L A P O R A N AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2012

Pemerintah Kabupaten Bandung Komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km 17, Soreang, Kabupaten Bandung, 40911.

LAKIP Sekretariat Daerah 2012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit tentang capaian kinerja organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam rencana kerja Tahun 2012. Laporan ini berisi hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja yang dikomparasikan dengan penetapan kinerja, serta secara umum memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program-kegiatan berikut realisasinya. Dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 telah ditetapkan 10 tujuan dan 31 sasaran. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata kumulatif atas 146 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 107%. Hasil capaian kinerja tersebut, menunjukan bahwa secara umum seluruh unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah telah bekerja dengan baik dan dapat melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana kerjanya. Namun demikian perbaikan dalam perumusan indikator kinerja masih perlu dilaksanakan lebih lanjut, untuk lebih mengarah pada optimalisasi perwujudan peran dan fungsi setda dalam perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian kebijakan daerah. Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan self assesment atas hasil kinerja yang telah dilaksanakan dan menjadi rujukan yang efektif menuju upaya perbaikan berkelanjutan oleh seluruh aparatur pelaksana untuk mewujudkan optimalisasi kinerja Sekretariat Daerah yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bandung.


KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung disusun dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Sekretariat Daerah juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2012 sebagai bagian yang terintegrasi dalam upaya pencapaian dan perwujudan Visi Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan serta perkembangan dalam upaya pencapaian atas sasaran strategik Sekretariat Daerah tahun 2015 yang dilaksanakan oleh seluruh Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah. Hasil analisis pencapaian kinerja menunjukan adanya perbaikan dan peningkatan capaian hasil kerja dari setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Namun demikian masih adanya keterbatasan dalam memahami indikator capaian kinerja, analisis data dan sumber daya yang dimiliki, yang pada gilirannya pelaporan ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bandung di masa yang akan datang. Soreang,

Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA, MP Pembina Utama Madya NIP. 19581229 198603 1 011


BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah

Tahun 2012, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah (Setda) sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi Kabupaten Bandung. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LAKIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persfektif transparansi dan akuntabilitas. Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 ditetapkan dan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundangan, sebagai berikut : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor X/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; LAKIP Sekretariat Daerah 2012

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 20102015; 12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. 1.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011, dimaksudkan untuk : 1.

Sebagai salah satu pelaksanaan kewajiban setiap instansi pemerintah sesuai amanat

peraturan

perundang-undangan,

tentang

penyelenggaraan

pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 2.

Memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan

Sekretariat

Daerah

selama

Tahun

2012, dalam

kerangka

mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing. Tujuan penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah ini adalah untuk : 1.

Dapat digunakan sebagai media akuntabilitas Sekretariat Daerah yang menjadi acuan baku dan analisis lanjutan, mengarah pada sinergitas, sinkronisasi, dan integritas pelaksanaan program-kegiatan Sekretariat Daerah sesuai dengan acuan Renstra Sekretariat Daerah dengan arah kebijakan mewujudkan good governance di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.


2.

LAKIP Sekretariat Daerah ini juga berorientasi sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan untuk mengidentifikasi

peluang-peluang

dan

masukan-masukan

penting

berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga Sekretariat Daerah dapat berperan dan berfungsi maksimal memfasilitasi, merumuskan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bandung. C. Data Organisasi 1.

Struktur Organisasi Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagai SKPD ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Sekretariat Daerah merupakan organisasi perangkat daerah yang berkedudukan selaku unsur staf pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Sekretaris Daerah didukung oleh pejabat-pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi

Perekonomian

dan

Kesejahteraan

Rakyat,

dan

Asisten

Administrasi. Struktur jabatan pada organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut : a. Asisten Pemerintahan Dipimpin oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur,

membina,

mengendalikan,

mengkoordinasikan,

dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Daerah di

bidang

penetapan

penyusunan

rumusan

kebijakan

dan

pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk hukum, permasalahan

dan

dokumentasi

hukum,

serta

fasilitasi

dan

pengembangan otonomi daerah. Adapun jenjang struktur jabatan pada tingkat Bagian di Lingkup Asisten Pemerintahan adalah sebagai berikut : 1) Bagian Pemerintahan Umum, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari : LAKIP Sekretariat Daerah 2012

a. Sub Bagian Bina Perangkat Daerah; b. Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga; c. Sub Bagian Pertanahan. 2) Bagian Hukum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari : a. Sub Bagian Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum; b. Sub Bagian Permasalahan Hukum; c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum. 3) Bagian Otonomi Daerah, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari : a. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah; b. Sub Bagian Penataan Daerah; c. Sub Bagian Desentralisasi dan Tugas Pembantuan b. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Dipimpin oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur,

membina,

mengendalikan,

mengkoordinasikan

dan


bidang

penetapan

penyusunan

rumusan

kebijakan

dan

pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengkoordinasian

pelayanan

kesejahteraan

sosial,

pengendalian

pelaksanaan pembangunan serta pengkoordinasian peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah. Adapun jenjang struktur jabatan pada tingkat Bagian di Lingkup Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut : (1)

Bagian Koordinasi Sosial, terdiri dari : a.

Sub. Bagian Koordinasi Pendidikan dan Keagamaan;

b. Sub. Bagian Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana; c. (2)

Sub. Bagian Kesejahteraan Sosial.

Bagian Pembangunan, terdiri dari : a.

Sub. Bagian Penyusunan Program;

b. Sub. Bagian Pengendalian; c. (3)

Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Koordinasi Perekonomian, terdiri dari : a.

Sub. Bagian Koordinasi Sarana Perekonomian;


b. Sub.

Bagian

Promosi

dan

Distribusi

Pengembangan

Perekonomian; c.

Sub. Bagian Pengembangan BUMD.

c. Asisten Administrasi Dipimpin oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur,

membina,

mengendalikan,

mengkoordinasikan

dan


bidang

penetapan

penyusunan

rumusan

kebijakan

dan

pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang di bidang pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan,

keprotokolan,

publikasi dan pemberitaan serta penataan dan pengelolaan aset pemerintah daerah. Adapun struktur jabatan pada tingkat Bagian di Lingkup Asisten Administrasi adalah sebagai berikut : 1) Bagian Umum, terdiri dari : a.

Sub. Bagian Rumah Tangga dan Persandian;

b. Sub. Bagian Keuangan; c.

Sub. Bagian Kepegawaian.

2) Bagian Humas, terdiri dari : a.

Sub. Bagian Tata usaha Pimpinan;

b. Sub. Bagian Protokol; c.

Sub. Bagian Publikasi dan Pemberitaan.

3) Bagian Pengelolaan Aset, terdiri dari : a.

Sub. Bagian Analisa Kebutuhan;

b. Sub. Bagian Inventarisasi dan Penghapusan; c.

Sub. Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian.

(4) Bagian Organisasi a.

Sub Bagian Ketatalaksanaan;

b. Sub Bagian Kelembagaan; c.

Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur.


d. Staf Ahli, terdiri dari : (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan; (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan; (3) Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum; (4) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; (5) Staf Ahli Bidang Pembangunan. 2.

Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi : 1) Mengkoordinasikan

penyusunan

kebijakan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Bandung; 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; 3) Melaksanakan

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

pemerintahan daerah; 4) Membina penyelenggaraan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


D.

Sistematika Penulisan Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2012, LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2012 berupa Pengantar; Maksud dan Tujuan; Data Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2008 meliputi: struktur hirarkhi organisasi, uraian tugas pokok, fungsi dan wewenang Sekretariat Daerah; serta Sistematika Penyajian. BAB II PERENCANAAN STRATEGIS Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah; Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2012; serta Rencana Kinerja Tahun 2012 sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2012, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan pertujuan, analisis capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, termasuk termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya serta perbandingan capaian kinerja 2010-2015. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2012 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya. BAB IV PENUTUP Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2012 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya. LAMPIRAN-LAMPIRAN Data-data pendukung penjelasan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja Sekretariat pada tahun 2012.


BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Strategis Tahun 2010-2015 Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal lokal, regional, maupun global, menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi pemerintah sebagai bentuk responsibiltas pemerintah untuk memenuhi tuntutan dan desakan kearah penyelenggaraan pemerintahan lebih baik. Responsibilitas pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan, sehingga perubahan dapat terjadi secara terarah dan efektif mendorong terwujudnya visi Kabupaten Bandung yang Maju Mandiri Berdaya Saing. Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu sentral dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah, hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah sebagai koordinator perangkat daerah, proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi

kebijakan daerah serta

pembinaan administrasi dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah. Selaku pengatur gerak penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah berperan penting dalam membangun dan mensinergiskan kesatuan arah pandangan dan mekanisme gerak tujuan SKPD menuju Visi utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Semakin tingginya tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas bentuk dan kualitas pelayanan, perlu diakomodasikan dalam bentuk respon positif, melalui pengaturan, pengendalian, dan pengkoordinasian kebijakan daerah secara tepat dan cepat. Dengan proses yang teratur, terkendali, dan terkoordinasi mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, sampai dengan pelaporan, akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya, yang pada gilirannya secara terus menerus dapat terkoreksi LAKIP Sekretariat Daerah 2012

dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Fasilitasi, sinkronisasi SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung ini menjadi salah satu tugas pokok dari Sekretariat Daerah. Hal ini kemudian menjadi faktor pendorong sekretariat daerah untuk menjadi lebih profesional, sehingga mampu menjadi sentral guidence bagi pelaksanaan urusan dan kewenangan SKPD sesuai dengan

dinamika

perubahan

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

tuntutan

dan

dinamika

peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. 1.

Visi Berdasarkan

kondisi,

potensi,

permasalahan,

peluang,

pemerintahan, serta dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Visi Kabupaten Bandung, maka Visi Sekretariat Daerah adalah : “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel, melalui peningkatan kualitas peran dan fungsi Sekretariat Daerah Dalam Rangka Perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Bandung” Visi Sekretariat Daerah mengarah pada perwujudan tatanan penyelenggaraan pemerintah dengan kualitas dan kuantitas yang mampu melaksanakan reformasi birokrasi, dan mampu merespon, memfasilitasi dan memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat akan peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. 2.

Misi Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1)

Meningkatkan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

melalui

kualitas

pengkoordinasian penyusunan rumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah di Bidang Pemerintahan Umum, Hukum dan Otonomi Daerah; 2)

Meningkatkan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

melalui

kualitas

pengkoordinasian penyusunan rumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan


kebijakan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah di Bidang Pembangunan, Sosial dan Perekonomian; 3)

Meningkatkan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

melalui

kualitas

pengkoordinasian penyusunan rumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah di Bidang

Kehumasan,

Pengelolaan Aset, Organisasi dan

Ketatalaksanaan; 4)

Meningkatkan kualitas dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.

B.

Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah, kemudian dirumuskan 10 (sepuluh) tujuan strategis (strategic goals) Sekretariat Daerah sebagai pedoman arah gerak operasional pelaksanaan program kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah, sebagai berikut : a)

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum daerah;

b)

Terwujudnya Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan Yang Implementatif di Kabupaten Bandung;

c)

Terwujudnya Penataan dan Pengembangan Otonomi Daerah serta Tugas Pembantuan di Daerah;

d)

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial;

e)

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian pelaksanaan pembangunan;


f)

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

di

bidang

peningkatan

dan

pengembangan perekonomian daerah; g)

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

di

bidang

pengorganisasian

pemerintahan daerah; h)

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penataan dan pengelolaan aset daerah;

i)

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan pimpinan, publikasi dan pemberitaan;

j)

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah. Kesepuluh tujuan tersebut menunjukan peran sentral Sekretariat Daerah

sebagai pusat dari pengaturan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah melingkupi seluruh urusan pemerintahan yang teknis kewenangannya didistribusikan menjadi tugas pokok seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas, ditetapkan sasaran-sasaran pencapaian tujuan, sebagaimana berikut : 1.

Untuk mencapai tujuan T1, ditetapkan sasaran sebagai berikut : a.

Meningkatnya kualitas pembinaan perangkat daerah;

b. Meningkatnya kualitas fasilitasi pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga; c. 2.

Meningkatnya kualitas fasilitasi pelayanan pertanahan.


Meningkatnya kualitas pengkajian produk hukum daerah;

b. Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan hukum daerah; c. 3.

Meningkatnya kualitas penataan dokumentasi produk hukum.


Meningkatnya kualitas pengembangan otonomi daerah;


b. Meningkatnya kualitas penataan kewenangan daerah; c. 4.

Meningkatnya kualitas desentralisasi dan tugas pembantuan.


Meningkatnya kualitas koordinasi pendidikan dan keagamaan;

b. Meningkatnya kualitas fasilitasi penanganan bencana dan pasca bencana; c. 5.

Meningkatnya kualitas fasilitasi kesejahteraan sosial.


Meningkatnya kualitas penyusunan program pembangunan daerah;

b. Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah; c. 6.

Meningkatnya kualitas evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.


Meningkatnya kualitas koordinasi sarana perekonomian;

b. Meningkatnya

kualitas

pelaksanaan

promosi

dan

distribusi

pengembangan perekonomian; c. 7.

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengembangan BUMD.


Meningkatnya kualitas penataan sistem ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah;

b. Meningkatnya kualitas penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah; c. 8.

Meningkatnya kualitas pendayagunaan aparatur.


Meningkatnya kualitas Analisa Kebutuhan Aset Daerah;

b. Meningkatnya kualitas Inventarisasi dan penghapusan aset daerah; c.

Meningkatnya kualitas pengembangan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian aset daerah;

d. Meningkatnya jumlah PAD dari sewa tanah, penghapusan barang milik daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. 9.


Meningkatnya kualitas fasilitasi kegiatan ketatausahaan pimpinan;

b. Meningkatnya kualitas publikasi dan pemberitaan kegiatan pemerintahan daerah; c.

Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan keprotokolan pemerintahan daerah;


10. Untuk mencapai tujuan T10, ditetapkan sasaran sebagai berikut : a.

Meningkatnya

kualitas

pelaksanaan

fasilitasi

penyelenggaraan

kerumahtanggan dan persandian; b. Meningkatnya kualitas penataan administrasi pengelolaan keuangan Setda; c. C.

Meningkatnya kualitas penataan administrasi kepegawaian Setda.

Kebijakan Strategis Dalam upaya pencapaian sasaran prioritas selanjutnya disusun dan ditetapkan

kebijakan strategis sebagai langkah-langkah yang perlu dilaksanakan pada upaya pencapaian sasaran tersebut. Penetapan kebijakan tersebut diperlukan untuk mensinergiskan dan membangun keterpaduan langkah dan gerak pelaksanaan kegiatan-kegiatan, pengaturan tahap-tahap pencapaian tujuan berdasarkan prioritas, waktu, dan pertimbangan serta sebab-akibat antara program-kegiatan yang saling berkaitan. Kebijakan strategis Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam upaya mewujudakan Visi-Misi Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas fungsi Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut : (1) Peningkatan kualitas pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam proses perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah; (2) Peningkatan kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; (3) Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; (4) Peningkatan kualitas pembinaan administrasi dan pembinaan aparatur pemerintah daerah; (5) Peningkatan kualitas fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Penetapan kebijakan selanjutnya dijadikan landasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang menjadi langkah operasional perangkat kerja sekretariat daerah dalam pencapaian tujuan dan sasarannya. Susunan operasionalisasi upayaupaya tersebut tercakup dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan memuat target kinerja out put/out come secara jelas dan terukur, sehingga tingkat


pencapaian target tahun berjalan sampai dengan target akhir tahun renstra dapat diketahui. D.

Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk mengukur capaian kinerja Sekretariat Daerah dalam kerangka pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan, dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2015, dijelaskan dalam tabel berikut : Tabel 1 Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Sekretariat Daerah No 1. .

2.

Tujuan

Indikator Kinerja

Target Th 2015

Terwujudnya Peningkatan Kualitas 3 Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, Dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pemerintahan Umum Daerah;

Jumlah kegiatan lomba perangkat kewilayahan Jumlah bimtek pelayanan publik Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jumlah fasilitasi rapat Muspida Jumlah fasilitasi kerjasama daerah Jumlah Sosialisasi pemilu kDH Jumlah fasilitasi proses penetapan lokasi pengadaan tanah instansi pemerintah Jumlah bimtek hukum pertanahan bagi aparatur kewilayahan Jumlah dokumen peta batas wilayah Jumlah fasilitasi penerbitan produk hukum : a) Keputusan Bupati b) Kesepakatan Bersama c) Perjanjian d) Keputusan Sekda Jumlah fasilitasi Penerbitan LD tahun berjalan Jumlah fasilitasi Penerbitan BD tahun berjalan Terlaksananya program legislasi daerah Jumlah fasilitasi Penetapan Perda Jumlah fasilitasi Penetapan Perbup Jumlah fasilitasi penyelesaian perkara hukum Jumlah fasilitasi penyelesaian legal

1 keg/th

Terwujudnya Peningkatan Penataan Peraturan PerundangUndangan Yang Implementatif di Kabupaten Bandung


1 keg/th 100%/th 1 dok/th 100%/th 100%/th 100%/rencana 100%/usulan/th

1 keg/th 1 dok/th

100%/th 100%/th 100%/th 100%/th 100%/th 100%/th 100%/th 100%/th 100%/th 100%/th 100%/th

3.

4.

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan dan pengembangan ortonomi daerah

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial

opinion Jumlah diseminasi RANHAM di kecamatan Jumlah Kadarkum Jumlah Pengukuhan RANHAM Jumlah kodifikasi produk hukum daerah dan pusat: a) Perda th 2012 b) Perbub th 2012 c) Kepbub th 2012 d) Warta Pusat e) MoU/Perjanjian f) Sampul CD Produk Hukum Jumlah sosialisasi produk hukum Jumlah fasilitasi dan konsolidasi penanganan potensi panas bumi Jumlah dokumen kajian potensi dan optimalisasi PAD Jumlah laporan inventarisasi nama rupabumi Jumlah bimtek toponimi bagi para kasi sosbud kecamatan Jumlah dokumen kajian potensi dan optimalisasi PBB-P2 Jumlah sosialisasi persiapan pengalihan PBB-P2 Jumlah raperda pemekaran desa Jumlah dokumen kajian pemekaran desa Jumlah bimtek pengembangan aparatur kecamatan Jumlah fasilitasi peresmian desa hasil pemekaran Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan dialog/audensi antara KDH dengan tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organanisasi sosial dan masyarakat. Jumlah fasilitasi kegiatan FKUU Jumlah dokumen data hasil pendataan sarana dan prasarana keagamaan Jumlah pelaksanaan kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (Pospeda) Jumlah fasilitasi kejadian bencana dan pasca bencana Jumlah monitoring dan evaluasi penerima hibah sarana dan prasarana keagamaan (Masjid,


100%/th 100%/rencana 100%/rencana 100%/th 100%/th 100%/th 100%/th 100%/th 100%/th 100%/th 100%/rencana 100%/rencana 100%/rencana 100% 100% 100%/rencana 100%/rencana 100%/rencana 100%/rencana 100%/rencana 100%/rencana 100%/th

100%/th 100%/th

100%/rencana

100%/th 100%/th

Pontren, MD, MT)

5.

6.

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan pembangunan

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah

Jumlah monitoring dan evaluasi penerima bantuan sosial Jumlah pedoman pengadaan barang dan jasa melalui e-proc Jumlah fasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada Pokja ULP SKPD Jumlah sosialisasi tentang regulasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Jumlah % pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui e-proc Jumlah pedoman standar belanja daerah Jumlah keg monitoring, terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Jumlah lokus monitoring pelaksanaan kegiatan bantuan Gubernur Jumlah dokumen hasil kegiatan monitoring kegiatan pembangunan Jumlah kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan oleh SKPD Jumlah Evaluasi dan laporan pelaks bantuan Gubernur dan DAK Jumlah lokus pengendalian, pelaporan keg pembangunan dana CSR Peningkatan kualitas saranaprasarana perekonomian: - Jumlah dok hasil pendataan sarana prasarana perekonomian - Jumlah persentase saranaprasarana perekonomian yang baik Peningkatan kualitas bantuan masyarakat: - Jumlah verifikasi dan rekomendasi proposal permohonan bantuan keuangan masyarakat - Jumlah monitoring pemanfaatan bantuan keuangan Peningkatan kualitas dan kuantitas pengembangan Gerakan Multi Agrobisnis (GEMAR): -


Jumlah Anggota Gapoktan

100%/th 1 pedoman 100%/th

1 keg/th

100%/th 1 pedoman/th 100%/th

100%/th

100%/th 100%/th

100%/th 31 kec/th

1 Dok/th 80%

100%/th

100%/th

100%/jml anggota

-

Jumlah Unit Usaha Pertanian yang dikembangkan - Jumlah Fasilitasi Pembinaan Manajemen Usaha dan Peningkatan Kelembagaan yang dilakukan - Realisasi Perkembangan Keuangan Bantuan Program GEMAR Fasilitasi Peningkatan kualitas pengelolaan DBHCHT : - Data Potensi Produktivitas Tembakau dan Kelompok Petani Tembakau - Jumlah Kecamatan yang mempunyai Potensi Pertanian Tembakau - Jumlah Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau - Jumlah Total Petani Tembakau yang telah mengikuti Sosialisasi - Target dan Realisasi Penyerapan DBH CHT Kabupaten - Target dan Realisasi Penyerapan DBH CHT untuk Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Promosi dan Produktivitas Produk Unggulan Daerah Jumlah Keikutsertaan SKPD dalam Pameran Jumlah Jenis Produk Unggulan Daerah Sebaran Wilayah Pemasaran Produk Unggulan Jumlah Fasilitasi Pembinaan kepada UMKM Produk Unggulan Jumlah Keikutsertaan SKPD dalam pameran Penataan Ulang PD. BPR Jumlah Dokumen Penyusunan Aset Awal PD. BPR Jumlah Dokumen Penyusunan Aset PD. BPR Dalam likuidasi Jumlah Penyelesaian PD. BPR Dalam Likuidasi Peningkatan Status Hukum Kelembagaan PD. BPR Jumlah Peningkatan PAD dari BUMD Jumlah Target dan Realisasi PAD dari PD. BPR


100%/target

100%/th

3.772.370.000

1 Dokumen/th

100%/target/th

100%/th 100% 100%/target/th 100%/target/th

100%/th 100%/target/th 100%/target 100%/target/th 100%/target/th

100% 100% 100% 2 Perda

100%/target/th

7.

8.

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengorganisasian pemerintahan daerah

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan penataan penataan dan pengelolaan aset daerah

Jumlah Target dan Realisasi PAD dari PDAM Jumlah Target dan Realisasi PAD dari PT. CBS Jumlah Perda pembentukan/ perubahan struktur OPD sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah Perbup penetapan/ perubahan tupoksi Jumlah regulasi ketatalaksanaan Jumlah sosialisasi dan seminar ketatalaksanaan Jumlah SPM ditetapkan Jumlah SKPD menetapkan SOP Jumlah SKPD menetapkan IKU Jumlah perumusan penyusunan kebijakan SOP Jumlah fasilitasi kegiatan penilaian CPP dan CBAN Jumlah dok laporan penyelenggaraan pemerintahan Jumlah dok ANJAB SKPD Jumlah fasilitasi penyusunan Perubahan kebijakan Regulasi TPPNS Jumlah dok ABK SKPD Jumlah dok Evaluasi Jabatan SKPD Jumlah SKPD menyusun LAKIP Jumlah SKPD menyusun LAKIP Jumlah dokumen laporan barang milik daerah Jumlah dokumen DKBMD dan DKPBMD Jumlah RKBMD dan RKPBMD Jumlah Inventarisasi pengumpulan data barang milik daerah menurut SKPD di lingkungan Pemda Sosialisasi aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Data hasil pendampingan pengelolaan barang milik daerah oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat : - Persentase jumlah aset ternilai - Persentase jumlah aset tercatat - Jumlah dokumen aset barang daerah Jumlah aset/barang yang dihapuskan Jumlah dokumen hasil kegiatan rekonsiliasi pelimpahan aset tetap dari Kab. Bandung ke Kab. Bandung Barat


100%/target/th 100%/target/th 100%/rencana

100%/rencana 100% 100% 15 bidang 73 SKPD 73 SKPD 1 perbub 1 keg/th 100%/th 32 SKPD 100%

73 SKPD 32 SKPD 73 SKPD 73 SKPD 1 dok/th 2 dok/th 2 dok/th 73 dok

1 keg/th

100% 100% 1 dok/th 100%/target/th 100%/target

Jumlah Penaksiran / penilaian atas aset tanah Pemda Jumlah penyelesaian permasalahan aset pertanahan Jumlah pemberkasan sertifikasi aset tanah Pemda Jumlah pendataan penggunaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Bandung Jumlah pendapatan dari pemanfaatan tanah, penghapusan barang milik daerah, dan dari pendapatan lain-lain yang sah. 9.

10.

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan hubungan masyarakat

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah

Persentase pelayanan administrasi surat-menyurat Sekretariat Jumlah fasilitasi penyusunan sambutan Sekretariat Jumlah fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi pejabat Pemerintah Daerah Jumlah fasilitasi kunjungan kerja internal Pemerintah Daerah Jumlah kunjungan kerja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Jumlah penyediaan jenis bahan bacaan Jumlah penyediaan sarana penyebarluasan informasi : Pembuatan Press release untuk dimuat di Media masa & Media Elektronik Fasilitasi kegiatan kunjungan Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan upacara dan acara ceremonial Pemerintah Daerah Jumlah pelayanan jasa komunikasi sumberdaya air, dan listrik Jumlah kegiatan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bahan dan jasa pelayanan kebersihan selama 1 th Jumlah ketersediaan ATK Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen listrik Jumlah makan minuman penunjang kegiatan penerimaan tamu dan rapat dinas Jumlah kendaraan dinas roda 4 Jumlah perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan rumah jabatan


100%/target 9 permasalahan 25 berkas 100% (80 SKPD)

100%/target/th

100%/th 100%/th 100%/th

100%/th 100%/th

68 jenis /th 100%/target/th

100%/th 100%/th

100% /th 100% /th 100% /th 100% /th 100% /th 100% /th 100% /th

100% /target/th 100% /target/th 100% /target/th

Jumlah peralatan gedung kantor Jumlah meubeuleuir Jumlah alat-alat komunikasi Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin rumah jabatan Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin rumah dinas Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin mobil jabatan Jumlah pemeliharaan kendaraan mobil dinas Jumlah pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan Jumlah pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan/dinas Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan meubeulair Jumlah pengadaan pakaian dinas KDH, WKDH, Setda Jumlah laporan administrasi keuangan Jumlah laporan keuangan KDH/WKDH dan Setda semesteran Jumlah laporan keuanganKDH/ WKDH dan Setda akhir tahun Jumlah cakupan pelayanan kesehatan

100% /target/th 100% /target/th 100% /target/th 100% /th

Jumlah bahan bacaan dan Perundang-undangan Jumlah kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan sekretariat ke luar daerah Jumlah pembayaran kontrak kerja Jumlah kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan sekretariat di dalam daerah

100%/th

100% /th 100% /th 100% /th 100% /th 100% /th 100% /th 100% /th 100% /th 100%/th 36 lap/th 2 dok/th 2 dok/th 100%/tn

100%/th

100%/th 100%/th

Sumber : Data seluruh Bagian Tahun 2013

D. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Sebagaimana penjelasan sebelumnya, tugas pokok Sekretariat Daerah dikoordinasikan oleh 3 Asisten, dan dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) bagian, sehingga penetapan kinerja Sekretariat Daerah merangkum rencana pencapaian kinerja bagianbagian.


Rincian penetapan kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2 Penetapan Kinerja Tahun 2012 dan Alokasi Anggaran Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Jumlah kegiatan lomba perangkat daerah(kelurahan) Jumlah bimtek pelayanan publik Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2011 Jumlah fasilitasi rapat Muspida Jumlah fasilitasi kerjasama daerah Jumlah sosialisasi pemilu kepala daerah Jumlah fasilitasi proses penetapan lokasi pengadaan tanah instansi pemerintah Jumlah bimtek penyuluhan hukum pertanahan bagi aparatur kewilayahan Jumlah dokumen peta batas wilayah Penataan peraturaan Jumlah penerbitan produk perundang-undangan hukum : yang implementatif a) Keputusan Bupati b) Kesepakatan Bersama c) Perjanjian d) Keputusan Sekda Jumlah Penerbitan LD tahun berjalan Jumlah Penerbitan BD tahun berjalan Terlaksananya program legislasi daerah Jumlah Penetapan Perda Jumlah Penetapan Perbup Jumlah penyelesaian perkara hukum Jumlah penyelesaian legal

Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemerintahan Umum Daerah


Target

Anggaran

1 keg

3.109.861.235,-

2 keg 2 laporan

1 laporan

100% 100% 1 keg 100%

1 keg

1 dok 1.449.840.000,350 SK 10 10 0 20 25 1 keg 23 25 15 PH 8 LO

Peningkatan Penataan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Daerah

opinion Jumlah diseminasi RANHAM di kecamatan di kecamatan Jumlah Kadarkum Jumlah Pengukuhan RANHAM Jumlah kodifikasi produk hukum daerah dan pusat: g) Perda th 2012 h) Perbub th 2012 i) Kepbub th 2012 j) Warta Pusat k) MoU/Perjanjian l) Sampul CD Produk Hukum Jumlah sosialisasi produk hukum Jumlah fasilitasi dan konsolidasi penanganan potensi panas bumi Jumlah dokumen kajian potensi dan optimalisasi PAD Jumlah laporan inventarisasi nama rupabumi Jumlah bimtek toponimi bagi para kasi sosbud kecamatan Jumlah dokumen kajian potensi dan optimalisasi PBB-P2 Jumlah sosialisasi persiapan pengalihan PBB-P2 Jumlah raperda pemekaran desa Jumlah dokumen kajian pemekaran desa Jumlah bimtek pengembangan aparatur kecamatan Jumlah fasilitasi peresmian desa hasil pemekaran Jumlah pelaksanaan kegiatan dialog/audensi antara KDH dengan tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organanisasi sosial dan masyarakat.

Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Jumlah kegiatan FKUU Penyelenggaraan Jumlah dokumen data hasil Pemerintahan Daerah pendataan sarana dan


2 kec 15 kec 1 keg

300 300 200 50 50 300 21 keg 1 keg

1.670.000.000,-

1 dok

1 laporan 1 keg

1 dok

2 keg 4 dok 3 dok 1 keg

3 keg 7 keg

11 1 dok

1.450.000.000,-

di Bidang prasarana keagamaan Penyelenggaraan Jumlah pelaksanaan 1 keg Pelayanan kegiatan Pekan Olah Raga Kesejahteraan Sosial dan Seni Pondok Pesantren Daerah (Pospeda) Jumlah fasilitasi kejadian 148 kejadian bencana dan pasca bencana Jumlah monitoring dan evaluasi penerima hibah sarana dan prasarana 704 proposal keagamaan (Masjid, Pontren, MD, MT) Jumlah monitoring dan evaluasi penerima bantuan 9 proposal sosial 1 pedoman Peningkatan Kualitas Jumlah pedoman pengadaan Perencanaan Teknis barang dan jasa melalui eproc Operasional, 71 Pokja ULP Perumusan Kebijakan, Jumlah fasilitasi pengadaan barang/jasa secara Pembinaan, Pengendalian, dan elektronik kepada Pokja ULP SKPD Pengkoordinasian 1 kegiatan Teknis Administratif Jumlah sosialisasi tentang regulasi pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pengadaan barang/jasa Rp. di Bidang Jumlah 40 % pengadaan barang dan jasa 979.895.278.676,00 Penyelenggaraan dilaksanakan melalui e-proc Pengendalian Jumlah pedoman standar 1 pedoman Pelaksanaan belanja daerah Pembangunan Jumlah keg monitoring, 71 SKPD terhadap pelaksanaan 1.825 kegiatan pembangunan paket/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Jumlah lokus monitoring 10 SKPD pelaksanaan kegiatan bantuan Gubernur Jumlah dokumen hasil 1 dok kegiatan monitoring kegiatan pembangunan Jumlah kegiatan evaluasi 71 SKPD dan pelaporan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan oleh SKPD Jumlah Evaluasi dan laporan 10 SKPD pelaks bantuan Gubernur dan DAK Jumlah lokus pengendalian, 31 Kec pelaporan keg pembangunan dana CSR


1.337.500.000,-

Peningkatan perekonomian daerah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (UMKM) dan pengembangan iklim usaha

Peningkatan kualitas saranaprasarana perekonomian: - Jumlah dok hasil pendataan sarana prasarana perekonomian - Jumlah persentase saranaprasarana perekonomian yang baik Peningkatan kualitas bantuan masyarakat: - Jumlah verifikasi dan rekomendasi proposal permohonan bantuan keuangan masyarakat - Jumlah monitoring pemanfaatan bantuan keuangan Peningkatan kualitas dan kuantitas pengembangan Gerakan Multi Agrobisnis (GEMAR): - Jumlah Anggota Gapoktan - Jumlah Unit Usaha Pertanian yang dikembangkan - Jumlah Fasilitasi Pembinaan Manajemen Usaha dan Peningkatan Kelembagaan yang dilakukan - Realisasi Perkembangan Keuangan Bantuan Program GEMAR Fasilitasi Peningkatan kualitas pengelolaan DBHCHT : - Data Potensi Produktivitas Tembakau dan Kelompok Petani Tembakau - Jumlah Kecamatan yang mempunyai Potensi Pertanian Tembakau - Jumlah Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau - Jumlah Total Petani Tembakau yang telah mengikuti Sosialisasi - Target dan Realisasi Penyerapan DBH CHT Kabupaten - Target dan Realisasi Penyerapan DBH CHT


1.950.000.000,-

1 Dokumen

4 Kali

717 Penerima

3 kali

3 Gapoktan 239 Anggota

9 Jenis

4 kali

1 Dokumen

15 Kecamatan

32 Kali

3252 KK

3.199.002.389 400.000.000

Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengorganisasian Pemerintahan Daerah

untuk Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Promosi dan Produktivitas Produk Unggulan Daerah Jumlah Keikutsertaan SKPD dalam Pameran Jumlah Jenis Produk Unggulan Daerah Sebaran Wilayah Pemasaran Produk Unggulan Jumlah Fasilitasi Pembinaan kepada UMKM Produk Unggulan Penataan Ulang PD. BPR Jumlah Dokumen Penyusunan Aset Awal PD. BPR Jumlah Dokumen Penyusunan Aset PD. BPR Dalam likuidasi Jumlah Penyelesaian PD. BPR Dalam Likuidasi Peningkatan Status Hukum Kelembagaan PD. BPR Jumlah Peningkatan PAD dari BUMD Jumlah Target dan Realisasi PAD dari PD. BPR Jumlah Target dan Realisasi PAD dari PDAM Jumlah Target dan Realisasi PAD dari PT. CBS Jumlah Perda pembentukan/ perubahan struktur OPD sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah Perbup penetapan/ perubahan tupoksi Jumlah regulasi ketatalaksanaan Jumlah sosialisasi dan seminar ketatalaksanaan Jumlah perumusan penyusunan kebijakan SOP Jumlah fasilitasi kegiatan penilaian CPP dan CBAN Jumlah dok laporan penyelenggaraan pemerintahan Jumlah dok ANJAB SKPD Jumlah fasilitasi penyusunan Perbub atas Perubahan Regulasi TP-PNS


24 Kali 81 Produk 4 Wilayah 2 Kali

1 Dokumen

1 Dokumen 1 Kegiatan 2 Perda

1.200.000.000 2.200.000.000 250.000.000 3 Perda

3 Perbup 4 Perbup 2 Keg 1 Perbub 1 keg 4 dok

10 Dok 1 Perbup

1.253.169.200,-

Jumlah fasilitasi penyusunan Kepbub atas Perubahan Regulasi TP-PNS Peningkatan kualitas Jumlah dokumen pelaporan perencanaan teknis aset/barang daerah operasional, Jumlah dokumen DKBMD perumusan kebijakan, dan DKPBMD tahun 2012 pembinaan, Jumlah RKBMD dan pengendalian, dan RKPBMD tahun 2013 pengkoordinasian Jumlah Inventarisasi teknis administratif pengumpulan data barang penyelenggaraan milik daerah menurut SKPD pemerintahan daerah di lingkungan Pemda di bidang Sosialisasi aplikasi SIMDA penyelenggaraan Barang Milik Daerah penataan penataan dan Data hasil pendampingan pengelolaan aset pengelolaan barang milik daerah daerah oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat : - Persentase jumlah aset ternilai - Persentase jumlah aset tercatat - Jumlah dok aset/barang hasil pendampingan Jumlah aset/barang yang dihapuskan Jumlah dokumen hasil kegiatan rekonsiliasi pelimpahan aset tetap dari Kab. Bandung ke Kab. Bandung Barat Jumlah Penaksiran / penilaian atas aset tanah Pemda Jumlah penyelesaian permasalahan aset pertanahan Jumlah pemberkasan sertifikasi aset tanah Pemda Jumlah pendataan penggunaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Bandung Jumlah pendapatan dari sewa tanah, penghapusan barang milik daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. pelayanan Peningkatan Kualitas Persentase administrasi surat-menyurat Pelaksanaan Sekretariat


1 Kepbub

1 dok

Rp. 1.340.000.000,-

2 dok 2 dok 3 dok

1 keg, 110 orang

100% 100% 1 dok 33 buah 1 dok

17 bidang

9 Permasalahan

25 berkas 80 SKPD

Rp. 280.000.000,-

2.661.018.310,100%

Ketatausahaan Pimpinan, Keprotokolan, Publikasi Pemberitaan

dan serta

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kerumahtanggaan dan Persandian, Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah, serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah

Jumlah penyusunan sambutan Sekretariat Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pejabat Pemerintah Daerah Jumlah kunjungan kerja internal Pemerintah Daerah Jumlah kunjungan kerja dengan Pememerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Jumlah penyediaan jenis bahan bacaan Jumlah penyediaan sarana penyebarluasan informasi : Pembuatan Press release untuk dimuat di Media masa & Media Elektronik Fasilitasi kegiatan kunjungan Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan upacara dan acara ceremonial Pemerintah Daerah Jumlah pelayanan jasa komunikasi sumberdaya air, dan listrik Jumlah kegiatan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bahan dan jasa pelayanan kebersihan selama 1 th Jumlah ketersediaan ATK Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen listrik Jumlah makan minuman penunjang kegiatan penerimaan tamu dan rapat dinas Jumlah kendaraan dinas roda 4 Jumlah perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan rumah jabatan Jumlah peralatan gedung kantor Jumlah meubeuleuir Jumlah alat-alat komunikasi Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin rumah jabatan


240 4 Rakorda 31 kecamatan

3 Kunker

68 jenis 180 pres release 1.243 lembar foto 8.438 kliping 100 % 100 % 3 keg, 12 bulan

193 keg

100 jenis, 81 orang

192 jenis 54 Jenis 14 jenis 15 kegiatan

1 jenis 10 jenis 4 jenis 3 jenis 40 buah 6 unit 2 keg

34.212.272.500,-

Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin rumah dinas Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin mobil jabatan Jumlah pemeliharaan kendaraan mobil dinas Jumlah pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan Jumlah pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan/dinas Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan meubeulair Jumlah pengadaan pakaian dinas KDH, WKDH, Setda Jumlah laporan administrasi keuangan Jumlah laporan keuangan KDH/WKDH dan Setda semesteran Jumlah laporan keuanganKDH/WKDH dan Setda akhir tahun Jumlah cakupan pelayanan kesehatan Jumlah bahan bacaan dan Perundang-undangan Jumlah kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan sekretariat ke luar daerah Jumlah pembayaran kontrak kerja Jumlah kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan sekretariat di dalam daerah

3 keg

2 jenis

2 jenis 104 kegiatan 10 jenis

10 jenis

2 kegiatan 3 jenis 117 jenis 36 lap 2 laporan

2 laporan

3 keg 65 buku 3 kegiatan

130 pembayaran 342 keg.

Sumber : Data seluruh Bagian Tahun 2013

E.

Alokasi Anggaran Menurut Bagian dan Jenis Belanja Program Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja

tujuan dan sasaran rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2012, diuraikan menurut alokasi anggaran per unit bagian adalah sebagai berikut :


Tabel 3 Alokasi Anggaran Menurut Bagian No

Nama Bagian

Jumlah (Rp.)

1.

Bagian Pemerintahan Umum

3.109.861.235,-

2.

Bagian Hukum

1.449.840.000,-

3.

Bagian Otonomi Daerah

1.670.000.000,-

4.

Bagian Koordinasi Perekonomian

1.950.000.000,-

5.

Bagian Koordinasi Sosial

1.450.000.000,-

6.

Bagian Pembangunan

1.337.500.000,-

7.

Bagian Umum

34.212.272.500,-

8.

Bagian Humas

2.661.018.310,-

9.

Bagian Aset

1.340.000.000,-

10.

Bagian Organisasi

1.253.169.200,JUMLAH

50.433.661.245,-

Sumber : Data Bagian Umum Tahun 2013

Rincaian alokasi anggaran menurut program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun anggaran 2012, Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung telah menetapkan 10 (sepuluh) tujuan dan 31 (tiga puluh satu) sasaran yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 146 indikator kinerja. Realisasi kinerja pada akhir tahun menunjukan bahwa secara keseluruhan target sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, dengan rata-rata persentase pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan adalah 107%. Suatu organisasi dinyatakan berhasil apabila hasil capaian target kinerjanya melebihi 80% dari target kinerja perencanaan yang ditetapkan. A.

