LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH I N S P E K T O R A T KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

I N S P E K T O R A T KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG JANUARI 2013

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Puji dan syukur kita panjatkan ke-Hadirat Allah SWT, karena atas Ridho dan Karunia-Nya, Inspektorat Kabupaten Bandung telah berhasil menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 tepat Waktu. LAKIP Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2012 adalah perwujudan kewajiban suatu Intansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu Tahun 2012 serta diharapkan sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Bandung sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2012. Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam LAKIP Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2012 merupakan hasil yang telah dicapai secara maksimal,kami sangat menyadari bahwa laporan ini masih perlu untuk penyempurnaan, oleh sebab itu segala kritik dan saran untuk lebih baiknya laporan ini akan kami terima dengan terbuka dan penghargaan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih. Semoga laporan ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan serta dalam penetapan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Bandung sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang, khususnya Tahun 2012, akan memberikan hasil yang lebih baik, sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang terkait. Akhirul Kata, semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, Amiin.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban suatu Intansi Pemerintah kepada public pada perinsipnya merupakan kewajiban Suatu Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Instansi pada Pemerintah Daerah melainkan juga untuk meningkatkan Efisiensi, Efektivitas, Produktivitas,dan Akuntabilitas penyelenggaraan Instansi Pemerintah Daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan public terhadap jalannya pemerintahan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Bandung tahun 2012 merupakan LAKIP kedua dalam kurun waktu Rencana Strategis Tahun 2011-2015, dari sasaran tersebut kemudian disusun 5 (Lima) program yang diimplementasikan dalam 23 kegiatan. Penetapan kegiatan selain mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bandung juga berdasarkan arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bandung Tahun 2012. Dalam LAKIP Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2012 ini disajikan beberapa pokok permasalahan berupa keberhasilan maupun ketidak berhasilan kinerja organisasi, yaitu: 1. Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, telah dapat dilaksanakan/diselenggarakan sebagaimana mestinya. 2. Inspektur Kabupaten Bandung bersama-sama dengan Pejabat Struktural di Lingkungan Inspektorat kabupaten Bandung telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahtraan dan keterampilan karyawan/karyawati dalam rangka mendorong kearah profesionalitas dan peningkatan kualitas kinerja. 3. Dalam pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, telah dilaksanakan semuanya,namun tingkat keberhasilan dari beberapa sasaran belum berhasil diwujudkan secara optimal. 4. Dari beberapa saran yang telah dicapai, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan. Hal ini terlihat pada indicator kinerja yang digunakan pada pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat output, sedangkan yang diharapkan adalah pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah organisasi belum secara tegas mendefinisikan indicator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

5. Organisasi belum dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran. Hal ini disebabkan system keuangan yang digunakan masih belum mengacu pada system keuangan yang berbasis kinerja secara optimal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2012 ini berisikan laporan kinerja pelaksanaan berbagai program berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan hasil capaian kinerja adalah sebesar 90% atau mencapai criteria “BAIK”.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………….. IKHTISAR EKSEKUTIF………………………………………………………………. DAFTAR ISI……………………………………………………………………………..

i ii iV

BAB I .

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang ……………………………………………………………... 2. Maksud dan Tujuan………………………………………………………... 3. Gambaran Umum…………………………………………………………..

1 1 3 4

BAB II.

RENCANA STRATEGIS A. Rencana Strategis…………………………………………………………. 1. Visi…………………………………………………………………….. 2. Misi……………………………………………………………………. 3. Tujuan Dan Sasaran Strategis………………………………………. 4. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis……………….. B. Rencana Kinerja Tahun 2012…………………………………………….

9 9 10 11 11 13 17

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA 1. Pengukuran Kinerja………………………………………………………... 2. Evaluasi Kinerja……………………………………………………………. 3. Analisis Akuntabilitas Kinerja……………………………………………. 4. Analisis Akuntabilitas Keuangan…………………………………………

40 40 41 45 48

BAB IV.

PENUTUP……………………………………………………………………... 49

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita

bangsa

dan

negara.

Dalam

rangka

itu,

diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggung jawabkan serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Akuntabilitas merupakan sebuah wujud kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan

melalui

suatu

media

pertanggungjawaban

yang

dilaksanakan secara periodik. Berangkat dari pemikiran diatas, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),

dimana setiap

instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, kewenangan organisasi dan pengelolaan sumber daya yang didasarkan kepada suatu perencanaan strategis yang

LAKIP INSPEKTORAT Kabupaten Bandung Tahun 2012

1

ditetapkan

oleh

masing-masing

instansi.

