IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan beserta Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan serta sebagai sumber informasi untuk perbaikan perencanaan ke depan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 sudahmemenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pencapaian indikator persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif sebesar 50% (target 40%), indikator persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas sebesar 100% (target 100%), dan indikator persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kinerja sebesar 73,47% (target 70%). Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian ketigaindikator di atas adalah sosialisasi, advokasi, fasilitasi ke UPT Vertikal, pengalokasian anggaran sesuai dengan prioritas, dan peningkatan kemampuan SDM. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena adanya revisi anggaran, beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan penyerapan anggaran yang tidak optimal karena adanya self blocking, masih kurang SDM perencana di daerah,dan adanya perbedaan persepsi antara evaluator LAKIP dengan satker terhadap kertas kerja evaluasi. Upaya pemecahan masalah yang diusulkan adalah upaya pelaksanan kegiatan sesuai dengan waktu yang direncanakan, sosialisasi perencanaan yang intensif kepada satker, dan koordinasi dengan evaluator sebelum pelaksanaan evaluasi LAKIP. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar 78,0% dari dana yang digunakan sebesar Rp. 194.069.113.000,- (alokasi akhir Rp. 274.271.133.000,-). Sesuai tugas Setditjen Pelayanan Kesehatan yaitu melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan, maka dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Setditjen Pelayanan Kesehatan serta dialokasikan juga untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Pelayanan Kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.......................................................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF..................................................................................

ii

DAFTAR ISI....................................................................................................

iii

DAFTAR TABEL .............................................................................................

iv

DAFTAR GAMBAR.........................................................................................

V

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Penjelasan Umum Organisasi................................................. B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi................................................................................ C. Sistematika..............................................................................

1 2 5

PERENCANAAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja................................................................ B. Perjanjian Kinerja.....................................................................

6 7

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Pencapaian Kinerja Setditjen Pelayanan Kesehatan ........ 2. Prestasi Setditjen Pelayanan Kesehatan........................... 3. Tupoksi Sekretariat............................................................ B. Realisasi Anggaran.................................................................. C. Sumber Daya Lainnya.............................................................

10 23 28 53 54

PENUTUP......................................................................................

58

LAMPIRAN …………………………………………………………………………

59

BAB III

BAB IV


iii

Daftar Tabel

Tabel 1

Matrik Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2015-2019

Tabel 2

Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2016

Tabel 3

Pencapaian Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi Berjalan Efektif

Tabel 4

Pencapaian persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

Tabel 5

Pencapaian persentase UPT Vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik

Hal

7

8 12 16

20

Tabel 6

Pencapaian Bagian Program dan Informasi Tahun 2016

29

Tabel 7

Pencapaian Bagian Kepegawaian dan Umum

32

Tabel 8

Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran tahun Anggaran 2016

39

Tabel 9

Pencapaian Bagian Hukormas

40

Tabel 10

Rincian Kegiatan Bagian Hukormas

41

Tabel 11

Pencapaian Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

46

Tabel 12

Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan perbagian

Tabel 13

Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan

53

53

Kesehatan Tahun 2016 Berdasarkan jenis belanja Tabel 14

Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekreriat Ditjen Pelayanan Kesehatan yang mendukung langsung pencapaian Indikator

54

KinerjaTahun 2016 Tabel 15

Distribusi Pegawai Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan berdasarkan golongannya

Tabel 16

Distribusi Pegawai Sekretariat Ditjen Pelayanan berdasarkan tingkat pendidikannya

55

55


iv

Daftar Gambar

Gambar 1

Hal

Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Eselon II, III dan IV Setditjen Pelayanan Kesehatan Keadaan Tanggal 31 Desember 2016

Gambar 2

Peta Strategis Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2015-2019

Gambar 3

Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Rujukan Rumah Sakit

2 4

Terintegrasi

(SISRUTE)

24

Gambar 4

Tampilan Aplikasi Pendaftaran Rawat Jalan Online

25

Gambar 5

Dashboard Integrasi SIMRS Ditjen Pelayanan Kesehatan

26

Gambar 6

Tampilan Aplikasi Warta danBeritaYankes

27

Gambar 7

Piagam

Penghargaan

Warta

Yankes

Edisi

02/2016

Sebagai

Juara ke III

27

Gambar 8

Tampilan Aplikasi e-kinerja

28

Gambar 9

Tampilan OfficeGo

36


v

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 1. Koordinasi

dan

penyusunan

rencana,

program,

dan

anggaran,

dan

pengelolaan data dan informasi; 2. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; 3. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat; 4. Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan layanan pengadaan; dan 5. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terdiri atas : 1. Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi

dan

penyusunan

rencana,

program,

dan

anggaran,

dan

pengelolaan data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan. 2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana dan hubungan masyarakat. 3. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.


1

4. Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,

pengelolaan

layanan

pengadaan

barang/jasa,

kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi.

Gambar 1. Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Eselon II, III dan IV Setditjen Pelayanan Kesehatan Keadaan tanggal 31 Desember 2016

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI ORGANISASI

Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Untuk itu semua permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah permasalahan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan juga.

Program pembinaan pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Tantangan strategis yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam meningkatkan akses dan


2

kualitas pelayanan kesehatan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Perlunya penguatan pelayanan kesehatan primer 2. Perlunya penetapan sistem regionalisasi rujukan di seluruh provinsi 3. Perlunya penetapan dan pembangunan sistem rujukan nasional 4. Tidak meratanya jumlah, jenis dan kompetensi SDM Kesehatan 5. Kapasitas manajemen puskesmas dan RS yang tidak merata, dan belum berbasiskan sistem manajemen kinerja 6. Belum tersedianya sarana prasarana dan alkes pada PPK I yang sesuai standar secara merata di seluruh Indonesia 7. Belum terintegrasinya data dan sistem informasi di pusat, daerah, rumah sakit dan puskesmas. 8. Kebijakan pemerintah daerah yang belum tersinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menetapkan visi :

AKSES PELAYANAN KESEHATAN YANG TERJANGKAU DAN BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menjalankan misi sebagai berikut : 1. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan 2. Menyelenggarakan tata kelola yang baik.

