L A P O R A N AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEDEPUTIAN TIRBR - BPPT LAKIP 2012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEDEPUTIAN TIRBR - BPPT

LAKIP 2012

KEDEPUTIAN TEKNOLOGI INDUSTRI RANCANG BANGUN DAN REKAYASA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Jakarta, Maret 2013 Page | 1

KATA PENGANTAR

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dengan ini disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit organisasi Kedeputian Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR). Mengacu pada Rencana Strategis Kedeputian TIRBR Tahun 2010 – 2014, program yang diemban meliputi bidang : 1. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Transportasi Massal 2. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan 3. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Permesinan untuk teknologi Energi, Pangan, Transportasi, Kesehatan dan Hankam. Di samping ketiga program tersebut di atas, Kedeputian TIRBR juga memberikan Layanan Teknologi untuk memenuhi kebutuhan mitra baik instansi industri maupun instansi pemerintah. Pelaksanaan program dan pelayanan teknologi tersebut di atas dilakukan secara sinergi oleh Pusat-Pusat dan Unit Kerja di Kedeputian TIRBR dengan mengedepankan pencapaian hasil seoptimal mungkin. Pusat-pusat dan Unit Kerja yang bersinergi dalam program tersebut adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pusat Teknologi Industri Manufaktur (PTIM) Pusat Teknologi Industri Proses (PTIP) Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan (PTIPK) Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi (PTIST) Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) UPT Laboratorium Aero Gasdinamika dan Getaran (UPT-LAGG) Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (BPPH) Balai Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP) Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP) Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi (BMEPPO)

Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program tersebut di atas, maka disusunlan LAKIP ini yang di dalamnya menjelaskan akuntabilitas anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program, juga menyajikan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapainnya. Page | 2

Untuk kinerja tahun 2012 ini semua indikator yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dengan baik dalam bentuk outcomes yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik yang terkait langsung dengan program yang ada. Demikian, semoga LAKIP ini dapat bermanfaat bagi baik sebagai bahan umpan balik bagi upaya penetapan kinerja maupun sebagai dalam menetapkan kebijakan.

Jakarta, Maret 2013 Deputi Kepala Bidang TIRBR

Dr. Ir. Erzi Agson Gani, M.Eng

Page | 3

RINGKASAN EKSEKUTIF Berdasarkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), maka Kedeputian Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR) sebagai salah satu bagian organisasi dari BPPT ikut berupaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan membuat pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas sesuai tupoksinya dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kedeputian TIRBR Tahun 2010 – 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian TIRBR Tahun 2012 ini berisi rencana, target capaian, dan realisasi capaian atas target kinerja Kedeputian Tahun Anggaran 2012. Kinerja Kedeputian TIRBR didasarkan atas program yang diemban yaitu : 1. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Transportasi Massal 2. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan 3. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Permesinan untuk teknologi Energi, Pangan, Transportasi, Kesehatan dan Hankam. Di samping ketiga program tersebut di atas, Kedeputian TIRBR juga memberikan Layanan Teknologi untuk memenuhi kebutuhan mitra baik instansi industri maupun instansi pemerintah. Pelaksanaan program dan pelayanan teknologi tersebut di atas dilakukan secara sinergi

oleh

Pusat-Pusat

dan

Unit

Kerja

di

Kedeputian

TIRBR

dengan

mengedepankan pencapaian hasil seoptimal mungkin. Pusat-pusat dan Unit Kerja yang bersinergi dalam program tersebut adalah : 1.

Pusat Teknologi Industri Manufaktur (PTIM) Page | 4

2.

Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi (PTIST)

3.

Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan keamanan (PTIPK)

4.

Pusat Teknologi Industri Proses (PTIP)

5.

Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS)

6.

UPT Laboratorium Aero-Gasdinamika dan Getaran (UPT-LAGG)

7.

Balai Teknologi Motor dan Propulsi (BTMP)

8.

Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (BPPH)

9.

Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP)

10. Balai Mesin Perkakas Teknik Produksi dan Otomasi (BMEPPO) Pengukuran kinerja yang dilakukan mengacu kepada sasaran strategis tingkat Kedeputian TIRBR yang meliputi : 1.

Terlaksananya Rekomendasi penerapan teknologi

2.

Terlaksananya Koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah

3.

Terlaksananya Pelayanan Inovasi, Difusi, dan Pengembangan Kapasitas serta Alih Teknologi untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk Indikjator Kinerja Utama yang meliputi : 1.

Jumlah Rekomendasi yang diterapkan pada mitra

2.

Jumlah Intermediasi terdiri dari :

3.

a.

Intermediasi pada instansi pemerintah

b.

Intermediasi pada industri

Jumlah layanan yang meliputi : a.

Jumlah layanan teknologi yang dimanfaatkan (PKS, MOU)

b.

Jumlah Alih Teknologi yang dimanfaatkan oleh mitra

c.

Jumlah Survei yang dimanfaatkan oleh mitra

d.

Jumlah Advokasi yang dimanfaatkan oleh mitra

e.

Jumlah pengujian yang dimanfaatkan oleh mitra Page | 5

f.

Jumlah konsultansi yang dimanfaatkan oleh mitra

g.

Jumlah prototype yang dimanfaatkan oleh mitra

h.

Jumlah HKI yang diterbitkan oleh Ditjen HKI

i.

Rasio resource sharing kemitraan penyelenggaraan pelayanan teknologi

Capaian kinerja atas indikator kinerja utama tersebut di atas adalah sebagai berikut : 1.

Capaian jumlah Rekomendasi yang diterapkan oleh mitra adalah sebesar x 100%, = 100%

2.