Pertanggungjawaban

dimaksud berupa Laporan Akuntabilitas instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing instansi. Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang telah dirancang dan disusun dalam format Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian didefinitifkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memuat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi sesuai tugas pokok

dan

fungsi

serta

kewenangan

organisasi

yang

diimplementasikan dalam program dan kegiatan-kegiatan sesuai perencanaan strategis. Selain pertanggungjawaban Kinerja, dalam laporan ini juga berisi pertanggungjawaban keuangan atas anggaran yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana tersebut diatas,

Inspektorat

Kabupaten

Bandung,

menyusun

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012, yang merupakan laporan ke 2 dari lima tahun perencanaan strategis yang akan datang.


2

B.

Maksud Dan Tujuan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Inspektorat Kabupaten Bandung untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bandung sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi LAKIP tersebut merupakan cermin dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian

LAKIP oleh setiap instansi

pemerintah. Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan maupun penyampaian LAKIP Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2012, mencakup hal-hal sebagai berikut : 1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, LAKIP Tahun 2012 adalah sebagai sarana pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Bandung atas pencapaian kinerja selama tahun 2012. Capaian kinerja yang dilaporkan adalah penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2015.


3

2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, LAKIP Tahun 2012 adalah sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen Inspektorat Kabupaten Bandung. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Inspektorat Kabupaten Bandung dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. C. Gambaran Umum

Inspektorat

Kabupaten

Bandung,

dibentuk

berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi

Lembaga

Teknis

Daerah

Kabupaten

Bandung, mempunyai tugas Pokok : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di

daerah,

pelaksanaan

pembinaan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Inspektorat. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung dipimpin oleh Inspektur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di


4

daerah,

pelaksanaan

pembinaan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 2. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Inspektur Kabupaten Bandung mempunyai fungsi : a.

Perencanaan program pengawasan;

b.

Perumusan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

c.

Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

3. Susunan Organisasi Susunan organisasi, Inspektorat Kabupaten Bandung, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, adalah sebagai berikut : 1)

Inspektur;

2)

Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris, membawahkan :

3)

(1)

Sub. Bagian Perencanaan ;

(2)

Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

(3)

Sub. Bagian Administrasi Umum.

Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan : (1)

Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan ;

(2)

Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan ;


5

(3)

Seksi

Pengawasan

Pemerintahan

Bidang

Kemasyarakatan. 4)

Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan : (1)


(2)


(3)

Seksi

Pengawasan

Pemerintahan

Bidang

Kemasyarakatan. 5)

Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan : (1)


(2)


(3)

Seksi

Pengawasan

Pemerintahan

Bidang

Kemasyarakatan . 6)

Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan : (1)


(2)


(3)

Seksi

Pengawasan

Pemerintahan

Bidang

Kemasyarakatan . 8)

Kelompok Jabatan Fungsional.


6

4. Data Personil Data Sumber Daya Manusia yang merupakan sumber daya utama dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut :

a. Data Personil berdasarkan Golongan

NO

TINGKAT GOLONGAN

JUMLAH

1.

Golongan IV

11

2.

Golongan III

31

3.

Golongan II

6

4.

Golongan I

-

Jumlah

48

b. Data Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1.

S2

15

2.

S1

17

3.

D3

2

4.

SLTA

14 48


7

c. Data Personil

Berdasarkan

Tingkat Pendidikan Teknis

dan Fungsional

NO

JENIS PENDIDIKAN

JUMLAH

1.

Auditor Tingkat Terampil

4

2.

Auditor Tingkat Ahli

8

3.

Auditor Tingkat Ketua Tim

8

4.

Bimbingan Teknis Reviu LKPD

-

5.

Kursus Bendaharawan Daerah

5

6.

Kursus Perpajakan

18

7.

Analisis Jabatan

1

8.

Diklat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

1

9.

Diklat Teknis Kearsipan

1

10.

Kepemimpinan Pejabat Eselon II, III dan IV

21

11.

Out Bond

-


8

BAB II RENCANA STRATEGIS

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi aspirasi stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan starategis organisasi. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal

merupakan

langkah

yang

sangat

penting

dalam

memperhitungkan Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Tantangan (Threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bandung merupakan hasil dari perencanaan startegis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Tujuan,


9

Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bandung dalam penyusunannya melibatkan seluruh komponen dan merupakan komitmen bersama seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Bandung.

1.

VISI

Visi Inspektorat Kabupaten Bandung merupakan gambaran masa depan yang diharapkan dan merupakan komitmen yang akan memotivasi

segenap

anggota

organisasi

dalam

melaksanakan

kegiatan untuk waktu 5 tahun kedepan (2011- 2015). Visi Inspektorat Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : “ Terciptanya Akuntabilitas , Transparansi, Efisien dan Efektifitas Dalam

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Melalui

Profesionalisme Aparatur Inspektorat Tahun 2015 “. Visi sebagaimana dimaksud diatas,

disamping merupakan

komitmen bersama seluruh unsur aparatur Inspektorat Kabupaten Bandung,

juga dalam rangka mendukung terwujudnya Visi

Kabupaten Bandung yaitu “ Terwujudnya Kabupaten Bandung Yang Maju,

Mandiri

Dan

Berdaya

Saing

Melalui

Tata

Kelola

Pemerintahan Yang Baik Dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandasan Religius, Kultural Dan Berwawasan Lingkungan “.