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2012, dilakukan

dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja sasaran yang dicapai. Rincian tingkat capaian kinerja indikator sasaran pada masing-masing tujuan, secara umum diuraikan dalam tabel-tabel berikut : Tabel 4 Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 1 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemerintahan Umum Daerah Sasaran Meningkatnya kualitas fasilitasi pembinaan perangkat daerah

Meningkatnya Kualitas pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga

Indikator Kinerja Uraian Target Jumlah kegiatan lomba 1 keg perangkat daerah(kelurahan) Jumlah bimtek pelayanan 2 keg publik Jumlah laporan 2 laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Jumlah Laporan Keterangan 1 laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2011 Jumlah fasilitasi rapat 100% Muspida Jumlah fasilitasi kerjasama 100% daerah


Realisasi 1 keg

% 100%

2 keg

100%

2 laporan

100%

1 laporan

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya fasilitasi pelayanan pertanahan

Jumlah sosialisasi pemilu kepala daerah Jumlah fasilitasi proses penetapan lokasi pengadaan tanah instansi pemerintah Jumlah bimtek penyuluhan hukum pertanahan bagi aparatur kewilayahan Jumlah dokumen peta batas wilayah

1 keg

1 keg

100%

100%

100%

100%

1 keg

1 keg

100%

1 dok

1 dok

100%

Rata-Rata

100%

Sumber : Data Bagian Pemerintahan Umum Th 2013

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan 1 ; Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdiri dari 3 sasaran dengan 10 indikator kinerja. Tingkat capaian kinerja rata-rata seluruh indikator kinerja tujuan 1 adalah 100 %. Capaian kinerja tujuan ini tercapai 100%, menjelaskan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mencapai target kinerja kegiatan (out put) sesuai dengan rencana. Tabel 5 Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 2 Terwujudnya Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan Yang Implementatif di Kabupaten Bandung Sasaran Meningkatnya fasilitasi analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundangundangan

Meningkatnya fasilitasi pembinaan permasalahan hukum

Indikator Kinerja Target produk

Uraian Jumlah penerbitan hukum : e) Keputusan Bupati f) Kesepakatan Bersama g) Perjanjian h) Keputusan Sekda Jumlah Penerbitan LD tahun berjalan Jumlah Penerbitan BD tahun berjalan Terlaksananya program legislasi daerah Jumlah Penetapan Perda Jumlah Penetapan Perbup Jumlah penyelesaian perkara hukum Jumlah penyelesaian legal opinion Jumlah diseminasi RANHAM di kecamatan di kecamatan


Realisasi

% 253,2%

350 SK 10 10 0 20

570 SK 11 45 29 20

162,8% 110% 450% 290% 100%

25

25

100%

1 keg

1 Keg

100%

23 25 15 PH

32 60 17 PH

139,1% 240% 113,3%

8 LO

8 LO

100%

2 kec

2 Kec

100%

Meningkatnya Kualitas pelayanan dokumentasi hukum

Jumlah Kadarkum Jumlah Pengukuhan RANHAM Jumlah kodifikasi produk hukum daerah dan pusat: m) Perda th 2012 n) Perbub th 2012 o) Kepbub th 2012 p) Warta Pusat q) MoU/Perjanjian r) Sampul CD Produk Hukum Jumlah sosialisasi produk hukum

15 kec 1 keg

15 kec 1 keg

100% 100% 100%

300 300 200 50 50 300 21 keg

300 300 200 50 50 300 21 keg

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rata-Rata

126,58%

Sumber : Data Bagian Hukum Th 2013

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan 2 ; Terwujudnya peningkatan penataan peraturan perundang-undangan yang implementatif di Kabupaten Bandung, memiliki 3 sasaran dan indikator keberhasilan kinerja capaiannya diukur melalui 13 indikator kinerja sasaran, dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 126,58%, angka rata-rata capaian kinerja tujuan ini sangat tinggi karena terdapat capaian kinerja pada beberapa indikator kinerja sasaran yang terealisasi melebihi target yaitu pada Penetapan Peraturan Daerah mencapai 139%, penerbitan Peraturan Bupati, dari target capaian indikator sasaran 25 penerbitan tercapai sebanyak 60 penerbitan Perbup, atau sekitar 240%, penyusunan perjanjian daerah yang mencapai 450%, Penetapan Keputusan Sekretaris Daerah sebesara 290%, dan pada penetapan Kepbup yang mencapai 162,8%. Tingginya penerbitan produk hukum menunjukan bahwa peningkatan pemahaman tentang pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan. Tabel 6 Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 3 Terwujudnya Peningkatan Penataan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Daerah Sasaran Meningkatnya fasilitasi pengembangan otonomi daerah

Indikator Kinerja Uraian Target Jumlah fasilitasi dan 1 keg konsolidasi penanganan potensi panas bumi Jumlah dokumen kajian potensi dan optimalisasi PAD Jumlah laporan inventarisasi nama rupabumi Jumlah bimtek toponimi bagi para kasi sosbud kecamatan


Realisasi 1 keg

% 100%

1 dok

1 dok

100%

1 laporan

1 laporan

100%

1 keg

1 keg

100%

Meningkatnya fasilitasi desentralisasi dan pelayanan tugas pembantuan Meningkatnya fasilitasi penataan dan pengembangan daerah

Jumlah dokumen kajian potensi dan optimalisasi PBBP2 Jumlah sosialisasi persiapan pengalihan PBB-P2 Jumlah raperda pemekaran desa Jumlah dokumen kajian pemekaran desa Jumlah bimtek pengembangan aparatur kecamatan Jumlah fasilitasi peresmian desa hasil pemekaran

1 dok

1 dok

100%

2 keg

2 keg

100%

4 dok

3 dok

75%

3 dok

3 dok

100 %

1 keg

1 keg

100%

3 keg

3 keg

100%

Rata-Rata

97,50%

Sumber : Data Bagian Otonomi Daerah Th 2013

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan 3; Terwujudnya Penataan, Pengembangan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Daerah diuraikan lebih lanjut kedalam 3 sasaran dengan indikator keberhasilan kinerja yang diukur melalui 10 indikator sasaran. Nilai persentase rata-rata capaian kinerja tujuan 3 pada tahun 2012 adalah sebesar 97,50%, sedangkan rincian capaian kinerja atas setiap indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel di atas Tabel 7 Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 4 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Sasaran Meningkatnya Kualitas Koordinasi Pendidikan Dan Keagamaan

Indikator Kinerja Uraian Target Jumlah pelaksanaan kegiatan 7 keg dialog/audensi antara KDH dengan tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organanisasi sosial dan masyarakat. Jumlah kegiatan FKUU 11 Jumlah dokumen data hasil 1 dok pendataan sarana dan prasarana keagamaan Jumlah pelaksanaan kegiatan 1 keg Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (Pospeda)


Realisasi 7 keg

% 100%

11 1 dok

100% 100%

0 keg

0%

Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana

Jumlah fasilitasi kejadian bencana dan pasca bencana

Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah monitoring dan evaluasi penerima hibah sarana dan prasarana keagamaan (Masjid, Pontren, MD, MT) Jumlah monitoring dan evaluasi penerima bantuan sosial

148 kejadian

148 kejadian

100%

704 peoposal

614 proposal

87,22%

9 proposal

9 proposal

100%

Rata-Rata

84%

Sumber : Data Bagian Koordinasi Sosial Th 2013

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja rata-rata atas capaian kinerja tujuan 4; Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, diuraikan lebih lanjut melalui 3 (tiga), dengan ukuran keberhasilannya diukur berdasarkan 7 indikator sasaran. Rata-rata capaian kinerja tujuan berdasarkan pengukuran dari seluruh indikator sasaran pada tahun ini adalah sebesar 84%, sedangkan capaian kinerja atas setiap indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel di atas. Tabel 8 Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 5 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Uraian Target Jumlah pedoman pengadaan 1 barang dan jasa melalui e-proc pedoman Jumlah fasilitasi pengadaan 71 Pokja barang/jasa secara elektronik ULP kepada Pokja ULP SKPD Jumlah sosialisasi tentang 1 kegiatan regulasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Jumlah 40 % pengadaan Rp. barang dan jasa dilaksanakan 979.895.2 melalui e-proc 78.676,00


Realisasi 1 pedoman 71 Pokja ULP

% 100%

1 kegiatan

100%

Rp. 342.249.5 02.536,00(

87 %

100%

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kualitas Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Jumlah pedoman standar belanja daerah Jumlah keg monitoring, terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Jumlah lokus monitoring pelaksanaan kegiatan bantuan Gubernur Jumlah dokumen hasil kegiatan monitoring kegiatan pembangunan Jumlah kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan oleh SKPD Jumlah Evaluasi dan laporan pelaks bantuan Gubernur dan DAK Jumlah lokus pengendalian, pelaporan keg pembangunan dana CSR

1 pedoman 71 SKPD 1.825 paket/kegi atan 10 SKPD

34,93 %) 1 pedoman 71 SKPD 1.825 paket/kegi atan 10 SKPD

1 dok

1 dok

100% 100 %

100 %

100 %

71 SKPD

71 SKPD

100%

10 SKPD

10 SKPD

100%

31 Kec

31 Kec

100%

Rata-Rata

99%

Sumber : Data Bagian Pembangunan Th 2013

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran atas capaian kinerja Tujuan 5; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, yang diuraikan lebih lanjut dengan 3 sasaran dengan ukuran keberhasilan dihitung dari 11 indikator sasaran diperoleh persentase rata-rata capaian kinerja sebesar 99 %, sedangkan capaian kinerja atas setiap indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel di atas.


Tabel 9 Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 6 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah Sasaran Meningkatnya Kualitas Koordinasi Sarana Perekonomian

Indikator Kinerja Uraian Target Peningkatan kualitas saranaprasarana perekonomian:

- Jumlah dok hasil pendataan sarana prasarana perekonomian - Jumlah persentase saranaprasarana perekonomian yang baik Peningkatan kualitas bantuan masyarakat: - Jumlah verifikasi dan rekomendasi proposal permohonan bantuan keuangan masyarakat - Jumlah monitoring pemanfaatan bantuan keuangan Peningkatan kualitas dan kuantitas pengembangan Gerakan Multi Agrobisnis (GEMAR): -


Jumlah Unit Usaha Pertanian yang dikembangkan - Jumlah Fasilitasi Pembinaan Manajemen Usaha dan Peningkatan Kelembagaan yang dilakukan - Realisasi Perkembangan Keuangan Bantuan Program GEMAR Fasilitasi Peningkatan kualitas pengelolaan DBHCHT : - Data Potensi Produktivitas Tembakau dan Kelompok Petani Tembakau - Jumlah Kecamatan yang mempunyai Potensi Pertanian Tembakau

Realisasi

%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

80%

72%

90%

717 Penerima

717 Penerima

100%

3 kali

3 kali

100%

239 Anggota

301 Anggota

126%

9 Jenis

9 Jenis

100%

4 kali

4 Kali

100%

3.772.370. 000

4.013.118. 000

106%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

15 Kecamata n

16 Kecamata n

107%

-


-

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Promosi dan Distribusi Pengembangan Perekonomian

Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan BUMD

Jumlah Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau - Jumlah Total Petani Tembakau yang telah mengikuti Sosialisasi - Target dan Realisasi Penyerapan DBH CHT Kabupaten - Target dan Realisasi Penyerapan DBH CHT untuk Kegiatan Sosialisasi Jumlah Keikutsertaan SKPD dalam Pameran Jumlah Jenis Produk Unggulan Daerah Sebaran Wilayah Pemasaran Produk Unggulan Jumlah Fasilitasi Pembinaan kepada UMKM Produk Unggulan Jumlah Keikutsertaan SKPD dalam Pameran Penataan Ulang PD. BPR Jumlah Dokumen Penyusunan Aset Awal PD. BPR Jumlah Dokumen Penyusunan Aset PD. BPR Dalam likuidasi Jumlah Penyelesaian PD. BPR Dalam Likuidasi Peningkatan Status Hukum Kelembagaan PD. BPR Jumlah Peningkatan PAD dari BUMD Jumlah Target dan Realisasi PAD dari PD. BPR Jumlah Target dan Realisasi PAD dari PDAM Jumlah Target dan Realisasi PAD dari PT. CBS

32 Kali

32 kali

100%

3252 KK

1200 KK

37%

3.199.002. 389

3.041.354. 465

95,07%

400.000.0 00

399.908.0 00

99,98%

24 Kali

18 Kali

75%

81 Produk

85 Produk

105%

4 Wilayah

6 Wilayah

150%

2 Kali

2 Kali

100%

24 Kali

18 Kali

101%

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

2 Perda

1 Perda

50%

1.200.000. 000 2.200.000. 000 250.000.0 00

1.250.000. 000 2.200.000. 000 105.000.0 00

Rata-Rata

100% 100%

104% 100% 42% 96%

Sumber : Data Bagian Ekonomi Th 2013

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tujuan 6 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian,

dan

Pengkoordinasian

Teknis

Administratif

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah, diuraikan lebih lanjut kedalam 3 sasaran dan diukur melalui , dengan keberhasilan capaian kinerja diukur melalui 26 indikator kinerja sasaran.


Capaian kinerja rata-rata tujuan 8 pada tahun 2012 adalah 93 %, sedangkan capaian kinerja atas setiap indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel di atas. Tabel 10 Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 7 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengorganisasian Pemerintahan Daerah Sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Penataan Sistem Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Analisa Formasi Jabatan Dan Pendayagunaan Aparatur

Indikator Kinerja Uraian Target Jumlah Perda pembentukan/ 3 Perda perubahan struktur OPD sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah Perbup penetapan/ 3 Perbup perubahan tupoksi Jumlah regulasi ketatalaksanaan 4 Perbup Jumlah sosialisasi dan seminar 2 Keg ketatalaksanaan Jumlah perumusan penyusunan kebijakan SOP Jumlah fasilitasi kegiatan penilaian CPP dan CBAN Jumlah dok laporan penyelenggaraan pemerintahan Jumlah dok ANJAB SKPD Jumlah fasilitasi penyusunan Perbub atas Perubahan Regulasi TP-PNS Jumlah fasilitasi penyusunan Kepbub atas Perubahan Regulasi TP-PNS

Rata-Rata

Realisasi 3 Perda

% 100%

3 Perbup

100%

4 Perbup 2 Keg

100% 100%

1 Perbub

1 perbub

100%

1 keg

1 keg

100%

4 dok

4 dok

100%

10 Dok 1 Perbup

11 dok 2 Perbup

110% 200%

1 Kepbub

2 Kepbub

200%

110%

Sumber : Data Bagian Organisasi Th 2013

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tujuan ke 7; Terwujudnya Tatanan Struktur Organisasi, Sistem Ketatalaksanaan Organisasi, dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung yang Efektif dan Efisien, memiliki 3 (tiga) sasaran, dengan indikator capaian kinerja yang diukur melalui 13 indikator kinerja sasaran. Rata-rata capaian kinerja indikator sasaran secara keseluruhan adalah 110%, yang di kontribusikan dari proses penyusunan penetapan perubahan kebijakan TP-PNS, dengan ditetapkannya 2 (dua) perubahan regulasi pengaturan kebijakan TP-PNS dari target 1 (satu) penetapan perubahan kebijakan.


Tabel 11 Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 8 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah Indikator Kinerja Uraian Target Meningkatnya Kualitas Jumlah dokumen pelaporan 1 dok Analisa Kebutuhan Aset aset/barang daerah Daerah Jumlah dokumen DKBMD dan 2 dok DKPBMD tahun 2012 Jumlah RKBMD dan RKPBMD 2 dok tahun 2013 Meningkatnya Kualitas Jumlah Inventarisasi 3 dok pelayanan inventarisasi pengumpulan data barang dan penghapusan milik daerah menurut SKPD di barang aset daerah lingkungan Pemda Sosialisasi aplikasi SIMDA 210 orang Barang Milik Daerah Data hasil pendampingan pengelolaan barang milik daerah oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat : - Persentase jumlah aset 100% ternilai - Persentase jumlah aset 100% tercatat - Jumlah dok penilaian dan 1 dok pencatatan aset daerah Jumlah aset/barang yang 33 buah dihapuskan Jumlah dokumen hasil 1 dok kegiatan rekonsiliasi pelimpahan aset tetap dari Kab. Bandung ke Kab. Bandung Barat Meningkatnya Kualitas Jumlah Penaksiran / penilaian 17 bidang pengembangan atas aset tanah Pemda pemanfaatan, Jumlah penyelesaian 9 pengawasan dan permasalahan aset Permasalah pengendalian aset pertanahan an pemerintah daerah Jumlah pemberkasan 25 berkas sertifikasi aset tanah Pemda Jumlah pendataan 80 SKPD penggunaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Bandung Meningkatnya Jumlah pendapatan dari sewa Rp. pendapatan dari sewa tanah, penghapusan barang 280.000.00 tanah, penghapusan milik daerah, dan pendapatan 0,Sasaran


Realisasi 1 dok

% 100%

2 dok

100%

2 dok

100%

5 dok

166,7%

193 orang

193%

99,99%

99,99%

100%

100%

1 dok

100%

120 buah

363,6%

1 dok

100%

17 bidang

100%

8 Permasalah an 10 berkas

88,9%

80 SKPD

100%

Rp.1.420.72 9.888,-

507%

40%

barang milik daerah, dan pendapatan lainlain yang sah Rata- Rata

lain-lain yang sah

151%

Sumber : Data Bagian Aset Th 2013

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tujuan 8 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian,

dan

Pengkoordinasian

Teknis

Administratif

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah, diuraikan lebih lanjut menjadi 4 indikator sasaran, dengan ukuran keberhasilan diukur melalui 15 indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja rata-rata tujuan 8 pada tahun 2012 adalah 151 %, sedangkan capaian kinerja atas setiap indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel di atas. Tabel 12 Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 9 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Keprotokolan, dan Publikasi serta Pemberitaan Sasaran Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Kegiatan Ketatausahaan Pimpinan

Meningkatnya Kualitas Publikasi Dan Pemberitaan Kegiatan Pemerintahan Daerah

Terfasilitasinya Kegiatan Keprotokolan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Target pelayanan surat-menyurat 100%

Uraian

Realisasi

%

100%

100%

240

406

169 %

4 Rakorda

4 Rakorda

100 %

31 kecamatan

26 kecamatan

84 %

3 Kunker

3 kunker

100%

68 jenis

68 Jenis

100%

180 release 1.243 lembar foto 8.438 kliping

223 release 1000 lembar foto 8.000 kliping

Fasilitasi kegiatan kunjungan

100 %

100 %

100 %

Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan upacara dan acara ceremonial Pemerintah

100 %

100 %

100 %

Persentase administrasi Sekretariat Jumlah penyusunan sambutan Sekretariat Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pejabat Pemerintah Daerah Jumlah kunjungan kerja internal Pemerintah Daerah Jumlah kunjungan kerja dengan Pememerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Jumlah penyediaan jenis bahan bacaan Jumlah penyediaan sarana penyebarluasan informasi : Pembuatan Press release untuk dimuat di Media masa & Media Elektronik


124 % 80 % 95 %

Daerah Rata-Rata

105%

Sumber : Data Bagian Humas Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tujuan 9 ; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Keprotokolan, dan Publikasi serta Pemberitaan, diuraikan lebih lanjut kedalam 3 sasaran dengan tingkat capaian kinerja diukur melalui 9 indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja rata-rata tujuan 9 pada tahun 2012 adalah sebesar 105 %, sedangkan capaian kinerja atas setiap indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel di atas. Tabel 13 Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 10 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kerumahtanggaan dan Persandian, Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah, serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Sasaran Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Kerumahtanggan dan Persandian

Indikator Kinerja Uraian Target Jumlah pelayanan jasa 3 keg, 12 komunikasi sumberdaya air, bulan dan listrik Jumlah kegiatan jasa sewa 193 keg peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bahan dan jasa 100 jenis, 81 pelayanan kebersihan selama 1 orang th Jumlah ketersediaan ATK 192 jenis Jumlah barang cetakan dan 54 Jenis penggandaan Jumlah komponen listrik 14 jenis Jumlah makan minuman 15 kegiatan penunjang kegiatan penerimaan tamu dan rapat dinas Jumlah kendaraan dinas roda 4 1 jenis Jumlah perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan rumah jabatan Jumlah peralatan gedung kantor Jumlah meubeuleuir Jumlah alat-alat komunikasi Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin rumah jabatan Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin rumah dinas Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor


Realisasi 3 keg

% 100%

193 keg

100%

100 jenis, 81 orang

100%

192 jenis 54 Jenis

100% 100%

14 jenis 15 kegiatan

100% 100%

1 jenis

100%

10 jenis

10 jenis

100%

4 jenis

4 jenis

100%

3 jenis 40 buah 6 unit 2 keg

3 jenis 40 buah 6 unit 2 keg

100% 100% 100% 100%

3 keg

3 keg

100%

2 jenis

2 jenis

100%

Jumlah pemeliharaan rutin mobil jabatan Jumlah pemeliharaan kendaraan mobil dinas Jumlah pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan Jumlah pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan/dinas Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan meubeulair Jumlah pengadaan pakaian dinas KDH, WKDH, Setda Penataan dan Pengelolaan Keuangan Setda

Penataan dan Pengelolaan Kepegawaian Setda

Jumlah laporan administrasi keuangan Jumlah laporan keuangan KDH/WKDH dan Setda semesteran Jumlah laporan keuanganKDH/WKDH dan Setda akhir tahun Jumlah cakupan pelayanan kesehatan Jumlah bahan bacaan dan Perundang-undangan Jumlah kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan sekretariat ke luar daerah Jumlah pembayaran kontrak kerja Jumlah kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan sekretariat di dalam daerah

2 jenis

2 jenis

100%

104 kegiatan

100%

10 jenis

104 kegiatan 10 jenis

10 jenis

10 jenis

100%

2 kegiatan

2 kegiatan

100%

3 jenis

3 jenis

100%

117 jenis

117 jenis

100%

36 lap

36 lap

100%

2 laporan

2 laporan

100%

2 laporan

2 laporan

100%

3 keg

3 keg

100%

65 buku

47 buku

72%

3 kegiatan

3 kegiatan

100%

130 pembayaran jasa 342 keg.

130 pembayara n jasa 342 keg.

100%

Rata-rata

100%

100%

99,98 %


Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja rata-rata atas capaian

kinerja

tujuan

Meningkatnya

Kualitas

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Kerumahtanggan dan Persandian, Pengelolaan Keuangan dan Kepegawaian adalah 99,98 %. Tujuan 10 diukur melalui 3 sasaran dengan 31 indikator kinerja sasaran. Hasil capaian kinerja rata-rata pada tujuan ini adalah sebesar 99,98%. Target kinerja sasaran Bahan bacaan dan perundang-undangan tidak tercapai 100% hal ini disebabkan karena pengadaan bahan bacaan berupa buku perundang-undangan yang dipergunakan hanya 9 produk buku peraturan perundang-undangan. Namun secara umum dapat LAKIP Sekretariat Daerah 2012

terlihat bahwa seluruh rencana kerja telah dilaksanakan dan mencapai target kinerja sasaran sesuai dengan perencanaan. B.

Analisis Capaian Kinerja Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2012 pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Bandung berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran, diuraikan dalamm penjelasan selanjutnya. 1.

Analisis Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemerintahan Umum Daerah Analisa capaian kinerja terhadap tujuan 1 diuraikan lebih lanjut melalui tiga

sasaran dengan rincian penjelasan capaian kinerja yang diukur berdasarkan indikatorindikator kinerja sasaran sebagaimana penjelasan dibawah ini. Tabel 14 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 1 Sasaran 1 Meningkatnya kualitas fasilitasi pembinaan perangkat daerah Target

Jumlah kegiatan lomba perangkat kewilayahan Jumlah bimtek pelayanan publik Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Rata-Rata

1 keg

1 keg

100%

1 keg

1 keg

100%

-

-

2 laporan

100%

100%

100%

100%

66,6%

57,3%

2 laporan

Realisasi

% Capaian

Realisasi 2011 2010 100% 72%

Indikator


Kegiatan lomba perangkat kewilayahan berbentuk lomba kelurahan, yang merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada perangkat lembaga kewilayahan, melalui penilaian atas kinerja kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Lomba ini dilaksanakan setiap tahun dan berjenjang dari mulai tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten Bandung. Kegiatan bimbingan teknis pelayanan publik, merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh perangkat kewilayahan. Perangkat kewilayahan yang terdiri dari Kecamatan dan Kelurahan merupakan kepanjangan tangan Bupati Bandung, sebagai


perangkat daerah yang bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dan berhadapan langsung dalam pelayanan pada masyarakat. Bimtek pelayanan publik ini juga berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah melalui pelaksanaan program PATEN sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi di tingkat Kecamatan. Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan dengan target pelaksanaan 1 kali setiap tahun, sampai dengan tahun 2015. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bentuk kegiatannya berupa penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan penyusunan ILPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Tersusunnya kedua dokumen laporan tersebut menjadi target kinerja yang tetap setiap tahunnya pada sasaran ini. LPPD merupakan bentuk pelaporan atas kinerja pemerintah daerah yang disusun berdasarkan pelaksanaan urusan-urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sedangkan ILPPD adalah dokumen informasi atas kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang disusun dan disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui publikasi media massa. Pada tahun 2012 kedua target kinerja ini terpenuhi dengan tersusun dan terlaporkannya dokumen LPPD kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan penyampaian ILPPD kepada masyarakat melalui publikasi media massa Galamedia dan Website Pemerintah Kabupaten Bandung. Tabel 15 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 1 Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga Indikator

Target

Realisasi

% Capaian

Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2011 Jumlah fasilitasi rapat Muspida Jumlah fasilitasi kerjasama daerah Jumlah Sosialisasi pemilu

1 laporan

1 laporan

100%

Realisasi 2011 2010 100% 0

100%

100%

100%

100%

72%

100%

100%

100%

100%

100%

1 keg

1 keg

100%

0

0


kepala daerah Rata-Rata

100%

75%

43%


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, merupakan salah satu jenis laporan wajib atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada DPRD, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dan menjadi target kinerja yang tetap setiap tahun. Sesuai dengan target kinerja sasaran, LKPJ Tahun 2011 dapat tersusun dan terlaporkan sesuai dengan rencana. Target kinerja; pelaksanaan rapat Musyawarah Pimpinan Daerah, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangun keterpaduan langkah pembangunan dengan unsur-unsur pimpinan daerah yang terdiri dari Kepala Daerah, Kepala Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan Pengadilan. Rapat Muspida ini juga mengikut sertakan unsur-unsur tokoh masyarakat lainnya untuk membahas isu-isu daerah yang berkembang dan memerlukan solusi dan strategi bersama. Realiasi kinerja target pelaksanaan rapat muspida yang dilaksanakan tahun 2012, seluruhnya dapat dilaksanakan yaitu sebanyak 11 kali kegiatan rapat muspida. Kerjasama daerah yang difasilitasi pada tahun 2012 terdiri dari; 4 MoU dan 12 Kerjasama. Rincian MoU dan Kerjasama yang difasilitasi pada tahun 2012 dapat dilihat dalam lampiran. Target kinerja pelaksanaan sosialisasi pemilu merupakan langkah persiapan dalam rangkaian proses penyelenggaraan Pemilu yang akan dilaksanakan yaitu Pemilu Gubernur Jawa Barat pada Bulan Februari 2013, yang dilanjutkan dengan Pemili Pemilu Legislatif, serta selanjutnya Pemilu Presiden pada bulan Agustus 2014. Rencana kegiatan ini adalah 1 kali kegiatan dengan sasaran 900 orang peserta yang merupakan perwakilan dari 31 Kecamatan, 10 Kelurahan, dan 267 Desa. Secara keseluruhan target kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tabel 16 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 1 Sasaran 3 Terfasilitasinya pelayanan pertanahan Indikator

Target

Jumlah fasilitasi proses penetapan lokasi pengadaan tanah instansi pemerintah Jumlah bimtek hukum pertanahan bagi aparatur kewilayahan

100%

100%

100%

Realisasi 2011 2010 100% 100%

1 keg

1 keg

100%

100%


Realisasi

% Capaian

100%

Jumlah dokumen peta batas wilayah Rata-Rata

1 dok

1 dok

100%

100%

96%

100%

100%

98,6%


Analisa hasil capaian kinerja tujuan 1 Sasaran 3 terfasilitasinya pelayanan pertanahan yang diukur melalui 3 indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut : 1. Fasilitasi proses penetapan lokasi pengadaan tanah instansi pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebanyak 11 fasilitasi penetapan lokasi untuk berbagai keperluan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Rincian penetapan lokasi yang diterbitkan pada tahun 2012, dapat dilihat dalam lampiran. 2. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) hukum pertanahan bagi aparatur kewilayahan, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur kewilayahan dalam bidang hukum pertanahan. Peserta bimtek terdiri dari Camat dan Lurah serta Kepala Desa. Dengan bimtek ini diharapkan Lurah, Kepala Desa, maupun Camat dapat memfasilitasi pelayanan masyarakat di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat mengeliminir munculnya permasalahan-permasalahan tanah. Kegiatan Bimtek ini seuai dengan rencana dilaksanakan 1 (satu) kali selama 3 hari, dengan peserta sejumlah 310 orang, yang terdiri dari Camat, Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan dan Kelurahan, serta 267 Kepala Desa. 3. Penetapan batas wilayah administratif antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten/Kota lain yang berbatasan merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara simultan setiap tahun. Kegiatan ini bertujuan mempertegas wilayah administratif Kabupaten Bandung, sehingga dapat memberikan ketegasan wilayah secara hukum dalam pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta pengembangan potensi daerah secara maksimal. Kabupaten/Kota yang memiliki batas wilayah dengan Kabupaten Bandung adalah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut. Kabupaten Bandung telah melaksanakan pemasangan titik pilar batas di Tahun 2012 sejumlah 35 titik pilar batas, yang terdiri dari ; 15 titik pilar batas wilayah dengan Kabupaten Cianjur dan 20 titik pilar batas dengan Kota Bandung.


2.

Analisis Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penataan Peraturan Perundang-Undangan Yang Implementatif di Kabupaten Bandung Analisis capaian kinerja tujuan 2 diuraikan berdasarkan capaian indikator-

indikator kinerja 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan. Uraian tentang tingkat capaian indikator-indikator kinerja tujuan berdasarkan penetapan target sasarannya, lebih lanjut dijelaskan di bawah ini. Tabel 17 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 2 Sasaran 1 Terfasilitasinya analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundangundangan Indikator Kinerja

Target

Jumlah penerbitan produk hukum : a) Keputusan Bupati b) Kesepakatan Bersama c) Perjanjian d) Keputusan Sekda Jumlah Penerbitan LD tahun berjalan Jumlah Penerbitan BD tahun berjalan Terlaksananya program legislasi daerah Jumlah Penetapan Perda Jumlah Penetapan Perbup Rata-Rata

Realisasi

% Capaian

Realisasi (%) 2011 2010

350 SK 10 10 0 20

570 SK 11 45 29 20

162,8 110 450 290 100

149 170 170 130 100

126 250 240 100 80

25 BD

25

100

100

100

1 keg

1 Keg

100

100

100

23 25

32 60

139,1 240 187,9%

100 256 141,6%

100 280 152,8%


Analisa capaian kinerja terhadap tujuan 2 Sasaran 1 terfasilitasinya analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang diukur melalui 9 indikator kinerja sasaran, menunjukan bahwa kinerja capaian out put pada setiap tahun menunjukan penyelesaian pekerjaan melebihi target out put pekerjaan yang telah ditetapkan. Kecenderungan meningkatnya capaian kinerja pada sasaran ini didasari dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi sehingga untuk membangun keserasian dengan peraturan perundang-undangan daerah maka perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan di daerah yang dapat dijadikan

pedoman

dalam

penyelenggaraan

tugas-tugas

pemerintahan

dan

kemasyarakatan. Kendala yang dihadapi adalah belum seluruh SKPD terdapat aparat yang berkompetensi mencukupi di bidang hukum, khususnya dalam penyusunan dan perumusan produk hukum, sehingga proses penyusunan dan perumusan suatu


kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masih belum berjalan secara efektif. Solusinya adalah setiap SKPD perlu memiliki SDM yang berkemampuan dalam penyusunan dan perumusan produk hukum melalui penetapan formasi kebutuhan PNS atau peningkatan kemampuan melalui diklat atau bimbingan teknis, sehingga dapat mengarahkan proses penetapan produk hukum terkait pada SKPD tersebut. Tabel 18 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 2 Sasaran 2 Terfasilitasinya pembinaan permasalahan hukum

Indikator Kinerja Jumlah penyelesaian perkara hukum Jumlah penyelesaian legal opinion Jumlah diseminasi RANHAM di kecamatan Jumlah kadarkum Jumlah pengukuhan RANHAM Rata-Rata

Target

Realisasi

% Capaian

Realisasi (%) 2011 2010 100% 116,6%

15 PH

17 PH

113,3%

8 LO

8 LO

100%

100%

100%

2 kec

2 Kec

100%

100%

100%

15 kec 1 keg

15 kec 1 keg

100% 100% 102,66%

0 0 60%

0 0 63,32%


Analisa capaian kinerja terhadap tujuan 2 sasaran 2 terfasilitasinya pembinaan permasalahan hukum melalui 5 indikator kinerja sasaran, menunjukkan bahwa pada tahun 2012 capaian realisasi kinerja terealisasi melebihi target rencana capaian tahun berjalan. Realisasi capaian kinerja tahun 2012 juga melebihi capaian kinerja tahuntahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari banyaknya perkara hukum yang berhasil diselesaikan dari target 15 penyelesaian perkara hukum, terealisasi sebanyak 17 penyelesaian, penyelesaian Legal Opinion (LO) sejumlah 8 LO sesuai dengan rencana target kinerja. Selain itu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pada tahun ini juga dilaksanakan Sosialisasi Kadarkum sebanyak 15 kegiatan pada 15 kecamatan dan pengukuhan RANHAM sebanyak 1 kali kegiatan dan diseminasi RANHAM di 2 (dua) kecamatan terlaksana sesuai dengan target rencana capaian kinerja. Tabel 19 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas pelayanan dokumentasi hukum Tahun 2012 Indikator Kinerja

Target

Jumlah kodifikasi produk hukum daerah dan pusat:


Realisasi

% Capaian

Realisasi (%) 2011 2010

a) Perda th 2011 b) Perbup th 2011 c) Kepbub th 2011 d) Warta Pusat e) MoU/Perjanjian f) Sampul CD Produk Hukum Jumlah sosialisasi produk hukum Rata-Rata

300

300

100%

100%

100%

300

300

100%

100%

100%

200

200

100%

100%

100%

50

50

100%

100%

100%

50

50

100%

100%

100%

300

300

100%

100%

0

21 keg

21 keg

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Analisa capaian kinerja tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas pelayanan dokumentasi hukum yang diukur melalui 7 indikator kinerja sasaran. Secara umum dapat dilihat bahwa seluruh rencana target kinerja dapat terealisasi sesuai dengan rencana, atau persentase capaian hasil kinerja rata-rata sebesar 100%. 3.

Analisis Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Peningkatan Terwujudnya Peningkatan Penataan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Daerah Analisis capaian kinerja tujuan 3 diuraikan lebih lanjut dengan indikator-

indikator kinerja 3 (tiga) target sasaran yang telah ditetapkan. Uraian tentang tingkat capaian indikator-indikator kinerja tujuan berdasarkan penetapan target sasarannya, lebih lanjut dijelaskan di bawah ini. Tabel 20 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3 Sasaran 1 Terfasilitasinya desentralisasi dan pelayanan tugas pembantuan Indikator Kinerja Jumlah dokumen kajian potensi dan optimalisasi PBBP2 Jumlah sosialisasi persiapan pengalihan PBB-P2 Rata-Rata

Target

Realisasi

% Capaian

1 dok

1 dok

100

2 keg

2 keg

100 100%

Realisasi (%) 2011 2010 -

-

-

0%

0%


Analisa capaian kinerja terhadap tujuan 3 sasaran 1 terfasilitasinya desentralisasi dan pelayanan tugas pembantuan, pada tahun 2012 diukur melalui 2 indikator kinerja sasaran. Kedua indikator tersebut terfokus pada optimalisasi


pelaksanaan kewenangan PBB-P2 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan tentang peralihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB dari kewenangan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kegiatan-kegiatan pada indikator sasaran fasilitasi desentralisasi dan pelayanan tugas pembantuan merupakan kegiatan yang tidak sama setiap tahunnya, karena dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan pusat yang mengatur tentang kewenangan daerah. Sehingga indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 menunjukkan bahwa pada tahun sebelumnya tidak dilaksanakan.

Tabel 21 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3 Sasaran 2 Terfasitasinya pengembangan otonomi daerah

Indikator Kinerja Jumlah fasilitasi dan konsolidasi penanganan potensi panas bumi Jumlah dokumen kajian potensi dan optimalisasi PAD Jumlah laporan inventarisasi nama rupabumi Jumlah bimtek toponimi bagi para kasi sosbud kecamatan Rata-Rata

1 keg

1 keg

100

Realisasi (%) 2011 2010 -

1 dok

1 dok

100

100

-

1 laporan

1 laporan

100

100

-

1 keg

1 keg

100

-

-

100%

40%

0%

Target

Realisasi

% Capaian


Analisa capaian kinerja terhadap tujuan 3 sasaran

2 terfasilitasinya

pengembangan otonomi daerah, diukur melalui 5 indikator kinerja sasaran. Sasaran ini terfokus pada optimalisasi kewenangan otonomi daerah, dalam bentuk kajian terhadap potensi dan optimalisasi PAD sesuai kewenangan otonomi daerah yang dimiliki, serta penataan pengembangan otonomi daerah. Kajian terhadap potensi dan optimalisasi PAD bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang potensi sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung guna peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satu indikatornya diukur melalui tingkat kemandirian daerah, dilihat dari sumber pembiayaan belanja daerah, semakin tinggi persentase PAD dibanding dana alokasi pusat dalam neraca penganggaran


penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dapat disebut semakin tinggi kemandirian daerah tersebut, yang artinya pelaksanaan otonomi daerah menunjukan keberhasilan. Peningkatan kualitas otonomi daerah lainnya adalah dimilikinya data rupabumi di wilayah pemerintahan. Data rupabumi merupakan data dasar yang dapat digunakan sebagai dasar dari arah dan pengembangan otonomi daerah. Terkait dengan hal tersebut, untuk mengotimalisasi kualitas data rupabumi, kegiatan penunjang yang dilaksanakan adalah Bimbingan Teknis Toponimi bagi para Pejabat Kepala Seksi Sosial dan Budaya pada Kecamatan, yang melaksanakan tugas melakukan pendataan tentang objek rupabumi di Kecamatan. Dengan kegiatan ini diharapkan setiap Kepala Seksi Kecamatan dapat mengkoordinasikan pembangunan data rupabumi di tingkat Kecamatan, sebagai bahan pembahasan dan penetapan data rupabumi di wilayah kecamatan. Sampai dengan tahun 2012, data rupabumi telah tersusun pada 31 kecamatan dan terdiri dari 2 (dua) objek data rupabumi, yaitu unsur rupabumi wilayah administrasi dan unsur rupabumi alami. Dasar hukum dari pelaksanaan pembakuan data rupabumi adalah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi. Tabel 22 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3 Sasaran 3 Terfasilitasinya penataan dan pengembangan daerah Indikator Kinerja Jumlah raperda pemekaran desa Jumlah dokumen kajian pemekaran desa Jumlah bimtek pengembangan aparatur kecamatan Jumlah fasilitasi peresmian desa hasil pemekaran Rata-Rata

4 dok

3 dok

75

Realisasi (%) 2011 2010 100 -

3 dok

3 dok

100

100

100

1 keg

1 keg

100

-

-

3 keg

3 keg

100

-

-

50%

25%

Target

Realisasi

% Capaian

93,75%


Analisa capaian kinerja tujuan 3 Sasaran 3 terfasilitasinya penataan pengembangan daerah yang diukur melalui 4 indikator kinerja sasaran. Penjelasan bahwa secara umum dari tabel di atas menunjukan bahwa pelaksanaan pemekaran


desa pada tahun 2012 dari target ditetapkannya 4 (empat) Peraturan Daerah tentang Pemekaran pada 4 desa, terealisasi 3 (tiga) Peraturan Daerah. 1 (satu) Peraturan Daerah tentang pemekaran desa ditangguhkan untuk diajukan karena berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 140/418/PMD tanggal 13 Januari

2012

tentang

mengamanatkan

agar

Moratorium Pemerintah

Pemekaran Daerah

Desa

tidak

dan

Kelurahan

melaksanakan

yang

pemekaran

Desa/Kelurahan, sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut. Atas hal tersebut pelaksanaan pemekaran desa selanjutnya akan dilaksanakan sampai dengan adanya perubahan kebijakan pusat tentang pemekaran desa. Fasilitasi peresmian desa hasil pemekaran merupakan tindak lanjut kegiatan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa. Seluruh peresmian desa baru sesuai dengan hasil Penetapan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Bimbingan teknis pengembangan aparatur kecamatan pada Tahun 2012, sesuai dengan rencana dilaksanakan 1 kali kegiatan. Peserta Bimbingan teknis ini 64 orang yang merupakan perwakilan pejabat dari 31 Kecamatan yang terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan dan Sekretaris Camat, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kapasitas aparatur kecamatan dalam penataan daerah desa/kecamatan. 4.

Analisis Capaian Kinerja Tujuan 4 ; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Analisis capaian kinerja tujuan 4 diuraikan lebih lanjut dengan indikator-

indikator kinerja 3 (tiga) target sasaran yang telah ditetapkan. Uraian tentang tingkat capaian indikator-indikator kinerja tujuan berdasarkan penetapan target sasarannya, lebih lanjut dijelaskan di bawah ini.


