koordinasi Penatalaksanaan TP-TGR;


9

d. Melakukan penyiapan data awal bahan penyusunan Laporan Keuangan Es-1 Setjen dan Kemenkes; e. Melakukan rekonsiliasi Data LRA dan Neraca (BMN); f. Melakukan pembinaan/pendampingan implementasi SAI Es-1 Setjen dan Kemenkes; g. Melakukan pembimbingan penatausahaan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; h. Melakukan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Es-1 Setjen dan Kemenkes; i. Melakukan feedback Laporan Keuangan Es-1 Setjen dan Kemenkes; j. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan; k. Melaksanakan peningkatan kemampuan petugas SAI (SAK) Satker Setjen dan Kemenkes; l. Melakukan koordinasi Penatalaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; m. Melakukan koordinasi Penatalaksanaan Penyimpanan BMN; n. Melakukan Penatalaksanaan Ketatausahaan dan Rumah Tangga Biro; o. Melakukan koordinasi Penatalaksanaan Penatausahaan BMN; p. Melakukan koordinasi Penatalaksanaan Pemanfaatan BMN; q. Melakukan koordinasi Penatalaksanaan Penghapusan BMN. Disamping itu Biro Keuangan dan BMN melakukan upaya perubahan (Budaya kerja Pasif ke Budaya Kerja Pro-Aktif). Upaya perubahan yang dilaksanakan di lingkungan Biro Keuangan adalah : a. Internalisasi perubahan Biro Keuangan dan BMN b. Meningkatkan pemanfaatan email group dalam sharing informasi baik terkait perencanaan, proses pelaksanaan kegiatan maupun output kegiatan c. Meningkatkan monitoring yang tidak hanya terbatas pada hasil/output tetapi termasuk kemajuan pelaksanaan kegiatan d. Melaksanakan bisnis proses secara konsekuen sesuai SOP yang telah disusun e. Mengembangkan dan mengaplikasikan software bantu dalam rangka percepatan analisis data keuangan dan barang milik negara dari software induk antara lain SAI (SAK dan SIMAK-BMN), aplikasi persediaan, SPSE f. Mengembangkan software baru bidang keuangan dan BMN Laporan Akuntabilitas Kinerja 2016 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

10

g. Meningkatkan intensitas dan kualitas umpan balik kepada pihak terkait h. Meningkatkan responsivitas (jemput bola) dalam segala hal terkait penyelesaian pekerjaan i. Analisa dan umpan balik data absensi sidik

jari (finger print) untuk

meningkatkan disiplin pegawai j. Meningkatkan intensitas rapat koordinasi internal setiap jenjang (Tingkat Biro, Bagian dan Sub Bagian) k. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian setiap jenjang l. Evaluasi dan umpan balik proses perubahan D. PERJANJIAN KINERJA Penjabaran dari sasaran dan program Biro Keuangan dan BMN dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2016. Dalam rencana kinerja tahun 2016 ditetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Berikut indikator kinerja/kegiatan dan alokasi anggaran Biro Keuangan dan BMN tahun 2016: INDIKATOR

TARGET 2016

ALOKASI ANGGARAN 2016

Persentase satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan SAP untuk mempertahankan WTP

100%

11,754,015,000

persentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan

50%

5,123,990,000

Persentase pengadaan menggunakan e-procurement

70%

3,696,640,000

12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan TOTAL

6,356,242,000 1,741,800,000 28,672,687,000

INDIKATOR PENUNJANG Dukungan Layanan Manajemen Layanan Operasional Perkantoran

Tabel 2. Alokasi Anggaran per IKK


11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Capaian kinerja organisasi merupakan pernyataan kinerja sasaran strategis suatu organisasi yang dilihat dari hasil pengukuran kinerja organisasi tersebut. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN dalam kurun waktu Januari – Desember 2016. Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi target pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator (serta juga dengan capaian tahun sebelumnya (2015)). Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi capaian masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program di tahun berikutnya agar setiap program yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Selain

untuk

mendapat

informasi

mengenai

masing-masing

indikator,

pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Biro Keuangan dan BMN khususnya di tahun 2016 sehingga dapat menjadi bahan evaluasi, dan menetapkan strategi perencanaan untuk mencapai target yang diharapkan nantinya pada akhir tahun Renstra di 2019. Manfaat pengukuran kinerja antara lain

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan Secara Efektif, Efisien Dan Dilaporkan Sesuai Ketentuan

untuk memberikan gambaran kepada pihakpihak

internal

dan

eksternal

tentang

pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra

dan

Penetapan Kinerja.