Capaian jumlah Intermediasi baik untuk instansi pemerintah maupun untuk industri adalah sebesar

3.

x 100%, = 100%

Capaian jumlah layanan teknologi, HKI dan Resource Sharing yang dilakukan di lingkungan Kedeputian TIRBR meliputi : a. Jumlah layanan teknologi yang dimanfaatkan oleh mitra dalam bentuk PKS dan atau MoU adalah sebesar

x 100%, = 120%

b. Jumlah Alih Teknologi yang dimanfaatkan oleh mitra sebesar

x 100%,

= 200% c. Jumlah Survey yang dimanfaatkan oleh mitra sebesar

x 100%, =

100% d. Jumlah Advokasi yang dimanfaatkan oleh mitra sebesar

x 100%, =

167% e. Jumlah Pengujian yang dimanfaatkan oleh mitra sebesar

x 100%,

= 132% f. Jumlah Konsultansi yang dimanfaatkan oleh mitra sebesar

x 100%,

= 110% g. Jumlah Prototype yang dimanfaatkan oleh mitra sebesar

x 100%, =

120%

Page | 6

h. Prosentase Rasio Resource Sharing kemitraan penyelenggaraan pelayanan teknologi sebesar =

x 100%, = 110%

Hasil penilaian atas capaian kinerja setiap indikator kinerja utama tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, pasal 13 ayat 7 yaitu : i.

Nilai Kinerja lebih dari 90% s/d 100% dikategorikan dengan Sangat Baik;

j.

Nilai Kinerja lebih dari 80% sampai dengan 90% dikategorikan dengan Baik;

k.

Nilai Kinerja lebih dari 60% sampai dengan 80% dikategorikan dengan Cukup atau Normal;

l.

Nilai Kinerja lebih dari 50% sampai dengan 60% dikategorikan dengan Kurang;

m.

Nilai Kinerja sampai dengan 50% dikategorikan dengan Sangat Kurang.

Page | 7

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

..............................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................

ii

DAFTAR ISI

.......................................................................................

DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV LAMPIRAN

vii

...................................................................................

viii

...............................................................................

ix

: PENDAHULUAN

............................................................... ......................................................

1

1.1.

Latar Belakang

1

1.2.

Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.

Struktur Organisasi

1.4.

Sumber Daya Manusia

............................................

3

1.5.

Sistematika Penyajian .............................................

4

.........................................

2

................................................

3

: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

.......................

6

2.1.

Peraturan dan Kebijakan Bidan Iptek Nasional ..........

6

2.2.

Renstra Kedeputian TIRBR 2010 – 2014

..................

8

2.3.

Penetapan Kinerja Tahunan

....................................

11

2.3.

Pelaksanaan Rencana Aksi

......................................

12

...............................................

13

................................................

13

: AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.

Pengukuran Kinerja

3.2.

Evaluasi Kinerja

....................................................

14

3.3.

Akuntabilitas Keuangan ...........................................

28

: PENUTUP

.......................................................................

...........................................................................................

29 30

Page | 8

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Rencana Kinerja Kedeputian TIRBR Tahun 2012

....................

11

................

14

Tabel 2 : Pengukuran Kinerja Kedeputian TIRBR Tahun 2012

Tabel 3 : Realisasi capaian Rekomendasi yang diterapkan pada mitra

.....

15

Tabel 4 : Realisasi capaian Intermediasi pada instansi pemerintah ...........

17

Tabel 5 : Realisasi capaian Intermediasi pada industri

...........................

18

Tabel 6 : Realisasi capaian layanan teknologi yang dimanfaatkan ............

19

Tabel 7 : Realisasi capaian Alih Teknologi yang dimanfaatkan mitra .........

20

Tabel 8 : Realisasi capaian Survey yang dimanfaatkan oleh mitra

...........

20

Tabel 9 : Realisasi capaian Advokasi yang dimanfaatkan mitra

................

21

Tabel 10 : Realisasi capaian Pengujian yang dimanfaatkan mitra

..............

22

............

24

Tabel 12 : Realisasi capaian Prototype yang dimanfaatkan mitra ...............

25

Tabel 13 : Realisasi capaian HKI yang diterbitkan Ditjen HKI .....................

26

Tabel 14 : Realisasi capaian Rasio Resource Sharing dana kemitraan .........

27

Tabel 15 : Rekapitulasi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2012 .........................

30

Tabel 11 : Realisasi capaian Konsultansi yang dimanfaatkan mitra

BAB I. PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Dalam platform Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya bangsa yang dikelola melalui penguasaan Iptek dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, selain juga mewujudkan kehidupan berbangsa yang demokratis dan berkeadilan. Dengan kekayaan alam yang melimpah dan potensi SDM yang besar, serta penguasaan Iptek yang maju, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara kuat. Pembangunan Iptek merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas Page | 9

sumberdaya manusia (SDM), yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu iptek menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumberdaya baru yang lebih bernilai. Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia. Teknologi merupakan faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Fenomena ini tercermin pada terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya (Resource-Based Economy) menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (Knowledge-Based Economy-KBE). Pada KBE, kekuatan bangsa diukur dari kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Kedeputian Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR) merupakan unit kedeputian yang berperan sebagai lembaga intermediasi,

technology clearing house (TCH), pengkajian teknologi, audit teknologi, dan solusi teknologi dalam meningkatkan kemampuan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa untuk mendukung pembangunan nasional sehingga mampu meningkatkan standar kehidupan bangsa, kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia. Kemampuan Kedeputian TIRBR dalam melaksanakan peran tersebut akan tercermin dalam Renstra Kedeputian TIRBR 2010-2014. 1.2.

Tugas Pokok dan Fungsi Mengacu pada Peraturan Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tanggal 21 April 2006, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa mempunyai tugas “melaksanakan perumusan dan pelaksanan kebijakan di bidang teknologi industri rancang bangun dan rekayasa” Page | 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok tersebut di atas, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa. b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa. c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPPT. 1.3.

Struktur Organisasi Berdasarkan

Peraturan

Kepala

BPPT

Nomor

170/Kp/KA/BPPT/IV/2006,

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tanggal 21 April 2006, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa terdiri atas : 1.