Tabel 23 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 4 Sasaran 1 Meningkatnya kualitas koordinasi pendidikan dan keagamaan Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Jumlah pelaksanaan kegiatan dialog/audensi antara KDH dengan tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organanisasi sosial dan masyarakat. Jumlah kegiatan FKUU

7 keg

7 keg

100%

11

11

100%

Jumlah dokumen data hasil pendataan sarana dan prasarana keagamaan

1 dok

1 dok

Jumlah pelaksanaan kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (Pospeda)

1 keg

0 keg

Realisasi 2011 2010 100% 100%

100%

100% --

100% --

0%

--

--

Rata-Rata Sumber : Data Bagian Koordinasi Sosial Th 2013

Kegiatan dialog/audensi antara KDH dengan tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organanisasi sosial dan masyarakat, dilaksanakan secara rutin setiap tahun pada Bulan Ramadhan dengan bentuk kegiatan adalah pelaksanaan tarawih kliling. Target 7 kegiatan mewakili 7 lokasi tarawih keliling yang dibagi berdasarkan 7 wilayah. Tarawih keliling merupakan kesempatan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung selain untuk membangun silaturahmi dengan masyarakat secara langsung, juga untuk penyebaran dan penyampaian informasi-informasi tentang visimisi dan program kerja pemerintah yang telah, sedang, dan yang akan dilaksanakan serta merupakan agenda kerja penting pemerintahan, sehingga penting diketahui oleh masyarakat secara langsung guna membangun dukungan dan partisipasi masyarakat. Selain itu tarawih keliling juga merupakan sarana masyarakat untuk menyampaikan masukan, saran, dan pertimbangan-pertimbangan bagi pemerintah dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun ini dari 7 kali target pelaksanaan tarawih keliling, seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan.


Kegiatan FKUU atau Forum Komunikasi Ulama Umaro, merupakan kegiatan yang memfasilitasi pertemuan atau musyawarah antara Pemerintah dengan para tokoh Agama Islam. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana musyawarah tentang penyebarluasan informasi dan komunikasi tentang seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan melalui tokoh-tokoh Agama Islam. Kegiatan pendataan sarana dan prasarana keagamaan adalah kegiatan yang bersifat pembangunan data sarana dan prasarana keagamaan dengan tujuan adanya dokumen data yang valid dan aktual tantang sarana dan prasarana keagamaan, karena merupakan salah satu indikator dan potensi penting yang menunjukan kualitas hidup beragama masyarakat Kabupaten Bandung. Target setiap tahunnya adalah 1 kali kegiatan updating data sarana dan prasarana keagamaan, dengan out come adalah dokumen data keagamaan. Kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (Pospeda) merupakan kegiatan baru yang dianggarkan pada anggaran perubahan, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan olah raga dan seni antar pondok pesantren di wilayah Kabupaten Bandung. Namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena perencanaan kebutuhan waktu dan jadwal pelaksanaan Pospeda tidak selaras dengan penetapan anggaran perubahan. Tabel 24 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 4 Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana Indikator Kinerja Jumlah fasilitasi kejadian bencana dan pasca bencana Rata-Rata

Target

Realisasi

% Capaian

148 kejadian

148 kejadian

100%

Realisasi 2011 2010 100%

100%

Sumber : Data Bagian Koordinasi Sosial Th 2013

Salah satu wujud perhatian dan responsibilitas pemerintah terhadap masyarakat, salah satunya adalah melalui respon pemerintah dalam melaksanakan tindakan penanganan bencana dan pasca bencana. Kejadian kebencanaan di Kabupaten Bandung tercatat adalah 148 kejadian, dengan rincian; 91 kejadian kebakaran, 17 kejadian angin puting beliung, 17 kejadian tanah longsor, 21 kejadian banjir, dan 2 kejadian terkena petir. Secara keseluruhan dampak kejadian bencana telah difasilitasi dan ditangani mulai dari pelaporan kejadian, penanganan bencana dan pasca bencana yang mencakup ; penanganan terhadap korban baik meninggal maupun


sakit, kerugian-kerugian yang timbul, rekomendasi atas langkah-langkah pasca penanganan selanjutnya, serta pelaporan atas hasil pemantauan dan evaluasi pasca bencana.

Tabel 25 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 4 Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Realisasi 2011 2010

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Jumlah monitoring dan evaluasi penerima hibah sarana dan prasarana keagamaan (Masjid, Pontren, MD, MT)

704 proposal

614 proposal

87,22%

97,32%

100%

9 proposal

9 proposal

100%

100%

100%

Jumlah monitoring dan evaluasi penerima bantuan sosial Rata-Rata

Sumber : Data Bagian Sosial Tahun 2013

Untuk pencapaian sasaran Peningkatan Kualitas Pelaksanaan fasilitasi Kesejahteraan Sosial, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah monitoring dan evaluasi terhadap pemohon penerima hibah sarana dan prasarana keagamaan dan monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan sosial. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan untuk memverifikasi calon penerima bantuan berdasarkan proposal permohonan bantuan yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Hasil verifikasi administratif dan lapangan selanjutnya menjadi bahan untuk mengeluarkan surat rekomendasi penerima hibah sarana dan prasarana keagamaan. Dengan dilaksanakannya verifikasi terhadap pemohon berdasarkan proposal yang masuk, diketahui bahwa dari 704 proposal yang diterima, terdapat 90 proposal yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti ; ditemukannya double nama calon penerima, atau double pada lokasi, tidak dimuatnya tujuan dan peruntukan permohonan bantuan secara jelas, identitas pemohon yang tidak jelas, dan sebagainya. Monitoring dan evaluasi penerima bantuan sosial bertujuan untuk melihat, memantau terhadap penggunaan bantuan sesuai dengan rencana permohonan, dan


mengvaluasi dampak dari pemberian bantuan pada penerima bantuan, sebagai bahan perumusan kebijakan dalam operasionalisasi bantuan sosial lain selanjutnya. 5.

Analisis Capaian Kinerja Tujuan 5 ; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Analisis capaian kinerja tujuan 5 diuraikan lebih lanjut dengan indikator-

indikator kinerja 3 (tiga) target sasaran yang telah ditetapkan. Uraian tentang tingkat capaian indikator-indikator kinerja tujuan berdasarkan penetapan target sasarannya, lebih lanjut dijelaskan di bawah ini. Tabel 26 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 5 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja

Target

Jumlah pedoman pengadaan

Realisasi

% Capaian

Realisasi (%) 2012

2011

1 dok

1 dok

100

100

-

Jumlah fasilitasi pengadaan

71

71

100

100

-

barang/jasa secara elektronik

SKPD

SKPD

1 Keg

1 keg

100

100

100

Rp.

Rp.

Rp.

87

-

979.895.2

342.249.5

342.249.5

78.676,00

02.536,00

02.536,00( 100

100

barang dan jasa melalui e-proc Pokja

Pokja

kepada Pokja ULP SKPD Jumlah

sosialisasi

regulasi

tentang

pelaksanaan

pengadaan barang/jasa Jumlah

40

pengadaan

%

target

barang/jasa

melalui e-proc

34,93 %) Jumlah

pedoman

standar

1 Kepbub

1 Kepbup

100

belanja daerah Sumber : Data Bagian Pembangunan Th 2013

Analisa atas capaian Tujuan 5 Sasaran 1 diukur melalui 5 indikator kinerja sasaran, dengan penjelasan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan dan dari 4 target kinerja sasaran, 3 tercapai 100%. Sedangkan 1 target kinerja hanya tercapai 80 %, dengan demikian capain Capaian kinerja sasaran ini tercapai 97,4 %. Namun demikian perlu dijelaskan pada indikator sasaran Jumlah paket pengadaan barang dan LAKIP Sekretariat Daerah 2012

jasa yang difasilitasi melalui e-proc, tidak tercapainya 40 % dari target pengadaan melalui proses e – proc dikarenakan, banyak nilai paket pekerjaan dari belanja modal yang dilakukan melalui mproses secara manual. Dengan demikian fokus kinerja pada sasaran ini adalah pada penyiapan penyelenggaraan proses pengadaan barang/jasa melalui sistem atau proses elektronik (e-proc). Dimana percepatan pembentukan ULP dan kesiapan LPSE Kabupaten Bandung perlu segera ditetapkan mengingat regulasi telah menetapkan Tahun 2014 sebagai tahun akhir pembentukan lembaga ULP yang mandiri oleh Pemerintah Daerah Tabel 27 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 5 Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pembangunan Daerah Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Jumlah keg monitoring, terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Jumlah lokus monitoring pelaksanaan kegiatan bantuan Gubernur Jumlah dokumen hasil kegiatan monitoring kegiatan pembangunan

100%

100%

10 SKPD

1 dok

Realisasi

100

2012 100%

2011 100%

10 SKPD

100

100%

100%

1 dok

100

100%

100%


Analisis atas tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tujuan 5 Sasaran 2 diukur melalui 3 indikator kinerja, sasaran tingkat capaian kinerja rata-rata atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pembangunan Daerah adalah 100 %.


Tabel 28 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 5 Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas kualitas koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pelayanan administrasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Realisasi 2012 2011

Jumlah kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan oleh SKPD

71 SKPD

71 SKPD

100%

100%

-

Jumlah Evaluasi dan monitoring pelaks bantuan Gubernur Jumlah lokus pengendalian, pelaporan keg pembangunan dana CSR

10 SKPD

10 SKPD

100%

100%

-

31 Kec

100%

100 %

100 %

31 Kec

Rata-Rata

100%


Analisa capaian kinerja Tujuan 5 Sasaran 3 diukur melalui 3 indikator kinerja sasaran sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja ratarata atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah adalah 100 %. 6.

Analisis Capaian Kinerja Tujuan 6 ; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah Analisis capaian kinerja tujuan 6 diuraikan lebih lanjut dengan indikator-

indikator kinerja 3 (tiga) target sasaran yang telah ditetapkan. Uraian tentang tingkat capaian indikator-indikator kinerja tujuan berdasarkan penetapan target sasarannya, lebih lanjut dijelaskan di bawah ini.


Tabel 29 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 6 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Koordinasi Sarana Perekonomian

Indikator Kinerja Peningkatan kualitas saranaprasarana perekonomian: - Jumlah dok hasil pendataan sarana prasarana perekonomian - Jumlah persentase saranaprasarana perekonomian yang baik

Target

Realisasi

% Capaia n

Realisasi 2011 2010

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

80%

72%

90%

75%

80%

717 CP

717 CP

100%

3 kali

3 kali

100%

4 kali

4 kali

239 Anggota

301 Anggota

126%

287 Anggota

201 Anggota

9 Jenis

9 Jenis

100%

7 Jenis

7 Jenis

4 kali

4 Kali

100%

6 Kali

12 Kali

3.772.370.000

4.013.118.00 0

106%

3.923.470.0 00

3.772.370.0 00

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

-

15 Kecamatan

16 Kecamatan

107%

15 Kecamatan

14 Kecamatan

32 Kali

32 kali

100%

17 kali

3252 KK

1200 KK

37%

Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Masyarakat: - Jumlah verifikasi dan rekomendasi proposal permohonan bantuan keuangan masyarakat - Jumlah monitoring pemanfaatan bantuan keuangan Peningkatan kualitas dan kuantitas pengembangan Gerakan Multi Aktivitas Agrobisnis (GEMAR): -


Jumlah Unit Usaha Pertanian yang dikembangkan - Jumlah Fasilitasi Pembinaan Manajemen Usaha dan Peningkatan Kelembagaan yang dilakukan - Realisasi Perkembangan Keuangan Bantuan Program GEMAR Peningkatan kualitas pengelolaan DBHCHT : - Data Potensi Produktivitas Tembakau dan Kelompok Petani Tembakau - Jumlah Kecamatan yang mempunyai Potensi Pertanian Tembakau - Jumlah Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau - Jumlah Total Petani Tembakau yang telah

667 CP

369 CP

-


900 KK

-

-

mengikuti Sosialisasi -

-

Target dan Realisasi Penyerapan DBH CHT Kabupaten Target dan Realisasi Penyerapan DBH CHT untuk Kegiatan Sosialisasi

3.199.002.3 89

3.041.354. 465

95,07%

3.153.598.13 8

771.140.000

400.000.000

399.908.00 0

99,98%

300.000.000

308.940.000

JUMLAH

97%

Sumber : Data Bagian Koordinasi Perekonomian Tahun 2013

Kebijakan Peningkatan Kualitas Koordinasi Sarana Perekonomian diwujudkan melalui optimalisasi koordinasi untuk sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program / kegiatan di bidang penggembangan sarana prasarana perekonomian. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian, Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Masyarakat, Peningkatan Fasilitasi Pembinaan dalam upaya Pengendalian dan Pengembangan Program

Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis ( GEMAR ), dan

Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ( DBH CHT ). Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian diarahkan pada Inventarisasi Sarana Perekonomian,

Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka

Penyusunan Bahan Rumusan Kebijakan dalam Pengembangan Sarana Perekonomian. Kegiatan

Inventarisasi

Sarana

Prasarana

Perekonomian

dilaksanakan

untuk

menyediakan data sarana prasarana perekonomian di Kabupaten Bandung yang valid dan akurat untuk dapat dijadikan bahan rumusan kebijakan dan rencana pengembangan. Pada Tahun 2012 pendataan diarahkan pada sarana prasarana perdagangan ( Pasar Tradisional dan Pasar Modern ) yang mencakup data tentang jumlah pasar tradisional dan pasar modern, jumlah los / kios, PKL, jenis usaha, status kepemilikan tanah, kondisi bangunan, status kepemilikan dan kelengkapan perijinan yang dimiliki. Berdasarkan hasil pendataan di Kabupaten Bandung terdapat 250 Minimarket ( 145 Memiliki Ijin, 24 Tidak Berijin, 30 Dalam Proses, 51 Berdiri sebelum Peraturan Daerah 20 / 2009 ), 19 Super Market ( 19 Memiliki Ijin ), dan 51 Pasar Tradisional ( 10 Pasar dikelola Pemerintah Kabupaten Kabupaten, 19 Pasar dikelola Pemerintah Desa dan 22 Pasar dikelola Pihak Swasta / Perorangan ).


Kondisi sarana prasarana perekonomian di Kabupaten Bandung berdasarkan hasil monitoring / inventarisasi diketahui 72% prosentase kondisi sarana prasarana perekonomian dalam kondisi baik sebesar Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka Penyusunan Bahan Rumusan Kebijakan Pengembangan Sarana Perekonomian dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan sarana prasarana perekonomian. Pada tahun 2012 Koordinasi dilaksanakan kepada SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ( Kerjasama Pemasaran Produk Pertanian, Pengembangan Pasar Tradisional dan Pemetaan Pasar Modern, Permasalahan tentang Pasar, Jalan Lingkar Nagreg, Kerjasama dengan Dewan Tani Indonesia, Pengelolaan dan Pembentukan Bank Sampah, Manajemen Ketenagakerjaan dan Limbah Industri, dan Raksa Desa Sabilulungan ), sedangkan konsultasi dilaksanakan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat ( Pembentukan BPPD, Pembentukan Lembaga PTSP, Kerjasama dengan 3 Provinsi di China, Pemberdayaan UMKM, Pengendalian dan Pengawasan Hutan ), Kementerian Dalam Negeri ( Peran Pemerintah Daerah dalam upaya Penghematan Energi, Pengembangan Pasar, Pengaturan BBM Bersubsidi dan Tindak Lanjut MP3EI ), Kementerian ESDM ( Implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 12, 13, 14, 15 tentang Penghematan BMM, Listrik, Air Tanah dan Manajemen Energi), BPPSPAM ( Pembangunan Infrastruktur Air Minum melalui Pola KPS ) serta Study Komparasi ke Kabupaten Kendal dalam rangka menjajagi rencana pengembangan Agrowisata Taman Buah di Kabupaten Bandung. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Masyarakat diarahkan pada Inventarisasi Proposal, Koordinasi dan Monitoring Pemanfaatan Bantuan Keuangan. Pada Tahun 2012 proposal yang terinventarisir sebanyak 717 buah, hasil Verifikasi menjadi 478 Proposal, jumlah proposal terealisasi 304 proposal. Fasilitasi,

Koordinasi

dan

Monitoring

dilaksanakan sebagai upaya pengendalian

Penyaluran

Bantuan

Keuangan

untuk meningkatkan kinerja dan

keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan penyaluran bantuan keuangan kepada masyarakat di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2012 monitoring dilaksanakan


sebanyak 4 kali ( setiap Triwulan ) dengan sasaran penerima manfaat bantuan keuangan di 31 Kecamatan. Peningkatan

Fasilitasi

Pembinaan

dalam

upaya

Pengendalian

dan

Pengembangan Program Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis ( GEMAR ) diarahkan kepada kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Monitoring Perkembangan sebagai upaya pengendalian dan pengembangan program yang merupakan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan pembinaan kepada 3 Gapoktan ( Paket A Pertanian : Gapoktan Sarimukti Kecamatan Baleendah, Paket B Perkebunan : Gapoktan Patra Kecamatan Pasirjambu dan Gapoktan Makihitani Kecamatan Pangalengan ). Fasilitasi pembinaan yang dilaksanakan sebanyak 4 kali dan monitoring dilaksanakan sebanyak 6 kali yang melibatkan Tim Pembina dan Kelompok Kerja Tim Teknis GEMAR Paket A dan Paket B yang terdiri dari unsur Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Bina Marga, Dinas SDAPE, BAPPEDA, BKPPP dan unsur kesekretariatan dari Bagian Koordinasi Perekonomian SETDA, fasilitasi pembinaan yang dilaksanakan berupa pembinaan penguatan kelembagaan kelompok, manajemen usaha dan peningkatan kualitas dan produktivitas. Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ( DBH CHT ) diarahkan pada kegiatan Pendataan, Monitoring, Study Komparasi dan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan pendataan sebanyak 1 kali dengan hasil sebagai berikut : Kecamatan yang memiliki potensi / areal tembakau sebanyak 16 Kecamatan, Luas Areal 1.216 Ha, produksi per tahun 1.050,88 ton, jumlah petani sebanyak 3.252 KK yang tergabung kepada 20 Kelompok Tani. Monitoring dilaksanakan sebanyak 2 kali ke 15 Kecamatan, Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 6 kali ( 2

kali di Tingkat

Kabupaten, 4 kali di Tingkat Kecamatan ) dari target sebesar 3.252 KK hingga tahun 2012, 1200 KK telah mendapat sosialisasi. Study Komparasi dilaksanakan sebanyak 3 kali ( Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang ) Study Komparasi dilaksanakan sebagai upaya peningkatan pengelolaan sesuai ketentuan perundang-undangan, disamping sebagai sarana konsultasi untuk meningkatkan produktivitas dan penjajagan dalam LAKIP Sekretariat Daerah 2012

pemasaran ( Kota Kediri merupakan salah satu kota yang menerima DBH CHT terbesar dan memiliki industri rokok terbanyak di Indonesia, Kabupaten Garut sebagai penerima DBH CHT terbesar di Jawa Barat, Kabupaten Sumedang sebagai penghasil tembakau terbaik di Jawa Barat ). Sesuai PMK Nomor 46 / PMK. 07 / 2012 : Alokasi Sementara DBH CHT Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 3.377.482.610 realisasi dalam APBD 2012 sebesar Rp. 3.199.002.389 terserap sebesar Rp. 3.041.354.465 ( 95,71% ). Tabel 30 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 6 Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Promosi dan Distribusi Pengembangan Perekonomian Target

Realisasi

% Capaian

24 Kali

18 Kali

75%

Jumlah Jenis Produk Unggulan Daerah

81 Produk

85 Produk

105%

Sebaran Wilayah Pemasaran Produk Unggulan

4 Wilayah

6 Wilayah

150%

Jumlah Fasilitasi Pembinaan kepada UMKM Produk Unggulan

2 Kali

2 Kali

100%

Indikator Kinerja

Realisasi 2011

2010

Peningkatan Promosi dan Produktivitas Produk Unggulan Daerah Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran

SKPD

JUMLAH

107%


Kebijakan Meningkatnya Kualitas Promosi dan Distribusi Pengembangan Perekonomian diwujudkan melalui upaya Peningkatan Promosi dan Produktivitas Produk Unggulan Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pendataan Produk Unggulan Daerah, Fasilitasi Pembinaan UMKM, Inventarisasi Undangan dan Fasilitasi Keikutsertaan SKPD dalam Event Pameran. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan pendataan sebanyak 1 kali dengan hasil data sebanyak 85 produk unggulan yang tersebar di 31 Kecamatan, hasil inventarisasi undangan sebanyak 24 buah, fasilitasi keikutsertaan SKPD dalam pameran sebanyak 18 kali, fasilitasi pembinaan dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan sasaran UMKM yang memproduksi produk unggulan, fasilitasi pembinaan diarahkan pada manajemen usaha dan peningkatan produktivitas, mutu / kualitas produk unggulan. Wilayah pemasaran produk di Tingkat


Kecamatan, dalam wilayah Kabupaten Bandung, di luar wilayah Kabupaten ( Kota Bandung dan kabupaten / kota di provinsi Jawa Barat, daerah di pulau Jawa, daerah luar pulau Jawa serta dijajagi untuk ekspor ke luar negeri. Tabel 31 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 6 Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan BUMD Realisasi

Target

Realisasi

% Capaian

2011

2010

Jumlah Dokumen Penyusunan Aset Awal PD. BPR

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

-

-

Jumlah Dokumen Penyusunan Aset PD. BPR Dalam likuidasi

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah Penyelesaian PD. BPR Dalam Likuidasi

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

1 Dokumen

-

2 Perda

1 Perda

50%

-

-

Jumlah Target dan Realisasi PAD dari PD. BPR

1.200.000.0 00

1.250.000.0 00

104%

555.000.0 00

330.000.0 00

Jumlah Target dan Realisasi PAD dari PDAM

2.200.000.0 00

2.200.000.0 00

100%

1.950.000. 000

1.500.000. 000

Jumlah Target dan Realisasi PAD dari PT. CBS

250.000.000

105.000.000

42%

-

-

Indikator Kinerja Penataan Ulang PD. BPR

Peningkatan Status Kelembagaan PD. BPR

Hukum

Jumlah Peningkatan PAD dari BUMD

JUMLAH

85%


Kebijakan Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan BUMD diwujudkan melalui upaya Peningkatan Peran BUMD sebagai salah satu penopang / sumber PAD. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Fasilitasi Pembinaan, Penyelesaian Masalah dan Fasilitasi Penyertaan Modal, dan Pengembangan BUMD. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan Fasilitasi Pembinaan sebanyak 3 kali dengan sasaran PDAM, 15 Cabang PD. BPR dan PT. CBS. Fasilitasi Penyertaan Modal untuk PT. CBS sebesar Rp. 160.000.000 dan PDAM 1.500.000.000, Penyelesaian Masalah berupa Penyusunan Aset Awal PD. BPR dan Aset 5 PD. BPR Dalam Likuidasi. Pengembangan BUMD diarahkan pada Kajian Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR menjadi PT dan Kajian Pembentukan PT. BPR Syari’ah. Kajian perubahan bentuk LAKIP Sekretariat Daerah 2012

hukum dilaksanakan berupa study kelayakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR menjadi PT dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPR Syari’ah. Dari 2 Rancangan Peraturan Daerah yang direncanakan, hanya 1 yang diajukan untuk menjadi Peraturan Daerah yaitu Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR menjadi PT. BPR. Raperda tentang Pembentukan PT. BPR Syariah ditangguhkan berdasarkan pertimbangan rekomendasi hasil kajian yang menyatakan bahwa pembentukan PT. BPR Syari’ah dapat dilakukan dalam waktu 1 tahun setelah terbentuknya PT. BPR. Perubahan bentuk hukum PD. BPR Kabupaten Bandung menjadi PT. BPR Kertaraharja telah dilaksanakan pada tahun 2012, melalui Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012. Capaian Target PAD dari BUMD pada tahun 2012 meliputi : PD. BPR sebesar Rp. 1.200.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.250.000.000 ( 104% ), PDAM target sebesar Rp. 2.200.000.000 terealisasi sebesar Rp. 2.200.000.000 ( 100% ) dan PT. CBS dari target Rp. 250.000.000 terealisasi sebesar Rp. 110.000.000 ( 42% ), tidak terealisasinya target PAD dari PT. CBS karena PT. CBS masih dalam upaya konsolidasi karena baru terbentuk pada tahun 2011. 7.

Analisis Capaian Kinerja Tujuan 7 ; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengorganisasian Pemerintahan Daerah Analisis capaian kinerja tujuan 7 diuraikan lebih lanjut dengan indikator-

indikator kinerja 3 (tiga) target sasaran yang telah ditetapkan. Uraian tentang tingkat capaian indikator-indikator kinerja tujuan berdasarkan penetapan target sasarannya, lebih lanjut dijelaskan di bawah ini. Tabel 32 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 7 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Indikator Kinerja Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perda penataan perubahan struktur OPD sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah Fasilitasi Perbup

Target

Realisasi

% Capaian

Realisasi (%)

3 Perda

3 Perda

100

2011 100

3 Perbup

3 Perbup

100

100


2010 100

100

perubahan tupoksi Jumlah Sumber : Data Bagian Organisasi Tahun 2013

Kebijakan penataan struktur kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dilaksanakan secara parsial sesuai dengan kebutuhan atau adanya regulasi yang secara khusus perlu ditindaklanjuti dengan penataan kelembagaan pada pemerintah daerah. Pada tahun 2012 penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dilaksanakan secara khusus pada 3 (tiga) SKPD, yang terdiri dari : 1.

Penataan kelembagaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung; Penataan kelembagaan SKPD DPPK didasari oleh adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang pada intinya adalah pengalihan kewenangan pengelolaan Pajak Daerah – Pajak Bumi Bangunan Perdesaan-Perkotaan

(PBB-P2)

dari

sebelumnya

merupakan

kewenangan

Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Peralihan kewenangan tersebut perlu diakomodasi agar dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, salah satunya adalah melalui penataan kelembagaan SKPD DPPK. 2.

Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung; Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja didasari oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menegaskan bahwa fungsi ke-Linmas-an merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, atas hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

3.

Penataan kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;


Penataan kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan karena adanya peralihan fungsi ke-linmas-an yang sebelumnya merupakan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja. Penataan kelembagaan yang lebih luas, belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tabel 33 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 7 Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penataan Sistem Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Realisasi (%)

% Capaian

2011

2010

Jumlah fasilitasi perumusan regulasi ketatalaksanaan Jumlah sosialisasi dan seminar ketatalaksanaan Jumlah perumusan penyusunan kebijakan SOP

4 Perbup

4 Perbup

100%

100%

100%

2 Keg

2 Keg

100%

100%

100%

1 Perbub

1 perbub

100%

100%

100%

Jumlah fasilitasi kegiatan penilaian CPP dan CBAN Jumlah

1 keg

1 keg

100%

100%

-

100%

100%

100%

Sumber : Data Bagian Organisasi Tahun 2013

Indikator

kinerja

sasaran

Meningkatnya

Kualitas

penataan

sistem

ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah, terdiri dari 6 indikator kinerja sasaran, yang ukuran capaian kinerja tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Pada tahun ini sesuai dengan rencana target kinerja penyusunan regulasi ketatalaksanaan, seluruh target kinerja dapat terealisasikan dengan indikator tersusunnya regulasi pedoman ketatalaksanaan yang terdiri dari : a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemeirntah Kabupaten Bandung; c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan;


d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informasi. 2.

Pada kegiatan sosialisasi dan seminar ketatalaksanaan dari rencana kegiatan dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan sesuai dengan rencana, yang terdiri dari : a. Seminar tentang lambang daerah Kabupaten Bandung; seminar ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah menjawab wacana yang berkembang terkait perkembangan isu penggantian lambang daerah. Berubahnya batasbatas geografis wilayah Kabupaten Bandung, beserta kondisi, potensi, sumber daya yang dimiliki, dengan terbentuknya wilayah pemekaran Kabupaten Bandung Barat, merupakan dasar munculnya wacana tersebut. Berdasarkan hasil seminar yang bersifat hearing dan dengar pendapat dengan publik terkait isu tersebut, dan pertimbangan-pertimbangan atas rekomendasi hasil kajian akademisi, Lambang Daerah Kabupaten Bandung tidak perlu diubah. b. Sosialisasi penyusunan SPM yang dilaksanakan kepada seluruh SKPD melalui 2 tahapan kegiatan yaitu asistensi penyusunan Peraturan Bupati tentang SPM Bidang dan penjelasan tentang ecosting SPM Bidang. Sampai dengan saat ini, dari 15 bidang SPM yang ditetapkan oleh kementerian teknis, baru 4 bidang SPM yang telah diregulasikan dalam bentuk Peraturan Bupati Bandung, 5 bidang SPM sudah dalam bentuk draft Peraturan Bupati dan 6 bidang SPM masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian teknis terkait. Perbedaan kelembagaan pusat sebagai penyusun kebijakan teknis SPM perbidang dengan struktur kelembagaan organisasi perangkat daerah, menyebabkan perlu penelaahan lebih lanjut dalam implementasinya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Menindaklanjuti kondisi tersebut, pada tahun 2013, penelaahan dalam penyusunan regulasi SPM akan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.

Kegiatan perumusan regulasi SOP SKPD adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja SKPD melalui penerapan prosedur dan mekanisme operasional yang jelas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan termasuk penetapan standar (baku mutu) secara jelas dalam proses tersebut. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan fasilitasi penyusunan 4 buah buku pedoman penyusunan SOP yang terdiri dari SOP


Inspektorat dan Satpol PP, SOP Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, SOP Kecamatan dan Kelurahan, serta SOP Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. 4.

Fasilitasi kegiatan penilaian CPP dan CBAN adalah kegiatan pembinaan terhadap unit pelayanan publik dengan fokus kegiatan pada identifikasi aspek-aspek pelayanan publik. Kegiatan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti pada tahun 2013 dengan tujuan peningkatan kualitas efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh unit pelayanan publik sesuai dengan karakteristik unit pelayanan tersebut. Tabel 34 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 7 Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Penataan Pendayagunaan Aparatur Indikator Kinerja

Jumlah dok laporan penyelenggaraan pemerintahan Jumlah dok ANJAB SKPD Jumlah fasilitasi perumusan dan penyusunan Perbub atas Perubahan Regulasi TP-PNS Jumlah fasilitasi perumusan dan penyusunan Kepbub atas Perubahan Regulasi TP-PNS Jumlah

Target

Realisasi

% Capaian

Realisasi (%)

4 dok

4 dok

100%

2011 100%

10 Dok 1 Perbup

11 dok 2 Perbup

110% 200%

100% 100%

0 100%

1 Kepbub

2 Kepbub

200%

100%

100%

100%

67%

135%

2010 0

Sumber : Data Bagian Organisasi Tahun 2013

Dari Tabel analisis hasil capaian kinerja tujuan 7 Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Penataan Pendayagunaan Aparatur, yang diukur melalui 5 indikator kinerja sasaran, dapat dijelaskan bahwa seluruh target pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, dengan capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 135%. Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagi berikut : 1.

Penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan pada sasaran ini adalah : a) Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah, sebanyak satu kali kegiatan pada setiap awal tahun, dengan hasil 1 buah dokumen Laporan Kinerja (LAKIP) SKPD Sekretariat Daerah; b) Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Bandung, dilaksanakan satu kali kegiatan pada awal tahun kegiatan, dengan hasil 1 buah dokumen LAKIP Pemerintah Kabupaten Bandung.


c)

Penyusunan Laporan Pelaksanaan atas Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dilaksanakan 2 kali kegiatan setiap tahun, dengan hasil 2 buah dokumen laporan pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004.

Pada Tahun 2012 seluruh dokumen pelaporan tersebut dapat disusun dan dilaporkan sesuai dengan rencana. Tindak lanjut kegiatan penyusunan LAKIP dalam upaya memantau peningkatan kinerja pemerintahan adalah pemantauan pelaporan LAKIP SKPD, dari 72 SKPD yang wajib menyusun LAKIP, seluruhannya telah menyusun dan menyampaikan LAKIP SKPD. 2.

Pada Indikator kinerja sasaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tahun 2012, dari 10 dokumen Anjab SKPD yang menjadi rencana target kegiatan, tersusun 11 dokumen informasi jabatan hasil analisis jabatan pada SKPD. Berdasarkan atas hasil ini, maka seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah memiliki dokumen informasi jabatan hasil analisis jabatan. Pada tahun 2012, juga dilaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan Analisis Beban Kerja pada SKPD yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan. Dari hasil tersebut seluruh SKPD telah menyusun dan melaporkan dokumen ABK SKPD. Lebih lanjut pada tahun 2013 untuk mendayagunakan hasil ANJAB dan ABK, maka akan dilaksanakan verifikasi atas hasil ABK SKPD, dan pelaksanaan Evaluasi jabatan pada SKPD dengan keterlibatan seluruh pejabat pengelola kepegawaian pada setiap SKPD.

3.

Fasilitasi perumusan dan penyusunan perubahan regulasi TP-PNS, terdiri dari perumusan dan penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Bandung tentang kebijakan TP-PNS. Pelaksanaan perubahan regulasi tersebut dilaksanakan karena adanya perubahan-perubahan regulasi dalam kerangka penataan organisasi perangkat daerah dan atau ketentuan-ketentuan pengaturan tentang jabatan fungsional tertentu, yang perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian atau perubahan pada regulasi TP-PNS yang berlaku, sehingga kebijakan TP-PNS dapat akomodatif mendukung pelaksanaan kebijakan yang lainnya.


Pada Tahun 2012, penyesuaian kebijakan TP-PNS dilakukan untuk mengakomodasi adanya penataan kelembagaan atas SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik, Rumah Sakit Majalaya, serta adanya perubahan beberapa ketentuan dalam jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari penetapan jabatan fungsional P2UPD, penyesuaian nilai nominal TP-PNS Auditor, Pamong Belajar, Pengawas, dan Penilik, serta perubahan beberapa kentuan teknis lainnya. 8.

Analisis Capaian Kinerja Tujuan 8 ; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah Analisis capaian kinerja tujuan 8 diuraikan lebih lanjut dengan indikator-

indikator kinerja 4 (empat) target sasaran yang telah ditetapkan. Uraian tentang tingkat capaian indikator-indikator kinerja tujuan berdasarkan penetapan target sasarannya, lebih lanjut dijelaskan di bawah ini. Tabel 35 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 8 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Analisa Kebutuhan Aset Daerah Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Jumlah dokumen laporan hasil

1

1

100%

Realisasi (100%) 2011 2010 100% 100%

Dokumen

Dokumen

4

4

100%

100%

100%

Dokumen

Dokumen

100%

100%

100%

pengadaan barang milik daerah Jumlah dokumen DKBMD dan DKPBMD serta RKBMD dan RKPBMD Jumlah Rata-Rata Sumber : Data Bagian Aset Tahun 2013

Analisis capaian kinerja Tujuan 8 Sasaran 1 diukur melalui 2 indikator kinerja sasaran, dengan capaian hasil kinerja yang sangat baik dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 100%. Deskripsi tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pada tahun 2011 telah terlaksana. Indikator kinerja dari Sasaran 1 merupakan indikator kinerja rutin yang dilaksanakan setiap tahun dengan target kinerja yang sama setiap tahunnya.


Perlu dijelaskan bahwa target kinerja dicapai melalui pengumpulan data-data teknis dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, namun setiap tahun selalu muncul beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pengumpulan data teknis tersebut, yang telah diidentifikasi diantaranya : 1. Keterlambatan penyerahan data teknis dari SKPD kepada Bagian Pengelolaan Aset, sehingga harus dilaksanakan penjemputan data ke SKPD langsung oleh petugas dari Bagian Pengelolaan Aset. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kurang mengertinya petugas bendahara barang SKPD terhadap format isian yang harus diisi karena adanya pergantian bendahara barang setiap tahun. 2. Ketidaksesuaian antara data teknis yang dilaporkan dengan dokumen lain yang terkait, misal data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) tidak sesuai dengan rencana belanja barang dan belanja pemeliharaan barang yang tercantum dalam dokumen RKA-SKPD. Tabel 36 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 8 Sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan Inventarisasi Dan Penghapusan Barang Aset Daerah Indikator Kinerja Jumlah Inventarisasi pengumpulan data barang milik daerah menurut SKPD di lingkungan Pemda Sosialisasi aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Data hasil pendampingan pengelolaan barang milik daerah oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat : - Persentase jumlah aset ternilai - Persentase jumlah aset tercatat - Jumlah dok penilaian dan pencatatan aset daerah Jumlah aset/barang yang dihapuskan Jumlah dokumen hasil kegiatan rekonsiliasi pelimpahan aset tetap dari Kab. Bandung ke Kab. Bandung Barat

Target

Realisasi

3 dok

5 dok

110 orang

193 orang

% Capaian 166,7

193

Realisasi (100%) 2011 2010 -

92,9

-

100%

99,99%

99,99

-

-

100%

100%

100

-

-

1 dok

1 dok

100

-

-

33 buah

120 buah

363,6

-

-

1 dok

1 dok

100

100

-


Jumlah Rata-Rata

160,47

Sumber : Data Bagian Aset Tahun 2013

Analisis capaian kinerja Tujuan 8 Sasaran 2 diukur melalui 6 indikator kinerja sasaran, dengan capaian hasil kinerja yang sangat baik dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 170,5%. Dapat dijelaskan bahwa hasil kinerja sasaran melebihi target kinerja sasaran dikarenakan pada sasaran ini realisasi perencanaan dipengaruhi oleh permohonan atau kebutuhan yang bersifat dinamis. Pencapaian kinerja diatas 100% menunjukkan kuantitas pelaksanaan pelayanan inventarisasi dan penghapusan dalam rangka pencapaian tujuannya semakin tinggi. Sementara itu, target kinerja sasaran data hasil pendampingan pengelolaan barang milik daerah dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat berupa aset yang sudah dinilai tidak tercapai 100% disebabkan karena masih ada aset yang belum dinilai berdasarkan hasil temuan BPK tahun 2011 sebanyak 730 buah dari total aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung sebanyak 4.992.014 buah. Namun secara umum dapat dilihat bahwa seluruh rencana kerja telah dilaksanakan dan target kinerja sasaran tercapai, dengan persentase kinerja sasaran rata-rata sebesar 170,5%. Tabel 37 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 8 Sasaran 3 Meningkatnya Pengembangan Pemanfaatan, Pengawasan Dan Pengendalian Aset Pemerintah Daerah Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Jumlah Penaksiran / penilaian atas aset tanah Pemda

17 bidang

17 bidang

Jumlah penyelesaian permasalahan aset pertanahan Jumlah pemberkasan sertifikasi aset tanah Pemda

9 Permasala han 25 berkas

Jumlah pendataan penggunaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Bandung

80 SKPD

Jumlah Rata-Rata Sumber : Data Bagian Aset Tahun 2013


Realisasi (%) 2010

100

2011 127,3

8 Permasala han 10 berkas

88,9

-

-

40

-

-

80 SKPD

100

100

100

82

Analisis Tujuan 8 Sasaran 3 diukur melalui 4 indikator kinerja sasaran, dengan capaian hasil kinerja yang baik dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 85,8%. Pencapaian hasil kinerja indikator jumlah penyelesaian permasalahan pertanahan milik Pemerintah Kabupaten Bandung tidak mencapai target, dikarenakan menyisakan 1 (satu) permasalahan yang belum selesai, yaitu permasalahan tanah arcamanik. Penyelesaian permasalahan ini secara dominan dipengaruhi oleh pencapaian titik temu antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pembahasan bentuk kompensasi / penggantian Tanah Arcamanik dari Pemprov Jabar kepada Pemkab Bandung. Adapun permasalahan pertanahan lain yang telah diselesaikan antara lain : 1. Tanah Gedung Kesenian Kramatmulya, lokasi di Ds. Kramatmulya Kec. Soreang. 2. Tanah Komplek Pemda, lokasi Ds. Pamekaran Kec. Soreang. 3. Tanah Kas Kelurahan Sulaeman, lokasi Kel. Sulaeman Kec. Margahayu. 4. Tanah YPPKP, lokasi Kel. Baleendah Kec. Baleendah. 5. Tanah STMC, lokasi Kel. Baleendah Kec. Baleendah. 6. Tanah SKKT, lokasi Ds. Pulosari Kec. Pangalengan. 7. Tanah Pertanian Cibiana, lokasi Ds. Cikalong Kec. Cimaung. 8. Tanah Balonggede, lokasi Kel. Balonggede Kec. Regol Kota Bandung. Sementara pencapaian hasil kinerja indikator jumlah berkas pensertifikatan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang terpenuhi kelengkapan persyaratan administrasinya tidak tercapai karena ukuran keberhasilan indikator kinerja ini ditentukan oleh berkas kepemilikan dan bukti perolehan tanah yang belum lengkap. Namun secara umum dapat dijelaskan bahwa seluruh target kegiatan dalam melaksanakan pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah tahun 2012 telah seluruhnya dilaksanakan. Adapun realisasi target berkas persyaratan administrasi pensertifikatan tanah yang telah tercapai sebanyak 10 berkas antara lain :


Tabel 38 Realisasi Target Berkas Persyaratan Administrasi Pensertifikatan Tanah Yang Telah Tercapai

No. 1. 2. 3. 4. 5.

Pengguna

Penggunaan

Dinas P&K SDN Markidam Bagian Pengelolaan Kantor Ormas Islam Aset Dispertasih Dinas Pemadam Kebakaran Dinas P&K SMPN 1 Katapang

6.

Bagian Pengelolaan Kantor Samsat Aset Dinas Kesehatan DTP Banjaran Nambo

7.

Dinas Kesehatan

8. 9. 10.

Kecamatan Pacet Kantor Kec. Pacet Kecamatan Ibun Kantor Kec. Ibun Bagian Pengelolaan TPSA Leuwigajah Aset

Puskesmas Ciparay

Lokasi Ds. Cilame Kec. Soreang Ds. Pamekaran Kec. Soreang Ds. Pamekaran Kec. Soreang Ds. Katapang Kec. Katapang Ds. Cingcin Kec. Katapang Ds. Bojongpulus Kec. Arjasari Ds. Manggungharja Kec. Ciparay Ds. Cipeujeuh Kec. Pacet Ds. Ibun Kec. Ibun Ds. Batujajar Kec. Batujajar Timur

Luas (m²) 1.485 4.535 1.170 9.852 5.435 9.610 6.731 2.730 4.500 63.299


Tabel 39 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 8 Sasaran 4 Meningkatnya pendapatan dari sewa tanah, penghapusan barang milik daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Jumlah pendapatan dari sewa tanah, penghapusan barang milik daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah Jumlah Rata-Rata

Rp. 280.000.0 00,-

Rp.1.420.7 29.888,-

507,4

Realisasi (%) 2011 2010 389,2 -

507,4

389,2


Pencapaian hasil kinerja indikator sasaran 4 bersumber dari penghapusan aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung dan pemanfaatan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung. Jumlah realisasi pendapatan bersumber dari penghapusan aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung dan pendapatan lain-lain yang sah yang diterima mengalami peningkatan realisasi kinerja, karena meningkatnya pendapatan daerah


dari penghapusan tanah dan bangunan yang terkena folder Cieunteung Citarum di Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, dengan perincian sebagai berikut : Tabel 40 Pendapatan Daerah Dari Penghapusan Tanah Dan Bangunan Yang Terkena Folder Cieunteung Citarum No

Rincian

Volume

1.

