L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG

L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG 2013

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada instasi pemerintah. LAKIP memuat tentang laporan hasil capaian kinerja dalam satu tahun anggran dengan acuan pada Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014. Landasan hukum penyusunan LAKIP BPS tetap berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang sangat kami hargai.

Bandung, 20 Februari 2013 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG Kepala,

IR. R. BASWORO WAHYU UTOMO NIP. 1620405 199003 1 001

BPS Kabupaten Bandung

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Daftar isi

ii

Ringkasan Eksekutif

1

Bab I

Pendahuluan

7

1.1. Latar Belakang

7

1.2. Kedudukan, Tugas,Fungsi dan Kewenangan

9

1.3. Landasan Hukum

11

1.4. Struktur Organisasi

12

1.5. wilayah Aministrasi Kerja BPS Kabupaten Bandung

13

Rencana Stratejik

14

2.1. Rencana Stratejik

14

Bab II

Bab III

A. Visi

15

B. Misi BPS

14

C. Tujuan

16

D. Strategis

17

E. Arah Kebijakan BPS Kabupaten Bandung

18

F. Program- Program BPS Kabupaten Bandung

21

2.2. Indikator Kinerja Utama

23

2.3. Rencana Kerja tahunan (RKT) 2012

29

2.4. Anggaran tahun 2012

36

2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2012

36

Akuntabilitas Kinerja

41

3.1. Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2012

41

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

ii


Bab IV

3.2. Evaluasi Kegiatan Tahun 2011

55

3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2011

57

3.4. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja

58

Penutup

59

4.1. Tinjauan Umum

66

4.2. Permasalahan dan Kendala

66

4.2. Saran Tindak lanjut

67

Lampiran-lampiran : 1

Struktur Organisasi

2

Rencana Stratejik BPS Kabupaten Bandung

69 7076

3

77-

Indikator Kinerja Utama BPS Kabupaten Bandung

82

4

83-

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPS kabupaten Bandung

88

5

89-

Penetapan Kinerja BPS Kabupaten Bandung (Men Pan)

94

6

95-

Penetapan Kinerja BPS Kabupaten Bandung (BPS RI)

100

7

Pengukuran Kinerja Kegiatan BPS Kabupaten Bandung

101106

8.

Perbandingan Capaian Kinerja 2010-2011

107112

9

Jumlah Sumbe Daya Manusia BPS Kabupaten Bandung


113

iii


RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan Good Governance yaitu penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme seperti yang diamanahkan di dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 yang kemudian ditindaklanjuti di dalam UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka BPS Kabupaten Bandung menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2013. LAKIP 2013 ini merupakan akuntablitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis BPS Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014 dan pencapaian kinerja dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja (PK) di awal tahun 2012. Penyususnan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam LAKIP BPS Kabupaten Bandung merupakan pemenuhan kewajiban dalam upaya memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama kurun waktu satu tahun. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memberikan wewenang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara sensus, survey, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Visi BPS Kabupaten Bandung adalah PELOPOR DATA STATISTIK TERPERCAYA UNTUK SEMUA. Untuk mewujudkan visi tersebut BPS Kabupaten Bandung berupaya untuk mnyediakan Informasi Statistik yang berkualitas, yaitu lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan dan relevan bagi penggunan data. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah di tetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan efektif.


1


Ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, akurat, dan dapat dipercaya yang disajikan secara cepat dan tepat waktu, sudah menjadi kebutuhan baik pemerintah, kalangan swasta dan masyarakat. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja sudah menjadi rujukan untuk evaluasi pembangunan dan menentukan arah kebijakan maupun bahan laporan di instansi pemerintah.

Demikian juga untuk

kalangan swasta maupun masyarakat digunakan sebagai bahan untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya. Hal ini tentunya merupakan tantangan bagi jajaran BPS dan para pemangku kepentingan di bidang data dan informasi statistik untuk selalu meningkatkan kualitas, akurasi dan reliabilitas dari data dan informasi statistik yang dihasilkan sekaligus juga tingkat pelayanannya. Sejalan dengan penerapan perencanaan dan pengarahan berbasis kinerja, langkah penguatan, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan yang strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Oleh karena itu, ketersediaan data dan

informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Untuk mewujudkan Visi BPS Kabupaten Bandung dan perlunya informasi statistik yang cepat, akurat dan tepat waktu maka BPS Kabupaten Bandung menerapan perencanaan dan pengarahan berbasis kinerja. Dengan demikian pada tahun 2012 BPS menetapkan misi BPS Kabupaten Bandung yang meliputi: 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien, 2. Menciptakan Insan Statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan nasional, 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep, dan definisi, pengukuran dan kode etik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik, 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

2


5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Dalam rangka pencapaian misi tersebut maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran program dengan harapan dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014) akan tercapai misi Kabupaten Bandung. Tujuan dan sasaran dalam pencapaian Misi Kabupaten Bandung antara lain: 1. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaran SSN (Sisitem Statistik Nasional), 2. Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk penyelenggraan SSN, 3. Menghasilkan data yang didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, 4. Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien, 5. Meningkatnya kerjasama terutama dengan pemerintah daerah dalam hal kebutuhan data sektoral di wilayah terkecil. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan tersebut antara lain: 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, 2. Terlaksananya tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien, 3. Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik dan sarana TIK, 4. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi pada seksi statistik Sosial yang akurat dan tepat waktu, 5. Tersedianya data dan informasi statistik Produksi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

3


6. Tersedianya data dan informasi statistik

Distribusi yang lengkap, akurat,

dan tepat waktu, 7. Tersedianya data dan informasi statistik

Neraca Wilayah dan analisis yang

lengkap, akurat, dan tepat waktu, 8. Tersedianya Program Penyediaan dan Pelayanan

data dan informasi

statistik, 9. Terselenggaranya pelatihan untuk menyamakan konsep, definisi dan metodologi pengumpulan data baik teknis lapangan maupun kuesioner, 10. Meningkatnya hubungan baik dengan pengguna data, 11. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik, 12. Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah daerah maupun dengan lembaga statistik/ penelitian atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis guna mencapai visi dan misi BPS Kabupaten Bandung, maka di tahun 2011 BPS Kabupaten Bandung menetapkan program utama yang dituangkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan Renstra lima tahunan BPS Kabupaten Bandung 2010-2014 yang meliputi: 1. Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya, 2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Selama tahun 2012 total anggaran untuk penyelenggaraan statistik sebesar Rp. 3.748.948.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.646.024.163 atau daya serap anggaran sebesar 97,25%. Dilihat kinerja dan daya serap anggaran untuk setiap program maka kinerja dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnnya sebesar 100 % dengan daya serap anggaran sebesar 97,00%. Sedangkan untuk kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

4


program (realisasi) penyediaan dan pelayanan informasi statistik dengan indikator realisasi pemasukan dokumen dari target mencapai 88,0 % dengan daya serap anggaran sebesar 97,80%. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program BPS sehingga berakibat pada keterlambatan atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan baik pada sisi teknis maupun anggaran. Kendala-kendala yang secara umum dihadapi adalah : A. Teknis -

Keterbatasan kuantitas sumber daya manusia khusunya petugas KSK (Koordinator Statistik Kecamatan) yaitu dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung jumlah KSK yang menempati kecamatan hanya sebanyak 22 dan 9 kecamatan masih kosong.

-

Responsisbilitas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS relatif masih rendah. Kegiatan pengumpulan data dengan responden perusahaan masih kurang respon, dengan berbagai alasan ada kaitan dengan pajak, kurang baiknya administrasi perusahaan sehingga mengalami kesulitan dalam memberikan informasi juga perusahaan merupakan cabang sehingga tidak ada kewenangan dalam memberikan informasi/data.

-

Pengelolaan administrasi masih banyak ditemui kedala karena kurang tersosialisasinya aturan.

B. Anggaran -

Kebutuhan anggaran untuk berbagai kegiatan BPS Kabupaten masih belum sepenuhnya tercukupi.

-

Keterbatasan sarana dan prasarana BPS Kabupaten dalam menciptakan data yang berkualitas dan tepat waktu.

-

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS sesuai dengan visinya, menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata


5


(significant results). Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian daya serap program sebesar mencapai 97,25 persen dan pencapaian kinerja utama sebesar 94,00 % persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS Kabupaten Bandung telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik dan sekaligus telah mampu memenuhi misi BPS.


6


BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik sangat diperlukan prinsip akuntabilitas. Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsep dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis, dan efektif.

Prinsip

akuntabilitas diartikan bahwa para pengambil keputusan (decision makers) dalam organisasi

baik

sektor

pemerintah,

swasta,

dan

masyarakat

memiliki

pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum). Prinsip akuntabilitas dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut mengamanatkan

setiap

instansi

pemerintah

sebagai

unsur

penyelenggara

pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan

strategis

yang

ditetapkan

oleh

masing-masing

instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud direalisasikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing, Lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

LAKIP ini menggambarkan kinerja instansi

pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam upaya untuk mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila terjadi keseimbangan peran antar ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:


7


-

TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

-

UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

-

UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik,

-

INPRES-RI No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,

-

Peraturan Presiden No 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik,

-

Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pememrintah,

-

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenngah Nasional Tahun 2010-2014,

-

Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 1999 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

-

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, -

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama. -

Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewena-ngan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

-

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah.

-

Permenpan No 29 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Satu diantara inti pokok dari peraturan tersebut di atas adalah bahwa, setiap

instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai satu diantara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

8


1.2 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN 1.2.1 Kedudukan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah instansi vertikal.

Sedangkan

kedudukan BPS Kabupaten/kota seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Bab III bagian pertama pasal 35, dikatakan bahwa: 1.

BPS Kabupaten/Kota adalah perwakilan dan perpanjangan tangan dari BPS Pusat yang berkedudukan di daerah tingkat dua dan merupakan salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi BPS di daerah, yang secara taktis operasional berada dibawah dan bertangung jawab langsung kepada Kepala BPS Propinsi dan secara teknis administrasi dibina oleh Bagian Tata Usaha dan seluruh bidang di Propinsi.

2.

BPS Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala BPS kabupaten jabatan setingkat Eselon III/a, dengan dibantu 6 Seksi/Subag yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPS Kabupaten. dan masing-masing Sub Bagian dan Seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi setingkat Eselon IV/a.

3.

Pada pasal 36 menyatakan bahwa BPS Kabupaten/kota bertugas dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain di daerah, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

4.

BPS Kabupaten/Kota juga dapat meningkatkan jalinan kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan unsur masyarakat di daerahnya untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan

statistik

dan

kaitannya

dengan

masyarakat

untuk

meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

9


mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN) ditingkat daerah, dan mendukung progaram pembangunan daerah. 5.

Dalam kerangka pembinaan ini BPS Kabupaten diharapkan melakukan upaya-upaya antara lain meningkatkan kemampuan sumber daya manusia

dalam

penyelenggaraan

statistik

dan

meningkatkan

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan perstatistikan. Sedangkan untuk lebih meningkatkan kemudahan pelayanan data kepada pengguna data diharapkan BPS Kabupaten/kota untuk dapat mengumumkan hasilnya secara teratur, dan transparan melalui Berita Resmi Statistik (BRS). 1.2.2 Tugas Pokok BPS Kabupaten Bandung sebagai lembaga vertikal dan perpanjangan tangan dari BPS Pusat yang berkedudukan di daerah mempunyai tugas yang sama dengan induknya yang berkedudukan di Pusat, yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok BPS Kabupaten Bandung yaitu menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional maupun daerah, meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah dengan cara mengembangkan statistik spesifik daerah. 1.2.3 Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kabupaten Bandung menyelenggarakan fungsi : a.

Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik;

b. Penyelenggaraan statistik dasar; c.

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS;


10


d. Fasilitasi pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan e.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan

umum,

ketatausahaan,

organisasi

dan

tatalaksana,

kepegawaian. 1.2.4 Kewenangan Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001, dalam menyelenggarakan fungsinya, Badan Pusat Statistik Kabupaten mempunyai kewenangan: 1.

Penyusunan Rencana Nasional secara makro di bidangnya;

2.

Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

3.

Penetapan sistem informasi di bidangnya;

4.

Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;

5.

Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: (i) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang statistik; (ii) penyusunan pedoman penyelenggaran survei statistik sektoral.

1.3. LANDASAN HUKUM Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.


11


2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. 4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah. 1.4. STRUKTUR ORGANISASI Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwaklilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kota, yaitu: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Statistik Sosial; d. Seksi Statistik Produksi; e. Seksi Statistik Distribusi; f. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik; g. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Secara rinci struktur organisasi BPS Kabupaten terdapat pada Lampiran 1.


12


1.5 WILAYAH ADMINISTRASI KERJA BPS KABUPATEN Wilayah Administrasi Kerja BPS Kabupaten Bandung yang menjadi tanggung jawab pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik adalah meliputi 31 wilayah kecamatan.


13


BAB II RENCANA STRATEJIK 2.1. RENCANA STRATEJIK 2010-2014 Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2010-2014. Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), merupakan hal mutlak bagi kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan atau setidaknya transparansi instansi pemerintah di bidang informasi (termasuk informasi statistik) mengharuskan pemerintah menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap. Untuk itu, BPS Kabupaten Bandung perlu menyusun suatu perencanaan stratejik (Renstra) pembangunan di bidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean government tersebut. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014 disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, RPJM Nasional Tahun 2010-2014, RPJM Daerah Kabupaten Bandung 2011-2015, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders).

Dokumen ini merupakan panduan perencanaan pembangunan di

bidang statistik yang berskala Kabupaten yang yang berlaku selama kurun waktu 20102014 dan menjadi acuan umum bagi seluruh jajaran BPS dan para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara kegiatan statistik di Kabupaten Bandung.


14


A.

VISI : “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” “The Agent of TrustworthyStatistical Data for All” BPS adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyediakan

dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan informasi statistik pada lingkup nasional maupun daerah. Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial). Dengan visi tersebut eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. BPS bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik. Proses penyediaan data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang disebarluaskan melalui berbagai media dan berbagai cara agar pemanfaatannya berdaya jangkau luas, di dalam maupun di luar negeri. B. MISI BPS : Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kabupaten Bandung yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien, 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

15


3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik, 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak, 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. C. TUJUAN Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam pencapaian 5 (lima) misi yang tersebut diatas maka ditetapkan tujuan untuk mencapai misi tersebut. Tujuan BPS Kabupaten Bandung dalam pembangunan statistik lima tahun ke depan adalah: 1. Meningkatkan sarana dan prasarana Perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaran SSN, 2. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Penyelenggraan SSN (Sistem Statistik Nasional), 3. Menghasilkan data yang didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik Yang Berkualitas, 4. Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien, 5. Meningkatnya kerjasama terutama dengan pemerintah daerah dalam hal kebutuhan data sektoral di wilayah terkecil.


16


D. SASARAN STRATEGIS Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan BPS Kabupaten Bandung maka disusunlah strategi yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Rincian strategi ini diurai menurut tujuan yang telah ditetepkan. Tujuan 1:

Meningkatkan sarana dan prasarana Perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaran SSN, Sasaran : Meningkatkan sarana dan Prasaran Perkantoran yang representatif Tujuan 2: Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Penyelenggraan SSN (Sistem Statistik Nasional). Sasaran : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, 2. Terlaksananya tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien, 3. Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik dan sarana TIK. Tujuan 3: Menghasilkan data yang didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik Yang Berkualitas. Sasaran : 1. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi pada seksi statistik Sosial yang lengkap, akurat dan tepat waktu, 2. Tersedianya data dan informasi statistik Produksi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, 3. Tersedianya data dan informasi statistik Distribusi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, 4. Tersedianya data dan informasi statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, 5. Tersedianya Program Penyediaan dan Pelayanan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu.


17


6. Terselenggaranya pelatihan untuk menyamakan konsep, definisi dan metodologi pengumpulan data baik teknis lapangan maupun kuesioner (daftar isian). Tujuan 4: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien. Sasaran : 1. Meningkatnya hubungan baik dengan pengguna data, 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik. Tujuan 5: Meningkatnya kerjasama terutama dengan pemerintah daerah dalam hal kebutuhan data sektoral di wilayah terkecil Sasaran : Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah daerah maupun dengan lembaga statistik/penelitian atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional Keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Kabupaten Bandung dapat diukur dengan berbagai indikator utama, seperti meningkatnya kepercayaan pengguna data terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan, kemudahan akses pengguna dalam memperoleh data dan informasi statistik secara cepat, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung, khususnya dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta keberhasilan pengelolaan akuntabilitas administrasi keuangan dan kinerja menuju opini “wajar tanpa pengecualian” terhadap Laporan Keuangan. E. ARAH KEBIJAKAN BPS KABUPATEN BANDUNG Seperti halnya strategi yang dicanangkan oleh BPS-RI, peningkatan kualitas data menjadi salah satu sasaran strategis yang akan dicapai BPS Kabupaten Bandung untuk mewujudkan visi penyedia data statistik yang berkualitas. Sejalan dengan strategi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

18


arah kebijakan BPS-RI selama lima tahun ke depan, BPS Kabupaten Bandung perlu mengupayakan dukungan terhadap reformasi dan perubahan terhadap pembangunan statistik secara menyeluruh. Sebagai upaya dukungan terhadap peningkatkan kualitas data dan peningkatkan kualitas penyajian maka perlu dilakukan pembenahanpembenahan, antara lain memenuhi kebutuhan perangkat TIK dan meningkatkan kualitas SDM. Proses peningkatan kualitas data ini, pada gilirannya akan dicerminkan oleh berkurangnya timelines penyajian data, dan meningkatkan kualitas penyajian, serta memberikan kemudahan kepada pengguna data untuk mengakses data. Perkembangan situasi global, perkembangan TIK, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya statistik di masa mendatang memungkinkan munculnya berbagai

tantangan

dalam

pembangunan

statistik

di

Indonesia.

