LAPORAN. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian TIEM

LAPORAN Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian TIEM Tahun Anggaran 2012

TEKNOLOGI INFORMASI, ENERGI DAN MATERIAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Jakarta, Maret 2013

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadhirat Allah SWT atas segala rahmat dan KuasanyaNya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian Teknologi Informasi, Energi dan Material (TIEM) Tahun Anggaran 2012 telah berhasil di selesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi.

Laporan

tersebut

adalah

juga

merupakan

salah

satu

bentuk

pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Kewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja tertuang di dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN/ RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas kinerja ini, terdiri atas 4 bagian yaitu: BAB I. Menjelaskan tentang latar belakang kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan. Selain itu juga memberikan informasi tentang struktur organisasi dan rincian sumberdaya manusianya Kedeputian TIEM. BAB II. Berisi tentang landasan aturan dan perundang-undangan, Visi dan Misi serta Rencana Strategis dari Kedeputian TIEM-BPPT. Dalam Bab

ini juga

disampaikan mengenai Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja dari Kedeputian TIEM. BAB III. Adalah merupakan inti dari laporan ini. Di dalam Bab ini dijelaskan tentang hasil-hasil kinerja kedeputian TIEM. BAB IV. Merupakan penutup.

LAKIP TIEM TAHUN 2012

i

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (TIEM –BPPT) disusun, semoga Laporan ini dapat menggambarkan kinerja Kedeputian TIEM secara menyeluruh dan kami juga berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan terkait dengan BPPT dan Kedeputian TIEM pada khususnya.

Jakarta,

Maret 2013

Deputi Kepala BPPT, Bidang Teknologi Infomasi, Energi dan Material

Dr. Ir. Unggul Priyanto , M.Sc. NIP: 195809301986031005


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Berdasarkan Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998, Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, dan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka BPPT sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berupaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Salah satunya adalah membuat pertanggungjawaban pelaksanaan atas tugas pokok dan fungsi dan Rencana Strategis BPPT Tahun 2010 - 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian Teknologi Informasi, Energi dan Material (TIEM) Tahun 2012, berisi rencana dan capaian atas target kinerja Kedeputian TIEM (unit eselon 1) selama tahun 2012 yang disusun secara akuntabel, obyektif dan transparan. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Kedeputian TIEM mengacu pada 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama, yaitu : 1. Jumlah Rekomendasi Teknologi yang diterapkan mitra 2. Jumlah Rekomendasi Audit Teknologi yang diterapkan oleh Industri 3. Jumlah Rekomendasi Audit Teknologi yang diterapkan oleh Instansi Pemerintah 4. Jumlah Alih Teknologi yang dimanfaatkan mitra 5. Jumlah Advokasi yang dimanfaatkan mitra 6. Jumlah Pengujian yang dimanfaatkan mitra 7. Jumlah Konsultasi yang dimanfaatkan mitra 8. Jumlah Jasa Operasi yang dimanfaatkan mitra 9. Jumlah Prototype yang dimanfaatkan mitra Capaian 9 (sembilan) Indikator Utama tingkat Kedeputian TIEM (eselon 1) 1. Sasaran Strategis 4 (SS 4) : Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi


iii

IKU 4 : Jumlah rekomendasi teknologi yang diterapkan oleh mitra Prosentase capaian kinerja Kedeputian TIEM tahun 2012 untuk Sasaran Kinerja 4 di peroleh dari Prosentase capaian kinerja, sebesar : 12/ 11 x 100% = 109 % Nilai atau “Jumlah Rekomendasi Teknologi yang diterapkan oleh mitra” selama tahun 2012 adalah sebanyak 12 rekomendasi. Menurut panduan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Kemenkeu dan Permenkeu Nomor 249/PMK.02/2011 dikatakan bahwa bila nilai kinerja > 100% dikategorikan Sangat Baik. 2. Sasaran Strategis 5 (SS 5) : Terlaksananya audit teknologi untuk meningkatkan daya saing industri dan untuk pelayanan publik instansi pemerintah IKU 5.1 : Jumlah rekomendasi audit teknologi yang diterapkan oleh industri IKU 5.2 : Jumlah rekomendasi audit teknologi yang diterapkan oleh instansi pemerintah Prosentase capaian kinerja Kedeputian TIEM tahun 2012 untuk Sasaran Kinerja 5 di peroleh dari Prosentase capaian kinerja, sebesar : 2/ 2 x 100% = 100 % Nilai atau “Jumlah rekomendasi audit teknologi yang diterapkan” selama tahun 2012 adalah sebanyak 2 rekomendasi dan sesuai dengan target/ rencana awal. Menurut panduan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Kemenkeu dan Permenkeu Nomor 249/PMK.02/2011 dikatakan bahwa bila nilai kinerja > 100% dikategorikan Sangat Baik.


iv

3. Sasaran Strategis 6 (SS 6) : Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industri dan pelayanan public instansi pemerintah dengan a). IKU 6.1. : Jumlah Alih Teknologi yang dimanfaatkan mitra Prosentase capaian kinerja 4/4 x 100% = 100 % Nilai atau “Jumlah Alih Teknologi yang dimanfaatkan mitra “ selama tahun 2012 adalah sebanyak 4 layanan alih teknologi yang dilakukan oleh Unit kerja PTIK dan BRDST. Menurut panduan pengelolaan kinerja berbasis Balanced

Scorecard di lingkungan Kemenkeu dan Permenkeu Nomor 249/PMK.02/2011 dikatakan bahwa bila nilai kinerja > 100% dikategorikan Sangat Baik. Dengan demikian nilai capaian Sasaran Strategis 6.1 sebesar 100 % termasuk kategori Sangat Baik. b). IKU 6.2. : Jumlah Advokasi yang dimanfaatkan mitra Prosentase capaian kinerja 1/ 1 x 100% = 100 % Nilai atau “Jumlah Advokasi yang dimanfaatkan mitra” selama tahun 2012 adalah sebanyak 1 layanan Advokasi yang dilaksanakan oleh Balai Besar Teknologi Energi (B2TE). Menurut panduan pengelolaan kinerja berbasis

Balanced Scorecard di lingkungan Kemenkeu dan Permenkeu Nomor 249/PMK.02/2011 dikatakan bahwa bila nilai kinerja > 100% dikategorikan Sangat Baik. Dengan demikian nilai capaian Sasaran Strategis 6.2 sebesar 100 % termasuk kategori Sangat Baik.


v

c). IKU 6.3. : Jumlah Pengujian yang dimanfaatkan mitra Prosentase capaian kinerja 634/ 637 x 100% = 99,5 % Nilai atau “Jumlah Pengujian yang dimanfaatkan mitra” selama tahun 2012 adalah sebanyak 634 layanan pengujian yang sebagian besar dilakukan oleh Unit kerja STP dan B2TE. Menurut panduan pengelolaan kinerja berbasis

Balanced Scorecard di lingkungan Kemenkeu dan Permenkeu Nomor 249/PMK.02/2011 dikatakan bahwa bila nilai kinerja > 100% dikategorikan Sangat Baik. Dengan demikian nilai capaian Sasaran Strategis 6.3 sebesar 99,5% termasuk kategori Sangat Baik.

d). IKU 6.4. : Jumlah Konsultasi yang dimanfaatkan mitra Prosentase capaian kinerja 24/ 22 x 100% = 109 % Nilai atau “ Jumlah Konsultasi yang dimanfaatkan mitra” selama tahun 2012 adalah sebanyak 24 layanan konsultasi yang dilakukan oleh Balai Pengkajian Teknologi Polimer

(STP) dan Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi

(BRDST). Menurut panduan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Kemenkeu dan Permenkeu Nomor 249/PMK.02/2011 dikatakan bahwa bila nilai kinerja

> 100% dikategorikan Sangat Baik.

Dengan

demikian nilai capaian Sasaran Strategis 6.4. sebesar 109 % termasuk kategori Sangat Baik.


vi

e). IKU 6.5. : Jumlah Jasa Operasi yang dimanfaatkan mitra Prosentase capaian kinerja 21/ 25 x 100% = 84 % Jumlah

capaian

dikontribusikan

layanan dari

jasa

Balai

operasi

Ipteknet.

sebesar Menurut

21

buah

Permenkeu

layanan, Nomor

249/PMK.02/2011 dikatakan bahwa bila nilai kinerja mempunyai range antara 80 > NK

≤ 90% dikategorikan Baik. Pencapaian Sasaran Strategis 6.5

sebesar 84 % termasuk kategori Baik.

f). IKU 6.6. : Jumlah Prototype yang dimanfaatkan mitra Prosentase capaian kinerja 1/ 1 x 100% = 100% Nilai realisasi sebesar 1 buah prototype yang dimanfaatkan mitra diperoleh dari

unit PTIK. Menurut panduan pengelolaan kinerja berbasis Balanced

Scorecard di lingkungan Kemenkeu dan Permenkeu Nomor 249/PMK.02/2011 dikatakan bahwa bila nilai kinerja > 100% dikategorikan Sangat Baik. Dengan demikian nilai capaian Sasaran Strategis 6.6. sebesar 100 % termasuk kategori Sangat Baik.


vii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR

i iii vii viii

DAFTAR TABEL

x

BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Organisasi 1.2. Kedudukan Tugas, Fungsi, Dan Kewenangan 1. Kedudukan 2. Tugas 3. Fungsi 4. Kewenangan 1.3. Struktur Organisasi 1.4. Sumber Daya Manusia 1.5. Sistematika Penyajian

I-1 I-1 I-5 I-5 I-5 I-5 I-6 I-6 I-8 I–9

BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Peraturan dan Kebijakan Bidang Iptek Nasional 2.2. Renstra Kedeputian TIEM Tahun 2010-2014 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 2.4. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012

II - 1 II - 1 II - 6 II - 14 II - 15

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA TIEM-BPPT TAHUN 2012 3.1. Pengukuran Kinerja 3.2. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis 3.3. Akuntabilitas Keuangan

III - 1 III - 1 III - 4 III - 50

BAB IV.

PENUTUP

LAKIP BPPT TAHUN 2012

IV - 1

Hal - vii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Kedeputian TIEM – BPPT

I–7

Gambar 1.2.

Diagram Prosentase Sumber Daya Manusia Kedeputian TIEM

I-8

Gambar 3.1.

Output Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

III - 6

Gambar 3.2.

Penyelenggaraan Pemilu Elektronik

III - 8

Gambar 3.3.

Pendampingan Teknis Operasionalisasi Teknologi Sistem

III – 22

Identifikasi Ketunggalan Identitas di Data Center e-KTP Gambar 3.4.

Kemendagri

III - 11

Prototipe Fungsional e-KTP Reader sebagai Implementasi dari

III – 11

Rekomendasi BPPT tentang Standar Teknis Pembaca Perangkat e-KTP Mandiri Gambar 3.5.

Simulator e-KTP

III – 12

Gambar 3.6.

Penggunaan Mini ATC BPPT di Ruang APP Control di Bandara

III – 15

Ahmad Yani, Semarang Gambar 3.7.

Output Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi

III – 15

Gambar 3.8.

Ceremonial Pelaksanaan Launching OEI

III – 17

Gambar 3.9.

Pengukuran Suhu di Panel MDP dan Process Monitoring

III – 21

Gambar 3.10.

Capaian Audit Teknologi Bidang Energi Kelistrikan

III – 23

Gambar 3.11.

RUU Pemilukada Pasal 109

III – 26

Gambar 3.12.

Ketua KPU, Ditjen OTDA (wakili), Ka. BPPT, Ketua Bawaslu, Ketua

III – 27

Komisi 2 DPR-RI Gambar 3.13.

Materi Pembelajaran

III – 29

Gambar 3.14.

Contoh Produk Engineering Design

III -29

Gambar 3.15.

Biodiesel Plant dan Contoh Hasil Produk Biodiesel

III – 31

Gambar 3.16.

Proses Reject Coal di Mining

III – 33

Gambar 3.17.

Layout Pabrik Terpentin

III - 38


Hal - viii

Gambar 3.18.

Basic Engineering Design PLTU Ketapang 2x10 MW

III – 39

Gambar 3.19.

Rekomendasi Konfigurasi Sistem Kogenerasi yang Optimal

III – 40

Gambar 3.20.

Foto Layanan Internet Akses

III – 43

Gambar 3.21.

Foto Layanan Cloud Server

III – 44

Gambar 3.22.

Foto Layanan Cloud Hosting

III – 44

Gambar 3.23.

Aplikasi e-Surat

III - 45


Hal - ix

DAFTAR TABLE Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan

II - 14

Tabel 2.2

Penetapan Kinerja Tingkat Lembaga

II - 16

Tabel 3.1.

Rekapitulasi Pengukuran Kinerja

III - 4

Tabel 3.2.

Jumlah Rekomendasi Teknologi yang Diterapkan oleh Mitra

III- 19

Tabel 3.3.

Jumlah Rekomendasi Audit Teknologi yang Diterapkan di Industri dan

III- 24

Diterapkan di Instansi Pemerintah Tabel 3.4.

Jumlah Alih Tekonologi yang Dimanfaatkan Mitra

III - 31

Tabel 3.5.

Jumlah Advokasi yang Dimanfaatkan Mitra

III - 33

Tabel 3.6.

Jumlah Pengujian yang Dimanfaatkan Mitra

III - 35

Tabel 3.7.

Jumlah Konsultasi yang Dimanfaatkan Mitra

III - 41

Tabel 3.8.

Jumlah Jasa Operasi yang Dimanfaatkan Mitra

III - 46

Tabel 3.9.