BUDP

2.

Tanah SDN Mekarsari Cieunteung

3.

Bangunan SDN Mekarsari

Jumlah (Rp)

280m² x Rp. 285.000,-

Rp. 79.968.000,-

1.478m² x Rp. 315.600,-

Rp. 466.456.800,-

1 unit x Rp. 669.204.118,Total

Rp. 669.204.118,Rp. 1.215.628.918,-


Pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung terdiri dari sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan perincian sebagai berikut : Tabel 41 Pendapatan Daerah Sewa Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bandung No

Rincian

Volume

1.

Sewa tanah Ds. Cingcin Kec. Soreang, dari RM. Ampera Retribusi pemakaian aset di Terminal Cingcin Ds. Soreang Kec. Soreang tanggal 29 April 2012, dari YPI At Tammiyah Retribusi pemakaian aset di Lapangan Dana Marga Ds. Ciwidey Kec. Ciwidey tanggal 14 Mei – 4 Juni 2012, dari Muslim S. Retribusi pemakaian aset di Lapangan Gading Tutuka Ds. Cingcin Kec. Soreang tanggal 27 Mei 2012, dari Direktur PT. Empat Trans Aksara Retribusi pemakaian aset di Lapangan Dana Laga Ds. Ciwidey Kec. Ciwidey tanggal 30 Juni 2012, dari R. Wawan K. Sewa tanah dan bangunan di Kel/Kec. Baleendah, dari Yayasan Pendidikan Bale Bandung Retribusi pemakaian aset milik pemerintah kabupaten bandung yang berlokasi di lapangan Dana Laga Desa Ciwidey kec.

3.500 m²

Jumlah (Rp) Rp. 21.000.000,-

-

Rp. 1.500.000,-

-

Rp. 300.000,-

-

Rp. 1.500.000,-

-

Rp. 500.000,-

2.

3.

4.

5.

6.

7.


Luas tanah 1.331 m² Luas bangunan 493 m² -

Rp. 24.372.000,-

Rp. 500.000,-

8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Ciwidey tanggal 12 – 22 Agustus 2012 Sewa Tanah di Desa Pamekaran Kec. Soreang dari Dadang Juanda, ST.S.Si. S.Sos Sewa Tanah di Desa Bojongkunci Kec. Pamengpeuk dan Desa Sangkanhurip Kec. Katapang dari Atang Nahrodin Sewa Tanah di Desa Cincin Kec. Soreang dari Rohayat Arief Sewa Tanah di Desa Solokan Jeruk Kec. Solokan Jeruk dari Ahmad Sewa Tanah di Desa Soreang Kec. Soreang dari Odi S Sewa Tanah di Desa Panyadap Kec. Majalaya dari HE. Syaeful Mikdar Sewa Tanah di Desa Jatisari Kec. Kutawaringin dari H. Barin Subarna Sewa Tanah di Desa Majasetra Kec.Majalaya dari Ahmad Sewa Tanah di Desa Jelekong Kec. Baleendah dari Herman Dachi Sewa Tanah di Desa Cileunyi Kec. Cileunyi dari Muhamad Fachmi Almuchdor Sewa Tanah di Desa Kramat Mulya Kec. Soreang dari H. Iwa Supardi Total

Luas 385 m²

Rp. 1.558.000,-

Luas 11.058 m²

Rp. 4.200.000,-

Luas 30.000 m²

Rp. 17.500.000,-

Luas 26.000 m²

Rp. 27.500.000,-

Luas 5010 m²

Rp. 6.500.000,-

Luas 2.800 m²

Rp. 2.800.000,-

Luas 75.000 m²

Rp. 34.000.000,-

Luas 11.088 m²

Rp. 13.000.000,-

Luas 5.995 m²

Rp. 3.992.670,-

Luas 4.497 m²

Rp. 38.328.300,-

Luas 8.943 m²

Rp. 6.500.000,Rp. 205.100.970,-


9.

Analisis Capaian Kinerja Tujuan 9 ; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Keprotokolan, dan Publikasi serta Pemberitaan Analisis capaian kinerja tujuan 9 diuraikan lebih lanjut dengan indikator-

indikator kinerja 3 (tiga) target sasaran yang telah ditetapkan. Uraian tentang tingkat capaian indikator-indikator kinerja tujuan berdasarkan penetapan target sasarannya, lebih lanjut dijelaskan di bawah ini. Tabel 42 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 9 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Kegiatan Ketatausahaan Pimpinan Indikator Kinerja Persentase pelayanan administrasi surat-menyurat Sekretariat Jumlah penyusunan sambutan

Realisasi 2011 2010

Target

Realisasi

% Capaian

100%

100%

100%

--

240

406

169 %

223


--

Sekretariat Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pejabat Pemerintah Daerah Jumlah kunjungan kerja internal Pemerintah Daerah Jumlah kunjungan kerja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Rata-Rata

4 Rakorda

4 Rakorda

100 %

3

31 kecamatan

26 kecamatan

84 %

31

3 Kunker

3 kunker

100%

3

111 %


Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja rata-rata atas capaian kinerja Tujuan 9 Sasaran 1 diukur melalui 5 indikator kinerja sasaran, dengan capaian hasil kinerja mencapai 111 %. Capaian kinerja sebesar 111% dikontribusikan oleh terlaksananya capaian kegiatan pelayanan penyusunan Sambutan, sebesar 169%. Pada tahun 2012 fasioitasi surat menyurat yang dilayani oleh Sekretariat Daerah sebanyak 7.033 Buah, dengan rincian klasifikasi surat-surat sebagai berikut : a. Surat masuk berjumlah

: 4.294 surat.

b. Surat keluar berjumlah

: 2.134 surat.

c. Surat perintah

:

605 surat.

Dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2010, terdapat penurunan jumlah surat masuk mapun surat keluar, yaitu dengan besar penurunan jumlah surat masuk dan surat keluar pada tahun 2012 dibanding tahun 2011 adalah sebanyak 198 Buah (3%) dan di tahun 2010 sebanyak 621 buah (7%). Demikian pula pada proses penyusunan sambutan Bupati, yang pada tahun ini tersusun sebanyak 406 buah sambutan dari target 240 buah sambutan atau 169% target capaian kinerja. Dibandingkan tahun 2011 sejumlah 223 buah sambutan, pennyusunan Sambutan Bupati pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 183 buah sambutan atau naik sebesar 55%. Rapat koordinasi pejabat pemerintah Daerah, adalah rapat antara Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan seluruh SKPD dengan DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Humas untuk memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sebagai media kemitraan dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2012


target kegiatan rapat koordinasi dapat dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali kegiatan sesuai dengan rencana. Kunjungan kerja internal pemerintah Daerah, berbentuk kunjungan Kepala Daerah ke Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung. Kunjungan ini merupakan sarana pemantauan, pengendalian dan evaluasi pimpinan terhadap program kerja yang dilaksanakan SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Humas untuk memfasilitasi kegiatan KDH dan WKDH dalam melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan di lapangan. Target pelaksanaan kunjungan kerja ini sebanyak 31 kali kegiatan, sesuai dengan jumlah kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Pada pelaksanaannya hanya dapat dilaksanakan sebanyak 26 kali kegiatan atau 84%, 5 kunjungan kerja yang tidak dapat dilaksanakan karena jadwal kegiatan kunjungan kerja internal ini dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan Bupati Bandung. Kunjungan kerja dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sebanyak 5 kali kunjungan kerja. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Humas untuk memfasilitasi konsultasi dan koordinasi KDH, WKDH beserta unsur pemerintah daerah terkait dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Kunjungan kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Kunjungan Kerja ke Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka pengayaan wawasan Tentang Penanggulangan Kemiskinan. 2. Kunjungan Kerja ke Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Pengelolaan Pengujian Kendaraan Dinas dan Penggunaan CCTV. 3. Kunjungan Kerja ke Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Studi Banding Penyelenggaraan Kesejahteraan Soaial. 4. Kunjungan Kerja ke Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dalam rangka Studi Banding Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 5. Kunjungan Kerja ke Kota Denpasar Provinsi Bali dalam rangka Penanganan Masalah Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.


Secara keseluruhan capaian kinerja pada sasaran ini dapat direalisasikan dengan baik, sesuai dengan target rencana kegiatan yang ditetapkan.

Tabel 43 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 9 Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Publikasi Dan Pemberitaan Kegiatan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 Target

Realisasi

% Capaian

68 jenis

68 Jenis

100%

180 release 1.243 lembar foto 8.438 kliping

223 release 1000 lembar foto 8.000 kliping

Indikator Kinerja Jumlah penyediaan jenis bahan bacaan Jumlah penyediaan sarana penyebarluasan informasi : Pembuatan Press release untuk dimuat di Media masa & Media Elektronik Rata-Rata

124 % 80 % 95 %

Realisasi 2011 2010 68 276 release 1.243 lembar foto 8.438 kliping

111 %


Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja atas capaian kinerja Tujuan 9 Sasaran 2 adalah 99,75 %. Pada sasaran ini kegiatan-kegiatan dilaksanakan dalam upaya memberikan informasi dan publikasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penyelenggaran atas Capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh volume kegiatan OPD yang diikuti oleh unsur-unsur pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah) dan capain kinerja tersebut didukung oleh tersedianya bahan-bahan berita dari OPD yang dinilai layak untuk disebarluaskan atau dipublikasikan ke masyarakat (dalam bentuk Press Release) melalui media masa, artinya pelaksanaan publikasi dan pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah itu bersifat dinamis sesuai dengan kegiatan dan out put OPD dan para Pimpinan. Sehingga secara umum capaian kinerja yang dilaksanakan pada dasarnya telah mempublikasikan seluruh kegiatan yang dilaksankan oleh OPD.


Tabel 44 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 9 Sasaran 3 Terfasilitasinya Kegiatan Keprotokolan Pemerintahan Daerah Tahun 2012

Indikator Kinerja Fasilitasi kegiatan penerimaan kunjungan Fasilitasi

Target

Realisasi

100%

100%

Realisasi

% Capaian

2011

2010

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

penyelenggaraan

kegiatan upacara dan acara ceremonial

Pemerintah

Daerah Rata-Rata

100%

100%

100%


Capaian kinerja sasaran ini tercapai 100 %, capaian ini didasari dengan terlaksananya kegiatan penerimaan kunjungan kerja dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan upacara dan acara ceremonial Pemerintah Daerah. Kegiatan ini bersifat fasilitasi dengan target kuantitatif sesuai kebutuhan/permohonan baik secara internal maupun eksternal, sehingga jumlah capaian dan realisasi indikator sasaran ini dipengaruhi oleh permintaan atau kebutuhan yang bersifat dinamis. Pada tahun 2012 kegiatan fasilitasi penerimaan kunjungan dilaksanakan sebanyak 200 Penerimaan, bila dibandingkan dengan jumlah penerimaan kunjungan pada tahun 2011 sebanyak 220 kali kegiatan penerimaan kunjungan, dan pada tahun 2010 sebanyak 200 Kali penerimaan kunjungan, dapat disimpulkan adanya penurunan atas penerimaan kunjungan. Jumlah kegiatan upacara dan acara ceremonial lainnya pada tahun 2012 yang dilaksanakan sebanyak 369 kali kegiatan, bila dibandingkan tahun 2011 yang terlaksana sebanyak 180 kali kegiatan dan tahun 2010 sebanyak 220 kali kegiatan, terlihat adanya peningkatan kegiatan. Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya kuantitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah.

10. Analisis Capaian Kinerja Tujuan 10 ; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kerumahtanggaan dan Persandian, Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah, serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah LAKIP Sekretariat Daerah 2012

Analisis capaian kinerja tujuan 10 diuraikan lebih lanjut dengan indikatorindikator kinerja 3 (tiga) target sasaran yang telah ditetapkan. Uraian tentang tingkat capaian indikator-indikator kinerja tujuan berdasarkan penetapan target sasarannya, lebih lanjut dijelaskan di bawah ini. Tabel 45 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 10 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas kualitas dukungan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Realisasi 2011 2010 100% 100%

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Jumlah pelayanan jasa komunikasim sumberdaya air, dan listrik Jumlah kegiatan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bahan dan jasa pelayanan kebersihan selama 1 th Jumlah ketersediaan ATK Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen listrik Jumlah makan minuman penunjang kegiatan penerimaan tamu dan rapat dinas Jumlah kendaraan dinas roda 4 Jumlah perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan rumah jabatan Jumlah peralatan gedung kantor Jumlah meubeuleuir Jumlah alat-alat komunikasi Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin rumah jabatan Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin rumah dinas Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin

3 keg, 12 bulan

3 keg

% Capaian 100%

193 keg

193 keg

100%

100%

100%

100 jenis, 81 orang

100 jenis, 81 orang

100%

100%

100%

192 jenis 54 Jenis

192 jenis 54 Jenis

100% 100%

100% 100%

100% 100%



100% 100%

100% 100%

100% 100%

1 jenis

1 jenis

100%

100%

100%

10 jenis

10 jenis

100%

100%

100%

4 jenis

4 jenis

100%

100%

100%

3 jenis

3 jenis

100%

100%

100%

40 buah 6 unit 2 keg

40 buah 6 unit 2 keg

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

3 keg

3 keg

100%

100%

100%

2 jenis

2 jenis

100%

100%

100%

2 jenis

2 jenis

100%

100%

100%


mobil jabatan Jumlah pemeliharaan kendaraan mobil dinas Jumlah pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan Jumlah pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan/dinas Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan meubeulair Jumlah pengadaan pakaian dinas KDH, WKDH, Setda Rata-Rata



100%

100%

100%

100%

100%

100%

10 jenis

10 jenis

100%

100%

100%

2 kegiatan

2 kegiatan

100%

100%

100%

3 jenis

3 jenis

100%

100%

100%

117 jenis

117 jenis

100%

100%

100%

99,98%


Tujuan 2 Sasaran 3 diukur melalui 31 indikator kinerja sasaran, dengan capaian hasil kerja yang sangat baik yaitu rata-rat 99,8%. Capaian kinerja sasaran ini hanya mengukur realisasi dari target kinerja tahun berjalan, hal ini disebabkan karena secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran ini merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan internal. Sehingga pengukuran kinerja didasarkan pada out put kegiatan yang dilakukan/dihasilkan pada tahun berjalan. Tabel 46 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3 Sasaran 1 (Subag Keuangan) Meningkatnya Kualitas kualitas dukungan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Realisasi 2011 2010 100% 100%

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Jumlah laporan administrasi keuangan Jumlah laporan keuangan KDH/WKDH dan Setda semesteran Jumlah laporan keuanganKDH/WKDH dan Setda akhir tahun Rata-Rata

36 lap

36 lap

% Capaian 100%

2 laporan

2 laporan

100%

100%

100%

2 laporan

2 laporan

100%

100%

100%

99,98%


Tujuan 2 Sasaran 3 diukur melalui 31 indikator kinerja sasaran, dengan capaian hasil kerja yang sangat baik yaitu rata-rat 99,8%. Capaian kinerja sasaran ini hanya mengukur realisasi dari target kinerja tahun berjalan, hal ini disebabkan karena secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran ini merupakan kegiatan yang


bersifat pelayanan internal. Sehingga pengukuran kinerja didasarkan pada out put kegiatan yanh dilakukan/dihasilkan pada tahun berjalan. Tabel 47 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3 Sasaran 1 (Subag Kepegawaian) Meningkatnya Kualitas kualitas dukungan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Jumlah cakupan pelayanan

3 keg

%

Realisasi

Capaian

2011

2010

3 keg

100%

100%

100%

65 buku

47 buku

72%

100%

100%

3 kegiatan

3 kegiatan

100%

100%

100%

130

130

100%

100%

100%

pembayara

pembayara

n jasa

n jasa

342 keg.

342 keg.

100%

100%

100%

kesehatan Jumlah bahan bacaan dan Perundang-undangan Jumlah kegiatan perjalanan dinas

pimpinan

dan

sekretariat ke luar daerah Jumlah pembayaran kontrak kerja Jumlah kegiatan perjalanan dinas

pimpinan

dan

sekretariat di dalam daerah Rata-Rata

99,98%


Tujuan 2 Sasaran 3 diukur melalui 31 indikator kinerja sasaran, dengan capaian hasil kerja yang sangat baik yaitu rata-rata 99,8%. Capaian kinerja sasaran ini hanya mengukur realisasi dari target kinerja tahun berjalan, hal ini disebabkan karena secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran ini merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan internal. Sehingga pengukuran kinerja didasarkan pada out put kegiatan yang dilakukan/dihasilkan pada tahun berjalan.

C.

Analisis Capaian Keuangan Pada tahun anggaran 2012,

alokasi anggaran pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Bandung adalah sebesar Rp. 50.433.661.245 ,-(Lima Puluh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat


Puluh Lima Rupiah), dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi sebagaimana tabel berikut. Tabel 48 Rincian Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Berdasarkan Jenis Belanja No 1.

2.

Uraian Belanja Tidak Langsung : a. Belanja tidak langsung KDH/WKDH b. Belanja tidak langsung PNS Belanja Langsung

Alokasi

Realisasi

761.528.000,-

759.676.433,-

13.618.095.189,50.433.661.245,-

12.750.530.626,48.212.734.205,-

%


Pengelolaan anggaran belanja tidak langsung Sekretariat Daerah dikelola langsung oleh Bendahara Sekretariat Daerah pada Bagian Umum Setda, sedangkan Anggaran Belanja Langsung, merupakan anggaran pembiayaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dan dikelola pada 10 Bagian di lingkup Sekretariat Daerah dengan rincian alokasi anggaran per-Bagian adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 49 Alokasi Anggaran Belanja Langsung Per-Bagian No

Nama Bagian

Jumlah (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

1. 2.

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Hukum

3.109.861.235,1.449.840.000,-

3.022.167.681,1.401.353.900,-

3.

Bagian Otonomi Daerah

1.670.000.000,-

1.554.146.000,-

4. 5. 6.

Bagian Koordinasi Perekonomian Bagian Koordinasi Sosial Bagian Pembangunan

1.950.000.000,1.450.000.000,1.337.500.000,-

1.940.778.115,979.270.000,1.233.997.205,-

7. 8. 9.

Bagian Umum Bagian Humas Bagian Aset

34.212.272.500,2.661.018.310,1.340.000.000,-

33.577.962.854,2.232.059.150,1.116.851.050,-

10.

Bagian Organisasi JUMLAH

1.253.169.200,50.433.661.245,-

1.154.148.250,-

92,10

48.212.734.205

95,60

97,18 96,66 93,06 99,53 67,54 92,26 98,15 83,88 83,35


Realisasi anggaran belanja langsung yang dikelola oleh seluruh Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2012 dari total anggaran sebesar Rp. 50.433.661.245,- terealisasi sebesar Rp. 48.212.734.205,- atau sebesar 95,60 %. Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada Bagian Koordinasi Ekonomi sebesar 99,53%, dan realisasi anggaran terendah terdapat pada Bagian Koordinasi


Sosial yaitu sebesar 67,54%. Realisasi anggaran pada Bagian Koordinasi Sosial hanya mencapai 67,54%, dikarenakan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren (Pospeda) yang merupakan kegiatan tambahan dalam rencana pada anggaran perubahan tidak dapat dilaksanakan. Terbatasnya waktu efektif yang tersedia setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran perubahan tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan Pospeda dimaksud. Uraian lebih lanjut tentang realisasi anggaran menurut program di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, adalah sebagaimana tabel terlampir.


BAB IV PENUTUP A.

Kesimpulan Upaya perwujudan Visi dan Misi Sekretariat Daerah dalam mengoptimalisasi

peran dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengarahkan, mengkoordinasikan, membangun harmonisasi dan mengintegrasikan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi dan pelaporan sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung dan mendorong percepatan perwujudan Visi Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Dokumen ini berupaya memaparkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2012, dengan seluruh hasil capaiannya baik yang masih berupa out put maupun out come dari program-kegiatan. Persentase capaian kinerja atas 146 indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan di awal tahun 2012 adalah sebesar 107 %, dari hasil tersebut terdapat 6 indikator dengan capaian diantara 80% - 99%, 111 indikator yang berhasil mencapai target kinerja sebesar 100%, dan 20 indikator berhasil mencapai lebih dari 100%, namun masih ada 9 indikator kinerja yang di bawah 75%. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi lebih lanjut untuk dapat memperbaiki capaian kinerja tersebut. Faktor pendorong dalam capaian keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah tahun 2012 adalah antara lain adalah ditetapkannya regulasi-regulasi pusat tentang tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga mendorong tumbuhnya komitmen untuk membangun dan melaksanakan AKIP tatanan SAKIP secara lebih komprehensif di seluruh sisi bidang penyelengaraan pemerintahan. Semakin selarasnya berbagai kebijakan pusat dan lintas sektoral menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tentang perubahan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu kebutuhan bukan sekadar kewajiban. Hal tersebut telah mendorong tingkat koordinasi yang semakin tinggi dalam upaya terus meningkatkan pelaksanaan birokrasi nyelenggaraan pemerintahan. Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Daerah antara lain adalah :


1.

Masih ada kebijakan dan regulasi pusat yang belum sinergis baik dalam penetapan maupun pengaturannya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam implementasinya di daerah.

2.

Masih adanya kebijakan pusat yang tidak dapat di implementasikan karena terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi dan karakteristik potensi dan permasalahan pemerintahan daerah.

3.

Masih belum terkoordinasinya perencanaan Bagian-Bagian pada lingkup Sekretariat Daerah secara maksimal, sehingga masih terdapat kecenderungan perencanaan yang bersifat mandiri, menyebabkan daya dorong terhadap tercapainya impact (dampak) dari program kegiatan Sekretariat Daerah belum maksimal.

4.

Penetapan indikator-indikator kinerja yang belum seluruhnya terukur dengan indikator kinerja yang tepat, sehingga target kinerja tiap tahun cenderung statis dan tidak dapat menunjukan/menggambarkan hasil kinerja sebenarnya.

5.

Kualitas SDM belum memenuhi standar kapabilitas yang mencukupi, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan fasilitasi perumusan, perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan belum optimalnya peran, fungsi, dan kualitas kinerja Sekretariat Daerah sebagai core Pemerintah Kabupaten Bandung.

B.

Langkah kedepan Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat daerah Kabupaten

Bandung pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain adalah : 1.

Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat berkenaan dengan regulasi-regulasi pusat yang terdapat perbedaan-perbedaan dalam penetapan maupun pengaturannya.

2.

Meningkatkan kualitas koordinasi dengan seluruh SKPD, untuk memaksimalkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan otonomi daerah, maupun dalam akselerasi implementasi regulasi dan ketentuan pusat sesuai dengan kondisi, karakteristik, potensi dan permasalahan daerah.


3.

Menyusun dan menetapkan indikator kinerja sekretariat daerah melalui koordinasi internal Sekretariat Daerah, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Sekretariat Daerah sebagai contoh dan tauladan bagi SKPD.

4.

Meningkatkan kualitas SDM Sekretariat Daerah melalui pelaksanaan pelatihanpelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna meningkatkan kulitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya. Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat

Daerah, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran yang mencukupi tentang akuntabilitas

capaian

kinerja

Sekretariat

Daerah

dan

pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2012.


sebagai

bentuk

DAFTAR PERBUP PERATURAN BUPATI TAHUN 2011 No Seri

No Perbup

1

1 tahun 2011

2

2 tahun 2011

3 4

3 tahun 2011 4 tahun 2011

5

5 tahun 2011

6

6 tahun 2011

7

7 tahun 2011

8

8 tahun 2011

9

9 tahun 2011

10

10 tahun 2011

11

11 tahun 2011

12 13

12 tahun 2011 13 tahun 2011

14

14 tahun 2011

15

15 tahun 2011

16

16 tahun 2011

17

17 tahun 2011

18

18 tahun 2011

19

19 tahun 2011

20

20 tahun 2011

Perihal Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 tahun 2010 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran Bagi Penduduk yang Kelahirannya Melampaui Batas Waktu Pelaporan Kelahiran Satu Tahun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Komisaris dan Direksi PT.Citra Bangun Selaras Penyediaan Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bandung TA.2011 Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kab.Bandung Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bandung Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Pejabat Pengawas di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bandung Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kab.Bandung Penyediaan Belanja Yang Bersifat Wajib dan Mendesak Untuk Pencairan Dana BOS, Dana Sertifikasi dan Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung TA.2011 Petunjuk Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah Pedoman Operasional Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kab.Bandung Tata Cara Penghitungan Harga Dasar Air Dalam Rangka Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Bandung Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel


Tanggal Disahkan

Tanggal Diundangkan

Ket.

3 Januari 2011

3 Januari 2011

ada

3 Januari 2011

3 Januari 2011

ada

3 Januari 2011 3 Januari 2011


ada ada

3 Januari 2011

3 Januari 2011

4 Januari 2011

4 Januari 2011

ada

6 Januari 2011

6 Januari 2011

ada

6 Januari 2011

6 Januari 2011

ada

12 Januari 2011

12 Janari 2011

ada

18 Februari 2011 18 Februari 2011


ada

18 Februari 2011 18 Februari 2011 18 Februari 2011 18 Februari 2011

ada ada


ada


ada


ada


ada

18 Februari 2011 18 Februari 2011 18 Februari 2011 18 Februari 2011 18 Februari 2011 18 Februari 2011

ada

21

21 tahun 2011

22 23 24 25 26 27

22 tahun 2011 23 tahun 2011 24 tahun 2011 25 tahun 2011 26 tahun 2011 27 tahun 2011

28

28 tahun 2011

29

29 tahun 2011

30

30 tahun 2011

31

31 tahun 2011

32

32 tahun 2011

33

33 tahun 2011

34

34 tahun 2011

35

35 tahun 2011

36

36 tahun 2011

37

37 tahun 2011

38

38 tahun 2011

39

39 tahun 2011

40

40 tahun 2011

41

41 tahun 2011

42

42 tahun 2011

43

43 tahun 2011

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Pengelolaan 18 Februari 2011 18 Februari 2011 Pajak Reklame

ada

Implementasi Sistem e-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 Petunjuk Teknis Perlombaan Desa Terpadu di Kabupaten Bandung Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Buku Administrasi Kelurahan di Kabupaten Bandung Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab.Bandung Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bandung Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kabupaten Bandung Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Bandung Pedoman Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) Bagi Balita Gizi Buruk, Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Dari Keluarga Miskin di Kabupaten Bandung Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2012 Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Tingkat Dasar Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Bandung Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Diluar Kuota Jamkesmas dan Jamkesda Bagi Peserta Pemegang SKTM Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemkab

ada


24 Februari 2011 24 Februari 2011 14 Maret 2011

14 Maret 2011

14 Maret 2011

14 Maret 2011

ada

14 Maret 2011

14 Maret 2011

ada

14 Maret 2011

14 Maret 2011

ada

14 Maret 2011

14 Maret 2011

14 Maret 2011

14 Maret 2011

14 Maret 2011

14 Maret 2011

14 Maret 2011

14 Maret 2011

14 Maret 2011

14 Maret 2011

14 Maret 2011

14 Maret 2011

ada

14 Maret 2011

14 Maret 2011

ada

24 Mei 2011

24 Mei 2011

ada

24 Mei 2011

24 Mei 2011

31 Mei 2011

31 Mei 2011

31 Mei 2011

31 Mei 2011

31 Mei 2011

31 Mei 2011

ada

44

44 tahun 2011

45

45 tahun 2011

46

46 tahun 2011

47 48 49

47 tahun 2011 48 tahun 2011 49 tahun 2011

50

50 tahun 2011

51 52 53


54

54 tahun 2011

55

55 tahun 2011

56

56 tahun 2011

57

57 tahun 2011

58 59

58 tahun 2011 59 tahun 2011

60

60 tahun 2011

61

61 tahun 2011

62

62 tahun 2011

63

63 tahun 2011

64

64 tahun 2011

65

65 tahun 2011

66

66 tahun 2011

Bandung Pedoman Pengelolaan Program Penguatan 21 Juni 2011 Pembangunan Perdesaan (P4) untuk Pemantapan Lembaga dan Infrastruktur Desa (PLID) di Wilayah Kabupaten Bandung Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 21 Juni 2011 Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung 27 Juni 2011 Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penataan Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

21 Juni 2011

ada

21 Juni 2011

ada

27 Juni 2011

ada

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung 24 Agustus 2011 24 Agustus 2011 Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2011 Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 24 Agustus 2011 24 Agustus 2011 Kabupaten Bandung

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Penyediaan Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Wajib Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka TA 2011 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DinasDaerah Kabupaten Bandung Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2011 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan -Pemerintah Kabupaten Bandung Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Biaya Tidak Terduga Yang Bersumber dan APBD di Kabupaten Bandung Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab.Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab.Bandung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis


5 September 5 September 2011 2011 21 September 21 September 2011 2011

6 Oktober 2011

6 Oktober 2011

6 Oktober 2011

6 Oktober 2011

6 Oktober 2011

6 Oktober 2011

6 Oktober 2011 6 Oktober 2011


6 Oktober 2011

6 Oktober 2011


14 Nopember 14 Nopember 2011 2011

14 Nopember 14 Nopember 2011 2011 14 Nopember 14 Nopember 2011 2011

17 Nopember 17 Nopember 2011 2011 17 Nopember 17 Nopember

ada

ada

67

67 tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2011 2011 10 Tahun 2011 tentang Irigasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di 30 Nopember 30 Nopember Kabupaten Bandung 2011 2011

PERATURAN BUPATI TAHUN 2010 No Seri

No Perbup

1

1 tahun 2010

2

2 tahun 2010

3

3 tahun 2010

4

4 tahun 2010

5

5 tahun 2010

6

6 tahun 2010

7

7 tahun 2010

8

8 tahun 2010

9

9 tahun 2010

10

10 tahun 2010

11

11 tahun 2010

12

12 tahun 2010

13

13 tahun 2010

Perihal

Penyediaan Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintah Kab Bandung TA 2010 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kab Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Kab bandung Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyediaan Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintah Kab Bandung TA 2010 Penggunaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kab Bandung No 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kab Bandung Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab Bandung Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Bagi Keluarga Miskin Daerah (gakinda) di Lingkungan Pemerintah Kab Bandung Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kab Bandung No 8 tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kab Bandung Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kab.Bdg. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Multi Aktifitas Agribisnis (GEMAR) Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kab Bandung No 7 tahun 2009 tentang Pencegahan dan


Tanggal Disahkan

Tanggal Diundangkan


15 2010

Februari 15 Februari 2010

15 2010

Februari 15 Februari 2010

15 Feb 2010

15 Feb 2010

25 Feb 2010

25 Feb 2010

25 Feb 2010

25 Feb 2010

25 Feb 2010

25 Feb 2010

25 Feb 2010

25 Feb 2010

9 April 2010

9 April 2010

9 April 2010

9 April 2010

9 April 2010

9 April 2010

9 April 2010

9 April 2010

9 April 2010

9 April 2010

14

14 tahun 2010

15

15 tahun 2010

16

16 tahun 2010

17

17 tahun 2010

18

18 tahun 2010

19

19 tahun 2010

20

20 tahun 2010

21

21 tahun 2010

22

22 tahun 2010

23

23 tahun 2010

24

24 tahun 2010

25

25 tahun 2010

26 27

26 tahun 2010 27 tahun 2010

28

28 tahun 2010

29

29 tahun 2010

30

30 tahun 2010

Penanggulangan Bahaya Kebakaran Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4D) di Kab.Bandung Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab bandung No 9 Tahun 2009 Tentang Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kab Bandung Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kab.Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kab.Bandung sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kab.Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kab.Bandung Pedomana Pengelolaan Keuangan Desa Di Kab Bandung Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Wilayah Kab Bandung Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagai Dasar Perhitungan pajak Reklame Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan di Kab.Bandung Tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bdg Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Rumah Susun (RUSUN) Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bdg Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kedua Atas Perbup Bdg Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bdg Nomor 25 Than 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan Usaha Kecil di Kab.Bdg Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Suratsurat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab Bandung No.20 Tahun 2009 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar Dispensasi Pencatatan Akta Kelahiran


9 April 2010

9 April 2010

9 April 2010

9 April 2010

9 April 2009

9 April 2009

4 Mei 2010

4 Mei 2010

4 Mei 2010

4 Mei 2010

18 Mei 2010

18 Mei 2010

20 Mei 2010

20 Mei 2010

24 Mei 2010

24 Mei 2010

24 Mei 2010

24 Mei 2010

24 Mei 2010

24 Mei 2010

24 Mei 2010

24 Mei 2010

24 Mei 2010

24 Mei 2010

31 Mei 2010 7 Juni 2010

31 Mei 2010 7 Juni 2010

7 Juni 2010

7 Juni 2010

2 juli 2010

2 juli 2010

2 Juli 2010

2 Juli 2010

31

31 tahun 2010

32

32 tahun 2010

33

33 tahun 2010

34

34 tahun 2010

35

Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia di Kab Bandung Pedoman Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT-P) Bagi Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Dari Keluarga Miskin di Kab Bandung Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab Bandung Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Bangunan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah

19 Juli 2010

19 Juli 2010

21 Juli 2010

21 Juli 2010

9 Agustus 2010 9 Agustus 2010

19 2010

Agustus 19 Agustus 2010

35 tahun 2010

Mekanisme/Tatacara Pendirian PT Citra 19 Bangun Sarana Kab Bandung 2010


36

36 tahun 2010

19 2010


37

37 tahun 2010

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kab.Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Kab.Bandung Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Aparat di Lingkungan Pemkab Bandung

24 2010


38

38 tahun 2010

24 2010


39

39 tahun 2010

24 2010


40

40 tahun 2010

31 2010


41

41 tahun 2010

42

42 tahun 2010

Pedoman Teknis Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Melalui Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan di Kab Bandung Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya Perubahan atas Perbup Bandung No.9 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD TA.2010 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Kota Baru Tegalluar Pakaian Dinas di Lingkungan Kab.Bandung

43

43 tahun 2010

44

44 tahun 2010

45

45 tahun 2010

46

46 tahun 2010

47

47 tahun 2010

48

48 tahun 2010

49

49 tahun 2010

50

50 tahun 2010

31 Agustus 2010 31 Agustus 2010 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 14 September Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2010 Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, 14 September Bantuan Keuangan dan Belanja Tak 2010 Terduga di Kab.Bandung Pendayagunaan Website di Lingkungan 27 Oktober Pemerintah Kabupaten Bandung 2010 Buku Saku, Buku Harian Camat dan Buku 27 Oktober Register Kecamatan di Kabupaten Bandung 2010 Pedoman Pemberdayaan Masyarakat 5 November Melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat 2010 Guna dan Warung Teknologi Tepat Guna di Lingkungan Pemkab Bandung Penggunaan Perangkat Lunak Legal dan 5 November Pemanfaatan Open Source Software (OSS) 2010 di Lingkungan Pemkab Bandung Penjabaran Pertanggungjawaban 29 November Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 2010 Belanja Daerah TA. 2009 Penjelasan Perubahan Anggaran 29 November


31 Agustus 2010 31 Agustus 2010 14 2010 14 2010

September September

27 Oktober 2010 27 Oktober 2010 5 November 2010

5 November 2010

29 November 2009

29 November 2010

51

51 tahun 2010

52

52 tahun 2010

53

53 tahun 2010

54

54 tahun 2010

55

55 tahun 2010

56

56 tahun 2010

Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2010 Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas dan Gakinda Bagi Peserta Pemegang SKTM Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kab.Bandung Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 tahun 2008 tentang penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kab.Bandung Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bandung Penetapan Iur Biaya Peserta Askes Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Bandung Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pedoman Administrasi Desa di Kabupaten Bandung

2010 30 November 30 November 2010 2010

30 November 30 November 2010 2010

30 November 30 November 2010 2010 30 November 30 November 2010 2010 30 November 30 November 2010 2010 30 November 30 November 2010 2010

PERATURAN BUPATI TAHUN 2009 No Seri D 1

2

No Perbup 1 tahun 2009

2 tahun 2009

3 4


5

5 tahun 2009

6

6 tahun 2009

7

7 tahun 2009

8

8 tahun 2009

9

10

11

9 tahun 2009

10 tahun 2009

11 tahun 2009

12

12 tahun 2009

13

13 tahun 2009

Perihal Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kab Bandung Pengeluaran Belanja yang Bersifat Meningkat dan Belanja yang Bersifat Wajib sebelum ditetapkan APBD TA 2009 Petunjuk Operasional RTRW Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemkab Bandung Pedoman Pelaksanaan Rapat di Lingkungan Pemkab bandung Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi PNS di Lingkungan Pemkab Bandung Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2009 Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS di Lingkungan Pemkab Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda kab Bandung No. 7 tahun 2006 Tentang Badan Permusyawatan Desa Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kab Bandung Pendelegasian Wewenang Pemberian cuti PNS di Lingkungan Pemkab Bandung Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang di Kab Bandung


Tanggal Disahkan

Tanggal Diundangkan

5 Januari 2009

5 Januari 2009

15 Jan 2009

15 Jan 2009

2 Mar 2009

2 Mar 2009

2 Maret 2009

2 Maret 2009

1 April 2009

1 April 2009

1 April 2009

1 April 2009

20 April 2009

20 April 2009

20 April 2009

20 April 2009

22 April 2009

22 April 2009

22 April 2009

22 April 2009

24 April 2009

24 April 2009

27 April 2009

27 April 2009

27 April 2009

27 April 2009

14 15

16

17

14 tahun 2009 15 tahun 2009

16 tahun 2009

17 tahun 2009

18

18 tahun 2009

19

19 tahun 2009

20

20 tahun 2009

21

21 tahun 2009

21 A

21 A 2009

22

tahun

22 tahun 2009

23

23 tahun 2009

24

24 tahun 2009

25

25 tahun 2009

26

26 tahun 2009

27

27 tahun 2009

28

28 tahun 2009

29

30

29 tahun 2009

30 tahun 2009

Standar Dokumen Barang dan Jasa Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Pemberian Uang Jasa Pengabdian Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kab Bandung Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUKM) dengan Penyediaan Dana Penyertaan Modal di Kab Bandung Pedoman Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemkab Bandung Perubahan Atas Perbup No. 20 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kab Bandung Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Wilayah Kab Bandung Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemkab Bandung Perubahan Atas Perbup Bandung No 20 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Wilayah Kab Bandung Pedoman Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) Bagi Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dari Keluarga Miskin di Lingkungan Kab Bandung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Bandung Tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) di Lingkungan Pemkab Bandung Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Tiga Pilar Desa di Kab Bandung TA 2009 Penjabaran Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2009 Penataan Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kab Bandung Penetapan Sarana Pelayanan Kesehatan Dengan Kesulitan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Medis Perubahan Atas Perbup No 61 tahun 2008 tentang Juklak Perda Kab Bandung No 25 Th 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemda Kepada Koperasi dan Usaha Kecil di Kab Bandung Pelayanan Kesehatan Tertentu di Dinas Kesehatan Kab bandung


27 April 2009

27 April 2009

1 Mei 2009

1 Mei 2009

1 Mei 2009

1 Mei 2009

1 Mei 2009

1 Mei 2009

1 Mei 2009

1 Mei 2009

3 Juni 2009

3 Juni 2009

5 Juni 2009

5 Juni 2009

3 Juli 2009

3 Juli 2009

3 Juli 2009

3 Juli 2009

6 Juli 2009

6 Juli 2009

7 Juli 2009

7 Juli 2009

7 juli 2009

7 juli 2009

9 September 09

9 September 2009

10 Sept 2009

10 Sept 2009

23 Okt 2009

23 Okt 2009

27 Okt 2009

27 Okt 2009

29 Okt 2009

29 Okt 2009

10 Nop 2009

10 Nop 2009

31

32

33

34

35

36

37

38

31 tahun 2009

32 tahun 2009

33 tahun 2009

34 tahun 2009

35 tahun 2009

36 tahun 2009

37 tahun 2009

38 tahun 2009

39

39 tahun 2009

40

40 tahun 2009

41

41 tahun 2009

42

42 tahun 2009

43 44

43 tahun 2009 44 tahun 2009

45

45 tahun 2009

46

46 tahun 2009

Perubahan Kedua Perbup Bandung No 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kab Bandung Perubahan Atas Perbup Bandung No 7 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah TA 2009 Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Masyarakat Musibah Bencana Gempa Bumi Tanggal 2 Sept 2009 di Kab Bandung Perubahan Bupati Bandung tentang Perubahan atas Perbup Bandung No 21 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Kab Bandung Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 22 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama di Kab Bandung Perubahan Atas Peraturan Bupati No 11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kab bandung Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kab bandung Th 2010 Perubahan Atas Perbup Bandung No 1 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kab Bandung Tata Kelola RSUD Majalaya Kab Bandung Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD Majalaya Kab Bandung Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pada BLUD RSUD Majalaya Kab bandung Rencana Strategis Bisnis RSUD Majalaya Kab Bandung Tata Kelola RSUD Soreang Kab bandung Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD Soreang Kab Bandung Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pada BLUD RSUD Soreang Kab bandung Rencana Strategis Bisnis RSUD Soreang Kab Bandung