Pesatnya

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini dirasakan berdampak terhadap permintaan data dan informasi statistik yang semakin beragam, akurat, berkesinambungan dan tepat waktu. Permintaan dan informasi seperti ini tidak hanya datang dari pemerintah namun juga dari pihak swasta maupun masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik, BPS Kabupaten Bandung menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan statistik dengan tetap mengacu visi dan misi BPS Kabupaten Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014. Arah kebijakan tersebut antara lain: 1. Mendukung terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran.

Sehingga

pengumpulan,

pengolahan, penyajian dan analisis serta diseminasi data dan informasi statistik harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu. 2. Menerapkan

Norma, Standard,

Prosedur,

dan

Kriteria

(NSPK)

guna

mempermudah pengguna dalam menganalisis data dan informasi statistik dan


19


dapat melakukan perbandingan antara data yang satu dengan lainnya, baik perbandingan dalam skala regional, nasional, maupun internasional. 3. Mendukung peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian-penelitian maupun studi. 4. Mendukung terwujudnya sistem informasi statisitik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna. 5. Mendukung

terciptanya

sistem

informasi

statistik

terhadap

seluruh

penyelenggara kegiatan statistik nasional. 6. Mendukung peningkatan kualitas SDM pelaksana kegiatan statistik dimana sangat berpengaruh terhadap kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan dan disajikan. 7. Berperan serta dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik, baik sebagai pengguna maupun sebagai sumber data. 8. Berperan aktiv untuk penggunaan peralatan teknologi informasi seperti notebook/laptop untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka pengembangan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui sistem elektronik survei. 9. Membuat leaflet dan publikasi elektronik. 10. Mengembangkan sistem statistik wilayah kecil dan spesifik daerah secara bertahap. 11. Memperbaharui/update website. 12. Memperbanyak jenis dan jumlah publikasi. 13. Mengimplementasikan sistem pengolahan yang baik. 14. Meningkatkan sarana dan prasarana TIK serta memperbaiki sistim pemeliharan sarana TIK. 15. Melakukan revitalisasi gedung BPS Kabupaten. 16. Melakukan pemeliharaan kendaraan operasional dan sarana prasarana gedung BPS Kabupaten Bandung. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

20


17. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengupayakan memberi kesempatan untuk mengikuti tugas belajar atau ijin belajar, diklat prajabatan, diklat kepemimpinan, diklat fungsional, maupun kursus kursus singkat seperti kursus bendahara atau mengikuti bimbingan teknis seperti Bintek Pengadaan Barang dan Jasa, Penyusunan Restra, Lakip, SAI, BMN. 18. Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, transparan serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat, dengan menciptakan pelayanan prima. 19. Melakukan rekonsiliasi dengan BPS Propinsi Jawa Barat. F. PROGRAM-PROGRAM BPS KABUPATEN BANDUNG Untuk dapat mencapai visi dan misi BPS Kabupaten Bandung maka selama periode 2010-2014 telah ditetapkan dua program, yaitu : 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN) 3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). (1). PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN TEKNIS LAINNYA Kegiatan BPS yang selama ini dibiayai dari anggaran rutin selanjutnya akan ditampung pada program yang disebut program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan. Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dan kepemerintahan di bidang penyediaan data statistik. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga yang selama ini ditampung dalam anggaran rutin yaitu anggaran belanja pegawai dan belanja non pegawai, seperti penyediaan gaji pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan sebagainya.


21


(2). PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (PSPA) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah. Program peningkatan sarana dan prasarana ini dilakukan secara bertahap setiap tahun, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pengumpulan data di lapangan dan pengolahannya. Dengan demikian tanggung jawab BPS dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik dapat dilaksanakan dengan baik. Program peningkatan kesediaan fasilitas penunjang yang lebih memadai dengan maksud untuk memberika suasana kerja yang nyaman sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan mendorong terciptanya kondisi yang akan memacu prestasi kerja. (3). PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK (P2IS) Program ini dimaksudkan untuk menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, serta pengkajian dan analisis statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan, pemantauan dan evaluasi semua bidang pembangunan serta untuk penentuan kebijaksanaan baik nasional maupun regional. 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/8/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2012 sebagai berikut :


22


INDIKATOR KINERJA UTAMA 2012 Unit Orgaisasi : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Tugas : Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Fungsi : a.

Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik;

b.

Penyelenggaraan statistik dasar;

c.

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS;

d.

Fasilitasi pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidanng perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

f.

INDIKATOR KINERJA UTAMA No.

SASARAN

INDIKATOR

(1) 1

(2) Meningkatkan sarana dan Prasaran Perkantoran yang representatif

(3) Pengadaan tanah perkantoran baru dengan Serfitikat Hak Milik BPS Kab. Bandung Persentase pemeliharaan Gedung BPS Kabupaten Bandung di lingkungan PemKab Kab. Bandung Pengadaan Motor dalam rangka pemenuhan Prasarana petugas Lapangan Pengadaan Mobil dalam rangka pemenuhan Operasional Perkantoran Persentase Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dan peralatan perkatoran (Aset) Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

2

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia


SUMBER DATA (4) Sub Bagian Tata Usaha

ALASAN (5) Selama ini masih menggunakan aset PemDa Kabupaten Bandung

Sub Bagian Tata Usaha

Ada beberapa kerusakan bangunan seperti cat sudah kusam dan berlumut, beberapa titik bocor.


Belum terpenuhinya seluruh KSK (koordinator Statistik) Memiliki Motor/kendaraan dinas Lebih meningkatkan kelancaran kegiatan Perkantoran Agar barang aset negara tetap awet dan memperpanjang usia aset

Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha


Syarat utama pegawai Negeri Sipil


Masih dirasakan kekurangan tenaga yang berpindidikan setaraf S1.

23


3

4

5

Terlaksananya tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien.

Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik dan sarana TIK

Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi pada seksi statistik Sosial yang akurat dan tepat waktu

Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu Persentase terlaksananya penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dengan baik pembayaran Gaji, dan tunjangan Lainnya Laporan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan BPS Kabupaten Bandung Ke BPS Prov. Jawa Barat maupun BPS RI Persentase sarana TIK dalam kondisi baik. Persentase pegawai fungsional pranata komputer (Ideal untuk IPDS= 3 org) Persentase pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik


Syarat menduduki jabatan eselon


Belum adanya pegawai dengan fungsional pranata komputer. Kelancaran pelaksanaan perkantoran

Persentase pegawai yang menguasi komputer / one man one PC Persentase pelaksanaan Susenas dan Susenas Panel yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase pelaksanaan Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang tepat waktu Persentase pemasukan dokumen Survei Statistik Politik dan Keamanan





Laporan pertanggungjawaban anggaran

Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha

Menunjang kelancaran SSN


Menunjang kecepatanpengolahan, pekerjaan pada umumnya dan kualitas diseminasi data Menunjang pekerjaan perkantoran sehari-hari

Menunjang kualitas diseminasi data

Seksi Statistik Sosial

Data yang dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi wilayah




Data yang dapat menggambarkan ketenagkerjaan


Data yang dapat menggambarkan data politik dan keamanan di Kabupaten Bandung.

24


6

Tersedianya data dan informasi statistik Produksi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Sosial yang lengkap, akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen Statistik Tanaman Pangan/Ubinan yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen Statistik Tanaman Hortikutura dan indikator pertanian yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen Statistik Peternakan dan RPH (Rumah Potong Hewan) yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan Statistik Kehutanan yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen statistik ndustri Besar/Sedang Tahunan dan Bulanan yang lengkap akurat dan tepat waktu


Response rate dapat menggambarkan tingkat akurasi data

Seksi Statistik Produksi










Persentase pemasukan dokumen dari Statistik Pertambangan yang lengkap akurat dan tepat waktu



Persentase pemasukan dokumen statistik Konstruksi yang lengkap akurat dan tepat waktu



Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Produksi yang lengkap, akurat dan tepat waktu




25


7

8

Tersedianya data dan informasi statistik Distribusi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Tersedianya data dan informasi statistik Neraca Wilayah dan analisis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Persentase pemasukan dokumen statistik transportasi yang lengkap dan akurat.

Seksi Statistik Distribusi


Persentase pemasukan dokumen statistik harga produsen yang lengkap dan akurat.



Persentase pemasukan dokumen statistik Harga Pedesaan yang lengkap dan akurat.



Persentase pemasukan dokumen statistik Keuangan Daerah,BUMD, Lembaga Keuangan dan Monitoring valas yang lengkap dan akurat.



Persentase pemasukan dokumen bidang jasa dan pariwisata.



Persentase pemasukan dokumen Statistik Harga Produsen Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Distribusi yang tepat waktu Persentase Penyusunan PDRB Lapangan Usaha berdasarkan SNA 2008 serta perubahan Tahun Dasar dari 2000=100 menjadi 2010=100

Seksi Statistik Distribusi Seksi Statistik Distribusi

Response rate dapat menggambarkan tingkat akurasi data Response rate dapat menggambarkan tingkat akurasi data

Persentase tersusunnya Buku publikasi PDRB menurut lapangan usaha tepat waktu Persentase tersusunnya Publikasi PDRB menurut Penggunaan tepat waktu.


Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Adanya relevansi indikator makro ekonomi dengan perkembangan tata kelola ekonomi dunia akibat dari pengaruh teknologi

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Publikasi memuat data yang lengkap dan rinci yang dibutuhkan oleh semua pihak Publikasi memuat data yang lengkap dan rinci yang dibutuhkan oleh semua pihak

26


Persentase tersusunnya Publiksi Statistik Daerah (Statda) Kabupaten tepat waktu. Persentase tersusunnya Publikasi Statistik Daerah Kecamatan tepat waktu.

9

Tersedianya Program Penyediaan dan Pelayanan data dan informasi statistik.

Jumlah Jenis Publikasi yang diterbitkan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung data Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yaitu pengumpulan dan pemasukan data sekunder dan surveisurvei Khusus akurat dan tepat waktu Persentase tersusunya Publikasi Kabupaten Bandung Dalam Angka tepat waktu

Persentase tersusunya Publiksi Kecamatan Dalam Angka Kabupaten Bandung tepat waktu

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Propinsi tepat waktu Jumlah Jenis Publikasi yang diterbitkan Seksi IPDS

Persentase MFD dan MBS sering berubah sehingga mutlak dimutakhirkan


Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Publikasi memuat data yang lengkap dan rinci yang dibutuhkan oleh semua pihak Publikasi memuat data yang lengkap dan rinci yang dibutuhkan oleh semua pihak Publikasi memuat data yang lengkap dan rinci yang dibutuhkan oleh semua pihak Response rate dapat menggambarkan tingkat akurasi data

Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik Seksi Integrasi, Pengolahan &Diseminasi Statistik Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Publikasi memuat data yang lengkap dan rinci yang dibutuhkan oleh semua pihak


Pengolahan tepat waktu mendudukung penyajian data


MFD dan MBS sering berubah sehingga mutlak dimutakhirkan

27


10

11

Pelatihan untuk menyamakan konsep, definisi dan metodologi pengumpulan data baik teknis lapangan dan kuesioner Meningkatnya hubungan baik dengan pengguna data

Persentase terselenggaran pelatihan dalam rangka persiapan pelaksanaan lapangan


Keseragaman pemahaman konsep dan definisi serta prosedur survei

Persentase terselenggaranya sosialisasi kegiatan BPS


Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data dan cakupan datanya

Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik Seksi, Sosial, Produksi, Distribusi dan Neraca Wilayah dan Analisis, dan seksi IPDS

Sosialisasi meningkatkan awareness masyarakat terhadap pentingnya data statistik Konsumen yang puas terhadap cakupan dan akurasi data BPS menggambarkan minat dan kepercayaan terhadap data yang dihasilkan BPS memberikan rasa nyaman terhadap konsumen data

Kondisi Perpustakaan Kabupaten Bandung yang representative dan prasana penunjang perpustakaan 12

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kabupaten Bandung

Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS

13

Meningkatnya kerjasama dengan pemda daerah maupun dengan lembaga statistik/penelitian atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional

Persentase terlaksananya kerjasama dalam menyediaan data sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah Kabupaten Bandung


Jumlah pengunjung yang semakin meningkat menggambarkan minat dan kepercayaan terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS Jumlah instansi pemerintah dan lembaga yang menerima publikasi BPS menunjukkan pelayanan prima kepada pengguna data. Kebutuhan data Pemerintah Daerah sangat dirasakan terutama data sosial ekonomi yang tepat waktu

28


2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2012. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah panduan rencana kerja setiap tahun yang didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) yang mendukung Misi dan Tujuan BPS. Secara garis besar Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Bandung mengacu pada Restra Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014 yang meliputi lima misi dengan empat tujuan BPS Kabupaten Bandung, dari lima tujuan tersebut kemudian ditetapkan sasaran-sasaran yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dengan menetapkan RKT tahun 2012 diharapkan kinerja tiap tahun yang meliputi seluruh aktivitas kegiatan kantor baik yang bersifat teknis maupun non teknis akan terkendali dengan baik. Pada tujuan I menetapkan sasaran yaitu meningkatkan sarana dan prasaranan perkantoran yang representatif maka ditetapkan program kerja yaitu dimulainya pencarian tanah untuk perkatoran baru dengan sertifikat hak milik BPS Kabupaten Bandung sebesar 10% yang meliputi pencarian lokasi kantor dengan memperhatikan jarak tempuh masing masing KSK yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung dan mulai dilakukan survei harga tanah, terlaksananya pemeliharaan gedung dan halaman kantor sebesar 100%, pengadaan motor roda 2 sebanyak 9 unit, pengadaan mobil 1 unit dan terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional sebesar 100%. Tujuan 1 : Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaran SSN No.

SASARAN

(1) 1.1


INDIKATOR

TARGET

(3) Pengadaan tanah perkantoran baru dengan Sertifikat Hak Milik BPS Kabupaten Bandung

(4) 10%

Persentase pemeliharaan Gedung BPS Kabupaten Bandung di lingkungan Pem-Kab Kab Bandung

100%

Pengadaan Motor dalam rangka pemenuhan Prasarana petugas Lapangan

9

Pengadaan Mobil dalam rangka pemenuhan operasional Perkantoran

1

Persentase Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dan peralatan perkatoran (Aset)

100%


29


Pada tujuan II menetapkan tiga sasaran yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terlaksananya tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien dan meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik dan sarana TIK, maka ditetapkan program kerja yaitu mengenai kepegawaian, peningaktan SDM, dan penguasaan TIK. Permasalahan SDM masih harus mendapat perhatian mengingat kualitas SDM masih dirasakan kurang seperti persentase pegawai yang berpendidikan minimal D4/S1 masih rendah, masih sedikitnya pegawai dengan jabatan fungsional dan kemampuan pegawai yang mampu mengoperasikan komputer masih belum mencapai 100%. Tujuan 2 : Menciptakan Insan Statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan nasional No.

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

(1) 2.1

(2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

(3) Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan

(4) 100%

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1 (S1)

37,8%

Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon

100%

Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu Persentase terlaksananya penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dengan baik pembayran Gaji, dan tunjangan Lainnya Laporan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan BPS Kabupaten Bandung Ke BPS Provinsi Jawa Barat maupun BPS RI Persentase sarana TIK dalam kondisi baik.

5

2.2

2.3

Terlaksananya tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien. Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik dan sarana TIK

Persentase pegawai fungsional pranata komputer (Ideal untuk IPDS= 3 org)

100%

100%

95% 0%

Persentase pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik

100%

Persentase pegawai yang menguasi komputer / one man one PC

100%


30


Pada tujuan III menetapkan enam sasaran yaitu meningkatkan ketersediaan data dan informasi pada Statistik Sosial yang lengkap, akurat dan tepat waktu; ketersediaan data dan informasi Statistik Produksi yang lengkap, akurat dan tepat waktu; ketersediaan data dan informasi Statistik Distribusi yang lengkap, akurat dan tepat waktu; meningkatkan data dan informasi statistik Neraca Wilayah dan Analisis yang lengkap, akurat dan tepat waktu; tersedianya program penyediaan dan pelayanan data dan informasi statistik dan sasaran untuk pelatihan penyamaan konsep, definisi dan metodologi pengumpulan data baik teknis lapangan maupun kuesioner. Target untuk ketersediaan data sebagian besar adalah target

respon rate

pemasukan dokumen sebesar 100% kecuali untuk survei yang respondennya perusahaan seperti industri besar dan sedang bulanan dan tahunan yang nilai target pemasukan dokumen sebesar 75% untuk dan kegiatan pengumpulan data konstruksi target pemasukan dokumen sebesar 85%.