Selain itu Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan juga telah menetapkan peta strategi yang menggambarkan hipotesis jalinan sebab akibat dari 15 sasaran strategis (yang menggambarkan arah dan prioritas strategis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang diperlukan guna memampukan dalam mencapai target kinerja yang berkelanjutan di masa yang akan datang). Peta strategi pencapaian visi tersebut disusun berbasiskan pendekatan the balance-score card Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

3

dengan memperhatikan peta strategi pada Renstra Kementerian Kesehatan 20152019. Gambar 2 Peta Strategis Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2015-2019

Peta Strategis disusun untuk mencapai visi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2019 menciptakan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Visi tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk 2 (dua) tujuan strategis yaitu: terwujudnya peningkatan akses pelayanan kesehatan dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (akreditasi fasyankes).

Guna mewujudkan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan sebagai tujuan

dari

Direktorat

Jenderal

Pelayanan

Kesehatan

maka

diperlukan

pelaksanaan proses-proses strategis untuk mewujudkan inovasi pelayanan kesehatan, mewujudkan sistem kolaborasi pendidikan tenaga kesehatan (Dokter Spesialis dan Dokter pada layanan primer), mewujudkan kemitraan berdaya guna tinggi, mewujudkan penguatan sistem rujukan dan mewujudkan optimalisasi fungsi dari fasyankes. Selain itu proses-proses strategis lainnya yang perlu dilaksanakan secara ekselen adalah mewujudkan sistem manajemen kinerja fasyankes dan mewujudkan optimalisasi peran UPT Vertikal. Sasaran-sasaran strategis dalam meningkatkan mutu kelembagaan dari Ditjen Pelayanan Kesehatan adalah : 1) terwujudnya ketepatan alokasi anggaran sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

4

kegiatan prioritas, 2) terwujudnya penguatan mutu, advokasi, pembinaan dan mutu pengawasan, 3) terwujudnya sistem perencanaan terwujudnya

penguatan

mutu

organisasi

Direktorat

yang terintegrasi, 4) Jenderal

Pelayanan

Kesehatan.

Agar sasaran-sasaran strategis terkait perspektif upaya strategis dapat dicapai secara berkelanjutan, maka 2 sasaran strategis terkait perspektif sumber daya harus diwujudkan : 1) tersedianya dukungan regulasi, 2) tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan berbasis kinerja. Dua sasaran strategis ini merupakan pondasi utama yang sangat menentukan dalam pencapaian visi dan tujuan Kemenkes.

C. SISTEMATIKA Sistematika penulisan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terdiri dari: Bab I

Pendahuluan A. Penjelasan Umum Organisasi B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi C. Sistematika

Bab II

Perencanaan Kinerja A. Perencanaan Kinerja B. Perjanjian Kinerja

Bab III

Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran

Bab IV

Penutup

Lampiran


5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Perencanaan Kinerja juga merupakan dasar yang menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan sebuah kegiatan. Dalam rencana kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tahun

2016,

sebagaimana

telah

ditetapkan

dalam

Rencana

Strategis

Kementerian Kesehatan dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya pada program pembinaan upaya kesehatan. Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan mengalami perubahan Struktur Organisasi dan berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, sehingga indikator kinerja yang

telah ditetapkan dan

menjadi tolak ukur kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mengalami perubahan. Sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:


6

Tabel 1 Matrik Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2015-2019 No

Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

1

Meningkatn ya dukungan manajemen dan pelaksanaa n tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan

2

3

4

Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Persentase Satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas Persentase UPT vertikal yang sudah memiliki system manajemen kinerja berbasis renstra Persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kerja

Persentase program direktorat yang 5 mengacu kepada daerah sasaran nasional

Target 2015

2016

2017

2018

2019

30%

40%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

30%

40%

50%

60%

70%

60%

70%

80%

90%

100%

50%

60%

70%

80%

90%

B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Diharapkan melalui perjanjian kinerja dapat terwujud komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja yang diwujudkan dalam penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dalam penyusunan perjanjian kinerja tahun 2016, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian kesehatan tahun 2015-2019. Target kinerja ini menjadi komitmen bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk mencapai target tersebut pada tahun 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

7

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2016 No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2016

Program/Kegiatan Persentase monitoring dan 1

evaluasi yang terintegrasi

40%

berjalan efektif Meningkatnya Persentase satker yang

dukungan manajemen dan 1

2

100%

anggaran sesuai dengan

pelaksanaan tugas

kriteria prioritas

teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan

mendapatkan alokasi

Persentase UPT Vertikal 3

yang dibina dengan indeks

60%

kinerja baik sesuai dengan kontrak kinerja


8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengukur tingkat kinerja yang dicapai menggunakan standar, rencana, atau target serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2016, selain itu pengukuran kinerja dapat menjadi evaluasi untuk perencanaan dan kebijakan dimasa mendatang.

Tahun 2016 adalah tahun pertama Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan melaksanakan tugas dan fungsinya setelah mengalami perubahan dalam struktur

organisasi

(SOTK).

Pengukuran

kinerja

dilakukan

dengan

membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan dalam Rencana Strategis, sehingga diperoleh gambaran

tingkat

keberhasilan

masing-masing

indikator,

Berdasarkan

pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh informasi pencapaian indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang, agar setiap program/kegiatan yang direncanakan ke depan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

MENINGKATKAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN .

Indikator

pencapaian

sasaran

tahun

2016

dalam

Rencana

Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:


9

1. Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 2. Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas 3. Persentase UPT vertikal yang sudah memiliki sistem manajemen kinerja berbasis Rencana Strategis 4. Persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kinerja 5. Persentase program direktorat yang mengacu kepada daerah sasaran nasional.

Namun dari 5 indikator tersebut hanya 3 indikator yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2016 yaitu : 1. Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 2. Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas 3. Persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kinerja.

Pencapaian kegiatan Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2016 dijabarkan sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja Setditjen Pelayanan Kesehatan

Indikator kinerja kegiatan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan merupakan indikator output strategis untuk mencapai indikator outcome di tingkat eselon I (Ditjen Pelayanan Kesehatan). Sekretariat Jenderal Ditjen Pelayanan Kesehatan pada tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan indikator yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:


10

a. Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif

1) Sasaran indikator/kegiatan Terwujudnya sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

2) Definisi operasional Monitoring dan evaluasi terintegrasi adalah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dengan instrumen terintegrasi (gabungan seluruh instrumen dari unit eselon II di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan) secara efektif (tujuan tercapai, tepat sasaran, dan tepat waktu)

3) Cara perhitungan Jumlah pelaksanaan monev terintegrasi yang berjalan efektif dibagi jumlah seluruh pelaksanaan monev terintegrasi dikali 100 persen.