26 Nop 2009

26 Nop 2009

1 Des 2009

1 Des 2009

2 Des 2009

2 Des 2009

10 Des 2009

10 Des 2009

10 Des 2009

10 Des 2009

23 Des 2009

23 Des 2009

28 des 2009

28 Des 2009

30 Des 2009

30 Des 2009

30 Des 2009

30 Des 2009

30 Des 2009

30 Des 2009

30 Des 2009

30 Des 2009

30 Des 2009

30 Des 2009

31 Des 2009

31 Des 2009

31 Des 2009

31 Des 2009

31 Des 2009

31 Des 2009

31 Des 2009

31 Des 2009



2

2 tahun 2008

3

3 tahun 2008

4

4 tahun 2008

5

5 tahun 2008

6

6 tahun 2008

7

7 tahun 2008

8

8 tahun 2008

9

9 tahun 2008

10

10 tahun 2008

11

11 tahun 2008

12 13

12 tahun 2008 13 tahun 2008

14

14 tahun 2008

15

15 tahun 2008

16

16 tahun 2008

17

18 19

20

17 tahun 2008

18 tahun 2008 19 tahun 2008

20 tahun 2008

Perihal Pengeluaran Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib di Lingkungan Pemkab Bandung Penyediaan Dana Belanja Yang Bersifat Tetap Dari APBD Kab Bandung Untuk Bulan Januari 2008 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Perda Kab Bandung Th 2007 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretaiat DPRD Kab Bandung Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab Bandung Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lemtekda Kab Bandung Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kec/Kel Kab Bandung Penyediaan Dana Belanja Yang Bersifat tetap dari APBD Kab Bandung Untuk Bulan Maret 2008 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab Bandung Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di kab bandung Th 2008 Penjabaran APBD Th 2008 Penyelenggaraan Perizinan Terpadu di Kab Bandung Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kab Bandung Kawasan Tanpa Asap Rokok di Wilayah Kab Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Bandung No 25 Th 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemda Kepada Koperasi dan Usaha Kecil di Kab Bandung Perubahan Atas Perbup Bandung No. 20 Th 2007 Tentang Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Dengan Penyediaan Dana Penyertaan Modal Di Kab Bandung Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan di Wilayah Kab Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 2 Th 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan


Tanggal Disahkan

Tanggal Diundangkan

4 Januari 2008

4 Januari 2008

22 Januari 2008

22 Januari 2008

23 Januari 2008

23 Januari 2008

26 Feb 2008

26 Feb 2008

26 Feb 2008

26 Feb 2008

26 Feb 2008

26 Feb 2008

26 Feb 2008

26 Feb 2008

4 Maret 2008

4 Maret 2008

24 Maret 2008

24 Maret 2008

24 Maret 2008

24 Maret 2008

24 Maret 2009

24 Maret 2009

1 April 2008

1 April 2008

1 April 2008

1 April 2008

1 April 2008

1 April 2008

17 April 2008

17 April 2008

17 April 2008

17 April 2008

17 April 2008

17 April 2008

17 April 2008

17 April 2008

17 April 2008

17 April 2008

9 Mei 2008

9 Mei 2008

21

22

21 tahun 2008

22 tahun 2008

23

23 tahun 2008

24

24 tahun 2008

25

25 tahun 2008

26

26 tahun 2008

27

27 tahun 2008

28

28 tahun 2008

29

29 tahun 2008

30

30 tahun 2008

31

31 tahun 2008

32 33

34

32 tahun 2008 33 tahun 2008

34 tahun 2008

35

35 tahun 2008

36

36 tahun 2008

37

37 tahun 2008

38

38 tahun 2008

39

39 tahun 2008

40

41

40 tahun 2008

41 tahun 2008

Desa di Kab Bandung Tata Cara Pembagian Biaya Pemungutan/Insentif Pajak Daerah di Lingkungan Pemkab Bandung Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di Kab Bandung Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kab Bandung Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ( Satlak PB ) Pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) di Wilayah Kab Bandung Th 2006 Tanda Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat Perubahan Atas Perbup Bandung No.22 Th 2007 Tentang Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kab Bandung

Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kab Bandung Rencana Kerja Pemda (RKPD) Kab Bandung Ketentuan Hari dan Jam Kerja SKPD di Lingkungan Pemkab Bandung Pedoman Pelaksanaan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) di Lingkungan Pemerintah Kab Bandung Perubahan Atas Perbup Bandung No 22 Th 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kab Bandung Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Penegakan Disiplin Satu Atap Bagi PNS Pemkab Bandung Master Plan Pendidikan Kab Bandung Th 2008 – 2025 Ketentuan Pelaksanaan Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Kab Bandung Pengamanan Sarana dan Prasarana Pemerintah di Wilayah Kab Bandung Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Perubahan Atas Perbup Bandung No 12 Th 2008 Tentang Penjabaran APBD TA 2008 Penetapan Pembayaran Gaji PNS, Anggota DPRD dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemkab Bandung Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Bandung


9 Mei 2008

9 Mei 2008

15 Mei 2008

15 Mei 2008

27 Mei 2008

27 Mei 2008

28 Mei 2008

28 Mei 2008

28 Mei 2009

28 Mei 2009

28 Mei 2008

28 Mei 2008

16 Juni 2008

16 Juni 2008

16 Juni 2008

16 Juni 2008

20 Juni 2008

20 Juni 2008

25 Juni 2008

25 Juni 2008

25 Juni 2008

25 Juni 2008

29 Juli 2008

29 Juli 2008

29 Juli 2008

29 Juli 2008

1 Agustus 2008

1 Agustus 2008

1 Agustus 2008

1 Agustus 2008

1 Sept 2008

1 Sept 2008

1 sept 2008

1 sept 2008

15 Sept 2008

15 Sept 2008

19 Sept 2008

19 Sept 2008

25 Sept 2008

25 Sept 2008

42

42 tahun 2008

43 44

43 tahun 2008 44 tahun 2008

45

45 tahun 2008

46

46 tahun 2008

47

47 tahun 2008

48

49

48 tahun 2008

49 tahun 2008

50

50 tahun 2008

51

51 tahun 2008

52

52 tahun 2008

53

53 tahun 2008

54

54 tahun 2008

55

55 tahun 2008

56

56 tahun 2008

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2007 Tata Cara Pemilihan Persero Swasta/Masyarakat Pada PT Citra Bangun Sarana Perubahan Atas Perbup Bandung No 25 Th 2008 Tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) di Wilayah Kab Bandung Th 2008 Penjabaran Perubahan APBD Pedoman Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) Bagi Balita Gizi Buruk dari Keluarga Miskin di Kab Bandung Tata Cara Penyerahan Pembiayaan, Personil Perlengkapan dan Dokumentasi Dalam Rangka Pembentukan Desa Warjabakti Kec Cimaung Kab Bandung Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kab Bdg Pelimpahan Sebagian Urusan Pemkab Kepada Lurah Penetapan Sarana Pelayanan Kesehatan Dengan Kesulitan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Medis Penetapan Tarif Baru Pelayanan Air Minum PD Air Minum Tirta Raharja Kab Bandung Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kab Bandung Alur Penandatanganan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS di Lingkungan Pemkab Bandung

Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kab Bandung Yang Pengaturannya Diserahkan kpd Desa Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Suratsurat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemkab Bandung


25 Sept 2008

25 Sept 2008

7 Oktober 2008

7 Oktober 2008

17 Okt 2008

17 Okt 2008

5 Nop 2008

5 Nop 2008

1 Desember 08

1 Desember 08

1 Desember 08

1 Desember 08

15 Des 2008

15 Des 2008

15 Des 2008

15 Des 2008

17 Des 2008

17 Des 2008

23 Des 2008

23 Des 2008

23 Des 2008

23 Des 2008

24 Des 2008

24 Des 2008

30 Desember 08

30 Des 08

31 Desember 08

31 Des 08


2

No Perbup

1 tahun 2007

2 tahun 2007

3

3 tahun 2007

4

4 tahun 2007

5

5 tahun 2007

6

6 tahun 2007

7

7 tahun 2007

8

8 tahun 2007

9

9 tahun 2007

10

10 tahun 2007

11

11 tahun 2007

12

12 tahun 2007

13

13 tahun 2007

14

14 tahun 2007

No Seri D

Perihal

Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat/Aparat di Lingkungan Pemkab Bandung TA 2007 Pengeluaran Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib di Lingkungan Pemkab Bandung Penataan Pemeliharaan Unggas di Pemukiman Kab Bandung Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2007 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Wakil Bupati di Lingkungan Pemkab Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda No 2 Th 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kab Bandung Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan di Kab Bandung Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa dan Kelurahan TA 2007 di Kab Bandung Penataaan Desa di Kabupaten Bandung Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kab Bandung Th 2007 Pengembangan Otonomi Daerah di Kab Bandung Penandatanganan Keputusan dan SuratSurat Mengenai Bidang Kepegawaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Bandung Th 2008 Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kab Bandung

No Perbup

Perihal

15

15 tahun 2007

16

16 tahun 2007

17

17 tahun 2007

Pembentukan Lembaga Penyiaran Televisi Publik Lokal Kab Bandung Pembentukan Lembaga Penyiaran Radio Publik Lokal Kab Bandung Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi Bupati Barito Timur Propinsi dan Bupati Bandung Prop Jabar Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi Bupati Gunung Mas dan Bupati Bandung Prop Jabar Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi Bupati Muna Propinsi

18

19

18 tahun 2007

19 tahun 2007


Tanggal Disahkan

Tanggal Diundangka n

4 Januari 2007

4 Januari 2007

8 Januari 2007

8 Januari 2007

14 Februari 07

14 Februari 07

2 Maret 2007

2 Maret 2007

5 Maret 2007

5 Maret 2007

7 Maret 2007

7 Maret 2007

12 Maret 2007

12 Maret 2007

12 Maret 2007

12 Maret 2007

12 Maret 2007

12 Maret 2007

12 Maret 2007

12 Maret 2007

22 Maret 2007

22 Maret 2007

9 April 2007

9 April 2007

28 Mei 2007

28 Mei 2007

8 Juni 2007

8 Juni 2007

Tanggal Disahkan

Tanggal Diundangkan

12 Juni 2007

12 Juni 2007

12 Juni 2007

12 Juni 2007

20 Juni 2007

20 Juni 2007

20 Juni 2007

20 Juni 2007

20 Juni 2007

20 Juni 2007

20

21

20 tahun 2007

21 tahun 2007

22

22 tahun 2007

23

23 tahun 2007

24

24 tahun 2007

25 26

25 tahun 2007 26 tahun 2007

Sulawesi Tenggara dan Bupati Bandung Prop Jabar Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Dengan Penyediaan Dana Penyertaan Modal di Kab Bandung Trayek Angkutan Penumpang Umum Jurusan Perum Manglayang Regency Cileunyi – Buahbatu/Desa Cipagalo Via Tol Padaleunyi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kab Bandung Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2006 Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi PD Air Minum Tirta Raharja Kab Bandung Penjabaran Perubahan APBD TA 2007 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Kab Bandung

28 Juni 2007

28 Juni 2007

9 Juli 2007

9 Juli 2007

10 Juli 2007

10 Juli 2007

24 Agustus 2007

24 Agustus 2007

5 Okto 2007

5 Okto 2007

20 Nop 2007

20 Nop 2007

3 Desember 08

3 Desember 08

PERATURAN BUPATI TAHUN 2006

No Seri D 1

No Perbup

1 tahun 2006

2

2 tahun 2006

3

3 tahun 2006

4

4 tahun 2006

5

5 tahun 2006

6

6 tahun 2006

7

7 tahun 2006

8

8 tahun 2006

9

9 tahun 2006

10

10 tahun 2006

Perihal

Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Bandung No 9 Th 2006 Tentang Zakat, Infaq, Shodaqoh Penjabaran APBD TA 2006 Penyempurnaan Perbup Bdg No. 7 Th 2005 Tentang Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan (SRTPK) Kab Bandung Perubahan Atas Perbup No 39 th 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pengelolaan Keuangan Serta Pengelolaan Barang dan Jasa Daerah di Lingkungan Pemkab Bandung Juklak Perda No.2 Th 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kab Bandung Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Th 2006 di Kab Bandung Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pengendalian Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemkab Bandung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kebersihan di Lingkungan Pemkab Bandung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum di Lingkungan Pemkab Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda No 2 Th 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kab Bandung


Tanggal Disahkan

Tanggal Diundangkan

20 Feb 2006

20 Feb 2006

9 Maret 2006

9 Maret 2006

10 Maret 06

10 Maret 06

10 Maret 2006

10 Maret 2006

4 April 2006

4 April 2006

4 April 2006

4 April 2006

7 Juni 2006

7 Juni 2006

7 Juni 2006

7 Juni 2006

7 Juni 2006

7 Juni 2006

8 Juni 2006

8 Juni 2006

11 12

13

14

11 tahun 2006 12 tahun 2006

13 tahun 2006

14 tahun 2006

15

15 tahun 2006

16

16 tahun 2006

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

17 tahun 2006

18 tahun 2006

19 tahun 2006

20 tahun 2006

21 tahun 2006

22 tahun 2006

23 tahun 2006

24 tahun 2006

25 tahun 2006

26 tahun 2006

27 tahun 2006

Badan Narkotika Kab Bandung Perubahan Atas Kepbup Bandung No 24 Th 2002 Tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemkab Bandung Perubahan Atas Kepbup Bandung No 25 Th 2002 Tentang Pakaian Dinas Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemkab Bandung Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Wakil Bupati di Lingkungan Pemda Kab Bandung Penjabaran Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2005 Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung No 45 Th 2002, Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab bandung Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung No 46 Th 2002, Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemkab bandung Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung No 47 Th 2002, Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemkab bandung Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemkab bandung Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemkab bandung Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung No 20 Th 2004, Tentang Pembentukan Tim Likuidasi 10 (Sepuluh) Perusahaan Daerah BPR Kab Bandung Wilayah Kerja Cabang Dinas Pendidikan Kab Bandung Pedoman Pelaksanaan Rapat Teknis, Rapat Koordinasi Teknis, Rapat Koordinasi Terbatas, Rapat Koordinasi Daerah dan Briefing di Lingkungan Pemkab Bandung Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung No 34 Th 2004, Tentang Pembentukan Staf Ahli di Lingkungan sekretariat Daerah Kab Bandung Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung No 35 Th 2004, Tentang Pembentukan Jenis, Jenjang dan Jumlah Jabatan Fungsional Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kab Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda No.8 Th 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan


26 Juni 2006

26 Juni 2006

6 Juli 2006

6 Juli 2006

6 Juli 2006

6 Juli 2006

14 Juli 2006

14 Juli 2006

20 Juli 2006

20 Juli 2006

24 Juli 2006

24 Juli 2006

24 Juli 2006

24 Juli 2006

24 Juli 2006

24 Juli 2006

24 Juli 2006

24 Juli 2006

24 Juli 2006

24 Juli 2006

22 Agustus 2006

22 Agustus 2006

22 Agust 2006

22 Agust 2006

23 Agustus 2006

23 Agustus 2006

24 Agust 2006

24 Agust 2006

12 Sept 2006

12 Sept 2006

12 Sept 2006

12 Sept 2006

26 Sept 2006

26 Sept 2006

28

28 tahun 2006

29

29 tahun 2006

30

30 tahun 2006

31

31 tahun 2006

32

32 tahun 2006

33

33 tahun 2006

dan Pemberhentian Kepala Desa Tata Cara Pembagian Biaya Pemungutan Insentif Keputusan Bersama Bupati Rejang Lebong Dengan Bupati Bandung Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi Penjabaran Perubahan APBD TA 2006

27 Sept 2006

27 Sept 2006

2 Okto 2006

2 Okto 2006

29 Nopem 2006 30 Nopem 2006

29 Nopem 2006 30 Nopem 2006

22 Des 2006

22 Des 2006

26 Des 2006

26 Des 2006

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Bandung Th 2007 Pengelolaan Dana Bantuan di Lingkungan Pemkab Bandung Th 2007 Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung No 06 Th 2003 Tentang Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kab Bandung

PERATURAN BUPATI TAHUN 2005

No Seri D 1 2

No Perbup


3

3 tahun 2005

4

4 tahun 2005

5

5 tahun 2005

6

6 tahun 2005

7

7 tahun 2005

8

8 tahun 2005

9

9 tahun 2005

10

10 tahun 2005

11

11 tahun 2005

12

12 tahun 2005

13

13 tahun 2005

14

14 tahun 2005

Perihal

Tanggal Disahkan

Penjabaran APBD TA 2005 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Industri dan Perdagangan di Kab Bandung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perkoperasian dan UKM di Kab Bandung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pertanian di Kab Bandung Format Data Bahan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Sesuai Dengan Rancang Bangun Sistem Pelaporan dan Sistem Evaluasi Pelaporan Daerah Tarip Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kab Bandung Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan (SRTPK) Ketentuan dan Tata Cara Perpindahan PNS Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemkab Bandung Penatausahaan Kepegawaian di Lingkungan Pemkab Bandung Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame Penjabaran Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2004 Perubahan Atas Perbup Bandung Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang/Jasa Daerah di Lingkungan Pemkab Bandung Perubahan Atas Perbup Bandung No 1 Th 2005 Tentang Penjabaran APBD TA 2005

4 Februari 05 15 Feb 2005

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Sengketa

21 Juli 2005


16 Feb 2005 17 Feb 2005

Tanggal Diundangkan 20 Feb 2006 9 Maret 2006 10 Maret 06 10 Maret 2006

21 Feb 2005 4 April 2006

10 Maret 2005 14 Maret 2005

4 April 2006 7 Juni 2006

26 April 2005 7 Juni 2006 28 Juni 2005

7 Juni 2006

5 Juli 2005 8 Juni 2006 6 Juli 2005

26 Juni 2006

21 Juli 2005 6 Juli 2006 21 Juli 2005

6 Juli 2006 14 Juli 2006

15

16

17

18

15 tahun 2005

16 tahun 2005

17 tahun 2005

18 tahun 2005

19

19 tahun 2005

20

20 tahun 2005

21

21 tahun 2005

22

22 tahun 2005

23

23 tahun 2005

24

24 tahun 2005

25

25 tahun 2005

26 27

26 tahun 2005 27 tahun 2005

28

28 tahun 2005

29

29 tahun 2005

30

30 tahun 2005

31

31 tahun 2005

32

32 tahun 2005

33

33 tahun 2005

34

34 tahun 2005

35

35 tahun 2005

36

36 tahun 2005

Lingkungan Hidup dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Pencabutan Keputusan Bupati Bandung No 51 Th 2002 Tentang Pengaturan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Petunjuk Pelaksanaan Perda No 6 Th 2004 Tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kab Bandung Tata Cara Pemberian Surat Ijin Operasional Pengelolaan Pasar Badan Hukum / Perorangan / Swasta/Desa di Kab Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda No 8 Th 2003 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum di Kab Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda No 9 Th 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja PDAM Tirta Raharja Kab Bandung Logo Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kab Bandung Pelayanan Air Bersih PD Air Minum Tirta Raharja Kab Bandung Pembagian Jasa Produksi Dari Laba Bersih PD Air Minum Tirta Raharja Kab Bandung Penghasilan dan Dana Representatif Direksi PDAM Tirta Raharja Kab Bandung Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemkab Bandung Penjabaran Perubahan APBD TA 2005 Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wil Kab Bandung Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Banjaran Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Ciwidey Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Pangalengan Keputusan Bersama Gubernur Jabar, Bupati bandung dan Bupati Sumedang Tentang Penataan Lingkungan Pada Ruas Jalan Raya Cicalengka-Nagreg Pelaksanaan Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pelaksanaan Reformasi Bidang Pengadaan Barang/Jasa di Kab Bandung Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Bandung No 2 th 2005 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air Pendelegasian Wewenang Kpd Pejabat Eselon II Untuk Mengesahkan Surat Keterangan/Pernyataan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemkab Bandung


22 Juli 2005 20 Juli 2006

15 Agustus 2005

15 Agustus 2005

18 Agust 2005

18 Agust 2005

14 Sept 2005

14 Sept 2005

14 Sept 2005

14 Sept 2005

15 Sept 2005

15 Sept 2005

15 Sept 2005

15 Sept 2005

15 Sept 2005

15 Sept 2005

15 Sept 2005

15 Sept 2005

15 Sept 2005

15 Sept 2005

20 Sept 2005

20 Sept 2005

7 Okt 2005

7 Okt 2005

25 Okt 2005

25 Okt 2005

26 Okt 2005

26 Okt 2005

26 Okto 2005

26 Okto 2005

26 Okto 2005

26 Okto 2005

26 Okto 2005

26 Okto 2005

28 Okto 2005

28 Okto 2005

28 Okt 2005

28 Okt 2005

1 Des 2005

1 Des 2005

5 Des 2005

5 Des 2005

6 Des 2005

6 Des 2005

37

37 tahun 2005

38

38 tahun 2005

39

39 tahun 2005

Pembentukan Badan Pengelola Persampahan Bersama di Metropolitan Bandung Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemkab Bandung Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang/Jasa di Daerah di Lingkungan Pemkab Bandung

6 Des 2005

6 Des 2005

9 Des 2005

9 Des 2005

12 Des 2005

12 Des 2005

KEPUTUSAN BUPATI YANG MENGATUR TAHUN 2004 No Seri

No Perbup

1

1 tahun 2004

2

2 tahun 2004

3

3 tahun 2004

4

4 tahun 2004

5

5 tahun 2004

6

6 tahun 2004

7

7 tahun 2004

8

8 tahun 2004

9

9 tahun 2004

10

10 tahun 2004

11

11 tahun 2004

12

13

12 tahun 2004

13 tahun 2004

14

14 tahun 2004

15

15 tahun 2004

16

16 tahun 2004

17

17 tahun 2004

Perihal Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di wilayah Kab.Bandung Pakaian Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan Kab.Bandung Pembentukan Tim Koordinasi Beras untuk Rakyat Miskin (RASKIN) PKPS-BBM di Kabupaten Bandung Tahun 2004 Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Petunjuk Pelaksanaan dan Rincian Program Kegiatan Tugas Pembantuan Kepada Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Pedoman Rincian Kewenangan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Penandatanganan Keputusan dan SuratSurat Mengenai Bidang Kepegawaian Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003 Penyempurnaan Keputusan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Bandung Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Cileunyi Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Rancaekek Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 tahun 2001 tentang Penyediaan Tanah untuk


Tanggal Disahkan

Tanggal Diundangkan

27 Januari 2004

27 Januari 2004

30 Januari 2004

30 Januari 2004

11 Februari 2004

11 Februari 2004

24 Februari 2004

24 Februari 2004

8 Maret 2004

8 Maret 2004

17 Maret 2004

17 Maret 2004

24 Maret 2004

24 Maret 2004

24 Maret 2004

24 Maret 2004

24 Maret 2004

24 Maret 2004

30 Maret 2004

30 Maret 2004

30 Maret 2004

30 Maret 2004

30 Maret 2004

30 Maret 2004

30 Maret 2004

30 Maret 2004

31 Maret 2004

31 Maret 2004

31 Maret 2004

31 Maret 2004

31 Maret 2004

31 Maret 2004

31 Maret 2004

31 Maret 2004

18

18 tahun 2004

19

19 tahun 2004

20

20 tahun 2004

21 22

21 tahun 2004 22 tahun 2004

23

23 tahun 2004

24

24 tahun 2004

25

25 tahun 2004

26

26 tahun 2004

27

27 tahun 2004

28

28 tahun 2004

29

29 tahun 2004

30

30 tahun 2004

31

31 tahun 2004

32

32 tahun 2004

33

33 tahun 2004

34

34 tahun 2004

35

35 tahun 2004

36

37

36 tahun 2004

37 tahun 2004

Pemakaman Umum oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Daearah Kab.Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kab.Bandung Pembentukan Tim Likuidasi 10 (sepuluh) Perusahaan Daerah BPR (PD BPR) Kab.Bandung Pedoman Tugas Belajar Pedoman Operasional Audit Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bandung Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Metropolitan Bandung Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Penyempurnaan Keputusan Bupati Bandung Nomor 9 tahun 2004 tentang Penandatanganan Keputusan dan SuratSurat Mengenai Bidang Kepegawaian Penjabaran Perubahan APBD Kab.Bandung TA.2004 Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab.Bandung Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika serta Penandatanganan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Bandung Pengadaan dan Pembinaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab Bandung Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pendidikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Kesehatan Pelaksanaan Peningkatan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas,Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa di Kab.Bandung Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Pembinaan Administrasi Desa Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Bupati pada Kegiatan Bantuan Pembangunan Prasarana Desa (P2D) di Kabupaten Bandung Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang/Jasa Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab.Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 7 tahun 2004 tentang Perubahan


5 April 2004

5 April 2004

7 April 2004

7 April 2004

15 April 2004

15 April 2004

5 Juli 2004

5 Juli 2004

12 Juli 2004

12 Juli 2004

13 Juli 2004

13 Juli 2004

16 Juli 2004

16 Juli 2004

19 Juli 2004

19 Juli 2004

23 Agustus 2004 1 September 2004

23 Agustus 2004 1 September 2004

9 September 2004

9 September 2004

27 September 2004

27 September 2004

28 September 2004 28 September 2004

28 September 2004 28 September 2004

24 Desember 2004

24 Desember 2004

27 Desember 2004 27 Desember 2004


27 Desember 2004

27 Desember 2004

28 Desember 2004

28 Desember 2004

28 Desember 2004

28 Desember 2004

atas Perda Nomor 16 tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Administrasi Kependudukan dan Akta Pencatatan Penduduk


No Perbup

1 2 3


4

4 tahun 2003

5

6

7

8

9

5 tahun 2003

6 tahun 2003

7 tahun 2003

8 tahun 2003

9 tahun 2003

10

10 tahun 2003

11

11 tahun 2003

12

12 tahun 2003

13

13 tahun 2003

14

14 tahun 2003

15

15 tahun 2003

16

16 tahun 2003

17

17 tahun 2003

Perihal

Tanggal Disahkan

Tanggal Diundangkan

Harga Eceran Minyak Tanah di Pasaran Penjabaran APBD TA 2003 Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Bandung Pendelegasian Wewenang untuk Menetapkan Pemberhentian PNS dengan Pemberian Hak Pensiun dan atau tanpa Pemberian Hak Pensiun di Lingkungan Pemkab Bandung Tata Cara Pengadaan Pegawai Tidak Tetap/Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Rincian Tugas Jabatan Fungsional di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Penyerahan Urusan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/ Perkotaan Buku II Kepada Camat Pemberian Bantuan Kesejahteraan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Penetapan Tarif Baru Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tata Cara Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Bandung Penjabaran Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Kegiatan Proyek APBD TA 2002 Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Pedoman Umum dan Pelaksanaan APBD Kab.Bandung TA 2003 Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Laporan Pembahasan Draft Mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS dan Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Latihan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan



27 Januari 2003

27 Januari 2003

27 Januari 2003

27 Januari 2003

3 Februari 2003

3 Februari 2003

10 Februari 2003

10 Februari 2003

20 Februari 2003

20 Februari 2003

28 Februari 2003

28 Februari 2003

28 Februari 2003

28 Februari 2003

28 Februari 2003

28 Februari 2003

27 Maret 2003

27 Maret 2003

14 April 2003

14 April 2003

16 April 2003

16 April 2003

16 April 2003

16 April 2003

28 April 2003

28 April 2003

5 Mei 2003

5 Mei 2003

6 Mei 2003

6 Mei 2003


Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Petunjuk Teknis Pengendalian dan Penertiban Pengambilan Air Bawah Tanah di Wilayah Kabupaten Bandung 19 19 tahun 2003 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung No 2 Tahun 2001 tentang Ijin Pemanfaatan Tanah di Kab.Bandung 20 20 tahun 2003 Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Pengangkatan, Surat Pemindahan dan Surat Pemberhentian Guru Bantu serta Surat-surat Lainnya kepada Kepala Dinas Pendidikan 21 21 tahun 2003 Pembentukan Tim Koordinasi Program Raskin di Kabupaten Bandung 22 22 tahun 2003 Penyempurnaan Kepbup Bdg Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan 23 23 tahun 2003 MPKT (Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan) Kabupaten 24 24 tahun 2003 MPKT (Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan) Desa 25 25 tahun 2003 Penetapan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan pada Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Kab.Bandung 26 26 tahun 2003 Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah 27 27 tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Dana Bergulir Melalui Pola Syariah 28 28 tahun 2003 Rencana terperinci/detail tata ruang Kota Soreang 29 29 tahun 2003 Penandatanganan Keputusan dan suratsurat Mengenai Bidang Kepegawaian 30 30 tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada UKM Generasi Muda Melalui Pola Perguliran dengan System Syariah 30A 30A tahun 2003 Penyempurnaan Keputusan Bupati Bandung Nomor 29 tahun 2003 tentang Penandatanganan Keputusan dan Suratsurat Mengenai Bidang Kepegawaian 31 31 tahun 2003 Penjabaran Perubahan APBD TA 2003 18

18 tahun 2003

32

32 tahun 2003

33

33 tahun 2003

34

34 tahun 2003

35

35 tahun 2003

36

36 tahun 2003

20 Mei 2003

20 Mei 2003

28 Mei 2003

28 Mei 2003

16 Juni 2003

16 Juni 2003

18 Juni 2003

18 Juni 2003

18 Juni 2003

18 Juni 2003

27 Juni 2003

27 Juni 2003

27 Juni 2003

27 Juni 2003

30 Juni 2003

30 Juni 2003

1 Juli 2003

1 Juli 2003

1 Juli 2003

1 Juli 2003

7 Juli 2003

7 Juli 2003

30 Juli 2003

30 Juli 2003

15 Agustus 2003

15 Agustus 2003

29 Agustus 2003

29 Agustus 2003

8 September 2003

8 September 2003

Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Perkumpulan Petani Petani Pemakai Air (GP3A) Mitra Cai 16 September 16 September “Tirta Galura” Desa Parung Serab, Desa 2003 2003 Sekarwangi, Desa Katapang Desa Gandasari, Kecamatan Katapang dan Desa Kopo Kecamatan Soreang Kab.Bandung Tanda Anggota Satuan Perlindungan 29 September 29 September Masyarakat 2003 2003 Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 5 Oktober 2003 5 Oktober 2003 Lingkungan Pemerintah Kab.Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung 13 Nopember Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin 13 Nopember 2003 2003 Pelayanan Ketenagakerjaan Pembentukan Organisasi Proyek Rincian 5 Desember 5 Desember 2003


37

38

39

37 tahun 2003

38 tahun 2003

39 tahun 2003

Tugas Pokok dan Fungsi District Implementation Unit (DIU) Kab.Bandung Himpunan Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis Kepbup Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kab.Bandung Penyempurnaan Kepbup Bandung Nomor 30.A Tahun 2003 tentang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian Petunjuk Teknis Penyusunan /Pelaksanaan APBD Kab.Bandung

2003

8 Desember 2003

8 Desember 2003

15 Desember 2003

15 Desember 2003

22 Desember 2003

22 Desember 2003


No Perbup

1 2


3

3 tahun 2002

4 5


6

6 tahun 2002

7

7 tahun 2002

8

8 tahun 2002

9

9 tahun 2002

10

10 tahun 2002

11

11 tahun 2002

12

12 tahun 2002

13

13 tahun 2002

14

15

16

14 tahun 2002

15 tahun 2002

16 tahun 2002

Perihal

Tanggal Disahkan

Tanggal Diundangkan

Penjabaran APBD TA 2002 Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah TA 2002 Pembentukan Tim Bantuan Perumahan PNS di Lingkungan Pemerintah Kab.Bandung Harga Eceran Minyak Tanah di Pangkalan Penetapan Pemberian Bantuan Kesejahteraan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab.Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Ketentuan Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kab.Bandung Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah Kab.Bandung Susunan Organisasi Pajak Peningkatan Pendapatan Asli Petani Nelayan Kecil (P4K) Tata Cara Pembagian Uang Perangsang di Lingkungan Kab.Bandung Pembentukan Tim Koordinasi Beras untuk Rakyat Miskin (RASKIN) di Kab.Bandung Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perlindungan Masyarakat Perangkat Daerah Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Petunjuk Pelaksanaan Perda No 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Ijin Pengambilan air Bawah Tanah Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Bandung Kepada Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Pembentukan Jenis, Jenjang dan Jumlah Jabatan Fungsional di Lingkungan

2 Januari 2002

2 Januari 2002

4 Januari 2002

4 Januari 2002

4 Januari 2002

4 Januari 2002

28 Januari 2002

28 Januari 2002

28 Januari 2002

28 Januari 2002

14 Februari 2002

14 Februari 2002




1 Maret 2002

1 Maret 2002

1 Maret 2002

1 Maret 2002

5 Maret 2002

5 Maret 2002

8 Maret 2002

8 Maret 2002

8 Maret 2002

8 Maret 2002

11 Maret 2002

11 Maret 2002

17 18

17 tahun 2002 18 tahun 2002

19

19 tahun 2002

20

20 tahun 2002

21

21 tahun 2002

22

22 tahun 2002

23

23 tahun 2002

24

24 tahun 2002

25

25 tahun 2002

26

26 tahun 2002

27

27 tahun 2002

28

28 tahun 2002

29

29 tahun 2002

30

30 tahun 2002

31

31 tahun 2002

32

32 tahun 2002

33

33 tahun 2002

34

34 tahun 2002

35

35 tahun 2002

36

36 tahun 2002

37

37 tahun 2002

Perangkat Daerah Kab.Bandung Tata Kearsipan Pemerintah Kab.Bandung 18 Maret 2002 18 Maret 2002 Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD TA 2 Mei 2002 2 Mei 2002 2001 Penetapan Tarif Angkutan Umum di Wilayah 15 Mei 2002 15 Mei 2002 Kab.Bandung Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam 15 Mei 2002 15 Mei 2002 Bidang Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Rumah Tinggal Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Tahun 3 Juni 2002 3 Juni 2002 Pelajaran 2002-2003 Mekanisme Perencanaan Pembangunan 17 Juni 2002 17 Juni 2002 Tahunan Kab.Bandung Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah 2 Juli 2002 2 Juli 2002 Kab.Bandung Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di 4 Juli 2002 4 Juli 2002 Lingkungan Pemerintah Kab.Bandung Pakaian Dinas Tenaga Kontrak Kerja di 4 Juli 2002 4 Juli 2002 Lingkungan Pemerintah Kab.Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung No.19 tahun 2001 tentang Pemberian Ijin 8 Juli 2002 8 Juli 2002 Undian (Promosi Produk Barang/Jasa) Kab.Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung No 20 tahun 2001 tentang Pemberian Ijin 8 Juli 2002 8 Juli 2002 Pengumpulan Uang/Barang di Kab.Bandung Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan 8 Juli 2002 8 Juli 2002 Sekolah Dasar Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung No.24 tahun 2001 tentang Retribusi 8 Juli 2002 8 Juli 2002 Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan 8 Juli 2002 8 Juli 2002 Dinas Pendidikan Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Pengangkatan Sumpah/Janji Jabatan Notaris, Wakil Notaris, Wakil Notaris 15 Juli 2002 15 Juli 2002 Sementara dan Notaris Pengganti Kepala Sekretaris Daerah Kab.Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 29 tahun 2000 tentang Ijin Usaha 6 Agustus 2002 6 Agustus 2002 Perikanan di Kab.Bandung Batas Pensiun Bagi Pejabat Struktural di 28 Agustus 28 Agustus 2002 Lingkungan Pemerintah Kab.Bandung 2002 Pembentukan Staf Ahli Sekretaris Daerah 28 Agustus 28 Agustus 2002 Kab.Bandung 2002 Pembentukan Jenis dan Jenjang Fungsional 6 September Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah 6 September 2002 2002 Kab.Bandung Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri 17 September 17 September Sipil di Lingkungan Pemerintah 2002 2002 Kab.Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung 2 Oktober 2002 2 Oktober 2002 Nomor 25 tahun 2001 tentang Ketentuan Ijin


38

38 tahun 2002

39

39 tahun 2002

40

40 tahun 2002

41

41 tahun 2002

42

42 tahun 2002

43

43 tahun 2002

44

44 tahun 2002

45

45 tahun 2002

46

47

48

46 tahun 2002

47 tahun 2002

48 tahun 2002

49

49 tahun 2002

50

50 tahun 2002

Usaha Kebudayaan dan Pariwisata Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan 9 Oktober 2002 dan Proyek APBD TA 2002 Susunan Organisasi Proyek Peningkatan 9 Oktober 2002 Pendapatan Bagi Nelayan Kecil (PAK) Pelimpahan Wewenang Penandatanganan 1 Nopember Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Ijin 2002 Usaha Pertambangan Buku Harian Camat dan Register Kecamatan 5 Nopember 2002 Penyempurnaan Keputusan Bupati Bdg No.15 tahun 2002 tentang Pelimpahan 4 Desember Wewenang Penandatanganan Keputusan 2002 Bupati Kepada Wakil Bupati Bandung dan Sekretaris Daerah Rincian Tugas Staf Ahli di Lingkungan 16 Desember Sekretariat Daerah Kab.Bandung 2002 Pembentukan Badan Akreditasi Sekolah 20 Desember (BAS) 2002 Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 20 Desember Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 2002 Kab.Bandung Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 20 Desember Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah 2002 Kab.Bandung Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 20 Desember Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan 2002 Pemerintah Kab.Bandung Jaminan Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja 20 Desember Bagi Pekerja pada Perusahaan di 2002 Kab.Bandung Prosedur Pelayanan Perijinan di 20 Desember Kab.Bandung 2002 Penandatanganan Keputusan dan Surat- 31 Desember surat Mengenai Bidang Kepegawaian 2002

9 Oktober 2002 9 Oktober 2002 1 Nopember 2002 5 Nopember 2002

4 Desember 2002

16 Desember 2002 20 Desember 2002 29 Desember 2002

20 Desember 2002

20 Desember 2002



No Perbup

1

1 tahun 2001

2 3 4


5

5 tahun 2001

6

6 tahun 2001

7

7 tahun 2001

8 9


Perihal Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah TA 2001 Tata Cara Kontrak Kerja Juknis Pengadaan Barang Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Kontruksi di Kab.Bandung Penjabaran Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Standarisasi Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemkab.Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda No 5 tahun 2001 tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair Harga Eceran Minyak Tanah di Pangkalan Tarip Angkutan Penumpang Umum Kota/Perdesaan di Wilayah Kab.Bandung


Tanggal Disahkan

Tanggal Diundangkan

10 Januari 2001

10 Januari 2001

12 Januari 2001 8 Pebruari 2001 20 Pebruari 2001

12 Januari 2001 8 Pebruari 2001 20 Pebruari 2001

28 Januari 2002

28 Januari 2002

5 Juni 2001

5 Juni 2001

21 Juni 2001

21 Juni 2001

5 Juli 2001

5 Juli 2001

5 Juli 2001

5 Juli 2001

10

11

12

13

14

10 tahun 2001

11 tahun 2001

12 tahun 2001

13 tahun 2001

14 tahun 2001

15

15 tahun 2001

16

16 tahun 2001

17

17 tahun 2001

18

18 tahun 2001

19

19 tahun 2001

20

20 tahun 2001

21

21 tahun 2001

22

22 tahun 2001

23

23 tahun 2001

24

24 tahun 2001

25

25 tahun 2001

26

26 tahun 2001

27

27 tahun 2001

28

28 tahun 2001

29

29 tahun 2001

30

30 tahun 2001

31

31 tahun 2001

32

33

32 tahun 2001

33 tahun 2001

Ketentuan dan Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kab.Bandung Pedoman Penyusunan Dokumen Upaya Peningkatan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (PLL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung No.22 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan/Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 24 tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Petunjuk Teknis Pengendalian dan Penertiban Pengambilan Air Tanah di Wilayah Kab.Bandung Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Penambahan APBD TA 2001 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangandan Energi Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU Pengairan Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU Pengairan Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Kab.Bandung Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Daerah Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pendidikan dan Latihan Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU Bina Marga Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Organisasi dan Tata Kerja Kebudayaan dan Pariwisata Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan Standarisasi Ruang Kantor dan Perlengkapan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kab.Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 6 tahun 2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame Penetapan Tarip Rawat Inap Kelas I VIP/Paviliun danTarip Peserta Askes di Unit Swadana Daerah PSU Cibabat, Majalaya dan RSUD Soreang


20 Agustus 2001

20 Agustus 2001

30 Agustus 2001

30 Agustus 2001

31 Agustus 2001

31 Agustus 2001

31 Agustus 2001

31 Agustus 2001

31 Agustus 2001

31 Agustus 2001

3 September 2001 20 September 2001 20 September 2001 20 September 2001 20 September 2001 20 September 2001

3 September 2001 20 September 2001 20 September 2001 20 September 2001 20 September 2001 20 September 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

2 Oktober 2001

12 Oktober 2001

12 Oktober 2001

34

34 tahun 2001

35

35 tahun 2001

36

36 tahun 2001

37

38

37 tahun 2001

38 tahun 2001

39

39 tahun 2001

40

40 tahun 2001

41

41 tahun 2001

42

42 tahun 2001

43

43 tahun 2001

44

44 tahun 2001

45

45 tahun 2001

46

46 tahun 2001

47

47 tahun 2001

48

48 tahun 2001

49

49 tahun 2001

50

51

50 tahun 2001

51 tahun 2001

52

52 tahun 2001

53

53 tahun 2001

54

54 tahun 2001

55

55 tahun 2001

56

56 tahun 2001

57

57 tahun 2001

Pemberlakuan Kepbup Nomor 2/SK.137Um/1989 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III dan tanah tanahnya milik Pemkab Bandung Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Badan Administrasi Keuangan Daerah Kab.Bandung Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Penanganan Pengungsi Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Satlak Penggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja PUPUSDALOPS-DBP Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satgas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATGAS PBP) Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Wilayah Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Informasi Daerah Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Otonomi Desa Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Casip Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD


16 Oktober 2001

16 Oktober 2001

16 Oktober 2001

16 Oktober 2001

16 Oktober 2001

16 Oktober 2001

11 Desember 2001

11 Desember 2001

11 Desember 2001

11 Desember 2001

11 Desember 2001

11 Desember 2001

11 Desember 2001

11 Desember 2001

11 Desember 2001

11 Desember 2001

11 Desember 2001

11 Desember 2001

11 Desember 2001

11 Desember 2001

11 Desember 2001

11 Desember 2001

11 Desember 2001 31 Desember 2001 31 Desember 2001 31 Desember 2001

11 Desember 2001 11 Desember 2001 31 Desember 2001 31 Desember 2001

31 Desember 2001

31 Desember 2001

31 Desember 2001

31 Desember 2001

31 Desember 2001

31 Desember 2001

31 Desember 2001 31 Desember 2001 31 Desember 2001 31 Desember 2001 31 Desember 2001 31 Desember

31 Desember 2001 31 Desember 2001 31 Desember 2001 31 Desember 2001 31 Desember 2001 31 Desember 2001

58

58 tahun 2001

59

59 tahun 2001

60

60 tahun 2001

61

61 tahun 2001

62

62 tahun 2001

63

63 tahun 2001

64

64 tahun 2001

Kab.Bandung Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Wilayah Kab.Bandung Tata Naskah Dinas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab.Bandung Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 4 tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Penataan Wilayah Kecamatan Tata Laksana Pelayanan Umum di Kecamatan Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung 27 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengembalian dan Retribusi Ijin Pemakaman di Wilayah Kab.Bandung

2001 31 Desember 2001 31 Desember 2001 31 Desember 2001 31 Desember 2001 31 Desember 2001 31 Desember 2001 31 Desember 2001


31 Desember 2001


31 Desember 2001

KEPUTUSAN BUPATI YANG MENGATUR TAHUN 2000 No Seri 1 1A 2

3

4

5

6

7

No Perbup 1 tahun 2000 1A tahun 2000 2 tahun 2000

3 tahun 2000

4 tahun 2000

5 tahun 2000

6 tahun 2000

7 tahun 2000

11

11 tahun 2000

12

12 tahun 2000

Perihal Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD TA 2000 Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD Kab.Bandung Tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 7 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tata Cara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Peresmian Anggota Badan Perwakilan Desa Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa


Tanggal Disahkan

Tanggal Diundangkan

1 April 2000

1 April 2000

1 April 2000

1 April 2000

24 April 2000

24 April 2000

4 Mei 2000

4 Mei 2000

4 Mei 2000

4 Mei 2000

4 Mei 2000

4 Mei 2000

4 Mei 2000

4 Mei 2000

4 Mei 2000

4 Mei 2000

19 Mei 2000

19 Mei 2000

19 Mei 2000

19 Mei 2000

13

13 tahun 2000

Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyusunan 19 Mei 2000 19 Mei 2000 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 13A 13A tahun 2000 Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka 19 Mei 2000 19 Mei 2000 Sistem Informasi Manajemen Kependudukan 14 14 tahun 2000 Tarif Angkutan Penumpang Umum di 14 Juni 2000 14 Juni 2000 Wilayah Kab.Bandung 15 15 tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan 20 Juni 2000 20 Juni 2000 Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab.Bandung Menjadi Unit Swadana Daerah 16 16 tahun 2000 Penyempurnaan Kepbup Bandung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Bandung Nomor 9 Tahun 2000 30 Juni 2000 30 Juni 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa 17 17 tahun 2000 Penjabaran Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran 30 Agustus 30 Agustus 2000 Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2000 1999/2000 18 18 tahun 2000 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan 4 Oktober 2000 4 Oktober 2000 dan Proyek Perubahan APBD TA 2000 19 19 tahun 2000 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan 30 Desember 30 Desember 2000 dan Proyek APBD TA 2001 2000

KEPUTUSAN BUPATI YANG MENGATUR TAHUN 1999 No Seri 1

2

2A


2 tahun 1999

2A tahun 1999

3

3 tahun 1999

5

4 tahun 2000

6

7

5 tahun 2000

6 tahun 2000

Perihal

Tanggal Disahkan

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran Pada Dinas 4 Januari 1999 Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran 4 Januari 1999 pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten DT II Bandung Pelimpahan Sebagian Tugas Bupati Kepada Direktur Unit Swadana Daerah Rumah Sakit 4 Januari 1999 Umum Cibabat Cimahi Untuk Mengelola Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan


Tanggal Diundangkan

4 Januari 1999

4 Januari 1999

4 Januari 1999

4 Mei 2000

4 Mei 2000

4 Mei 2000

4 Mei 2000

4 Mei 2000

4 Mei 2000

Perangkat Desa Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 7 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 11 tahun 2000 Tata Cara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Peresmian Anggota Badan Perwakilan Desa 12 tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa 13 tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 13A tahun 2000 Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan 14 tahun 2000 Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kab.Bandung 15 tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab.Bandung Menjadi Unit Swadana Daerah

8

7 tahun 2000

9 10

11

12

13 14

4 Mei 2000

4 Mei 2000

19 Mei 2000

19 Mei 2000

19 Mei 2000

19 Mei 2000

19 Mei 2000

19 Mei 2000

19 Mei 2000

19 Mei 2000

14 Juni 2000

14 Juni 2000

20 Juni 2000

20 Juni 2000

DAFTAR PERDA PERDA TAHUN 2012 No 1

2.