10

2.

MISI

Misi Inspektorat Kabupaten Bandung merupakan implementasi dari visi yang memuat pernyataan tentang tujuan organisasi dalam bentuk produk dan pelayanan, nilai-nilai yang dianut serta cita-cita di masa mendatang, sebagai upaya pencapaian tujuan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Kabupaten Bandung mempunyai misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan Integritas dan Dedikasi Aparatur Inspektorat. 2. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pengawasan. 3. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaran pemerintahan. 4. Meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Bandung. 5. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bandung.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS a. Tujuan Tujuan Inspektorat Kabupaten Bandung merupakan penjabaran dari misi organisasi yang menunjukkan arah strategis dan memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.


11

Tujuan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Terbentuknya aparat pengawas internal yang kompeten. 2. Terwujudnya Laporan Hasil Pemeriksaan yang sesuai dengan SAAPFP (Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah). 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah. 4. Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Bandung melalui pengawasan pelaksanaan pembangunan. 5. Terwujudnya pelayanan prima melalui transparansi pengaduan masyarakat. b. Sasaran Sasaran

Inspektorat

Kabupaten

Bandung

merupakan

penjabaran dari tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Sasaran yang dikembangkan mencakup konsep tujuan, ruang lingkup, arah dan kepastian dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Bersertifikasinya seluruh Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah yang ada di Inspektorat Kabupaten Bandung sesuai dengan jenjang pendidikannya.

2.

Terpenuhinya

Fungsi

Laporan

Hasil

Pemeriksaan

sebagai alat komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah


12

Daerah

dengan

para

Stakeholders

di

Kabupaten

Bandung. 3.

Semakin rendahnya jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Lainnya.

4.

Semakin rendahnya jumlah kerugian bagi negara akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

5.

Semakin rendahnya jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat Kabupaten Bandung.

6.

Meningkatnya

kepercayaan

masyarakat

terhadap

Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung. 4.

Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Strategi adalah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-

upaya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan kedalam kebijakan dan program dengan mepertimbangkan sumber daya aparatur Inspektorat Kabupaten Bandung serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun. a.

Kebijakan Kebijakan

yang

dijadikan

pedoman

dan

petunjuk

dalam

pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2012, adalah sebagai


berikut :

13

1. Peningkatan Kompetensi Aparat Pengawas Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui keikutsertaan Aparat Pengawas Pemerintah Daerah dalam Pendidikan dan Diklat Tekhnis Kepengawasan maupun Ilmu pendukung lainnya. 2. Peningkatan

kualitas

Laporan

Hasil

Pemeriksaan

melaui

koordinasi dan sinergitas antar Aparat Pengawas Pemerintah Daerah maupun dengan Objek Pemeriksaan. 3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi Aparat Pengawas Pemerintah Daerah. 4. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional dengan memantapkan peran Inspektorat sebagai Counsultant Partner. 5. Mengembangkan Early Warning System sebagai tindakan preventif dalam pengadaan barang/jasa khususnya yang berhubungan dengan pembangunan fisik. 6. Mengembangkan

pelayanan

publik

melalui

pemanfaatan

tekhnologi informasi. 7. Mengoperasionalkan

keterbukaan

informasi

sehingga

meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung. b. Program Program yang ditetapkan merupakan program yang berada dalam lingkup kebijakan sebagaimana diuraikan pada Dokumen Rencana


14

Strategis. Setelah diindentifikasi maka ditetapkan program yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung pada tahun 2012, meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 5. Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; c.

Kegiatan Dari ke 6 program yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, diaplikasikan kedalam bentuk kegiatan yang berjumlah 27 ( dua puluh tujuh ) kegiatan yang meliputi : 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 4. Penyediaan alat tulis kantor. 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 8. Penyediaan peralatan rumah tangga.


15

9. Penyediaan bahan bacaan dan perturn perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman. 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah. 13. Penunjang kegiatan hari-hari bersejarah. 14. Pembangunan Gedung Kantor 15. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. 16. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional. 17. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 18. Sosialisasi peraturan perundang-undangan. 19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 20. Penyusunan laporan keuangan semesteran. 21. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. 22. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah. 23. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH. 24. Penanganan kasus pada pemerintah dibawahnya. 25. Inventarisasi temuan pengawasan 26. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan. 27. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. 28. Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan 29. Fasilitasi Pengawasan Aparatur Inspektorat 30. Pelatihan

pengembangan

tenaga

pemeriksa

dan

aparatur

pengawasan.