4) Rencana aksi untuk mencapai target Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut telah dibuat adalah berikut : a) Pembuatan instrumen monev terintegrasi b) Pengembangan dashboard c)

Pelaksanaan evaluasi terintegrasi

5) Upaya yang dilakukan untuk mencapai target a) Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan monev terintegrasi tahun 2016 sebesar Rp. 4.047.533.000,b) Pembuatan instrumen monev terintegrasi dengan mengakomodasi kebutuhan data dari direktorat teknis di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan c) Menyusun

rencana

pelaksanaan

monev

terintegrasi

beserta

sampling satkernya tahun 2016 d) Melaksanakan monev terintegrasi dengan RS Rujukan sebagai sampling satker Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

11

e) Menyusun laporan hasil monev terintegrasi tahun 2016.

6) Pencapaian Tabel 3. Pencapaian Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif. INDIKATOR

2015 Target Capaian

Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif

Pada

tahun

30

2016

33,3

telah

TAHUN 2016 Target Capaian

40

2017 Target

2018 Target

2019 Target

60

80

100

50

dilaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan dan juga indikator kinerja dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yaitu evaluasi PHLN, Renstra dan RKP, Dekonsentrasi serta Dana Alokasi Khusus. Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut melibatkan seluruh unit utama di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan khususnya dalam penyusunan instrumen. Integrasi yang dilakukan pada tahun ini adalah mengintegrasikan kebutuhan data dari masing-masing Direktorat Teknis dalam setiap instrumen evaluasi tersebut. Pencapaian indikator kinerja persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif tahun 2016 sebesar 50%, adapun analisa sebagai berikut : • Target tahun 2016 adalah sebesar 40% dengan realisasi sebesar 50% atau pencapaian sebesar 125% dari target • Realisasi tahun 2015 sebesar 33,3% dan realisasi tahun 2016 sebesar 50%, dapat dikatakan meningkat sebesar 14,7%. • Jika dibandingkan dengan target akhir pelaksanaan rencana aksi pada tahun 2019 (100%) maka realisasi tahun 2016 adalah sebesar 50%, diperlukan upaya yang lebih keras dan inovatif untuk mencapai target tersebut.


12

Adapun analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja dari indikator tersebut adalah : • Koordinasi yang rutin dilakukan dengan direktorat-direktorat teknis pelaksana kegiatan. • Pemberian feed back ke pada satker pelaksana kegiatan setelah dilakukannya monev

7) Permasalahan: a) Dana: Tahun 2016 terjadi efisiensi anggaran monev terintegrasi sebesar Rp. 2.979.273.000,- (26,49%), sehingga anggaran yang bisa digunakan sebesar Rp. 1.068.260.000,- mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan. b) Waktu: • Pengambil data (surveior) yang berasal dari direktorat teknis mempunyai kewajiban tugas utama di direktoratnya sehingga waktu pengambilan data bersamaan dengan penyelesaian tugas masing-masing (jadwal yang bentrok). • Adanya revisi anggaran yang berulang-ulang menyebabkan waktu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terbatas. c) SDM: • Jumlah pengambil data (surveior) terbatas • Kemampuan surveior dalam mengambil dan menganalisa data belum merata d) Sarana: Belum

maksimalnya

pemanfaatan

teknologi

informasi

untuk

menunjang pelaksanaan kegiatan monev.

8) Usulan Pemecahan Masalah: a) Dana: • Melakukan optimalisasi sisa dana kegiatan menjadi sebuah kegiatan baru pada tahun 2016


13

• Mengalokasi anggaran untuk pelaksanaan monev terintegrasi tahun 2017 sebesar Rp 2.659.120.000,b) Waktu: Pembuatan jadwal dan rencana kerja monev pada awal tahun anggaran, sehingga rencana kerja yang sudah disepakati dapat berjalan baik sesuai jadwal. c) SDM • Bersurat kepada direktorat teknis untuk dapat menentukan anggota tim pengambil data monev dan berkomitmen untuk dapat melaksanakan rencana kerja monev sesuai dengan kesepakatan. • Melaksanakan pembekalan kepada surveior supaya terdapat persamaan persepsi dalam pengambilan dan analisis data. d) Sarana • Menggunakan tools aplikasi/system informasi dalam mengolah dan menyajikan data hasil monev. • Memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun jejaring monev dengan satker daerah.

9) Efisiensi Sumber Daya: • Untuk pencapaian indikator kinerja tahun 2016 tersebut, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.047.533.000,- namun demikian anggaran tersebut diefisiensi sebesar Rp. 2.979.273.000,- sehingga alokasi yang bisa digunakan sebesar Rp.1.068.260.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.058.318.578,- (99%). Walaupun demikian target yang telah ditetapkan dapat tercapai, hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan monev ke daerah yang tidak dilaksanakan tetap dilakukan menggunakan sarana lainnya (surat, telepon, email, dll). Hal ini menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran. • Menggabungkan kegiatan bimtek dengan monev jika dilaksanakan di wilayah/daerah yang sama. Contoh: pengumpulan data e-renstra, bimtek SIMRS dan Monev DAK di rumah sakit rujukan propinsi dan regional. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

14

10) Realisasi Anggaran: Tahun 2016, anggaran untuk kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 4.047.533.000,- akan tetapi terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.979.273.000,- sehingga anggaran yang bisa digunakan adalah

sebesar

Rp.1.068.260.000,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp.1.058.318.578,- (99%)

b. Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

1) Sasaran indikator/kegiatan Terwujudnya ketepatan alokasi anggaran

2) Definisi Operasional Sesuai dengan rencana aksi kegiatan Setditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2015-2019 tercantum bahwa alokasi anggaran yang dimaksud adalah anggaran yang bersumber dari dana tugas pembantuan. Tetapi pada tahun 2016 dana tugas pembantuan tidak diadakan lagi. Sehingga untuk tahun 2016 yang dimaksud dengan “alokasi anggaran” adalah anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Satker yang dimaksud adalah RS Prov/Kab/Kota dan Dinkes Kab/Kota dengan kriteria yang ditetapkan sebagai berikut : 1. Kab/kota yang menjadi target MDG’s 2. Kab/Kota yang termasuk daerah DTPK 3. Kab/Kota yang memiliki RS Rujukan 4. Kriteria lain yang ditetapkan minimal dengan SK Menkes/Dirjen 5. Satker yang mengajukan usulan.

