AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN O R A N BIRO KEUANGAN DAN BMN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENKES

L A P O R A N

2014 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

BIRO KEUANGAN DAN BMN

BIRO KEUANGAN DAN BMN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENKES

KATA PENGANTAR

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara merupakan Unit Organisasi setingkat Eselon II yang berada di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Laporan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dengan perubahan nama baru Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Tahun 2014 ini merupakan hasil kompilasi kinerja Bagian-Bagian di Lingkungan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara yang dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2014 dengan menggunakan DIPA Biro Keuangan dan BMN Nomor: SP DIPA-024.01.1.465921/2014 tanggal 5 Desember 2013. Dalam laporan tersebut dimuat keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian sasaran sepanjang tahun 2014. Dengan memanfaatkan secara optimal peluang dan sumber daya yang ada, memperhatikan hambatan/kendala yang dihadapi, serta meningkatkan upaya perbaikan, diharapkan dalam tahun mendatang pencapaian kinerja guna mendukung pelaksanaan program semakin optimal.

Jakarta, 31 Desember 2014 Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Wiwik Widarti, SKM, MM NIP 195611281978042001

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Keuangan dan

BMN

Tahun

2014,

merupakan

sarana

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja Kepala Biro Keuangan dan BMN beserta jajarannya kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung sekaligus menyampaikan proses pencapaian hasil, permasalahan utama, upaya pemecahan masalah dan strategi keberhasilanuntuk kurun waktu 2010 - 2014 yang dapat dijadikan lesson learnt pada perencanaan strategis 5 tahun kedepan. Selain itu LAKIP Biro Keuangan dan BMN merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Startegis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014. Visi Biro Keuangan dan BMN adalah Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan mendukung terwujudnya Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan. Dalam mencapai visi tersebut, Biro Keuangan dan BMN, Biro Keuangan dan BMN sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas meneyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan

administrasi

keuangan

dan

dan

barang

milik

negara

dalam

pemerintahan untuk membantu Menteri Kesehatan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara mempunyai empat misi yaitu (1) Meningkatkan kualitas pengelolaan

administrasi

keuangan

dan

barang

milik

negara

Kementerian

Kesehatan; (2) Meningkatkan kualitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); (3) Meningkatkan koordinasi penyusunan laporan keuangan menuju terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam mencapai visi dan misi, Biro Keuangan dan BMN menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014, yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan. Guna mencapai sasaran strategis tersebut di atas, diperlukan dukungan sasran program dan kegiatan sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

ii

a). Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pengelola keuangan dan barang milik negara satuan kerja dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan b). Peningkatan

kualitas

penerapan

peraturan

perundang-undangan

pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara oleh semua satker dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan c). Peningkatan kualitas dan proporsi belanja pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) d). Peningkatan

koordinasi

pelaksanaan

tindak

lanjut

laporan

hasil

pemeriksaan e). Peningkatan pembimbingan, konsultasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara kepada seluruh satker dan Unit Akuntansi bekerja sama dengan Eselon I dan Biro/Pusat Setjen Untuk menilai pencapaian sasaran strategis, Biro Keuangan dan BMN telah menetapkan IKU Biro Keuangan dan BMN tahun 2010 – 2014 melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. 021/MENKES/SK/1/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014. Dengan keputusan tersebut, terdapat dua indicator sebagai alat pengukuran kinerja, yaitu : 1. Tersusunnya laporan keuangan Kementerian Kesehatan setiap tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Presentase pengadaan menggunakan e-procurement Capaian kinerja dari kedua indikator tersebut telah mencapai target bahkan berhasil melebihi target dari yang telah ditetapkan, yaitu indikator Presentase pengadaan menggunakan e-procurement. Dan untuk Indikator penyusunan laporan keuangan Kemenkes sendiri untuk dua kali periode yaitu tahun 2012 dan 2013 mampu memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Pada tahun 2014, pencapaian indikator kinerja “Tersusunnya laporan keuangan Kementerian Kesehatan setiap tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dapat terealisasi dengan baik yaitu mencapai 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak dua (2) dokumen laporan keuangan yang disusun. Artinya bahwa penyusunan laporan keuangan Semester I dan Tahunan yang sesuai standar akuntansi pemerintah dapat disusun dan dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

iii

pencapaian indikator “Presentase pengadaan menggunakan e-procurement” dapat terealisasi dengan baik yaitu mencapai % dari target yang ditetapkan adalah 90%. Artinya bahwa persentase pengadaan menggunakan e-procurement dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target tersebut merupakan gambaran akhir dari suatu proses panjang untuk kurun waktu 5 tahun Renstra terkait indikator tersebut. Target yang ditetapkan adalah target pertahun sehingga jika di rata-rata setiap tahunnya dari kurun waktu 2010-2014 capaian kinerja telah dapat melebihi target atau selalu diatas 100%. Hal ini menandakan kerja keras seluruh komponen dan pendayagunaan sumber daya yang akurat. Ada hal positif dari yang yang dapat dijadikan ‘best practices’ untuk perencanaan strategis dan

pelaksanaan

kegiatan

bagi

indikator

yakni

persentase

pengadaaan

menggunakan e-procurement, yaitu pengukuran untuk seluruh satker di pusat dan daerah untuk Renstra berikutnya. Beberapa upaya dan prestasi yang dapat dicapai Biro Keuangan dan BMN selama kurun waktu 2010-2014, antara lain : 1.

Opini dari BPK untuk laporan keuangan Kementerian Kesehatan periode tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013

2.

LPSE Kementerian Kesehatan mendapatkan award Citizen Engagement dari LKPP untuk kategori LPSE dengan kunjungan web LPSE terbanyak yang sudah menerapkan agregasi data penyedia

3.

LPSE Kementerian Kesehatan mendapatkan anugerah cinta karya bangsa

kategori

kementerian/lembaga

yang

telah

mendorong

optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri nasional 4.