Jumlah Prototype yang Dimanfaatkan Mitra

III - 49


Hal - x

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Organisasi Badan

Pengkajian

dan

Penerapan

Teknologi

(BPPT)

adalah

Lembaga

Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada dibawah koordinasi Menteri Negara Riset dan Teknologi, yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintah di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. BPPT bermula dari gagasan mantan Presiden Republik Indonesia, Soeharto, kepada Prof Dr. Ing. B.J. Habibie pada tanggal 28 Januari 1974, bahwa sejak memasuki tahap kedua pembangunan jangka panjang sudah sangat diperlukan suatu lembaga tingkat pusat untuk mendampingi BAPPENAS. Jika BAPPENAS memberikan pertimbangan secara makro ekonomi, maka BPPT memberikan pertimbangan

secara

mikro

ekonomi

dari

segala

bentuk

kegiatan

pembangunan.Tugas BPPT adalah memilih, mengkaji dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat dan berguna untuk pembangunan industri. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada awalnya adalah merupakan salah satu divisi yang berada dibawah Pertamina. BPPT atau dikenal juga dengan Divisi Advanced Technology Pertamina (APT), didirikan pada tahun 1976. Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1978, BPPT dibentuk sebagai Lembaga Pemerintah non Departemen (LPND) dan berada dibawah serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Selama 25 tahun berjalan Jabatan Kepala BPPT di rangkap oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi (RISTEK). Dalam kurun waktu tersebut BPPT telah melakukan perubahan struktur organisasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan internal maupun eksternal. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Presiden


Bab I -1

Nomor 42 tahun 2006, tentang pengangkatan Kepala BPPT, secara otomatis Kepala BPPT resmi terpisah dengan Menteri Negara Riset dan Teknologi. Sejak tahun 1978, BPPT telah mengalami beberapa kali penggantian Kepemimpinan, yaitu : 1. Prof.Dr.-Ing. B.J. Habibie

1978 - 1998

2. Prof.Dr.Ir. Rahadi Ramelan

1998 - 1998

3. Prof.Dr.Ir. Zuhal, MSEE

1998 - 1999

4. Dr. A.S. Hikam

1999 - 2001

5. Ir. M. Hatta Rajasa

2001 - 2004

6. Dr. Kusmayanto Kadiman

2004 - 2006

7. Prof. Ir. Said D. Jenie, Sc.D.

2006 - 2008

8. Dr.Ir. Marzan A. Iskandar

2008 - sekarang

Di dalam Keppres 25/ 1978, Organisasi BPPT terdiri dari 1. Kepala 2. Wakil Kepala 3. Sekretaris 4. Direktur Sarana Teknologi 5. Direktur Sistem analisa 6. Direktur Pengembangan Kekayaan Alam 7. Direktur Pengkajian Ilmu Dasar dan Terapan 8. Direktur Pengembangan Teknologi 9. Direktur Pengkajian Industri 10. Unit Pelaksana Teknis Mengacu pada Keppres 25/ 1978, Direktorat Pengembangan Teknologi adalah merupakan cikal bakal dari Kedeputian TIEM. Sebagai Direktur Pengembangan Teknologi pada 1978 – 1982 ditunjuk Ir Harsono Djuned Puponegoro.


Bab I -2

Selanjutnya melalui Keppres 31/ 1982, Direktorat Pengembangan Teknologi mengalami metamorfosa menjadi Deputi

Bidang Pengembangan Teknologi

(Bangtek). Kedeputian tersebut terdiri atas 5 unit direktorat yakni 1). Direktorat Pengkajian Teknologi Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2). Direktorat Pengkajian Teknologi Proses Industri, 3). Direktorat Pengkajian Teknologi Konversi dan Konservasi Energi dan

4). Direktorat Pengkajian Teknologi

Elektronika dan Informatika serta 5). Direktorat Pembinaan Sarana Fisik dan Laboratorium. Pada masa tersebut Kedeputian Bidang Pengembangan Teknologi telah mengalami 3 (tiga) kali periode penggantian pimpinan (Deputi), yaitu : 1. Ir Harsono Djuned Puponegoro (1982 – 1986) 2. Prof. Dr. Ir Harsono Wiryosumarto (1986 – 1991) 3. Prof.Dr.Ir. Harijono Djojodihardjo (1991 – 1998) Pada tahun 1998,

BPPT melakukan reorganisasi dengan mengganti nama

Kedeputian Bidang Pengembangan Teknologi (Bangtek) menjadi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material.

Kedeputian

Reorganisasi tersebut

tertuang di dalam Keppres 117/ 1998. Di dalam Keppres tersebut Kedeputian Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material (TIEM), terdiri atas 4 (empat) direktorat yang didukung oleh beberapat Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unitunit yang berada di bawah kedeputian tersebut adalah : 1. Direktorat Teknologi Informasi dan Elektronika 2. Direktorat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi 3. Direktorat Teknologi Material 4. Direktorat Teknologi Lingkungan Sebagai pejabat pimpinan/ Deputi pada masa tersebut adalah Dr.Ir. Ashwin Sasongko Sastrosubroto, MSc (1998 – 2000) Pada tahun 2000, merupakan

Presiden RI menerbitkan Keppres 178/ 2000 yang

penyempurnaan


atas

Keppres

mengenai

organisasi

BPPT Bab I -3

sebelumnya. Pada Masa tersebut sebagai pejabat pimpinan Kedeputian Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material, adalah : 1. Dr. Rachmad Mulyadi (2000- 2002) 2. Dr.Ir. Martin Djamin, MSc. 2002 – 2005 3. Dr. Ir.Marzan Azis Iskandar 2005- 2009 Pada tahun 2006, BPPT melakukan reorganisasi yang bersifat internal melalui regruping dan fokusing terhadap bidang-bidang teknologi pada unit eselon 2 (setingkat direktorat). Perubahan internal BPPT tersebut tertuang di dalam Keputusan Kepala BPPT

Nomor:

BPPT 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006.

Untuk selanjutnya Kedeputian Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material terdiri atas 4 (empat) unit eselon 2 yang berupa “pusat” dan didukung oleh balai- balai. Unit-unit yang berada dibawah Kedeputian tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) 2. Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi (PTPSE) 3. Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi (PTKKE) 4. Pusat Teknologi Material (PTM) 5. Balai Jaringan IPTEKNET 6. Balai Besar Teknologi Energi ( B2TE ) 7. Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi ( BRDST ) 8. Balai Pengkajian Teknologi Polimer ( BPTP ) 9. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselen, Bali (UPT-PSTKP) Sebagai pejabat pimpinan/ Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material adalah Dr.Ir. Unggul Priyanto, MSc (2010 – sekarang)


Bab I -4

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, tertanggal 21 April 2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPT. 1.2.1. Kedudukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut BPPT, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawahdan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan BPP dipimpin oleh seorang kepala. Sedangkan Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material (TIEM) adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Deputi Bidang TIEM dipimpin oleh Deputi 1.2.2. Tugas Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material , energi dan material. 1.2.3. Fungsi Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material menyelenggarakan fungsi: a) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang Pengkajian dan penerapan teknologi informasi, Energi dan Material b) Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang Pengkajian dan penerapan teknologi informasi, Energi dan Material. c) Pelaksana tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala


Bab I -5

1.2.4. Kewenangan Kewenangan yang dimiliki oleh deputi TIEM adalah sama seperti kewenangan yang di miliki BPPT namun hanya di Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material. Rincian kewenanangan yang dimiliki oleh BPPT adalah sbb : a) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. b) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. c) Penetapan sistem informasi di bidangnya. d) Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengkajian dan penerapan teknologi; 2. Pemberian rekomendasi penerapan teknologi dan pelaksanaan audit teknologi. 1.3.

Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material terdiri atas 4 (empat) unit eselon 2 yang berupa “pusat” dan didukung oleh balai- balai. Unit- unit yang berada dibawah Kedeputian tersebut adalah sebagai berikut : a) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) b) Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi (PTPSE) c) Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi (PTKKE) d) Pusat Teknologi Material (PTM) e) Balai Jaringan IPTEKNET f) Balai Besar Teknologi Energi ( B2TE ) g) Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi ( BRDST ) h) Balai Pengkajian Teknologi Polimer ( BPTP ) i) Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselen, Bali (UPT-PSTKP)


Bab I -6

Bagan

struktur

organisasi

TIEM

sesuai

dengan

SK

Kepala

BPPT

Nomor

170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, tertanggal 21 April 2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPT, adalah sbb :

Struktur Organisasi Deputi TIEM - BPPT (Peraturan Kepala BPPT No.170/Kp/KA/IV/2006, Tertanggal 21 April 2006)

DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, ENERGI dan MATERIAL

SUB BAG TATA USAHA PERBANTUAN

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI

BALAI JARINGAN IPTEKNET

PUSAT TEKNOLOGI KONVERSI dan KONSERVASI ENERGI

BALAI BESAR TEKNOLOGI ENERGI

PUSAT TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI

BALAI REKAYASA DISAIN dan SISTEM TEKNOLOGI

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI POLIMER

PUSAT TEKNOLOGI MATERIAL

UPT PSTKP BALI

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kedeputian TIEM


Bab I -7

1.4. Sumber Daya Manusia Kedeputian TIEM di dukung oleh 534 pegawai dengan kompoisisi 4% berusia 57 – 65th, 23% berusia 50 - 56th dan yang berusia 40 - 49 th sebanyak 36% serta 20% berusia 30 – 39th dan yang berumur <30th sebanyak 17%. Sumber Daya Manusia (SDM). Kedeputian TIEM terdiri atas 54 orang S3, 140 orang S2 dan 236 orang S1 serta 103 orang < S1. SDM TIEM juga menduduki jabatan fungsional dengan komposisi 52% perekayasa (total: 237), 6% peneliti (total: 36), 6% litkayasa (total: 46), 1% fungsional lain (total: 237) dan 35% non fungsional (total: 52).

Gambar 1.2. Diagram Prosentase Sumber Daya Manusia Kedeputian TIEM


Bab I -8

1.5.

Sistematika Penyajian Laporan LAKIP Deputi TIEM - BPPT Tahun 2012 berisi 4 Bab yaitu: Bab I.

Pendahuluan Berisi latarbelakang, kedudukan tugas, fungsi dan kewenangan, Organisasi dan Sumberdaya Manusia.

Bab II.

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Berisi Peraturan dan Kebijakan Bidang Iptek Nasional, Renstra BPPT Tahun 2010-2014, Rencana Kinerja Tahunan(RKT) Tahun 2012, dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012.

Bab III.

Akuntabilitas Kinerja Berisi Sasaran Strategis, Pengukuran Kinerja, Pengungkapan dan Penyajian Hasil Pengukuran dan Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV.

Penutup


Bab I -9

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJINAN KINERJA 2.1. Peraturan dan Kebijakan Bidang Iptek Nasional 1. Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasional serta falsafah/ pandangan hidup bangsa, Pancasila secara konsepsional mengandung nilai-nilai Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Persatuan dan Kesatuan dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang harmonis serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan idiil yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman pada saat ini dan masa mendatang khususnya dalam mendorong pembangunan Iptek nasional. 2. UUD 1945 UUD 1945 mengamanatkan: a) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 ayat (5)); b) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia (Pasal 28 c ayat (1)). Nilai-nilai dalam butir UUD-1945 digunakan sebagai landasan konstitusional dan dasar hukum dalam menyusun konsepsi pembangunan Iptek nasional


Bab II - 1

3. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan (Sisnas P3) Iptek Undang-undang No.18/2002 menjelaskan mengenai Sisnas P3 Iptek; memberikan landasan hukum; mengamanatkan penyusunan Jakstranas; mendorong tumbuhnya Sisnas P3 Iptek; dan mengikat semua pihak, pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat untuk berperan aktif. Nilai-nilai dalam UU. No.18/2002 ini menjadi landasan konsepsional pembangunan Iptek nasional 4. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 Dalam RPJPN disebutkan bahwa pembangunan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, dan mengembangkan ilmu sosial dan humaniora, serta untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian.

Pengembangan,

dan

perekayasaan

bagi

kesejahteraan

masyarakat, kemandirian, dan daya saing bangsa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memerhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan; pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi.


Bab II - 2

5. Perpres Nomor 5 Tahun2010 RPJMN 2010-2014 Dalam Bab IV RPJMN 2010-2014 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dinyatakan bahwa kebijakan Iptek diarahkan kepada : a) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang dan lembaga pendukung untuk mendukung proses transfer dari ide menjadi prototip laboratorium, kemudian menuju prototip industri sampai menghasilkan produk komersial (penguatan sistem inovasi nasional); b) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produktivitas litbang yang berdayaguna bagi sektor produksi

dan meningkatkan budaya inovasi serta

kreativitas

nasional; c) mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti di lingkup nasional maupun internasional untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan pendayagunaan litbang nasional; d) meningkatkan ketersediaan

kreativitas teknologi

dan

yang

produktivitas dibutuhkan

oleh

litbang

untuk

industri

dan

masyarakat serta menumbuhkan budaya kreativitas masyarakat e) meningkatkan pendayagunaan iptek dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap iptek dalam negeri 6. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Iptek dalam RPJMN 2010-2014 Sesuai dengan TUPOKSI, BPPT ditugaskan untuk menjalankan tugas pemerintah di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Dari sebelas program diatas, pembangunan bidang Iptek ditugaskan untuk untuk mendukung 6 (enam) program Prioritas Nasional. Secara ringkas di dalam UUD 45 amandemen ke 4 menegaskan bahwa “Pemerintah memajukan LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab II - 3

Iptek dengan menjunjung tinggi agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia” Namun demikian pembangunan IPTEK akan dapat memberikan kontribusi nyata bila produk yang dihasilkan dapat didayagunakan dan menjadi solusi permasalahan. Untuk itu diperlukan suatu perumusan terhadap arah dan strategi di dalam pembangunan bidang IPTEK. Stategi pembangunan di Bidang IPTEK dilaksanakan melalui 2 (dua) prioritas pembangunan, yaitu: a) Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN), yang berfungsi sebagai wahana pembangunan IPTEK menuju visi pembangunan IPTEK dalam jangka panjang. b) Penguatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (P3 IPTEK) yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang digariskan dalam RPJPN 2005 -2025. Dalam unsur SIN terdiri atas 3 (tiga) fokus pembangunan sebagai berikut : a) Kelembagaan Iptek (menguatnya kelembagaan Iptek): Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, dan Badan Usaha. b) Sumberdaya Iptek (menguatnya Sumberdaya Iptek) : terdiri atas keahlian, kompetensi dan pengoperasannya, kekayaan inteletual, dan sarpras

iptek,

dimana

masing-masing

bertanggungjawab

meningkatkan terus menerus daya guna dan nilai guna sumberdaya. c) Jaringan Iptek (menguatnya Janginran Iptek) : membentuk jalinan hubungan interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan iptek untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan.