Untuk penyususnan PDRB dengan tahun

dasar 2010, mentargetkan sebesar 75% karena merupakan penyelesaian akhir dari kegiatan tahun sebelumnya. Tujuan 3. Menghasilkan data yang didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik Yang Berkualitas. No. (1) 3.1

SASARAN (2) Tersedianya data dan informasi statistik Sosial yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

INDIKATOR

TARGET

(3) Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Susenas Panel yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

(4) 100%

Persentase pelaksanaan Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang tepat waktu

100%

Persentase pemasukan dokumen Survei Statistik Politik dan Keamanan

100%

Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Sosial yang tepat waktu

100%


100%

31


3.2


Persentase pemasukan dokumen Statistik Tanaman Pangan/Ubinan yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen Statistik Tanaman Hortikultura dan indikator pertanian yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen Statistik Peternakan dan RPH (Rumah Potong Hewan) yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan Statistik Kehutanan yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen statistik industri Besar/Sedang Tahunan dan Bulanan yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen dari Statistik Pertambangan yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen statistik Konstruksi yang lengkap akurat dan tepat waktu

3.3


100% 100%

100%

100% 75%

100% 85%

Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Produksi yang lengkap, akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen statistik transportasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

100%

Persentase pemasukan dokumen statistik Harga Pedesaan yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

100%

Persentase pemasukan dokumen statistik Keuangan Daerah, BUMD, Lembaga Keuangan dan Monitoring Valas yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase pemasukan dokumen statistik bidang jasa dan pariwisata yang lengkap, akurat dan tepat waktu

100%

100%

100%

Persentase pemasukan dokumen statistik harga Produsen yang lengkap, akurat dan tepat waktu

3.4


Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Distribusi yang tepat waktu

100%

Persentase Penyusunan PDRB Lapangan Usaha berdasarkan SNA 2008 serta perubahan Tahun Dasar dari 2000=100 menjadi 2010=100 Persentase tersusunnya Publikasi PDRB menurut lapangan usaha tepat waktu

75%

100% (Sept)

Persentase tersusunnya Publikasi PDRB menurut Penggunaan tepat waktu.

100%

Persentase tersusunnya Publiksi Statistik Daerah (Statda) Kabupaten tepat waktu.

100% (Sept)

Persentase tersusunnya Publikasi Statistik Daerah Kecamatan tepat waktu.

100% (Nov)

Jumlah Jenis Publikasi yang diterbitkan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis


33

32


3.5

3.6


Pelatihan untuk menyamakan konsep, definisi dan metodologi pengumpulan data baik teknis lapangan kuesioner

Persentase pendukung data Neraca Wilayah yang berupa pengumpulan data sekunder dan dan surveisurvei khusus akurat dan tepat waktu Persentase tersusunnya Publikasi Kabupaten Bandung Dalam Angka tepat waktu

100%

Persentase tersusunnya Publiksi Kecamatan Dalam Angka Kabupaten Bandung tepat waktu Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Propinsi tepat waktu Jumlah Jenis Publikasi yang diterbitkan Seksi IPDS Persentase MFD dan MBS sering berubah sehingga mutlak dimutakhirkan

100% (Nov) 100%


100%

100% (Okt)

32 100%

Pada tujuan IV dengan sasaran yang ditetapkan yaitu meningkatnya hubungan baik dengan pengguna data serta meningkatnya efektifitas dan effisiensi diseminasi data dengan target yang ditetapkan jumlah pengunjung sebanyak 102 orang, publikasi yang disebarkan ke dinas /instansi sebanyak 50. Kondisi ini masih jauh dari harapan yaitu keinginan untuk meningkatkan kondisi perpustakaan yang lebih representatif sehingga pelayanan prima yang menjadi tujuan dapat terealisi. Tujuan 4 : Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien No. (1) 4.1

4.2

SASARAN (2) Meningkatnya hubungan baik dengan pengguna data Meningkatkan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

INDIKATOR

TARGET

(3) Persentase terselenggaranya sosialisasi kegiatan BPS

(4) 100%

Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data dan cakupan datanya Kondisi Perpustakaan Kabupaten Bandung yang representative dan prasana penunjang perpustakaan jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kabupaten Bandung

90%



90% 110 org 50

33


Sedangkan pada tujuan V hanya ditetapkan satu sasaran yaitu meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dengan pihak luar mengenai kegiatan BPS. Target awal yaitu memenuhi kebutuhan pemerintah daerah akan kebutuhan data yang tepat waktu. Tujuan 5: Meningkatnya kerjasama terutama dengan pemerintah daerah dalam hal kebutuhan data sektoral di wilayah terkecil No.

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

(1) 5.1

(2) Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah daerah maupun dengan lembaga statistik/ penelitian atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional

(3) Persentase terlaksananya kerjasama dalam menyediaan data sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah Kabupaten Bandung

(4) 100%

Adapun Rencana Kerja menurut program kegiatan, berdasarkan permintaan kebutuhan data statistik oleh berbagai pihak serta mengacu kepada RENSTRA BPS Tahun 2010-2014, maka didapatkan RENCANA KERJA BPS 2011 dengan fokus pada 2 (dua) program yaitu: (i). Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (ii). Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS).

(i). Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, kegiatannya, yaitu: a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran; i.

Operasional Perkantoran dan Pimpinan;

ii.

Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh;

iii.

Penanggung jawab Pengelola Keuangan;

iv.

Langganan Daya dan Jasa;

v.

Pemeliharaan Gedung Kantor dan Halaman Kantor;

vi.

Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan roda 2;


34


vii.

Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung;

viii.

Penyusunan Program dan rencana kerja/teknis/program;

c. Publikasi Statistik Daerah (ii). Program Penyempurnaan dan Pengembangan Informasi Statistik (P2IS), dengan kegiatan sbb: a.

Pengembangan dan Pemutakhiran Kerangk Sampel Statistik Bidang Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa-jasa dan Pemutakhiran MFD dan MBS berbasis WEB Tahun 2012,

b. SAKERNAS 2012, c.

SUSENAS 2012,

d. SUSENAS Modul Sosial Budaya dan Pendidikan Tahun 2012, e.

Statistik Politik dan Keamanan,

f.

Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan dan Struktur Ongkos Usaha Pertanian,

g.

Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian,

h. Pengumpulan Data Statistik Perusahaan Peternakan dan RPH, i.

Survei Perusahaan Kehutanan,

j.

Survei Industri Besar/Sedang Tahunan dan bulanan,

k.

Survei Pertambangan,

l.

Survei Konstruksi,

m. Survei Transportasi, n. Statistik Harga Pedesaan, o. Data Statistik Keuangan Daerah dan Keuangan BUMD, Lembaga Keuangan, dan Monitoring Valas, p. Survei Bidang Jasa dan Pariwisata. q. Statistik Harga Produsen r.

Analisis Statistik.

s.

PDRB Triwulanan dan tahunan Menurut Pengeluaran.

t.

Penyusunan Neraca Regional.


35


2.4. ANGGARAN TAHUN 2012 Pelaksanaan berbagai program kegiatan BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2012 dibiayai dengan APBN yang dituangkan ke dalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2012, dengan nilai pagu Anggaran setelah direvisi sebesar Rp. 3.748.948.000,-

PAGU ANGGARAN BELANJA BPS KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 Kode

URAIAN

PAGU ANGGARAN

(1)

(2)

(3)

BAGIAN ANGGARAN 54 DIPA 2012 54.01.01

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPS JUMLAH BELANJA

54.01.06

Rp. 2.570.413.000

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK (P2IS) JUMLAH BELANJA

Rp. 1.178.535.000 JUMLAH

2.5.

Rp. 3.748.948.000

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012. Penetapan Kinerja Kabupaten Bandung Tahun 2012 dimaksudkan untuk menjadi

ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintah. Pada sub bab ini ditampilkan Penetapan Kinerja (PK) Kabupaten Bandung tahun 2012 yang terdiri dari tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan target. Target yang dicanangkan dimaksudkan untuk menjadi tolok ukur capaian kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun yaitu dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap target yang telah ditetapkan. Penetapan kinerja di tahun 2012 ini ada beberapa refisi dari apa yang telah ditetapkan di awal tahun 2012 terutama untuk uraian indikator.


36


PENETAPAN KINERJA BPS KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 Tujuan I : Meningkatkan sarana dan prasarana Perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaran SSN No. (1) 1.1

SASARAN (2) Meningkatkan sarana dan Prasaran Perkantoran yang representatif

INDIKATOR

TARGET

(3) Pengadaan tanah perkantoran baru dengan Serfitikat Hak Milik BPS Kabupaten Bandung

(4) 10%

Persentase pemeliharaan Gedung BPS Kabupaten Bandung di lingkungan Pem-Kab Kab Bandung

100%


9

Pengadaan Mobil dalam rangka pemenuhan Operasional Perkantoran

1


100%

Tujuan II : Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Penyelenggraan SSN (Sistem Statistik Nasional). 2.1

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia

Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan

100%

Persentase pegawaiyang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1 (S1)

38%


100%

Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu 2.2

2.3

5

Terlaksananya tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien

Persentase terlaksananya penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dengan baik pembayaran Gaji, dan tunjangan Lainnya

100%

Laporan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan BPS Kabupaten Bandung Ke BPS Provinsi Jawa Barat maupun BPS RI

100%


Persentase sarana TIK dalam kondisi baik.

95%


0%


100%

Persentase pegawai yang menguasi komputer/one man one PC

100%


37


Tujuan III : Menghasilkan data yang didasarkan pada metodologi yang dapat Dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik Yang Berkualitas 3.1

3.2

3.3




Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen Susenas dan Susenas Panel yang lengkap akurat dan tepat waktu.

100%

Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen Susenas Modul Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang tepat waktu

100%

Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen statistik Politik dan Keamana yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

100%

Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Sosial yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

100%

Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen Statistik Tanaman Pangan/Ubinan yang lengkap akurat dan tepat waktu. Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen Statistik Tanaman Hortikutura dan indikator pertanian yang lengkap akurat dan tepat waktu. Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen Statistik Peternakan dan RPH (Rumah Potong Hewan) yang lengkap akurat dan tepat waktu. Persentase pelaksanaan dan pemasukan Statistik Kehutanan yang lengkap akurat dan tepat waktu.

100%

Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen statistik ndustri Besar/Sedang Tahunan dan Bulanan yang lengkap akurat dan tepat waktu. Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen dari Statistik Pertambangan yang lengkap akurat dan tepat waktu.

75%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen statistik Konstruksi yang lengkap akurat dan tepat waktu.

85%

Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Produksi yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

100%

Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen statistik transportasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

100%

Persentase pemasukan dokumen statistik Harga Konsumen yang lengkap dan akurat.

100%

Persentase pemasukan dokumen statistik Keuangan Daerah, BUMD, lembagan keuangan dan motoring valas yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase pemasukan dokumen Statistik jasa dan pariwisata yang lengkap dan akurat.

100%

Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen statistik harga produsen yang lengkap akurat dan tepat waktu.

100%


100%

38


3.4

3.5

3.6



Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Distribusi yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

100%

Persentase Penyusunan PDRB Lapangan Usaha berdasarkan SNA 2008 serta perubahan Tahun Dasar dari 2000=100 menjadi 2010=100 Persentase tersusunnya publikasi PDRB menurut lapangan usaha tepat waktu Persentase tersusunnya Buku publikasi PDRB menurut Penggunaan tepat waktu. Persentase tersusunnya Publiksi Statistik Daerah (Statda) Kabupaten tepat waktu. Persentase tersusunnya Publikasi Statistik Daerah Kecamatan tepat waktu. Jumlah Jenis Publikasi yang diterbitkan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Persentase pelaksanaan pendataan pendukung data Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yaitu pengumpulan dan pemasukan data sekunder dan survei-survei Khusus akurat dan tepat waktu Persentase tersusunnya Publikasi Kabupaten Bandung Dalam Angka tepat waktu Persentase tersusunya Publiksi Kecamatan Dalam Angka Kabupaten Bandung tepat waktu Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Propinsi tepat waktu Jumlah Jenis Publikasi yang diterbitkan Seksi IPDS

75%

Persentase MFD dan MBS sering berubah sehingga mutlak dimutakhirkan Persentase terselenggaran pelatihan dalam rangka persiapan pelaksanaan lapangan

Pelatihan untuk menyamakan konsep, definisi dan metodologi pengumpulan data baik teknis lapangan maupun kuesioner Tujuan IV : Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien 11 Meningkatnya Persentase terselenggaranya sosialisasi kegiatan BPS hubungan baik Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi dengan pengguna data dan cakupan datanya data Kondisi Perpustakaan Kabupaten Bandung yang representative dan prasana penunjang perpustakaan 12 Meningkatkan jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS efektivitas dan Kabupaten Bandung efisiensi diseminasi Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang data dan informasi menerima publikasi BPS statistik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

100% (Sept) 100% (Okt) 100% (Sept) 100% (Nov) 33 100%

100% (Okt) 100% (Nov) 100% 32 100% 100%

100% 90% 90% 110 org 50

39


Tujuan V : Meningkatnya kerjasama terutama dengan pemerintah daerah dalam hal kebutuhan data sektoral di wilayah terkecil. 13 Meningkatnya Persentase terlaksananya kerjasama dalam menyediaan data 100% kerjasama dengan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah Kabupaten pemerintah daerah Bandung maupun dengan lembaga statistik/ penelitian atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional


40


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk tentang capaian indikator kinerja efisiens. Amanat pemerintah kepada kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

Disamping itu dalam Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 2000,

menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan kewenangan di bidang dasar baik di pusat maupun di daerahdaerah. Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Bandung merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggjungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periode selama satu tahun. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS dilakukan sesuai dengan rencana stratejik seperti tertulis pada Bab II. 3.1. Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 Tujuan 1. : Meningkatkan sarana dan prasarana Perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaran SSN Tujuan utama yang ingin dicapai BPS Kabupaten Bandung adalah tersedianya tersedianya sarana maupun prasarana perkantoran yang memadai, nyaman di dalam menunjang penyelenggaraan Sistim Statistik nasional (SSN). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

41


Sasaran 1. : Meningkatkan Sarana dan Prasaran Perkantoran yang representatif. Target Sasaran 1 yang ingin dicapai di Tahun 2012 adalah survei tanah dan harga untuk pengadaan tanah perkantoran, pemeliharaan gedung, pengadaan motor untuk petugas lapangan karena beberapa motor sudah memiliki usia kendaraan 10 tahun, pengadaan mobil untuk menunjang operasional perkantoran dan pemeliharan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Target yang ditetapkan sebasar 100% persen dan realisasi yang dicapai 84,44%. Hal ini dikarenakan pengadaan mobil belum dapat di realisasikan di tahun 2012. Untuk pengadaan motor roda 2 dari 9 motor yang ditargetkan terealisasi 11 motor atau tingkat capaiannya 122%. Tujuan I : Meningkatkan sarana dan prasarana Perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaran SSN No. (1) 1.1

SASARAN (2) Meningkat kan sarana dan Prasarana Perkantor an yang representa tif

INDIKATOR (3) Pengadaan tanah perkantoran baru dengan Serfitikat Hak Milik BPS Kabupaten Bandung Persentase pemeliharaan Gedung BPS Kabupaten Bandung di lingkungan PemKab Kab Bandung Pengadaan Motor dalam rangka pemenuhan Prasarana petugas Lapangan Pengadaan Mobil dalam rangka pemenuhan Operasional Perkantoran Persentase Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dan peralatan perkatoran (Aset)

TARGET

REALI SASI

(4) 10%

TINGKAT CAPAIAN 2012

2011

2010

(5) 10%

(6) 100%

(7) -

(8) -

100%

100%

100%

100%

100%

9

11

122%

275%

100%

1

-

0%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

Masalah/Kendala yang dihadapi. - Belum ditemukan lokasi yang strategis dalam arti akses ke pemerintah daerah mudah dan mudahnya aksesnya semua petugas lapangan seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung. - Masih adanya sarana kendaran roda 2 yang usianya mencapai 10 tahun. - Kurangnya kendaraan untuk menunjang operasional perkantoran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

42


Strategi untuk mengatasi masalah. - Mulai dilakukan survei lokasi kantor dan harga tanah untuk diajukan pengadaannya di tahun yang akan datang, - Tetap dilakukan pengajuan kendaran roda lapangan secara bertahap - Pengajuan kembali pengadaan kendaran roda empat. Tujuan 2. : Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Penyelenggraan SSN (sisitem Statistik Nasional). Tujuan utama yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas SDM dan penguasaan teknologi sehingga akan sangat menunjang kegiatan BPS Kabupaten Bandung baik dalam pengumpulan data, pengolahan dan diseminasi data.