3.

4

No/ Tahun 01 / 2012

02 / 2012

03 / 2012

04/2012

Tanggal ditetapkan

Tanggal diundangkan

No. Seri

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung

2 Januari 2012

2 Januari 2012

1

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Bandung

2 Januari 2012

2 Januari 2012

2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Citra Bangun Selaras Kabupaten Bandung

2 Januari 2012

2 Januari 2012

3

Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan di Kabupaten Bandung

2 Januari 2012

2 Januari 2012

4

Tentang

5

05/2012

Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Kepala Daerah

2 Januari 2012

2 Januari 2012

5

6

06/2012

Prosedur Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utulitas Perumahan Dari Pengembang Kepada Pemerintah

2 Januari 2012

2 Januari 2012

6


Kabupaten Bandung 7

07/2012

Ijin Lokasi

2 Januari 2012

2 Januari 2012

7

8

08/2012

Perijinan Perdagangan di Kabupaten Bandung

2 Januari 2012

2 Januari 2012

8

9

09/2012

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung

2 Januari 2012

2 Januari 2012

9

10

10/2012

11

11/2011

10 Agustus 2011

10 Agustus 2011

11

12

12/2011

10 Agustus 2011

10 Agustus 2011

12

13

13/2011

10 Agustus 2011

10 Agustus 2011

13

14

14/2011

10 Agustus 2011

10 Agustus 2011

14

15

15/2011

29 September 2011

29 September 2011

15

Tgl ditetapkan

Tgl diundangkan

No. Seri

10 Januari 2011

10 Januari 2011

1

10

PERDA TAHUN 2011 No

No/ Tahun

Tentang

1

01 / 2011

Pajak Daerah

2.

02 / 2011

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan

18 Februari 2011

18 Februari 2011

2

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2006

18 Februari 2011

18 Februari 2011

3

3.

03 / 2011

4

04/2011

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011

11 Maret 2011

11 Maret 2011

4

5

05/2011

Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung

20 Juni 2011

20 Juni 2011

5

6

06/2011

Penataan Organisasi Dan Kelembagaan

20 Juni

20 Juni 2011

6


Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung

2011

7

07/2011

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

20 Juni 2011

20 Juni 2011

7

8

08/2011

Pengelolaan Air Tanah

20 Juni 2011

20 Juni 2011

8

9

09/2011

Pengelolaan Usaha Pertambangan

20 Juni 2011

20 Juni 2011

9

10

10/2011

Irigasi

20 Juni 11

20 Juni 11

10

11

11/2011

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

10 Agustus 2011

10 Agustus 2011

11

12

12/2011

Perijinan Industri di Kabupaten Bandung

10 Agustus 2011

10 Agustus 2011

12

13

13/2011

Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung

10 Agustus 2011

10 Agustus 2011

13

14

14/2011

Ijin Usaha Jasa Kostruksi (IUJK)

10 Agustus 2011

10 Agustus 2011

14

15

15/2011

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit

29 September 2011

29 September 2011

15

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung

29 September 2011

29 September 2011

16

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

3 Oktober 2011

3 Oktober 2011

17

Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan

14 Nopember 2011

14 Nopember 2011

16

17

18

19

20

21

22

16/2011

17/2011

18/2011

19/2011

20/2011

21/2011

22/2011

18

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

16 Nopember 2011

16 Nopember 2011

19

Retribusi Rumah Potong Hewan

7 Desember 2011

7 Desember 2011

20

7 Desember 2011

7 Desember 2011

21

7

7 Desember

22

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung

Retribusi Ijin Usaha Perikanan


23

23/2011

Retribusi Ijin Gangguan

Desember 2011

2011

7 Desember 2011

7 Desember 2011

23

Tgl ditetapkan

Tgl diundangkan

No. Seri

PERDA TAHUN 2010 No

No/ Tahun

Tentang

1

01 / 2010

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kab Bandung

11 Feb 2010

11 Feb 2010

2.

02 / 2010

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kab Bandung

29 mar 2010

29 mar 2010

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kab Bandung

29 mar 2010

29 mar 2010

Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan Usaha Kecil di Kab Bandung

29 mar 2010

29 mar 2010

3.

4

03 / 2010

04 / 2010

2

3

4

5

05 / 2010

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Bandung TA 2010

08 apr 2010

08 apr 2010

6

06 / 2010

Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

3 mei 2010

3 mei 2010

7

07 / 2010

Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air Atau Sumber Air

30 Juni 2010

30 Juni 2010

8.

08 / 2010

Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah

6 Sept 2010 6 Sept 2010

9.

09 / 2010

Perubahan Atas Perda Nomor 3 tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol

6 Sept 2010 6 Sept 2010

Pencabutan Peraturan Daerah Kab Bandung No 27 Tahun 2001 Tentang Retribusi Ijin Pengelolaan Limbah Padat

6 Sept 2010 6 Sept 2010

Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Bandung

20 Sept 2010

20 Sept 2010

Perubahan Atas Perda Nomor 20 tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Dinas Daerah Kab Bandung

20 Sept 2010

20 Sept 2010

10.

11

12

10 / 2010

11 / 2010

12 / 2010


1

5 6 7 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

13 / 2010

14 / 2010

15 / 2010

16 / 2010

17 / 2010

18 / 2010

19 / 2010

20 / 2010

Perubahan Atas Perda Kab.Bandung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT.Citra Bangun Selaras (PERSERO) di Kab.Bandung

29 Oktober 2010

29 Oktober 2010

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT.Citra Bangun Selaras Kab.Bandung

29 Oktober 2010

29 Oktober 2010

14

Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

18 November 2010

18 November 2010

15

Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kab.Bandung

18 November 2010

18 November 2010

16

Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kab.Bandung

18 November 2010

18 November 2010

17

Pedoman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

18 November 2010

18 November 2010

18

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2009

26 November 2010

26 November 2010

19

Perubahan APBD TA 2010

26 November 2010

26 November 2010

20

Tgl ditetapkan

Tgl diundangkan

No. Seri

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan

19 maret 09

19 maret 09

1

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Pd. Bpr) Di Kabupaten Bandung

23 maret 09

23 maret 09

2

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung

30 maret 09

30 maret 09

3

13

PERDA TAHUN 2009 No 1

2.

3.

No/ Tahun 1 / 2009

2 / 2009

3 / 2009

Tentang


4

4 / 2009

Pembubaran Dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Pd. Bpr) Di Kabupaten Bandung

02 april 09

02 april 09

4

5

5 / 2009

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

06 april 09

06 april 09

5

6

6 / 2009

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

17 april 09

17 april 09

6

7

7 / 2009

Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

29 april 09

29 april 09

7

8

8 / 2009

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita (Kibbla) Di Kabupaten Bandung

04 mei 09

04 mei 09

8

9

9 / 2009

Izin Penyelenggaraan Reklame

04 mei 09

04 mei 09

9

10

10 / 2009

Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Bandung

15 juli 09

15 juli 09

10

11

11 / 2009

Dokumen Pengelolaan Lingkungan

15 juli 09

15 juli 09

11

12

12 / 2009

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin

15 juli 09

15 juli 09

12

13

13 / 09

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Bandung TA 2008

5 agust 09

5 agust 09

13

14

14 / 09

Pengelolaan Dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman Di Wilayah Kabupaten Bandung

20 agust 09

20 agust 09

14

15

15 / 09

Rumah Susun (Rusun)

20 agust 09

20 agust 09

15

16

16 / 09

Tata Bangunan

20 agust 09

20 agust 09

16

17

17 / 09

Pajak Restoran

20 agust 09

20 agust 09

17

18

18 / 09

Pajak Penerangan Jalan

20 agust 09

20 agust 09

18

19

19 / 09

Pajak Reklame

20 agust 09

20 agust 09

19

20

20 / 09

Pembangunan, Pengendalian Dan Pengelolaan Pasar

20 agust 09

20 agust 09

20

21

21 / 09

Pengelolaan Sampah

20 agust 09

20 agust 09

21

22

22 / 09

Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama Di Kabupaten Bandung

20 agust 09

20 agust 09

22

23

23 / 09

Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung

20 agust 09

20 agust 09

23

24

24 / 09

Perubahan Atas Perda Kab Bandung No. 2 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa

24 agust 09

24 agust 09

24

Perubahan Atas Perda Kab Bandung No.

24 agust 09

24 agust 09

25

25

25 / 09


5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kab Bandung 26

26 / 09

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kab Bandung

24 agust 09

24 agust 09

26

Tgl ditetapkan

Tgl diundangkan

No. Seri

PERDA TAHUN 2008 No/ Tahun

Tentang

1

01 / 2008

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008

31 Mar 08

31 Mar 08

1

2.

02 / 2008

Pembentukan Desa Warjabakti Kec Cimaung Kab Bandung

19 Agust 08

19 Agust 08

2

3.

03 / 08

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab Bandung Th 2007 s/d 2027

19 Sept 08

19 Sept 08

3

4

04 / 08

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah TA 2007

19 Agust 08

19 Agust 08

4

5

05 / 08

Rumah Sakit Umum Daerah Kab Bandung

22 Agust 08

22 Agust 08

5

6

06 / 08

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab Bandung No 23 Th 2007 ttg Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan

7 Okt 08

7 Okt 08

6

9 Okt 08

9 Okt 08

7

13 Okt 08

13 Okt 08

8

4 Nop 08

4 Nop 08

9

5 Nop 08

5 Nop 08

10

Tgl ditetapkan

Tgl diundangkan

No. Seri

7

07 / 08

Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah

8

08 / 08

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

9

09 / 08

10

10 / 08

Penanggulangan Kemiskinan di Kab Bandung

PERDA TAHUN 2007 No

No/ Tahun

Tentang

1

01 / 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2007

1 Mar 07

1 Mar 07

1

2.

02 / 2007

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

28 Mar 07

28 Mar 07

2


3.

03 / 07

4

04 / 07

Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT.Bank Jabar, PD.Air Minum, PD. BPR dan Atau Lembaga Keuangan Lainnya

28 Mar 07

28 Mar 07

3

28 Mar 07

28 Mar 07

4

5

05 / 07

Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Kepala Daerah

28 Maret 07

28 Maret 07

5

6

06 / 07

Perubahan Kedua Atas Perda No.8/2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Bandung

28 Mar 07

28 Mar 07

6

22 Agust 07

22 Agust 07

7

7

07 / 07

8

08 / 07

9

09 / 07

10

10 / 07

11

11 / 07

12

12 / 07

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta Di Kab Bandung Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa di Lingkungan Pemkab Bandung Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa Lembaga Kemasyarakatan Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

8

29 okt 07

29 okt 07

9

29 okt 07

29 okt 07

10

29 okt 07

29 okt 07

11

29 okt 07

29 okt 07

12

29 okt 07

29 okt 07

13

29 Okt 07

29 Okt 07

14

13

13 / 07

14

14 / 07

15

15 / 07

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

29 Okt 07

29 Okt 07

15

16

16 / 07

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2007

20 nop 07

20 nop 07

16

17

17 / 07

12 Des 07

17 Des 07

17

18

18 / 07

12 Des 07

17 Jan 08

18

Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab Bandung

17 Des 07

9 Jan 08

19

19

19 / 07

Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Urusan Pemerintahan Kab Bandung Pembentukan Kecamatan Kutawaringin

20

20 / 07

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab Bandung

17 Des 07

9 Jan 08

20

21

21 / 07

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kab Bandung

17 Des 07

9 Jan 08

21

22

22 / 07

Pembentukan Organisasi Kecamatan dan

17 Des 07

9 Jan 08

22


Kelurahan di Wilayah Kab Bandung 23

23 / 07

24

24 / 07

25

25 / 07

Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Penyertaan Modal Pemda Kepada PD Air Minum Tirtaraharja Kab Bandung Penyertaan Modal Pemda Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kab Bandung

27 Des 07

27 des 07

23

27 Des 07

27 Des 07

24

27 Des 07

27 Des 07

25

Tgl ditetapkan

Tgl diundangkan

No. Seri

16 Feb 06

16 Feb 06

1


No/ Tahun 01 / 2006

Tentang Perubahan atas Perda No 8 / 2004 ttg kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD Kab Bandung

2.

02 / 2006

Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kab Bandung

16 Feb 06

16 Feb 06

2

3.

03 / 06

Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kab Bandung

16 Feb 06

16 Feb 06

3

4

04 / 06

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Bandung TA 2006

8 Mar 06

8 Mar 06

4

5

05 / 06

10 Mei 06

17 Mei 06

5

10 Mei 06

10 Mei 06

6

6

7

06 / 06

07 / 06

RPJMD Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab Bandung th 2006 s/d 2016 Badan Permusyawaratan Desa

8

08 / 06

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

9

09 / 06

Pembentukan PT. Citra Marga Sarana (PERSERO) Kab. Bandung

10

10 / 06

11

12

11 / 06

12 / 06

Perubahan Atas Peraturan Daerah No.7 Th 2002 ttg Pembentukan Perangkat Daerah Kab Bandung Perubahan Atas Perda No. 8/2002 ttg Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab Bandung Perubahan Atas Perda No. 9/2002 ttg Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab Bandung


10 Mei 06

10 Mei 06

7

10 Mei 06

10 Mei 06

8

10 Mei 06

10 Mei 06

9

10 Mei 06

10 Mei 06

10

10 Mei 06

10 Mei 06

11

10 Mei 06

10 Mei 06

12

13

13 / 06

14

14 / 06

15

15 / 06

16

17

16 / 06

17 / 06

Perubahan Atas Perda No.10/2002 ttg Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kab Bandung

10 Mei 06

10 Mei 06

13

10 Mei 06

10 Mei 06

14

18 Juli 06

18 Juli 06

15

Pedoman Pemberian Nama-nama Jalan, Gang, Gedung, Taman dan Tempat Rekreasi di Wilayah Kab bandung

15 nop 06

15 nop 06

16

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006

29 nop 06

29 nop 06

17

Tgl ditetapkan

Tgl diundangkan

No. Seri

Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamongpraja Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2005

PERDA TAHUN 2005 No

No/ Tahun

Tentang

1

01 / 2005

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Bandung TA.2005

2 Feb 2005

2 Feb 2005

1

2.

02 / 2005

Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air

6 Juni 2005

6 Juni 2005

2

3.

03 / 2005

6 Juni 2005

6 Juni 2005

3

6 Juni 2005

6 Juni 2005

4

4

04 / 05

Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Umum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

5

05 / 05

Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RAHARJA Kab.Bdg

6 Juni 2005

6 Juni 2005

5

6

06 / 05

Pembentukan Kelurahan Sulaeman Kecamatan Margahayu

6 Juni 2005

6 Mei 2005

6

7

07 / 05

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2004

30 Juni 2005

30 Juni 2005

7

8

08 / 05

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG)

22 Juli 2005

22 Juli 2005

8

9

09 / 05

29 Sept 2005

29 Sept 2005

9

10

10 / 05

29 Sept 2005

29 Sept 2005

10

Zakat, Infaq dan Shadaqoh Perubahan APBD TA 2005


PERDA TAHUN 2004 No

No/ Tahun

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Bandung TA.2004

Tgl ditetapkan

Tgl diundangkan

No. Seri

21 Januari 2004

21 Januari 2004

1 seri D

25 Maret 2004

25 Maret 2004

11 seri D

1

01 / 2004

2.

02 / 2004

3.

03 / 2004

Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol

1 Juni 2004

1 juni 2004

23 seri D

4

04 / 2004

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kab.Bandung

1 juni 2004

1 juni 2004

24 seri D

5

05 / 2004

20 Agustus 2004

20 Agustus 2004

28 seri D

6

06 / 2004

20 Agustus 2004

20 Agustus 2004

29 seri D

20 Agustus 2004

20 Agustus 2004

C no 1

10 Desember 2004

10 Desember 2004

36 seri D

7

8

07 / 2004

08 / 2004

Perhitungan APBD TA 2003

Perubahan APBD TA.2004 Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kab.Bandung Perubahan Atas Perda No.16 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Administrasi Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bandung

PERDA TAHUN 2003 No

No/ Tahun

1

01 / 2003

2.

02 / 2003

3.

03 / 2003

4

04 / 2003

5

05 / 2003

6

06 / 2003

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2003 Sisa Perhitungan APBD TA 2002 Retribusi Ijin Pemanfaatan Hutan Perubahan APBD TA 2003

Pemecahan Kelurahan Jelekong Pemecahan Desa Ciheulang dan Desa


Tgl ditetapkan

Tgl diundangkan

No. Seri

7 Januari 2003

7 Januari 2003

2 seri D

10 April 2003

10 April 2003

13 seri D

21 Mei 2003

21 Mei 2003

1 seri B

8 september 2003

8 September 2003

33 seri D

2 Oktober 2003

2 Oktober 2003

38 seri D

2 Oktober

2 Oktober

38 seri D

Babakan Kecamatan Ciparay serta Desa Sindang Panun Kecamatan Banjaran Kab.Bandung 7

07 / 2003

Pembentukan Kecamatan Cangkuang dan Cihampelas

8

08 / 2003

Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

9

09 / 2003

10

10 / 2003

11

11 / 2003

Pengelolaan Air Bawah Tanah Ijin Penyelenggaraan Reklame Pelarangan Prostitusi

2003

2003

2 Oktober 2003

2 Oktober 2003

39 seri D

17 Des 2003

17 Des 2003

44 seri D

17 Des 2003

17 Des 2003

45 seri D

17 Des 2003

17 Des 2003

46 seri D

17 Des 2003

17 Des 2003

47 seri D

Tgl ditetapkan

Tgl diundangkan

No. Seri

1 Mei 2002

1 Mei 2002

18 seri D

1 Agustus 2002

5 Agustus 2002

33 seri D

1 Agustus 2002

5 Agustus 2002

1 seri B

1 Agustus 2002

5 agustus 2002

1 seri C

1 Agustus 2002

5 Agustus 2002

2 seri B

1 Agustus 2002

5 Agustus 2002

3 seri B

14 Agustus 2002

20 Agustus 2002

35 seri D

14 Agustus 2002

20 Agustus 2002

36 seri D

14 Agustus 2002

20 Agustus 2002

37 seri D

14 Agustus 2002

20 Agustus 2002

37 seri D

14 Agustus 2002

29 Agustus 2002

1 seri A

PERDA TAHUN 2002 No 1 2.

No/ Tahun 01 / 2002 02 / 2002

Tentang Sisa Perhitungan APBD TA 2001 Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

3.

03 / 2002

Retribusi Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Ternak dan Hasil Ternak

4

04 / 2002

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kab.Bdg

5

05 / 2002

Retribusi Jasa Umum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

6

06 / 2002

Retribusi Perijinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

7

07 / 2002

8

08 / 2002

Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab.Bdg

9

09 / 2002

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab.Bandung

10

10 / 2002

Pembentukan Organisasi Dinas daerah Kab.Bandung

11

11 / 2002

Perubahan pertama Perda Kab.Bandung Nomor 7 tahun 1998 tentang Pajak

Kewenangan Kabupaten Bandung


Penerangan Jalan 12

12 / 2002

13

13 / 2002

14

14 / 2002

15

15 / 2002

16

16 / 2002

17

17 / 2002

18

18 / 2002

Perubahan APBD TA.2002 Pajak Parkir Pajak Hotel Pajak Restoran Ijin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Pada Perusahaan Industri Perijinan Industri di Kabupaten Bandung Penanaman Modal Daerah

30 Sept 2002

7 Okt 2002

43 seri D

30 Okt 2002

7 Nov 2002

2 seri A

30 Okt 2002

7 Nov 2002

3 seri A

30 Okt 2002

7 Nov 2002

4 seri A

30 Okt 2002

7 Nov 2002

2 seri C

30 Okt 2002

7 Nov 2002

3 seri C

30 Okt 2002

7 Nov 2002

4 seri c


No/ Tahun 01 / 2001

2.

02 / 2001

3.

03 / 2001

4

04 / 2001

5

05 / 2001

6

06 / 2001

Tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kab.Bandung Tahun 2001 sampai thn 2010 Ijin Pemanfaatan Tanah di Kab.Bandung Ijin Undang-undang Gangguan (HO) Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Ijin Pembuangan Limbah Cair Ijin Penyelenggara Reklame

7

07 / 2001

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kab.Bandung

8

08 / 2001

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kab.Bandung

9

09 / 2001

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

10

10 / 2001

11

11 / 2001

Sisa Perhitungan APBD TA 2000 Perubahan APBD TA 2001


Tgl ditetapkan

Tgl diundangkan

No. Seri

3 Feb 2001

7 Feb 2001

D3

3 Feb 2001

7 Feb 2001

C1

3 Feb 2001

7 Feb 2001

C2

3 Feb 2001

7 Feb 2001

B1

3 Feb 2001

7 Feb 2001

C3

3 Feb 2001

7 Feb 2001

C4

27 April 2001

30 April 2001

D6

27 April 2001

30 April 2001

D7

27 April 2001

30 April 2001

C5

27 April 2001

30 April 2001

D8

27 April 2001

30 April 2001

D15

12

12 / 2001

Perubahan atas Perda Kab.Bandung No. 1 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Bandung tahun 2001 s.d. 2010

27 Agustus 2001

27 Agustus 2001

D16

13

13 / 2001

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005

8 Okt 2001

12 Okt 2001

D40

14

14 / 2001

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kab.Bdg tahun 2001-2005

2 Nov 2001

5 Nov 2001

D41

15

15 / 2001

7 Des 2001

11 Des 2001

D51

16

16 / 2001

Perijinan di Lingkup Perdagangan dan pengelola pasar

7 Des 2001

11 Des 2001

C6

17

17 / 2001

Pelaksanaan ketentuan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Bandung

7 Des 2001

11 Des 2001

C7

18

18 / 2001

7 Des 2001

11 Des 2001

B2

Rencana Strategis Kab.Bandung

Tarif Pelayanan Kesehatan Pada unit/ Instalasi Kesehatan Pemerintah Kab.Bandung di luar Rumah Sakit

19

19 / 2001

Pemberian Izin Undian (Promosi Produk Barang/ Jasa)

7 Des 2001

11 Des 2001

C8

20

20 / 2001

Pemberian Izin Pengumpulan Uang atau Barang

7 Des 2001

11 Des 2001

C9

21

21 / 2001

7 Des 2001

11 Des 2001

B3

7 Des 2001

11 Des 2001

D52

22

22 / 2001

Retribusi Uang Cetak Tulis (leges) Penyediaan Tanah Untuk Pemakaman Umum Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan

23

23 / 2001

Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemkab Bandung

7 Des 2001

11 Des 2001

D53

24

24 / 2001

Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Koperasi

7 Des 2001

11 Des 2001

B4

25

25 / 2001

Ketentuan Usaha Kebudayaan dan Pariwisata

7 Des 2001

11 Des 2001

C10

26

26 / 2001

Retribusi Ijin Pelayanan Ketenaga Kerjaan

7 Des 2001

11 Des 2001

B5

27

27 / 2001

7 Des 2001

11 Des 2001

B6

7 Des 2001

11 Des 2001

C11

7 Des 2001

7 Des 2001

D57

28

29

28 / 2001

29 / 2001

Retribusi Ijin Pengelolaan Limbah Padat Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta Dalam Pengelolaan Potensi Daerah dan Pembangunan Penetapan APBD Kab.Bdg TA 2002



No/ Tahun 01 / 2000

Tentang

Tgl ditetapkan

Tgl diundangkan

No. Seri

28 Feb 2000

28 Feb 2000

D1

28 Feb 2000

28 Feb 2000

C1

28 Feb 2000

28 Feb 2000

D2

Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

28 Feb 2000

28 Feb 2000

D3

Tata Cara Pencalonan, Pemilih, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

28 Feb 2000

28 Feb 2000

D4

28 Feb 2000

28 Feb 2000

D5

28 Feb 2000

28 Feb 2000

D6

28 Feb 2000

28 Feb 2000

D7

28 Feb 2000

28 Feb 2000

D8

28 Feb 2000

28 Feb 2000

D9

28 Feb 2000

28 Feb 2000

D10

28 Feb 2000

28 Feb 2000

D11

28 Feb 2000

28 Feb 2000

D12

28 Feb 2000

28 Feb 2000

D13

28 Feb 2000

28 Feb 2000

D14

31 Maret 2000

31 Maret 2000

C2

Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan Dan Perbengkelan Dinas PU Bina Marga Kab.Bdg menjadi Unit Swadana Daerah

2.

02 / 2000

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kab.Bdg

3.

03 / 2000

Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

4

04 / 2000

5

05 / 2000

6

06 / 2000

Tata Cara Pemilihan dan/ atau Pengangkatan Perangkat Desa

7

07 / 2000

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

8

08 / 2000

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Pedoman Organisasi)

9

09 / 2000

Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa

10

10 / 2000

11

11 / 2000

12

12 / 2000

13

13 / 2000

14

14 / 2000

15

15 / 2000

16

16 / 2000

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Lembaga Kemasyarakatan di Desa Peraturan Desa Sumber Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kerjasama antar Desa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Administrasi Kependudukan dan Akta Pencatatan Penduduk


APBD TA 2000

17

17 / 2000

18

18 / 2000

19

19 / 2000

20

20 / 2000

Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Perda

21

21 / 2000

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

22

22 / 2000

Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak dan Hasil Ikutannya

22

22 / 2000

Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak dan Hasil Ikutannya

23

23 / 2000

24

24 / 2000

25

25 / 2000

Sisa Perhitungan APBD TA 1999/2000 Perubahan APBD Kab.Bandung TA 2000

Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di wilayah Kab.Bandung

26

26 / 2000

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

27

27 / 2000

Pelaksanaan Pengendalian dan Retribusi Ijin Pemakaman di Wilayah Kab.Bandung

28

28 / 2000

29

29 / 2000

30

30 / 2000

31

31 / 2000

32

32 / 2000

Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum Ijin Usaha Perikanan di Kab.Bandung Pengujian Hasil Mutu Perikanan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan APBD Kab.Bdg TA 2001


31 Maret 2000

31 Maret 2000

D15

28 Agustus 2000

28 Agustus 2000

D31

3 Okt 2000

3 Okt 2000

D32

30 Nov 2000

30 Nov 2000

D35

30 Nov 2000

30 Nov 2000

B1

30 Nov 2000

30 Nov 2000

B2

30 Nov 2000

30 Nov 2000

B2

30 Nov 2000

30 Nov 2000

B3

30 Nov 2000

30 Nov 2000

B4

30 Nov 2000

30 Nov 2000

C3

30 Nov 2000

20 Nov 2000

B5

30 Nov 2000

30 Nov 2000

C4

30 Nov 2000

30 Nov 2000

C6

30 Nov 2000

30 Nov 2000

C6

30 Nov 2000

30 Nov 2000

C7

30 Nov 2000

30 Nov 2000

C8

23 Des 2000

23 Des 2000

D36

SK BUPATI TAHUN 2011 No Urut

Nomor - Tanggal Keputusan

TENTANG

1

954/Kep.1-DPPK/2011 3 Januari 2011

Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kab.Bandung TA.2011

2


Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kab.Bandung TA.2011

3


Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab.Bandung TA.2011

4


Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.2011

5


Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Cek/Giro Untuk Pengeluaran Kas Daerah TA.2011

6


Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah TA.2011

7

931/Kep.7/DPPK/2011 3 Januari 2011

Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) UP/GU dan Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan TA.2011

8


Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab.Bandung TA.2011

9


Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Dokumen/Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji PNS Pemerintah Kab.Bandung TA.2011

10


Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Belanja Tidak Langsung Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan TA.2011


KET

No Urut


TENTANG

11

700/Kep.11-Inspektorat/2011 3 Januari 2011

Pembentukan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK ri pada Pemerintah Kab Bandung

12


Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) atas Nama Bupati Bandung TA.2011

900/Kep.12A-DPPK/2011 3 Januari 2011

Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Melakukan Pengujian atas Tagihan Pembayaran

13

954/Kep. 13-Kel/2011 3 Januari 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kab. Bandung TA.2011

14

954/Kep. 14-DISHUB/2011 3 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Perhubungan Kab Bandung TA 2011

15

954/Kep. 15-BPMP/2011 3 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab Bandung TA 2011

16

954/Kep.16-Setda/2011 3 Januari 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kab.Bandung TA.2011

16A

130.04/Kep.16APemum/2011 3 Januari 2011

Pembentukan Tim Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab.Bandung Tahun 2010 TA.2011

17

954/Kep. 17Dispertasih/2011 3 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab Bandung TA 2011

18

954/Kep. 18-Kec/2011 3 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Cicalengka Kab Bandung TA 2011

19

954/Kep. 19-Kec/2011 3 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Katapang Kab Bandung TA 2011

20

954/Kep. 20Kesbanglinmas/2011 3 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab Bandung TA 2011

21

954/Kep. 21-DBM/2011 3 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Bina Marga Kab Bandung TA 2011

12A


KET

Tdk ada

Tdk ada

No Urut 22

Nomor - Tanggal Keputusan 954/Kep. 22BAPPEDA/2011 3 Januari 2011

23

954/Kep. 23-Kec/2011 4 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Ibun Kab Bandung TA 2011

24

954/Kep. 24-BPMPD/2011 4 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Bandung TA 2011

426.23/Kep.24ADispopar/2011 4 Januari 2011

Standar Harga Sewa Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung Tahun 2011

25

954/Kep. 25-RSUD SRG/2011 4 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada RSUD Soreang Kab Bandung TA 2011

26

954/Kep. 26-Kec/2011 4 Januari 2011

27

954/Kep. 27-Dispopar/2011 4 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Cilengkrang Kab Bandung TA 2011 Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab Bandung TA 2011

28

954/Kep. 28-BAPAPSI/2011 4 Januari 2011

29

954/Kep. 29Diskoperindag/2011 4 Januari 2011

30

954/Kep. 30-Kec/2011 4 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kecamatan Pacet Kab Bandung TA 2011

31

954/Kep. 31-BPLH/2011 4 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kab Bandung TA 2011

32

954/Kep. 32-Kec/2011 4 Januari 2011

33

954/Kep. 33-Kec/2011 4 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Arjasari Kab Bandung TA 2011 Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Ciwidey Kab Bandung TA 2011

24A

TENTANG Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Bandung TA 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi Kab Bandung TA 2011 Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab Bandung TA 2011


KET

No Urut 34

Nomor - Tanggal

TENTANG

Keputusan 954/Kep. 34-Kec/2011 4 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Cimaung Kab Bandung TA 2011

35

954/Kep. 35-Kel/2011 4 Januari 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kab Bandung TA 2011

36

954/Kep. 36-Disdikbud/2011 4 Januari 2011

37

954/Kep. 37Dinsosdukcasip/2011 4 Januari 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung TA.2011 Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bandung TA.2011

38

954/Kep. 38-Kec/2011 4 Januari 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Arjasari Kab.Bandung TA.2011

39

411.4-BKBPP/2011 5 Januari 2011

Pembentukan Tim Pembina Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kab.Bandung TA 2011

40

954/Kep. 40Inspektorat/2011 5 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Inspektorat Kab Bandung TA 2010

41

050/Kep. 41-Bappeda/2011 5 Januari 2011

Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab.Bandung Tahun 2005-2025

42

050/Kep. 42-Bappeda/2011 6 Januari 2011

Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.Bandung Tahun 2011-2015

43

050/Kep.44-BKPPP/2011 7 Januari 2011

Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.Bandung Tahun 2012

44

954/Kep. 44-BKPPP/2011 8 Januari 2011

Pembentukan Tim Koordinasi Pagu Beras Untuk Rumah Tangga miskin (Raskin) Kab.Bandung

44A

954/Kep.44A-DBM/2011 8 Januari 2011

Penunjukan Personil Satuan Kerja Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintah Daerah (P2TPD) Kab.Bandung Tahun 2011

954/Kep. 45-Kec/2011 8 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Ciparay Kab Bandung TA 2011

45


KET

Tdk ada

No Urut 46

Nomor - Tanggal Keputusan 584/Kep.46-DPPK/2011 8 Januari 2011

TENTANG Penunjukan Kas Umum Daerah pada PT.Bank Jabar Banten Cab.Soreang sebagai Bank Operasional dan PT.BRI Cab.Soreang, PT.BRI Cab.Majalaya, PT.BRI Cab.Kopo, PT.BNI KCP Soreang, PT.Bank Mandiri KCP Soreang sebagai Bank Persepsi Rekening tempat Penampungan Penerimaan Pendapatan Pemkab.Bandung

47

700/Kep. 47Inspektorat/2011 10 Januari 2011

Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kab.Bandung TA.2011

48

027/Kep.48-Pemb/2011 10 Januari 2011

49

501/Kep. 49-BKPPP/2011 11 Januari 2011

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ) di Lingkungan Pemkab Bandung Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kab.Bandung Tahun 2011

50

810/Kep. 50-Pemb/2011 11 Januari 2011

51

440/Kep.51-Dinkes/2011 11 Januari 2011

52

954/Kep.52-Kel/2011 11 Januari 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kelurahan Pasawahan Kec.Dayeuhkolot Kab.Bandung TA.2011

53

300/Kep.53Kesbangpolinmas/2011 20 Januari 2011

Pembentukan Komunitas Intelejen Daerah dan Dewan Pembina Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) Kab.Bandung

54

130.04/Kep.54Bappeda/2011 20 Januari 2011

Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2010

55

954/Kep. 55-Kec/2011 20 Januari 2011

55A

954/Kep.55A-Kec/2011 20 Januari 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Baleendah Kab.Bandung TA.2011 Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kec.Solokanjeruk Kab.Bandung TA.2011

Pembentukan Susunan Organisasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kab.Bandung Pembentukan Satuan Pelaksanaan (Satlak) Jaminan Kesehatan Kab.Bandung 2011

56

954/Kep. 56-Setwan/2011 20 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Bandung TA 2011

57

954/Kep. 57-Kec/2011 20 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Pangalengan Kab Bandung TA 2011


KET Tdk ada

No Urut


TENTANG

58

954/Kep. 58-Kec/2011 20 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Cikancung Kab.Bandung TA 2011

59

954/Kep.59-RSUD CCLK/2011 20 Januari 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Kab.Bandung TA.2011

60

954/Kep. 60-Kec/2011 20 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kecamatan Cangkuang Kab Bandung TA 2011

61

954/Kep. 61-Kec/2011 20 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kecamatan Rancabali Daerah Kab Bandung TA 2011

62

954/Kep.62-Kec/2011 20 Januari 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantpr Kecamatan Cileunyi Kab.Bandung TA.2011

63

954/Kep. 63-Kec/2011 20 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Majalaya Kab Bandung TA 2011

64

954/Kep. 64-Satpol PP/2011 20 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab Bandung TA 2011

65

260/Kep.65-GOW/2011 20 Januari 2011

Penetapan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab.Bandung Periode 2010-2015

66

466/Kep. 66-Disdikbud/2011 20 Januari 2011

Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

67

260/Kep. 67-PKK/2011 20 Januari 2011

68

954/Kep. 68-Kec/2011 21 Januari 2011

Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kab.Bandung Masa Bhakti 2010-2015 Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Paseh Kab Bandung TA 2011

69

954/Kep. 69-Kec/2011 21 Januari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Kutawaringin Kab Bandung TA 2011

70

954/Kep. 70-BPBD/2011 21 Januari 2011

71

954/Kep. 71-Dispopar/2011 2 Februari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Bandung TA 2011 Penetapan Desa Wisata di Wilayah Kabupaten Bandung


KET

Tdk ada

72

584/Kep.72-DPPK/2011 2 Februari 2011

No Urut 73

Nomor - Tanggal Keputusan 584/Kep. 73-DPPK/2011 2 Februari 2011

Penunjukan Pembukaan Rekening Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemkab Bandung pada Bank Jabar Banten Cabang Soreang TENTANG Penunjukan Pembukaan Rekening Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemkab.Bandung pada BRI Cabang Soreang, BRI Cabang Kopo, BRI Cabang Majalaya dan BNI Cabang Majalaya

74

954/Kep. 74-Disnakan/2011 2 Februari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Bandung TA 2011

75

954/Kep. 75-Kec/2011 2 Februari 2011

76

954/Kep. 76-DSDAPE/2011 2 Februari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Kertasari Kab Bandung TA 2011 Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Sumber Daya air, Pertambangan dan Energi Kab Bandung TA 2011

77

954/Kep. 77-Kec/2011 7 Februari 2011

78

648/Kep. 78Dispertasih/2011 17 Februari 2011

79


Penetapan Lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Lingkungan Perumahan dan Permukiman di Kab.Bandung

80


Penetapan untuk 5 (lima) Lokasi di Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kab.Bandung

81

954/Kep. 81-Disnaker/2011 17 Februari 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Kab.Bandung TA.2011

82

954/Kep. 82RSUD.MJL/2011 17 Februari 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kab.Bandung 2011

83

954/Kep. 83-Kec/2011 17 Februari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Pameungpeuk Kab Bandung TA 2011

83A

954/Kep.83A.Kec/2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kec.Nagreg Kab.Bandung TA 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Margaasih Kab Bandung TA 2011 Penetapan Lokasi Untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kab Bandung


Tdk ada

KET

84

954/Kep. 84-/2011 17 Februari 2011

85

954/Kep. 85Distanbunhut/2011 17 Februari 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Pasirjambu Kab.Bandung TA.2011 Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Bandung TA 2011

No Urut

Nomor - Tanggal

86

648/Kep.86-Dispertasih/2011 17 Februari 2011

Pembentukan Tim Pengelola Rumah Sederhana Sewa (RUSUNAWA)

87

954/Kep. 87-Kel/2011 17 Februari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan Kab Bandung TA 2011

88

954/Kep. 88-BKPP/2011 17 Februari 2011

89

954/Kep. 89-BKBPP/2011 17 Februari 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab Bandung TA 2011 Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab Bandung TA 2011

90

121.1/Kep. 90-Humas/2011 17 Februari 2011

Pembentukan Tim Penyusun Naskah Sambutan/Pengarahan Bupati Tahun 2011

91

466/Kep. 91-Disdikbud/2011 21 Februari 2011

Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN untuk SD,SDLB,SMP,SMP Terbuka,SMPLB Swasta di Kab.Bandung TA.2011