12

Pencapaian kinerja Biro Keuangan dan BMN pada tahun 2016 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini: Sasaran

Indikator Kinerja

a. Presentase

Satker

kualitas

pengelolaan Keuangan dan Barang

Milik

Realisasi

2016

2016

100%

100%

50%

66%

80%

91%

yang

menyampaikan laporan keuangan tepat Meningkatnya

Target

waktu dan berkualitas sesuai dengan SAP untuk mempertahankan WTP

Negara

Kementerian

Kesehatan b. Presentase nilai aset tetap yang telah secara efektif, efisien dan mendapatkan penetapan status dilaporkan sesuai ketentuan penggunaan sesuai kebutuhan c. Persentase Pengadaan Menggunakan e-procurement

Tabel 3. Target dan Realisasi Biro Keuangan dan BMN Tahun 2016

Uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Indikator Pertama Presentase Satker yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Berkualitas Sesuai dengan SAP untuk Mempertahankan WTP 100% di Tahun 2016

Gambar 2. Penghargaan kepada Kementerian Kesehatan pencapaian Standar Tertingggi dari Kementerian Keuangan atas Laporan Keuangan TA 2015 Laporan Akuntabilitas Kinerja 2016 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

13

Dari Indikator Pertama pada tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu dari sejumlah 418 Satker seluruhnya menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas. Dengan rincian 48 satker Kantor Pusat, 164 satker Kantor Daerah dan 204 Dekonsentrasi. Berikut analisis pencapaian kinerja Indikator Pertama:

Tahun 2015

Tahun 2016

1321 Satker

418 Satker

Target IKK

100%

100%

Persentase Capaian IKK

100%

100%

Total Satker

Tabel 4. Target dan Realisasi IKK Tahun 2016

Indikator

Kinerja

Kegiatan

(IKK)

ini

setiap tahunnya selalu mampu target

mencapai yang

ditetapkan

telah dalam

Renstra. Pada tahun 2015, realisasi capaian target adalah sebesar 100%. Namun yang membedakan adalah dari jumlah satker yang menyampaikan laporan keuangan. Jika pada tahun 2015 sebanyak 1321 satker, pada tahun 2016 berkurang menjadi 418 satker. Adapun penurunan jumlah satker tersebut dikarenakan sudah tidak terdapat lagi Dana Tugas Pembantuan pada tahun 2016.

a. Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target 1) Tingkat kepatuhan yang meningkat khususnya kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan

sehingga

penyampaian

laporan

keuangan dapat tepat waktu dan memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan serta jumlah temuan menurun signifikan; 2) Dukungan

pengelolaan

pertanggungjawaban

dan

keuangan

yang

pelaporan

keuangan

efektif dalam

dari

segi

percepatan

pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia;


14

3) Pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi dalam penerapan basis akrual, melalui inhouse training, peningkatan kemampuan SDM pengelola SAIBA, Persediaan dan SIMAK-BMN, dll; b.

Permasalahan Walaupun target kinerja Indikator Pertama tercapai namun masih ada permasalahan yang muncul sebagai berikut: 1) Adanya likuidasi satker yang tidak aktif dan masih meiliki aset; 2) Proses upload data dan dokumen dalam proses rekon secara online melalui aplikasi e-rekon & LK terhadap satker yang tidak aktif terhambat karena user dan password satker tersebut membutuhkan proses dari DAPK Kemenkeu; 3) Sistem aplikasi yang sering berubah dan perubahan sangat dekat waktunya dengan jadwal rekon.

c.

Upaya/Usul Pemecahan Masalah 1) Bersurat

dan

koordinasi

dengan

DAPK

dan

SITP

Ditjen

Perbendaharaan Kemenkeu; 2) Membuat Surat Edaran agar upload data dan dokumen menjadi satu kesatuan dalam proses penyusunan LK dan menjadikan sebagai kewajiban satker; 3) Bersurat dan koordinasi dengan Kemenkeu perihal kebijakan update sistem aplikasi. d.