Dengan

demikian tujuan pelayanan prima terciptanya SSN semakin dapat terealisir. Target pada tahun 2012 mencap 100,00 %, dan realisasi sebesar 100,65 %. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya jumlah pegawai yang berpendidikan D4/S1 dari 17 menjadi 18 orang. Sasaran 2.1. : Meningkatkan kualitas sumber daya Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas SDM adalah kapasitas SDM tersebut. Target yang ingin dicapai pegawai yang berpendidikan D4/S1 sebanyak 25 orang dari jumlah pegawai ideal sebanyak 52 yang terdiri dari 31 KSK (31 Kecamatan dan staff termasuk struktural sebanyak 21 pegawai).

Saat ini jumlah pegawai

berpendidikan D4/S1 sebanyak 18 atau naik 1 orang di banding tahun sebelumnya 17 orang sedangkan jumlah pegawai menurun dari 45 orang di tahun 2011 menjadi 44 orang di tahun 2012. Masalah/Kendala yang dihadapi. -

Pegawai dengan pendidikan di atas D4 dan S1 hanya 18 pegawai dengan target 25 pegawai atau 72% dari target.

-

Pegawai dengan Jabatan fungsional masih sedikit.


43


Strategi untuk mengatasi masalah. -

Memberi kesempatan untuk tugas belajar atau ijin belajar kepada pegawai,

-

Pengajuan jabatan fungsional untuk pegawai yang belum.

No.

SASARAN

(1) 2.1

(2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

INDIKATOR (3) Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan Persentase pegawaiyang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1 (S1) Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

TARGET

REALI SASI

(4) 100%

(5) 100%


2011

2010

(6) 100%

(7) 100%

(8) 100%

37,8%

40,9% 108,2% 101%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

5

100%

100%

100%

Sasaran 2.2. : Terlaksananya tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien. Penilaian terhadap lembaga BPS oleh instansi pemerintah yang mempunyai wewenang pengawasan menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai BPS. Pencapaian yang memuaskan sungguh merupakan hal yang diharapkan. Pengelolaan keuangan diharapkan dpat berjalan dengan baik terutama dapat memenuhi jadual waktu yang ditetapkan. Masalah/Kendala yang dihadapi. -

Didalam pengelolaan keuangan banyak sekali aturan-aturan yang harus dipegang dan dipenuhi dan seringkali aturan aturan tersebut mengalami banyak perubahan tanpa ada sosialisasi sebelumnya.

-

Lokasi KPPN dan KPKNL yang jauh dengan 1,5 jam perjalanan sehingga jika ada kesalahan maka membuat pekerjaan agak kesulitan karena bahan maupun alat ada dikantor.


44


-

Sistem pelaporan sering tidak sampai ke satker yang dituju.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala -

Melakukan saling komunikasi dengan instansi terkait untuk mengetahui perkembangan peraturan yang berlaku.

-

Membawa bahan dan alat perlengkapan saat pengajuan.

-

Mengirim ulang pelaporan ke Satker BPS Propinsi.

No.

SASARAN

(1) 2.2

(2) Terlaksananya tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien.

TARGET

REALI SASI

(3) Persentase terlaksananya penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dengan baik pembayran Gaji, dan tunjangan Lainnya

(4) 100%


100%

INDIKATOR


2011

2010

(5) 100%

(6) 100%

(7) 100%

(8) 100%

100%

100%

100%

100%

Sasaran 2.3. : Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik dan sarana TIK. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pengolahan dengn meningkatkan penguasaan TIK dan prasarana. Target yang ingin diraih sebesar 100% dengan realisasi capain 100% sehingga tingkat capaian sebesar 100%. Masalah/Kendala yang dihadapi. -

Kondisi prasarana TIK masih belum mencapai 100%, karena ada barang yang rusak namun belum dihapuskan.


Memperbaiki dan mengganti TIK yang tidak layak,

-

Melakukan pengahapusan barang barang yang tidak layak pakai di tahun berikutnya


45


No. (1) 2.3

TARGET

REALI SASI

(3) Persentase sarana TIK dalam kondisi baik.

(4) 95%

Persentase pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik Persentase pegawai yang menguasi komputer / one man one PC

SASARAN (2) Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik dan sarana TIK

INDIKATOR


2011

2010

(5) 95%

(6) 100%

(7) 101%

(8) 106%

100%

100%

100%

104%

103%

100%

100%

100%

100%

100%

Tujuan 3 : Menghasilkan data yang didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik Yang Berkualitas. Tujuan yang ingin dicapai BPS Kabupaten Bandung adalah mengahsilkan data yang berkualitas dengan tetap melandaskan pada metodologi yang tetap dipertanggungjawabkan. Kualitas data sangat dipengaruhi kelengkapan data dan jumlah sampel yang mewakili dan tingkat pemasukan dokumen/response rate yang mana merupakan indikator dari kualitas data yang dihasilkan. Target pemasukan dokumen dari seluruh kegiatan survey BPS pada tahun 2012 sebesar 99,11 % dan terealisasi sebesar 94,1 % sehingga tingkat capaian sebesar 94,87%.

Nilai ini menunjukan tingkat kinerja BPS

dalam penyediaan data dan informasi yang berkualitas selama kurun waktu satu tahun yaitu pada tahun 2012 Sasaran 3.1 : Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi pada Seksi Sosial yang akurat dan tepat waktu. Kegiatan pengumpulan data statistik sosial pada umumnya menggunakan responden rumah tangga dengan target sasaran sebesar 100 % dengan capaian realisasi sebesar 95,61% sehingga tingkat capaian mencapai sebesar 95,61%. Tidak terpenuhinya target karena kurangnya pemasukan dokumen terutama terjadi di penyediaan data pendukung Statistik Sosial yaitu di survei upah dan survei struktur upah yang masing masing hanya mencapai 35,0% dan 33,3% dari total pemasukan dokumen yang ditargetkan.

Hal ini karena non respon dari responden


46


yang telah ditetapkan dan beberapa perusahaan sudah tutup dan belum ada penggantian responden dari BPS Provinsi.

Di samping itu kurangnya pemasukan

dokumen untuk SPAK (Survei Perilaku Anti Korupsi) yang hanya mencapai 92,5% dari total dokumen yang ditargetkan karena adanya non respon yang disebabkan antara lain pindah, bekerja diluar kota, dan mengalami gangguan jiwa. Adapun untuk indikator seperti Susenas, Sakernas target yang ditetapkan dapat terealisasi sebesar 100%. Hal ini dapat difahami karena sample rumah tangga lebih responable dibandingkan dengan sample perusahaan. Ini berarti BPS Kabupaten Bandung dapat memenuhi jadwal waktu yang ditetapkan dalam penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Sasaran ini dicapai melalui kegiatan Sakernas 2012 dan Susenas 2012.

No. (1) 3.1

SASARAN (2) Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi pada seksi statistik Sosial yang akurat dan tepat waktu

INDIKATOR (3) Persentase pemasukan dokumen Susenas dan Susenas Panel yang lengkap akurat dan tepat waktu. Persentase Pemasukan dokumen Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase pemasukan dokumen Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang tepat waktu Persentase pemasukan dokumen statistik Politik dan Keamanan yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase Pendataan pendukung penyediaan data Sosial yang lengkap, akurat dan tepat waktu.


TINGKAT CAPAIAN

TAR GET

REALI SASI

2012

2011

2010

(4) 100%

(5) 100%

(6) 100%

(7) 100%

(8) 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

82,4%

82,4%

80,6%

84,3%

47


Masalah/kendala yang dihadapi - Ketidakkonsistenan dalam pengisian kuestioner antar jawaban pada pertanyaan di kuesioner, - Ketidaklengkapan pengisian jawaban pada kuesioner.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala - Mengatasi tidak konsistennya data dilapangan dilakukan melalui kunjungan ulang dan memperbaiki isian dokumen. Pengawasan lapangan harus cermat agar kesalahan pengisian oleh pencacah dapat segera diperbaiki dilapangan.

Sasaran 1.2 : Tersedianya data dan informasi Statistik Produksi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Kegiatan pengumpulan data statistik produksi dengan responden sebagian besar adalah perusahaan meskipun ada juga yang rumah tangga maka target sasaran yang dicanangkan sebesar 95,0%

dan realisasi tingkat pencapaian sasaran ini dapat

mencapai 74,62%. Hal ini berarti tingkat capaian BPS Kabupaten Bandung dalam penyediaan data informasi statistik produksi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sebesar 78,99%. Sasaran ini dicapai melalui kegiatan sebanyak 8 (delapan) kegiatan yaitu survei tanaman pangan/ubinan, survei statistik pertanian tanaman hortikultura, survei perusahaan peternakan dan RPH, survei perusahaan kehutanan dan survei kehutanan rakyat, survei industri besar/sedang tahunan, survei industri besar/sedang bulanan dan survei industri mikro dan kecil, survei pertambangan dan energi serta survei konstruksi baik konstruksi ber badan hukum maupun non badan hukum. Masalah/kendala yang dihadapi - Kegiatan pengumpulan data dengan sasaran responden perusahaan terkendala dengan tanggapan dari perusahaan yang kurang respons yaitu keengganan untuk memberikan keterangan atau data yang sebenarnya. Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu bahwa tidak seluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

48


perusahaan memiliki system administrasi yang memadai sehingga sulit untuk memberikan data. Selain itu ada juga perusahaan yang tidak ingin data-data perusahaannya diketahui karena alasan bisnis atau kekhawatiran bahwa pendataan yang dlakukan ada kaitannya dengan perpajakan. Atau ada juga perusahaan yang merupakan cabang dari daerah lain sehingga pemberian data harus melalui izin dari kantor pusatnya. Seperti Survei Industri Tahunan dan Konstruksi. - Kegiatan ubinan target melebihi realisasi karena banyak petak sawah yang puso. Strategi untuk mengatasi masalah/kendala - Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan kreatifitas dan keuletan dari petugas pencacah dan hal inilah yang selalu disampaikan oleh kepala seksi di BPS Kabupaten kepada petugas pencacah disamping memberikan solusi terhadap masalahmasalah yang ditemui di lapangan. - Ubinan dilakukan sesuai dengan konsep dan metodologi.

No.

SASARAN

INDIKATOR

TINGKAT CAPAIAN

TAR GET

REALI SASI

2012

2011

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

3.2


Persentase pemasukan dokumen Statistik Tanaman Pangan/Ubinan yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen Statistik Tanaman Hortikutura yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen Statistik Peternakan dan RPH (Rumah Potong Hewan) yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan Statistik Kehutanan yang lengkap akurat dan tepat waktu

100%

91%

91%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

83%

100%

50%

50%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%


49


Persentase pemasukan dokumen statistik ndustri Besar/Sedang Tahunan dan Bulanan yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen dari Statistik Pertambangan yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen statistik Konstruksi yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Produksi yang lengkap dan tepat waktu

75%

57,4%

76,5%

89%

105%

100%

100%

100%

97%

56%

85%

89,9%

105,8%

78%

41%

100%

87,5%

87,5%

76,1%

70,5%

Sasaran 1.3 : Tersedianya data dan informasi statistik Distribusi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Kegiatan pengumpulan data statistik distribusi dengan responden lebih beragam ada pemerintah daerah, swasta, ada juga yang rumah tangga. Target sasaran yang dicanangkan hanya sebesar 100% realisai pencapaian pengumpulan data hanya sebesar 98,67 % sehingga tingkat pencapaian sasaran yang dapat tercapai 93,7 %. Ini berarti BPS Kabupaten Bandung dapat memenuhi jadwal waktu yang ditetapkan dalam penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Realisasi capaian tidak mencapai 100% ini karena pencapai dari pengumpulan statistik hotel tahunan (VHTL) bulanan hanya mencapai 84,2%. Adapun realisasi pencapaian penyediaan pendukung data distribusi mencapai 95,3% hal ini dikarenakan adanya non respon disamping itu tidak tercapai jumlah responden di dalam blok sensus yang telah menjadi sasaran sample. Sasaran ini dicapai kegiatan pengumpulan data distribusi melalui kegiatan survei harga produsen dan konsumen pedesaan, survei statistik keuangan daerah dan BUMD, survei hotel bulanan dan tahunan dan survey pengumpulan data pendukungkegiatan distribusi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

50


No.

SASARAN

(1) 3.3

INDIKATOR

TARGET

REALI SASI


2011

2010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen statistik transportasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase pemasukan dokumen statistik Harga Konsumen yang lengkap dan akurat. Persentase pemasukan dokumen statistik Keuangan Daerah, BUMD, lembagan keuangan dan motoring valas yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase pemasukan dokumen Statistik jasa dan pariwisata yang lengkap dan akurat. Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen statistik harga produsen yang lengkap akurat dan tepat waktu. Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Distribusi yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

96,7%

96,7%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

94%

100%

96.0%

96%

93,0%

100%

Masalah/kendala yang dihadapi -

Untuk sasaran responden pedagang produsen terkendala jika tidak tanam atau ganti jenis tanaman yang ditanam sementara masih berkelanjutan.


Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan kreatifitas dan keuletan dari petugas pencacah dan hal inilah yang selalu disampaikan oleh kepala seksi di BPS Kabupaten kepada petugas pencacah disamping memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ditemui di lapangan.


51


Sasaran 1.4 : Tersedianya data dan informasi seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Kegiatan pengumpulan data pada seksi statistik neraca wilayah dan analisis pada umumnya adalah pengumpulan data sekunder untuk penyusunan publikasi PDRB( Produk Domestik Regional Bruto) dengan responden sebagian besar adalah instansi/dinas, lembaga pendidikan baik pemerintah maupun swasta di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Target sasaran yang dicanangkan hanya sebesar 96,43% dengan capaian realisasi target sasaran hanya sebesar 84,7% persen sehingga tingkat pencapaian sasaran ini dapat tercapai

85,2%. Ini berarti BPS

Kabupaten Bandung dapat memenuhi jadwal waktu yang ditetapkan dalam penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Kurangnya realisasi target sasaran karena perubahan tahun dasar yang dicanangkan di tahun 2012 tidak dapat terwujud dengan baik, yang dikarenakan kendala teknis di BPS RI. Penyusunan publikasi dapat dilakukan dengan tepat waktu sesuai target yang dicanangkan kecuali untuk publikasi statda PDRB Penggunaan yang masih berupa soft copy. Disamping itu, dalam penyediaan data pendukung kegiatan neraca tidak mencapai 100 % karena tidak responnya responden dalam memberikan data terutama responden yang perusahaan swasta dan type data bersifat laporan keuangan. Masalah/kendala yang dihadapi -

Ketidaklengkapan data dan ketidakkonsistenan data masih ditemui dalam pengumpulan data sekunder.

Disamping itu masih ditemui juga non

responnya terutama untuk lembaga swasta dalam memberikan data. -

Masih belum terpenuhinya jumlah Kecamatan dengan jumlah KSK (Koordinator Statistik Kecamatan) di BPS Kabupaten Bandung. Dari 31 Kecamatan sebanyak 7 kecamatan belum ada KSK-nya dan pada tahun ini 2 KSK yang memasuki masa pensiun sehingga di akhir tahun ada 9 kecamatan yang masih kosong.


52



Untuk mengatasi ketidakonsitenan dan kosongnya isian dilakukan kunjungan ulang,

-

Untuk 4 kecamatan yang masih kosong diisi oleh mitra yang dinilai bagus adapun 2 kecamatan yang kosong karena KSK pensiun masih belum diisi oleh mitra atau KSK senior, namun masih dibantu oleh KSK yang udah pensiun.

No. (1) 3.4

SASARAN (2) Tersedianya data dan informasi statistik Neraca Wilayah dan analisis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

TINGKAT CAPAIAN

TARGET

REALI SASI

2012

2011

2010

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

75%

10%

13%

140%

-

100% (Sept)

100% (Sept)

100%

100%

100%

Persentase tersusunnya Publikasi PDRB menurut Penggunaan tepat waktu.

100% (Okt)

100%

100%

-

-


100% (Sept)

100% (Sept)

100%

100%

100%


100% (Nov)

100%

100%

100%

-

33

33

100%

100%

-

100%

83,0%

83,0%

88,5%

95%

INDIKATOR (3) Persentase Penyusunan PDRB Lapangan Usaha berdasarkan SNA 2008 serta perubahan Tahun Dasar dari 2000=100 menjadi 2010=100 Persentase tersusunnya Publikasi PDRB menurut lapangan usaha tepat waktu

Jumlah Jenis Publikasi yang diterbitkan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Persentase pelaksanaan pendataan pendukung data Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yaitu pengumpulan dan pemasukan data sekunder dan survei-survei Khusus akurat dan tepat waktu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

53


Sasaran 1.5 : Meningkatnya Penerapan Metodologi Sensus dan Survey Kegiatan untuk meningkatkan penerapan metodologi sensus dan survey melalui pelaksanaan pemutakhiran dan pemeliharaan MFD dan MBS. Kegiatan ini merupakan hal paling pokok dalam setiap kegiatan sensus maupun survei, karena landasan dari setiap perencanaan, pengarsipan dan pelaksanaan lapangan. Target sasaran yang dicanangkan hanya sebesar 100 %, dengan capaian realisasi pengumpulan data hanya sebesar 100% sehingga capaian sasaran sebesar 100%.