16

B. Rencana Kinerja Tahun 2012 Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir priode pelaksanaan. Adapun proses penyusunan Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Bandung meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut : 1. Penetapan Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Bandung telah mengindentifikasikan sasaran strategis yang ingin dicapai di Tahun 2012. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasikan indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaransasaran strategis beserta indikator kinerjanya dirumuskan dari dokumen Rencana Strategis yang telah ada.


17

2. Penetapan Program Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir RS diidentifikasikan program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2012 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 3. Penetapan Kegiatan Untuk

program

yang

akan

dilaksanakan,

Inspektorat

Kabupaten Bandung menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. 4. Penetapan Target Kinerja Sebagai bentuk komitmen organisasi, Inspektorat Kabupaten Bandung menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan. Sebagai gambaran untuk Rencana Kinerja Tahun 2012, secara rinci dapat dilihat pada Lampiran Formulir Rencana Kinerja Tahunan ( Formulir : RKT ). 5. Dasar Hukum Dalam menentukan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2012, berpedoman kepada : 1) Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

13

Tahun

2006

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri


18

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang

Pembentukan

Lembaga

Teknis

Daerah

Kabupaten

Bandung; 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2012, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012; 4) Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung; 5) Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012; 6) Keputusan

Kepala

239/IX/6/8/2004

Lembaga

tentang

Administrasi

Perbaikan

Negara

Pedoman

Nomor

Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 7) Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 20122015. 8) Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2012.


19

6. Kegiatan Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis maka ditetapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung pada tahun 2012 yang terdiri dari : 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 4. Penyediaan alat tulis kantor. 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 8. Penyediaan peralatan rumah tangga. 9. Penyediaan bahan bacaan dan perturn perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman. 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah. 13. Penunjang kegiatan hari-hari bersejarah. 14. Pembangunan Gedung Kantor 15. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. 16. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional. 17. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 18. Sosialisasi peraturan perundang-undangan. 19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


20

20. Penyusunan laporan keuangan semesteran. 21. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. 22. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah. 23. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH. 24. Penanganan kasus pada pemerintah dibawahnya. 25. Inventarisasi temuan pengawasan 26. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan. 27. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. 28. Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan 29. Fasilitasi pengawasan aparatur Inspektorat 30. Pelatihan

pengembangan

tenaga

pemeriksa

dan

aparat

pengawasan

7. Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1)

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan

: Dana sebesar Rp. 5.550.000,00, SDM.

Keluaran

: Tersedianya dukungan biaya pengelolaan administrasi surat menyurat dalam tahun anggaran 2012


21

Hasil

: Terselenggaranya

proses

pengelolaan

administrasi surat menyurat dalam tahun anggaran 2012 Manfaat

: Pengelolaan

administrasi

surat

menyurat

dalam tahun anggaran 2012 tertib Dampak

: Kinerja

pengelolaan

menyurat

dalam

administrasi

tahun

anggaran

surat 2012

meningkat

2)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Masukan

: Dana sebesar Rp. 18.900.000,00, sumber air & listrik.

Keluaran

: Tersedianya dukungan biaya untuk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama tahun anggaran 2012

Hasil

: Terpenuhinya

dukungan

komunikasi,

kebutuhan air dan listrik selama tahun anggaran 2012 Manfaat

: Aktivitas kegiatan kantor lancar

Dampak

: Kinerja aparatur meningkat


22

3)

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan

: Dana sebesar Rp.

30.727.900,00, SDM dan

Alat. Keluaran

: Terlaksananya

kegiatan

pemeliharaan

kebersihan lingkungan kantor dalam tahun anggaran 2012 Hasil

: Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor selama tahun anggaran 2012

Manfaat

: Kondisi lingkungan kantor bersih

Dampak

: Semangat dan kinerja aparatur meningkat

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan


Keluaran

: Tersedianya alat tulis kantor dalam tahun anggaran 2012

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk

mendukung

kelancaran

aktivitas

kegiatan kantor dalam tahun anggaran 2012 Manfaat

: Aktivitas

kegiatan

kantor

dalam

tahun

anggaran 2012 lancar Dampak

: Kinerja organisasi meningkat


23

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan


Keluaran

: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam tahun anggaran 2012

Hasil

: Terpenuhinya

barang

cetakan

dan

penggandaan untuk mendukung kelancaran aktivitas

kegiatan

kantor

dalam

tahun

kantor

dalam

tahun

anggaran 2012 Manfaat

: Aktivitas

kegiatan



6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Masukan


Keluaran

: Tersedianya

komponen

instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor dalam tahun anggaran 2012 Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam tahun anggaran 2012


24

Manfaat

: Aktivitas

kegiatan

kantor

dalam

tahun



7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan


Keluaran

: Tersedianya

peralatan

dan

perlengkapan

kantor dalam tahun anggaran 2012 Hasil

: Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran aktivitas kegiatan kantor dalam tahun anggaran 2012