Rencana Tindak Lanjut 1) Menyampaikan permasalahan likuidasi satker tidak aktif kepada Kementerian Keuangan; 2) Mengusulkan reward and punishment dalam proses rekon yang tepat waktu; 3) Menyampaikan

permasalahan

kebijakan

update

sistem

aplikasi

keuangan kepada Kementerian Keuangan. 2. Indikator Kedua Presentase Nilai Aset Tetap yang telah Mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai Ketentuan Sejumlah 50% di Tahun 2016


15

Capaian kinerja Indikator ini tahun 2016 melampaui target yang ditetapkan, dari total nilai aset yang harus ditetapkan status penggunaannya yaitu Rp39.727.025.395.104,-, presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan penetapan

status

penggunaan

sesuai

ketentuan

adalah

Rp26.035.755.699.896,- (66%), melampaui target Rp19.863.512.697.552,(50%).

Grafik 1. Target dan Realisasi Indikator Kedua

Terjadi peningkatan sebesar 12% untuk capaian pada indikator ketiga tahun 2016 (66%) jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 (54%). Peningkatan terlihat dari naiknya jumlah aset yang ditetapkan status penggunaannya yaitu sebesar Rp4,628,244,010,557.

a.

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja 1) Sosialisasi peraturan ; 2) Peningkatan dari sisi intensitas rekonsiliasi baik dengan eselon I atau dengan satker langsung. 3) Peningkatan kuantitas permohonan usulan satker yang akan ditetapkan statusnya.

b.

Permasalahan Walaupun capaian kinerja Indikator Kedua melampaui target, masih ada permasalahan yang terjadi, yaitu:


16

1) Satker tidak mengusulkan permohonan penetapan status selama periode berjalan; 2) Masih adanya kekurangan data/dokumen dukung dari aset/barang yang akan ditetapkan statusnya; 3) Masih adanya perbedaan antara usulan dengan dokumen yang dilampirkan. 4) Adanya pemberlakuan peraturan tentang Pelimpahan Wewenang terkait Penetapan Status Pengguna di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga mempengaruhi proses penetapan statusnya. 5) Sistem Monev / pelaporan PSP yang belum optimal. 6) Baik satker ataupun eselon I masih belum rutin dalam merekapitulasi SK (Pengelola Barang atau Pengguna Barang), sehingga ada kemungkinan SK yang telah diterima belum tercatat c.

Upaya/Usul Pemecahan Masalah 1) Proaktif

kepada satker yang belum mengusulkan dan menanyakan

penyebabbelum

diusulkannya

penetapan

status

dan

membantu

menyelesaikan proses penetapan statusnya 2) Meneliti permohonan usulan PSP dan meminta klarifikasi pada satker yang bersangkutan jika ada perbedaan dan meminta kekurangan data yang diperlukan 3) Melakukan sosialisasi dan pembinaan yang berkelanjutan terkait proses penyelesaian penetapan status 4) Mengembangkan sistem monev dan pelaporan PSP yang lebih baik dan terintegrasi. d.

Rencana Tindak Lanjut 1) Membuat surat kepada satker dan eselon I terkait satker yang belum pernah mengusulkan PSP 2) Membuat surat kepada satker dan eselon I terkait satker terkait pemantauan PSP 3) Koordinasi dengan satker dan eselon I untuk lebih rutin dalam melakukan rekon proses PSP. 4) Akan dilakukan kajian untuk digitalisasi dan online monev serta pelaporan PSP yang lebih baik dan terintegrasi.


17

3. Indikator Ketiga

Persentase Pengadaan Melalui e-procurement Sebesar 80% di Tahun 2016 Capaian kinerja Indikator Ketiga tahun 2016 melampaui target yang ditetapkan, dari 214 Satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah ditargetkan 171 Satker (80%) melakukan pengadaan melalui e-procurement, hasilnya sebanyak 195 Satker (91%) sudah melakukan pengadaan melalui e-procurement Dengan demikian pencapaian kinerja melebihi target. Dasar penetapan target dan realisasi ini adalah perhitungan jumlah Satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah yang melaksanakan pengadaan dengan menggunakan eprocurement.