Penghargaan atas prestasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah pusat pada semester pertama TA 2014 dengan predikat Kinerja Memuaskan I

5.

National Procurement Award dengan kategori pemenuhan terhadap standar LPSE Tahun 2014


iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………….. RINGKASAN EKSEKUTIF .…………………………………………… DAFTAR ISI ……………………………………………………………

i ii iii

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………….. A. LATAR BELAKANG .....………………………………… B. MAKSUD DAN TUJUAN .……………………………… C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .……………………… D. SISTEMATIKA .………………………………………….

1 1 2 2 5

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA................ A. VISI DAN MISI ……………..……………………….... B. TUJUAN DAN SASARAN ….. ………………………… C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM …………………........

6 6 6 8

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2013 .......………………..… A. PENGUKURAN KINERJA .……………………...…… B. SUMBER DAYA ……………....................................... C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 2013 ……… 1. INDIKATOR PERTAMA Kegiatan yang terkait langsung dengan indikator pertama 2. INDIKATOR KEDUA Kegiatan yang terkait langsung dengan indikator kedua D. INDIKATOR PENUNJANG …..…………………......... E. REALISASI ANGGARAN …………………................... F. PERBANDINGAN KINERJA ANTARA TAHUN 2013 DENGAN TAHUN 2012........................

13 13 15 18

PENUTUP ……………………………………………………

29

BAB IV

25 26 27

LAMPIRAN: PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA FORM PENETAPAN KINERJA FORM RKT (RENCANA KINERJA TAHUNAN) FORM PENGUKURAN KINERJA


v

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu kewajiban dalam rangka tugas pokok dan fungsi, sehingga harus dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan. Laporan ini merupakan implementasi kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga memperlihatkan kinerja yang sudah dilaksanakan, dan sekaligus untuk mendorong

adanya upaya perbaikan dalam mencapai

peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Selain itu telah ditetapkan pula beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas

Kinerja

(LAK),

antara

lain

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan,

serta

Permen-PAN

dan

Reformasi

Birokrasi

Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut di atas Menteri Kesehatan telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Kementerian Kesehatan. Pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan suatu unit organisasi diwujudkan dalam Laporan

Akuntabilitas

Kinerja.

Dengan

adanya

pertanggungjawaban

pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan suatu unit organisasi diharapkan transparansi dan akuntabilitas atau good governance dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

1

B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah tercantum dalam Penetapan Kinerja Biro Keuangan dan BMN. Selain itu, juga memuat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2014. Penyusunan LAKIP Biro Keuangan dan BMN bertujuan untuk: 1. Pertanggungjawaban kinerja satuan kerja Biro Keuangan dan BMN selama satu tahun anggaran 2014; 2. Sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksaaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan peperundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi Biro Keuangan dan BMN; 3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. 4. Sebagai

bahan

Pemantauan

dan

pengendalian

pencapaian

kinerja

organisasi; 5. Sebagai

bahan

pelaporan

capaian

realisasi

kinerja

dalam

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Sebagai bahan penilaian keberhasilan organisasi.

C. TUGAS DAN FUNGSI Biro Keuangan dan BMN berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Biro Keuangan dan BMN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan; 2. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; 3. Pelaksanaan urusan penatausahaan pengadaan dan penyimpanan; 4. Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara. Sedangkan Susunan Organisasi Biro Keuangan dan BMN terdiri dari : Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

2

1. Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan; 2. Bagian Penyusunan Laporan Keuangan; 3. Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan; 4. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; 5. Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas dan fungsi masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, urusan perbendaharaan, dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Dalam

melaksanakan

tugas

Bagian

Tata

Laksana

Keuangan

dan

Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak; b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan; c. Pelaksanaan urusan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan terdiri atas: a. Subbagian Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mempunyai tugas melakukan penyiapan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak. b. Subbagian Perbendaharaan Mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan. c. Subbagian tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan

pelaksanaan

tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. 2. Bagian Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Penyusunan Laporan Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran; b. Pelaksanaan penyusunan laporan kekayaan bersih dalam neraca; c. Pelaksanaan penyusunan catatan atas laporan keuangan. Bagian Penyusunan Laporan Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan I Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

3

Mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kekayaan bersih dalam neraca serta catatan atas laporan keuangan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. b. Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan II Mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kekayaan bersih dalam neraca serta catatan atas laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Inspektorat Jenderal. c. Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan III Mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kekayaan bersih dalam neraca serta catatan atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal dan Kementerian Kesehatan. 3. Bagian Penatausahaan, Pengadaan dan Penyimpanan Bagian Penatausahaan, Pengadaan dan Penyimpanan mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan pengadaan dan penyimpanan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan urusan penatausahaan pengadaan; b. Pelaksanaan urusan penatausahaan penyimpanan; c. Pelaksanaan urusan rencana, monitoring, evaluasi dan laporan Biro; dan d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan terdiri atas : a. Subbagian Pengadaan Mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan

urusan

penatausahaan

penyiapan

urusan

penatausahaan

pengadaan b. Subbagian Penyimpanan Mempunyai

tugas

melakukan

penyimpanan c. Subbagian Tata Usaha Biro


4

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan laporan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 4. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan penghapusan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugas Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara; b. Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara; c. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara; Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas : a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara Mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penatausahaan BMN b. Subbagian Pemanfaatan Barang Milik Negara Mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan pemanfaatan BMN c. Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara Mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penghapusan BMN

D. SISTEMATIKA BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan dan BMN, serta sistematika penulisan laporan. BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan Biro Keuangan dan BMN serta cara mencapai tujuan. BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja, evaluasi pencapaian kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan serta sumberdaya manusia yang digunakan dalam pencapaian kinerja Biro Keuangan dan BMN selama tahun 2014. BAB IV Penutup Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI DAN MISI 1. Visi Visi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan adalah Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan mendukung terwujudnya Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan. 2. Misi Misi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan adalah : a. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara Kementerian Kesehatan b. Meningkatkan kualitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) c. Meningkatkan koordinasi penyusunan laporan keuangan menuju terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) B. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Umum Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Khusus Terselenggaranya peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik

negara Kementerian Kesehatan sesuai peraturan

perundangan dalam rangka mendukung manajemen dan pelaksanaan tugastugas Kementerian Kesehatan mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan


6

2. Sasaran 2. 1. Uraian Meningkatnya kualitas pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan. 2. 2. Indikator 2.2.1. Tersusunnya laporan keuangan Kementerian Kesehatan setiap tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan sebanyak 2 buah, yaitu : a.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013

b.