Bab II - 4

Dalam unsur penguatan P3 Iptek fokus pembangunan dijabarkan dalam bentuk gugus (cluster) pusat-pusat litbang yang setingkat dengan eselon II, yaitu sebagai berikut : a) Biologi Molekuler, Bioteknologi, dan Kedokteran b) Ilmu Pengetahuan Alam c) Energi, Energi Baru dan Terbarukan d) Material Industri dan Material Maju. e) Industri, Rancang bangun, dan Rekayasa. f) Informatika dan Komunikasi. g) Ilmu Kebumian dan Perubahan Iklim. h) Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemasyarakatan. i) Ketenaganukliran dan Pengawasannya. j) Penerbangan dan Antariksa. k) Gambar Fokus Pembangunan Iptek Berdasarkan RPJMN 2010-2014, program di BPPT terdiri dari Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PPT) dan Program Generik. 1. Program PPT Berisi kegiatan-kegiatan untuk melakukan pelayanan eksternal BPPT dan bersifat teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPT, Unit Oganisasi/ Eselon I,

dan Unit Kerja/Satker di lingkungan BPPT.

Program teknis BPPT hanya 1 (satu) program yaitu Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2. Program Generik Berisi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pelayanan internal dalam rangka peningkatan pelayanan eksternal. Program generik ini terdapat 2 (dua) program, yaitu: a. Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT b. Program Peningkatan Sarana da Prasarana Aparatur BPPT. LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab II - 5

Di dalam pembahasan AKIP BPPT, evaluasi dan penilaian dilakukan berdasarkan performance dari fokus program. Untuk tujuan fokus di BPPT ditetapkan 10 fokus program yang merupakan bagian program PPT dan Generik. Pembahasan AKIP Kedeputian Teknologi Informasi dan material (TIEM), dilakukan dengan mengelompokkan kegiatan yang sejenis kedalam kelompok bidang. Kelompok Bidang tersebut adalah Bidang Teknologi Informasi, Bidang Teknologi Energi dan Bidang Teknologi Material. Performance kegiatan program Bidang Teknologi Informasi di dasarkan dari capaian Unit Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) dan Balai Jaringan

Informasi

Ilmu

Pengetahuan

dan

Teknologi

(Ipteknet).

Performance kegiatan program Bidang Teknologi Energi di dasarkan dari capaian Unit Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi (PTPSE), Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi (PTKKE), Balai Besar Teknologi Energi (B2TE) dan Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi (BRDST). Sedangkan performance kegiatan program Bidang Teknologi Material di dasarkan dari capaian Pusat Teknologi Material (PTM), Balai Pengkajian Teknologi Polimer (STP) dan UPT Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselen Bali (PSTKP).

2.2. Renstra Kedeputian TIEM Tahun 2010-2014 Dalam Sistem Akuntabilibitas Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2010 (Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP), Komponen Perencanaan Kinerja mempunyai bobot 35%.

Adapun

komponen Perencanaan Kinerja meliputi Sub komponen Renscana Strategis


Bab II - 6

(15%), Rencana Kinerja Tahunan (10%) dan Penetapan Kinerja (10%). Oleh karena untuk melihat pemenuhan, kualitas, dan implementasinya maka akan dibahas Renstra BPPT, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012. Penyusunan Restra TIEM 2010 – 2014 dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan kondisi terkini serta mengacu pada prioritas dan strategi pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 -2025 serta TUPOKSI BPPT. Secara khusus di dalam RPJPN 2005-2025 menyatakan bahwa penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) difokuskan pada 7 (tujuh) bidang prioritas, yaitu : (i) pembangunan ketahanan pangan, (ii) penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan (iii) pembangunan teknologi transportasi, (iv) penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, (v) pengembangan teknologi pertahanan, (vi) pengembangan

teknologi

kesehatan

dan

obat-obatan,

dan

(vii)

pengembangan teknologi material maju. VISI pembangunan dalam bidang IPTEK yang terdapat dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang IPTEK 2005 – 2025 adalah “Terwujudnya Ilmu Pengetahuan

dan

Teknologi

sebagai

kekuatan

berkelanjutan dan kesejahteraan peradaban”.

utama

kesejahteraan

Penyusunan VISI BPPT

didasarkan pada pencermatan terhadap amanat yang terkandung dalam dokumen VISI IPTEK diatas dan memperhatikan TUPOKSI BPPT serta mengakomodasi kondisi kekinian dan tuntutan terhadap BPPT. VISI BPPT ditetapkan sebagai berikut: “Pusat Unggulan Teknologi yang mengutamakan kemitraan dan pemanfaatan hasil rekayasa Teknologi secara maksimum (100, 50, 2025)


Bab II - 7

Sedangkan

MISI

BPPT yang akan dijalankan untuk mencapai VISI yang

diharapkan, dilakukan melalui : 1) Memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk industri 2) Memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik instansi pemerintah 3) Memacu perekayasaan teknologi untuk kemandirian bangsa Guna mengakomodasi dinamika yang berkembang, maka Kepala BPPT melakukan amandemen Keputusan BPPT nomor 366 tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Strategis BPPT terhadap Rumuskan Tujuan dan Sasaran Strategis

serta

Indikator

Kitnerja

Utama.

Amandemen

tersebut

diformulasikan dalam bentuk Perubahan Keputusan Kepala BPPT nomor 070A Tahun 2012 dan Keputusan Kepala BPPT Nomor 092 Tahun 2012 mengenai perubahan kedua atas Keputusan Kepala BPPT nomor 070A Tahun 2012. Perubahan tersebut mencakup pada “Tujuan Strategis, Sasaran Strategis

dan Indikator Kinerja Utama” Tujuan Stategis Rumuskan tujuan strategis BPPT, untuk mewujudkan VISI dan MISI BPPT adalah sebagai berikut: a) Menyususn kebijakan dan rencana makro nasional di bidang teknologi; b) Melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum yang akuntabel; c) Memberikan pelayanan inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri dan pelayanan publik instansi pemerintah; d) Memberikan rekomendasi penerapan teknologi dan melaksanakan audit teknologi.


Bab II - 8

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerrja Utama (IKU) Untuk dapat memenuhi Tujuan Strategis BPPT, kemudian ditetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis, yaitu : 1. Tersusunnya kebijakan dan rencana makro nasional dibidang teknologi. 2. Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi umum dan layanan teknologi yang akuntabel. 3. Terlaksananya pelayanan inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri dan pelayanan publik instansi pemerintah 4. Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi 5. Terlaksananya audit teknologi untuk meningkatkan daya saing industri dan instansi pemerintah. 6. Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industri dan pelayanan publik instansi pemerintah Pimpinan di Kedeputian TIEM memutuskan bahwa laporan kinerja tingkat eselon I seoptimal mungkin berorientasi outcome (eksternal). Untuk itu maka program kegiatan TIEM hanya mengacu pada Sasaran Strategis 4, 5 dan 6. Untuk memenuhi ke 3 (tiga) Sasaran Strategis tersebut diatas, maka Kedeputian TIEM menetapkan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni : 1. Jumlah Rekomendasi Teknologi yang diterapkan mitra 2. Jumlah Rekomendasi Audit Teknologi yang diterapkan oleh Industri 3. Jumlah Rekomendasi Audit Teknologi yang diterapkan oleh Instansi Pemerintah 4. Jumlah Alih Teknologi yang dimanfaatkan mitra 5. Jumlah Advokasi yang dimanfaatkan mitra 6. Jumlah Pengujian yang dimanfaatkan mitra


Bab II - 9

7. Jumlah Konsultasi yang dimanfaatkan mitra 8. Jumlah Jasa Operasi yang dimanfaatkan mitra 9. Jumlah Prototype yang dimanfaatkan mitra Definisi Layanan Teknologi a)

Rekomendasi Suatu tindakan untuk merekomendasikan atau sesuatu yang perlu direkomendasikan dalam bentuk nasihat atau saran dalam hal ini berbentuk tertulis Kriteria dari rekomendasi : a) Ada permasalahan yang perlu dipecahkan b) Ada tindakan tindakan yang perlu dilakukan c) Ada alternatif alternatif yang harus dipilih d) Ada sumber sumber daya yang harus dimanfaatkan e) Ada data dan informasi yang harus diolah untuk dimanfaatkan f) Memberikan dampak yang lebih baik (efektif dan efisien)

b)

Advokasi a) Proaktif memberi saran dan memberi pertimbangan kepada mitra/ pengguna tentang penerapan, pemilihan, penggunaan suatu teknologi atau metodologi; b) Proaktif melakukan langkah/upaya untuk merekomendasikan gagasan kepada mitra/ pengguna tentang penerapan, pemilihan, penggunaan suatu teknologi atau metodologi.

c)

Alih Teknologi Pengalihan

kemampuan

memanfaatkan

dan

menguasai

ilmu

pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik


Bab II - 10

yang berada dilingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya. d)

Konsultansi Memberikan suatu petunjuk, pertimbangan, pendapat atau nasihat dalam

penerapan,

metodologi

yang

pemilihan, didapatkan

penggunaan melalui

suatu

pertukaran

teknologi

atau

pikiran

untuk

mendapatkan suatu kesimpulan yang sebaik-baiknya. e)

Pengujian Melakukan pengujian berdasarkan permintaan dalam rangka sertifikasi dan standardisasi yang dilakukan dengan Kontrak atau Kerjasama atau swakelola yang mengandung nilai tambah dalam bentuk dana, sharing

budget, kerjasama kegiatan (inkind/ incash) pada unit kerja yang melaksanakan dan dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. f)

Jasa Operasional Melakukan jasa operasional berdasarkan permintaan yang dilakukan dengan kontrak atau kerjasama atau swakelola yang mengandung nilai tambah dalam bentuk dana, sharing budget, kerjasama kegiatan (inkind/ incash) pada unit kerja yang melaksanakan dan dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

g)

Survei Pengamatan langsung di lapangan atau observasi atau inspeksi berdasarkan permintaan dalam rangka pembuktian fakta, mendapatkan data kinerja dan operasional, dan pengujian suatu pernyataan.


Bab II - 11

h)

Pilot Plant o Pabrik dalam skala kecil dengan kapasitas 10% dari pabrik pada skala normal dan merupakan implementasi dari desain yang dibuat terdahulu. o

Pilot plant tidak cukup untuk skala ekonomi namun hanya digunakan untuk beberapa tahun untuk mendapatkan data kinerja dan operasionalnya

i)

Pilot Project Pelaksanaan kegiatan proyek percontohan yang dirancang sebagai pengujian atau percobaan (trial) dalam rangka untuk menunjukkan keefektifan

suatu

pelaksanaan

program,

mengetahui

dampak

pelaksanaan program dan keekonomisannya j)

Prototipe Bentuk fisik pertama dari satu objek yang direncanakan dibuat dalam satu proses produksi, mewakili bentuk dan dimensi dari objek yang diwakilinya dan digunakan untuk objek penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Kriteria dari prototipe : a) Bentuk awal dari objek yang akan diproduksi dalam jumlah banyak; b) Prototipe

dibuat

berdasarkan

pesanan

untuk

tujuan

komersialisasi; c) Belum pernah dibuat sebelumnya; d) Merupakan hasil penelitian dan pengembangan dari objek atau sistem yang direncanakan akan dibuat; e) Mudah dipahami dan dianalisis untuk pengembangan lebih lanjut


Bab II - 12

2.3.

Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2012 Mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2010, komponen Perencanaan Kinerja mempunyai Sub Komponen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan

Renstra BPPT Tahun 2010-2014 seperti tercantum pada sub bab 2.2. Penyusunan RKT dilakukan dengan mengacu pada PermenPAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 yang mempunyai kolom sasaran strategis, indikator kinerja, dan target. RKT BPPT Tahun 2012 adalah sebagai berikut:


Bab II - 13

Tabel 2.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Kerja Eselon I : Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan MaterialTahun Anggaran : 2012 Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

1. Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi

Jumlah rekomendasi teknologi yang diterapkan mitra

11

2. Terlaksananya audit teknologi untuk meningkatkan daya saing industri dan untuk pelayanan publik instansi pemerintah

Jumlah rekomendasi audit teknologi yang diterapkan oleh industri

1

Jumlah rekomendasi audit teknologi yang diterapkan oleh instansi pemerintah

1

3. Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional Jumlah Alih Teknologi yang dimanfaatkan mitra untuk meningkatkan daya saing industri dan Jumlah advokasi yang dimanfaatkan mitra pelayanan publik instansi pemerintah Jumlah pengujian yang dimanfaatkan mitra


4 1 637

Jumlah konsultasi yang dimanfaatkan mitra

22

Jumlah jasa operasi yang dimanfaatkan mitra

25

Jumlah prototipe yang dimanfaatkan mitra

1

Bab II - 14

2.4. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 Dokumen

Penetapan

Kinerja

merupakan

suatu

dokumen

pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi (pasal 3, PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah). Penetapan Kinerja Deputi Bidang TIEM - BPPT disusun berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut:


Bab II - 15

Tabel 2.2


Bab II - 16

.