Grafik 2. Target dan Realisasi Indikator Ketiga

Terjadi peningkatan sebesar 18% untuk capaian pada indikator ketiga tahun 2016 (91%) jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 (73%). Peningkatan terlihat dari naiknya jumlah satker yang menggunakan LPSE Kementerian Kesehatan dalam melakukan pengadaan barang/jasa yaitu sebanyak 39 satker.


18

a.

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Tercapainya target kinerja Indikator Ketiga tidak lepas dari terobosan yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN yaitu sebagai berikut: 1) Pelatihan dan sertifikasi PBJ yang secara simultan dilaksanakan setiap tahunnya untuk meningkatkan kualitas SDM pelaksana PBJ; 2) Dilaksanakannya penilaian tingkat kematangan ULP dengan panduan MCA-I, tahap pertama dengan sasaran ULP di lingkungan Setjen dan Itjen; 3) Pembuatan aplikasi-aplikasi bantu pemantauan proses pengadaan barang dan jasa Monev LPSE, RUP, TKDN dan SIBAJA; Melalui kegiatan pengadaan menggunakan LPSE Kementerian Kesehatan telah menyelesaikan 10.056 paket dengan pagu selesai sebesar

Rp7.381.249.364.062,-

dengan

hasil

lelang

sebesar

Rp6.731.139.280.750,- dan mampu menghemat keuangan negara sebesar Rp650.110.083.312,- atau sebesar 8,81% dari nilai pagu selesai yang dilelangkan di LPSE Kementerian Kesehatan. b.

Permasalahan : 1) Kepatuhan pengisian data hasil pengadaan langsung atau penunjukan langsung oleh PPK dan Pejabat Pengadaan; 2) Terlambatnya pelaksanaan PBJ karena belum siapnya menyusun dokumen usulan lelang; 3) Belum ada aplikasi monev untuk pemantauan progress pelaksanaan pengadaan barang jasa tiap paket secara detail di tiap ULP; 4) Kurang komunikasi antara PPK dan Pokja ULP sehingga menimbulkan terjadinya gagal lelang;

c.

Usul Pemecahan Masalah 1) Menyusun

Pedoman

Pengadaan

Barang

Jasa

di

lingkungan

Kementerian Kesehatan; 2) Melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui proses lelang Pra DIPA; 3) Membuat rancangan pembuatan aplikasi baru untuk internal Monev antara ULP dan Satker terhadap progress PBJ secara keseluruhan; 4) Sosialisasi dan koordinasi dengan para pelaku PBJ di lingkungan Kemenkes untuk mengurangi proses gagal lelang.


19

d.

Rencana Tindak Lanjut 1) Finalisasi draft Pedoman Pengadaan Barang Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan; 2) Membuat

surat

edaran

dan

koordinasi

mengenai

pengadaan

barang/jasa melalui proses lelang Pra DIPA; 3) Mengembangkan aplikasi baru untuk internal Monev antara ULP dan Satker terhadap progress PBJ secara keseluruhan. 4) Melaksanakan Sosialisasi dan koordinasi dengan para pelaku PBJ (KPA, PPK, PP dan Pokja ULP) di lingkungan Kemenkes untuk mengurangi proses gagal lelang

B. INDIKATOR PENUNJANG Sebagaimana disebutkan sebelumnya maka dalam pencapaian sasaran strategis Biro Keuangan dan BMN diperlukan Laporan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Kerja dengan alokasi dana sebesar Rp8.098.042.000,penyerapan dana sebesar Rp6.707.477.181,- atau 82.83%. Adapun Indikator Penunjang dan pencapaiannya di Biro Keuangan dan BMN Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut: INDIKATOR PENUNJANG

CAPAIAN

%

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100%

Layanan Operasional Perkantoran 12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100%

Dukungan Layanan Manajemen

TARGET OUTPUT

Tabel 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Penunjang

C. REALISASI ANGGARAN Biro Keuangan dan BMN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Biro Keuangan dan BMN Nomor : SP DIPA024.01.1.465921/2016 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp30.804.590.000,-. Namun pelaksanaan kegiatan tahun berjalan 2016, anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp22.186.237.000,-. Penurunan anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa kali revisi salah satunya adalah kebijakan efisiensi sumber daya anggaran berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2016. Realisasi keuangan pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp21.487.127.991,-

(74,90%). Realisasi

pada tahun 2016 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi pada Laporan Akuntabilitas Kinerja 2016 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

20

tahun 2014. Alokasi anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp26.721.658.00,dengan realisasinya sebesar Rp18.641.694.371 (69,76%).