Manfaat

: Aktivitas

kegiatan

kantor

dalam

tahun



8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Masukan

: Dana sebesar Rp. 2.200.000,00

Keluaran

: Tersedianya

kebutuhan

peralatan

rumah

tangga dalam tahun anggaran 2012 Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga aktivitas

untuk kegiatan

mendukung kantor

kelancaran

dalam

tahun

anggaran 2012


25

Manfaat

: Aktivitas

kegiatan

kantor

dalam

tahun



9) Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan

: Dana sebesar Rp. 111.400.000,00

Keluaran

: Tersedianya

kebutuhan

makanan

dan

minuman dalam tahun anggaran 2012 Hasil

: Terpenuhinya minuman

kebutuhan

untuk

makanan

mendukung

dan

kelancaran

aktivitas pelayanan dan kegiatan kantor dalam tahun anggaran 2012 Manfaat

: Aktivitas

kegiatan

kantor

dalam

tahun



10) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Masukan

: Dana sebesar Rp. 100.000.000,00

Keluaran

: Tersedianya

dukungan

biaya

untuk

menunjang kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam tahun anggaran 2012


26

Hasil

: Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam tahun anggaran 2012

Manfaat

: Pelaksanaan

rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi ke luar daerah dalam tahun anggaran 2012 lancar Dampak


11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Masukan

: Dana sebesar Rp. 10.000.000,00, SDM

Keluaran

: Tersedianya

dukungan

biaya

untuk

menunjang kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama tahun anggaran 2012 Hasil

: Terselenggaranya

Lancarnya

pelaksanaan

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah selama tahun anggaran 2012 Manfaat

: Pelaksanaan

rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi di dalam daerah selama tahun anggaran 2012 lancar Dampak



27

12) Peringatan Hari-Hari Bersejarah Masukan

: Dana sebesar Rp 9.500.000,00, SDM

Keluaran

: Tersedianya mendukung

dukungan kegiatan

biaya

hari-hari

untuk bersejarah

selama tahun anggaran 2012 Hasil

: Lancarnya pelaksanaan kegiatan hari-hari bersejarah selama tahun anggaran 2012

Manfaat

: Tumbuhnya

kesadaran

berbangsa

dan

bernegara Dampak

: Kesadaran

berbangsa

dan

bernegara

meningkat

13) Pembangunan Gedung Kantor Masukan

: Dana sebesar Rp. 196.500.000,00

Keluaran

: Terlaksananya lanjutan

kegiatan

gedung/kantor

pembangunan Inspektorat

Kabupaten Bandung Tahun anggarn 2012 Hasil

: 1 unit gedung/kantor Inspektorat Kabupaten Bandung

Manfaat

: Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang pekerjaan

Dampak

: Kinerja Organisasi Meningkat


28

14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Masukan


Keluaran

: Terlaksananya

kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor pada tahun 2012 Hasil

: Terpeliharanya

gedung/kantor

secara

rutin/berkala selama tahun anggaran 2012 Manfaat

: Aktivitas

kegiatan

kantor

dalam

tahun



15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Masukan


Keluaran

: Terlaksananya

kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama tahun 2012 Hasil

: Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan tersedianya dukungan biaya BBM secara rutin/berkala selama tahun anggaran 2012

Manfaat

: Aktivitas

kegiatan

kantor

dalam

tahun




29

16) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Masukan


Keluaran

: Tersedianya pakaian KORPRI bagi apartur Inspektoran Kabupaten Bandung

Hasil

: Meningkatnya disiplin kinerja aparatur

Manfaat

: Tumbuhnya disiplin kinerja yang tinggi

Dampak


17) Sosialiasi Peraturan Perundang-undangan Masukan


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan sosialiasi peraturan per undang-undangan (SAKIP dan INPRES 5/2004) pada tahun anggaran 2012

Hasil

: Tersosialisasikannya peraturan perundangundangan (SAKIP dan INPRES 5/2004) pada tahun anggaran 2012

Manfaat

: Pemahaman aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan meningkat

Dampak

: Aktivitas

penyelenggaraan

pemerintahan

sesuai peraturan perundang-undangan


30

18) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Masukan


Keluaran

: Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun 2012

Hasil

: Tersedianya hasil Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun anggaran 2012

Manfaat

: Tertib penyelenggaraan aktivitas kegiatan

Dampak

: Kinerja dapat dipertanggungjawabkan

19) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Masukan


Keluaran

: Terlaksananya

penyusunan

Laporan

Keuangan Semesteran pada tahun anggaran 2012 Hasil

: Tersedianya

hasil

Laporan

Keuangan

Semesteran tahun anggaran 2012 Manfaat

: Tertib pengelolaan keuangan

Dampak

: Pengelolaan administrasi keuangan dapat dipertanggungjawabkan


31

20) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Masukan


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala selama tahun anggaran 2012

Hasil

: Tersedianya

Laporan

Hasil

Pemeriksaan

(LHP) kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala selama tahun anggaran 2012 Manfaat