Bab II - 17

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Rencana program ataupun kegiatan TIEM telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPPT 2010-2014 dan Renstra TIEM-BPPT 2010 – 2014 guna mewujudkan VISI instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap target Kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan BPPT dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat Kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator Kinerja yang telah ditetapkan (Pasal 1 butir 2, Permen PAN No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah).

Kegiatan-kegiatan yang ada di Kedeputian TIEM untuk tahun anggaran 2012 hanya terkait dengan pemenuhan terhadap 3 (tiga) Sasaran strategis, yaitu Sasasaran strategis (SS 4, SS 5 dan SS 6). Penjelasan terhadap ketiga sasaran strategis dan IKU serta cara pengukurannya adalah sebagai berikut : 1. Sasaran Strategis 4 (SS 4) : Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi. Sebagai indikator untuk sasaran ini dipilih jumlah rekomendasi teknologi yang diterapkan mitra, dengan target 11 (sebelas) rekomendasi. Indikator ini memiliki arti yang jelas dan dan tidak multi tafsir (spesifik). Indikator ini jelas bagaimana mengukurnya yaitu dengan melakukan survai (melalui kuesioner) dan menganalisisnya. Dapat dicapai dengan kapasitas dan sumber daya yang ada, menggambarkan hubungan sebab akibat antar indikator Kinerja, serta berguna bagi Pimpinan BPPT untuk mengambil LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 1

langkah-langkah dalam penerapan teknologi. Target harus bisa tercapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah dengan mendapatkan bukti

pengukuran tingkat kesiapan

teknologi dengan nilai lebih besar dari 6 dan hasil survai yang merupakan bukti dilaksanakan oleh mitra. 2. Sasaran Strategis 5 (SS 5) : Terlaksananya audit teknologi untuk meningkatkan daya saing industri dan instansi pemerintah. Sebagai indikator untuk sasaran adalah jumlah rekomendasi hasil audit teknologi yang diterapkan pihak industri atau instansi pemerintah, dengan target 2 (dua) rekomendasi. Indikator ini memiliki arti yang jelas dan dan tidak multi tafsir (spesifik). Indikator ini jelas bagaimana mengukurnya yaitu dengan melakukan survai (melalui kuesioner) dan menganalisisnya. Dapat dicapai dengan kapasitas dan sumber daya yang ada, menggambarkan hubungan sebab akibat antar indikator Kinerja, serta berguna bagi Pimpinan BPPT untuk mengambil langkah-langkah

dalam rangka meningkatkan daya saing industri dan

instansi pemerintah.Target harus bisa tercapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah dengan mendapatkan bukti hasil survai yang merupakan bukti dilaksanakan oleh mitra. 3. Sasaran Strategis 6 (SS 6) : Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industri dan pelayanan publik instansi pemerintah. Sebagai indikator untuk sasaran ini dipilih Jumlah Alih Teknologi, Advokasi, Pengujian, Konsultasi, Jasa Operasi dan prototype yang dimanfaatkan mitra. Indikator ini memiliki arti yang jelas dan dan tidak multi tafsir (spesifik). Indikator ini jelas bagaimana mengukurnya yaitu yaitu dengan melakukan LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 2

penghitungan atau pengukuran terhadap jumlah layanan yang telah dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh mitra. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah dengan mendapatkan bukti jumlah layanan yang dimanfaatkan oleh mitra dari aktifitas layanan yang telah diadakan oleh BPPT sebelumnya. Penghitungan nilai prosentase pencapaian kinerja dilakukan sebagai berikut:

Semakin tinggi prosentase capaian kinerja maka semakin tinggi tingkat keberhasilannya.


Bab III - 3

3.2. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis Tabel 3.1. REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA Unit Kerja Tahun Anggaran

: Kedeputian Teknologi Informasi, Energi dan Material : 2012

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Satuan

Realisasi

Prosentas e (%)

Program/ Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4

Rekomendasi pemilu elektronik

4

100

3

Rekomendasi Teknologi eKTP

3

3

Rekomendasi Teknologi CNS/ATM

1

Jumlah Rekomendasi Audit Teknologi yang diterapkan oleh Industri Jumlah Rekomendasi Audit Teknologi yang diterapkan oleh Instansi Pemerintah

Terlaksananya Rekomendasi Penerapan Teknologi

Terlaksananya Audit Teknologi untuk Meningkatkan Daya Saing Industri dan untuk Pelayanan Publik Instansi Pemerintah

Jumlah Rekomendasi Teknologi yang diterapkan mitra


Anggaran

%

Pagu (8)

Realisasi (9)

(10)

PPT Bidang Teknologi Informasi

2.202.632.000

2.077.559.000

95,45

100


622.160.000

622.160.000

4

130


2.311.270.000

2.223.365.000

Rekomendasi buku Outlook Energi

1

100

PPT Bidang Teknologi Energi

251/625.000

246.592.500

98

1

Rekomendasi

1

100


2.100.000.000

2.016.000.000

96

1

Rekomen-dasi

1

100


300.000.000

294.000.000

98

Bab III - 4

100

96,20

Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Fungsional untuk Meningkatkan Daya Saing Industri, dan Pelayanan Publik Instansi Pemerintah

3

Alih Teknologi system perisalah dan Pening katan kapasitas Bawaslu dan KPU

2

67


1

Alih Teknologi

2

200

PPT Bidang Energi

1

Advokasi

1

100


141

Pengujian

169

119,8


496

Pengujian

465

93,8

PPT Bidang Teknologi Material

2

Konsultasi

4

200


20

Konsultasi

20

100


Jumlah Jasa Operasi yang dimanfaatkan mitra

25

Jasa Operasi

21

84

Jumlah Prototype yang dimanfaatkan mitra

1

Prototype

1

100

Jumlah Alih Teknologi yang dimanfaatkan mitra

Jumlah Advokasi yang dimanfaatkan mitra Jumlah Pengujian yang dimanfaatkan mitra

Jumlah Konsultasi yang dimanfaatkan mitra


510.000.000

510.000.000

100

750.000.000

618.875.000

98,38


3.000.000.000

2.547.000.000

85


838.605.000

836.605.000

99

Bab III - 5

3.2.1. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4 (SS 4) Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4 yaitu Terlaksananya Rekomendasi

Penerapan Teknologi dengan 11 (sebelas) targetU, yakni : Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sasaran strategis di bidang TIK adalah terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi, dalam rangka menuju kemandirian bangsa di Bidang teknologi informasi dan komunikasi. Outcome penerapan

Bidang

ini

teknologi

yakni

diterapkannya/

dipergunakannya

rekomendasi

informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan

kemandarian bangsa. Program di Bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi terdiri atas 7 kegiatan atau output, sedangkan outcome yang dihasilkan dapat berupa paduan beberapa kegiatan/ output ataupun pengembangan dari 1 (satu) kegiatan itu sendiri.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Outcome yaitu diterapkannya/ dipergunakannya rekomendasi penerapan teknologi dalam rangka meningkatkan

1. Rekomendasi e‐KTP 2. Rekomendasi Pemilu Elektronik OUTPUT

3. Rekomendasi Perisalah 5. Rekomendasi Implementasi ADS‐B Reciever CNS/ATM 4. Rekomendasi Cloud Government 6. Rekomendasi TV Digital 7. Rekomendasi Implementasi E‐Dev

Gambar 3.1. Output Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.


Bab III - 6

Dari 7 (tujuh) output Bidang Teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi outcome Teknologi bidang ini adalah Pemilu Elektronik, e-KTP dan Teknologi CNS/ ATM. IKU 4 : Jumlah rekomendasi teknologi yang diterapkan oleh mitra IKU 4.1. Kegiatan “Pemilu Elektronik” Gambaran umum kegiatan a) Pengkajian Standar Teknis, arsitektur Perangkat keras, aplikasi pemungutan suara,

pengiriman data perolehan suara dan Keamanan pengirimannya

serta tata kelolanya,

untuk pemilukada, pemilu legislatif, dan pemilu

presiden. b) Menyelenggarakan Layanan Alih Teknologi berupa Seminar nasional, Diskusi dan Simulasi e-Voting di Gorontalo, Jembrana, Makassar, Boyolali, Bengkulu. c) Melaksanakan layanan pengembangan prototipe perangkat e-pemilu jenis Direct Recording Electronic berbasis layar sentuh dan sistem embedded. d) Melaksanakan disabilitas,

layanan

dengan

advokasi

DKPP,

e-pemilu

UNHAS,

dengan

Industri

LSM

elektronika

penyandang dan

Badan

Standarisasi Nasional e) Penyelenggaraan Dialog Nasional Menuju e-Pemilu dan Pameran e-voting di Jakarta. f) Melakukan koordinasi fungsional dan audiensi kepada mitra pengguna dalam hal ini pemerintah daerah dan KPU, mitra industri

yang akan

memproduksi perangkat, serta mitra perguruan tinggi yang mendukung penyelenggaraan pemilu elektronik. Tujuan kegiatan a) Menyusun kerangka kerja teknis atau arsitektur sistem e-voting yang terdiri dari perangkat keras, aplikasi dan infrastruktur jaringan komunikasi pengiriman data pemilih dan tata kelola e-voting yang mendukung pemilukada dan pemilu nasional. LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 7

b) Menyusun kerangka kerja audit dan pengujian sistem e-voting yang terdiri dari perangkat keras, aplikasi dan infrastruktur jaringan komunikasi pengiriman data pemilih dan tata kelola e-voting yang mendukung pemilukada dan pemilu nasional. c) Melaksanakan edukasi, advokasi, konsultansi dan sosialisasi penggunaan sistem e-voting kepada masyarakat dan penyelenggara pemilukada maupun pemilu nasional. Hasil Capaian Kegiatan : 4 buah Rekomendasi yang dihasilkan adalah : a) Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Elektronik b) Petunjuk Teknis Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik Berbasis Layar Sentuh . c) Pedoman Penggunaan Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik Berbasis Layar Sentuh d) Pedoman Penggunaan Perangkat Pemungutan Suara Elektronik Berbasis Embedded

Gambar 3.2. Penyelenggaraan Pemilu Elektronik LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 8

IKU 4.2. Kegiatan “e-KTP” Gambaran umum kegiatan a) Pemerintah saat ini sedang menerapkan KTP elektronik (e-KTP) dalam rangka untuk membangun database kependudukan nasional yang akurat, selalu terbarukan berbasiskan identitas tunggal penduduk dan menerbitkan kartu e-KTP yang tunggal dan susah untuk digandakan dan dipalsukan. Sistem e-KTP ini akan merupakan bagian dari Sistem Informasi Admnistrasi Kependudukan (SIAK) dan merupakan sistem informasi yang dibangun Kemendagri untuk mendukung proses administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Permasalahan utama adalah menerbitkan identitas tunggal bagi penduduk, sebelum menerbitkan kartu e-KTP. b) Permasalahan identitas tunggal kurang dapat dijamin oleh sistem tanpa adanya suatu sistem identifikasi berbasis biometri. Sistem identifikasi biometri berbasis sidik jari merupakan solusi teknis yang diamanatkan dalam UU 23 / 2006. Untuk melaksanakan amanat UU 23 / 2006, Ditjen Adminduk, Depdagri telah bekerjasama dengan BPPT mulai tahun 2009. BPPT telah memulai pendampingan teknis pada uji petik penerapan eKTP di 6 daerah, dalam bidang implementasi awal dari komponen teknologi pendukung signifikan dari eKTP adalah SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), AFIS (Automated Finger Print Identification System) dan smart card / chip. Hasil uji petik tersebut perlu direview untuk penyempurnaaan SIAK dan eKTP dalam penerapan dalam skala yang lebih luas / nasional ( 170 juta penduduk wajib KTP). Beberapa komponen teknologi seperti AFIS dan smart card masih menggunakan produk dari luar, karena keterbatasan kemampuan teknologi industri lokal. Karena SIAK yang terintegrasi dengan eKTP akan menjadi “core” sistem informasi administrasi kependudukan di Indonesia, maka aspek kemandirian bangsa dalam penguasaan teknologi tersebut merupakan hal yang vital bagi bangsa. Dalam hal ini, BPPT wajib berperan dalam penerapan SIAK terintegrasi dengan eKTP sebagai konsultan teknis pemerintah dengan melakukan LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 9

pendampingan dan supervisi teknis dan memberikan rekomendasi dan pendampingan

teknis

dalam

rangka

pengujian

dan

operasionalisasi

teknologi pendukung e-KTP dan intermediasi alih teknologi ke industri lokal dalam jangka menengah. c) Konsultasi, pendampingan dan supervisi teknis penerapan e-KTP dilakukan terhadap operasionalisasi teknologi kunci yaitu teknologi AFIS dan chip/smartcard yang didukung oleh sistem informasi SIAK terintegrasi dengan e-KTP dengan skala dari penerapan e-KTP yang masif pada tahun 2011 dan 2012 dengan lokasi perekaman data biometrik dan penerbitan eKTP di 497 Kabupaten/kota untuk 172 juta e-KTP; serta layanan konsolidasi data penduduk, identifikasi ketunggalan identititas memanfaatkan teknologi biometrik multimodal di Data Center Pusat dan personalisasi/percetakan eKTP di Biro Personalisasi Kemendagri. d) Upaya penguasaan Teknologi dilakukan dengan melakukan litbang dan perekayasaan teknologi AFIS dengan membangun sistem biometrik berbasis AFIS secara berkelanjutan

dan mendisain perangkat pembaca e-KTP

mandiri (compact e-KTP reader) untuk memaksimalkan pemanfaatan e-KTP pada tahun 2013 dan menghasilkan referensi disain bagi industri nasional. Tujuan kegiatan a) Melakukan pendampingan dan supervisi teknis operasionalisasi teknologi eKTP pada program prioritas pemerintah Penerapan e-KTP, khususnya AFIS dan chip, yang merupakan hasil rekomendasi teknologi dari BPPT untuk menghasilkan identitas tunggal bagi penduduk Indonesia b) Penguasaan teknologi e-KTP melalui kaji terap teknologi, khususnya teknologi

multimodal

AFIS

dan

chip

/

smartcard,

dalam

rangka

kesinambungan operasionalisasi teknologi eKTP, peningkatan kapasitas Iptek dan alih teknologi bagi industri dalam negeri.