3) Cara Perhitungan Jumlah satker yang mendapatkan anggaran dengan kriteria prioritas dibagi dengan jumlah satker yang mendapatkan alokasi anggaran pada tahun tersebut dikali 100% Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

15

4) Rencana Aksi Untuk Mencapai Target 1. Penguatan

perencanaan

berjenjang

melalui

Dinkes

Propinsi

menggunakan e-planning Ditjen Yankes 2. Pendampingan proses perencanaan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran dan Ditjen Pelayanan Kesehatan. 3. Monev Terpadu Ditjen Pelayanan Kesehatan

5) Upaya yang dilakukan untuk mencapai target 1. Pengembangan aplikasi perencanaan e-planning Ditjen Yankes untuk menampung usulan dana alokasi khusus dari satker 2. Memberikan otoritas kepada Dinkes Propinsi untuk memberikan validasi/rekomendasi dari usulan satker di wilayah binaannya. 3. Melakukan monev dan pendampingan perencanaan agar satker dapat merencanakan sesuai dengan kegiatan prioritas.

6) Pencapaian Tabel 4. Pencapaian Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas INDIKATOR

TAHUN 2016

2015

Persentase satker yang mendapatka n alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

2017

2018

2019

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Target

Target

100

100

100

100

100

100

100

Pada tahun 2016, Setditjen Pelayanan Kesehatan melakukan kegiatan penguatan

perencanaan

berjenjang

dan

pendampingan

proses

perencanaan satker yang mengusulkan anggaran dana alokasi khusus tahun

2017.

Kegiatan

tersebut

dibagi dalam

4

regional yang

dilaksanakan pada awal tahun. Ouput dari kegiatan adalah tersedianya usulan dana alokasi khusus tahun 2017 dari satker dengan kriteria Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

16

prioritas. Dari hasil pencapaian tersebut dapat dianalisa dengan hasil sebagai berikut : • Jika dibandingkan dengan target indikator tahun 2016 (100%), maka capaian tahun 2016 adalah sebesar 100 % • Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (100%), maka capaian 2016 sama dengan tahun 2015 • Jika dibandingkan dengan target capaian akhir periode rencana strategis (2019), maka capaiannya sama dengan target akhir periode. Adapun analisa keberhasilan pencapaian indikator tersebut adalah : • Adanya komiten yang kuat antara pusat dan daerah dalam menentukan kriteria prioritas

7) Permasalahan Dana : • Terjadi kesalahan akun dalam pengalokasian dana untuk kegiatan perencanaan di Dinkes Propinsi • Terjadi

kelambatan

dalam

penunjukan

PPK

di

daerah

yang

mengakibatkan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Waktu: • Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan jadwal (timeline) yang telah ditentukan • Waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan perencanaan tidak mencukupi karena jumlah satker yang mengajukan usulan cukup banyak. SDM: • Tenaga pendamping perencanaan dari pusat kurang mencukupi • Tenaga operator aplikasi dari satker daerah sering berganti personil, yang menyebabkan harus belajar lagi dari awal. Sarana dan Prasarana • Akses internet yang kurang memadai


17

8) Usulan Pemecahan Masalah Dana: • Advokasi dan pendampingan ke dinkes propinsi dalam perencanaan kegiatan

Waktu: • Pelaksanaan kegiatan perencanaan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah disepakati bersama. SDM: • Mendorong Dinkes Propinsi untuk menetapkan tim perencana dan operator aplikasi dan tidak merubah tim tersebut

minimal sampai

dengan proses perencanaan selesai Sarana dan Prasarana • Mengatur

jadwal

pengisian

usulan

DAK

kedalam

aplikasi

perencanaan (e-planning) sesuai dengan kapasitas internet yang tersedia

9) Efisiensi Sumber Daya : • Untuk pencapaian indikator kinerja tahun 2016 tersebut, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.544.424.000,- namun demikian anggaran tersebut diefisiensi sebesar Rp. 4.146.517.000,- sehingga alokasi yang bisa digunakan sebesar Rp. 1.397.907.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.372.137.322,- (98%) Walaupun demikian target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan capaian sebesar 100%.

Hal

ini

menunjukkan

adanya

efisiensi/penghematan

penggunaan anggaran. • Memberikan pendampingan perencanaan satker dan dibagi dalam 4 regional, sehingga lebih efisien waktu dan tenaga jika dibandingkan dengan memberikan pendampingan perencanaan kepada satker per propinsi.


18

10) Realisasi Anggaran: Tahun 2016, anggaran untuk kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 5.544.424.000,- akan tetapi terdapat efisiensi sebesar Rp. 4.146.517.000,- sehingga anggaran yang bisa digunakan sebesar

Rp.

1.397.907.000,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp.1.372.137.322,- (98%)

c. Persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kinerja

1) Sasaran indikator/kegiatan Terwujudnya sistem manajemen kinerja fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. 2) Definisi operasional Unit Pelaksana Teknis Vertikal adalah unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan baik berupa Rumah Sakit/Balai/Loka/Klinik. Kontrak kinerja yang dimaksud adalah kontrak kinerja yang berisikan target kinerja dan ditanda-tangani oleh Direktur Jenderal dengan pimpinan UPT Vertikal. Berkinerja baik maksudnya mendapatkan nilai pencapaian kinerja baik berdasarkan penilaian dan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal.

3) Cara Perhitungan Jumlah UPT Vertikal dengan nilai AA dibagi dengan total jumlah UPT Vertikal (49 UPT) dikali 100 persen.

4) Rencana aksi untuk mencapai target Pembinaan dan fasilitasi Sistem Akuntanbilitas Kinerja pada UPT vertikal sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB


19

5) Upaya yang dilakukan untuk mencapai target • Mengidentifikasi

permasalahan

yang

dihadapi

satker

dalam

penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja • Melakukan pendampingan dan fasilitasi penyusunan Laporan

dan

evaluasi SAKIP kepada satker UPT terutama yang mendapatkan nilai A, BB, dan B.