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2014

Definisi Operasional IKU adalah : a.

Laporan

Keuangan

Tahunan

Kementerian

Kesehatan

adalah Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang menyajikan data hasil olah transaksi keuangan dan mutasi barang milik negara periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya, termasuk data Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun-tahun sebelumnya. b.

Laporan Keuangan Semester adalah Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang menyajikan data hasil olah transaksi keuangan dan mutasi barang milik negara periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan, termasuk data Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

tahun

sebelumnya.

2.2.2. Persentase pengadaan menggunakan e-procurement. Pengadaan menggunakan LPSE sebesar 90% Definisi Operasional IKU adalah : Persentase pengadaan menggunakan e-procurement adalah perbandingan jumlah satuan kerja Kantor Pusat dan satuan kerja Kantor Daerah di Provinsi Jakarta yang seharusnya menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

7

dengan jumlah satuan kerja Kantor Pusat dan satuan kerja Kantor Daerah di Provinsi Jakarta yang memiliki belanja modal dan/atau belanja barang yang dilelang di atas 200 juta di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran 1. Kebijakan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka kebijakan umum Biro Keuangan dan BMN adalah : a). Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pengelola keuangan dan barang milik negara satuan kerja dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan b). Peningkatan kualitas penerapan peraturan perundang-undangan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara oleh semua satker dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan c). Peningkatan kualitas dan proporsi belanja pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) d). Peningkatan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaaan e). Peningkatan pembimbingan, konsultasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara kepada seluruh satker dan Unit Akuntansi bekerja sama dengan Eselon I dan Biro/Pusat Setjen 2. Strategi Seperti halnya pada tahun 2012 dengan Road Map WTP 2012 nya. Pada tahun 2014, strategi pelaksanaan kegiatan Biro Keuangan dan BMN masih mengacu kepada 14 strategi tersebut. Inti dari strategi tersebut adalah penguatan di berbagai bidang, yaitu: penguatan komitmen, penguatan regulasi, penguatan sistem dan prosedur, penguatan sumber daya manusia, penguatan monitoring dan evaluasi, serta penguatan pengawasan dan pengendalian. Empat belas strategi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:


8

1)

Membangun Komitmen dan Integritas Pimpinan, Para Pengelola dan Para Pelaksana Kegiatan;

2)

Penguatan Perencanaan dan Penganggaran;

3)

Pembenahan Pengelolaan Kas / Sistem Pembukuan / Akuntansi;

4)

Perbaikan Penatausahaan PNBP;

5)

Perbaikan Pengelolaan Hibah Langsung;

6)

Penataan Rekening;

7)

Peningkatan Kualitas Proses Pengadaan Barang/Jasa;

8)

Pembenahan Penatausahaan BMN;

9)

Penguatan Kapasitas SDM;

10) Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); 11) Penguatan Monitoring dan Evaluasi; 12) Perbaikan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan; 13) Peningkatan Kualitas Reviu dan Audit; 14) Percepatan

Penyelesaian

Tindak

Lanjut

Laporan

Hasil

Pemeriksaan (LHP). Dari strategi tersebut di atas dapat diuraikan dalam kegiatan Biro Keuangan dan BMN antara lain: a.

Melakukan koordinasi Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PPK-BLU dan Non PPK BLU);

b.

Melakukan koordinasi Penatalaksanaan Perbendaharaan;

c.

Melakukan koordinasi Penatalaksanaan TP-TGR;

d.

Melakukan penyiapan data awal bahan penyusunan Laporan Keuangan Es-1 Setjen dan Kemenkes;

e.

Melakukan rekonsiliasi Data LRA dan Neraca (BMN);

f.

Melakukan pembinaan/pendampingan implementasi SAI Es-1 Setjen dan Kemenkes;

g.

Melakukan

pembimbingan

penatausahaan

pelaksanaan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; h.

Melakukan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Es-1 Setjen dan Kemenkes;

i.

Melakukan feedback Laporan Keuangan Es-1 Setjen dan Kemenkes;

j.

Melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan;


9

k.

Melaksanakan peningkatan kemampuan petugas SAI (SAK) Satker Setjen dan Kemenkes;

l.

Melakukan koordinasi Penatalaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;

m. Melakukan koordinasi Penatalaksanaan Penyimpanan BMN; n.

Melakukan Penatalaksanaan Ketatausahaan dan Rumah Tangga Biro;

o.

Melakukan koordinasi Penatalaksanaan Penatausahaan BMN;

p.

Melakukan koordinasi Penatalaksanaan Pemanfaatan BMN;

q.

Melakukan koordinasi Penatalaksanaan Penghapusan BMN.

Disamping itu Biro Keuangan dan BMN mencoba untuk melakukan upaya perubahan Budaya (Budaya kerja Pasif ke Budaya Kerja ProAktif), Upaya perubahan yang dilaksanakan di lingkungan Biro Keuangan adalah : a.

Internalisasi perubahan Biro Keuangan dan BMN

b.

Meningkatkan pemanfaatan email group dalam sharing informasi baik terkait perencanaan, proses pelaksanaan kegiatan maupun output kegiatan

c.

Meningkatkan monitoring yang tidak hanya terbatas pada hasil/output tetapi termasuk progres pelaksanaan kegiatan

d.