Bab III - 10

Hasil Capaian Kegiatan : a) Rekomendasi Pengujian Kinerja AFIS dan optimalisasi sistem e-KTP di Data Center eKTP b) Rekomendasi standar teknis compact eKTP Reader, sebagai masukan kebijakan teknis pemanfaatan e-KTP kepada Kementrian Dalam Negeri, serta sebagai referensi disain bagi industri nasional c) Rekomendasi sistem operasi e-KTP multiaplikasi

Gambar 3.3. Pendampingan Teknis Operasionalisasi Teknologi Sistem Identifikasi Ketunggalan Identitas di Data Center e-KTP Kemendagri

Gambar 3.4. Prototipe Fungsional e-KTP Reader sebagai Implementasi dari Rekomendasi BPPT tentang Standar Teknis Pembaca Perangkat e-KTP Mandiri

Dari hasil evaluasi yang dilakukan Tim evaluator BPPT, nilai Technology Readiness Level atau Tingkat Kesiapan Teknologi e-KTP adalah 8 (siap menjadi outcome). eKTP

merupakan

salah

satu

Penetapan

Kinerja

tingkat

lembaga/

BPPT.

Rekomendasi teknologi e-KTP yang dikirimkan ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

ditanggapi


bahwa

sangat

diperlukan

untuk

kesuksesan

Bab III - 11

operasionalisasi teknologi dalam rangka penerapan e-KTP pada tahun-tahun berikutnya.

Gambaran capaian kinerja tahun 2012 dari program e-KTP serta pembandingan dengan capaian tahun sebelumnya dan target RPJMN 2012 – 2014.

Gambar 3.5. Simulator e-KTP


Bab III - 12

Rekomendasi Teknologi e‐KTP Target RPJMN 2010‐2014: e‐KTP sebagai kartu multi aplikasi

Target

Perbandingan e‐KTP di negara lain, misal di Hongkong: e‐KTP (dinamakan Octopus card/ Smart card) yang digunakan sebagai kartu multi aplikasi

2011

2012

2013

Tahun Disain dan integrasi teknologi e‐KTP dalam suatu rekomendasi teknologi

Outcome: Rekomendasi teknis yang diberikan BPPT ke Kemendagri ditindaklanjuti dengan permintaan agar BPPT terus melakukan kerjasama teknis dan pendampingan Kemendagri dalam penerapan Sistem e‐KTP di seluruh wilayah Indonesia. ((Nb. e‐KTP pada Tahun 2012 sudah digunakan pada beberapa propinsi). Penguasaan teknologi e‐KTP, khususnya teknologi multimodal AFIS dan chip/ smartcard.


Bab III - 13

IKU 4.3. Kegiatan “ Implementasi ADS - B Reciever CNS/ ATM “ Gambaran umum kegiatan a) Melakukan kajian safety assessment berdasarkan data infrastruktur dan data penerbangan pada satu rute penerbangan PBN.. b) Melakukan pengembangan dan implementasi ADS-B c) Penyempurnaan platform pengujian teknologi baru CNS/ATM dengan fokus pada sub-sistem ADS-B Receiver, ADS-B data processor dan Radar display (HMI). d) Terlibat aktif dalam Task Force Implementasi New Flight Plan Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Tujuan kegiatan Menjaga kedaulatan atas ruang udara Indonesia dengan menyiapkan implementasi teknologi CNS/ATM yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas layanan bagi penerbangan sipil dengan meningkatkan keselamatan dan efisiensi penggunaan ruang udara untuk penerbangan domestik maupun internasional serta peningkatan partisipasi berbagai institusi pemerintah, BUMN dan industri swasta nasional. Hasil Capaian Kegiatan 4 buah Rekomendasi Teknologi CNS/ ATM, adalah : a) Rekomendasi Pengembangan Aplikasi Traffic Sample Data (TSD) di MATSC (Makassar Air Traffic Service Center) PT.Angkasa Pura I Makassar Untuk Mendukung

Pengkajian

Keselamatan

Penerbangan

dalam

rangka

Implementasi RVSM di Wilayah Udara Indonesia. b) Rekomendasi Hasil Analisis Sistem FDMC (Flight Data Management Center) di MATSC Makassar, PT.Angkasa Pura I c) Rekomendasi Pengembangan Prototipe Embedded PC FDMC Versi 1.0 (ICAO Format Flight Plan Converter) d) Rekomendasi Pengembangan dan Implementasi FDMC di MATSC Makassar, ATC Bandara Juanda Surabaya dan ATC Bandara Ngurah Rai Denpasar


Bab III - 14

Gambar 3.6. Penggunaan Mini ATC BPPT di Ruang APP Control di Bandara Ahmad Yani Semarang

IKU 4.4. Kegiatan “Energi Outlook” Bidang teknologi energi bahan bakar terdiri atas 7 program/ kegiatan. outcome yang diharapkan dari bidang ini adalah dimanfaatkannya rekomendasi dari hasil penerapan di bidang teknologi energi bahan bakar dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa. Berikut Program di Bidang Teknologi Energi: Bidang Teknologi Energi Bahan Bakar Outcome yaitu diterapkannya/ dipergunakannya rekomendasi penerapan teknologi dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa di Bidang Energi.

1. Rekomendasi Dimethyl Ether (DME) 2. Rekomendasi Gasifikasi Batubara OUTPUT

3. Rekomendasi Coal Up Grading 4. Rekomendasi Bahan baku Nabati

Generasi 2 5. Rekomendasi Modifikasi Biodisel 6. Rekomendasi Sistem Injeksi 7. Rekomendasi Chiller Gambar 3.7. Output Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 15

Dari 7 (tujuh) output Bidang Teknologi Energi bahan bakar diatas, yang menjadi outcome Teknologi bidang ini adalah Outlook Energi. Berikut uraian outcome Program outlook Energi yang dipilih menjadi salah satu penetapan kinerja lembaga. Outlook Energi Kegiatan Outlook Energi Indonesia merupakan kegiatan BPPT yang memberikan gambaran kondisi dan tantangan permasalahan energi nasional jangka panjang dengan lingkup sektor dan jenis energi. Keluaran / output dari kegiatan ini menghasilkan buku Outlook Energi Indonesia 2012 yang telah diluncurkan di BPPT pada tanggal 23 Oktober 2012. Buku ini merupakan masukan/rekomendasi sebagai kontribusi BPPT kepada pemangku kepentingan terkait untuk dapat mengantisipasi permasalahan energi mendatang dan menghasilkan perencanaan energi yang lebih baik di masa depan. Pada penerbitan OEI 2012, buku ini memberikan pendekatan metodologi

analisis

ketahanan

energi

secara

komprehensif

dan

terpadu

berdasarkan pendekatan ketersediaan (availability), keterjangkauan (affordability), kemampuan akses energi (accessability) dan penerimaan (acceptability) dan menerapkannya untuk memperkirakan tingkat ketahanan energi nasional di masa depan dibandingkan dengan kondisi saat ini. Pada OEI 2012, diterapkan dua skenario, yakni skenario BAU dan skenario MP3EI. Skenario BAU memperkirakan kondisi energi masa depan berdasarkan skenario pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,6% per tahun sedangkan skenario MP3EI menerapkan

skenario

pertumbuhan

ekonomi

rata-rata

12,4%

per

tahun.

Berdasarkan skenario BAU, kebutuhan energi nasional akan meningkat hingga 3 kali

dibandingkan

dengan

tahun

dasar.

Sementara

itu,

skenario

MP3EI

memperkirakan kenaikan kebutuhan energi hingga 1,5 kali dibandingkan skenario BAU. Skenario MP3EI diperkirakan akan mengandung tingkat kerentanan terhadap ketahanan energi yang lebih tinggi dibandingkan skenario BAU. Salah satu outcome dari penerbitan buku ini adalah dijadikannya buku ini sebagai salah satu referensi penting pada surat rekomendasi Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden RI terkait ketahanan dan kemandirian energi Indonesia. LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 16

Gambar 3.8. Ceremonial Pelaksanaan Launching OEI Kiri atas: Seminar Pembahasan Materi Kajian Outlook Energi Indonesia 2012 Narasumber: Dr. M. Lobo Balia (Seketaris Jenderal Dewan Energi Nasional / DEN), Ir. Bambang Prijambodo, MS (Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ka Bappenas) Kanan atas: Penyerahan Cinderamata kepada Deputi Ka BPPT Bidang TIEM pada Seminar Outlook Energi Indonesia 2012 Kiri bawah: Peluncuran Buku Outlook Energi Indonesia 2012: Penyerahan Buku OEI 2012 kepada Undangan VIP Kanan bawah: Peluncuran Buku Outlook Energi Indonesia 2012: Penyerahan Buku OEI 2012 kepada Undangan VIP (Dr. M. Lobo Balia, Sekjen Dewan Energi Nasional / DEN) disaksikan Dr. Herman Agustiawan Anggota Dewan Energi Nasional / DEN

Evaluasi yang dilakukan Tim evaluator BPPT, nilai Technology Readiness Level atau Tingkat Kesiapan Teknologi Outlook adalah 7 (siap menjadi outcome). Outlook energy bertujuan Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan (stake holder) dalam hal rekomendasi kebijakan dan perencanaan energi dalam mendukung RUEN dan RUED terkait penerapan teknologi energy untuk mencapai kondisi pasokan energi yang aman (security of energy supply), berkelanjutan (sustainable) dan terjangkau (affordable) baik di tingkat nasional, daerah, maupun secara sektoral. Serta Meningkatkan kompetensi dalam hal perencanaan energi agar mampu mengakomodasi perubahan teknologi, kebijakan, situasi makro (ekonomi, regulasi, dll) dan mengolahnya sehingga dapat LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 17

melakukan analisis secara cepat dalam menanggapi perubahan-perubahan tersebut. Peningkatan kompetensi dilakukan dengan mengembangkan perangkat lunak pendukung dan peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional yang kompeten di bidangnya. Berikut gambaran capaian kinerja tahun 2012 dari program Outlook energi serta pembandingan dengan capaian tahun sebelumnya dan target RPJMN 2012 - 2014 Rekomendasi Outlook Energi Target RPJMN 2010‐2014 : Rujukan dalam penyusunan kebijakan energi Indonesia dimasa yang akan datang

Target

Tahun 2011

2012

2013 Dihasilkannya buku Outlook Energi Indonesia 2011 yang berisi proyeksi jangka panjang kebutuhan dan penyediaan energi serta infrastruktur energi.

Outcome: Dimanfaatkannya rekomendasi Outlook Energi Indonesia 2012. Rekomendasi ini dijadikan referensi utama dalam surat rekomendasi Prof. Dr. Ginanjar Kartasasmita (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah) no R.33/WANTIMPRES‐GK/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012 ke Presiden RI terkait pengembangan ketahanan dan kemandirian energi Indonesia ke masa depan dan ditindaklanjuti oleh Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala BPPT agar memberi masukan rekomendasi kebijakan energi kepada Presiden. LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 18

Prosentase Capaian IKU 4

Tabel 3.2. Jumlah Rekomendasi Teknologi yang Diterapkan oleh Mitra

Indikator Kinerja

Jumlah Rekomendasi Teknologi yang diterapkan oleh mitra

Total

Program/ Kegiatan

Target

Realisasi

%

4

4

100

Pemilu Elektronik

3

3

100

e - KTP

3

4

130

CNS/ ATM

1

1

100

Enegi Outlook

11

12

109

TIEM

Anggaran Pagu/ perolehan

Pengeluaran

%

2.202.632.000

2.077.559.000

95,5

622.160.000

622.160.000

100

2.311.270.000

2.223.365.000

96,2

251.625.000

246.592.000

98

5.387.687.000

5.169.676.000

95,9

Prosentase capaian kinerja Kedeputian TIEM tahun 2012 untuk Sasaran Kinerja 4 di peroleh dari: Prosentase capaian kinerja 12/ 11 x 100% = 109 % Nilai atau “Jumlah Rekomendasi Teknologi yang diterapkan oleh mitra” selama tahun 2012 adalah sebanyak 12 rekomendasi. Menurut panduan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Kemenkeu dan Permenkeu Nomor 249/PMK.02/2011 dikatakan bahwa bila nilai kinerja > 100% dikategorikan Sangat Baik. Dengan demikian nilai capaian Sasaran Strategis 4 Kedeputian TIEM sebesar 109 % termasuk kategori Sangat Baik. Capaian sasaran strategis sebesar 109 % (lebih dari 100%) adalah merupakan hal yang sangat positif untuk TIEM.