No. (1) 3.5

3.6

SASARAN (2) Tersedianya Program Penyediaan dan Pelayanan data dan informasi statistik.

Pelatihan untuk menyamakan konsep, definisi dan metodologi pengumpulan data baik teknis lapangan maupun kuesioner (daftar isian)

TINGKAT CAPAIAN

TARGET

REALI SASI

2012

2011

2010

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persentase tersusunya Publikasi Kabupaten Bandung Dalam Angka tepat waktu Persentase tersusunya Publiksi Kecamatan Dalam Angka Kabupaten Bandung tepat waktu Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Propinsi tepat waktu Jumlah Jenis Publikasi yang diterbitkan Seksi IPDS

100% (Okt)

100%

100%

100%

100%

100% (Nov)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

32

32

100%

100%

100%

Persentase MFD dan MBS sering berubah sehingga mutlak dimutakhirkan Persentase terselenggaran pelatihan dalam rangka persiapan pelaksanaan lapangan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

INDIKATOR


54



Keterlambatan pemutahiran identitas dan peta wilayah, serta muatan blok sensus yang dijadikan dasar untuk penyusunan kerangka sampel,

-

Batas wilayah baik blok, administrasi masih belum dilengkapi dengan titik ordinat secara optimal sehingga sulit dalam menentukan batas yang jelas untuk pembentukan peta digital,

-

Masih terhambatnya pengiriman perubahan master wilayah dan muatan blok sensus.


Melakukan koordinasi dengan subject matter untuk mengevaluasi angkaangka yang kurang tepat,

-

Penempatan GPS pada titik uang pas sehingga dapat menentukan batas yang jelas,

Senantiasa memonitor dengan baik setiap perubahan master dan muatan blok sensus. Tujuan 4. : Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien Tujuan utama yang ingin dicapai BPS Kabupaten Bandung dalam mewujudkan pelayanan prima melalui ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, andal efektif dan efisien adalah untuk mewujudkan Sistim Statistik Nasional (SSN) yang terpadu. Tahun 2012 target dalam pelayanan masyarakat di tingkatkan dari 88,3% di tahun 2011 menjadi 92,3% di tahun 2012. Peningkatan ini karena target kepuasan konsumen hanya 90% ternyata mencapai 100%. Namun demikian, untuk pelayanan data kondisinya fisik masih seperti tahun-tahun sebelumnya sehingga realisasi pelayanan sama seperti tahun sebelumnya yaitu 75%. Hal ini karena ruangan yang representatif untuk pelayanan data masih kurang.


55


Sasaran 4.1 : Meningkatnya hubungan baik dengan pengguna data Salah satu sasaran dalam mewujudkan SSN selain dengan mewujudkan pelayanan prima juga dengan meningkatkan jalinan kerjasama dengan Pememrintah Daerah dalam pemenuhunan kebutuhan data.


Tidak ada petugas khusus yang menangani masalah perpustakaan,

-

Kurangnya kemampuan SDM terutama staff BPS Kabupaten Bandung,

-

BPS biasanya merilis data/publikasi pada tahun t-1, sedangkan Pemerintah Daerah sangat membutuhkan data yang bersifat current.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala - Pengajuan pegawai untuk staff minimal dengan lulusan S1 - Melakukan kegiatan kerjasama untuk penghitungan indikator makro baik ekonomi maupun sosial dengan waktu current kemudian di tahun berikutnya ada perbaikan karena tiga bulan terakhir merupakan angka estimasi.

No.

SASARAN

(1)

(2)

4.1

Meningkatnya hubungan baik dengan pengguna data

TINGKAT CAPAIAN

TARGET

REALI SASI

2012

2011

2010

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


100%

100%

100%

100%

100%


90%

100%

111%

103%

100%

Kondisi Perpustakaan Kabupaten Bandung yang representative dan prasana penunjang perpustakaan

90%

75%

83%

94%

100%

INDIKATOR (3)


56


Sasaran 4.2 : Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Salah satu sasaran dalam mewujudkan SSN selain dengan mewujudkan pelayanan prima juga dengan meningkatkan jalinan kerjasama dengan cara meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggrakan pemerintah daerah. Masalah/kendala yang dihadapi - Adanya kegiatan yang bersifat mendadak sehingga mengganggu rencan kegiatan yang sudah dicanangkan sebelumnya, - Komunikasi belum optimal, masih terjadi miss komunikasi antar pemerintah daerah mengenai tugas dan fungsi BPS di lingkungan Pemerintah Daerah Strategi untuk mengatasi masalah/kendala - Menjadwal ulang kegiatan atau melakukan dengan pengetatan jadual. - Meningkatkan komunikasi melalui sosialisasi kegiatan BPS tugas dan wewenang BPS dll.

No.

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALI SASI


2011

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4.2


Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kabupaten Bandung (Orang) Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS (unit)

110

165

113%

113%

100%

50

75

150%

110%

113%

Tujuan 5. : Meningkatnya kerjasama terutama dengan pemerintah daerah dalam hal kebutuhan data sektoral di wilayah terkecil Tujuan utama yang ingin dicapai BPS Kabupaten Bandung dalam mewujudkan kerjasama adalah memenuhi kebutuhan data Pemerintah Daerah.

Disamping itu

melakukakan koordinasi dan sikronisasi kegiatan BPS dengan Pemerintah daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

57


Sasaran 4.1 :Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah daerah maupun dengan lembaga statistik/ penelitian atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional. Salah satu sasaran dalam mewujudkan kerjasama dengan pemerintah daerah adalah dengan menjalin hubungan, dan memenuhi kebutuhan data pemerintah daerah terutama untuk LKPJ.

Disamping itu menjadikan data BPS sebagai bahan dalam

penyusunan RPJP maupun RPJM. Masalah/kendala yang dihadapi - Kurangnya kemampuan SDM terutama staff BPS Kabupaten Bandung sebagian besar lulusan SMA sehingga terjadi ketimpangan dalam menunjang pemenuhan kebutuhan pememrintah daerah akan data. - BPS biasanya merilis data/publikasi pada tahun t-1, sedangkan Pemerintah Daerah sangat membutuhkan data yang bersifat current. Strategi untuk mengatasi masalah/kendala - Pengajuan pegawai untuk staff minimal dengan lulusan S1 - Merilis data pada tahun t.

No.

SASARAN

INDIKATOR

TINGKAT CAPAIAN

TARGET

REALI SASI

2012

2011

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

5.1

Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah daerah maupun dengan lembaga statistik/ penelitian atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional


100%

100%

100%

100%

100%


58


3.2. EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2012 Tingkat pencapaian secara rinci menurut kegiatan adalah sebagai berikut : I. Evaluasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. a. Evaluasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hasil capaian kinerja kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar 98,91% dengan target anggaran setelah direvisi sebesar Rp. 2.166.962.200,- dan realisasi sebesar Rp. 2.143.365.111,b. Evaluasi Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Hasil capaian kinerja kegiatan penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar 86.76% dengan target anggaran setelah direvisi sebesar Rp. 403.451.000 dan realisasi sebesar Rp. 350.037.152,-.

II. Evaluasi Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). a. Evaluasi Pengembangan dan Pemutakhiran Kerangka Sample Statistik Bidang Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa-jasa dan Pemutakhiran MFD dan MBS Berbasis WEB tahun 2012. Hasil capaian kinerja kegiatan pemutakhiran dan pemeliharaan MFD dan MBS dengan target sebanyak 31 kecamatan dan dapat dilakukan pada semua kecamatan (31 KEC) atau mencapai 100%. Demikian juga untuk WEB Kabupaten Bandung di Tahun 2012 sudah bisa di akses. b. Evaluasi Survei Tenaga Kerja Nasional (SAKERNAS). Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan data Sakernas di tahun 2012 mencapai 100% dari total dokumen sebanyak 1.330 dokumen dengan jumlah BS sebanyak 133 BS. Kegiatan ini dilakukan tiap triwulan sekali dalam satu tahun dengan jumlah rumah tangga 190 rumah tangga terkecuali pada triwulan III ada penambahan jumlah rumah tangga sebanyak 570 rumah tangga. c. Evaluasi SUSENAS. Kinerja kegiatan Susenas tahun 2012 mencapai 100% dari total dokumen 1.120 dokumen dengan jumlah BS 112BS. Kegiatan Susenas dilakukan tiap triwulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

59


sekali dengan jumlah rumah tangga tiap triwulan sebanyak 280 rumah tangga(dokumen). d. Evaluasi SUSENAS MODUL SOSIAL BUDAYA DAN PENDIDIKAN. Hasil kinerja kegiatan penyediaan data Susenas Modul di tahun 2012 mencapai 100% dari total dokumen 280 dokumen yang dilakukan pada triwulan III saja. e. Evaluasi Statistik Politik dan Keamanan. Kinerja pemasukan dokumen Statistik Polkam mencapai 100% dengan jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dengan responden adalah DPRD, Polres, KPU, BKD, Kejaksaan, Pangadilan, Bappeda dan KesbangPol (Kesatuan Bangsa dan Politik). f. Evaluasi Penyedian data Pendukung Penyediaan Data Sosial. Adapun kegiatan penyediaan data pendukung data sosial sumber pembiayaan ada di Provinsi Jawa Barat,

pencapaian kinerja hanya 65,2% dari 100% yang

ditargetkan untuk penyediaan data.

Hal ini karena non responnya beberapa

perusahaan dari kegiatan survei upah dan survey struktur upah yang hanya mencapai 35,0% dan 33,3% dari total dokumen 180 dokumen survey upah dan 45 dokumen survei struktur upah. Di samping itu untuk kegiatan SPAK (Survey Perilaku Anti Korupsi) hanya mencapai 92,5% dari total dokumen sebanyak 160 yang dikarenakan adanya pindah, bekerja diluar kota, dan mengalami gangguan jiwa dari responden yang telah ditetapkan. Target 100% hanya dicapai oleh Survei Tendensi Konsumen (STK) dari jumlah dokumen yang ditargetkan sebanyak 520 dokumen dengan responden rumah tangga. g. Evaluasi Survei Tanaman Pangan / Ubinan dan Struktur Ongkos Usaha Pertanian. Pencapaian kinerja penyediaan data ubinan mencapai 91,1% dari 560 dokumen yang ditargetkan.

Tidak tercapainya target karena lewat panen dan

beberapa kendala yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.


60


h. Evaluasi Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian. Hasil kinerja survei perusahaan hortikultura mencapai 100 % dari jumlah 6 perusahaan hortikultura. i. Evaluasi Pengumpulan Data Stat. Perusahaan Peternakan dan RPH. Kinerja pengumpulan Data statistik Perusahan Peternakan dan RPH hanya mencapai 44.0% dari total dokumen /perusahaan sebanyak 50 dokumen. j. Evaluasi Perusahaan Kehutanan. Hasil pengumpulan data perusahaan Kehutanan baik triwulan maupun bukan yang sebanyak 19 dokumen sebesar 0%. k. Evaluasi Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan dan Bulanan. Hasil pengumpulan data industri besar sedang baik tahunan maupun bulanan 62,4 % dari total dokumen tahunan 865 dok IBS tahunan dan 360 IBS bulanan. Pencapaian IBS tahunan sebesar 50,2% dan IBS bulanan 74,7 %. Tidak tercapainya target pengumpulan IBS tahunan dan bulanan sebesar 75 % karena sebagian besar non respon dan untuk perusahaan IBS bulanan 3 perusahaan tutup dari 30 perusahaan yang telah ditetapkan. l. Evaluasi Survei Pertambangan. Kinerja pengumpulan data pertambangan diperoleh bahwa pencacahan survei energi mencapai 0% dengan jumlah dokumen 1 dokumen dan survei penggalian sebesar 100% dari 21 target dokumen penggalian. m. Evaluasi Survei Konstruksi. Hasil pengumpulan data hasil survei konstruksi baik tahunan maupun triwulanan diperoleh hasil bahwa untuk tahunan hanya mencapai 12,9% dari 31 dokumen konstruksi tahunan dan pengumpulan konstruksi triwulanan sebesar 0% dari 16 dokumen yang harus dikumpulkan. Adapun untuk kosntruksi non berbadan hukum sebanyak 380 dokumen justru diperoleh hasi 100%. n. Evaluasi Penyedian data Pendukung Penyediaan Data Produksi. Kegiatan penyediaan data produksi dengan sumber pembiayaan dari BPS Provinsi diperoleh capaian sebesar 87,5 % dengan target sebesar 100%. Hal ini Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

61


disebabkan oleh tidak tercapainya target untuk survei kehutanan rakyat yang mencapai sebesar 0%; survei Hotikultura CL mencapai 87,5% yang disebabkan oleh dari 16 perusahaan hotikultura ternyata ada 2 perusahaan beralamat di Kota Bandung; Survey Captive Power mencapai 85,7% karena 1 dari 7 target perusahaan tutup; survei manufacture mancapai 50,8 % dan survei Dampak Krisis (SD3K) triwulan II mencapai 91,7%. Adapun untuk survei yang mencapai target 100% adalah: survei perkebunan, VIMKR, Hotri VP, survei Pengeringan dan Penggilingan; dan PIPA yang melebihi target yaitu 121,8 % dari 1.315 dokumen ternyata terkumpul 1.602 dokumen. o. Evaluasi Survei Transportasi. Hasil capaian kinerja survei transportasi mencapai 100% dari 9 dokumen yang ditargetkan. p. Evaluasi Statistik Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan. Capaian kinerja kegiatan penyediaan data

statistik harga produsen dan

konsumen pedesaan diperoleh capaian sebesar 100% dengan target total dokumen sebanyak 873 dokumen. q. Evaluasi Data Statistik Keuangan Daerah, BUMD, Lembaga Keuangan dan Monitoring Valas. Hasil capaian pengumpulan dokumen yang terdiri dari keuangan TK II 1 dokumen, APBD 1 dokumen dan BUMD 2 dokumen diperoleh hasil sebesar 100%. r. Evaluasi Survei Bidang Jasa dan Pariwisata. Survei bidang jasa dan pariwisata terdiri dari pengumpulan data hotel baik yang bersifat tahunan maupun bulanan. Capaian kinerja dari survei ini diperoleh hasil 96,71% dari target capaian 100%. Untuk data hotel bulanan (VHTS) diperoleh hasil 84,2 % dan untuk hotel tahunan (VHTL) sebesar 143,8% yaitu melampaui target yang disebabkan oleh dari 32 dokumen target diperoleh 46 dokumen. s. Evaluasi Kegiatan Analisis Statistik. Kegiatan analisis statistik meliputi publikasi Statistik Daerah Kabupaten dan Statistik Daerah Kecamatan (31 Kecamatan). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

Dari target publikasi di bulan 62


September tahun 2012 untuk Statistik Daerah Kabupaten Bandung diperoleh hasil bahwa tercapai. Adapun untuk Statistik Daerah Kecamatan dengan target bulan November ternyata diperoleh hasil bahwa beberapa kecamatan tercapai target bahkan di bulan Oktober sudah naik cetak, namun ada beberapa yang di luar target. t. Evaluasi Kegiatan Triwulanan dan Tahunan Menurut Pengeluaran Penyusunan PDRB Capaian kinerja untuk kegiatan penyusunan PDRB menurut pengeluaran mencapai 100%. Bentuk kegiatan ini adalah pengumpulan data yang mendukung penyusunan PDRB penggunaan, dan output dari publikasi dalam bentuk softcopy. u. Penyusunan Neraca Regional. Capaian kinerja pada kegiatan ini yang meliputi kegiatan cross cek tabel; estimasi nilai output dan nilai tambah bruto dan kegiatan kompilasi data produksi da harga telah dicapai sebesar 100%. Bentuk output dari kegiatan ini adalah tersusunnya publikasi PDRB menurut lapangan usaha 2011. 3.3. AKUNTABILITAS KUANGAN TAHUN 2012 Akuntabilitas keuangan menggambarkan realisasi anggaran serta kendala yang terjadi. Realisasi Keuangan Kegiatan BPS Kabupaten Bandung Tahun 2012 dalam penyelenggaraan statistik bersumber pada APBN, dituangkan kedalam DIPA Bagian Anggaran 54 dengan Total Anggaran setelah direvisi sebesar Rp. 3.748.948.000,dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Realisasi penggunaan anggaran selama tahun 2012 mencapai Rp. 3.646.024.163,dari pagu Rp. 3.748.948.000,-

atau sebesar 97,25 persen. Rincian penyerapan

anggaran pada kedua program tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Program Dukungan Manajement dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Kabupaten, realisasinya mencapai 97,00 persen; (2) Program Penyempurnaan dan Pengembangan Informasi Statistik (P2IS), realisasinya sebesar 97,80 persen. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

63


REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN BPS KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 Realisasi s/d Juni 2012 (4)

Realisasi s/d Desember 2012 (5)

Rp. 2.570.413.000

Rp. 1.213.039.064 (47,19%)

Rp. 2.493.402.663 (97,00%)

Rp. 1.178.535.000

Rp. 480.391.500 (40,76%)

Rp. 1.152.621.500 (97,80%)

Rp. 3.748.948.000

Rp. 1.693.430.566 (45,17%)

Rp. 3.646.024.163 (97,25%)

Kode

Uraian

Pagu

(1)

(2)

(3)

BAGIAN ANGGARAN 54 DIPA Tahun 2012

0101

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

0127

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) Total

Adapun realisasi penggunaan anggaran dirinci menurut jenis belanja diperoleh bahwa belanja pegawai mencapai Rp. 2.143.365.511,- dari pagu Rp. 2.166.962.000,atau daya serapnya mencapai 98,91% dan belanja barang mecapai Rp. 1.502.658.652,dari pagu Rp. 1.581.986.000 atau daya serapnya mencapai 94,99%.