: Tertib penyelenggaraan kegiatan satuan kerja pemerintahan daerah

Dampak

: Kegiatan

dan

kinerja

satuan

kerja

pemerintahan daerah meningkat 21) Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah Masukan


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah selama tahun anggaran 2012

Hasil

: Tertanganinya Dilingkungan

Kasus Pemerintah

Pengaduan Daerah

selama

tahun anggaran 2012 Manfaat

: Terwujudnya

Pemerintahan

Daerah

yang

bersih dan bertanggungjawab


32

Dampak

: Kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah meningkat

22) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Masukan


Keluaran

: Terlaksananya Manajemen

kegiatan

Pelaksanaan

Pengendalian Kebijakan

KDH

dalam tahun anggaran 2012 Hasil

: Tersedianya

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung tahun anggaran 2012 Manfaat

: Meningkatknya

akuntabilitas

kinerja

Pemerintah Daerah Dampak

: Mendorong

terwujudnya

kepemerintahan

yang baik 23) Penanganan Kasus Pada Pemerintah Di Bawahnya Masukan


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan Penanganan Kasus Pada Pemerintah Di Bawahnya dalam tahun anggaran 2012

Hasil

: Tersedianya

Laporan

Hasil

Pemeriksaan

(LHP) Penanganan Kasus Pada Pemerintah Di Bawahnya dalam tahun anggaran 2012


33

Manfaat

: Pelaksanaan khususnya

kegiatan kegiatan

pembangunan

fisik

proyek

sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan Dampak

: Kualitas kegiatan pembangunan khususnya kegiatan fisik proyek seuai dengan yang direncanakan

24) Kegiatan Inventaris Temuan Pengawasan Masukan


Keluaran

: Terlaksananya kegiatan Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan dalam tahun anggaran 2012

Hasil

: Tersedianya data hasil Inventarisasi Temuan Pengawasan dalam tahun anggaran 2012

Manfaat

: Lancarnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Dampak

: Temuan hasil pemeriksaan terselesaikan

25) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Masukan


Keluaran

: Terlaksananya

kegiatan

Evaluasi

Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK-RI pada tahun anggaran 2012


34

Hasil

: Tersedianya hasil Tindak Lanjut Temuan Pengawasan dalam tahun anggaran 2012

Manfaat

: Terselesaikannya Temuan Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK-RI.

Dampak

: Kinerja Perangkat Daerah Meningkat

26) Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Masukan


Keluaran

: Terlaksananya

kegiatan

reviu

laporan

keuangan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2012 Hasil

: Tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan

dapat

dipertanggungjawabkan/akuntabel. Manfaat

: Tertib penyelenggaran pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Dampak

: Terwujudnya

penyelenggaraan

pemerintah

daerah yang bersih dan akuntable 27) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Masukan



35

Keluaran

: Terlaksananya kegiatan evaluasi temuan hasil pengawasan pada tahun anggaran 2012

Hasil

: Terevaluasinya temuan hasil pengawasan.

Manfaat

: Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan akan lebih lancar.

Dampak

: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan akuntable

28) Bantuan Fasilitasi Pengawasan Aparat Inspektorat Masukan


Keluaran

: Terlaksananya

kegiatan

Sinergitas

Pengawasan Aparatur Pengawas pada tahun anggaran 2012 Hasil

: 1) Hasil

monitoring

kegiatan

bantuan

keuangan Gubernur Jawa Barat 2) Perangkat komputer PC dan jaringan komputer 3) Laporan hasil study komparasi Manfaat

: 1. Bantuan keuangan Gubernur tepat sasaran 2. Pendukung aktivitas kegiatan terpenuhi 3. Peningkatan system dan kinerja aparatur pengawasan


36

Dampak

: System dan kinerja aparatur pengawasan meningkat

29) Pelatihan

pengembangan

tenaga

pemeriksa

dan

aparat

pengawasan Masukan


Keluaran

: Terlaksananya Pengembangan

Kegiatan Tenaga

Pelatihan

Pemeriksan

dan

Aparat Pengawasan Tahun Anggaran 2012 Hasil

: Meningkatnya

Kompetensi

Aparatur

Inspektorat Daerah Kab. Bandung Manfaat

: Pelaksanaan Pemeriksaan dapat menjadi lebih komprehensif

Dampak

: Meningkatnya

kualitas

Laporan

Hasil

Pemeriksaan

C. Indikator Kinerja Utama 1.

Terbentuknya aparat pengawas internal yang kompeten.

2.

Terwujudnya Laporan Hasil Pemeriksaan yang sesuai dengan SA-APFP (Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah).

3.

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah.


37

4.

Terwujudnya

peningkatan

kualitas

pembangunan

di

Kabupaten

Bandung melalui pengawasan pelaksanaan pembangunan. 5.

Terwujudnya

pelayanan prima melalui transparansi pengaduan

masyarakat.