Bab III - 19

3.2.2. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5 (SS 5) Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5 yaitu Terlaksananya Audit teknologi untuk meningkatkan daya saing industri, dan instansi pemerintah dengan 2 IKU yaitu (1) Jumlah rekomendasi audit teknologi yang diterapkan di industri dan (2) Jumlah rekomendasi audit teknologi yang diterapkan di instansi pemerintah untuk Bidang Teknologi Energi. Evaluasi yang dilakukan Tim evaluator BPPT, nilai Technology Readiness Level atau Tingkat Kesiapan Teknologi untuk Pelaksanaan Audit Teknologi Bidang Energi Kelistrikan adalah 7 (siap menjadi outcome), Audit Teknologi, kegiatan untuk memverifikasi dan mengklarifikasi terhadap suatu teknologi yang sudah digunakan oleh industri/instansi/masyarakat terhadap suatu standar yang telah ditetapkan.

IKU 5.1 : Jumlah rekomendasi audit teknologi yang diterapkan di industri Audit Energi di Industri Pengolahan Buah Nanas (PT GGP), Lampung. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah melakukan audit energi untuk mendapatkan profil

penggunaan

energi,

potensi

penghematan

energi

dan

memberikan

rekomendasi untuk penerapannya. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian implementasi peran BPPT, audit teknologi. Dari hasil audit yang dilakukan disimpulkan bahwa beban maksimum power plant adalah 8,5 MW; Turbine Heat

Rate 2317 kCal/kWh dan Net plant heat rate : 3533 kcal/kWh atau plant efficiency untuk membangkitkan listrik adalah 24,3%. Peluang penghematan adalah di unit Boiler dengan merekomendasikan langkahlangkah sebagai berikut :


Bab III - 20

a) mencampur bahan bakar batubara (jika kualitasnya rendah) dengan cangkang

sawit

dan

memperbaiki

sistem

pencampuran

agar

rasio

pengumpanan (feeding ratio) dapat dikontrol secara seragam untuk mendapatkan pembakaran yang konsisten. b) Pada kondisi beban rendah, menggunakan batubara dengan nilai kalor lebih tinggi untuk meningkatkan suhu nyala api sehingga temperatur uap minimum untuk turbin uap tercapai. c) Sebagai pilihan lain, dengan cara menambahkan batubara halus dengan nilai kalor yang lebih tinggi sebanyak 5-15% dari total batubara yang diumpankan.

Gambar 3.9. Pengukuran Suhu di Panel MDP (kiri) dan Process Monitoring (kanan)

Berikut gambaran capaian kinerja tahun 2012 dari program audit teknologi yang diterapkan di Industri

dengan mengambil penetapan kinerja Audit Teknologi

Pabrik gula (sebagai contoh) serta pembandingan dengan capaian tahun sebelumnya dan target RPJMN 2012 – 2014


Bab III - 21

Rekomendasi audit teknologi yang diterapkan di industri (Pabrik Gula) Target Target RPJMN 2010‐2014 : Evaluasi produksi dan konsumsi energi baik energi thermal maupun listrik serta menghitung potensi efisiensi yang

Tahun 2011

2012

2013  Hasil audit energi di Pabrik Gula tahun 2011 berupa rekomendasi untuk melakukan langkah‐langkah penghematan energi  perbaikan dan perawatan yaitu dengan melengkapi atau memasang peralatan ukur (instrumentasi) pada peralatan‐ peralatan produksi dan konsumsi energi

Outcome:  Rekomendasi audit teknologi yang diberikan kepada auditee (pabrik gula) yang memberi manfaat ekonomis, ditindaklanjuti dengan melakukan potensi efisiensi yang memungkinkan dan revitalisasi demi menghasilkan efisiensi dan kemandirian energi.


Bab III - 22

IKU 5.2. : Jumlah rekomendasi audit teknologi yang diterapkan di instansi pemerintah Berikut gambaran capaian kinerja tahun 2012 dari program audit teknologi yang

diterapkan di instansi pemerintah dengan mengambil penetapan kinerja Audit Teknologi Bidang Energi Kelistrikan (sebagai contoh)) serta pembandingan dengan capaian tahun sebelumnya dan target RPJMN 2012 - 2014

Rekomendasi audit teknologi yang diterapkan di instansi pemerintah (BUMN di PT. PLN)

Target RPJMN 2010‐2014 : Kapabilitas teknologi dari BUMN manufaktur dalam negeri guna mendukung infrastruktur ketenagalistrikan.

Tahu 2011

2012

2013

Gambar 3.10. Capaian Audit Teknologi Bidang Energi Kelistrikan LAKIP TIEM TAHUN 2012

Daya dukung berkurang dengan melihat faktor derating, indeks kehandalan, kecukupan dan kualitas energi primer serta manajemen pemeliharaan.

Outcome:  Rekomendasi hasil audit teknologi yang diberikan kepada PT. PLN telah direspon dengan pelatihan auditor teknologi kelistrikan untuk mengatasi permasalahan dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas.  Hasil audit teknologi menunjukan bahwa dari sisi desain menunjukan bahwa beberapa BUMN telah memiliki kemampuan desain yang cukup baik. Sedangkan dari sisi kemampuan produksi Bab III - 23

Prosentase Capaian IKU 5

Tabel 3.3. Jumlah Rekomendasi Audit Teknologi yang Diterapkan di Industri dan Diterapkan di Instansi Pemerintah Anggaran Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

Jumlah rekomendasi audit teknologi yang diterapkan di industri

1

1

100

Jumlah rekomendasi audit teknologi yang diterapkan di instansi pemerintah

1

1

Total

2

2

Pagu/ perolehan

Pengeluaran

%


2.100.000.000

2.016.000.000

96,5

100


300.000.000

294.000.000

98,2

100

TIEM

2.400.000.000

2.310.000.000

97

Prosentase capaian kinerja Kedeputian TIEM tahun 2012 untuk Sasaran Kinerja 5 di peroleh dari: Prosentase capaian kinerja 2/ 2 x 100% = 100 %

Nilai atau “Jumlah rekomendasi audit teknologi yang diterapkan” selama tahun 2012 adalah sebanyak 2 rekomendasi dan sesuai dengan target/ rencana awal. Menurut panduan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Kemenkeu dan Permenkeu Nomor 249/PMK.02/2011 dikatakan bahwa bila nilai kinerja > 100% dikategorikan Sangat Baik.


Bab III - 24

Dengan demikian nilai capaian Sasaran Strategis 5 sebesar 100 % termasuk kategori Sangat Baik. 3.2.3. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6 (SS 6) Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6 yaitu Terlaksananya koordinasi kegiatan fungsional untuk meningkatkan daya saing industri, dan pelayanan public instansi pemerintah dengan 2 IKU yaitu (1) Jumlah intemediasi yang diterapkan di instansi pemerintah dan (2) Jumlah intermediasi yang diterapkan di industri. Evaluasi yang dilakukan Tim evaluator BPPT, nilai Technology Readiness Level atau Tingkat Kesiapan Teknologi untuk Pelaksanaan intermediasi Bidang sumber daya alam adalah 7 (siap menjadi outcome), IKU 6.1. : Jumlah Alih Teknologi yang dimanfaatkan mitra 1. Alih Teknologi “Peningkatan Kapasitas KPU dan Bawaslu” Pemilihan umum (Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilukada ) merupakan amanat Undang-undang, serta Pemilihan Kepala Desa yang merupakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten. Sistem pemilihan umum yang menggunakan surat suara kertas, menghitung suara secara manual dan pengiriman hasil secara berjenjang dari TPS sampai ke Pusat terbukti sangat mahal bahkan membahwa banyak masalah dan kecurangan yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia serta kesejahteraan masyarakat. Setelah dilakukan uji materi UU 32 tahun 2004 yang mengatur pemilihan kepala daerah dengan metode contreng dan coblos, maka Pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-voting) telah diperkenankan menjadi salah satu metode pemberian suara oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan No. 147/PUUVII/2009 tanggal 30 Maret 2010 yang menyatakan : “Bahwa pemberian suara yang dilakukan dengan cara mencentang salah satu calon sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas Pemilu yang luber dan jurdil tidak mengurangi keabsahan Pemilu karena masih dalam batas-batas yang wajar. Demikian juga cara lain, misalnya e-voting, adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil; Meskipun demikian, penggunaan LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 25

cara

e-voting

harus

berdasarkan

pertimbangan

objektif,

yakni

kesiapan

penyelenggara pemilu dan masyarakat, sumber dana dan teknologi, serta pihak terkait lain yang benar-benar harus dipersiapkan dengan matang, terutama perubahan undang-undang pemilu". Metode elektronik voting sudah menjadi salah satu metode pemungutan suara dan dipergunakan dalam pemilu atau pemilukada jika putusan MK tersebut sudah dituangkan dalam Undang-undang sebagai landasan KPU dan Bawaslu membuat peraturan pelaksanaannya. Dan saat ini e-Voting sudah termaktub dalam RUU pemilukada pasal 109. Sementara menunggu disahkannya RUU pemilukada dengan e-Voting, maka KPU mengijinkan penyelenggaraan pilot test e-Voting dalam pemilukada yag sudah dilaksanakan di Gorontalo dalam Pemilihan Gubernur akhir 20111 serta dalam pemilukada Bengkulu Sepetember 2012. Adapun e-Voting untuk pemilihan kepala desa di Boyolali mulai disosialisasikan tahun 2012 yang diawali dengan perubahan Peraturan Bupati terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan e-Voting, yang selanjutnya diaplikasikan Maret 2013. Dengan demikian alih teknologi metode pemungutan suara secara manual ke metode pemungutan secara elektronik telah diwujudkan dalam RUU pemilukada pasal 109 dengan gambaran sebagai berikut :

Operasional RUU Pemilukada Pasal 109 Hukum 1. Pemberian suara untuk Pemilihan Bupa / walikota dapat dilakukan dengan cara : 1. memberi tanda satu kali pada surat suara; dan 2. memberi suara melalui peralatan pemilihan suara electronic vo ng (e‐ vo ng).

Teknis

E‐ Vo ng

2. Memberikan tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupa /walikota. 3. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memberikan tanda dan memberi suara melalui peralatan pemilihan suara electronic vo ng (e‐vo ng) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Gambar 3.11. RUU Pemilukada Pasal 109


Bab III - 26

Alih Teknologi dilakukan kepada Penyelengggara Pemilu, yaitu : a) KPU dan Bawaslu untuk Pemilu Nasional b) KPU Daerah dan Panwaslu untuk Pemilukada c) Pemerintah Daerah untuk Pemilihan Kepala Desa Rekomendasi teknis penyelenggaraan pemilu elektronik telah diserahkan kepada KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu nasional dan pemilukada, serta Kemendagri Direktorat jenderal Otonomi Daerah yang mengusulkan perubahan Undang-undang pemilukada dan DPR Komisi 2 yang mensahkan RUU pemilukada. Penyerahan buku Rekomendasi ini dilakukan oleh Ka BPPT dalam Dialog Nasional Menuju Pemilu Elektronik 2012 pada tanggal 3 Juli 2012 di Auditorium BPPT, seperti dalam foto di bawa ini :

Gambar 3.12. Ketua KPU, Ditjen OTDA (wakili), Ka. BPPT, Ketua Bawaslu, Ketua Komisi 2 DPR-RI

2. Alih Teknologi “Energi Bahan Bakar” Kegiatan alih teknologi bidang energi berupa suatu kegiatan a) “Pendampingan Tim Engineering Berbasis Teknologi Informasi Pada Proyek Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di PMT Dolok Ilir PTP. Nusantara IV dan b). Melaksanakan Pelatihan Tek. Biodiesel Kepada PT. Gunung Sejahtera Dua Indah LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 27

2.1.

Melakukan kegiatan “Pendampingan Tim Engineering Berbasis Teknologi Informasi Pada Proyek Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di PMT Dolok Ilir PTP. Nusantara IV

Gambaran umum kegiatan a) Melakukan pendampingan instalasi hardware dan software yang diadakan PTPN IV di PMT Dolok Ilir b) Pendampingan awal praktek penanganan proyek engineering pembangunan PKS c) Melakukan supervisi dan implementasi kegiatan engineering d) Melakukan pendampingan praktek engineering pada proyek pembangunan PKS dengan menggunakan software e) Membantu peserta untuk menghasilkan desain pabrik kelapa sawit yang mempunyai performa unggul/tinggi f) Menyiapkan engineer yang qualified (bersertifikat) untuk mendukung pengembangan PMT Dolok Ilir Tujuan kegiatan a) Mengubah sistem pengerjaan engineering di PMT Dolok Ilir dari meja gambar ke peralatan berbasis teknologi informasi. b) Menambah

pengetahuan

dan

wawasan

karyawan

PMT

pada

grup

Perencanaan & Perekayasaan dalam hal pekerjaan engineering yang dikerjakan

dalam

sebuah

tim

dan

penguasaan

beberapa

software

engineering untuk pekerjaan engineering, dengan case study pembuatan dokumen engineering pabrik kelapa sawit kapasitas 45 ton TBS / jam. Hasil capaian kegiatan Sebuah tim engineering yang memahami konsep engineering design: Conceptual

Design, Basic Engineering, Detail Engineering, dan Plant Integration. Alih teknologi dari

pembuatan

desain

menggunakan

meja

gambar

digantikan

dengan

menggunakan software engineering antara lain: Auto CAD, Auto Plant, ETAP, STAAD Pro, PV Elite, Coade Tank, Tekla. LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 28

•Feasibil ity Study

Gambar 3.13. Materi Pembelajaran

Gambar 3.14. Contoh Produk Engineering Design


Bab III - 29

2.2.