6) Pencapaian Tabel 5. Pencapaian Persentase UPT Vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik TAHUN INDIKATOR

2015 Target Realisasi

Persentase UPT Vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kinerja

60

83,67

2016

2017

2018

2019

Target

Realisasi

Target

Target

Target

70

73,47

80

90

100

D

ari hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan terhadap 49 LAKIP UPT Vertikal tahun 2016 didapatkan hasil: 1)

Mendapatkan nilai AA: 36 UPT

2)

Mendapatkan nilai A: 7 UPT

3)

Mendapatkan nilai BB : 5 UPT

4)

Mendapatkan nilai B: 1 UPT

Dari hasil evaluasi tersebut didapatkan analisa sebagai berikut : • Target tahun 2016 untuk indikator ini adalah sebesar 70% dengan realisasi sebesar 73,47% atau capaian sebesar 105% dari target. • Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (83,67%) terjadi penurunan sebesar 10,2% • realisasi tahun 2016 (73,47%), jika dibandingkan dengan target indikator jangka menengah tahun 2019 (100%) baru tercapai sebesar 73,47%


20

Adapun analisis penyebab penurunan capaian kinerja dari indikator tersebut adalah : • Adanya perubahan batas nilai (passing grade) penilaian AA dari ≥ 85 menjadi ≥ 90 • Adanya perubahan instrumen penilaian evaluasi LAKIP tahun 2016 • Masa transisi pemindahan kewenangan pengampu laporan kinerja dari Bagian Hukormas ke Bagian Program dan Informasi Sedangkan analisis keberhasilan dalam mencapai target tahun 2016 adalah : • Adanya fasilitasi penyusunan laporan kinerja ke UPT Vertikal • Adanya

koordinasi yang intensif dengan UPT Vertikal mengenai

format pelaporan, batas waktu pelaporan LAKIP, dan persiapan evaluasi (KKE, data dukung yang harus dibawa, dll).

7) Permasalahan: Dana Keterbatasan alokasi anggaran untuk pendampingan hanya bisa digunakan untuk beberapa satker saja. Waktu Waktu

untuk

sosialisasi

perubahan

format

penyusunan

laporan

akuntanbilitas yang kurang mencukupi Metode •

Adanya perubahan atau penambahan batas nilai (passing grade) AA dari ≥ 85 menjadi ≥ 90

•

Terdapat perbedaan persepsi dari beberapa satker tentang dokumen perencanaan yang menjadi acuan penetapan indikator kinerja dan penyusunan laporan kinerja.

• Adanya perbedaan persepsi antar auditor dalam melakukan evaluasi terhadap laporan akuntanbilitas kinerja satker.


21

8) Usulan Pemecahan Masalah: Dana •

Mengalokasikan anggaran untuk pendampingan dan fasilitasi laporan akuntanbilitas kinerja ke UPT Vertikal terutama dengan nilai A, BB dan B

Waktu •

Melakukan sosialisasi tentang tata cara penyusunan laporan kinerja akuntanbilitas di akhir tahun berjalan.

•

Meningkatkan koordinasi dengan UPT Vertikal khususnya terkait evaluasi laporan akuntanbilitas kinerja

Metode •

Melakukan pemantauan terhadap laporan akuntanbilitas kinerja yang dibuat UPT Vertikal

•

Melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja UPT Vertikal

9) Efisiensi Sumber Daya •

Untuk pencapaian indikator kinerja tahun 2016 tersebut, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 643.835.000,- namun demikian anggaran tersebut diefisiensi sebesar Rp. 239.086.000,- sehingga alokasi yang bisa digunakan sebesar Rp. 404.749.000,- dengan realisasi sebesar Rp.393.619.498,- (97%) Walaupun demikian target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan capaian sebesar 73,47%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran.

•

Menggabungkan kegiatan fasilitasi dan pendampingan LAK dengan kegiatan monev lainnya misalnya: pendampingan LAK dan Advokasi dan troubleshooting SIMRS.

10) Realisasi Anggaran: Tahun 2016, anggaran untuk kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 643.835.000,- akan tetapi terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 239.086.000,- sehingga anggaran yang bisa Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

22

digunakan sebesar Rp. 404.749.000,- dengan realisasi sebesar Rp.393.619.498,- (97%)

2. Prestasi dan Inovasi Setdijten Pelayanan Kesehatan

a. Perluasan cakupan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Kesehatan menunjuk beberapa rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan nasional, provinsi dan regional yang bertujuan untuk memperkuat sistem rujukan.

Namun,

dalam

pelaksanaannya,

sering

terjadi

berbagai

permasalahan, seperti lambatnya penanganan pasien di IGD, fasyankes perujuk kesulitan mencari rumah sakit penerima rujukan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, dan kesulitan mendapatkan informasi tentang ketersediaan tempat tidur. Untuk itu, Kementerian Kesehatan membuat inovasi Sistem Rujukan Terintegrasi atau disingkat Sisrute. Sisrute adalah media komunikasi dan informasi yang selalu update antara fasyankes perujuk dengan fasyankes penerima rujukan untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan agar penanganan pasien lebih cepat, efektif dan efisien. Sisrute bertujuan untuk mengintegrasikan sistem informasi rujukan pasien pada seluruh rumah sakit dan mewujudkan percepatan pelayanan rujukan di rumah sakit. Aplikasi ini pertama kali dikembangkan oleh RS Wahidin Sudiro Husodo Makassar dengan cakupan layanan hanya di Propinsi Sulawesi Selatan, saat ini Kementerian Kesehatan sedang memperluas cakupan layanan melalui sisrute ke seluruh Indonesia. dengan adanya sistem rujukan terintegrasi ini diharapkan pelayanan rujukan dirumah sakit menjadi lebih cepat dan baik. Saat ini sistem rujukan telah diimplementasikan di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo selaku rumah sakit rujukan nasional dengan beberapa rumah sakit kab/kota dan puskesmas serta 2 rumah sakit UPT Vertikal. Secara bertahap sistem ini akan diimplementasikan keseluruh rumah sakit di Indonesia.