Pusat Teknologi Industri Manufaktur (PTIM)

2.


3.

Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan keamanan (PTIPK)

4.


Di samping ke empat Pusat tersebut di atas, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa juga membawahi unit kerja setingkap UPT dan Balai yang terdiri dari : 1. Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) 2. UPT Laboratorium Aero-Gasdinamika dan Getaran (UPT-LAGG) 3. Balai Teknologi Motor dan Propulsi (BTMP) 4. Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (BPPH) 5. Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP) 6. Balai Mesin Perkakas Teknik Produksi dan Otomasi (BMEPPO) Page | 11

Struktur organisasi tersebut dituangkan dalam diagram sebagai berikut :

1.4.

Balai Mesin Perkakas Teknik Produksi dan Otomasi (BMEPPO)

Balai Pengkajian Dinamika Pantai

Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (BPPH)

Balai Teknologi Motor dan Propulsi (BTMP)

UPT Laboratorium AeroGasdinamika dan Getaran (UPT-LAGG)

Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS)

Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan (PTIPK)


Pusat Teknologi Industri Material (PTIM)


Deputi Kepala Bidang TIRBR

Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan, Kedeputian TIRBR ditopang dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 697 orang dengan komposisi sebagai berikut : 1. S3 sebanyak 51 2. S2 sebanyak 183 3. S1 sebanyak 323 4. Di bawah S1 sebanyak 142 SDM sejumlah tersebut tersebar di Kedeputian dan unit kerja di bawahnya meliputi : 1. Kedeputian TIRBR

3 orang

2. Pusat Teknologi Industri Manufaktur (PTIM)

48 orang

3. Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi (PTIST)

68 orang

4. Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan keamanan (PTIPK)

33 orang

5. Pusat Teknologi Industri Proses (PTIP)

49 orang

6. Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS)

160 orang

7. UPT Laboratorium Aero-Gasdinamika dan Getaran (UPT-LAGG) 78 orang 8. Balai Teknologi Motor dan Propulsi (BTMP)

65 orang

9. Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (BPPH)

98 orang Page | 12

10. Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP)

52 orang

11. Balai Mesin Perkakas Teknik Produksi dan Otomasi (BMEPPO)

43 orang

Jumlah total 697 orang 1.5.

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian TIRBR ini terdiri dari 4 bab yang terdiri dari : Bab I. Pendahuluan Berisi latar belakang, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan sistematika penyajian. Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Terdiri atas : Peraturan dan kebijakan bidang iptek nasional, renstra kedeputian TIRBR tahun 2010 – 2014, rencana kinerja tahunan (RKT) tahun 2012, penetapan kinerja tahun 2012, Pelaksanaan Rencana Aksi

Bab III. Akuntabilitas Kinerja Kedeputian TIRBR Tahun 2012 Terdiri atas : Pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan akuntabilitas keuangan Bab IV. Penutup Lampiran-lampiran

Page | 13

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Peraturan dan Kebijakan Bidang Iptek Nasional 1. Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasional serta falsafah/pandangan hidup bangsa, Pancasila secara konsepsional mengandung nilai-nilai demokrasi, Hak Asasi Manusia, Persatuan dan Kesatuan dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang harmonis serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan idiil yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman pada saat ini dan masa mendatang khususnya dalam mendorong pembangunan Iptek nasional. 2. UUD 1945 UUD 1945 mengamanatkan : a. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 ayat (5)); b. Setiap

orang

berhak

mengembangkan

diri

melalui

pemenuhan

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia (Pasal 28 c ayat (1)). Nilai-nilai dalam butir UUD 1945 digunakan sebagai landasan konstitusional dan dasar hokum untuk menyusun konsepsi pembangunan Iptek nasional. 3. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan (Sisnas P3) Iptek Undang-undang No. 18/2002 menjelaskan mengenai Sisnas P3 Iptek; memberikan landasan hokum; mengamanatkan penyusunan Jakstranas; Page | 14

mendorong tumbuhnya Sisnas P3 Iptek; dan mengikat semua pihak, pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat utuk berperan aktif. Nilai-nilai dalam UU. No. 18/2002 ini menjadi landasan konsepsional pembangunan Iptek nasional. 4. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 Dalam RPJPN disebutkan bahwa pembangunan Iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai bak ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, dan mengembangkan ilmu sosial dan humaniora, serta untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian. Pengembangan, dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan daya saing bangsa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas Iptek senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal,

serta

memperhatikan

sumber

daya

dan

kelestarian

fungsi

lingkungnan hidup. Pembangunan Iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan; pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatan dalam sektor produksi. 5. Perpres Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 Dalam Bab IV RPJMN Tahun 2010-2014 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dinyatakan bahwa kebijakan Iptek diarahkan kepada : a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang dan lembaga pendukung untuk mendukung proses transfer dari ide menjadi prototip laboratorium, kemudian menuju prototip industri sampai menghasilkan produk komersial (penguatan system inovasi nasional);

Page | 15

b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya Iptek untuk menghasilkan produktivitas litbang yang berdaya guna bagi sektor produksi dan meningkatkan budaya inovasi serta kreativitas nasional; c.

Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti di lingkup nasional maupun internasional untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan pendayagunaan litbang nasional;

d. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang untuk ketersediaan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat serta menumbuhkan budaya kreativitas masyarakat; e. Meningkatkan pendayagunaan Iptek dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap Iptek dalam negeri.