Melaksanakan Pelatihan Sejahtera Dua Indah

Tek.

Biodiesel

Kepada

PT.

Gunung

Gambaran umum kegiatan a) Melakukan pelatihan fabrikasi peralatan, perpipaan, struktur dan elektrikal pabrik biodiesel. b) Melakukan pelatihan instalasi peralatan, perpipaan, struktur dan elektrikal pabrik biodiesel. c) Melakukan pelatihan fungsional test terhadap peralatan, perpipaan, struktur dan elektrikal pabrik biodiesel. d) Melakukan pelatihan komisioning terhadap keseluruhan system pada pabrik biodiesel. e) Melakukan pelatihan uji kualitas biodiesel di laboratorium. f) Melakukan pelatihan pengoperasian pabrik biodiesel. Tujuan kegiatan a) Meningkatkan kemampuan SDM di bidang teknologi fabrikasi peralatan, perpipaan, struktur dan elektrikal pabrik biodiesel sehingga mampu mengerjakan fabrikasi secara mandiri dengan menggunakan fasilitas bengkel yang dimiliki. b) Meningkatkan kemampuan SDM di bidang teknologi instalasi peralatan, perpipaan, struktur dan elektrikal pabrik biodiesel sehingga mampu mengerjakan instalasi sesuai dengan prosedur yang benar. c) Meningkatkan kemampuan SDM di bidang teknologi funsional test peralatan, perpipaan, struktur dan elektrikal pabrik biodiesel. d) Meningkatkan

kemampuan

SDM

di

bidang

teknologi

komisioning

keseluruhan system pabrik biodiesel. e) Meningkatkan kemampuan SDM di bidang teknologi uji kualitas biodiesel di laboratorium yang sesuai dengan standard SNI. f) Meningkatkan kemampuan SDM di bidang pengoperasian pabrik biodiesel yang sesuai dengan SOP pabrik biodiesel.


Bab III - 30

Hasil Capaian kegiatan SDM telah mampu melakukan fabrikasi, instalasi, funsional test, komisioning, uji kualitas dan pengoperasian pabrik secara mandiri.

Gambar 3.15. Biodiesel Plant dan Contoh Hasil Produk Biodiesel

Prosentase Capaian IKU 6.1

Tabel 3.4. Jumlah Alih Teknologi yang Dimanfaatkan Mitra Indikator Kinerja

Realisasi

%

3

2

60


1

2

200


4

4

100

TIEM

Jumlah Alih Teknologi yang dimanfaatkan mitra

Total

Program/ Kegiatan

Target

Anggaran Pagu/ perolehan

510.000.000

Pengeluaran

510.000.000

%

100

Prosentase capaian kinerja Kedeputian TIEM tahun 2012 untuk Sasaran Kinerja 6.1: “Jumlah Alih Teknologi yang dimanfaatkan mitra “ di peroleh dari: Prosentase capaian kinerja 4/4 x 100% = 100 % LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 31

Nilai atau “Jumlah Alih Teknologi yang dimanfaatkan mitra “ selama tahun 2012 adalah sebanyak 4 layanan alih teknologi yang dilakukan oleh Unit kerja PTIK dan BRDST Menurut panduan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Kemenkeu dan Permenkeu Nomor 249/PMK.02/2011 dikatakan bahwa bila nilai kinerja > 100% dikategorikan Sangat Baik.

Dengan demikian nilai capaian

Sasaran Strategis 6.1 sebesar 100 % termasuk kategori Sangat Baik.

IKU 6.2. : Jumlah Advokasi yang dimanfaatkan mitra Gambaran umum kegiatan a) Melakukan Kajian terhadap penggunaan Medium Rank Coal Batubara KPC sebagai campuran low rank coal untuk mendapatkan daya maksimal pada PLTU Labuhan. b) Melakukan Evaluasi dan analisa terhadap penggunaan batubara KPC di PLTU Labuhan pada sisi mill Pulvurizer-nya, yang diindikasikan terjadi banyak reject coal. Tujuan kegiatan

Verifikasi dan Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengamati kinerja Penggilingan (Mill) PLTU Labuan pada saat menggunakan batu bara KPC Hasil kegiatan Dari data hasil pengamatan selama pengujian dapat disimpulkan bahwa: a) Hasil samping menunjukkan bahwa batu bara umpan pada saat uji bakar merupakan batu bara KPC dengan nilai kalor GCV (ar) 5230 kcal/kg yang merupakan range batu bara KPC. Kondisi pyrite/coal reject mill selama proses pembakaran batu bara KPC dilaporkan normal untuk semua Mill.


Bab III - 32

b) Berdasarkan data pengujian, kemampuan Primary Air Fan PLTU Labuan mencukupi kebutuhan Mill untuk menggerus, mengeringkan, dan menutupi kebutuhan pressure drop di Mill untuk batu bara KPC. c) Berdasarkan data pengujian, Mill PLTU Labuan mampu menggerus batu bara KPC (single burn) sesuai kebutuhan kuantitas PLTU untuk mencapai beban maksimum 300 MW yaitu sekitar 150 ton per jam. d) Berdasarkan data pengujian, perlu dilakukan perawatan untuk memantau tingkat kebersihan jalur udara primer didalam Mill dan keausan rotating

grinding pada roller mill. e) Batu bara KPC dapat diterima dengan baik untuk digunakan di PLTU Labuan.

Gambar 3.16. Proses reject coal di Milling


Tabel 3.5.

Jumlah Advokasi yang Dimanfaatkan Mitra Anggaran Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

Jumlah Advokasi yang dimanfaatkan mitra

1

1

100



Pagu/ perolehan

Pengeluaran

%

Bab III - 33

Prosentase capaian kinerja Kedeputian TIEM tahun 2012 untuk Sasaran Kinerja 6.2: “Jumlah Advokasi yang dimanfaatkan mitra” di peroleh dari: Prosentase capaian kinerja 1/ 1 x 100% = 100 % Nilai atau “Jumlah Advokasi yang dimanfaatkan mitra” selama tahun 2012 adalah sebanyak 1 layanan Advokasi yang dilaksanakan oleh Balai Besar Teknologi Energi (B2TE). Menurut panduan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Kemenkeu dan Permenkeu Nomor 249/PMK.02/2011 dikatakan bahwa bila nilai kinerja > 100% dikategorikan Sangat Baik.


Sasaran Strategis 6.2 sebesar 100 % termasuk kategori Sangat Baik. IKU 6.3. : Jumlah Pengujian yang dimanfaatkan mitra Layanan pengujian dilakukan oleh bidang energi dan bidang material 1. Jumlah layanan pengujian

di bidang Energi yang telah dilakukan selama

tahun 2012 sejumlah 169 buah dengan jenis dan obyek pengujian adalah sebagai berikut: a) Pengujian Modul Surya b) Pengujian Battery c) Pengujian Lampu (LED, TL) d) Pengujian BCR e) Pengujian Inverter f) Pengujian Emisi Gas Buang PLTU g) Pengujian Electronic Precipitator (ESP) h) Pengujian Energy Limiter 2. Jumlah layanan pengujian di bidang Material yang telah dilakukan selama tahun 2012 sejumlah 465 buah dengan obyek pengujian berupa : a) Pengujian material plastik terkait sifat-sifat fisik dan kimia LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 34

b) Pengujian sifat mekanik dan sifat reology. Order

pengujian

berasal

dari

Industri

komponen

otomotif,

Industri

masterbatch, Industri Kemasan, Industri Kompounding, Industri Konstruksi Bangunan. Industri Komposit, Industri Pipa, dll. Prosentase Capaian IKU 6.3.

Tabel 3.6. Jumlah Pengujian yang Dimanfaatkan Mitra Anggaran Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

141

169

119,8


496

465

93,8


637

634

99,5

TIEM

Jumlah Pengujian yang dimanfaatkan mitra

Total

Pagu/ perolehan

Pengeluaran

%

Prosentase capaian kinerja Kedeputian TIEM tahun 2012 untuk Sasaran Kinerja 6.3: “Jumlah Pengujian yang dimanfaatkan mitra” di peroleh dari: Prosentase capaian kinerja 634/ 637 x 100% = 99,5 % Nilai atau “Jumlah Pengujian yang dimanfaatkan mitra” selama tahun 2012 adalah sebanyak 634 layanan pengujian yang sebagian besar dilakukan oleh Unit kerja STP dan B2TE.


Bab III - 35

Menurut panduan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Kemenkeu dan Permenkeu Nomor 249/PMK.02/2011 dikatakan bahwa bila nilai kinerja > 100% dikategorikan Sangat Baik.


Sasaran Strategis 6.3 sebesar 99,5% termasuk kategori Sangat Baik.

IKU 6.4. : Jumlah Konsultasi yang dimanfaatkan mitra 1. Layanan Konsultasi “Bidang Energi” 1.1. Melaksanakan rekayasa disain kepada : “PT. Gunung Sejahtera Dua Indah ; rekayasa disain pabrik biodiesel” Gambaran umum kegiatan a)

Melakukan evaluasi terhadap proses dan peralatan pabrik biodiesel yang sudah ada.

b)

Memberikan konsep optimalisasi terhadap pabrik biodiesel yang sudah ada.

c)

Menyusun dokumen:

d)

Proses Flow Diagram

e)

Neraca panas dan massa.

f)

Piping & Instrumentation Diagram (P&ID)

g)

Detail Pembuatan Shop Drawing atau Perubahan peralatan.

h)

Dokumen terkait pompa dan system pengaduk.

i)

Detail isometric perpipaan dan gambar tampak.

j)

Detail perencanaan kelistrikan termasuk control panel dan jalur kabel.

k)

Detail perubahan struktur dan pekerjaan sipil.

l)

Daftar bahan / MTO.

m) SOP pabrik setelah pabrik dilakukan modifikasi. n)

Detail kebutuhan peralatan laboratorium.

o)

Perkiraan biaya untuk keperluan perubahan/pengadaan peralatan (HPS).

Tujuan kegiatan a) Mengoptimalisasi desain terhadap pabrik biodiesel yang sudah ada. b) Mengoptimalisasi proses sehingga produk biodieselnya sesuai SNI. LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 36

Hasil kegiatan a)

Dokumen Kajian teknis proses dan peralatan pabrik biodiesel.

b)

Dokumen konsep optimalisasi terhadap pabrik yang sudah ada.

c)

Dokumen engineering pabrik biodiesel.

1.2. PT. Pasadena Engineering Indonesia: “Rekayasa Disain Pabrik Derivat Gondorukem dan Terpentin di Kab. Pemalang, Jawa Tengah” Gambaran umum kegiatan : Melakukan jasa detail engineering di bidang kelistrikan dan sipil untuk pabrik tarpentin dan turunannya milik Perum perhutani yang sedang dibangun di Pemalang, Jawa Tengah. Tujuan : Membuat dokumen detail desain pabrik tarpentin dan turunannya yang siap konstruksi beserta bill of quantity Hasil yang dicapai : a) Detail engineering desain pabrik dengan lingkup kerja kelistrikan dan bangunan sipil dan konstruksi. b) Daftar material yang dibutuhkan untuk lingkup terkait


Bab III - 37

Gambar 3.17. Layout Pabrik Terpentin

1.3. PT. Wijaya Karya: Perancangan Desain PLTU Ketapang 2x10 MW Gambaran umum kegiatan a) Melakukan disain enjiniring (basic design dan review detailed engineering design) PLTU 2X10 MW yang berlokasi di Ketapang, Kalimantan Barat. b) Konsultasi meliputi pembuatan layout pembangkit, pekerjaan mekanikal, proses, elektrikal, sipil dan instrumentasi & kendali c) Pekerjaan juga mencakup negosiasi disain dengan Owner yaitu PT PLN (Persero). Tujuan kegiatan Memberikan konsultasi kepada PT Wijaya Karya (Persero) selaku Kontraktor EPC dalam membuat basic engineering dan review detailed engineering design PLTU yang siap untuk konstruksi dengan mengacu kepada semua persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Dokumen PLTU Ketapang 2X10 MW.


Bab III - 38

Hasil kegiatan

Gambar 3.18. Basic Engineering Design PLTU Ketapang 2x10 MW

1.4. PT. Pertamina : “Kajian Kelayakan Penerapan Sistem Kogenerasi Pada Utilities PT. Pertamina RU V Balikpapan” Gambaran umum kegiatan a) Melakukan kajian teknologi sistem kogenerasi b) Melakukan pendataan supply and demand daya listrik maupun uap yang ada pada pembangkit listrik RU-V PT. Pertamina (Persero) Balikpapan berdasarkan data sekunder untuk baseline konsep desain sistem kogenerasi. c) Melakukan survey ke lapangan untuk melengkapi data dan pengamatan kondisi operasi peralatan. d) Melakukan

analisa

kelayakan

penerapan

sistem

kogenerasi

dengan

menggunakan pembangkit listrik gas turbine generator, meliputi sizing, konsep desain sistem kogenerasi, dan perhitungan tekno-ekonominya. e) Membuat

rekomendasi

terhadap

kondisi

existing

power

plant

dan

rekomendasi mengenai kelayakan aplikasi sistem kogenerasi pada sistem utilitas.