Melaksanakan bisnis proses secara konsekuen sesuai SOP yang telah disusun

e.

Mengembangkan dan mengaplikasikan software bantu dalam rangka percepatan analisis data keuangan dan barang milik negara dari software induk antara lain SAI (SAK dan SIMAKBMN), aplikasi persediaan, SPSE

f.

Mengembangkan software baru bidang keuangan dan BMN

g.

Meningkatkan intensitas dan kualitas umpan balik kepada pihak terkait

h.

Meningkatkan responsivitas (jemput bola) dalam segala hal terkait penyelesaian pekerjaan

i.

Analisa dan umpan balik data absensi sidik jari (finger print) untuk meningkatkan disiplin pegawai


10

j.

Meningkatkan intensitas rapat koordinasi internal setiap jenjang (Tingkat Biro, Bagian dan Sub Bagian)

k.

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian setiap jenjang

l.

Evaluasi dan umpan balik proses perubahan


11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN dalam kurun waktu Januari – Desember 2014. Tahun 2014 merupakan tahun keempat pelaksanaan dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010–2014. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat

keberhasilan

pencapaian

masing-masing

indikator.

Berdasarkan

pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Selain

untuk

mendapat

informasi

mengenai

masing-masing

indikator,

pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Biro Keuangan dan BMN khususnya dibandingkan dengan tahun 2010-2013. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Biro Keuangan dan BMN dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator Biro Keuangan dan BMN yang telah ditetapkan. Sasaran Biro Keuangan dan BMN adalah:


13

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) KEMENTERIAN KESEHATAN SECARA EFEKTIF, EFISIEN DAN DILAPORKAN SESUAI KETENTUAN

Sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan dan Penetapan Kinerja Biro Keuangan dan BMN, terdapat 2 (dua) indikator kinerja output yaitu: 1. Tersusunnya laporan keuangan Kementerian Kesehatan setiap tahun

anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Presentase pengadaan menggunakan e-procurement Berikut disampaikan pengukuran kinerja tahun 2014 berdasarkan Indikator pencapaian sasaran Biro Keuangan dan BMN: 1. Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan a. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 b. Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2014 2. Persentase Pengadaan menggunakan LPSE Definisi Operasional yang digunakan untuk menghitung realisasi IKU Biro Keuangan dan BMN yang telah dicapai adalah sebagai berikut: a. Laporan Keuangan Tahunan Kementerian Kesehatan menyajikan data hasil olah transaksi keuangan dan mutasi barang milik negara periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya, termasuk data Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun-tahun sebelumnya b. Laporan Keuangan Semester menyajikan data hasil olah transaksi keuangan dan mutasi barang milik negara periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan, termasuk data Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun sebelumnya c. Persentase pengadaan menggunakan e-procurement adalah perbandingan jumlah satuan kerja Kantor Pusat dan satuan kerja Kantor Daerah di Provinsi Jakarta

yang

seharusnya

menggunakan


Layanan

Pengadaan

Secara

14

Elektronik (LPSE) dengan jumlah satuan kerja Kantor Pusat dan satuan kerja Kantor Daerah di Provinsi Jakarta yang memiliki belanja modal dan/atau belanja barang yang dilelang di atas 200 juta di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Target dan realisasi masing-masing indikator sebagaimana tertera pada tabel berikut ini: Tabel. Target dan Realisasi Biro Keuangan dan BMN Sasaran

Meningkatnya

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

2014

2014

1. Laporan Keuangan Semester I

1

1

2. Laporan Keuangan Tahunan

1

1

90

89

Kualitas a. Tersusunnya

laporan

keuangan

Pengelolaan Anggaran Dan

Kementerian Kesehatan setiap tahun

Barang Milik Negara (BMN)

anggaran sesuai Standar Akuntansi

Kementerian

Pemerintah

Kesehatan

Secara Efektif, Efisien Dan Dilaporkan

(SAP)

dengan

opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sesuai

Ketentuan

b. Persentase Pengadaan

Menggunakan

e-procurement

B. SUMBER DAYA Dalam pencapaian kinerja Biro Keuangan dan BMN didukung oleh Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Sarana dan Prasarana. 1. SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Pegawai Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal sampai dengan Tanggal 31 Desember 2014 sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) pegawai dengan rincian sebagai berikut: a. Menurut Jabatan

:



Jabatan Struktural



Staf/Jabatan Fungsional Non Angka Kredit

= 17 orang (12%)

= 112 orang (88%)


15

b. Menurut Golongan: 

Golongan II

=



Golongan III

= 115 orang (86%)



Golongan IV

=

8 orang (10%)

6 orang (4%)

Sumber : Biro Kepegawaian c. Menurut Pendidikan: REKAPITULASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2014 No

Pendidikan

Jumlah

1.

Sekolah Dasar

1

2.

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

1

3.

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

4.

Diploma III

9

5.

Sarjana (S.1)

55

6.

Pasca Sarjana (S.2)

11

52

TOTAL

129

Sumber : Biro Kepegawaian


16

DIAGRAM REKAPITULASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA BERDASARKAN PENDIDIKAN

Jenis dan tingkat pendidikan tersebut menunjukkan kekuatan SDM di Biro Keuangan dan BMN. Dari sisi jumlah SDM yang ada, dirasakan cukup. Namun demikian dari posisi pendidikan masih di perlukan SDM dengan latar belakang bidang Ekonomi dan Akuntansi. Upaya Sementara yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, workshop, capacity building dan lain-lain.

2. SUMBER DAYA ANGGARAN Seluruh Kegiatan Biro Keuangan dan BMN ini dibiayai dari DIPA Biro Keuangan dan BMN Nomor: DIPA-024.01.1.465921/2013

tanggal 5 Desember

2013 sebesar Rp. 33.010.938.000,-, pada tanggal 23 Juli 2014 dilakukan Revisi DIPA menjadi sebesar Rp. 28.011.190.000,- dan 12 Desember 2014 dilakukan revisi ketiga namun anggaran tetap sebesar Rp. 28.011.190.000,-. Revisi tersebut dilakukan karena adanya efisiensi anggaran dan revisi terkait mata anggaran.