2.2. Renstra Kedeputian TIRBR Tahun 2010 – 2014 Renstra Kedeputian TIRBR Tahun 2010-2014 disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis terakhir serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Nasional 2010-2014 dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, khususnya Rencana Pembangunan Bidang Iptek. Penyusunan visi dan misi Kedeputian TIRBR mengacu pada dokumen Rencana Strategis BPPT tahun 2010 - 2014. Berdasarkan perkembangan terkini dilandasi atas tugas pokok dan fungsi kedeputian TIRBR maka disusun Visi dan Misi, Tujuan, Sasara, dan program sebagai berikut :

A. VISI & MISI VISI Kedeputian TIRBR adalah : Menjadi Pusat Unggulan Tenologi yang menutamakan kemitraan dan pemanfaatan hasil teknologi industri rancang bangun dan rekayasa secara maksimum Page | 16

MISI Kedeputian TIRBR : 1. Memacu perekayasaan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa untuk meningkatkan daya saing industri 2. Memacu perekayasaan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa untuk meningkatkan pelayanan publik instansi pemerintah 3. Memacu perekayasaan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa untuk meningkatkan kemandirian bangsa

B. Tujuan Tujuan Strategis Kedeputian TIRBR pada Rencana Strategis tahun 2010 – 2014: 1. Memastikan

dukungan

resource

sharing

dalam

biaya

operasi

penyelenggaraan pelayanan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa menuju visi ”mengedepankan kemitraan” (100, 50, 2025) 2. Memastikan pengembangan organisasi sebagai lembaga pusat unggulan teknologi

industri

rancang

bangun

dan

rekayasa

’bereputasi

internasional’ 3. Memastikan manfaat produk layanan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa menuju visi pemanfaatan hasil rekayasa teknologi secara maksimum (100, 50, 2025). 4. Memastikan peningkatan penerimaan pasar atas produk layanan teknologi

industri

rancang

bangun

dan

rekayasa

dalam

rangka

pelaksanaan misi pelayanan publik untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan kemandirian bangsa. 5. Memastikan tingkat akuntabilitas organisasi kedeputian TIRBR dalam mendukung pelayanan publik instansi pemerintah. 6. Memastikan kemampuan internal sumber daya manusia kedeputian TIRBR yang memiliki integritas dan profesionalitas dalam menghasilkan layanan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa.

Page | 17

C. Sasaran Sasaran Strategis Kedeputian TIRBR mengacu kepada Sasaran Strategis BPPT yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputukan Kepala BPPT Nomor 092 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Kepala BPPT Nomor 070A Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala BPPT Nomor 366 Tahun 2010 tentang Penetapan rencana strategis BPPT Tahun 2010 - 2014. Sasaran-sasaran tersebut disesuaikan dengan main business atau core competence di lingkungan TIRBR. Sasaran yang dimaksud adalah : 1. Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi 2. Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah 3. Terlaksananya pelayanan inovasi, difusik, dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri dan pelayanan publik instansi pemerintah Sedangkan Indikator Kinerja Utamanya adalah : 1.

Jumlah rekomendasi yang diterapkan pada mitra

2.

Jumlah intermediasi pada instansi pemerintah

3.

Jumlah intermediasi pada industri

4.

Jumlah layanan teknologi yang dimanfaatkan (PKS, MoU)

5.

Jumlah alih teknologi yang dimanfaatkan oleh mitra

6.

Jumlah survey yang dimanfaatkan oleh mitra

7.


8.

Jumlah pengujian yang dimanfaatkan oleh mitra

9.

Jumlah konsultansi yang dimanfaatkan oleh mita

10. Jumlah prototype yang dimanfaatkan oleh mitra 11. Jumlah HKI yang diterbitkan Ditjen HKI 12. Rasio resource sharing kemitraan penyelenggaraan pelayanan teknologi

Page | 18

D. Program Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaannya dilakukan melalui program yang telah ditetapkan oleh BPPT. Dari 13 program yang ada di BPPT, 3 program dilaksanakan di kedeputian TIRBR yaitu : 1. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Transportasi Massal 2. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan 3. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Manufaktur untuk Teknologi Energi, Pangan, Transportasi, Kesehatan dan Hankam.

2.3. Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang LAKIP, Kedeputian TIRBR telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai sebuah Pakta Integritas kepada Ka. BPPT terkait target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2012 sebagai berikut :

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

5

1

Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah


10


1


1

Terlaksananya pelayanan inovasi, difusik, dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri dan pelayanan publik instansi pemerintah

Jumlah layanan teknologi yang dimanfaatkan (PKS, MoU) Jumlah alih teknologi yang dimanfaatkan oleh mitra

10


6


3


2776


96


5

Jumlah HKI yang diterbitkan Ditjen HKI

2

2

3


1

29%

Tabel 1 : Rencana Kinerja Kedeputian TIRBR Tahun 2012 Page | 19

2.4.

Pelaksanaan Rencana Aksi Sebagai langkah lanjutan atas penetapan kinerja tahunan, telah disusun sebuah rencana aksi sebagai tools untuk memantau pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Rencana aksi ini menggambarkan hubungan yang erat antara capaian kinerja dengan penyerapan anggaran. Jadi dalam tabel rencana aksi lebih ditekankan pada penyerapan anggaran yang berkorelasi terhadap capaian kinerja yang bersifat proses dan komprehensif. Realisasi atas rencana aksi tersebut terlihat dalam tabel yang menggambarkan progress capaian kinerja dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan per triwulan, semester dan tahunan. Untuk lebih jelasnya dapat disimak pada lampiran.