D. Penetapan Kinerja Tahun 2012 1.

Bersertifikasinya seluruh Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah yang ada di Inspektorat Kabupaten Bandung sesuai dengan jejang pendidikannya.

2.

Terpenuhinya

Fungsi

Laporan

Hasil

Pemeriksaan

sebagai

alat

komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah dengan para Stakeholders di Kabupaten Bandung. 3.

Semakin rendahnya jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Lainnya.

4.

Semakin rendahnya jumlah kerugian bagi negara akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

5.

Semakin rendahnya jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat Kabupaten Bandung.

6.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung.


38

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Bandung maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Bandung dilakukan terhadap : a.

Tingkat

pencapaian

sasaran,

yang

merupakan

tingkat

pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. b.

Kinerja kegiatan, yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari setiap kelompok indikator kinerja kegiatan, dan Pelaksanaan

pengukuran

kinerja

Inspektorat

Kabupaten

Bandung Tahun 2012 selanjutnya dilaksanakan dengan menggunakan formulir

Pengukuran

Kinerja

Kegiatan

(PKK)

dan

formulir

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Evaluasi Kinerja.


39

Seperti yang dinyatakan dalam Arah dan Kebijakan Umum Pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2012 yang berbasis rencana strategis daerah yang pada dasarnya merupakan substansi sasaran yang harus dicapai pada pelaksanaan kegiatan pengawasan. Berdasarkan hasil perhitungan formulir PKK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap Indikator Kinerja Kegiatan untuk memberikan

penjelasan

lebih

lanjut

mengenai

hal-hal

yang

mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi Kinerja Kegiatan Inspektorat Kabupaten Bandung terdapat dalam beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut :

NO. 1.

KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN

Kegiatan Penyediaan Jasa 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Surat Menyurat. 2.

Penyediaan Komunikasi,

Jasa Sumber

Daya Air dan Listrik. 3.

Penyediaan

jasa

kebersihan kantor 4.

Penyediaan

Alat

Tulis

Kantor 5.

Penyediaan Cetakan

Barang dan


40

Penggandaan 6.

Penyediaan

komponen

instalasi 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

listrik/penerangan bangunan kantor. 7.

Penyediaan dan

peralatan perlengkapan

kantor. 8.

Penyediaan

peralatan

rumah tangga. 9.

Sosialisasi

Perundang-

undangan 10.

Penyediaan

makanan

dan minuman. 11.

Rapat-rapat

koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah.

12

Rapat-rapat

koordinasi

dan konsultasi ke dalam daerah. 13.

Penunjang kegiatan hari-


41

hari bersejarah. 14.

Pembangunan

Gedung 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kantor 15.

Pemeliharaan

rutin/

berkala gedung kantor. 16.

Pemeliharaan berkala

rutin/ kendaraan

dinas/operasional. 17.

Penghadaan

pakaian

khusus hari-hari tertentu 18.

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-undangan 19.

Penyusunan capaian

laporan

kinerja

dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 20.

Penyusunan

laporan

keuangan semesteran. 21.

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.

22.

Penanganan pengaduan

kasus di


42

lingkungan

pemerintah

daerah. 23.

Pengendalian manajemen pelaksanaan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

kebijakan KDH. 24.

Penanganan kasus pada pemerintah dibawahnya.

25.

Inventarisasi

temuan

pengawasan 26.

Tindak

lanjut

hasil

temuan pengawasan. 27.

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.

28.

Evaluasi

berkala

hasil

temuan pengawasan 29.

Bantuan Pengawasan

Fasikitasi Aparat

Inspektorat 30.

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan


43

B.

Analisis Akuntabilitas Kinerja Analisis Akuntabilitas Kinerja meliputi uraian Keterkaitan Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Program dan Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Pencapaian Kinerja Kegiatan Inspektorat Kabupaten Bandung apabila dibandingkan dengan rencana kinerja tahun 2010, telah berhasil dengan baik sesuai dengan kemampuan dan dukungan anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Bandung tahun 2012. Apabila dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi secara luas dalam fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Daerah, baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Inspektorat Kabupaten Bandung masih menghadapi beberapa kendala, sehingga pencapaian kinerja belum optimal. Beberapa kendala yang di hadapi antara lain : 1.

Kesadaran para pimpinan satuan Organisasi Perangkat Daerah masih belum optimal terhadap arti penting fungsi pengawasan, kurangnya perhatian dan tanggapan pimpinan satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan terhadap saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Fungsional, mengakibatkan terjadinya temuan ulang pada pemeriksaan berikutnya.


44

2.

Kualitas

SDM

Pengawasan

pada

Inspektorat

Kabupaten

Bandung umumnya masih perlu ditingkatkan, dalam rangka mewujudkan tenaga pengawas yang profesional. 3.