92

551.11/Kep.92DISHUB/2011 21 Februari 2011

Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Kab.Bandung

93

002.6/Kep.93Disdikbud/2011 21 Februari 2011

Pemberian Penghargaan Kepada Wakaf dan Wakif SD Negeri Martadinata Desa Bojong Kecamatan Majalaya Kab.Bandung

94

593.1/Kep. 94-Aset/2011 21 Februari 2011

Persetujuan Sewa Tanah Milik Pemerintah Kab.Bandung yang berlokasi di Desa Cingcin Kecamatan Soreang seluas + 3.500 m2 untuk digunakan Lahan Parkir Rumah Makan Ampera

95

027/Kep. 95-Pemb/2011 21 Februari 2011

Penunjukan Admin Agency e-Procurement Pada Bagian Pembangunan Setda Kab.Bandung

96

593.3/Kep. 96-Aset/2011 21 Februari 2011

Persetujuan Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab.Bandung untuk Pembangunan Kantor Pemerintah Desa Pangalengan seluas + 500m2 yang terletak di Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kab.Bandung

TENTANG


KET Tdk ada

Tdk ada

97

900/Kep.97-Disdikbud/2011 21 Februari 2011

No Urut


Penetapan (Sertifikasi) Pendidikan TA.2011

Penerima Tunjangan Profesi Guru di Lingkungan Dinas dan Kebudayaan Kab.Bandung TENTANG

KET

98

954/Kep. 98-Dinkes/2011 21 Februari 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kab.Bandung TA.2011

99

900/Kep.99-Disdikbud/2011 21 Februari 2011

Penetapan Penerima Tambahan Perbaikan Tdk Penghasilan (TPP) Guru di Lingkungan Disdikbud ada Kab.Bandung TA.2011

423.7/Kep.100Disdikbud/2011 25 Februari 2011

Pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional SD/MI/SDLB dan Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, SMK Tahun

100

Pelajaran 2010/2011 Tingkat Kabupaten Bandung

101

954/Kep.101-BKPPP/2011 25 Februari 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung TA.2011

102

954/Kep.102-Kec/2011 25 Februari 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung TA.2011

103

900/Kep.103-Um/2011 25 Februari 2011

Penetapan Besaran Tunjangan Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2011

104

030/Kep.104-Aset/2011 25 Pebruari 2011

Pembentukan Tim Aset/BMD/Kendaraan Dinas Bandung TA 2011

105

954/Kep.105-DBM/2011 25 Februari 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.21DBM/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Bina Marga Kab.Bandung TA.2011

105A

954/Kep.105A-Kel/2011 25 Februari 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung TA.2011

106

954/Kep.106-Kec/2011 10 Maret 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung TA.2011

107

954/Kep.107-Kec/2011 10 Maret 2011

Penujukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2011


Penertiban Milik Pemkab

108

No Urut

521/Kep.108-BKPPP/2011 10 Maret 2011

Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Kab.Bandung Tahun 2011


TENTANG

KET

109

521/Kep.BKPPP/2011 10 Maret 2011

Pembentukan Tim Teknis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Bandung Tahun 2011

110

951/Kep.110-DPPK/2011 10 Maret 2011

Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

110A

954/Kep.110A-Kec/2011 10 Maret 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Dayeuhkolot Kab.Bandung TA.2011

111

954/Kep.111-Setda/2011 11 Maret 2011

Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 954/Kep.16-Setda/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kab.Bandung TA.2011

112

900/Kep.112-DPPK/2011 17 Maret 2011

Uang Persediaan SKPD TA 2011 di Kabupaten Bandung

113

954/Kep.113-Kec/2011 16 Maret 2011

Penujukan Pengelola Keuangan Daerah pada Tdk Kantor Kecamatan Margahayu Kabupaten ada Bandung Tahun Anggaran 2011

114

954/Kep.114-Kec/2011 16 Maret 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Bojongsoang

115

954/Kep.115-Kel/2011 17 Maret 2011

Perubahan Atas Kepbup Bandung No.954/Kep.105A-Kel/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung TA.2011

116

954/Kep.116-Dispopar/2011 17 Maret 2011

Perubahan Atas Kepbup Bandung No.954/Kep.27Dispopar/2011 tentang PEnunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung TA.2011

954/Kep.116ABAPPEDA/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung Nomor 954/Kep.22-BAPPEDA/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Pada Badan Perencanaan

116A


Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung TA.2011 117

954/Kep-Satpol PP/2011 17 Maret 2011

Perubahan Atas Kepbup Bandung No 954/Kep.64- Tdk Satpol PP/2011 tentang Penunjukan Pengelola ada Keuangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Bandung TA.2011

No Urut


118

954/Kep.118-DSDAPE/2011 17 Maret 2011

Perubahan Kedua atas Kepbup Bdg Nomor Tdk 954/Kep.76-DSDAPE/2011 tentang Penunjukan ada Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kab.Bandung TA.2011

119

954/Kep.119-DBM/2011 17 Maret 2011

Perubahan Kedua Atas Kepbup Bandung No.954/Kep.21-DBM/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung TA.2011

120

954/Kep.120-BPMP/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.15BPMP/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada BPMP Kabupaten Bandung TA.2011

121

954/Kep.121-BKPP/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.88BKPP/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Kabupaten Bandung TA.2011

122

954/Kep.122-BPMPD/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.24BPMPD/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada BPMPD Kabupaten Bandung TA.2011

122A

976/Kep.122A-Perek/2011 17 Maret 2011

Pembentukan Tim Sekretariat Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT)dan Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Bandung TA 2011

123

954/Kep.123-Kec/2011 17 Maret 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung TA.2011

124

954/Kep.124-Kec/2011 17 Maret 2011

Perubahan Kedua Atas Kepbup Bandung No.954/Kep.114-Kec/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Bojongsoang

TENTANG


KET

125

954/Kep.125-Kec/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.90Kec/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung TA.2011

126

954/Kep.126-Kec/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.63Kec/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Kecamatan Majalaya Kab.Bandung TA.2011

127

954/Kep.127-Kec/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.30Kec/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Kecamatan Pacet Kab.Bandung TA.2011

No Urut


TENTANG

128

954/Kep.128-Kec/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.61Kec/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Kecamatan Rancabali Kab.Bandung TA.2011

129

954/Kep.129-Kec/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.57Kec/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Kecamatan Pangalengan Kab.Bandung TA.2011

130

584.3/Kep.130-BPR/2011 17 Maret 2011

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kab.Bandung Tahun 2011

131

954/Kep.131-Bapapsi/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.28Bapapsi/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi Kab.Bandung TA.2011

132

954/Kep.132-Kec/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.63Kec/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Kecamatan Solokan Jeruk Kab.Bandung TA.2011

954/Kep.132A-Setwan/2011 17 Maret 2011

Perubahan Kedua atas Kepbup Bandung Nomor 954/Kep.56-Setwan/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Setwan Kab.Bandung TA.2011

954/Kep.133-DBM/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung Nomor 954/Kep.44A-DBM/2011 tentang Penunjukan

132A

133


KET

Tdk ada

Tdk ada

Personil Satuan Kerja Program Prakarsa Pembahasan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) Kab.Bandung TA.2011 134

954/Kep.134-Kec/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.83 A-Kec/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Kecamatan Nagreg Kab.Bandung TA.2011

135

954/Kep.135-ASET/2011 17 Maret 2011

Penunjukan Petugas Penyimpan dan Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kab.Bandung TA.2011

No Urut


136

594.3/Kep.136-BPN/2011 17 Maret 2011

Kelompok Kerja Lintas Sektor Kabupaten Bandung Untuk Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan di Kabupaten Bandung Tahun 2011

137

978/Kep.137-Dinkes/2011 17 Maret 2011

Penetapan Pengelola Keuangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Kesehatan (BOK) pada Dinkes Kab.Bandung sebagai Tugas Pembantuan TA.2011

138

441/Kep.138-Dinkes/2011 17 Maret 2011

Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Wilayah Kab.Bandung

139

954/Kep.139-Kel/2011 17 Maret 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kab.Bandung TA.2011

140

954/Kep.140-Kec/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.110 A-Kec/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Kecamatan Dayeuhkolot Kab.Bandung TA.2011

141

188/Kep.141-huk/2011 17 Maret 2011

Pembentukan Tim asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Bandung Tahun 2011

142

414.4/Kep.142BPMPD/2011 17 Maret 2011

Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa Terpadu Tingkat Kab.Bandung TA.2011

No Urut

TENTANG

Nomor - Tanggal Keputusan LAKIP Sekretariat Daerah 2012

TENTANG

Tdk ada

KET

Tdk ada

Tdk ada

Tdk ada KET

143

954/Kep.143-Kel/2011 17 Maret 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah Kab.Bandung TA.2011

Tdk ada

144

954/Kep.144-Kec/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.113-Kec/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Kecamatan Margahayu Kab.Bandung TA.2011

Tdk ada

145

954/Kep.145-satpol PP/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.64Satpol PP/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Bandung TA.2011

145A

954/Kep.145A-DPPK/2011 17 Maret 2011

Perubahan Atas Kepbup Bandung Nomor 900/Kep.5-DPPK/2011 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Cek/Giro untuk Pengeluaran Kas Daerah TA.2011

146

800/Kep.146-BKBPP/2011 17 Maret 2011

Pembentukan tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh KB Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab.Bandung Periode Tahun 2011-2013

147

130/Kep.147-Org/2011 17 Maret 2011

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengolah Rekomendasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keungan dan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Bandung TA.2011

148

560/Kep. 148-Disnaker/2011 17 Maret 2011

149

121.1/Kep. 149-Humas/2011 17 Maret 2011

Perubahan Kepbup No. 121.1/Kep.90-Humas/ 2011 Ttg Pembentukan Tim Penyusun Naskah Sambutan/Pengarahan Bupati Th 2011

150

954/Kep.150-Disdik/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.36Disdikbud/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Bandung TA.2011

Tdk ada


Tdk ada

No Urut

151

Nomor - Tanggal Keputusan 024/Kep. 151-Aset/2011 17 Maret 2011

TENTANG

KET

Persetujuan Pinjam Pakai Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemkab Bandung Kepada Ketua PMI Cabang Kab Bandung Th 2011

tdk ada

152

954/Kep.152-Dispertasih/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.17Dispertasih/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab.Bandung TA.2011

152 A

954/Kep.152 A-Kel/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.35Kel/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kelurahan Jelekong Kec Baleendah Kab.Bandung TA.2011

153

954/Kep.153-Kel/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.63Kec/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kab.Bandung TA.2011

153 A

954/Kep.153 ADispertasih/2011 17 Maret 2011

Pembentukan Kelompok Kerja Teknis (POKJANIS) Penyusunan Strategi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)

154

030/Kep.154-Aset/2011 17 Maret 2011

Pembentukan Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan BArang Lainnya Milik Pemkab Bandung Tahun 2011

155

594.1/Kep.155-Pemum/2011 17 Maret 2011

Pembentukan Tim Koordinasi Pemrosesan Penetapan Lokasi di Kab Bandung

156

954/Kep.156-DPPK/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.3DPPK/2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada DPPK Kab.Bandung TA.2011

157

954/Kep.157-Kec/2011 17 Maret 2011

Perubahan atas Kepbup Bdg Nomor 954/Kep.107Kec/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Soreang Kab.Bandung TA.2011

158 159

Tdk ada 954/Kep.159-Setda/2011 17 Maret 2011

Perubahan Kedua Atas Kepbup Bandung Nomor 954/Kep.16-Setda/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Setda Kab.Bandung TA.2011


No Urut


160

900/Kep.160-Dinkes/2011 17 Maret 2011

Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggungjawab Tugas Pembantuan untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementrian Kesehatan Tingkat Kab.Bandung TA.2011

161

954/Kep.161-Kel/2011 31 Maret 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kab.Bandung TA.2011

161 A

411.4/Kep.161 ABKBPP/2011 31 Maret 2011

Penetapan Desa Tanjungwangi Kec Pacet Sbg Lokasi Desa Binaan Untuk Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tk Kab Bandung TA 2011

162

466/Kep.162-Disdikbud/2011 31 Maret 2011

Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD Provinsi Jabar dan APBD Kab.Bandung TA.2011

163

954/Kep.163-Dispertasih/2011 1 April 2011

Perubahan Kedua atas Kepbup Bandung No.954/Kep.17-Dispertasih/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab.Bandung TA.2011

164

466/Kep.164-Disdikbud/2011 4 April 2011

Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD Provinsi Jabar dan APBD Kab.Bandung untuk SD,SDLB,SMP,SMP Terbuka dan SMPLBN serta SD,SDLB,SMP,SMPLB dan PDS Swasta di Kab.Bandung TA.2011

165

054/Kep.165-Bappeda/2011 4 April 2011

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kab.Bandung

166

973/Kep.166-DPPK/2011 4 April 2011

Penunjukkan Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penelitian Atas Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB)

167

140/Kep.167-BPMPD/2011 4 April 2011

Pembentukan Tim Koordinasi dan Kesekretariatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kab.Bandung TA.2011

168

978/Kep.168-BPMPD/2011

Penetapan Lokasi dan Alpkasi Dana Daerah

TENTANG


KET

169

No Urut

4 April 2011

Urudan Bersama (DDUB) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2011

250/Kep.169-Disnaker/2011 4 April 2011

Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kab Bandung Periode 2011 – 2014


TENTANG

170

421.2/Kep.170Disdikbud/2011 4 April 2011

Penggabungan SDN Cisero II dan Cisero I menjadi SDN Cisero yang terletak di Kampung Ciseke Desa Sudi Kec.Ibun Kab.Bandung Tahun 2011

171

024/Kep.171-ASET/2011 4 April 2011

Persetujuan Pinjam Pakai Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten kepada Komando Distrik Militer 0609 Kab.Bandung

172

521.33/Kep.172Distanbunhut/2011 4 April 2011

Kebutuhan, Penyaluran dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Kebutuhan Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Tahun 2011

173


Pemberian Penghargaan Kepada Perusahaan Pelaksana Norma Ketenagakerjaan Tk. Kab Bandung Th 2011

174


Pemberian Penghargaan Kepada Perusahaan Dengan Kecelakaan Nihil ( Zero Accident) Tk. Kab Bandung Th 2011

175

560/Kep.175Disnaker/2011

Pemberian Penghargaan Kepada Perusahaan Sebagai Pembina Tenaga Kerja Wanita Teladan Tk. Kab Bandung Th 2011

11 April 2011

176


Pemberian Penghargaan Kepada Perusahaan Pelaksana Pencegahan dan Penanggulangan (P2) HIV/AIDS di tempat kerja Tk. Kab Bandung Th 2011

177

900/Kep.177-BPMPD/2011 11 April 2011

Penetapan Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Bagi Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari dan Desa Bojongsalam KEcamatan Rancaekek TA.2011

178

800/Kep.178-Org/2011 11 April 2011

Pembentukan Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemkab Bandung TA 2011


Tdk ada

KET

Tdk ada

179

900/Kep.179-BKBPP/2011 11 April 2011

Penetapan Desa dan Kelurahan Penerima Bantuan Sosial Operasional Distribusi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kab Bandung Th 2011

180

002.6/Kep.180-BKPP/2011 11 April 2011

Pemberian Penghargaan Kepada PNS Teladan Pada SKPD di Lingkungan Pemkab Bandung

181

434/Kep.181-BPMPD/2011 11 April 2011

Penetapan Juara Pasanggiri Biantara Basa Sunda Antar Kepala Desa Perwakilan Kec. Tk Kab Bandung Th 2011

182

900/Kep.182-BPMPD/2011 11 April 2011

Penetapan Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Bagi Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu dan Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan TA.2011

183

146.2/Kep.183-OTDA/2011 11 April 2011

Pembentukan Tim Evaluasi Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemkab Bandung

No Urut


TENTANG

184

146.2/Kep.184-OTDA/2011 11 April 2011

Pembentukan Tim Teknis Penataan Desa di Kec Margahayu, Dayeuhkolot dan Kec Soreang Kab Bandung Th 2011

185

146.2/Kep.185-OTDA/2011 11 April 2011

Pembentukan Tim Teknis Kajian Pemekaran Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab Bandung Th 2011

186

521.33/Kep.186Distanbunhut/2011 11 April 2011

Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan di Kab bandung TA 2011

187

027/Kep.187-Pemb/2011 11 April 2011

Perubahan Atas Kepbup No. 027/Kep.48Pemb/2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ) di Lingk. Kab Bandung

188

135/Kep.188-Pemum/2011 11 April 2011

Pembentukan Tim Pelaksana Penegasan Batas Daerah Kab Bandung

189

592/Kep.189-Pemum/2011 11 April 2011

Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembagunan Utk kepentingan Umum

190

030/Kep.190-Aset/2011 11 April 2011

Pembentukan Tim Penyusun RKBMD, RKPBMD, DKBMD, DKPBMD Kab Bandung


KET

191

024/Kep.191-Aset/2011 11 April 2011

Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemkab Bandung Merk Nisan X-Trail Model Minibus No Polisi D.1189 V Kepada Komando Distrik Militer 0609 Kab Bandung

192

030/Kep.192-Aset/2011 11 April 2011

Penetapan Kepala Bagian Pengelolaan Aset Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemkab Bandung TA 2011

193

521.1/Kep.193-BKPPP/2011 11 April 2011

Penetapan Lokasi Desa Mandiri Pangan di Kab Bandung Tahun 2011

194

518/Kep.194Diskoperindag/2011 11 April 2011

Penetapan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Perbankan Sebagai Lembaga Pembiayaan Mikro Kecil Th 2011 di Kab Bandung

No Urut


TENTANG

195

148/Kep.195-Pemum/2011 14 April 2011

Pembentukan Penetapan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Perbankan Sebagai Lembaga Pembiayaan Mikro Kecil Th 2011 di Kab Bandung

196

465.1/Kep.196-Dinsosdukcasip/2011 15 April 2011

Komisi Lanjut Usia Kabupaten Bandung

197

460/Kep.197-Pemb/2011 15 April 201

Pembentukan Panitia Fasilitasi Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jabar Banten Kab Bandung

198

800/Kep.198-BKPP/2011 15 April 201

Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Bandung

199

978/Kep.199-Perek/2011 15 April 201

Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Koordinasi Penyaluran Bantuan Keuangan Pada Masyarakat) di Kab Bandung TA 2011

200

002.6/Kep.200-Humas/2011 19 April 201

Pemberian Penghargaan Kepada Para Pemegang Lomba Fotografi Lingkungan Dlam Rangka Peringatan HUT Ke-370 Kab


Tdk ada

KET

Tdk ada

Bandung dan Hari Pers Nasional (HPN) Th 2011 201

500/Kep.201-Perek/2011 19 April 201

Pembentukan Tim Kompilasi Data Produk Unggulan Daerah Kab Bandung Tahun 2011

202

539/Kep.202-PDAM/2011 25 April 201

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kab Bandung Tahun 2011

203

539/Kep.203-PDAM/2011 25 April 201

Pengesahan Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) Tahunan (Business Plan/Corporate Plan) PDAM Tirta Raharja Kab Bandung Thn 20112015

204

140/Kep.204-BPMPD/2011 25 April 201

Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kab Bandung TA 2011

205

594.1/Kep.205-Pert/2011 25 April 201

Persetujuan Penetapan Lokasi Untuk Pengadaan Tanah SDN Ciaro I Yang Terletak di Desa Ciherang Kec Nagreg Seluas 3.000 m2 a.n Pemkab Bandung cq DPPK Kab bandung

206

518/Kep.206Diskoperindag/2011 25 April 201

Penetapan Usaha Mikro-Kecil Penerima Bantuan Sosial di Kab Bandung TA 2011

207

593.3/Kep.207-Aset/2011 25 April 2011

Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Tanah Arcamanik

208


Penetapan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi/Berdedikasi Tk. Kab Bandung Thn 2011

209


Penetapan Lokasi Sekolah Penerima Bantuan Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi Ruang Kelas dan Paket Alat-alat Sekolah dari Dana Bantuan Alokasi Khusus (DAK) Thn 2010 Bidang Pendidikan Untuk SMP di Kab bandung TA 2011

210

978/Kep.210-

Pembentukan Tim Penelitian dan


Tdk ada

Tdk ada

Kesbangpolinmas/2011 29 April 2011

Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Tk Kab Bdg Th 2011

211

954/Kep.211-Kec/2011 2 Mei 2011

Perubahan Atas Kepbup No. 954/Kep.33Kec/2011 Tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan Ciwidey Kab.Bandung TA.2011

212

130.2/Kep.212-Dispertasih/2011 2 Mei 2011

Penunjukkan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan/Progam Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) TA 2011

213

978/Kep.213Kesbangpolinmas/2011 2 Mei 2011

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2011

214

584.3/Kep.214-Perek/2011 2 Mei 2011

Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Aset 12 (Duabelas) Perusahaan Daerah BPR Kab Bandung Dalam Likuidasi

215

411/Kep.215-BPMPD/2011 6 Mei 2011

Pembentukan Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tk. Kab Bandung Th 2011

216

521.33/Kep.216Distanbunhut/2011 6 Mei 2011

Perubahan Atas Kepbup No. 521.33/Kep.172-Distanbunhut/2011 Tentang Kebutuhan, Penyaluran, dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Kebutuhan Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Thn 2011

217

463 /Kep.217-BKBPP/2011 6 Mei 2011

Pembentukan Gugus Tugas Kab Layak Anak di Kab Bandung

218

660.1/Kep.218-BPLH/2011 6 Mei 2011

Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Pembangunan Terowongan (Cut and Cover) Jalan Lingkar Nagreg Jabar Sepanjang 775 m2 Oleh Direktorat Bina Teknik Dirjen Bina Marga Dept. PU di Desa Nagreg dan Desa Ciherang Kec. Nagreg Kab Bandung Prop Jabar


Tdk ada

Tdk ada

Tdk ada

219

461/Kep.219Dinsosdukcasip/2011 11 Mei 2011

Pembentukan Forum Komunikasi Keluarga Dengan Anak Cacat Kab Bandung Masa Bhakti 2011-2014

220

414.43/Kep.220-BPMPD/2011 11 Mei 2011

Penetapan Juara Perlombaan Desa Terpadu Tk. Kab Bandung Th 2011

221

954/Kep.221-Kel/2011 11 Mei 2011

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kelurahan Wargamekar Kec Baleendah Kab Bandung TA 2011

222

Tdk ada

223

900/Kep.223-BPMPD/2011 18 Mei 2011

Penetapan Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Bagi Desa Ciwidey Kec Ciwidey TA 2011

224

521/Kep.224-Distanbunhut/2011 18 Mei 2011

Pembentukan Tim Teknis PUAP Kab Bandung Th 2011

225

660.1/Kep.225-BPLH/2011 20 Mei 2011

Pembentukan Tim Penilai Perlombaan RW Ku Bersih, Hijau dan Teduh Penunjang Program Adipura Kota Soreang TA 2011

226

412.5/Kep.226-BPMPD/2011 25 Mei 2011

Penetapan Rincian Besaran Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kab Bandung TA 2011

227

900/Kep.227-RSUDSRG/2011 25 Mei 2011

Penunjukkan Pejabat Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan APBN Pada RSUD Soreang Kab Bandung TA 2011

228

466/Kep.228-Disdikbud/2011 25 Mei 2011

Pembentukan Tim Manajemen BOS Provinsi Utk SD/SDLB/MI/Salafiah Ula/Sekolah Keagamaan Non Muslim Setara SD,SMP,SMPLB/SMPT/SMP SATAP/MTs/Salafiah Wustho Tk. Kab Bdg TA 2011

229

466/Kep.229-Dinkes/2011 27 Mei 2011

Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan Tk. Kab Bandung Th 2011

230

954/Kep.230-Kel/2011 27 Mei 2011

Perubahan Atas Kepbup No. 954/Kep.221-

466/Kep.231-Disdikbud/2011 27 Mei 2011

Pembentukan Tim Manajemen BOS APBD Kab Bandung TA 2011

231


Kel/2011 Tentang Penunjukkan Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Kelurahan Wargamekar Kec Baleendah Kab Bandung TA 2011

Tdk ada

050/Kep.231 A-Disnaker/2011 27 Mei 2011

Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Bandung Thn 20112015

232

061/Kep.232-Org/2011 27 Mei 2011

233

445.8/Kep.233-BPMPD/2011 27 Mei 2011

Pembentukan Tim Teknis Pengkaji dan Penyusun Pedoman Indikator Kinerja Utama Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Tk.Kab Bandung Th 2011

234

954/Kep.234-Kel/2011 27 Mei 2011

231 A

Perubahan Kedua Atas Kepbup No. 954/Kep.35-Kel/2011 Tentang Penunjukkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kantor Kelurahan Jelekong Kec Baleendah Kab Bandung TA 2011

235

Tdk ada 954/Kep.236-Kec/2011 27 Mei 2011


954/Kep.237-Bapapsi/2011 27 Mei 2011

Perubahan Kedua Atas Kepbup No.

954/Kep.238-Dispertasih/2011 1 Juni 2011

Perubahan Ketiga Atas Kepbup No.

239

422/Kep.239-Disdikbud/2011 1 Juni 2011

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Thn Pelajaran 2011-2012 di Lingkungan Pemkab Bandung

240

954/Kep.240-DBM/2011 1 Juni 2011


954/Kep.241-DBM/2011 1 Juni 2011

Perubahan Ketiga Atas Kepbup No.

236

237

238

241


Kec/2011 Tentang Penunjukkan Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Kec Cilengkang Kab Bandung TA 2011

954/Kep.28 -Bapapsi/2011 Tentang Penunjukkan Pengelolaan Keuangan Pada BAPAPSI Kab Bandung TA 2011

954/Kep.17-Dispertasih/2011 Tentang Penunjukkan Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab Bandung TA 2011

954/Kep.76-DSDAPE/2011 Tentang Penunjukkan Pengelolaan Keuangan Pada Dinas SDAPE Kab Bandung TA 2011

954/Kep.21-DBM/2011 Tentang Penunjukkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Bina Marga Kab Bandung TA 2011

Tdk ada

242

954/Kep.242-DBM/2011 1 Juni 2011

Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 954/Kep.44.ADBM/2011 tentang Penunjukan Personil Satuan Kerja Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan daerah (P2TPD) Kab Bandung Ta 2011

243

135/Kep.243-Pemum/2011 1 Juni 2011

Pembentukan Tim Pelaksana Bimbingan Teknis Hukum Pertanahan Kab Bandung

244

500/Kep.244-Perek/2011 1 Juni 2011

Penetapan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksana Kepala Daerah (Pengembangan Sarana Prasarana Perekonomian) di Kab Bandung TA 2011

245


Penetapan Lokasi BOS APBD Kab bandung Untuk SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB dan PPS Negeri dan Swasta di Kab Bandung TA 2011

246


Penetapan Sekolah Penerima BOS APBD Provinsi Jabar Untuk SD/MI, SDLB, PPS ULA, SMP/ SMPLB/ SMPT/ SMP SATAP/MTs/ Salafiah Wustho Tk.Kab Bandung TA 2011

247

954/Kep.247-Kec/2011 1 Juni 2011

Perubahan Atas Kepbup No. 954/Kep.32Kec/2011 Tentang Penunjukkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kantor Kec Cimenyan Kab Bandung TA 2011

248

954/Kep.248-Kel/2011 1 Juni 2011

249

954/Kep.249-Kec/2011 1 Juni 2011


445.8/Kep.250-BPMPD/2011 1 Juni 2011

Pembentukan Tim Penilai dan Recheking Lomba Posyandu Tk Kab Bandung Th 2011

250

Tdk ada

Kec/2011 Tentang Penunjukkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kantor Kec Rancaekek Kab Bandung TA 2011

251 252

140/Kep.252-Pemum/2011 6 Juni 2011

Penetapan Lomba Kelurahan

253

593/Kep.253-Aset/2011 6 Juni 2011

Tim Penaksir/Penilai Harga Sewa Aset


Tdk ada Tdk ada Tdk

Milik Pemkab Bandung

ada

254

593/Kep.254-Aset/2011 6 Juni 2011

Pembentukan Tim Penertiban Aset Tanah dan Bangunan di Wil. Pemkab Bandung

Tdk ada

255

973/Kep.255-DPPK/2011 6 Juni 2011

Perhitungan Besaran Insentif Pajak Daerah di Kab Bandung

Tdk ada

256

523.31/Kep.256-Disnaker/2011 6 Juni 2011

Pembentukan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Perikanan Kab Bandung Periode 2011-2013

257

593/Kep.257-Aset/2011 6 Juni 2011

Persetujuan Penghapusan Bangunan Bekas Pasar Darurat di Pasar Banjaran Kec Banjaran Kab Bandung

258

027/Kep.258-Aset/2011 14 Juni 2011

Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Kab Bandung Selaku Pengguna Barang Milik Daerah TA 2011

259

465/Kep.259Dinsosdukcasip/2011 14 Juni 2011

Penetapan Pengurus Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS)

260

411.65/Kep.260 Dinsosdukcasip/2011 14 Juni 2011

Penetapan Karang Taruna Berprestasi Tk Kab Bandung Th 2011

261

460/Kep.261 Dinsosdukcasip/2011 14 Juni 2011

Penetapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi Tk Kab Bandung Th 2011

262

591.4/Kep.262-Pert/2011 14 Juni 2011

Persetujuan Penetapan Lokasi Utk Pengadaan Tanah Pembangunan Saluran Drainase dan Bangunan Pengamanan Jalan Yang Terletak di Desa Cibeureum Kec Kertasari Kab Bandung seluas 5.000 m2 a.n Pemprov Jabar cq Dinas Bina Marga Kab Bandung

263

591.4/Kep.263-Pert/2011 14 Juni 2011

Persetujuan Penetapan Lokasi Utk Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Raya Bojongsoang Yang Terletak di Desa Cipagalo, Lengkong dan Bojongsoang Kab Bandung seluas 8.000 m2 a.n Pemprov Jabar cq Dinas Bina Marga Kab Bandung

264

900/Kep.264-BPMPD/2011 14 Juni 2011

Penetapan Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Bagi Desa Margamekar Kec. Pangalengan TA 2011


265

002.6/Kep.265-BPLH/2011 15 Juni 2011

Pemberian Penghargaan Kepada Para Juara Lomba Dalam Rangka Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Th 2011

266

978/Kep.266-Satpol PP/2011 15 Juni 2011

Penunjukkan Pengelola Bantuan Keuangan Untuk Sinergitas Penegakan Peraturan Daerah, Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pada Satpol PP Kab Bandung

267

410/Kep.267-BPMPD/2011 22 Juni 2011

Pembentukan Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Pedesaan (P4) Untuk Pemantapan Lembaga dan Infrastruktur Desa (PLID) Tingkat Kab bandung TA 2011

268

978.4/Kep.268-BPMPD/2011 23 Juni 2011

Penetapan Nama-nama Desa Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Melalui Program Penguatan Pembangunan Prasarana Pedesaan (P4) Untuk Pemantapan Lembaga dan Infrastruktur Desa (PLID) TA 2011

269

523/Kep.269-BKPPP/2011 23 Juni 2011

Penetapan Juara Kelompok Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Tingkat Kab Bandung Th 2011

270

900/Kep.270-Org/2011 23 Juni 2011

Perubahan Ketiga Atas Kepbup Bdg No.900/Kep. 367-Org/2009 Tentang Penetapan Besaran dan Tata Cara Mekanisme Pencairan Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemkab Bdg TA 2009

523/Kep.270 A-BKPPP/2011 23 Juni 2011

Penetapan Penyuluh, Penyuluh Pendamping (PP) PUAP, Gapoktan Penerima PUAP dan Kelompok Berpartisipasi Tk Kab Bdg Th 2011

271

360/Kep.271-Sosial/2011 23 Juni 2011

Penetapan Penggunaan Pos Belanja Tidak Terduga Untuk Pasca Bencana Angin Putting Beliung di Kab Bandung Th 2011

272

424/Kep.272-Sosial/2011 27 Juni 2011

Penetapan Nama-nama Guru Diniyah Takmiliyah Penerima Bantuan Hibah dari APBD Kab bandung TA 2011

273

954/Kep.273-Setda/2011 27 Juni 2011

Perubahan Ketiga Atas Kepbup Bandung No.954/Kep.16-Setda/2011 Tentang Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Setda Kab Bandung TA 2011

274

978/Kep.274-BPMPD/2011 27 Juni 2011

Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Dalam Rangka Penyelenggara Urusan Pemerintahan Dari Pemerintah Prov Jabar TA

270 A


Tdk ada

2011 275

445.8/Kep.275-BPMPD/2011 30 Juni 2011

Penetapan Juara lomba Posyandu dan Kader Posyandu Terbaik Tk. Kab Bandung Th 2011

276

423.7/Kep.276Disdikbud/2011 1 Juli 2011

Pembentukan Panitia Ujian Nasional Program Paket A/ULA, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Th 2011 Tk Kab Bandung

277

900/Kep.277-BPMPD/2011 4 Juli 2011

Penetapan Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Bagi Desa Banjaran Wetan Kec Banjaran dan Desa Tegalluar Kec bojongsoang TA 2011

278

061/Kep.278-Org/2011 4 Juli 2011

Pembentukan Tim Penataan Organisasi dan Kelembagaan Perangkat Daerah Serta Penataan Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kab Bandung

279

424/Kep.279-Disdikbud/2011 4 Juli 2011

Penetapan Guru SMK dan Pengawas SMP Berprestasi Tk. Kab Bandung Th 2011

280

900/Kep.280-BPLH/2011 6 Juli 2011

Penetapan PD Jaya Mandiri Yang Berlokasi di Desa Cipaku Kec Paseh Kab Bandung Sebagai Penerima Bantuan Modal Kerja Pengusaha Limbah Industri Th 2011

281

451/Kep.281-Sosial/2011 6 Juli 2011

Pembentukan Panitia Launching dan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Tk. Kab Bandung Th 2011

282

584.3/Kep.282-Perek/2011 14 Juli 2011

Perubahan Atas Kepbup Bandung No. 584.3/Kep.413-Perek/2009 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah BPR Kab Bandung

283


Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Cikancung Kab Bandung

954/Kep.283 A-DPPK/2011 14 Juli 2011

Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pembiayaan Pada DPPK Kab Bandung TA 2011 Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Pameungpeuk Kab Bandung

283 A

284


285

511.2/Kep.285Diskoperindag/2011 15 Juli 2011

Pembentukan tim Pengendalian dan Pengawasan Pasar

286

594.1/Kep.286-Pert/2011 18 Juli 2011

Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Normalisasi Sungai Cikeruh


Tdk ada

Tdk ada

Yang Terletak di Desa Cibiru Hilir, Cimekar, cileunyi Kulon Kec Cileunyi dan Desa Tegal Sumedang Kec Rancaekek Kab Bandung Seluas 6000 m2 a.n Kementrian PU Dirjen SDA Balai Besar Wil Sungai Citarum 287

594.1/Kep.287-Pert/2011 18 Juli 2011

Persetujuan Penetapan Lokasi Untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Laboratorium, Balai Lingkungan Keairan Pusat Penelitian dan Pengembangan SDA Yang Terletak di Desa Nanjung Kec Margaasih seluas 381 m2 a.n Kementrian PU Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan SDA

288

511.2/Kep.288Diskoperindag/2011 18 Juli 2011

Pemindahan Pasar Cileunyi

289

445/Kep.289-RSUD/2011 18 Juli 2011

Pembentukan Tim Pembina RSUD Kab Bandung

290

445/Kep.290-RSUD SRG/2011 18 Juli 2011

Pembentukan Dewan Pengawas BLUD RSUD Soreang Kab Bandung

291

973/Kep.291-DPPK/2011 18 juli 2011

Pembentukan Tim Intensifikasi PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan (SKB) Kab bandung

292

973/Kep.292-DPPK/2011 18 Juli 2011

Pembentukan Tim Intensifikasi PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan WP Besar Kab bandung

293

978/Kep.293-BPMPD/2011 18 Juli 2011

Penetapan Nama-nama Pemerintah Desa Yang Diusulkan Mendapatkan Kendaraan Bermotor Roda 2 Bantuan Gubernur Jabr Th 2011

294

978/Kep.294-BPMPD/2011 18 Juli 2011

Penetapan Nama-nama Pemerintah Desa Penerima Kendaraan Bermotor Roda 2 Bantuan Gubernur Jabr Th 2011

295

973/Kep.295-DPPK/2011 18 Juli 2011

Penetapan Besarnya dan Pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan (SKB) Kab bandung

296

973/Kep.296-DPPK/2011 18 Juli 2011

Penetapan Besarnya dan Pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan WP Besar Kab bandung

297

445/Kep.297-RSUD MJL/2011 18 Juli 2011

Perubahan Atas Kepbup No. 445/Kep.239-RSUD MJL/2011 ttg Pengangkatan Dewan Pengawas BLUD Pada RSUD Majalaya Kab Bandung


Tdk ada

414.21/Kep.298Dispertasih/2011 27 Juli 2011

Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program (TKPP) Prog. Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KD) Kab Bandung Th 2011

299

440/Kep.299-BKBPP/2011 27 Juli 2011

Penetapan Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Melalui Program Gakinda Kab Bandung

300

002.6/Kep.300Diskoperindag/2011 27 juli 2011

Pemberian Penghargaan Kepada Koperasi Berprestasi Tk Kab Bandung Th 2011

301

456/Kep.301-Sosial/2011 27 juli 2011

Penunjukkan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Kab Bandung

302

978/Kep.302-Disdikbud/2011 27 Juli 2011

Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Gender dan Pendidikan Prov Jabar di Kab Bandung Th 2011

303

530/Kep.303Diskoperindag/2011 27 juli 2011

Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kab. Bandung Periode Tahun 20112016

304

560/Kep.304-Disnaker/2011 27 juli 2011

Penetapan Desa Lokasi Kegiatan Padat Karya Produktif dan Teknologi Tepat guna Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Kab Bandung TA 2011

305

061/Kep.305-Org/2011 10 Agust 2011

Pembentukan Tim Teknis Pengkaji dan Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemkab Bandung

306

954/Kep.306-BKBPP/2011 10 Agust 2011


954/Kep.307-DPPK/2011 18 Agustus 2011

Perubahan Kedua Atas Kepbup No.954/Kep.3-

954/Kep.308-DPPK/2011 18 Agustus 2011

Penunjukkan Pejabat Yang Bewenang Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah TA 2011

298

307

308

BKBPP/2011 Ttg Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada BKBPP Kab Bandung TA 2011

DPPK/2011 Ttg Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada DPPK


Tdk ada

309

954/Kep.309-Inspektorat/2011 18 Agustus 2011

Perubahan Atas Kepbup No.954/Kep.309Inspektorat/ 2011 Ttg Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada

Inspektorat TA 2011 310

311

312

312 A

954/Kep.310-RSUD SRG/2011 18 Agustus 2011

Perubahan Atas Kepbup No.954/Kep.25-RSUD

954/Kep.311-Dinkes/2011 18 Agust 2011


900/Kep.312-Disdikbud/2011 22 Agust 2011

Penetapan Penggunaan Pos Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Th 2010 di Kab Bandung

954/Kep.312 A-Setda/2011 22 Agust 2011

Perubahan Keempat Atas Kepbup No.954/Kep.16-Setda/ 2011 Ttg Penunjukkan

SRG/ 2011 Ttg Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada RSUD Soreang Kab Bandung TA 2011

Dinkes/ 2011 Ttg Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinkes Kab Bandung TA 2011

Pengelola Keuangan Daerah Pada Setda Kab Bandung TA 2011

313


Penetapan Penerima Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru di Lingkungan Disdikbud Kab Bandung TA 2011

314


Penetapan Penerima Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) Guru di Lingkungan Disdikbud Kab Bandung TA 2011

315

061/Kep.315-Org/2011 24 Agutus 2011

Pembentukan Tim Teknis Pengkajian dan Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemkab Bandung

316

954/Kep.316-Bapapsi/2011 24 Agust 2011

Perubahan Ketiga Atas Kepbup No.954/Kep.28-

954/Kep.317-BKPPP/2011 24 Agust 2011

Perubahan Atas Kepbup No.954/Kep.101-BKPPP/

954/Kep.318-Bappeda/2011 24 Agust 2011


426.23/Kep.319Dispopar/2011 6 Sept 2011

Perubahan Atas Kepbup No.426.23/Kep.24 A-

002.6/Kep.320-Dispopar/2011 9 Sept 2011

Penghargaan insan Olahraga Berprestasi Kab Bandung Dalam Rangka Haornas ke XXVIII

317

318

319

320

Bapapsi/ 2011 Ttg Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Bapapsi Kab Bandung TA 2011

2011 Ttg Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada BKPPP Kab Bandung TA 2011

Bappeda/ 2011 Ttg Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Bappeda Kab Bandung TA 2011

Dispopar/2011 Ttg Standar Harga Sewa Stadion Si Jalak Harupat Kab Bdg Th 2011


Tdk ada

Th 2011 954/Kep.321-Disnakan/2011 9 Sept 2011

Perubahan Atas Kepbup No.954/Kep.74-Disnakan/

954/Kep.322-Kec/2011 24 Agust 2011

Perubahan Atas Kepbup No.954/Kep.75-Kec/

323

978/Kep.323-BKPPP/2011 9 Sept 2011

Penunjukkan Pengelola Bantuan Keuangan Gubernur Jabar TA 2011 Utk Biaya Operasional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan dan Bantuan Transportasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTBPP)

324

978/Kep.324-BKPPP/2011 9 Sept 2011

Penetapan Nominatif Yang Berhak Mendapatkan Bantuan Keuangan Gubernur Jabar TA 2011 Utk Biaya Operasional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan dan Bantuan Transportasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTBPP)

325

456/Kep.325-Sosial/2011 12 Sept 2011

Penetapan Biaya Yang Menjadi Tanggungjawab Calon Jemaah Haji diluar Komponen BPIH Musim Haji 2011 M/1432 H

326

900/Kep.326-Org/2011 12 sept 2011

Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Pengkajian Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemkab Bandung

522/Kep.326 ADistanbunhut/2011 12 sept 2011

Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Penanaman Masal dalam Rangka Kegiatan Green School dan Green Province Kab Bandung