Grafik 3. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran 2015 dan 2016

Adanya kebijakan efisiensi sumber daya anggaran berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 yaitu kebijakan self blocking anggaran di setiap satuan kerja tidak membuat kebijakan penyerapan anggaran di lingkungan Biro Keuangan dan BMN menjadi terhambat. Adanya kebijakan tersebut membuat setiap stakeholder pengguna anggaran di Biro Keuangan dan BMN mengidentifikasi kegiatankegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan menyesuaikan dengan rencana yang telah disusun.

D. SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal sampai dengan Tanggal 31 Desember 2016 sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) pegawai dengan rincian sebagai berikut: a.

Komposisi SDM Biro Keuangan dan BMN Berdasarkan Usia Tabel 6. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia No

Usia

Jumlah

1

21 – 30

14

2

31 – 40

31

3

41 – 50

22

4

51 - 60

57

Total


124

21

b.

Komposisi SDM Biro Keuangan dan BMN Berdasarkan Golongan Tabel 7. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan No

Golongan

Jumlah

1

Pengatur Muda Tk I / IId

4

2

Penata Muda / IIIa

21

3

Penata Muda Tk I / IIIb

60

4

Penata / IIIc

11

5

Penata Tk I / IIId

18

6

Pembina / IVa

7

7

Pembina Tk I / IVb

2

8

Pembina Utama Muda / IVc

1

Total

c.

124

Komposisi SDM Biro Keuangan dan BMN Berdasarkan Pendidikan Tabel 8. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan No

Pendidikan

Jumlah

1

SLTP

1

2

SLTA

43

3

DIPLOMA III

7

4

S1

58

5

S2

15

Total

d.

124

Komposisi SDM Biro Keuangan dan BMN Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 9. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin No

Jenis Kelamin

Jumlah

1

Laki – Laki

54

2

Perempuan

70

Total

124

Jenis dan tingkat pendidikan tersebut menunjukkan kekuatan SDM di Biro Keuangan dan BMN. Dari sisi jumlah SDM yang ada, dirasakan cukup. Namun masih ada kesenjangan antara kebutuhan pekerjaan dengan kompetensi para staf pada saat ini. Sehingga, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan harus terus dilaksanakan. Upaya Sementara yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, workshop, capacity building dan lain-lain. Laporan Akuntabilitas Kinerja 2016 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

22

E. SUMBER DAYA ANGGARAN Seluruh Kegiatan Biro Keuangan dan BMN ini dibiayai dari DIPA Biro Keuangan dan BMN Nomor : SP DIPA-024.01.1.465921/2016 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp30.804.590.000,-. Namun dalam pelaksanaan tahun berjalan terjadi beberapa kali Revisi DIPA, yaitu : 1. Revisi I pada tanggal 13 April 2016 dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA masih tetap yaitu sebesar Rp30.804.590.000,2. Revisi II tanggal 23 Agustus 2016 merubah anggaran menjadi sebesar Rp28.672.687.000,3. Revisi III dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2016 tetapi tidak ada perubahan besaran anggaran, namun pada pelaksanaannya anggaran yang bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan operasional Biro Keuangan dan BMN adalah sebesar Rp22.186.237.000,-. 4. Revisi IV dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2016 tetapi tidak ada perubahan besaran anggaran Adapun revisi-revisi tersebut dilakukan karena dikeluarkannya kebijakan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 yaitu kebijakan self blocking anggaran dan terdapat pergeseran-pergeseran

beberapa

mata

anggaran

dalam

RKAKL

untuk

mengoptimalkan dan mengefektifkan beberapa kegiatan. 5.

SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA Berdasarkan Neraca Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2016, tampak bahwa sumber daya sarana dan prasarana di Biro Keuangan dan BMN adalah sebagai berikut : KODE 117111 117113 117121 117124 117199 131111 132111 133111 134111 134112 134113 135111 135121

AKUN NERACA Barang Konsumsi Bahan Untuk Pemeliharaan Pita Cukai, Materai dan Lege Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Persediaan Lainnya Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan dan Jembatan Irigasi Jaringan Aset Tetap dalam Renovasi Aset Tetap Lainnya


SALDO PER 31 DESEMBER 2016 53.375.250 1.446.322.380 9.427.910.451 2.520.457.225 239.682.000 1874.381.838 213.525.000

23

137111 137211 137311 137312 137313 137411 162151 162191 166112 166113 169122 169315 169318

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan Akumulasi Penyusutan Irigasi Akumulasi Penyusutan Jaringan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Software Aset Tak Berwujud Lainnya Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Akumulasi Amortisasi Software

(7.738.655.541) (458.147.896) (239.682.000) (149.950.510) 2.566.732.405 151.610.300 2.227.500.000 ( 110.824.800) (1.771.627.196)

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan

(2.227.500.000)

Total Aset

8.025.108.906

Tabel 10. Barang Milik Negara yang menjadi Aset Biro Keuangan dan BMN 6.

PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIRO KEUANGAN DAN BMN TAHUN 2016 RENSTRA

NO

KEGIATAN

TARGET IKK

RKAKL REALISASI IKK

Pengelolaan Penyusunan Laporan Keuangan 1 Akuntansi Berbasis Akrual 2

Pembinaan dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

3 Pengelolaan Keuangan Satker BLU dan Non BLU 4

Pengelolaan Hibah Uang/Barang/Jasa dan Rekening Kemenkes

Laporan Keuangan yang berkualitas dan tepat waktu sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (100%)

Pengadaan Barang dan Jasa (Eprocurement) sesuai ketentuan (80%) Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara sesuai ketentuan (50%)

Target

Capaian

Anggaran 2016 %

Pagu

Realisasi

%

Efisiensi Inpres 8/2016

Pagu akhir Inpres 8/2016

Realisasi

%

5 Laporan

5 Laporan

100%

6,745,365,000

6,482,335,558

96.10%

248,580,000

6,496,785,000

6,482,335,558

99.78%

1 Laporan

1 Laporan

100%

490,650,000

360,843,900

73.54%

128,240,000

362,410,000

360,843,900

99.57%

1 Laporan

1 Laporan

100%

2,792,980,000

1,681,235,050

60.20%

1,101,122,000

1,691,858,000

1,681,235,050

99.37%

2 Laporan

2 Laporan

100%

332,400,000

288,695,000

86.85%

42,362,000

290,038,000

288,695,000

99.54%

1 Laporan

1 Laporan

100%

1,392,620,000

862,259,500

61.92%

518,930,000

873,690,000

862,259,500

98.69%

91%

5 Layanan

5 Layanan

100%

3,696,640,000

2,156,103,600

58.33%

1,524,740,000

2,171,900,000

2,156,103,600

99.27%

66%

3 Laporan

3 Laporan

100%

5,123,990,000

3,369,937,450

65.77%

1,616,100,000

3,507,890,000

3,369,937,450

96.07%

100%

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 5 dan Perbendaharaan Layanan Pengelolaan Barang dan Jasa Instansi 6 Pemerintah Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara 7

output 2016

8 Dukungan Layanan Manajemen

Tersedianya Dukungan Layanan Manajemen dan Alat Pengolah Data

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100%

6,356,242,000

4,972,295,704

78.23%

1,306,466,000

5,049,776,000

4,972,295,704

98.47%

9 Layanan Operasional Perkantoran

Tersedianya Layanan Operasional Perkantoran

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100%

1,741,800,000

1,735,181,477

99.62%

0

1,741,800,000

1,735,181,477

99.62%

28,672,687,000 21,908,887,239 76.41% 6,486,540,000

Total Pagu

22,186,147,000

Tabel 11. Perbandingan Target Dan Capaian Indikator Kinerja Biro Keuangan Dan BMN Tahun 2016