17

3. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA Berdasarkan Neraca Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2014, tampak bahwa sumber daya sarana dan prasarana di Biro Keuangan dan BMN adalah sebagai berikut : KODE

AKUN NERACA

SALDO PER 31 DESEMBER 2014

115111

Barang Konsumsi

131111

Tanah

3,022,056,000

131311

Peralatan dan Mesin

9,197,576,953

131511

Gedung dan Bangunan

3,205,638,777

131711

Jalan dan Jembatan

131712

Irigasi

131713

Jaringan

131921

Aset Tetap Lainnya

132111

Konstruksi Dalam Pengerjaan

153151

Software

153191

Aset Tak Berwujud Lainnya

154112

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Akumulasi Penyusutan

(7,269,655,243)

TOTAL

14,269,332,730

137111

-

239,682,000 1,874,381,838 213,525,000 3,648,032,405 135,905,000 2,190,000

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 Sasaran strategis merupakan arah yang harus dicapai melalui suatu strategi, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Biro Keuangan dan BMN telah menetapkan sasaran strategis sebagai arah kebijakan pelaksanaan kegiatan. Sasaran strategis tersebut memiliki indicator dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran dalam rangka mengetahui pencapaian sasaran, dilakukan melalui pengukuran indicator Biro Keuangan dan BMN yang telah ditetapkan. Sasaran strategis Biro Keuangan dan BMN adalah “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan


18

Anggaran Dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan Secara Efektif, Efisien Dan Dilaporkan Sesuai Ketentuan” Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, diperlukan dukungan sasaran kegiatan antara lain : a). Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pengelola keuangan dan barang milik negara satuan kerja dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan b). Peningkatan kualitas penerapan peraturan perundang-undangan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara oleh semua satker dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan c). Peningkatan kualitas dan proporsi belanja pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) d). Peningkatan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan e). Peningkatan

pembimbingan,

konsultasi,

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara kepada seluruh satker dan Unit Akuntansi bekerja sama dengan Eselon I dan Biro/Pusat Setjen

Dalam pelaksanaan kegiatan dan kebijakan untuk mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai tersebut, terdapat 14 strategi pelaksanaan kegiatan yaitu : 1) Membangun Komitmen dan Integritas Pimpinan, Para Pengelola dan Para Pelaksana Kegiatan; 2) Penguatan Perencanaan dan Penganggaran; 3) Pembenahan Pengelolaan Kas / Sistem Pembukuan / Akuntansi; 4) Perbaikan Penatausahaan PNBP; 5) Perbaikan Pengelolaan Hibah Langsung; 6) Penataan Rekening; 7) Peningkatan Kualitas Proses Pengadaan Barang/Jasa; 8) Pembenahan Penatausahaan BMN; 9) Penguatan Kapasitas SDM; 10) Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); 11) Penguatan Monitoring dan Evaluasi; 12) Perbaikan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan; 13) Peningkatan Kualitas Reviu dan Audit; 14) Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

19

Uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 1. INDIKATOR PERTAMA

Tersusunnya laporan keuangan Kementerian Kesehatan setiap tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk mencapai indikator pertama tersebut diperlukan kegiatan yang terkait langsung dengan indikator ini adalah sebagai berikut: Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Sasaran Kegiatan:

Tersusunnya laporan keuangan Kementerian Kesehatan setiap tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Foto : Penghargaan Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA 2013

Kondisi yang dicapai: Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2014 ditargetkan sebanyak 2 (dua) buah laporan, dengan realisasi sebanyak 2 (dua) buah laporan sehingga target terpenuhi 100% yaitu: 1)

Laporan Keuangan Tahunan 2013 (audited) telah selesai disusun secara berjenjang menggunakan Aplikasi SAI dengan memperoleh opini WTP dari BPK

2)

Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2014 telah selesai disusun yang didalamnya memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan.


20

Dalam rangka pencapaian kinerja indikator ini telah dilakukan beberapa upaya, antara lain: a.

Melakukan analisis dan umpan balik terhadap Laporan Keuangan Satker dan Unit Utama untuk memperkecil gap antara perencanaan penyerapan (disbursement plan) dengan realisasi penyerapan;

b.

Membentuk dan optimalisasi peran Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang – Wilayah (UAPPA-W) dalam rangka mengumpulkan, mengkompilasi, dan menyampaikan laporan keuangan (Kepmenkes No. 213/MENKES/SK/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 dan Kepmenkes No. 225/MENKES/SK/VI/2013 Tanggal 27 Juni 2013);

c.

Menyusun

dan

menyampaikan

Laporan

Keuangan

Kementerian

Kesehatan kepada Menteri Keuangan dan BPK (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu dan lengkap; d.

Melakukan pendampingan dalam penyusunan Laporan Keuangan bagi Unit Utama, UPT, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

e.

Melaksanakan Tindak Lanjut/Perbaikan Kualitas Laporan Keuangan sesuai dengan hasil reviu oleh Inspektorat Jenderal;

f.

Penyusunan “Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

Kesehatan

Tahun

2013”

(Kepmenkes

No.

476/MENKES/SK/XII/2013); g.

Penyusunan

“Petunjuk Teknis Penyusunan Catatan atas Laporan

Keuangan Tingkat Satker (BLU dan Non BLU) dan Tingkat Wilayah di lingkungan Kementerian Kesehatan (Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK 03.03/III/2385/2013); h.

Surat edaran nomor HK.03.03/III/033/2015 tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkes 2014;

i.