327

030/Kep.327-Aset/2011 12 sept 2011

Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Milik Pemkab Bdg Nopol. D 1577 V Merk/Jenis Toyota Kijang dan Nopol D 7003 S Jenis Bus Merk Isuzu 100 PS Hino

328

030/Kep.328-Aset/2011 12 sept 2011

Persetujuan Hibah Kendaraan Dinas Milik Pemkab Bdg Nopol. D 7003 S Jenis Bus Merk Isuzu 100 PS Hino Kepada Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC) Kab Bandung

329

030/Kep.329-Aset/2011 12 sept 2011

Persetujuan Hibah Kendaraan Dinas Milik Pemkab Bdg Nopol. Ex D 1015 S Menjadi Nopol D 1577 V Merk/Jenis Toyota Kijang

321

322

326 A

2011 Ttg Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Disnakan Kab Bandung TA 2011

2011 Ttg Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kec Kertasari Kab Bandung TA 2011


Tdk ada

Kepada Yayasan Bhakti Pertiwi Kab Bandung 954/Kep.330-Dishub/2011 12 sept 2011

Perubahan Atas Kepbup No.954/Kep.14-

331

900/Kep.331-Dispertasih/2011 12 Sept 2011

Penetapan Lokasi Penerima dan Alokasi Khusus (DAK) Untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Lingkungan Perumahan dan Pemukiman di Kab Bdg

332

593/Kep.332-Aset/2011 12 Sept 2011


330

Dishub/2011 ttg Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Perhubungan Kab Bandung TA 2011

Aset/2011

Ttg Pembentukan Tim Penertiban Aset Tanah dan Bangunan di Wil Kec Baleendah Kab Bandung 333

466/Kep.333-Disdikbud/2011 12 Sept 2011

Penunjukkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kab Bdg

334

978/Kep.334Kesbangpolinmas/2011 12 Sept 2011

Bantuan Insentif Bagi Anggota Hansip/Linmas/Periode Siap Desa/Kelurahan di Wilayah Kab Bandung Thn 2011

335

954/Kep.335-BKBPP/2011 22 sept 2011


336

561/Kep.336-Disnaker/2011 22 sept 2011

Penetapan Anggota Dewan Pengupahan dan Anggota secretariat Dewan Pengupahan Kab Bandung Periode 2011-2014

337

250/Kep.337-Disnaker/2011 22 Sept 2011

Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kab Bdg Periode 2011 -2014

338

463/Kep.338-Dinkes/2011 22 Sept 2011

Pembentukan Panitia Peringatan Hari Anak Nasional Tk Kab Bandung Th 2011

339

900/Kep.339-RSUD SRG/2011 22 sept 2011

Perubahan Kepbup No.900/Kep.227-RSUD

340

510/Kep.340Diskoperindag/2011 22 Sept 2011

Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TP3DN) Kab Bandung

341

594.1/Kep.341-Pert/2011

Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan

BKBPP/2011 Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada BKBPP Kab Bandung TA 2011

SRG/2011

Ttg Penunjukkan Pejabat Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan APBN Pada RSUD Soreang Kab Bandung TA 2011


22 Sept 2011

Tanah Untuk Pembangunan Relokasi Jalan Desa Terletak di Desa Bumiwangi Kec Ciparay Kab Bandung Seluas 1.250 m2 a.n Pemerintah Kab Bandung cq.Dinas Bina Marga Kab Bandung

342 Tdk ada 343

002.6/Kep.343Dispertasih/2011 30 Sept 2011

Pemberian Penghargaan Kepada Pengembang Perumahan dalam Rangka Hari Perumahan Nasional Tk. Kab Bandung

344

002.6/Kep.344-Disnaker/2011 30 Sept 2011

Penghargaan bagi Anggota Dewan Pengupahan dan Anggota Lembaga Triparit Kab Bandung Periode 2008-2011

954/Kep.345-Bappeda/2011 30 Sept 2011

Perubahan Ketiga Atas Kepbup No.954/Kep.22-

973/Kep.346-DPPK/2011 30 Sept 2011


954/Kep.347-Dispopar/2011 3 Okt 2011


121.1/Kep.348-Humas/2011 3 Okt 2011


349

978/Kep.349-Dispertasih/ 2011 3 Oktober 2011

350

524.13/Kep.350Disnakan/2011 3 Okt 2011

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Tahun Anggaran 2011 Yang Bersumber Dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau di Kab Bandung

351

511.2/Kep.351Diskoperindag/2011 6 Okt 2011

352

443.32/Kep.352-Dinkes/2011 10 Okt 2011

345

346

347

348

Tdk ada

Bappeda/2011 Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Bappeda Kab Bandung TA 2011

DPPK/2011 Ttg Perhitungan Besaran Insentif Pajak Daerah di Kab Bandung TA 2011

Dispopar/2011 Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dispopar Kab Bandung TA 2011

121.1/Kep.90-Humas/2011 Ttg Pembentukan Tim Penyusun Naskah Sambutan/Pengarahan Bupati Th 2011

Pembentukan Tim Pemindahan Pedagang Pasar Cileunyi Lama Ke Lokasi Pengembangan Pasar Sehat Cileunyi di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Pembentukan Tim Pelaksanaan Kampanye Imunisasi Campak dan Polio Tambahan 2011


Tdk ada

Tk. Kab dan Tk. Kecamatan di Kab Bandung 353

594.1/Kep.353-Pert/2011 10 Okt 2011

Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pasar Banjaran Yang Terletak di Desa Banjaran Kec. Banjaran seluas 22.500 m2 a.n. Pemkab Bandung cq. Dinas Koperasi UKM Indag

354

594.1/Kep.354-Pert/2011 10 Okt 2011

Persetujuan Penetapan Lokasi Untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Reservoar Yang Terletak di desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Seluas + 1.218 m2 atas Nama Pemerintah Kabupaten Bandung cq. Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

355

594.1/Kep.355-Pert/2011 10 Okt 2011

Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Redislokasi Pangkalan Yonzipur 3 Dayeuhkolot Terletak di Kelurahan Manggahang dan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung seluas + 30.000 m2 atas Nama Markas Besar Angkatan darat Direktorat Zeni

356

440/Kep.356-Bappeda/2011 10 Okt 2011

Pembentukan Forum Kab Bandung Sehat 2012 Periode 2011 - 2016

357

978/Kep.357-Dispertasih/2011 19 Okt 2011

Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan Th 2011

358

SK TIM PENYUSUNAN JUKLAK / JUKNIS STANDAR HARGA

359

539/Kep.359-PDAM/2011 19 Okt 2011

Pengangkatan Dewan Pengawas PD. PDAM Tirta Raharja Kab Bandung Periode 2011-2014 serta Pemberhentian Dewan Pengawas PDAM Tirta Raharja Kab Bandung Periode 2008 2011

360

900/Kep.360-DPPK/2011

Penunjukkan Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah Pada Bank BTN sebagai Bank Persepsi Tempat Penampungan Penerimaan Pendapatan Pemerintah Kab Bandung

361

054/Kep.361-Bappeda/2011 19 Okt 2011

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kab Bandung


Tdk ada

Tdk ada

362

593.1/Kep.362-Aset/2011 28 Okt 2011

Persetujuan Sewa Tanah Aset Milik Pemeriantah Kabupaten Bandung Yang Berlokasi di Desa Jatisari Kecamatan Kutawaringin, Desa Cingcin Kecamatan Soreang, Desa Soreang Kecamatan Soreang, Desa Majasetra Kecamatan Majalaya, Desa Panyadap Kecamatan Majalaya, Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokanjeruk, Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendahdan Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah

363

642/Kep.363-Disdikbud/2011 28 Okt 2011

Penetapan Lokasi sekolah Dasar Penerima Bantuan Rehabilitasi SD Sumber dana APBD Bid. Pendidikan di Kab Bandung TA 2011

364


Penetapan Lokasi sekolah Menengah Pertama Negeri dan swasta Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bid. Pendidikan di Kab Bandung TA 2011

365


Penetapan Lokasi sekolah Dasar Penerima Bantuan DAK Bid. Pendidikan di Kab Bandung TA 2011

366

183.41/Kep.366-Huk/2011 28 Okt 2011

Penetapan Peseta Penyuluhan /Kadarkum Kab Bandung th 2011

367

871/Kep. 367-BKPP/2011 28 Okt 2011

Pembentukan Tim Perumusan Jumlah Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemkab Bandung Th 2011

368

138/Kep.368-Pemum/2011 28 Okt 2011

Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

369

130/Kep.369-Pemum/2011 28 Okt 2011

Pembentukan Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kec. Tk Kab Bandung 2011

370

487/Kep.370-BAPAPSI/2011 28 Oktober 2011

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Atasan PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

371

900/Kep.371-DPPK/2011 28 Okt 2011

Penunjukkan Petugas Operator Entry Data Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kab Bandung

372 LAKIP Sekretariat Daerah 2012

Tdk

ada 373

1 nop 2011

Standar Hrga Belanja

374

Nop

(3 SK) Konpensasi Sekdes PNS, Pilkades, Santunan Kematian

Tdk ada Tdk ada

375

592/Kep.375-Aset/2011 28 Oktober 2011

Pembentukan Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Revaluasi/Appraisal Barang Milik Daerah Pemerintah Kab Bandung TA 2011

Tdk ada

376

027/ Kep.376-Pemb/2011 14 Nop 2011

Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kab Bandung TA 2012

Tdk ada

377

130/Kep.377-Sosial/2011 14 Nopember 2011

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengolah Rekomendasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Bandung TA 2012

378

954/Kep.378-Dinsos/2011 14 Nopember 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung TA 2011

379

954/Kep.379-Disdukcasip/ 2011 14 Nopember 2011

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung TA 2011

380

900/Kep.380-Disdikbud/2011 16 Nov 2011

Perubahan Atas Kepbup No. 900/Kep. 313Disdikbud/ 2011 Ttg Penetapan Penerima Tunjangan Profesi (Serifikasi) Guru di Lingkungan Disdik Kab Bandung TA 2011

381

002.6/Kep.381Distanbunhut/2011 18 Nop 2011

Pemberian Penghargaan Terhadap Masyarakat/ Tokoh Masyarakat dan Kelompok Tani Yang Perduli dan Berperan Aktif Dalam Rehabilitasi Lahan Serta Pelestarian Hutan dan Lingkungan Kabupaten Bandung Tahun 2011

382

593/Kep.382-Pert/2011 18 Nop 2011

Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan SD Negeri 1 dan 2 Setragalih Yang Terletak di Desa Cangkuang Kec Cangkuang Kab Bandung seluas 2.620 m2 a.n Pemkab Bandung cq. Disdik Kab Bandung

383

411.4/Kep.383-BKBPP/2011 18 Nop 2011

Pembentukan Panitia Kesatuan Gerak PKK – Keluarga Berencana (KB) – Kesehatan Tk. Kab Bandung Tahun 2011

384

978/Kep.384-BPMPD/2011 18 Nopember 2011

Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 978/Kep.293-BPMPD/2011 Tentang


Penetapan Nama-Nama Pemerintah Desa Yang Diusulkan Untuk Mendapatkan Kendaraan Bermotor Roda 2(dua) Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2011 385

141.1.11/Kep.385BPMPD/2011 18 Nopember 2011

Penetapan Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran, Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran, Desa Katapang Kecamatan Katapang, Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang, Desa Cipaku Kecamatan Paseh, Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey dan Desa Baros Kecamatan Arjasari TA 2011

386

978/Kep.386-BKPPP/2011 21 Nopember 2011

Bantuan Keuangan Untuk Optimalisasi Ketahanan Pangan Berupa Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat

387

501/Kep.387-BKPPP/2011 21 Nopember 2011

Penerima Bantuan Keuangan desa Mandiri Pangan Kabupaten Bandung Tahun 2011

388

511.2/Kep.388Diskoperindag/2011 22 Nop 2011

Pemindahan/Relokasi Pedagang Pasar Cicalengka ke Lokasi Tempat Penampungan Pasar Sementara (TPPS) di Jalan Pasar Timur, Pasar Utara sampai Jalan Dipatiukur dan Sebagian Alun-alun Cicalengka

421.2/Kep.389Disdikbud/2011 24 Nop 2011

Penetapan Tim Teknis Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jabar Dalam Kerangka Penyuksesan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bandung Th 2011

389

421.2/Kep.390Disdikbud/2011 25 Nop 2011

Penetapan Penerima Dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jabar Dalam Kerangka Penyuksesan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Th 2011 di Kab Bandung

391

360/Kep.391-Sosial/2011 25 Nopember 2011

392

954/Kep.392Kesbangpolinmas/2011

Penetapan Penggunaan Pos Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Santunan Tempat Penampungan Pasar Sementara (TPPS) dan Rumah Tempat Tinggal Pasca Musibah Kebakaran di Kecamatan Cicalengka Serta Pasca Bencana Angin Puting Beliung dan Musibah Kebakaran Lainnya di Wilayah Kab Bandung Perubahan Atas Kepbup No. 954/Kep.20Kesbangpolinmas/2011 Ttg Penunjukan

390


Tdk ada

Tdk ada

Tdk ada

Tdk ada

393

394

25 Nop 2011

Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Kesbangpolinmas Kab Bandung TA 2011

414.16/Kep.393BPMPD/2011 25 Nop 2011

Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Kegiatan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Tk Kab

954/Kep.394-Bappeda/2011 25 Nop 2011

Perubahan Keempat Atas Kepbup No.954/Kep.22-Bappeda/2011 Ttg Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Bappeda TA 2011

395

954/Kep.395-Setda/2011 25 Nopember 2011

396

570/Kep.396-BPMP/2011 25 Nopember 2011

397

141.31/Kep.397BPMPD/2011 30 Nopember 2011

398

141.3/Kep.398-BPMPD/2011 30 Nopember 2011

399

141.1/Kep.399-BPMPD/2011 30 Nopember 2011

Pemberian Penghargaan Kepada Para Mantan Kepala Desa Yang Telah Mendharmabaktikan Tenaga dan Pikirannya Kepada Pemerintah Kabupaten Bandung

400

594.1/Kep.400-Pert/2011 1 Desember 2011

Persetujuan Lokasi Untuk Pengadaan Tanah Pembangunan SMK Negeri 1 Soreang Yang Terletak di Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Seluas + 20.034 m2 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Bandung cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

401

518/Kep.401Diskoperindag/2011 1 Desember 2011

Penetapan Koperasi Penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2011

402

466/Kep.402-Disdikbud/2011 1 Des 2011

Perubahan Kepbup Bandung No. 466/Kep. 91Disidkbud/2011 Ttg Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Untuk SD, SDLB, SMP, SMP Terbuka,

Tdk ada

Tdk ada

Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 954/Kep.16-Setda/2011 Tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung TA 2011 Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Basis Data Penanaman Modal di Kabupaten Bandung TA 2011 Pemberhentian Sekretaris Desa Yang Habis Masa Jabatannya Dan Tidak Memenuhi Syarat Diangkat Menjadi PNS di Wilayah Kabupaten Bandung dan Pemberian Kompensasinya Dari APBD Kabupaten Bandung TA 2011 Pemberian Bantuan Tunjangan Bagi Aparat Desa Yang Meninggal Dunia di Wilayah Kabupaten Bandung


Tdk ada

SMPLB dan SATAP Negeri Serta SD, SDLB, SMP dan SMPLB Swasta di Kab Bandung TA 2011 403

954/Kep.403-Dispertasih/2011 1 Desember 2011

Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 954/Kep.17-Dispertasih/2011 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Bandung TA 2011

404

954/Kep.404-BPBD/2011 1 Desember 2011

Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 954/Kep.70-BPBD/2011 Tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung TA 2011

405

130/Kep.405-Org/2011 1 Desember 2011

Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 130/kep.147-Org/2011 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengolah Rekomendasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Bandung TA 2011

406

954/Kep.406-Setwan/2011 1 Des 2011

Perubahan Keempat Atas Kepbup No.954/Kep. 56-Setwan/2011 Ttg Penunjukkan Pengelola Keuangan daerah Pada Setwan DPRD Kab Bandung TA 2011

407

138/Kep.407-OTDA/2011 5 Desember 2011

Pembentukan Tim Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2011

408

027/Kep.408-Aset/2011 5 Des 2011

Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) Pemkab Bandung TA 2011

409

643.2/Kep.409-Disdikbud/ 2011 5 Desember 2011

411 978.4/Kep.412-BPMPD/2011

Tdk ada

Pembentukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Gedung Kesenian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

410

412

Tdk ada

Perubahan


Kepbup

No.978.4/Kep.

268-

Tdk ada Tdk ada Tdk

5 Des 2011

BPMPD/2011 Ttg Penetapan Nama-nama Desa Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Melalui Program Pembangunan Prasarana Desa (P4) Untuk Pemantapan Lembaga dan Infrastruktur Desa (PLID) TA 2011

413

140/Kep.413-BPMPD/2011 3 Desember 2011

Penetapan Rincian Besaran Luncuran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2010 Kepada Desa di Kabupaten Bandung TA 2011

414

910/Kep.414-DPPK/2011 13 Desember 2011

Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Bandung

415

591.4/Kep.415-Pert/2011 20 Des 2011

Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pusdiklat, Pembangunan Karakter Perhubungan Yang Terletak di Desa Cibodas Kec Pasirjambu Kab Bandung seluas 420.000 m2 an. Kementrian Perhubungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan

416

978.4/Kep.416-BPMPD/2011 21 Desember 2011

Tdk ada

Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 978.4/Kep.268-BPMPD/2011 tentang Penetapan Nama-nama Desa Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Melalui Program Pembangunan Prasarana Desa (P4) Untuk Pemantapan Lembaga dan Infrastruktur Desa (PLID) TA 2011

417

Tdk ada Tdk ada

418 419

138/Kep.419-Pemum/2011 27 Des 2011

Penentuan Peringkat Penilaian Sinergitas Kinerja Kec Tingkat Kab Bandung Th 2011

420

138./Kep.420-Pemum/2011 27 Des 2011

Penghargaan Sinergitas Kinerja Kecamatan Tk Kab Bandung Th 2011 (PATEN)

002.6/Kep.421-Pemum/2011 27 Desember 2011

Penetapan Peringkat Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2011

421

ada


Tdk ada Tdk ada

DATA INDIKATOR KINERJA SETDA Indikator Kinerja 37 81 63 104 77 74 143 30 66 110 44 39

103 53 64 65 97 1 2 3 4 5 6 7

Uraian Jumlah pelaksanaan kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (Pospeda) Jumlah SPM yang diregulasikan Jumlah Total Petani Tembakau yang telah mengikuti Sosialisasi Jumlah pemberkasan sertifikasi aset tanah Pemda Jumlah Target dan Realisasi PAD dari PT. CBS Peningkatan Status Hukum Kelembagaan PD. BPR Jumlah bahan bacaan dan Perundang-undangan Jumlah raperda pemekaran desa Jumlah Keikutsertaan SKPD dalam Pameran Jumlah kunjungan kerja internal Pemerintah Daerah Jumlah 40 % pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui e-proc Jumlah monitoring dan evaluasi penerima hibah sarana dan prasarana keagamaan (Masjid, Pontren, MD, MT) Jumlah penyelesaian permasalahan aset pertanahan Jumlah persentase saranaprasarana perekonomian yang baik - Target dan Realisasi Penyerapan DBH CHT Kabupaten - Target dan Realisasi Penyerapan DBH CHT untuk Kegiatan Sosialisasi - Persentase jumlah aset ternilai

Target 1 keg

0 keg

15 SPM

4 SPM

3252 KK

1200 KK

25 berkas 250.000.000

105.000.000 1 Perda

65 buku

47 buku

4 dok

3 dok

24 Kali

18 Kali

Rp. 979.895.278.676,00 704 peoposal

9 Permasalahan 80% 3.199.002.389 400.000.000

Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2011 Jumlah fasilitasi rapat Muspida

10 berkas

2 Perda

31 kecamatan

Jumlah kegiatan lomba perangkat daerah(kelurahan) Jumlah bimtek pelayanan publik

Realisasi

26 kecamatan Rp. 342.249.502.536,00(34,93 %)

% 0%

27% 37% 40%

42% 50% 72% 75% 75% 84% 87%

614 proposal

8 Permasalahan 72% 3.041.354.465 399.908.000

100%

99,99%

1 keg

1 keg

2 keg

2 keg

2 laporan

2 laporan

1 laporan

1 laporan

87% 89%

90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

Jumlah fasilitasi kerjasama daerah

100%

100%

100%

Jumlah daerah

1 keg

1 keg

sosialisasi

pemilu

kepala


100%

8 9 10 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34

35 36 38 40

Jumlah fasilitasi proses penetapan lokasi pengadaan tanah instansi pemerintah Jumlah bimtek penyuluhan hukum pertanahan bagi aparatur kewilayahan Jumlah dokumen peta batas wilayah

100% 100%

100%

1 keg

1 keg

1 dok

1 dok

100%

100%

Jumlah Penerbitan LD tahun berjalan

20

20

100%

Jumlah Penerbitan BD tahun berjalan

25

25

100%

Terlaksananya program legislasi daerah Jumlah penyelesaian legal opinion Jumlah diseminasi RANHAM kecamatan di kecamatan Jumlah Kadarkum

di

Jumlah Pengukuhan RANHAM Jumlah kodifikasi produk hukum daerah dan pusat: Jumlah sosialisasi produk hukum

1 Keg

8 LO

8 LO

2 kec

2 Kec

15 kec

15 kec

1 keg

1 keg

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah fasilitasi dan konsolidasi penanganan potensi panas bumi Jumlah dokumen kajian potensi dan optimalisasi PAD Jumlah laporan inventarisasi nama rupabumi Jumlah bimtek toponimi bagi para kasi sosbud kecamatan Jumlah dokumen kajian potensi dan optimalisasi PBB-P2 Jumlah sosialisasi persiapan pengalihan PBB-P2 Jumlah dokumen kajian pemekaran desa Jumlah bimtek pengembangan aparatur kecamatan Jumlah fasilitasi peresmian desa hasil pemekaran Jumlah pelaksanaan kegiatan dialog/audensi antara KDH dengan tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organanisasi sosial dan masyarakat. Jumlah kegiatan FKUU Jumlah dokumen data hasil pendataan sarana dan prasarana keagamaan Jumlah fasilitasi kejadian bencana dan pasca bencana Jumlah monitoring dan evaluasi penerima bantuan sosial

1 keg

21 keg

21 keg

1 keg

1 keg

1 dok

1 dok

1 laporan

1 laporan

1 keg

1 keg

1 dok

1 dok

2 keg

2 keg

3 dok

3 dok

1 keg

1 keg

3 keg

3 keg

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 keg

11

7 keg

11

100% 100%

1 dok 148 kejadian 9 proposal


1 dok 148 kejadian 9 proposal

100% 100%

41 42 43 45 46 47 48 49

50 51 52 54 55 57 58 60 62 69 71 72 73 76 78

Jumlah pedoman pengadaan barang dan jasa melalui e-proc Jumlah fasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada Pokja ULP SKPD Jumlah sosialisasi tentang regulasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Jumlah pedoman standar belanja daerah Jumlah keg monitoring, terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Jumlah lokus monitoring pelaksanaan kegiatan bantuan Gubernur Jumlah dokumen hasil kegiatan monitoring kegiatan pembangunan Jumlah kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan oleh SKPD Jumlah Evaluasi dan laporan pelaks bantuan Gubernur dan DAK Jumlah lokus pengendalian, pelaporan keg pembangunan dana CSR - Jumlah dok hasil pendataan sarana prasarana perekonomian - Jumlah verifikasi dan rekomendasi proposal permohonan bantuan keuangan masyarakat - Jumlah monitoring pemanfaatan bantuan keuangan Jumlah Unit Usaha Pertanian yang dikembangkan Jumlah Fasilitasi Pembinaan Manajemen Usaha dan Peningkatan Kelembagaan yang dilakukan Data Potensi Produktivitas Tembakau dan Kelompok Petani Tembakau Jumlah Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau Jumlah Fasilitasi Pembinaan kepada UMKM Produk Unggulan Jumlah Dokumen Penyusunan Aset Awal PD. BPR Jumlah Dokumen Penyusunan Aset PD. BPR Dalam likuidasi Jumlah Penyelesaian PD. BPR Dalam Likuidasi Jumlah Target dan Realisasi PAD dari PDAM Jumlah regulasi ketatalaksanaan

1 pedoman

1 pedoman

100% 100%

71 Pokja ULP

71 Pokja ULP

1 kegiatan

1 kegiatan

1 pedoman

1 pedoman

100% 100% 100%

71 SKPD

71 SKPD

10 SKPD

10 SKPD

1 dok

1 dok

100% 100% 100%

71 SKPD

71 SKPD

10 SKPD

10 SKPD

100% 100%

31 Kec 1 Dokumen 717 Penerima

31 Kec 1 Dokumen

100%

717 Penerima 100%

3 kali

3 kali

9 Jenis

9 Jenis

4 kali

4 Kali

100% 100%

100% 1 Dokumen

1 Dokumen 100%

32 Kali

32 kali

2 Kali

2 Kali

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Kegiatan

1 Kegiatan

2.200.000.000


4 Perbup

2.200.000.000 4 Perbup

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

79 80 82 83 84 85 86 87 89 92 93 94 98 99 101

102 105 107 109 111 112

Jumlah sosialisasi penetapan IKU SKPD Jumlah pendampingan SPM yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi penyusunan SOP SKPD Jumlah fasilitasi kegiatan penilaian CPP dan CBAN Jumlah Perda pembentukan/ perubahan struktur OPD sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah Perbup penetapan/ perubahan tupoksi Jumlah dok laporan penyelenggaraan pemerintahan Jumlah SKPD menyampaikan LAKIP

1 Keg

1 Keg

15 Bidang

15 bidang

1 Perbub

1 Perbup

1 keg

1 keg

3 Perda

3 Perda

3 Perbup

3 Perbup

4 dok

Jumlah ABK SKPD Jumlah dokumen pelaporan aset/barang daerah Jumlah dokumen DKBMD dan DKPBMD tahun 2012 Jumlah RKBMD dan RKPBMD tahun 2013 - Persentase jumlah aset tercatat Jumlah dok penilaian dan pencatatan aset daerah Jumlah dokumen hasil kegiatan rekonsiliasi pelimpahan aset tetap dari Kab. Bandung ke Kab. Bandung Barat Jumlah Penaksiran / penilaian atas aset tanah Pemda Jumlah pendataan penggunaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Bandung Persentase pelayanan administrasi surat-menyurat Sekretariat Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pejabat Pemerintah Daerah Jumlah kunjungan kerja dengan Pememerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Jumlah penyediaan jenis bahan bacaan

4 dok

100% 100%

100% 100%

32 SKPD

32 SKPD

100%

32 Dok

32 dok

1 dok

1 dok

100% 100%

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

100%

100%

1 dok

1 dok

100% 100% 100% 100% 100%

1 dok

17 bidang

1 dok

17 bidang

100% 100%

80 SKPD 100%

80 SKPD 100%

4 Rakorda

4 Rakorda

3 Kunker

3 kunker

100% 100%

100% 68 jenis

68 Jenis

100%

100%

upacara dan acara ceremonial Pemerintah Daerah Jumlah pelayanan jasa komunikasi sumberdaya air, dan listrik Jumlah kegiatan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor

100%

100%

117

100%

100%

114 Fasilitasi kegiatan kunjungan 115 Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan 116

100%

3 keg, 12 bulan


193 keg

3 keg 193 keg

100% 100%

100% 100% 100%

118 Jumlah bahan dan jasa pelayanan kebersihan selama 1 th Jumlah ketersediaan ATK

119 120 Jumlah

barang cetakan penggandaan Jumlah komponen listrik

100 jenis, 81 orang

dan

121 122 Jumlah makan minuman penunjang kegiatan penerimaan tamu dan rapat dinas Jumlah kendaraan dinas roda 4

130 131 132 133 134 135 136

Jumlah meubeuleuir

140 141

Jumlah alat-alat komunikasi

14 jenis

14 jenis

100% 100% 100%

15 kegiatan

1 jenis

1 jenis

100%

10 jenis

10 jenis

100%

4 jenis

4 jenis

3 jenis

3 jenis

100%

40 buah

100%

6 unit

6 unit

100%

2 keg

2 keg

3 keg

3 keg

2 jenis

2 jenis

2 jenis


10 jenis

10 jenis

10 jenis

10 jenis

2 kegiatan 3 jenis 117 jenis 36 lap

142 144 Jumlah kegiatan perjalanan dinas 145

54 Jenis

104 kegiatan

KDH, WKDH, Setda Jumlah laporan administrasi keuangan Jumlah laporan keuangan KDH/WKDH dan Setda semesteran Jumlah laporan keuanganKDH/WKDH dan Setda akhir tahun Jumlah cakupan pelayanan kesehatan pimpinan dan sekretariat ke luar daerah Jumlah pembayaran kontrak kerja

54 Jenis

40 buah

137 138 Jumlah pengadaan pakaian dinas 139

192 jenis

15 kegiatan

Jumlah peralatan gedung kantor

Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin rumah jabatan Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin rumah dinas Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin mobil jabatan Jumlah pemeliharaan kendaraan mobil dinas Jumlah pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan Jumlah pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan/dinas Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan meubeulair

192 jenis

100%

100%

123 124 Jumlah perlengkapan gedung kantor 125 Jumlah Perlengkapan rumah jabatan 126 127 128 129

100 jenis, 81 orang

2 kegiatan 3 jenis 117 jenis 36 lap

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

3 keg

3 keg

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 kegiatan 130 pembayaran jasa

3 kegiatan 130 pembayaran jasa

146 Jumlah kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan sekretariat di dalam daerah


100% 100%

342 keg.

342 keg.

70 75 67 59 61

Jumlah Keikutsertaan SKPD dalam Pameran Jumlah Target dan Realisasi PAD dari PD. BPR Jumlah Jenis Produk Unggulan Daerah - Realisasi Perkembangan Keuangan Bantuan Program GEMAR Jumlah Kecamatan yang mempunyai Potensi Pertanian Tembakau Jumlah ANJAB SKPD

24 Kali 1.200.000.000 81 Produk

95 108 96 90 91 16 11

85 Produk 4.013.118.000

15 Kecamatan

16 Kecamatan

penyebarluasan informasi : Pembuatan Press release untuk dimuat di Media masa & Media Elektronik - Jumlah Anggota Gapoktan Jumlah Penetapan Perda

1.250.000.000

3.772.370.000

88 17 Jumlah penyelesaian perkara hukum penyediaan sarana 113 Jumlah

56 15 68

18 Kali

104% 105% 106%

10 Dok

11 dok

107% 110%

15 PH

17 PH

113%

180

223 124%

239 Anggota 23

Sebaran Wilayah Pemasaran Produk Unggulan Jumlah Inventarisasi pengumpulan data barang milik daerah menurut SKPD di lingkungan Pemda Jumlah penyusunan sambutan Sekretariat Sosialisasi aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Jumlah Penetapan Perbub atas Perubahan Regulasi TP-PNS Jumlah Penetapan Kepbub atas Perubahan Regulasi TP-PNS Jumlah Penetapan Perbup

4 Wilayah 3 dok 240

301 Anggota 32 6 Wilayah

406

210 orang

193 orang

1 Perbup,

2 Perbup

1 Kepbub

2 Kepbub

25

126% 139% 150% 167%

5 dok

60

Jumlah penerbitan produk hukum :

169% 193% 200% 200% 240% 253%

100 Jumlah aset/barang yang dihapuskan 106 Jumlah pendapatan dari sewa tanah, penghapusan barang milik daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah

101%

33 buah

120 buah

364% 507%

Rp. 280.000.000,-


Rp.1.420.729.888,-

REKAPITULASI ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH BERDASARKAN ALOKASI DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI S/D SAAT INI

%

1.20.02.00.00.5

BELANJA KDH / WKDH DAN SEKRETARIAT DAERAH BELANJA KDH / WKDH BELANJA TIDAK LANGSUNG

64.813.284.434,00 761.528.000,00 761.528.000,00

61.722.941.264,00 759.676.433,00 759.676.433,00

95,23% 99,76% 99,76%

1.20.02.00.00.5.1 1.20.02.00.00.5.1.1.

BELANJA PEGAWAI GAJI DAN TUNJANGAN

761.528.000,00 161.528.000,00

759.676.433,00 159.676.433,00

99,76% 98,85%

1.20.02.00.00.5.1.1.03.

BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH

600.000.000,00

600.000.000,00

100,00%

1.20.1.20.03.00.00.5.1

BELANJA SEKRETARIAT DAERAH BELANJA PEGAWAI

64.051.756.434,00 13.618.095.189,00

60.963.264.831,00 12.750.530.626,00

95,18% 93,63%

1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03.

BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

50.433.661.245,00 10.518.014.750,00 830.136.200,00 942.374.000,00 1.126.679.000,00 50.000.000,00 663.000.000,00 764.160.000,00 198.392.500,00 278.746.000,00

48.212.734.205,00 10.040.711.880,00 649.355.700,00 848.145.960,00 1.117.040.600,00 5.000.000,00 648.041.850,00 760.850.960,00 191.348.800,00 271.963.150,00

95,60% 95,46% 78,22% 90,00% 99,14% 10,00% 97,74% 99,57% 96,45% 97,57%

01. 01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.07. 01.08. 01.10. 01.11.


KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN


%

1.20.02.00.00.5


64.813.284.434,00 761.528.000,00 761.528.000,00

61.722.941.264,00 759.676.433,00 759.676.433,00

95,23% 99,76% 99,76%

1.20.02.00.00.5.1 1.20.02.00.00.5.1.1.


761.528.000,00 161.528.000,00

759.676.433,00 159.676.433,00

99,76% 98,85%

600.000.000,00

600.000.000,00

100,00%

445.840.000,00

434.080.660,00

97,36%

116.040.200,00 3.065.800.850,00 1.671.108.000,00 135.738.000,00 230.000.000,00

115.915.200,00 3.056.470.000,00 1.593.615.000,00 118.934.000,00 229.950.000,00

99,89% 99,70% 95,36% 87,62% 99,98%

24.222.362.650,00 16.349.520.150,00 341.200.000,00 600.395.000,00 857.495.000,00 94.367.500,00 87.765.000,00 301.316.000,00 250.564.000,00

23.890.726.374,00 16.241.768.775,00 326.527.200,00 585.125.900,00 842.775.000,00 89.398.500,00 86.874.000,00 260.807.825,00 172.332.000,00

98,63% 99,34% 95,70% 97,46% 98,28% 94,73% 98,98% 86,56% 68,78%

1.20.1.20.03.

01.12.

1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03.

01.15. 01.17. 01.18. 01.19. 01.20.

BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Rapat - rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Dalam Daerah

1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03.

02. 02.05. 02.07. 02.08. 02.09. 02.10. 02.11. 02.20. 02.21.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeuler Pengadaan Alat - Alat Komunikasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

1.20.02.00.00.5.1.1.03.


KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN


%

1.20.02.00.00.5


64.813.284.434,00 761.528.000,00 761.528.000,00

61.722.941.264,00 759.676.433,00 759.676.433,00

95,23% 99,76% 99,76%

1.20.02.00.00.5.1 1.20.02.00.00.5.1.1.


761.528.000,00 161.528.000,00

759.676.433,00 159.676.433,00

99,76% 98,85%

1.20.02.00.00.5.1.1.03.


600.000.000,00

600.000.000,00

100,00%

1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03.

02.22. 02.23. 02.24. 02.25. 02.27. 02.28. 02.29.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeulair

1.208.120.000,00 233.500.000,00 2.716.500.000,00 382.800.000,00 455.400.000,00 295.000.000,00 48.420.000,00

1.199.750.170,00 230.947.850,00 2.675.982.654,00 382.800.000,00 455.400.000,00 293.521.500,00 46.715.000,00

99,31% 98,91% 98,51% 100,00% 100,00% 99,50% 96,48%

1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03.

03. 03.02.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Dengan Perlengkapannya

284.100.000,00 284.100.000,00

278.413.000,00 278.413.000,00

98,00% 98,00%

1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03.

05. 05.03.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

65.000.000,00 65.000.000,00

64.540.000,00 64.540.000,00

99,29% 99,29%

1.20.1.20.03.

06.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

240.160.700,00

217.336.700,00

90,50%


KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN


%

1.20.02.00.00.5


64.813.284.434,00 761.528.000,00 761.528.000,00

61.722.941.264,00 759.676.433,00 759.676.433,00

95,23% 99,76% 99,76%

1.20.02.00.00.5.1 1.20.02.00.00.5.1.1.


761.528.000,00 161.528.000,00

759.676.433,00 159.676.433,00

99,76% 98,85%

1.20.02.00.00.5.1.1.03.


600.000.000,00

600.000.000,00

100,00%

1.20.1.20.03.

06.01.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

172.189.200,00

149.369.200,00

86,75%

1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03.

06.02. 06.04.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

33.564.000,00 34.407.500,00

33.560.000,00 34.407.500,00

99,99% 100,00%

1.20.1.20.03.

16.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KDH/WKDH

1.768.567.560,00

1.546.097.450,00

87,42%

1.20.1.20.03.

16.01.

Dialog / Audensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

150.000.000,00

150.000.000,00

100,00%

1.20.1.20.03.

16.02.

PenerimaanKunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Non Departemen

615.000.000,00

614.770.000,00

99,96%

1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03.

16.03. 16.04. 16.05.

Rapat Koordinasi Unsur Muspida Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah Kunjungan Kerja / Inspeksi KDH / WKDH

400.000.000,00 80.000.000,00 248.160.000,00

398.667.200,00 65.526.500,00 41.753.750,00

99,67% 81,91% 16,83%

1.20.1.20.03.

17.

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.515.000.000,00

1.268.694.050,00

83,74%

1.20.1.20.03.

17.02.

Penyusunan Standar Satuan Harga Barang / Jasa

175.000.000,00

151.843.000,00

86,77%


KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN


%

1.20.02.00.00.5


64.813.284.434,00 761.528.000,00 761.528.000,00

61.722.941.264,00 759.676.433,00 759.676.433,00

95,23% 99,76% 99,76%

1.20.02.00.00.5.1 1.20.02.00.00.5.1.1.


761.528.000,00 161.528.000,00

759.676.433,00 159.676.433,00

99,76% 98,85%

1.20.02.00.00.5.1.1.03.


600.000.000,00

600.000.000,00

100,00%

1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03.

17.13. 17.16.

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah

550.800.000,00 789.200.000,00

439.056.050,00 677.795.000,00

79,71% 85,88%

1.20.1.20.03.

20.

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

4.674.435.000,00

4.249.211.595,00

90,90%

1.20.1.20.03.

20.03.

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

4.674.435.000,00

4.249.211.595,00

90,90%

1.20.1.20.03.

25.

697.274.350,00

668.452.200,00

95,87%

1.20.1.20.03.

25.01.

200.000.000,00

198.219.200,00

99,11%

1.20.1.20.03.

25.06.

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

497.274.350,00

470.233.000,00

94,56%

1.20.1.20.03.

26.

3.721.320.000,00

3.509.884.575,00

94,32%

1.20.1.20.03.

26.01.

163.600.000,00

163.600.000,00

100,00%

1.20.1.20.03.

26.02.

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang undangan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang undangan

995.740.000,00

894.843.900,00

89,87%

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik


KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN


%

1.20.02.00.00.5


64.813.284.434,00 761.528.000,00 761.528.000,00

61.722.941.264,00 759.676.433,00 759.676.433,00

95,23% 99,76% 99,76%

1.20.02.00.00.5.1 1.20.02.00.00.5.1.1.


761.528.000,00 161.528.000,00

759.676.433,00 159.676.433,00

99,76% 98,85%

1.20.02.00.00.5.1.1.03.


600.000.000,00

600.000.000,00

100,00%

1.20.1.20.03. 1.20.1.20.03.

26.03. 26.04.

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

18.740.000,00 1.457.072.000,00

18.740.000,00 1.400.834.575,00

100,00% 96,14%

1.20.1.20.03.

26.06.

Kajian Per Undang - Undangan Daerah Terhadap Peraturan Daerah Terhadap Per UU Yang Baru Lebih Tinggi Dari Keserasian Antara Peraturan Perundangan Daerah

886.168.000,00

851.680.150,00

96,11%

1.20.1.20.03.

26.07.

Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

200.000.000,00

180.185.950,00

90,09%

1.20.1.20.03.

27.

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU

1.800.000.000,00

1.729.885.673,00

96,10%

1.20.1.20.03.

27.03.

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah

650.000.000,00

638.130.673,00

98,17%

1.20.1.20.03.

27.05.

Pembinaan Pengembangan dan Aparatur

270.000.000,00

265.100.000,00

98,19%

1.20.1.20.03.

27.06.

Program Fasilitasi Penataan Desa di Kecamatan Wilayah Kabupaten Bandung

880.000.000,00

826.655.000,00

93,94%

1.06.1.20.03.

21.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

105.000.000,00

103.599.000,00

98,67%

1.06.1.20.03.

21.12.

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

105.000.000,00

103.599.000,00

98,67%


KODE REKENING

URAIAN

REALISASI

ANGGARAN

S/D SAAT INI

%

1.20.02.00.00.5


64.813.284.434,00 761.528.000,00 761.528.000,00

61.722.941.264,00 759.676.433,00 759.676.433,00

95,23% 99,76% 99,76%

1.20.02.00.00.5.1 1.20.02.00.00.5.1.1.


761.528.000,00 161.528.000,00

759.676.433,00 159.676.433,00

99,76% 98,85%

1.20.02.00.00.5.1.1.03.


600.000.000,00

600.000.000,00

100,00%

1.09.1.20.03.

16.

PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

322.426.235,00

307.181.708,00

95,27%

1.09.1.20.03. 1.09.1.20.03.

16.01. 16.02.

Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah Penyuluhan Hukum Pertanahan

82.426.235,00 240.000.000,00

72.477.735,00 234.703.973,00

87,93% 97,79%

1.19.1.20.03.

18.

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

500.000.000,00

338.000.000,00

67,60%

1.19.1.20.03.

18.01.

Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

350.000.000,00

338.000.000,00

96,57%

1.19.1.20.03.

18.04.

Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren (POSPEDA)

150.000.000,00

-

0,00%


L A P O R A N AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2012

Recommend Documents