24

21,908,887,239 98.75%

Dari tabel diatas terlihat beberapa program cukup efektif dalam hal pencapaian hasil dan serapan. Pencapaian kinerja melampaui target walaupun menggunakan anggaran hanya sebesar 73,90% dari yang dialokasikan. Selain itu adanya kebijakan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang self blocking tidak menurunkan pencapaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Efisiensi anggaran yang ada membuat para stake holder pengelola anggaran di Biro Keuangan dan BMN mengalihkan penyerapan anggaran tersebut ke kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung peningkatan indikator kinerja biro. Namun demikian di tahun-tahun mendatang perlu dievaluasi efektifitas perencanaan anggaran tiap-tiap program yang mendukung indikator kinerja agar lebih meningkat lagi.


25

BAB IV SIMPULAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Biro Keuangan dan BMN kepada pimpinan (Sekretaris Jenderal) dan seluruh stakeholders yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya di bidang Keuangan dan BMN. Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Keuangan dan BMN cukup baik dan efektif. Seluruh indikator mencapai target, bahkan melampaui target yang ditetapkan di TA 2016. Adapun hal-hal yang mendukung dan upaya Biro Keuangan dan BMN dalam pencapaian target adalah: a.

Turunnya jumlah temuan yang signifikan karena tingkat kepatuhan yang meningkat;

b.

Dukungan pengelolaan keuangan yang efektif dari segi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;

c.

Pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi dalam penerapan basis akrual;

d.

Peningkatan dari sisi intensitas rekonsiliasi baik dengan eselon I atau dengan satker langsung;

e.

Peningkatan kuantitas permohonan usulan satker yang akan ditetapkan statusnya;

f.

Pelatihan dan sertifikasi PBJ yang secara simultan dilaksanakan setiap tahunnya untuk meningkatkan kualitas SDM pelaksana PBJ;

g.

Pembuatan aplikasi-aplikasi bantu pemantauan proses pengadaan barang dan jasa, Monev LPSE, RUP, TKDN dan SIBAJA. Namun demikian masih ada permasalahan yang terjadi yaitu :

a.

Adanya likuidasi satker yang tidak aktif dan masih meiliki aset; sistem aplikasi yang sering berubah dan perubahan dengan jadwal rekon sangat terbatas;

b.

Masih adanya perbedaan antara usulan dengan dokumen yang dilampirkan;

c.

Adanya pemberlakuan peraturan tentang Pelimpahan Wewenang terkait Penetapan Status Pengguna di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga mempengaruhi proses penetapan statusnya;


26

d.

Sistem Monev/pelaporan PSP yang belum optimal; kepatuhan pengisian data hasil pengadaan langsung atau penunjukan langsung oleh PPK dan Pejabat Pengadaan;

e.

Terlambatnya pelaksanaan PBJ karena belum siapnya menyusun dokumen usulan lelang dan Kurang komunikasi antara PPK dan Pokja ULP sehingga menimbulkan terjadinya gagal lelang. Saran atau usulan kedepan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

a.

Menyampaikan permasalahan likuidasi satker tidak aktif kepada Kementerian Keuangan;

b.

Menyampaikan permasalahan kebijakan update sistem aplikasi keuangan kepada Kementerian Keuangan;

c.

Membuat surat kepada satker dan eselon I terkait satker yang belum pernah mengusulkan PSP;

d.

Koordinasi dengan satker dan eselon I untuk lebih rutin dalam melakukan rekon proses PSP;

e.

Mengembangkan sistem monev dan pelaporan PSP yang lebih baik dan terintegrasi;

f.

Finalisasi draft Pedoman Pengadaan Barang Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan;

g.

Membuat surat edaran dan koordinasi mengenai pengadaan barang/jasa melalui proses lelang Pra DIPA;

h.

Melaksanakan Sosialisasi dan koordinasi dengan para pelaku PBJ (KPA, PPK, PP dan Pokja ULP) di lingkungan Kemenkes untuk mengurangi proses gagal lelang.


27

IKHTISAR EKSEKUTIF. Laporan Akuntabilitas Kinerja 2016 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

Recommend Documents