Bab III - 39

Tujuan kegiatan Melakukan

kajian

kelayakan

aplikasi

sistem

kogenerasi

untuk

optimasi

pembangkitan listrik dan panas berdasarkan kondisi pembangkit listrik yang sudah ada pada RU-V PT. Pertamina (Persero) Balikpapan. Hasil kegiatan a) Rekomendasi konfigurasi sistem pembangkitan kogenerasi yang optimal b) Penambahan unit GT dan HRSG meningkatkan efisiensi power plant RU V c) Rekomendasi perbaikan sistem untuk meningkatkan kehandalan.

Gambar 3.19. Rekomendasi Konfigurasi Sistem Kogenerasi yang Optimal.

2. Layanan Konsultasi “ Bidang Material 20 buah layanan konsultasi yang telah dilakukan oleh Balai Pengkajian Teknologi Polimer selama tahun 2012 adalah : a) Graha Sumber Berkah : Pilot Plant Carbon Aktif b) Graham Packaging, PT : KONSULTASI – Failure Analysis Botol Milkuat c) Tara Ina Plastic PT : Konsultasi : Failure Analysis pd Blister Obat d) Wavin Duta Jaya : FAILURE ANALYSIS PP-Random LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 40

e) Ade Plastic Pratama, CV : Training QC & Failure Analysis f) Amarylis Karisma Gemilang, PT : Training QC & Failure Analysis g) Cintas Sentul Raya, PT : Training QC & Failure Analysis h) Keihin Indonesia, PT : Training QC & Failure Analysis i) Balai Besar Kimia dan Kemasan, Pemerintah : Training Plastic Food Packaging j) Chandra Asri (CAPC), PT : Training Plastic Food Packaging k) Danone Dairy Indonesia, PT : Training Plastic Food Packaging l) Dynaplast, PT : Training Plastic Food Packaging m) Kuang Exel Mulia, PT : Training Plastic Food Packaging n) Universitas Gadjah Mada : Training FTIR o) Pacific Medan Industri, PT : Training FTIR p) Lintec Indonesia, PT : Training FTIR q) Clariant Indonesia , PT : Training FTIR Prosentase Capaian IKU 6.4

Tabel 3.7. Jumlah Konsultasi yang dimanfaatkan mitra Anggaran Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

2

4

200


20

20

100


22

24

109

TIEM

Jumlah Konsultasi yang dimanfaatkan mitra

TOTAL


Pagu/ perolehan

750.000.000

Pengeluaran

618.875.000

%

98,38

Bab III - 41

Prosentase capaian kinerja Kedeputian TIEM tahun 2012 untuk Sasaran Kinerja 6.4 :

“ Jumlah Konsultasi yang dimanfaatkan mitra” di peroleh dari: Prosentase capaian kinerja 24/ 22 x 100% = 109 % Nilai atau “ Jumlah Konsultasi yang dimanfaatkan mitra”

selama tahun 2012

adalah sebanyak 24 layanan konsultasi yang dilakukan oleh Balai Pengkajian Teknologi Polimer

(STP) dan Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi

(BRDST) Menurut panduan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Kemenkeu dan Permenkeu Nomor 249/PMK.02/2011 dikatakan bahwa bila nilai kinerja > 100% dikategorikan Sangat Baik.


Sasaran Strategis 6.4. sebesar 109 % termasuk kategori Sangat Baik.

IKU 6.5. : Jumlah Jasa Operasi yang dimanfaatkan mitra Gambaran Umum Kegiatan Balai IPTEKnet mendukung pemerintah dalam mengembangkan jaringan informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Layanan Balai IPTEKnet berupa layanan jasa teknologi jaringan informasi iptek untuk meningkatkan PNBP. Tujuan Kegiatan Layanan jasa teknologi jaringan informasi harus didukung oleh tersedianya jaringan telekomunikasi (leased channel) dan terbentuknya komunitas atau pemasyarakatan iptek. Oleh karena itu, Balai IPTEKnet diharapkan dapat mendukung penerapan e-Government pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.


Bab III - 42

Hasil Kegiatan Balai IPTEKnet melakukan jasa operasi berdasarkan permintaan yang dilakukan dengan kontrak atau kerjasama atau swakelola dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Bentuk Jasa Operasi yang diberikan kepada mitra kerjasama berupa: 1. Akses Internet:  Bapeten (Leased Line 7 Mbps)  DRN (Leased Line 2 Mbps)  Ristek (Leased Line 30 Mbps)  ANRI (Leased Line 8 Mbps)  Lemigas (Leased Line 10 Mbps)  Puspiptek (Leased Line 30 Mbps)  Depok (Leased Line 50 Mbps)  UP4B (Leased Line 1 Mbps)

Gambar 3.20. Foto Layanan Internet Akses

2. Cloud Server:  Pemko Cimahi (VPS Mirroring)  Ristek (VPS 2 Core, 2 GB RAM, 100 GB Storage)  Pemkab Sragen (VPS 2 Core, 2 GB RAM, 100 GB Storage)  Depok (VPS 2 Core, 2 GB RAM, 100 GB Storage) LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 43

Gambar 3.21. Foto Layanan Cloud Server

3. Cloud Hosting:  DETIKNAS (CH 500 MB)  Pemkot Pekalongan (CH 1 Core, 1 GB RAM, 250 GB Storage)

Gambar 3.22. Foto Layanan Cloud Hosting LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 44

4. Information Technology Master Plan (ITMP):  Cimahi  Tangsel  PT. PAL  Pemkab Malang  Pemkot Cilegon 5. Pengembangan System Informasi Management:  Cilegon (SIMTASKIN dan KANTAYA)  Ristek (Dashboard IPTEK Nasional, e-Surat dan e-Arsip)  Pemkot Surakarta (e-Disposisi)  Lemigas (Data Warehouse)

Gambar 3.23. Aplikasi e-Surat

Prosentase Capaian IKU 6. 5


Bab III - 45

Tabel 3.8. Jumlah Jasa Operasi yang Dimanfaatkan Mitra Anggaran

Indikator Kinerja

Target

Realisas i

%

Program

Jumlah Jasa Operasi yang dimanfaatkan mitra

25

21

84


Pagu/ perolehan

Pengeluaran

3.000.000.000

2.547.000.000

%

85

Prosentase capaian kinerja Kedeputian TIEM tahun 2012 untuk Sasaran Kinerja 6.5: “Jumlah Jasa Operasi yang dimanfaatkan mitra” di peroleh dari: Prosentase capaian kinerja 21/ 25 x 100% = 84 % Jumlah capaian layanan jasa operasi sebesar 25 buah layanan, dikontribusikan dari Balai Ipteknet Menurut Permenkeu Nomor 249/PMK.02/2011 dikatakan bahwa bila nilai kinerja mempunyai range antara 80 > NK

≤ 90% dikategorikan Baik. Pencapaian

Sasaran Strategis 6.5 sebesar 84 % termasuk kategori Baik. IKU 6.6. : Jumlah Prototype yang dimanfaatkan mitra Gambaran umum kegiatan Kebutuhan mentranskrip materi rekaman (rapat, pidato, presentasi, wawancara, dsb.) dalam media penyimpan data seperti kaset, digital voice recorder dan sebagainya masih sangat tinggi. Secara konvesional, data rekaman ini biasanya diputar menggunakan media player, didengarkan lalu dituliskan isinya oleh seorang penulis.

Masalah utama dalam membuat transkrip adalah lamanya proses

penulisan. Salah satu cara yang biasa ditempuh untuk menyelesaikan masalah seperti ini adalah memecah rekaman menjadi beberapa bagian dan disebar ke beberapa penulis untuk dibuatkan transkripnya. Permasalahan akan semakin kompleks manakala banyak rekaman yang harus segera dibuatkan transkripnya. LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 46

Selain itu keamanan data dan informasi menjadi perhatian serius dalam pembuatan transkrip yang melibatkan pihak ketiga. Kasus kebocoran data suara dan transkrip sering menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan politik yang besar. Untuk mengatasi masalah pembuatan transkrip dari media rekaman, diperlukan suatu sistem yang dapat menghasilkan transkrip maupun ringkasannya secara otomatis. Tujuan dari kegiatan ini adalah membuat suatu sistem perisalah berbasis komputasi awan yang dapat diakses melalui web yang dapat mentranskripsikan format suara tertentu seperti wav, flv, mp3, dsb., untuk menghasilkan transkrip maupun ringkasannya. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan penelitian dan pengembangan teknologi pengenal wicara dan pengikhtisar dokumen bahasa Indonesia dengan menyediakan flatform penelitian dan penyediaan text corpus dan speech corpus berskala besar. Kegiatan ini juga diharapkan menimbulkan sinergi penelitian dan pengembangan teknologi pengenal wicara dan pengikhtisar dokumen bahasa Indonesia pada institusi akademik, bisnis dan pemerintah sehingga akan menghasilkan produkproduk penerapan teknologi pengenal wicara dan pengikhtisar dokumen bahasa Indonesia pada domain telekomunikasi maupun non-telekomunikasi berskala komersial. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan adanya aplikasi pengenal wicara bahasa Indonesia yang mudah dan murah, maka pemanfaatan hasil-hasil yang didapat dari pengembangan teknologi pengenal wicara bahasa Indonesia juga perlu diperluas sehingga lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang dapat menggunakan hasil-hasil kegiatan ini. Untuk itu, kegiatan pada tahun 2012 akan memfokuskan diri pada pengembangan sistem teknologi pengenal wicara bahasa Indonesia dengan menggunakan metoda komputasi awan (cloud computing). LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 47

Tujuan kegiatan a)Melakukan riset, pengembangan, rekayasa teknis dan pengoperasian di bidang teknologi pengenalan wicara untuk bahasa Indonesia dan teknologi pendukung termasuk bidang jaringan, software engineering, dan database b) Meningkatkan kemampuan SDM di bidang teknologi bahasa khususnya teknologi pengenalan wicara c) Meningkatkan sinergi penelitian dan pengembangan teknologi pengenal wicara dan pengikhtisar dokumen bahasa Indonesia pada institusi akademik, bisnis dan pemerintah sehingga akan menghasilkan produkproduk penerapan teknologi pengenal wicara dan pengikhtisar dokumen bahasa

Indonesia

pada

domain

telekomunikasi

maupun

non-

telekomunikasi berskala komersial d) Membangkitkan penelitian dan pengembangan teknologi pengenal wicara dan pengikhtisar dokumen bahasa Indonesia dengan menyediakan flatform penelitian dan penyediaan text corpus dan speech corpus berskala besar Hasil kegiatan a) Prototipe sistem transkripsi otomatis berbasis komputasi awan b) Paket data rekaman suara untuk pengembangan TTS c) Modul

dan

kajian

teknis

mengenai

segmentasi

kalimat

dengan

menggunakan parameter pitch dan pause d) Modul dan kajian teknis mengenai optimalisasi model bahasa sehingga beban sistem dapat berkurang secara signifikan untuk mengakomodasi permintaan layanan pengenalan wicara dan pembuatan transkripsi dari banyak pengguna.


Bab III - 48

Laman hasil transkripsi otomatis melalui akun e‐mail

Laman muka situs transkripsi otomatis

Gambaran sistem transkripsi otomatis berbasis komputasi awan


Tabel 3.9. Jumlah Prototype yang Dimanfaatkan Mitra Anggaran Indikator Kinerja

Jumlah Prototype yang dimanfaatkan mitra

Target

Realisasi

%

Program

1

1

100


Pagu/ perolehan

838.605.000

Pengeluaran

836.605.000

%

99

Prosentase capaian kinerja Kedeputian TIEM tahun 2012 untuk Sasaran Kinerja 6.6: “Jumlah Prototype yang dimanfaatkan mitra” di peroleh dari: Prosentase capaian kinerja 1/ 1 x 100% = 100% Nilai realisasi sebesar 1 buah prototype yang dimanfaatkan mitra diperoleh dari unit PTIK. Menurut panduan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Kemenkeu dan Permenkeu Nomor 249/PMK.02/2011 dikatakan bahwa bila nilai LAKIP TIEM TAHUN 2012

Bab III - 49

kinerja > 100% dikategorikan Sangat Baik.


Sasaran Strategis 6.6. sebesar 100 % termasuk kategori Sangat Baik

3.3.

Akuntabilitas Keuangan Total anggaran Kerdeputian TIEM selama 2012 adalah sebesar Rp. 67.341.809.000,- sedangkan realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar Rp. 65.994.972.820,- atau mencapai 98,00 %.


Bab III - 50

BAB IV. PENUTUP Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Kedeputian TIEM mengacu pada 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama, yaitu : 1. Jumlah Rekomendasi Teknologi yang diterapkan mitra 2. Jumlah Rekomendasi Audit Teknologi yang diterapkan oleh Industri 3. Jumlah Rekomendasi Audit Teknologi yang diterapkan oleh Instansi Pemerintah 4. Jumlah Alih Teknologi yang dimanfaatkan mitra 5. Jumlah Advokasi yang dimanfaatkan mitra 6. Jumlah Pengujian yang dimanfaatkan mitra 7. Jumlah Konsultasi yang dimanfaatkan mitra 8. Jumlah Jasa Operasi yang dimanfaatkan mitra 9. Jumlah Prototype yang dimanfaatkan mitra Secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja Kedeputian TIEM untuk TA. 2012 termasuk Sangat Baik, karena sebagian besar nilai capaian kinerjanya mencapai 100% dan bahkan beberapa diantaranya nilai capaian kinerjanya lebih dari 100%. Namun demikian ada satu IKU yang capaiannya hanya mencapai 84%, yakni Layanan Jasa Operasi. (Lihat Tabel 3.1. Rekapitulasi Pengukuran Kinerja).


Bab IV -1

LAPORAN. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian TIEM

Recommend Documents