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN DIRINCI MENURUT JENIS BELANJA BPS KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 No

Uraian

Pagu

(1)

(2)

(3)

Realisasi s/d Juni 2012 (4)

Realisasi s/d Desember 2012 (5)

Rp. 1.125.344.934 (51,43%) Rp. 568.085.632 (35,91%) -

Rp. 2.143.365.511 (98,9%) Rp. 1.502.658.652 (94,9%) -

Rp. 1.693.430.556 (41,17%)

Rp. 3.646.24.163 (97,25%)

BAGIAN ANGGARAN 54 DIPA Tahun 2012 01

Belanja Pegawai

Rp. 2.166.962.000

02

Belanja Barang

Rp. 1.581.986.000

03

Belanja Modal

Total

Rp. 3.748.948.000


64


Disamping itu, untuk Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), maka disajikan realisasi penggunaan anggaran menurut seksi yang ada di unit kerja BPS Kabupaten Bandung dengan mengkompilasi di masing-masing unit kerja sehingga dapat disajikan pagu dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BPS Kabupaten Bandung. REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN DIRINCI MENURUT SEKSI BPS KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 No

Seksi/Unit Kerja

Pagu

(2)

(1) 01

Tata Usaha

(3) Rp. 2.570.413.000

02

Statistik Sosial

Rp.

458.423.000

03

Statistik Produksi

Rp.

520.144.000

04

Statistik Distribusi

Rp.

84.391.000

05

Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Total

Rp.

89.177.000

Rp.

26.400.000

06

Rp. 3.748.948.000

Realisasi s/d Juni 2012 (4) Rp. 1.213.039.066 (47,19%) Rp 158.121.000 (34,4%) Rp. 237.963.500 (45,74%) Rp. 48.807.000 (57,83%) Rp. 24.500.000 (27,40%) Rp. 11.000.000 (45,17%) Rp. 1.693.430.566 (45,17%)

Realisasi s/d Desember 2012 (5) Rp. 2.493.895.396 (97,02%) Rp. 445.420.500 (97,16%) Rp. 508.226.207 (97,71%) Rp. 83.235.000 (98,63%) Rp. 88.847.000 (99,63%) Rp. 26.400.000 (100,00%) Rp. 3.646.24.163 (97,25%)

3.4 PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA Perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun 2012 berjalan dengan target 5 tahun yang direncanakan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 disampaikan pada lampiran 8.


65


BAB IV PENUTUP

4.1.

TINJAUAN UMUM Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Bandung merupakan perwujudan kewajiban

BPS Kabupaten untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan dalam APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 Tahun 2012, secara periodik selama satu tahun. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Bandung dituangkan dalam Rencana stratejik tahun 2010-2014, yang terdiri dari 4 (empat) misi, 4(empat) tujuan dan sasaran untuk mecapai tujuan ada 13 sasaran. Visi-nya, BPS Kabupaten Bandung sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang obyektif, up to date, reliable, complete, dan on time, serta user friendly, yang juga dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat. Daya serap anggaran di tahun 2012 sebesar 97,25 % persen, dengan daya serap tertinggi di program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) Menurut jenis belanja, daya serap tertinggi di jenis belanja pegawai dan jika ditinjau dari per unit maka daya serap tertinggi di seksi IPDS.

Ditinjau dari capaian kinerja maka capaian

kinerja BPS Kabupaten Bandung mencapai 88,0%. 4.2. PERMASALAHAN & KENDALA UTAMA Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih menyempurnakannya. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah:


66


Terbatasnya waktu pengumpulan data dan faktor kesulitan lapangan untuk memperoleh data merupakan dampak dari perkembangan kehidupan sosial ekonomi. Hal tersebut berdampak langsung antara lain terhadap perolehan data dari lapangan yaitu tidak terpenuhinya target pengumpulan data. Khusus data usaha, seperti pada sektor perdagangan dan industri, persentase pemasukan data dari lapangan masih jauh dari harapan. 4.3. SARAN TINDAK LANJUT Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti pelatihan dan seminar. Disamping itu perlu memberi kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1, S2 dan S3 guna pencapaian peningkatan mutu.


67

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 STRUKTUR ORGANISASI BPS KABUPATEN BANDUNG Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 KEPALA BPS KABUPATEN BANDUNG

Kepala Sub Bagian TU

Kepala Seksi Statistik Produksi

Kepala Seksi IPDS

Kepala Seksi Statistik Sosial

KSK

Keterangan : KSK IPDS Nerwilis

Kepala Seksi Nerwilis

Kepala Seksi Statistik Distribusi

Tenaga Fungsional

: Koordinator Statistik Kecamatan : Integrasi Pengolahan Data Statistik : Neraca Wilayah dan Analisis Statistik


69

LAMPIRAN 2 RENCANA STRATEGIS BPS KABUPATEN BANDUNG Tahun 2010 s/d 2014 Instansi : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Visi : Pelopor Data Terpercaya untuk Semua Misi : 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien. 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan nasional 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Misi I : Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien. Tujuan I : Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaran SSN Sasaran Strategis Target Uraian 1.1. Meningkatkan sarana dan Prasaran Perkantoran yang representatif

Indikator Kinerja

2010

2011

2012

2013

2014

-

-

10%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


4

11

9

8

8


-

-

1

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

Pengadaan Lap Top dalam pemenuhan Kekurangan Lap Top untuk KSK

-

-

-

-

4

Pengadaan Printer dalam pemenuhan kekurangan prasarana Kantor

-

-

-

2

2

Pengadaan tanah perkantoran baru dengan Serfitikat Hak Milik BPS Kabupaten Bandung Persentase pemeliharaan Gedung BPS Kabupaten Bandung di lingkungan Pem-Kab Kab Bandung



Cara mencapai tujuan dan sasaran Kebijakan

Program Penyediaan dan pelayanan informasi statistik

70

LAMPIRAN 2 Misi II : Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia Tujuan II : Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Penyelenggraan SSN (Sistem Statistik Nasional). Sasaran Strategis Target Cara mencapai tujuan dan sasaran Uraian Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Kebijakan Program 2.1. Meningkatnya kualitas sumber daya Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti 100% 100% 100% 100% 100% Peningkatan kuali- Penyediaan dan manusia diklat prajabatan tas sumber daya pelayanan Persentase pegawai yang berpendidikan minimal 37,8% 37,8% 37,8% 40,0% 44,4% manusia untuk me- informasi statistik nunjang keberhasiDiploma IV atau Strata 1 (S1) (target jumlah pegawai lan pelaksanaan D4/S1 sebanyak 25 orang) tugas di bidang Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti 100% 100% 100% 100% 100% statistik diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu 2.2. Terlaksananya tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien.

2.3. Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik dan sarana TIK

5

5

5

8

11

Persentase terlaksananya penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dengan baik pembayran Gaji, dan tunjangan Lainnya

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%


90%

95%

95%

100%

100%


0

0

0

33%

33%


78%

87%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%


Peningkatan Sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan dan administrasi

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS

Mendukung terwujudnya sistem informasi statistik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

71

LAMPIRAN 2 Misi III : Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik. Tujuan III : Menghasilkan data yang didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik Yang Berkualitas Sasaran Strategis Uraian 3.1. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi pada seksi statistik Sosial yang akurat dan tepat waktu

Target

Cara mencapai tujuan dan sasaran

Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

2010 100%

2011 -

2012 -

2013 -

2014 -

Persentase pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Susenas Panel yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul yang tepat waktu.

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi Desa (PODES) yang tepat waktu

100%

-

-

-

-

-

100% (Nov)

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Pelaksanaan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang tepat waktu



Kebijakan Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada azas keterpaduan, keakuratan dan pemutakhiran

Program Penyediaan dan pelayanan informasi statistik

72

LAMPIRAN 2 Lanjutan (Misi III; Tujuan III) Sasaran Strategis Uraian Indikator Kinerja 3.2. Tersedianya data dan informasi Persentase pelaksanaan kegiatan Sensus Pertanian statistik Produksi yang lengkap, akurat, 2013 yang tepat waktu dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen Statistik Tanaman Pangan/Ubinan yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen Statistik Tanaman Hortikutura yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen Statistik Tanaman Perkebunan yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen Statistik Peternakan dan RPH (Rumah Potong Hewan) yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan Statistik Kehutanan yang lengkap akurat dan tepat waktu

2010 -

2011 -

Target 2012 -

2013 100%

2014 -

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase pemasukan dokumen statistik ndustri Besar/Sedang Tahunan dan Bulanan yang lengkap akurat dan tepat waktu

70%

70%

75%

75%

80%

Persentase pemasukan dokumen dari Statistik Pertambangan dan Energi yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen statistik Konstruksi yang lengkap akurat dan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

85%

90%

100%


Cara mencapai tujuan dan sasaran Kebijakan Program Memelopori Penyediaan dan terselenggaranya pelayanan kegiatan statistik informasi statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada azas keterpaduan, keakuratan dan pemutakhiran

73

LAMPIRAN 2 Lanjutan (Misi III; Tujuan III) Sasaran Strategis Uraian 3.3. Tersedianya data dan informasi statistik Distribusi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.

3.4. Tersedianya data dan informasi statistik Neraca Wilayah dan analisis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Indikator Kinerja Persentase pemasukan dokumen statistik transportasi yang lengkap dan akurat. Persentase pemasukan dokumen statistik harga produsen yang lengkap dan akurat. Persentase pemasukan dokumen statistik Harga Konsumen yang lengkap dan akurat. Persentase pemasukan dokumen statistik Keuangan Daerah dan keuangan BUMD yang lengkap dan akurat

2010 100%

2011 100%

Target 2012 100%

2013 100%

2014 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase pemasukan dokumen Statistik jasa dan pariwisata yang lengkap dan akurat

100%

100%

100%

100%

100%

-

50%

50%

-

-

Persentase pengumpulan dan pemasukan data sekunder dan survei Khusus akurat & tepat waktu

100% (Sept)

100% (Juli)

100% (Juni)

100% (Mei)

Persentase tersusunnya Buku publikasi PDRB menurut lapangan usaha tepat waktu

100% (Okt)

100% (Agus t) 100% (Okt)

100% (Sept)

-

-

100% (Nov)

100% (Okt)

100% (Okt) 100% (Sept)

-

100% (Des) 33

100% (Nov) 33

100% (Sept ) 100% (Okt) 100% (Sept ) 100% (Nov) 33

100% (Agust ) 100% (Sept) 100% (Sept) ) 100% (Nov) 33

Persentase Penyusunan PDRB Lapangan Usaha berdasarkan SNA 2008 serta perubahan Tahun Dasar dari 2000=100 menjadi 2010=100

Persentase tersusunnya Buku publikasi PDRB menurut Penggunaan tepat waktu. Persentase tersusunnya Publiksi Statistik Daerah (Statda) Kabupaten tepat waktu. Persentase tersusunnya Publikasi Statistik Daerah Kecamatan tepat waktu. Jumlah Jenis Publikasi yang diterbitkan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis


33

Cara mencapai tujuan dan sasaran Kebijakan Program Memelopori Penyediaan dan terselenggaranya pelayanan kegiatan statistik informasi yang efisien dan statistik efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada azas keterpaduan, keakuratan dan pemutakhiran Memelopori Penyediaan dan terselenggaranya pelayanan kegiatan statistik informasi yang efisien dan statistik efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada azas keterpaduan, keakuratan dan pemutakhiran

74

LAMPIRAN 2 Misi IV : Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak Tujuan IV : Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien Sasaran Strategis Uraian 3.5. Tersedianya Program Penyediaan dan Pelayanan data dan informasi statistik.

3.6. Terselenggaranya pelatihan untuk menyamakan konsep, definisi dan metodologi pengumpulan data baik teknis lapangan maupun kuesioner (daftar isian) 4.1 Meningkatnya hubungan baik dengan pengguna data

Indikator Kinerja Persentase tersusunya Publikasi Kabupaten Bandung Dalam Angka tepat waktu

2010 100% (Nov)

2011 100% (Nov)

Target 2012 100% (Okt)

Persentase tersusunya Publiksi Kecamatan Dalam Angka Kabupaten Bandung tepat waktu Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Propinsi tepat waktu Jumlah Jenis Publikasi yang diterbitkan Seksi IPDS Persentase MFD dan MBS sering berubah sehingga mutlak dimutakhirkan

100% (Des)

100% (Des)

100% (Nov)

100% (Okt)

100% (Sept)

100%

100%

100%

100%

100%

32

32

32

32

32

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

Persentase terselenggaranya sosialisasi kegiatan BPS Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data dan cakupan datanya

100%

100%

100%

100%

100%

80%

85%

90%

90%

90%


80%

80%

90%

95%

100%


2013 100% (Sept)

2014 100% (Sept) )

Cara mencapai tujuan dan sasaran Kebijakan Program Memelopori Penyediaan dan terselenggaranya pelayanan kegiatan statistik yang informasi statistik efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada azas keterpaduan, keakuratan dan pemutakhiran

Menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk mempermu-dah pengguna dalam menganalisis data dan informasi statis-tik sehingga dapat melakukan perbandingan antar data dan antar wilayah.

Penyediaan dan pelayanan informasi statistik

75

LAMPIRAN 2 Misi V : Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien Tujuan V : Meningkatnya kerjasama terutama dengan pemerintah daerah dalam hal kebutuhan data sektoral di wilayah terkecil. Sasaran Strategis Target Cara mencapai tujuan dan sasaran Uraian Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Kebijakan Program 4.2. Meningkatkan efektivitas dan jumlah pengunjung yang datang ke 115 102 110 120 150 Melakukan koor-dinasi Penyediaan dan efisiensi diseminasi data dan informasi perpustakaan BPS Kabupaten Bandung org org org org org dengan penyelenggara pelayanan statistik statistik di Kab. Bandung informasi statistik untuk menunjang pengemban-gan Sistem Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga 40 50 50 60 60 Statistik nasional. lainnya yang menerima publikasi BPS 5.1. Meningkatnya kerjasama dengan Persentase terlaksananya kerjasama dalam 100% 100% 100% 100% 100% Melakukan koor-dinasi Penyediaan dan pemerintah daerah maupun dengan menyediaan data sesuai dengan kebutuhan dengan penye-lenggara pelayanan lembaga statistik/ penelitian atas dasar pemerintah daerah Kabupaten Bandung statistik di Kabupaten informasi statistik saling menghormati, kemandirian dan Bandung untuk menguntungkan dalam rangka menghamenunjang pengembangan silkan data dan informasi statistik Sistem Statistik nasional. berkualitas internasional


76

LAMPIRAN 3 INDIKATOR KINERJA UTAMA Unit Organisasi Tugas Fungsi

No. (1) 1

2

: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung : Melaksanakan tugas pemerintah di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik; b. Penyelenggaraan statistik dasar; c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS; d. Fasilitasi pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. INDIKATOR SASARAN SUMBER DATA ALASAN (3) (2) (4) (5) Meningkatkan sarana Pengadaan tanah perkantoran baru dengan Sub Bagian Tata Usaha Selama ini masih menggunakan aset Pem-Da Kabupaten dan Prasaran Serfitikat Hak Milik BPS Kabupaten Bandung Bandung Perkantoran yang Persentase pemeliharaan Gedung BPS Kabupaten Sub Bagian Tata Usaha Ada beberapa kerusakan bangunan seperti cat sudah kusam representatif Bandung di lingkungan Pem-Kab Kab Bandung dan berlumut, beberapa titik bocor. Pengadaan Motor dalam rangka pemenuhan Sub Bagian Tata Usaha Belum terpenuhinya seluruh KSK (koordinator Statistik) Prasarana petugas Lapangan Memiliki Motor/kendaraan dinas Pengadaan Mobil dalam rangka pemenuhan Sub Bagian Tata Usaha Lebih meningkatkan kelancaran kegiatan Perkantoran Operasional Perkantoran Persentase Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Sub Bagian Tata Usaha Agar barang aset negara tetap awet dan memperpanjang usia Roda 2 dan peralatan perkatoran (Aset) aset Pengadaan Lap Top dalam pemenuhan Kekurangan Sub Bagian Tata Usaha Belum terpenuhinya LAP TOP di seluruh KSK (Koordinator Lap Top untuk KSK Statistik Kecamatan)


Pengadaan Printer dalam pemenuhan kekurangan prasarana Kantor Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan Persentase pegawaiyang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1 (S1) (target jumlah pegawai D4/S1 sebanyak 25 orang) Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu



Untuk menunjang kelancaran kegiatan perkantoran


Syarat utama pegawai Negeri Sipil


Masih dirasakan kekurangan tenaga yang berpindidikan setaraf S1.