Beberapa hal yang sudah dilaksanakan dalam penerapan basis akrual pada Kementerian Kesehatan, antara lain adalah : 1)

Peningkatan Kompetensi SDM, melalui kegiatan : a)

Pertemuan Sosialisasi SAIBA

tanggal 21 s.d. 24 Agustus

2014, bagi pelaksana SAI (SAK dan SIMAK-BMN) UAPPA/BE1 dan UAKPA/B Satker Kantor Pusat

Setjen dan Satker

Vertikal yang berkinerja baik dalam penyusunan Laporan Keuangan TA 2013.


21

Hasilnya yaitu terpilihnya

10 orang

peserta terbaik untuk

diundang kembali sebagai peserta Pelatihan TOT-SAIBA dan Sosialisasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). b)

Pelatihan

TOT-SAIBA

dan

Sosialisasi

Sistem

Aplikasi

Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada tanggal 17 s.d. 20 September 2014, pesertanya : -

10 orang peserta terbaik pada pertemuan Sosialisasi SAIBA.

-

Seluruh petugas UAPPA – Eselon I

-

UAKPA Satker Kantor Vertikal di Provinsi DKI Jakarta dan Banten

-

UAKPA Satker Kantor Pusat Unit Utama

Hasil dari pertemuan tersebut adalah : -

Dinyatakan lulus dengan mendapat sertifikat sebagai pelatih dengan prestasi nilai di atas 9 sebanyak 10 orang

-

Dinyatakan

lulus

mendapat

sertifikat

telah

mengikuti

pelatihan TOT - SAIBA dan Sosialisasi SAKTI dengan nilai antara 7 s.d. 8 sebanyak 29 orang. Dari 10 orang lulus terbaik telah dipilih 3 orang untuk ditugasi sebagai narasumber dan menyampaikan materi Jurnal dan Simulasi Akuntansi Pemerintah

Berbasis Akrual (Study

Kasus) sesuai lingkup tugas masing-masing Eselon I

pada

Pelatihan SAIBA dan Sosialisasi SAKTI bagi petugas Unit Akuntansi Wilayah (UAW) pada tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2014 di Yogyakarta. Adapun 3 orang yang dipilih dan telah diberi tugas, yaitu : - Sdr. Bayu Ari Bowo, SE dari Sekretariat Badan Litbangkes - Sdr. Muhamad Nur Ihwan, SE dari Rumah Sakit Fatmawati - Sdr. Okta Wirahadi, SE dari Poltekkes Padang Kami

berharap

agar

masing-masing

Eselon

I

dapat

memanfaatkan kader tersebut dengan baik. c)

Pelatihan SAIBA dan SAKTI bagi petugas UAPPA/B - Wilayah Vertikal, di Yogyakarta dengan peserta sebanyak 180 orang petugas Unit Akuntansi Wilayah.


22

d)

Mengikutsertakan 11 orang petugas SAI seluruh Eselon I untuk mengikuti Training For Master Trainer yang diselenggarakan oleh

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian

Keuangan, semuanya dinyatakan lulus. Kami juga berharap agar SDM tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masing-masing Eselon I. 2)

Uji coba

penerapan penyusunan Laporan Keuangan berbasis

akrual pada seluruh Satker Kantor Pusat dan Kantor Vertikal di Provinsi

DKI Jakarta dan Jawa Barat diikuti oleh 64 Satker.

Adapun hasil ujicoba sebanyak 32 Satker selesai tuntas, sedangkan sisanya 32 Satker tidak tuntas karena terkendala tidak lengkapnya bahan data/dokumen sumber yang dibawa oleh peserta. 3)

Diterbitkan regulasi penerapan basis akrual, yaitu : a) Keputusan

Menteri

Kesehatan

Nomor

489/Menkes/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Kesehatan; b) Keputusan

Menteri

490/Menkes/XII/2014

tentang

Kesehatan Pembentukan

Nomor Satuan

Tugas Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Kesehatan; 4) Penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan, telah disampaikan kepada seluruh Unit Utama sesuai surat Sekretaris Jenderal Nomor KU.01.02/III/2141/2014 tanggal 17 November

2014

hal Persiapan Implementasi Akuntansi

Berbasis Akrual di TA 2015. Namun

demikian

masih

ditemukan

permsalahan-permasalahan

substansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan.


23

Permasalahan: Dalam proses penyusunan laporan keuangan, ditemui kendala sebagai berikut : 1)

Masih lemahnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Kesehatan;

2)

Pembinaan di bidang pengelolaan BLU masih belum optimal;

3)

Penatausahaan BMN yang bermasalah belum terlaksana secara optimal;

4)

Tata kelola hibah baik uang, barang, jasa atau surat berharga masih belum optimal;

5)

Belum semua BMN yang digunakan oleh satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD) ditetapkan status penggunannya oleh pengguna barang dan pengelola barang;

6)

Terdapat hibah langsung dalam dan luar negeri yang belum mengikuti mekanisme APBN;

7)

Belum tercapainya pengelolaan BMN yang Tertib Adminstrasi, Tertib Fisik dan Tertib Hukum (3T);

Usul Pemecahan masalah: Dalam proses penyusunan laporan keuangan, usul pemecahan masalahan yang dilakukan sebagai berikut : 1)

Penguatan monitoring dan evaluasi anggaran oleh tim konsultan monev;

2)

Tim advokasi penyelesaian aset bermasalah;

3)

Penatausahaan data dalam bentuk elektronik untuk mendukung e-audit;

4)

Implementasi e-perjadin dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas perjalanan dinas;

5)

Koordinasi lintas sektor dan program dalam pengelolaan hibah langsung baik berupa barang, uang, jasa atau surat berharga;

6)

Penguatan Sistem Pengendalian Internal

7)

Peningkatan frekuensi monitoring dan pembinaan satker BLU

8)

Melakukan pemetaan satker KP dan KD yang belum selesai proses penetapan status penggunaan BMN


24

Rencana Tindak Lanjut Rencana tindak lanjut yang dilakukan terkait masalah yang terjadi adalah sebagai berikut : 1)