23

Gambar 3. Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Rujukan Rumah Sakit Terintegrasi (SISRUTE)

b. Sistem Pendaftaran Rawat Jalan Online Di era JKN ini, semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) baik Puseksmas maupun Rumah Sakit. Namun, kapasitas fasyankes dalam melayani masyarakat masih belum memadai yang dapat dilihat dengan sering terjadinya antrian pasien rawat jalan yang panjang di beberapa rumah sakit. Hal ini menjadi keluhan masyarakat kepada Kementerian Kesehatan dan telah menjadi sorotan dari berbagai pihak seperti Presiden, DPR, KPK, dan lembaga lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Pelayanan Kesehatan membuat inovasi aplikasi Pendaftaran Pasien Rawat Jalan Online. Hal ini dilakukan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi pelayanan kesehatan secara cepat, tepat, bersahabat, sehingga memberikan kemudahan bagi pasien rawat di rumah sakit. Saat ini pendaftaran online baru diimplementasikan di rumah sakit UPT Vertikal di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan, direncanakan akan di implementasikan di seluruh rumah sakit secara bertahap.


24

Gambar 4. Tampilan Aplikasi Pendaftaran Rawat Jalan Online

. D a s h b o a r

c. Dashboard Integrasi SIMRS Ditjen Pelayanan Kesehatan Kebutuhan akan informasi terkait tempat tidur dan pelayanan di rumah sakit saat ini sangatlah penting, terlebih di era JKN seperti saat ini, dimana masyarakat pengguna fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat, disamping itu informasi tersebut juga dibutuhkan oleh pimpinan sebagai bahan

pertimbangan

dalam

mengambil

sebuah

kebijakan.

Untuk

memenuhi kebutuhan informasi kepada pimpinan dan masyarakat terkait pelayanan dan ketersediaan tempat tidur di RS UPT Vertikal Ditjen Pelayanan Kesehatan, maka Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mengembangkan aplikasi Dashboad integrasi data antara SIM RS UPT Vertikal dengan SIM Yankes. Dashboard ini berisikan data kunjungan rawat jalan, rawat inap, IGD, Jumlah tempat tidur, indikator pelayanan rumah sakit, diagnosa terbesar dan ketersediaan tempat tidur. Data tersebut diambil langsung dari SIMRS masing-masing rumah sakit UPT Vertikal secara real time dan up to date.


25

Gambar 5. Dashboard Integrasi SIMRS Ditjen Pelayanan Kesehatan

d. Pengembangan aplikasi berita dan warta yankes berbasis android Pada saat ini kebutuhan informasi tentang program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Pelayanan Kesehatan sangatlah penting, terlebih di era teknologi dan informasi yang berkembang pesat. Informasi tersebut bukan hanya dimanfaatkan oleh kalangan internal Ditjen Pelayanan Kesehatan saja, dapat juga diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Untuk menjawab kebutuhan informasi tersebut, maka Ditjen Pelayanan Kesehatan mengembangkan aplikasi berita dan warta yankes berbasis android. Aplikasi berita Yankes android berisikan informasi, berita dan foto-foto pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan. Dimana kontributor berita yankes bukan hanya dari kantor pusat Ditjen Yankes melainkan juga seluruh humas UPT Vertikal dan Fasyankes lainnya. Untuk aplikasi warta yankes adalah sebuah aplikasi dimana pengguna dapat membaca setiap edisi warta yankes secara online dan offline, warta yankes merupakan pembahasan lebih dalam (in depth) terkait isu strategis ataupun kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Ditjen Pelayanan Kesehatan. Kontributor warta yankes dari internal Ditjen Pelayanan Kesehatan.


26

Gambar 6. Tampilan Aplikasi Warta dan Berita Yankes

e. Penghargaan pada Warta Yankes edisi 02/2016 Pada lomba terbitan berkala internal di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2016, Warta Yankes edisi 02/2016 dengan judul “Indonesia punya 119” meraih juara III dalam kategori majalah.

Gambar 7. Piagam Penghargaan Warta Yankes Edisi 02/2016 Sebagai Juara ke III

f. e-Kinerja e-Kinerja merupakan aplikasi pelaporan indikator kinerja BLU (Badan Layanan Umum) dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Indikator kinerja yang dilaporkan adalah IKI (Indikator Kinerja Individu) dan IKT (Indikator Kinerja Terpilih). IKI digunakan sebagai dasar penilaian kinerja individu Direktur Utama RS dan Kepala Balai Satker BLU serta dijadikan sebagai dasar pembayaran besaran remunerasi yang akan diberikan.untuk itu diperlukan suatu sistem pelaporan yang transparan, akuntabel dan tepat waktu.


27

Gambar 8. Tampilan Aplikasi e-kinerja

3. Tupoksi Sekretariat

a. Bagian Program dan Informasi 1) Sasaran Indikator/Kegiatan Terlaksananya penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bagian Program dan Informasi dibagi menjadi 3 subbagian yaitu : •

Subbagian Program

•

Subbagian Anggaran

•

Subbagian Informasi dan Evaluasi


28

2) Pencapaian Tabel 6. Pencapaian Bagian Program dan Informasi Tahun 2016

NO 1 2 3 4 5

INDIKATOR

Keluaran Target Capaian

%

Alokasi Akhir

Anggaran Alokasi yang bisa Self Blokir digunakan

Realisasi

%

Dokumen Perencanaan Anggaran

89

89

100

16.349.735.000

10.682.376.000

5.667.359.000

5.571.998.418

98

Dokumen Perencanaan Program

17

100

5.544.424.000

4.146.517.000

1.397.907.000

1.372.137.322

98

Dokumen Laporan pengelolaan Anggaran

1

17 1

100

6.476.370.000

3.778.049.000

2.698.321.000

2.387.771.661

88

Sistem Informasi

6

5

83

1.470.920.000

527.665.000

943.255.000

728.095.657

77

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6 Ditjen Yankes Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Ditjen 7 Yankes

18

18

100

470.000.000

0

470.000.000

371.876.760

79

643.835.000

239.086.000

404.749.000

393.619.498

97

4.047.533.000

2.979.273.000

1.068.260.000

1.058.318.578

99

8 Pelaporan Program dan kegiatan Ditjen Yankes

1

1

100

131.200.000

38.760.000

92.440.000

9 Open Source (SIMRS GOS)

1

1

100

1.616.212.000

778.309.000

837.903.000

763.725.567

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Rumah sakit 10 (SP2RS)