Syarat menduduki jabatan eselon


Belum adanya pegawai dengan fungsional pranata komputer.

77

LAMPIRAN 3 3

4

5




Persentase terlaksananya penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dengan baik pembayran Gaji, dan tunjangan Lainnya Laporan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan BPS Kabupaten Bandung Ke BPS Provinsi Jawa Barat maupun BPS RI Persentase sarana TIK dalam kondisi baik.


Kelancaran pelaksanaan perkantoran


Laporan pertanggungjawaban anggaran


Menunjang kelancaran SSN



Menunjang kualitas diseminasi data

Persentase pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik Persentase pegawai yang menguasi komputer / one man one PC Persentase pelaksanaan Susenas dan Susenas Panel yang lengkap, akurat dan tepat waktu.


Menunjang kecepatanpengolahan, pekerjaan pada umumnya dan kualitas diseminasi data Menunjang pekerjaan perkantoran sehari-hari

Sub Bagian Tata Usaha Seksi Statistik Sosial


Persentase pelaksanaan Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang lengkap, akurat dan tepat waktu.



Persentase pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang tepat waktu


Data yang dapat menggambarkan ketenagkerjaan



Data yang dapat menggambarkan data politik dan keamanan di Kabupaten Bandung.

Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Sosial yang lengkap, akurat dan tepat waktu




78

LAMPIRAN 3 6


Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen Sensus Pertanian (ST 2013) yang lengkap, akurat dan tepat waktu


Data Dasar dari seluruh kegiatan statistik yang berhubungan dengan pertanian

Persentase pemasukan dokumen Statistik Tanaman Pangan/Ubinan yang lengkap akurat dan tepat waktu



Persentase pemasukan dokumen Statistik Tanaman Hortikutura dan indikator pertanian yang lengkap akurat dan tepat waktu



Persentase pemasukan dokumen Statistik Peternakan dan RPH (Rumah Potong Hewan) yang lengkap akurat dan tepat waktu



Persentase pemasukan Statistik Kehutanan yang lengkap akurat dan tepat waktu






Persentase pemasukan dokumen dari Statistik Pertambangan yang lengkap akurat dan tepat waktu










79

LAMPIRAN 3 7

8



Persentase pemasukan dokumen statistik transportasi yang lengkap dan akurat. Persentase pemasukan dokumen statistik harga produsen yang lengkap dan akurat. Persentase pemasukan dokumen statistik Harga Pedesaan yang lengkap dan akurat. Persentase pemasukan dokumen statistik Keuangan Daerah,BUMD, Lembaga Keuangan dan Monitoring valas yang lengkap dan akurat. Persentase pemasukan dokumen bidang jasa dan pariwisata. Persentase pemasukan dokumen Statistik Harga Produsen Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Distribusi yang tepat waktu Persentase Penyusunan PDRB Lapangan Usaha berdasarkan SNA 2008 serta perubahan Tahun Dasar dari 2000=100 menjadi 2010=100 Persentase tersusunnya Buku publikasi PDRB menurut lapangan usaha tepat waktu Persentase tersusunnya Publikasi PDRB menurut Penggunaan tepat waktu. Persentase tersusunnya Publiksi Statistik Daerah (Statda) Kabupaten tepat waktu. Persentase tersusunnya Publikasi Statistik Daerah Kecamatan tepat waktu. Jumlah Jenis Publikasi yang diterbitkan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung data Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yaitu pengumpulan dan pemasukan data sekunder dan survei-survei Khusus akurat dan tepat waktu


Seksi Statistik Distribusi Seksi Statistik Distribusi Seksi Statistik Distribusi Seksi Statistik Distribusi


Seksi Statistik Distribusi Seksi Statistik Distribusi Seksi Statistik Distribusi Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik


Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Response rate dapat menggambarkan tingkat akurasi data Response rate dapat menggambarkan tingkat akurasi data Response rate dapat menggambarkan tingkat akurasi data

Response rate dapat menggambarkan tingkat akurasi data Response rate dapat menggambarkan tingkat akurasi data Adanya relevansi indikator makro ekonomi dengan perkembangan tata kelola ekonomi dunia akibat dari pengaruh teknologi Publikasi memuat data yang lengkap dan rinci yang dibutuhkan oleh semua pihak Publikasi memuat data yang lengkap dan rinci yang dibutuhkan oleh semua pihak Publikasi memuat data yang lengkap dan rinci yang dibutuhkan oleh semua pihak Publikasi memuat data yang lengkap dan rinci yang dibutuhkan oleh semua pihak Publikasi memuat data yang lengkap dan rinci yang dibutuhkan oleh semua pihak Response rate dapat menggambarkan tingkat akurasi data

80

LAMPIRAN 3 9


Persentase tersusunya Publikasi Kabupaten Bandung Dalam Angka tepat waktu Persentase tersusunya Publiksi Kecamatan Dalam Angka Kabupaten Bandung tepat waktu Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Propinsi tepat waktu Jumlah Jenis Publikasi yang diterbitkan Seksi IPDS

Persentase MFD dan MBS sering berubah sehingga mutlak dimutakhirkan 10



11



Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik Sub Bagian Tata Usaha



Sosialisasi meningkatkan awareness masyarakat terhadap pentingnya data statistik

Publikasi memuat data yang lengkap dan rinci yang dibutuhkan oleh semua pihak Pengolahan tepat waktu mendudukung penyajian data

Publikasi memuat data yang lengkap dan rinci yang dibutuhkan oleh semua pihak MFD dan MBS sering berubah sehingga mutlak dimutakhirkan

Keseragaman pemahaman konsep dan definisi serta prosedur survei


Seksi Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Konsumen yang puas terhadap cakupan dan akurasi data BPS menggambarkan minat dan kepercayaan terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS



memberikan rasa nyaman terhadap konsumen data


81

LAMPIRAN 3 12

13


jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kabupaten Bandung


Jumlah pengunjung yang semakin meningkat menggambarkan minat dan kepercayaan terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS



Jumlah instansi pemerintah dan lembaga yang menerima publikasi BPS menunjukkan pelayanan prima kepada pengguna data.




Seksi, Sosial, Produksi, Distribusi dan Neraca Wilayah dan Analisis, dan seksi IPDS

Kebutuhan data Pemerintah Daerah sangat dirasakan terutama data sosial ekonomi yang tepat waktu

82

LAMPIRAN 4 RENCANA KERJA TAHUNAN BPS KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 Tujuan I : Meningkatkan sarana dan prasarana Perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaran SSN No. INDIKATOR SASARAN (1) (3) 1.1 Meningkatkan sarana dan Pengadaan tanah perkantoran baru dengan Sertifikat Hak Milik BPS Kabupaten Bandung Prasaran Perkantoran yang representatif Persentase pemeliharaan Gedung BPS Kabupaten Bandung di lingkungan Pem-Kab Kab Bandung

TARGET (4) 10% 100%


9

Pengadaan Mobil dalam rangka pemenuhan operasional Perkantoran

1



100%

83

LAMPIRAN 4 Tujuan II : Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Penyelenggraan SSN (sisitem Statistik Nasional). 2.1


Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan

100%

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1 (S1)

37,8%


100%


2.3



5


100%


100%


95%


0%


100%


100%


84

LAMPIRAN 4 Tujuan III : Menghasilkan Data yang di dasarkan pada Metodologi yang dapat di pertanggungjawabkan sehingga meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas 3.1

3.2



Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Susenas Panel yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

100%

Persentase pelaksanaan Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

100%

Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang tepat waktu

100%


100%


100%

Persentase pemasukan dokumen Statistik Tanaman Pangan/Ubinan yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen Statistik Tanaman Hortikultura dan indikator pertanian yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen Statistik Peternakan dan RPH (Rumah Potong Hewan) yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan Statistik Kehutanan yang lengkap akurat dan tepat waktu

100%

Persentase pemasukan dokumen statistik industri Besar/Sedang Tahunan dan Bulanan yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen dari Statistik Pertambangan yang lengkap akurat dan tepat waktu

75% 100%


85%


100%


100% 100% 100%

85

LAMPIRAN 4 Lanjutan Tujuan III 3.3

3.4



Persentase pemasukan dokumen statistik transportasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

100%

Persentase pemasukan dokumen statistik Harga Pedesaan yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

100%

Persentase pemasukan dokumen statistik Keuangan Daerah, BUMD, Lembaga Keuangan dan Monitoring Valas yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase pemasukan dokumen statistik bidang jasa dan pariwisata yang lengkap, akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen statistik harga Produsen yang lengkap, akurat dan tepat waktu

100%

Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Distribusi yang tepat waktu

100%

Persentase Penyusunan PDRB Lapangan Usaha berdasarkan SNA 2008 serta perubahan Tahun Dasar dari 2000=100 menjadi 2010=100

75%

Persentase tersusunnya Publikasi PDRB menurut lapangan usaha tepat waktu Persentase tersusunnya Publikasi PDRB menurut Penggunaan tepat waktu.

100%

100% (Sept) 100%


100% (Sept)


100% (Nov)

Jumlah Jenis Publikasi yang diterbitkan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Persentase pendukung data Neraca Wilayah yang berupa pengumpulan data sekunder dan dan surveisurvei khusus akurat dan tepat waktu


33 100%

86

LAMPIRAN 4 Lanjutan Tujuan III 3.5


Persentase tersusunya Publikasi Kabupaten Bandung Dalam Angka tepat waktu

100% (Okt)


100% (Okt)

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Propinsi tepat waktu Jumlah Jenis Publikasi yang diterbitkan Seksi IPDS

3.6


100% 32


100%


100%


87

LAMPIRAN 4

Tujuan IV 4.1

4.2

: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien




100%


90%


90%

jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kabupaten Bandung Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS

110 org 50

Tujuan V : Meningkatnya kerjasama terutama dengan pemerintah daerah dalam hal kebutuhan data sektoral di wilayah terkecil. 5.1




100%

88

LAMPIRAN 5 PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUNAN BPS KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 Tujuan I : Meningkatkan sarana dan prasarana Perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaran SSN No. (1) 1.1

TARGET

REALISASI


(4) 10%

(5) 10%

TINGKAT PENCAPAIAN (6) 100%

Persentase pemeliharaan Gedung BPS Kabupaten Bandung di lingkungan PemKab Kab Bandung

100%

100%

100%


9

11

122%


1

-

0%


100%

100%

100%


INDIKATOR


89

LAMPIRAN 5 Tujuan II : Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Penyelenggraan SSN (sisitem Statistik Nasional). No. (1) 2.1

TARGET

REALISASI


(4) 100%

(5) 100%


Persentase pegawaiyang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1 (S1) (target jumlah pegawai D4/S1 sebanyak 25 orang)

30,9%

32,7%

105,9%


100%

100%

100%

5

5

100%

SASARAN (2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

INDIKATOR


2.3



100%

100%

100%


100%

100%

100%



95%

95%

100%


100%

100%

100%


100%

100%

100%


95%

95%

100%


90

LAMPIRAN 5 Tujuan III : Menghasilkan data yang didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik Yang Berkualitas No. (1) 3.1

3.2

TARGET

REALISASI

(3) Persentase pemasukan dokumen Susenas dan Susenas Panel yang lengkap akurat dan tepat waktu.

(4) 100%

(5) 100%


Persentase Pemasukan dokumen Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

100%

100%

100%

Persentase pemasukan dokumen Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang tepat waktu

100%

100%

100%

Persentase pemasukan dokumen statistik Politik dan Keamanan yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

100%

100%

100%

Persentase Pendataan pendukung penyediaan data Sosial yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

100%

65,2%

65,2%

Persentase pemasukan dokumen Statistik Tanaman Pangan/Ubinan yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen Statistik Tanaman Hortikutura yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen Statistik Peternakan dan RPH (Rumah Potong Hewan) yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan Statistik Kehutanan yang lengkap akurat dan tepat waktu

100%

91%

91%

100%

100%

100%

100%

44%

44%

100%

0%

0%

Persentase pemasukan dokumen statistik ndustri Besar/Sedang Tahunan dan Bulanan yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen statistik Konstruksi yang lengkap akurat dan tepat waktu

70%

62,5%

83%

80%

62,5%

78%

Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Produksi yang lengkap dan tepat waktu

100%

87,5%

88%



INDIKATOR


91

LAMPIRAN 5 Lanjutan Tujuan III No.

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

(1) 3.3

(2) Tersedianya data dan informasi statistik Distribusi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.

(3) Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen statistik transportasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase pemasukan dokumen statistik Harga Konsumen yang lengkap dan akurat. Persentase pemasukan dokumen statistik Keuangan Daerah, BUMD, lembagan keuangan dan motoring valas yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase pemasukan dokumen Statistik jasa dan pariwisata yang lengkap dan akurat. Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen statistik harga produsen yang lengkap akurat dan tepat waktu. Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Distribusi yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase Penyusunan PDRB Lapangan Usaha berdasarkan SNA 2008 serta perubahan Tahun Dasar dari 2000=100 menjadi 2010=100 Persentase pengumpulan dan pemasukan data sekunder dan survei-survei Khusus akurat dan tepat waktu Persentase tersusunnya Publikasi PDRB menurut lapangan usaha tepat waktu

(4) 100%

(5) 100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

114%

114%

100%

96.0%

96%

75%

10%

13%

100%

100%

100%

100% (Sept) 100% (Okt) 100% (Sept) 100% (Nov) 33

100% (Sept) 100%

100%

100% (Sept) 100%

100%

33

100%

100%

83,02

83,02

3.4


Persentase tersusunnya Publikasi PDRB menurut Penggunaan tepat waktu. Persentase tersusunnya Publiksi Statistik Daerah (Statda) Kabupaten tepat waktu. Persentase tersusunnya Publikasi Statistik Daerah Kecamatan tepat waktu. Jumlah Jenis Publikasi yang diterbitkan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Persentase pelaksanaan pendataan pendukung data Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yaitu pengumpulan dan pemasukan data sekunder dan survei-survei Khusus akurat dan tepat waktu


100%

100%

92

LAMPIRAN 5 Lanjutan Tujuan III No. (1) 3.5

TARGET

REALISASI

(3) Persentase tersusunya Publikasi Kabupaten Bandung Dalam Angka tepat waktu

(4) 100% (Okt)

(5) 100%



100% (Nov)

100%

100%

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Propinsi tepat waktu

100%

100%

100%

32

32

100%


100%

100%

100%


100% (Okt)

100%

100%


100%

100%

100%


INDIKATOR

Jumlah Jenis Publikasi yang diterbitkan Seksi IPDS

3.6



93

LAMPIRAN 5 Tujuan IV No. (1) 4.1

4.2

: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien TARGET

REALISASI


(4) 100%

(5) 100%



90%

100%

111%


90%

75%

83%

Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kabupaten Bandung (Orang)

110

165

113%

Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS (unit)

50

75

150%

100%

100%

SASARAN (2) Meningkatnya hubungan baik dengan pengguna data


INDIKATOR





100%

94

LAMPIRAN 6 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BPS KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 Tujuan I : Meningkatkan sarana dan prasarana Perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaran SSN No. (1) 1.1

TARGET

REALISASI


(4) 10%

(5) 10%


Persentase pemeliharaan Gedung BPS Kabupaten Bandung di lingkungan PemKab Kab Bandung

100%

100%

100%

9

11

122%

1

-

0%

100%

100%

100%

SASARAN (2) Meningkatkan sarana dan Prasaran Perkantoran yang representatif Meningkatkan sarana dan Prasaran Perkantoran yang representatif

INDIKATOR

Pengadaan Motor dalam rangka pemenuhan Prasarana petugas Lapangan Pengadaan Mobil dalam rangka pemenuhan Operasional Perkantoran Persentase Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dan peralatan perkatoran (Aset)


PROGRAM (7) Dukungan managemnen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Anggaran BPS Rp. 2.493.402.663 ,-

95


TARGET

REALISASI


(4) 100%

(5) 100%



30,9%

32,7%

105,9%


100%

100%

100%

5

5

100%


100%

100%

100%

Laporan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan BPS Kabupaten Bandung Ke BPS Provinsi Jawa Barat maupun BPS RI Persentase sarana TIK dalam kondisi baik.