Page | 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Kedeputian TIRBR - BPPT. Pengukuran kinerja yang dimaksud di sini adalah suatu proses untuk menilai pencapaian setiap target kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini senada dengan ungkapan pada Permen PAN Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pasal 1 butir 2, yang menyatakan bahwa

pengukuran

kinerja

adalah

kegiatan

manajemen

khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator yang

ditetapkan

telah

dianggap

memenuhi

kriteria

SMART

(Spesific,

Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound) Untuk menghitung tingkat capaian kinerja di lingkungan Kedeputian TIRBR – BPPT dilakukan dengan membaningkan persentase tingkat capaian kinerja realisasi dengan persentase rencana kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja menunjukkan positif, apabila realisasi capaian lebih tinggi dibandingakan rencana yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian =

x 100%

Page | 21

Mengacu pada rumus di atas, berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja atas sasaran strategis di lingkungan Kedeputian TIRBR yang dikelompokkan pada indikator indikator terkait: No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Prosentase

1

2

3

4

5

6

1

Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah

Jumlah rekomendasi yang diterapkan pada mitra Jumlah intermediasi pada instansi pemerintah Jumlah intermediasi pada industri

10

10

100%

1

1

100%

1

1

100%

Terlaksananya pelayanan inovasi, difusik, dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri dan pelayanan publik instansi pemerintah


10

12

120%

Jumlah alih teknologi yang dimanfaatkan oleh mitra Jumlah survey yang dimanfaatkan oleh mitra Jumlah Advokasi yang dimanfaatkan oleh mitra Jumlah pengujian yang dimanfaatkan oleh mitra Jumlah konsultansi yang dimanfaatkan oleh mita Jumlah prototype yang dimanfaatkan oleh mitra Jumlah HKI yang diterbitkan Ditjen HKI Rasio resource sharing kemitraan penyelenggaraan pelayanan teknologi

1

2

200%

6

6

100%

3

5

167%

2776

3669

132%

96

106

110%

5

6

120%

2

2

100%

29%

32%

110%

2

3

Tabel 2 : Pengukuran Kinerja Kedeputian TRIBR Tahun 2012

3.2. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau kelompok atau unit kerja dalam suatu organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan unit kerja dan juga untuk mengetahui posisi dan tingkat pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan. Hasil dari evaluasi kinerja diharapkan dapat Page | 22

bermanfaat untuk melakukan koreksi dan tindak lanjut atas pencapaian kinerja tersebut. Terkait hal tersebut di atas berikut disampaikan evaluasi kinerja Kedeputian TIRBR sebagai berikut : 1. Sasaran Strategis 1 : Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi Indikator : Jumlah rekomendasi yang diterapkan pada mitra Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5


10

10

100%

Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi

Tabel 3 : Realisasi capaian Rekomendasi yang diterapkan pad mitra

Kegiatan Program Revitalisasi Industri Gula Nasional

Dari tabel 3 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan di kedeputian TIRBR telah menghasilkan rekomendasi teknologi yang dapat diterapkan di berbagai instansi baik industri maupun pemerintah. Rekomendasi teknologi tersebut meliputi : a. Rekomendasi Pemilihan Jenis Bangunan Pelindungan Pantai di Kawasan Pelabuhan. Rekomendasi ini diberikan kepada Pemerintah Daerah Kulonprogo untuk daerah pelabuhan Adikarta, Glagah, Kulonprogo.

Page | 23

b. Rekomedasi Detail Desain Pabrik Gula. Rekomendasi ini diterapkan untuk Pabrik Gula Semboro milik PTPN XI dan Pabrik Gula Kebon Agung. c.

Rekomendasi Rancang Bangun Sistem Tambat Kapal Fpso/Fso untuk keselamatan operasional saat bongkat muat minyak dan gas.

d. Rekomendasi teknologi pupuk SRF. Rekomendasi ini diberikan untuk diterapkan di Kabupaten Bantaeng. e. Rekomendasi pemanfaatan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) Alap-Alap untuk

digunakan

sebagai

alat

untuk

melakukan

pengawasan.

Rekomendasi ini diberikan kepada Balitbanghan untuk pengawasan perbatasan dengan negara tetangga. f.

Rekomendasi pemanfaatan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) Wulung sebagai wahana penyemaian awan dengan memasang flare di sayapnya. Rekomendasi ini diberikan kepada UPT Hujan Buatan.

g. Rekomendasi

teknologi

Manajemen

Operasi

Keselamatan

Perkeretaapian. Rekomendasi ini diberikan kepada PT. LEN dan PT. INKA.

Rekomendasi Hasil Uji Kehandalan gerbong KA

h. Rekomendasi teknologi baja untuk perpipaan dan struktur lepas pantai, teknik klasifikasi dan sertifikasi produk. i.

Rekomendasi penggunaan standar pemosisian mesin CNC yang diberikan kepada industri-industri pengguna mesin CNC.

j.

Rekomendasi penanganan dispersi panas yang diberikan kepada Pemda Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Page | 24

Dari rekomendasi-rekomendasi tersebut di atas diharapkan teknologi yang telah dikembangkan oleh kedeputian TIRBR khususnya dan oleh BPPT pada umumnya dapat diterapkan lebih luas lagi di masyarakat Indonesia baik industri maupun pemerintah, sehingga dikemudian hari bangsa ini dapat berdiri kokoh dengan menggunakan teknologi anak bangsa. Realisasi capaian kinerja pada sasaran strategis pertama dengan indikator Jumlah rekomendasi yang diterapkan pada mitra ini adalah sebesar 10 rekomendasi, sehingga Prosentase tingkat capaian kinerjanya adalah sebesar 100% (

x 100%)

Pencapaian kinerja tersebut dikategorikan “Sangat Baik”, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, pasal 13 ayat 7 yang menyatakan bahwa “Nilai Kinerja mulai dari 90% sampai dengan 100% dikategorikan dengan Sangat Baik” 2. Sasaran Strategis 2 : Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah a. Indikator 1 : Jumlah intermediasi pada instansi pemerintah Sasaran Strategis 1 Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

2

3

4

5

1

1

100%


%

Tabel 4 : Realisasi capaian intermediasi pada instansi pemerintah

Page | 25

Intermediasi ini diberikan kepada Badan penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia (Balitbanghan) agar PUNA dapat digunakan di jajaran TNI untuk patroli perbatasan. Realisasi capaian kinerja pada sasaran strategis kedua dengan indikator ke 1 yaitu Jumlah intermediasi pada instansi pemerintah ini adalah sebesar 1 intermediasi. Dari realisasi capaian ini maka tingkat capaian kinerjanya adalah sebesar 100% ( x 100%)

Sama halnya dengan capaian kinerja sasaran pertama, pencapaian kinerja untuk sasaran kedua, indikator ke 1 ini dikategorikan “Sangat Baik”, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, pasal 13 ayat 7. b.