Pembentukan Tim Monitoring Evaluasi Anggaran di lingkungan Kemenkes

2)

Pembentukan Tim Advokasi Penatausahaan Aset Bermasalah

3)

Melakukan koordinasi dan pertemuan dengan DJPU Kemenkeu terkait dengan permasalahan penyusunan laporan keuangan

4)

Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait penerima hibah langsung dalam dan luar negeri

5)

Melakukan pendampingan satker untuk menyelesaikan proses penetapan status BMN

6)

Meningkatkan frekuensi pembinaan dan monitoring satker BLU dengan sistem jemput bola

7)

Penyusunan peraturan tentang e-perjadin

2. INDIKATOR KEDUA

Persentase Pengadaan Melalui e-procurement Untuk mencapai indikator kedua tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan, antara lain : Persentase Pengadaan Menggunakan e-procurement Sasaran Kegiatan: Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan APBN yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Kondisi yang dicapai:

Target dari kegiatan ini yang akan dicapai dalam pengadaan barang/jasa Kementerian Kesehatan menggunakan e-procurement untuk tahun 2014 sebesar 90% dan terealisasi sebesar 89%, dengan demikian pencapaian kinerja tidak sesuai target karena ada 7 (tujuh) satuan kerja kantor pusat dan kantor daerah yang ada di Provinsi DKI Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

25

Jakarta tidak menggunakan LPSE Kementerian Kesehatan karena tidak ada paket yang dilelangkan melalui LPSE Kementerian Kesehatan. Terobosan yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN : 1. Ditetapkannya Standard Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Kesehatan Nomor KN.01.01/3/742/2014,KN.01.01/3/743/2014, KN.01.01/3/744/2014 tanggal

21

Maret

2014,

Nomor

KN.01.01/3/761/2014,

KN.01.01/3/762/2014 tanggal 24 Maret 2014; 2. Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Kesehatan; 3. LPSE Kementerian Kesehatan melaksanakan pelatihan SPSE bagi PPK, Pokja ULP dan Pejabat Pengadaan; Selain Pemerintah

itu

Lembaga

(LKPP)

Kebijakan

memberikan

Pengadaan

award

2014

Barang/Jasa

kepada

LPSE

Kementerian Kesehatan Kategori Pelaksanaan Standarisasi LPSE, Kementerian Kesehatan berhasil memenuhi 17 standar, ke-17 Standard tersebut yakni : Standar Kebijakan Layanan, Standar Pengorganisasian Layanan, Standar Pengelolaan Aset Layanan, Standar Pengelolaan Resiko Layanan, Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk, Standar Pengelolaan Perubahan, Standar Pengelolaan Kapasitas, Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat, Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan, Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan, Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan, Standar Pengelolaan Anggaran Layanan, Standar Pengelolaan Pendukung Layanan,

Standar

Pengelolaan

Hubungan

dengan

Pengguna

Layanan, Standar Pengelolaan Kepatuhan serta Standar Penilaian Internal.


26

Foto : Penghargaan National Procurement Award Kepada LPSE Kementerian Kesehatan RI Kategori Pemenuhan Terhadap Standar LPSE tahun 2014

Melalui kegiatan pengadaan menggunakan LPSE Kementerian Kesehatan telah diselesaikan 1.046 paket dengan pagu paket sebesar Rp. 3.378.107.993.517,76 dengan HPS sebesar Rp. 2.744.572.140.620,32 dan mampu menghemat keuangan negara sebesar Rp. 185.380.484.328,11 atau sebesar 6,57% dari nilai pagu selesai yang dilelangkan di LPSE Kementerian Kesehatan. Jadi penghitungan persentase penggunaan fasilitas LPSE sebagai berikut: 59 satker di KP dan KD (melalui LPSE) 100% =

89%

66 satker KP dan KD (Prov. Jakarta) Persentase satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah di Provinsi Jakarta yang menggunakan fasilitas LPSE


27

Permasalahan : 1)

Belum optimalnya pengisian Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);

2)

Belum Semua Satuan Kerja Kantor Daerah menggunakan LPSE Kementerian Kesehatan;

3)

Belum terbentuknya ULP Permanen;

4)

Percepatan pelaksanaan pengadaan di awal tahun belum semua terealisasi;

5)

Ada temuan oleh APIP.

Usul Pemecahan masalah : 1)

Meningkatkan koordinasi

dan konsultasi yang berkelanjutan

dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); 2)

Pembentukan ULP yang Permanen

3)

Perlunya ada pembinaan dalam rangka mengurangi temuantemuan oleh APIP

Rencana Tindak Lanjut 1)

Meningkatkan koordinasi

dan konsultasi yang berkelanjutan

dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); 2)

Mengusulkan ULP ke dalam SOTK Kementerian Kesehatan

3)

Melaksanakan Pembinaan Teknis dan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. INDIKATOR PENUNJANG Sebagaimana uraian di atas maka dalam pencapaian sasaran strategis yang menjadi indikator penunjang dalam program kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara adalah: 1.

Laporan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Kerja dengan alokasi dana

sebesar

Rp.

3.213.047.000,-

penyerapan

dana

sebesar

Rp2.882.530.500,- atau 90,23%; Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan

28

2.

Laporan Perencanaan dan Anggaran dengan alokasi dana sebesar Rp456.915.000,- penyerapan dana sebesar Rp335.301.000,- atau 74,52%

3.

Layanan Perkantoran Kegiatan

ini

merupakan

kegiatan

rutin

berupa

penyelenggaraan

operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan alokasi dana sebesar Rp2.586.930.000,- penyerapan dana sebesar Rp2.174.977.063,- atau 84,08%;

4.

Penyediaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Kegiatan ini merupakan penyediaan peralatan dan fasilitas lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Keuangan dan BMN. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 602.050.000,dengan realisasi sebesar Rp554.826.990,- atau sebesar 92,16%


29

E. REALISASI ANGGARAN Biro Keuangan dan BMN

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

didukung oleh anggaran DIPA Biro Keuangan dan BMN Nomor: DIPA024.01.1.465921/2013 tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp. 33.010.938.000,-, pada tanggal 23 Juli 2014 dilakukan Revisi DIPA menjadi sebesar Rp. 28.011.190.000,- dan 12 Desember 2014 dilakukan revisi ketiga namun anggaran tetap sebesar Rp. 28.011.190.000,-. Realisasi keuangan pada tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp25.099.582.953- (89,61%). Realisasi pada tahun 2014 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013. Alokasi anggaran pada tahun

2013

sebesar

Rp31.400.444.000,-

dengan

realisasinya

sebesar

Rp25.897.828.098. Kenaikan tersebut disebabkan antara lain : a. Kenaikan Belanja Barang berupa Belanja Perjalanan Dalam Negeri yaitu sebesar Rp17.636.626.400,- atau 72,71% dari total Belanja Barang TA 2014 b. Kenaikan Belanja Modal berupa Belanja Modal Lainnya yaitu sebesar Rp569.635.000,- atau 45,74% dari total Belanja Modal TA 2014. Namun dari peningkatan realisasi anggaran tersebut, masih ditemukan kendalakendala yang menyebabkan realisasi tidak maksimal yaitu adanya revisi anggaran yang menyebabkan terganggunya dan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan terganggunya jadwal kegiatan yang sudah direncanakan. Beberapa revisi yang terjadi pada tahun anggaran 2014 diantaranya adalah : a)

Adanya revisi efisiensi anggaran

b)

Adanya revisi mak/akun pada RKA-KL


30

F. PERBANDINGAN KINERJA ANTARA TAHUN 2014 DENGAN TAHUN 2013 Tabel : Perbandingan kinerja antara tahun 2014 dengan tahun 2013 No

1

Indikator Kinerja

a. Jumlah

Laporan

2014

2013

Target

Realisasi

Target

Realisasi

1

1

1

100%

1

1

1

100%

90%

89%

85%

94%

Keuangan

Kementerian Kesehatan 1.

Laporan

Keuangan

Tahunan T.A. 2013 2.

Laporan Semester Tahun 2014

b. Persentase

Pengadaan

melalui e-procurement

Perbandingan ”Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan” (dalam presentase) antara tahun 2014 dengan tahun 2013, adalah sebagaimana digambarkan dalam Grafik


31

Perbandingan ”Persentase Pengadaan melalui e-procurement” antara tahun 2014 dengan tahun 2013, adalah sebagaimana digambarkan dalam Grafik


32

BAB IV PENUTUP

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2014

merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Biro Keuangan dan BMN kepada pimpinan (Sekretaris Jenderal) dan seluruh stakeholders yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya di bidang Keuangan dan BMN. Secara umum dapat disimpulkan bahwa bagian dan subbagian di Biro Keuangan dan BMN telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2014 untuk mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 yang diatur dengan SK Menkes Nomor HK.03.01/160/I/2010. Hal ini didukung dengan fakta bahwa kinerja Biro Keuangan dan BMN pada tahun 2014 telah berhasil merealisasikan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program dan sasaran Sekretariat Jenderal dalam rangka dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan Secara Efektif, Efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan. Sehubungan dengan sasaran tersebut di atas, Biro Keuangan dan BMN menitikberatkan pada kualitas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang diselesaikan dan peningkatan jumlah pengadaan menggunakan LPSE.


33

PENGUKURAN KINERJA

Unit Eselon II Tahun

: Biro Keuangan dan BMN : 2014

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %

(1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan Secara Efektif, Efisien Dan Dilaporkan Sesuai Ketentuan

A

B

(2)

(3)

(4)

(5)

Tersusunnya laporan keuangan Kementerian Kesehatan setiap tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) : b. Laporan Keuangan Tahunan 2013

1

1

100%

b. Laporan Keuangan Semester I 2014

1

1

100%

90%

89%

99%

Persentase Pengadaan melalui e-procurement

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014


: Rp. 33.010.938.000,- (Sebelum Revisi) Rp. 28.011.190.000,- (Setelah Revisi) Rp. 28.011.190.000,- (Setelah Revisi) : Rp. 25.099.582.953,-

PENETAPAN KINERJA Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran

No (1)

: Biro Keuangan dan Barang Milik Negara : 2014

Sasaran Strategis (2) Meningkatnya kualitas

1.

Indikator Kinerja (3) Tersusunnya laporan keuangan Kementerian Kesehatan

pengelolaan anggaran dan

setiap tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi


Pemerintah (SAP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kementerian Kesehatan

(WTP)

secara efektif, efisien dan

2.

Target (4) 2

90 %

Presentase pengadaan menggunakan e-procurement

dilaporkan sesuai ketentuan.

Jumlah Anggaran Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara : Rp. 33.010.938.000,22.053.740.000,Jakarta,

2014

Pihak kedua, Sekretaris Jenderal

Pihak pertama, Kepala Biro Keuangan dan BMN

dr. Supriyantoro, SP. P, MARS NIP. 195408112010061001 M

Wiwik Widarti, SKM, MM NIP. 195611281978042001

RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran

No (1)

: Biro Keuangan dan Barang Milik Negara : 2014

Sasaran Strategis (2) Meningkatnya kualitas

1.

Indikator Kinerja (3) Tersusunnya laporan keuangan Kementerian Kesehatan

pengelolaan anggaran dan

setiap tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi


Pemerintah (SAP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kementerian Kesehatan

(WTP)

secara efektif, efisien dan

2.

Presentase pengadaan menggunakan e-procurement

dilaporkan sesuai ketentuan.

Jakarta, Maret 2014 Kepala Biro Keuangan dan BMN,

Wiwik Widarti, SKM, MM NIP.195611281978042001

Target (4) 2

90 %

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN O R A N BIRO KEUANGAN DAN BMN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENKES

Recommend Documents