100%

100%

100%

95%

95%

100%


100%

100%

100%


100%

100%

100%


95%

95%

100%


INDIKATOR


2.3




PROGRAM (7) Dukungan managemnen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Anggaran BPS Rp. 2.493.402.663 ,-

96

LAMPIRAN 6 Tujuan III : Menghasilkan data yang didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik Yang Berkualitas TINGKAT No. SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROGRAM PENCAPAIAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 3.1 Meningkatkan Ketersediaan Persentase pemasukan dokumen Susenas dan Susenas Panel yang 100% 100% 100% Penyediaan dan Data dan Informasi pada seksi lengkap akurat dan tepat waktu. Pelayanan informasi statistik Sosial yang akurat Statitik Anggaran (P2IS) Persentase Pemasukan dokumen Susenas Modul Sosial Budaya 100% 100% 100% dan tepat waktu Rp. 1.152.621.000,dan Pendidikan yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

3.2


Persentase pemasukan dokumen Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang tepat waktu

100%

100%

100%

Persentase pemasukan dokumen statistik Politik dan Keamanan yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

100%

100%

100%

Persentase Pendataan pendukung penyediaan data Sosial yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

100%

65,2%

65,2%

Persentase pemasukan dokumen Statistik Tanaman Pangan/Ubinan yang lengkap akurat dan tepat waktu

100%

91%

91%

Persentase pemasukan dokumen Statistik Tanaman Hortikutura yang lengkap akurat dan tepat waktu

100%

100%

100%

Persentase pemasukan dokumen Statistik Peternakan dan RPH (Rumah Potong Hewan) yang lengkap akurat dan tepat waktu

100%

44%

44%

Persentase pemasukan Statistik Kehutanan yang lengkap akurat dan tepat waktu

100%

0%

0%


70%

62,5%

83%


80%

62,5%

78%

Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Produksi yang lengkap dan tepat waktu

100%

87,5%

88%


97


SASARAN

(1) 3.3


3.4


INDIKATOR (3) Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen statistik transportasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase pemasukan dokumen statistik Harga Konsumen yang lengkap dan akurat. Persentase pemasukan dokumen statistik Keuangan Daerah, BUMD, lembagan keuangan dan motoring valas yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase pemasukan dokumen Statistik jasa dan pariwisata yang lengkap dan akurat. Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen statistik harga produsen yang lengkap akurat dan tepat waktu. Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Distribusi yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase Penyusunan PDRB Lapangan Usaha berdasarkan SNA 2008 serta perubahan Tahun Dasar dari 2000=100 menjadi 2010=100 Persentase pengumpulan dan pemasukan data sekunder dan survei-survei Khusus akurat dan tepat waktu Persentase tersusunnya Publikasi PDRB menurut lapangan usaha tepat waktu Persentase tersusunnya Publikasi PDRB menurut Penggunaan tepat waktu. Persentase tersusunnya Publiksi Statistik Daerah (Statda) Kabupaten tepat waktu. Persentase tersusunnya Publikasi Statistik Daerah Kecamatan tepat waktu. Jumlah Jenis Publikasi yang diterbitkan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Persentase pelaksanaan pendataan pendukung data Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yaitu pengumpulan dan pemasukan data sekunder dan survei-survei Khusus akurat dan tepat waktu


TARGET

REALISASI

(4) 100%

(5) 100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

114%

114%

100%

96.0%

96%

75%

10%

13%

100%

100%

100%

100% (Sept) 100% (Okt) 100% (Sept) 100% (Nov) 33

100% (Sept) 100%

100%

100% (Sept) 100%

100%

33

100%

100%

83,02

83,02

PROGRAM (7) Penyediaan dan Pelayanan informasi Statitik Anggaran (P2IS) Rp. 1.152.621.000,-

100%

100%

98


INDIKATOR

TARGET

REALISASI


(4) 100% (Okt)

(5) 100%



100% (Nov)

100%

100%


100%

100%

100%

32

32

100%


100%

100%

100%


100% (Okt)

100%

100%


100%

100%

100%



3.6




99

LAMPIRAN 6 Tujuan IV Efisien No. (1) 11

12

: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan TARGET

REALISASI


(4) 100%

(5) 100%



90%

100%

111%


90%

75%

83%


110

165

113%


50

75

150%

100%

100%



INDIKATOR

Tujuan V : Meningkatnya kerjasama terutama dengan pemerintah daerah dalam hal kebutuhan data sektoral di wilayah terkecil. 13 Meningkatnya kerjasama Persentase terlaksananya kerjasama dalam menyediaan data 100% dengan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah Kabupaten Bandung maupun dengan lembaga statistik/ penelitian atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional



-

100

LAMPIRAN 7 PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUNAN BPS KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 Tujuan I : Meningkatkan sarana dan prasarana Perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaran SSN No. (1) 1.1


INDIKATOR


TARGET

REALISASI

(4) -

(5) -

400 gdg 300m2 hal 9

400 gdg 300m2 hal 11

100%

Jumlah Pengadaan Mobil dalam rangka pemenuhan Prasarana petugas Lapangan

1

0

0%

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dan peralatan perkatoran (Aset)

-

-

100%

(3) Luas Tanah dan gedung perkantoran baru dengan Serfitikat Hak Milik BPS Kabupaten Bandung Luas pemeliharaan Gedung dan HalamanBPS Kabupaten Bandung di lingkungan Pem-Kab Kab Bandung Jumlah Pengadaan Motor dalam rangka pemenuhan Prasarana petugas Lapangan


122%

101


2.2

2.3

TARGET

REALISASI

(3) Jumlah pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan

(4) 44

(5) 44


Jumlah pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1 (S1) (target 25 pegawai yang berpendidikan DIV atau S1)

17

18

105,9%

Jumlah pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon

7

7

100%

Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

5

5

100%


Jumlah Pegawai BPS Kab Bandung peneriman pembayaran Gaji, dan tunjangan Lainnya dengan baik

44

44

100%

20 jenis laporan

20 jenis laporan

100%


Jumlah sarana TIK dalam kondisi baik.

50

50

100%

-

-

-

Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik

44

44

100%

Jumlah pegawai yang menguasi komputer / one man one PC

44

44

100%


INDIKATOR


jumlah pegawai fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat ahli


102

LAMPIRAN 7 Tujuan III : Menghasilkan data yang didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik Yang Berkualitas No. (1) 3.1

TARGET

REALISASI

(4) 1.170

(5) 1.170


Jumlah responden Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Rumah Tangga).

280

280

100%

Jumlah responden dokumen Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) (Rumah Tangga).

570

570

100%

1

1

100%

Jumlah dokumen pendataan pendukung penyediaan data Sosial.

905

746

82,43%

Jumlah pemasukan dokumen Statistik Tanaman Pangan/Ubinan

560

510

91%

Jumlah pemasukan dokumen Statistik Tanaman Hortikutura

6

6

100%

Jumlah pemasukan dokumen Statistik Peternakan dan RPH (Rumah Potong Hewan) yang lengkap akurat dan tepat waktu Jumlah pemasukan Statistik Kehutanan

50

22

44%

19

0

0%

Jumlah pemasukan dokumen statistik industri Besar/Sedang Tahunan dan Bulanan Jumlah pemasukan dokumen statistik Konstruksi (Perusahaan Konstruksi bulanan, Tahunan dan Non Badan Hukum)

1.225

703

57,39%

427

384

89,93%

Jumlah Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Produksi

3.043

3.302

108,51%


INDIKATOR (3) Jumlah responden Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan susenas panel (Rumah Tangga).

Jumlah dokumen statistik Politik dan Keamanan

3.2



103


SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

(1) 3.3


(3) Jumlah pemasukan dokumen statistik transportasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Jumlah pemasukan dokumen statistik Harga Konsumen yang lengkap dan akurat. Jumlah pemasukan dokumen statistik Keuangan Daerah, BUMD, lembagan keuangan dan motoring valas yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Jumlah pemasukan dokumen Statistik jasa dan pariwisata yang lengkap dan akurat. Jumlah pemasukan dokumen statistik harga produsen yang lengkap akurat dan tepat waktu. Jumlah dokumen pendataan pendukung penyediaan data Distribusi yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Jumlah LK Penyusunan PDRB Lapangan Usaha berdasarkan SNA 2008 serta perubahan Tahun Dasar dari 2000=100 menjadi 2010=100 Persentase pengumpulan dan pemasukan data sekunder dan survei-survei Khusus akurat dan tepat waktu Jumlah Publikasi PDRB menurut lapangan usaha (eks)

(4) 9

(5) 9


216

216

100%

4

4

100%

152

147

100%

612

612

114%

1.595

1.520

95,30%

152

19

13%

50

50

100%

5

5

100%

Jumlah Publikasi PDRB menurut Penggunaan (soft copy )

1

1

100%

Jumlah Publiksi Statistik Daerah (Statda) Kabupaten (eks).

20

20

100%

Jumlah Publikasi Statistik Daerah Kecamatan (eks).

93

93

100%

Persentase pelaksanaan pendataan pendukung data Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yaitu pengumpulan dan pemasukan data sekunder dan survei-survei Khusus akurat dan tepat waktu

159

128

80,2%

3.4



104


TARGET

REALISASI

(3) Jumlah Publikasi Kabupaten Bandung Dalam Angka tepat waktu

(4) 20

(5) 20


Jumlah Publiksi Kecamatan Dalam Angka Kabupaten Bandung tepat waktu

93

93

100%

4.558

4.845

106,29%

Jumlah MFD yang dimutakhirkan

31

31

100%

Banyaknya Pelatihan yang dilakukan

4

4

100%


INDIKATOR

Jumlah hasil Pengolahan Data yang dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu (Dokumen Susenas, Sakernas, NTP, PIPA, Penggilingan, Pengeringan)

3.6



105

LAMPIRAN 7 Tujuan IV No. (1) 4.1

: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien TARGET

REALISASI

(3) Jumlah terselenggaranya sosialisasi kegiatan BPS

(4) 1

(5) 1


Jumlah konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data dan cakupan datanya (Orang)

110

123

111%

4

2

50%


110

165

113%


50

50

100%

1

100%


INDIKATOR

Banyaknya Lemari penyimpanan buku di Perpustakaan Kabupaten Bandung yang representative dan prasana penunjang perpustakaan 4.2






1

106

LAMPIRAN 8 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 DENGAN TAHUN 2012 BPS KABUPATEN BANDUNG Tujuan I : Meningkatkan sarana dan prasarana Perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaran SSN No.

SASARAN

(1) 1.1


INDIKATOR

TARGET

REALISASI

TINGKAT PENCAPAIAN

2011 (4) -

2012 (5) 10%

2011 (6) -

2012 (7) 10%

2011 (8) -

2012 (9) 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


11

9

11

11

275%

122%


0%

1

0%

-

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(3) Pengadaan tanah perkantoran baru dengan Serfitikat Hak Milik BPS Kabupaten Bandung Persentase pemeliharaan Gedung BPS Kabupaten Bandung di lingkungan PemKab Kab Bandung



107



2.3



REALISASI

TINGKAT PENCAPAIAN

2011 (4) 100%

2012 (5) 100%

2011 (6) 100%

2012 (7) 100%

2011 (8) 100%

2012 (9) 100%


38%

37,8%

38%

40,9%

101%

108,2%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

5

5

5

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

Laporan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan BPS Kabupaten Bandung Ke BPS Provinsi Jawa Barat maupun BPS RI Persentase sarana TIK dalam kondisi baik.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

96%

95%

101%

100%


-

-

-

-

-

-


87%

100%

90%

100%

104%

100%


100%

95%

100%

95%

100%

100%



TARGET

INDIKATOR


108

LAMPIRAN 8 Tujuan III : Menghasilkan data yang didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik Yang Berkualitas TARGET REALISASI TINGKAT PENCAPAIAN No. SASARAN INDIKATOR 2011 2012 2011 2012 2011 2012 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3.1 Meningkatkan Persentase pemasukan dokumen Susenas dan Susenas Panel yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ketersediaan Data dan lengkap akurat dan tepat waktu. Informasi pada seksi Persentase Pemasukan dokumen Susenas Modul Sosial Budaya 100% 100% 100% 100% 100% 100% statistik Sosial yang akurat dan Pendidikan yang lengkap, akurat dan tepat waktu. dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen Survei Angkatan Kerja Nasional 100% 100% 100% 100% 100% 100% (Sakernas) yang tepat waktu Persentase pemasukan dokumen statistik Politik dan Keamanan 100% 100% 100% yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase Pendataan pendukung penyediaan data Sosial yang 100% 100% 80,6 82,4% 82,4% 80,6% lengkap, akurat dan tepat waktu. 3.2 Tersedianya data dan Persentase pemasukan dokumen Statistik Tanaman 100% 100% 100% 91% 100% 91% informasi statistik Pangan/Ubinan yang lengkap akurat dan tepat waktu Produksi yang lengkap, Persentase pemasukan dokumen Statistik Tanaman Hortikutura 100% 100% 100% 100% 100% 100% akurat, dan tepat waktu yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen Statistik Peternakan dan RPH 100% 100% 100% 50% 100% 50% (Rumah Potong Hewan) yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan Statistik Kehutanan yang lengkap akurat 100% 100% 100% 0% 100% 0% dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen statistik ndustri Besar/Sedang 70% 75% 63% 57,39% 100% 76,5% Tahunan dan Bulanan yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen Pertambangan dan energi 100% 100% 97% 100% 97% 100% statistik yang lengkap akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen statistik Konstruksi yang lengkap 80% 80% 63% 89,9% 89% 105,8% akurat dan tepat waktu Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data 100% 100% 76,1% 87,5% 76,1% 87,5% Produksi yang lengkap dan tepat waktu


109


3.4

SASARAN (2) Tersedianya data dan informasi statistik Distribusi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.


TARGET

INDIKATOR (3) Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen statistik transportasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase pemasukan dokumen statistik Harga Konsumen yang lengkap dan akurat. Persentase pemasukan dokumen statistik Keuangan Daerah, BUMD, lembagan keuangan dan motoring valas yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase pemasukan dokumen Statistik jasa dan pariwisata yang lengkap dan akurat. Persentase pelaksanaan dan pemasukan dokumen statistik harga produsen yang lengkap akurat dan tepat waktu. Persentase Pelaksanaan Pendataan pendukung penyediaan data Distribusi yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Persentase Penyusunan PDRB Lapangan Usaha berdasarkan SNA 2008 serta perubahan Tahun Dasar dari 2000=100 menjadi 2010=100 Persentase pengumpulan dan pemasukan data sekunder dan survei-survei Khusus akurat dan tepat waktu Persentase tersusunnya Publikasi PDRB menurut lapangan usaha tepat waktu Persentase tersusunnya Publikasi PDRB menurut Penggunaan tepat waktu. Persentase tersusunnya Publiksi Statistik Daerah (Statda) Kabupaten tepat waktu. Persentase tersusunnya Publikasi Statistik Daerah Kecamatan tepat waktu. Jumlah Jenis Publikasi yang diterbitkan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Persentase pelaksanaan pendataan pendukung data Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yaitu pengumpulan dan pemasukan


REALISASI

TINGKAT PENCAPAIAN

2011 (4) 100%

2012 (5) 100%

2011 (6) 100%

2012 (7) 100%

2011 (8) 100%

2012 (9) 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

96,7%

100%

96,7%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

96.0%

100%

96%

25%

75%

35%

10%

140%

13%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% )

100%

100%

100%

100%

-

100%

-

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

33

33

33

33

100%

100%

100%

83,0%

83,0%

110

LAMPIRAN 8 data sekunder dan survei-survei Khusus akurat dan tepat waktu Lanjutan Tujuan III No. (1) 3.5



REALISASI

TINGKAT PENCAPAIAN

2011 (4) 100%

2012 (5) 100%

2011 (6) 100%

2012 (7) 100%

2011 (8) 100%

2012 (9) 100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

32

32

32

32

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%



3.6

TARGET

INDIKATOR


111

LAMPIRAN 8 Tujuan IV : Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien No.

SASARAN

(1) 11

(2) Meningkatnya hubungan baik dengan pengguna data

12


TARGET TARGET 2011 2012 (4) (4) 100% 100%

REALISASI TARGET 2011 2012 (5) (4) 100% 100%

TINGKAT PENCAPAIAN 2011 2012 (5) (6) 100% 100%


85%

90%

88%

100%

103%

111%


80%

90%

75%

75%

94%

83%

jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kabupaten Bandung

102%

110

115

165

113%

113%


50

50

55

75

110%

150%

INDIKATOR (3) Persentase terselenggaranya sosialisasi kegiatan BPS

Tujuan V : Meningkatnya kerjasama terutama dengan pemerintah daerah dalam hal kebutuhan data sektoral di wilayah terkecil. 13




100%

100%

100%

100%

100%

100%

112

LAMPIRAN 9 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BPS KABUPATEN BANDUNG MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2012

No

Jenjang Pendidikan

Unit Organisasi

[1]

[2]

JUMLAH

S3

S2

S1/D IV

D III

SLTA

SLTP

SD

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

1.

Kepala BPS kabupaten Bandung

-

-

1

-

-

-

-

1

2.


-

-

2

-

3

1

-

6

3.


-

-

1

-

2

-

-

3

4.


-

-

2

-

1

-

-

3

5.


-

-

1

-

3

-

-

4

6.

IPDS

-

-

1

-

1

-

-

2

7

Seksi Nerwilis

-

1

1

-

1

-

-

3

8

KSK

-

-

9

4

8

1

-

22

-

1

18

4

9

2

-

44

JUMLAH


113

LAMPIRAN 9


114

L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG

Recommend Documents