Indikator 2 : Jumlah intermediasi pada industri Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah

Target Realisasi


%

3

4

5

1

1

100%

Tabel 5 : Realisasi capaian intermediasi pada industri Intermediasi ini diberikan kepada industri manufaktur yaitu PT. Guntur Sayuta untuk rancang bangun PUNA Alap-alap. Realisasi capaian kinerja sasaran strategis kedua, indikator ke 2 yaitu Jumlah intermediasi pada industri ini adalah sebesar 1 intermediasi. Dari realisasi capaian ini maka tingkat capaian kinerjanya adalah sebesar 100% ( x 100%)

Page | 26

3. Sasaran ketiga : Terlaksananya pelayanan inovasi, difusi, & pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri dan pelayanan publik instansi pemerintah a. Indikator 1 : Jumlah layanan teknologi yang dimanfaatkan (PKS, MoU) Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

Terlaksananya pelayanan inovasi, difusi, & pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri dan pelayanan publik instansi pemerintah


10

12

120

Tabel 6 : Realisasi capaian layanan teknologi yang dimanfaatkan Layanan teknologi yang dimanfaatkan oleh mitra baik yang didasarkan atas MoU maupun PKS terdiri atas : 1. Studi

Kelayakan

dan

Masterplan

Pelabuhan

Perikanan

Morotai,

Kabupaten Pulau Morotai dengan mitra PT. Puser Bumi Consultant. 2. Cooling Water Dispertion Study For Singkawang PLTU 2 Kalbar 2 x 27.5 MW dengan mitra PT. ZUG Industry Indonesia. 3. Survei Hidrooseanografi dan Survei Mekanika Tanah Di Marina Jambu 2 Resort Banten dengan mitra PT. Amirtha Rekayasa Lestari. 4. Pengukuran Jalur Lintasan Pemasangan Kabel Listrik Bawah Laut di Perairan Teluk Bintuni 5. Pengukuran Arus dengan Mooring ADCP di Perairan Sadai Bangka Selatan 6. Pekerjaan survey arus di pantai di perairan Toli-toli Sulawesi Tengah 7. Studi Kelayakan Pengerukan Sungai Anggana Kalimantan Timur dengan mitra PT. Puser Bumi Consultant. 8. Pekerjaan survey Konduktivitas, Thermal, dan Density air laut di perairan Minahasa Utara dengan mitra PT. Indotama Mahesa Karya. 9. Review desain pelabuhan Prigi, Trenggalek, Jawa Timur, dengan mitra PT. Puser Bumi Consultant. Page | 27

b. Indikator 2 : Jumlah alih teknologi yang dimanfaatkan oleh mitra Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

1

2

200



Tabel 7 : Realisasi capaian alih teknologi yang dimanfaatkan oleh mitra Realisasi capaian kinerja untuk indikator jumlah alih teknologi melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 200% atau 2 alih teknologi dari 1 paket yang ditargetkan. Hal ini terjadi karena pada pelaksanaan program yang sedang berjalan ada permintaan yang mendesak dari mitra untuk kebutuhan daerahnya. Pencapaian kinerja tersebut terdiri dari : 1. Basic disain bukit terbuka hijau untuk shelter (tempat evakuasi tsunami) yang dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. 2. Teknologi proses produksi pupuk SRF yang dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. c. Indikator 3 : Jumlah survey yang dimanfaatkan oleh mitra Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

6

100



Tabel 8 : Realisasi capaian survey yang dimanfaatkan oleh mitra Survey yang dilakukan ini adalah pengamatan langsung di lapangan atau observasi atau inspeksi berdasarkan permintaan dalam rangka pembuktian Page | 28

fakta, mendapatkan data kinerja dan operasional,

dan pengujian suatu

pernyataan. Terkait dengan hal tersebut, realisasi capaian kinerja atas indikator jumlah survey ini mencapai 100% yaitu 6 survey dari 6 paket yang ditargetkan. Survey-survey

yang

telah

dilakukan

dan

dimanfaatkan

oleh

mitra

kedeputian TIRBR adalah sebagai berikut : 1. Survey Hidro-oseanografi di Tanjung Adikarta yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo 2. Survey Batimetri, Topografi, di Tanjung Adikarta untuk Pemkab Kulonprogo 3. Survey Area Topometri di Lampung Selatan untuk Pemerintah Kabupaten Lampung 4. Survey Sedimen di Tanjung Adikarta Kulonprogo untuk Pemkab Kulonprogo 5. Survey Penyelidikan Tanah (Geoteknik) di Tanjung Adikarta Kulonprogo untuk Pemkab Kulonprogo 6. Survey Emisi Kendaraan Berat yang dimanfaatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup d. Indikator 4 : Jumlah advokasi yang dimanfaatkan oleh mitra Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

3

5

167


Jumlah advokasi yang dimanfaatkan oleh mitra

Tabel 9 : Realisasi capaian advokasi yang dimanfaatkan oleh mitra

Page | 29

Advokasi yang dimaksud dalam indikator ini adalah : •

Proaktif

memberi

saran

dan

memberi

pertimbangan

kepada

mitra/pengguna tentang penerapan, pemilihan, penggunaan suatu teknologi atau metodologi; •

Proaktif melakukan langkah/upaya untuk merekomendasikan gagasan kepada mitra/pengguna tentang penerapan, pemilihan, penggunaan suatu teknologi atau metodologi.