1

1

100

326.405.000

170.902.000

155.503.000

155.498.163

1

1

100

758.621.000

237.981.000

520.640.000

487.159.100

1

1

100

1.045.490.000

755.540.000

289.950.000

289.950.000 100

49

49

100

823.819.000

419.008.000

404.811.000

401.743.132

99

TOTAL 188 187 99 39.704.564.000 24.753.466.000 14.951.098.000 14.074.133.856 a Pada tahun 2016 Bagian Program dan Informasi telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

94

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Generik

11 Advokasi dalam rangka data dan Informasi 12 Pengolahan dan Penyajian Data 13PPeningkatan Ketrampilan

2 1

2 1

100 100

92.240.000 100 91 100 94

(1) Perencanaan Anggaran adalah kegiatan penyusunan perencanaan dan anggaran program Pelayanan Kesehatan yang akan dilaksanakan di kantor pusat, kantor daerah dan dinkes propinsi (dekonsentrasi). Kegiatan ini merupakan kegiatan bersama antara subbagian anggaran dan subbagian program yang bertujuan untuk mensinkronisasi antara perencanaan, program dengan kegiatan yang dianggarkan. Output dari kegiatan tersebut adalah tersedianya dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk 89 satker terdiri dari 6 Kantor Pusat, 49 Kantor Daerah dan 34 Dekonsentrasi. (2) Perencanaan Program, kegiatan ini bertujuan untuk merencanakan program yang tepat sasaran, efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan prioritas nasional dengan dengan hasil sebagai berikut : - Kantor Pusat sebanyak 6 Satker - Kantor Daerah sebanyak 49 Satker - Dekon 34 Provinsi Satker - Satker yang termasuk di dalam sasaran prioritas nasional. (3) Pengelolaan Anggaran merupakan kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan anggaran baik yang bersumber Rupiah Murni (RM) maupun PNBP/BLU dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

29

Output dari kegiatan ini adalah: a. Tersosialisasinya tata cara revisi anggaran TA 2016 di 86 satker yang terdiri dari 6 satker Kantor Pusat, 49 satker Kantor Daerah, dan 34 satker Dekonsentrasi; b. Tersedianya dokumen Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Keuangan, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Kepala Satker BLU Kantor Daerah Ditjen Yankes; c. Tersedianya dokumen usulan Target dan Pagu PNBP Ditjen Yankes TA 2018; d. Terselenggaranya workshop Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Indikator Kinerja Terpilih (IKT) (4) Sistem Informasi merupakan kegiatan pengembangan aplikasi yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pekerjaan di Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan relevan.diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut, data dan informasi dapat tersaji dengan cepat sesuai kebutuhan, dan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pimpinan. Aplikasi yang dikembangkan di tahun 2016 ini adalah : • Dashboard Indikator Kinerja • Monev Kinerja Anggaran • Monev Renstra • Monitoring DAK Online • Pengembangan e-planning (5) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi adalah kegiatan pengadaan alat pengolah data untuk menunjang kelancaran pekerjaan di Bagian Program dan Informasi. (6) Laporan Akuntanbilitas Kinerja (LAK) adalah kegiatan penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja baik di tingkat Eselon I (Ditjen Pelayanan Kesehatan) maupun di tingkat Eselon II (Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan). (7) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Ditjen Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Pelayanan Kesehatan baik yang dilaksanakan oleh satker kantor pusat, Kantor Daerah, dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Output dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil monev Program Ditjen Pelayanan Kesehatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

30

(8) Pelaporan Program dan Kegiatan Ditjen Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Pelayanan Kesehatan. Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah bahan lampiran pidato presiden terkait peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. (9) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit General Open Source (SIMRS GOS) adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi untuk menangani keseluruhan proses manajemen rumah sakit. Pada tahun 2016 kegiatan ini digunakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan SIMRS GOS di rumah sakit baik yang sudah mengimplementasikan SIMRS GOS maupun rumah sakit yang baru mengajukan permohonan. (10) Sistem Pencatatan dan Pelaporan Rumah Sakit merupakan sistem pelaporan dari rumah sakit ke Kementerian Kesehatan (Ditjen Pelayanan Kesehatan) berupa data dasar, ketenagaan, pelayanan, morbiditas dan mortalitas secara periodik. Pada tahun 2016 dilaksanakan sosialisasi integrasi SP2RS dengan SIMRS. (11) Advokasi dalam rangka data dan informasi adalah kegiatan untuk melakukan pelatihan dan troubleshooting implementasi SIMRS GOS di Rumah Sakit. (12) Pengolahan dan Penyajian data adalah kegiatan untuk mengolah laporan rumah sakit dalam aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) pertahun menjadi profil fasilitas kesehatan dan anggaran tahun 2016. (13) Peningkatan Ketrampilan adalah kegiatan untuk meningkatkan ketrampilan dalam pembuatan program komputer khususnya integrasi antar aplikasi dan pengolahan dan penyajian data rumah sakit. Sasaran dari kegiatan ini adalah tenaga IT dan statistisi di UPT Vertikal.

3) Permasalahan • Terdapat 1 paket Pengadaan Sistem Informasi yang tidak dapat direalisasikan karena penyedia/rekanan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan (wanprestasi) • Masih adanya perbedaan persepsi cara pengumpulan dan perhitungan data capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Indikator Kinerja Terpilih (IKT) di kantor daerah. • Belum adanya regulasi yang mengatur pemberlakuan SP2RS secara nasional


31

•

Masih kurangnya SIPERMON

koordinasi

internal

dalam

pelaksanaan

4) Upaya Pemecahan Masalah •

Meningkatkan koordinasi lebih efektif dengan unit terkait dalam proses dan tahapan pengadaan sistem informasi

•

Melaksanakan sosialisasi Pedoman penyusunan IKI dan IKT

•

Melaksanakan monev capaian IKI dan IKT secara berkala

•

Menyusun regulasi pemberlakuan SP2RS secara nasional.

•

Meningkatkan koordinasi internal.