Sarana penunjang operasional pengawasan dirasakan belum memadai, diantaranya sarana kantor, kendaraan operasional, serta sarana dan prasarana lainnya.

4.

Pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan masih terbatas, sehingga peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah.

5.

Dana Pengawasan yang dialokasikan dalam APBD tidak seimbang dengan dana penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan

pembangunan

lainnya,

bertambahnya

beban

tugas

pengawasan seiring dengan Otonami Daerah tidak disertai dengan dukungan dana yang memadai. Dalam upaya menanggulangi permasalahan dimaksud, maka kendala yang ditemui pada tahun 2012, akan dijadikan rencana kinerja pada tahun 2013,

melalui kegiatan dan langkah-langkah

sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan tenaga profesional di bidang pengawasan, dengan upaya mengikutsertakan dalam pelatihan Teknis dan fungsional terutama sertifikasi Auditor.


45

2.

Meningkatkan kesadaran para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) dalam Pelaksanaan Pengawasan Melekat maupun Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP), melalui wahana sosialisasi dalam setiap kesempatan rapat staf, dinas dan koordinasi.

3.

Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional pengawasan, dengan cara menambah dari anggaran Inspektorat Kabupaten Bandung maupun mengajukan kepada Bupati Bandung

melalui

program

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bandung. 4.

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengawasan, melalui sosialisasi secara langsung maupun melaui media massa baik cetak maupun elektronika.

5.

Untuk

menanggulangi

pengawasan

yang

kekurangan

dialokasikan

dalam

dana APBD

operasional Kabupaten

Bandung, diupayakan dengan meningkatkan anggaran usulan anggaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran disamping itu mengajukan bantuan dana APBD propinsi Jawa Barat. C. Analisis Akuntabilitas Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang di alokasikan pada Inspektorat Kabupaten Bandung untuk Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung


Nomor. 32

46

Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012, Inspektorat Kabupaten Bandung mendapat anggaran sebesar Rp.

6.184.196.841,00 (Enam

Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah). Anggaran sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

BELANJA

RENCANA

REALISASI

%

1. Belanja Tidak Langsung

3.417.418.200,00

3.417.418.200

100%

2. Belanja Langsung :

2.766.778.641,00

2.756.402.600

99,62%

a. Belanja Wajib SKPD

1.383.634.000

1.373.695.350

99,28%

b. Belanja Program

1.383.144.641

1.382.707.250

99,97%

6.184.196.841,00

6.173.820.800

99,83%

Jumlah


47

BAB IV PENUTUP Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan baik kinerja kegiatan maupun kinerja

pencapaian

sasaran

dalam

pelaksanaan

kegiatan

yang

dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung pada tahun 2012 dapat dikatakan telah memperlihatkan hasil kinerja yang cukup baik sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang telah ditetapkan, baik pada indikator Input, Output, Outcome, Benefit maupun Impact. Demikian pula halnya dengan kinerja pencapaian sasaran secara umum telah memenuhi apa yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis dan arah kebijakan umum. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan

dan

program

yang

dipercayakan

kepada

Inspektur,

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam kerangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance. Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi


48

dan Misi Inspektorat Kabupaten Bandung, yang meliputi Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Keuangan. Maka secara umum Tingkat Pencapaian Kinerja ( Nilai Capaian Akhir ), baik dari Kegiatan, Program, Kebijakan, Sasaran dan Tujuan Kinerja, Inspektorat Kabupaten Bandung mencapai Kualifikasi Baik. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

Inspektorat

Kabupaten Bandung masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang sedikit banyak berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Walaupun secara umum tingkat pencapaian kinerja dapat dikatagorikan baik, namun masih ada beberapa kegiatan yang belum berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kendala

yang

sangat

berpengaruh

terhadap

keberhasilan

pelaksanaan tugas adalah faktor Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya juga masalah dukungan dana sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Pada tahun anggaran 2012 dana yang dialokasikan dalam APBD operasional Inspektorat

Kabupaten Bandung untuk biaya

Kabupaten Bandung

relatif kecil apabila

dibandingkan dengan beban tugas yang semakin berat. Namun demikian dengan keterbatasan dana yang ada serta kendala-kendala lainnya yang dihadapi, Inspektorat Kabupaten Bandung telah berusaha seoptimal mungkin untuk tetap konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah ditetapkan.


49

Strategi pemecahan masalah yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten Bandung pada tahun 2013, yaitu meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan sehingga terbentuk aparatur pengawasan yang tangguh, handal dan profesional. Sedangkan untuk mengatasi masalah keterbatasan anggaran, maka untuk tahun 2013 ditetapkan skala prioritas dalam penetapan kegiatan. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang paling menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bandung. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Bandung tahun 2012, telah kami susun secara obyektif dengan mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Namun demikian, dimasa mendatang laporan ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan LAKIP dapat tercapai dengan lebih baik.


50

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH I N S P E K T O R A T KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

Recommend Documents