Terkait dengan pelayanan ini realisasi capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 167% atau sebanyak 5 advokasi dari 3 yang ditargetkan. Advokasi-advokasi tersebut meliputi : 1. Kontribusi sebagai saksi ahli berkas penyidikan lakalantas di wilayah Subang. Advokasi ini diberikan kepada Polres Subang, Jawa Barat. 2. Penyusunan Permen KemenPerin ttg LCGC 3. Advokasi penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang alat berat 4. Bimbingan kepada PT. Solo Manufaktur sehingga mobil ESEMKA berhasil lulus uji tipe 5. Advokasi teknologi proses peralatan pabrik dan sistem otomasi industri gula untuk PT. PN XI, dan PT. RNI e. Indikator 5 : Jumlah pengujian yang dimanfaatkan oleh mitra Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

2776

3669

132



Tabel 10 : Realisasi capaian pengujian yang dimanfaatkan oleh mitra

Page | 30

Kedeputian TIRBR disamping melakukan

pengkajian

dan

penerapan teknologi rancang bangun dan rekayasa, juga mempunyai fasilitas uji yang dapat

dimanfaatkan

memberikan

untuk

pelayanan

uji

yang sangat dibutuhkan oleh industri Insitu Metallografi Kilang Gas

nasional

internasional,

juga

maupun instansi

pemerintah. Jumlah layanan uji yang telah dilakukan dan dimanfaatkan oleh mitra selama tahun 2012 melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 132% atau sebesar 3669 paket pengujian dari 2776 paket yang ditargetkan. Layanan pengujian yang dilakukan di kedeputian TIRBR tahun 2012 meliputi : 1. Pengujian konstruksi dan kalibrasi sebanyak

: 3.376 paket

2. Pengujian dinamika pantai sebanyak

:

6 paket

3. Pengujian motor kendaraan dan propulsi

:

250 paket

4. Pengujian aerodinamika pesawat & industri

:

16 paket

Pengujian Jembatan Tukat Unda Wind Tunnel UPT-LAGG

Page | 31

5. Pengujian hidrodinamika sebanyak

:

18 paket

6. Pengujian sistem transportasi sebanyak

:

2 paket

7. Pengujian sistem terbang PUNA sebanyak

:

2 paket

Uji terbang PUNA Wulung

f. Indikator 6 : Jumlah konsultansi yang dimanfaatkan oleh mitra Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

96

106

110


Jumlah konsultansi yang dimanfaatkan oleh mitra

Tabel 11 : Realisasi capaian konsultansi yang dimanfaatkan oleh mitra Layanan

Konsultansi

yang

diberikan

kepada

mitra

adalah

dengan

memberikan suatu petunjuk, pertimbangan, pendapat atau nasihat dalam penerapan, pemilihan, penggunaan suatu teknologi atau metodologi yang didapatkan

melalui

pertukaran

pikiran

untuk

mendapatkan

suatu

kesimpulan yang sebaik-baiknya. Realisasi capaian kinerja atas sasaran yang tertera pada tabel di atas mencapai 110% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena pada saat pengujian produk dan pengujian prototipe produk, mitra kierja Kedeputian TIRBR sekaligus meminta diberikan konsultansi sebagai bagian Page | 32

dari pengembangn produk yang dimiliki oleh mitra. Konsultansi-konsultansi yang telah diberikan kepada mitra tersebut sebagai berikut : 1. Konsultansi rancang bangun PUNA Alap-alap yang diberikan kepada Balitbanghan – Kemenhan RI 2. Konsultansi pengembangan desain otomasi pabrik gula untuk PTPN XII, Kemenperin, PT. RNI dan Pabrik Gula Jati Tujuh 3. Konsultansi pengembangan Turbin Uap Direct Condensing 3 MW bekerjasama dengan PLNJP dan NTP. 4. Konsultansi dalam proses penerbitan sertifikasi produk dan Inspeksi 5. Konsultansi pengembangan formulasi bahan bakar yang diberikan kepada Pertamina, bahan

optimasi

bakar

penggunaan

kendaraan

(fuel

consumption) yang diberikan kepada pabrikan

Honda,

Toyota

dan

Daihatsu

Fasilitas vehicle test cell uji 6. Konsultansi Mitigasi dan adaptasi Tsunami yang EURO diberikan kepada emisi standar 2 Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 7. Konsultansi perbaikan Turap yang diberikan kepada DKPP Kulon Proggo 8. Konsultansi rancang bangun Propeller-Turbin pada kapal ikan untuk meningkatkan efisiensi dan menekan energy losses yang diberikan kepada DKPP g. Indikator 7 : Jumlah prototype yang dimanfaatkan oleh mitra Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

5

6

120



Tabel 12 : Realisasi capaian prototype yang dimanfaatkan oleh mitra Page | 33

Prototipe rubber air bag Sampai akhir tahun 2012, Kedeputian TIRBR telah mampu memberikan layanan teknologi sampai tingkat prototype baik dalam bentuk produk maupun sistem. Pencapaian kinerja untuk indikator ini mencapai 120%, hal ini menggambarkan bahwa pencapaian ini dikategorikan sangat baik. Prototype-prototype yang berhasil dikembangkan dan dimanfaatkan oleh mitra tersebut adalah : 1. Prototype Peralatan Pabrik Gula LGF untuk PTPN XI 2. Prototype Peralatan Pertambangan (Coal Crusher) untuk HINABI, Komatsu. 3. Prototype Material Tahan Peluru untuk PT. PINDAD 4. Prototype Munisi Kaliber Besar untuk PT. PINDAD 5. Prototype Pupuk SRF-Mineral, untuk Pemda Bantaeng 6. Prototype Rubber Air Bag, untuk PT. Agronesia. h. Indikator 8 : Jumlah HKI yang diterbitkan oleh Ditjen HKI Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

2

2

100


Jumlah HKI yang diterbitkan oleh Ditjen HKI

Tabel 13 : Realisasi capaian HKI yang diterbitkan oleh Ditjen HKI Page | 34

Dalam pengembangan dan penerapan teknologi yang dilakukan di TIRBR, diupayakan memberikan nilai lebih dalam bentuk inovasi teknologi. Untuk mengapresiasi pengembangan teknologi ini, diupayakan setiap inovasi teknologi dibuat dokumen Hak Kekayaan Intelektualnya (HKI). Pada tahun 2012 Kedeputian TIRBR mentargetkan 2 HKI yang bisa diterbitkan oleh Ditjen HKI. Realisasi kinerja untuk indikator ini mencapai 100%. HKI tersebut adalah : 1. Empennage Berstruktur Monokok Pada Konfigurasi Pesawat Udara Tanpa Awak. 2. Sistem Sambungan Wing Terhadap Fuselage Yang Digunakan Pada Pesawat Udara Nir Awak.

i. Indikator 9

: Rasio resource sharing kemitraan penyelenggaraan pelayanan teknologi

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

29%

32%

110



Tabel 14 : Realisasi capaian rasio resource sharing dana kemitraan Target penerimaan dana dari mitra untuk kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi di lingkungan kedeputian TIRBR adalah sebesar 29% dari APBN yang diterima, atau sebesar Rp. 14.369.301.755,- dari total APBN sebesar Rp. 49.549.316.395,-

Page | 35

Realisasi capaian dana mitra melalui PNBP adalah sebesar 32% dari Total APBN (rupiah murni dan PNBP), atau sebesar Rp. 15.855.781.246,-

3.3. Akuntabilitas Keuangan Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang sasaran dan indikator serta terget dan capaiannya telah diterangkan di atas, anggaran yang dikelola untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dikelompokkan ke dalam program sebagai berikut : 1. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Transportasi Massal 2. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan 3. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Manufaktur untuk Teknologi Energi, Pangan, Transportasi, Kesehatan dan Hankam. 4. Layanan Teknologi kepada industri dan instansi pemerintah Sebagai akuntabilitas keuangan atas kegiatan tersebut di atas, berikut disampaikan reasilasi kinerja atas keuangan tersebut sebagai berikut :

Program

Pagu 2

1

Anggaran 2011 Realisasi 3

% 4

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Transportasi Massal

1.966.620.000,-

1.966.500.000,-

99,99

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan

2.106.172.395,-

2.086.673.395,-

99,07

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Manufaktur untuk teknologi Energi, Pangan, Transportasi, Kesehatan, dan Hankam

29.620.742.754,-

27,664,443.592,-

93,40

Peningkatan Pelayanan Jasa Teknologi melaui PNBP

15.855.781.246,-

14.807.714.106,-

93,39

49.549.316.395,-

46.525.331.093,-

93,90

Jumlah Total

Tabel 18 : Realisasi penyerapan anggaran tahun 2012

Page | 36

Realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara total mencapai 93,90%. Nilai kinerja tersebut masuk dalam kategori “Sangat Baik” mengacu PermenKeu no 249/PMK.02/2011 yang menyatakan bahwa “Nilai kinerja mulai dari 90% sampai dengan 100% termasuk dalam kategori “Sangat Baik”.

BAB IV. PENUTUP Dari hasil pengukuran kinerja dan dilanjutkan dengan evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kedeputian TIRBR rata-rata mencapai 121,58%. Nilai capaian di atas 100% merupakan capaian yang positif dengan asumsi bahwa target yang ditetapkan adalah batas yang bisa dan wajar dilampaui dengan melakukan kinerja yang maksimal dengan menggunakan sumber daya – sumber daya yang ada secara optimal. Sedangkan capaian kinerja penyerapan anggaran secara keseluruhan di lingkungan Kedeputian TIRBR mencapai 93,90%, termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Dari sisi kinerja, keluarannya sudah berupa outcomes yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat luas (industri, pemerintah, perguruan tinggi). Dengan capaian tersebut diharapkan Kedeputian TIRBR dapat ikut serta mendukung langkah BPPT dalam mencapai dan menjalankan visi dan misi BPPT yang telah ditetapkan. Demikian laporan ini disusun sebagai salah satu pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Tahun Anggaran 2012.

Page | 37

Lampiran 1 : Rekapitulasi Rencana Aksi atas Kinerja Kedeputian TRIBR Tahun 2012 Sasaran Strategis Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan publik instansi pemerintah nya pelayanan inovasi, difusik, dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri dan pelayanan publik instansi pemerintah

Indikator Kinerja

Target


10


1


1


10


1


6

Program / Keg Pengkajian dan Penerapan Teknologi Transportasi Massal

Rencana Kinerja Tahuna Sm TW n 10 st 16%

1

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Manufaktur untuk teknologi Energi, Pangan, Transportasi, Kesehatan, dan Hankam

10

1

1

1 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan

Tahu n 10

50%

1

12 34%

2

6

6

3

5


3


2776


96

96


5

5

Jumlah HKI yang diterbitkan Ditjen HKI

2


29%

2776

34%

366

10 50%

Peningkatan Pelayanan Jasa Teknologi melaui PNBP

2 29%

Tabel 15 : Rekapitulasi rencana aksi kinerja Tahun 2012

Page | 38

6 16%

2

32

Page | 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

: Struktur Organisasi Kedeputian TIRBR

............................

3

Gambar 2

: Kegiatan program revitalisasi industri gula nasional ..........

15

Gambar 3

: Rekomendasi hasil uji kehandalan gerbong KA

................

16

Gambar 4

: Insitu metallografi kilang gas

.........................................

23

Gambar 5

: Pengujian jembatan Tukad Unda di Wind Tunnel LAGG .....

23

Gambar 6

: Uji terbang PUNA Wulung

.............................................

24

Gambar 7

: Fasilitas vehicle test cell

.................................................

25

Gambar 8

: Prototype rubber air bag

...............................................

26

Page | 40

L A P O R A N AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEDEPUTIAN TIRBR - BPPT LAKIP 2012

Recommend Documents