5) Realisasi Anggaran Bagian Program dan Informasi pada tahun 2016 mendapatkan alokasi awal sebesar Rp. 40.704.564.000,-, kemudian terdapat efisiensi dan self blocking sebesar Rp. 25.753.466.000,- sehingga alokasi yang bisa digunakan sebesar Rp. 14.951.098.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.074.133.856,- (94%)

b. Bagian Kepegawaian dan Umum 1) Sasaran Indikator/Kegiatan Terlaksananya pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan layanan pengadaan.

2) Pencapaian Tabel 7. Pencapaian Bagian Kepegawaian dan Umum INDIKATOR

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Keluaran Target Capaian

%

Pengadaan APD dan Renovasi Ruangan

2

2

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

12

12

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TOTAL

34

39

87

Workshop Kepegawaian dan Umum Peningkatan Kapasitas SDM

1

1

1

1

Samsat Kepegawaian dan Umum

1

1

Lintas Program/lintas sektor

1

1

Penyusunan Laporan

1

1

Penyusunan NSPK bagian Kepum

1

1

Workshop RUP

1

1

Honor Tim Penilai PAK dan honor layanan pengadaan

12

12

Rapat Kerja

1

1

Perjalanan Dinas Luar Negeri

1

1

Lintas program/lintas sektor kegiatan Sekretariat Ditjen Yankes

1

1

Transformasi Budaya Kerja Sekretariat Ditjen Yankes

1

1

Fasilitasi Pendampingan penataan di bidang Kepum

1

Regionalisasi Panduan Penyusunan PAK

1

Alokasi Akhir

Anggaran Alokasi yang bisa digunakan

Realisasi

%

2.160.190.000 482.481.000 1.301.309.000 651.920.000 437.200.000 72.000.000 417.345.000 593.790.000 823.050.000 1.600.200.000 814.800.000 698.300.000 976.000.000 12.467.100.000

2.160.190.000 476.352.000 1.301.309.000 651.920.000 437.200.000 71.440.000 153.005.000 478.540.000 90.000.000 1.057.800.000 814.800.000 682.860.000 900.160.000 7.842.083.000

2.160.160.391 475.663.257 1.300.639.550 651.908.313 437.151.934 71.440.000 143.801.000 459.560.000 90.000.000 1.044.482.899 789.781.070 680.450.000 892.810.000 7.751.654.820

100 100 100 100 100 100 94 96 100 99 97 100 0 0 99 99

19.551.705.000

13.179.808.000

13.013.040.036

99


32

Pada tahun 2016 Bagian Kepegawaian dan Umum melaksanakan 16 kegiatan dengan hasil sebagai berikut: (1)

Workshop Kepegawaian dan Umum terdiri dari 6 workshop yaitu : Penyusunan NIK BLU, validasi dan verifikasi data Ibel/Tubel, Percepatan Pengadaan barang/Jasa, Workshop e-Catalog, Tata Naskah Dinas dan Sekretaris Pimpinan, keseluruhan dapat terlaksana dengan hasil sebagai berikut : • Workshop penyusunan NIK BLU, hasil dari workshop ini terdatanya pegawai BLU di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan. • Workshop validasi dan verifikasi data Ibel/Tubel, hasil dari workshop ini dari total berkas Ijin belajar yang masuk sebanyak 1496 berkas, berkas dalam proses sebanyak 329 berkas dan SK ijin belajar yang telah selesai sebanyak 1167 SK. Sedangkan untuk tugas belajar reguler dari 123 usulan 77 usulan lulus seleksi dan 46 usulan tidak lulus seleksi, tugas belajar PPDS/PPDGS dari 40 usulan , 28 lulus seleksi dan 12 tidak lulus seleksi, tugas belajar BLU dari 176 usulan, 20 usulan lulus seleksi dan 156 usulan tidak lulus seleksi. • Workshop Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tujuan dari workshop ini dalam rangka percepatan proses pengadaan barang/jasa baik pengadaan melalui e-tendering ataupun lelang cepat sehingga proses pengadaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Output dari kegiatan ini total paket pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berjumlah 7889 paket, dari jumlah tersebut paket selesai pengadaan sejumlah 7855, sedangkan sisanya tidak dilaksanakan akibat efisiensi dan self blocking. • Workshop e-catalogue. e-catalgue merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis spesifikasi teknis dan harga barang tertenti dari berbagai penyedia barang/jasa


33

pemerintah , yang diatur tata cara pembeliannya dengan menggunakan e-purchasing yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi

dan

akuntabilitas

dalam

proses

pengadaan

barang/jasa pemerintah. Workshop ini diikuti oleh 49 satker vertikal di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan , dimana 25 satker mengajukan usulan e – catalogue obat-obatan sebanyak 7626 item, namun sampai saat ini masih diinventarisasi data usulan dan belum dapat di proses ke LKPP karena masih menunggu NSPK. • Workshop tata naskah dinas, tujuan dari workshop ini untuk mensosialisasikan draft tata naskah dinas sesuai SOTK baru serta sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Output dari kegiatan ini tersosialisasikannya TND sesuai SOTK baru. Sasaran latih 60 orang pengelola ketatausahaan di lingkungan kantor pusat, meliputi (Sekretaris, Pejabat Struktural di lingkungan kantor pusat, PPK di lingkungan kantor pusat, PPBJ dan PPHP di lingkungan kantor pusat). • Workshop Sekretaris pimpinan, tujuan dari workshop ini memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para Sekretaris pimpinan di lingkungan kantor pusat dan UPT vertikal Ditjen Pelayanan

Kesehatan,

capaian

hasil

dari

workshop

ini

terlatihnya 59 orang yang bertugas pada sekretaris pimpinan. (2)

Peningkatan Kapasitas SDM Tujuan dari kegiatan ini memberikan fasilitasi kepada pegawai untuk meningkatkan kualitas SDM berkaitan dengan tupoksi bagian kepegawaian dan Umum, yaitu pengembangan SDM. Capaian pada tahun 2016, yaitu terlatihnya 3 orang Arsiparis, 2 orang

pranata Humas, 108 orang mengikuti pendidikan dan

pelatihan kepemimpinan. (3)

Samsat Kegiatan Kepegawaian dan Umum Kegiatan ini meliputi Sidang Tim Penilai untuk Penetapan Angka Kredit (SK-PAK), validasi administrasi berkas kenaikan pangkat, penyelesaian permasalahan kasus kepegawaian, penyelesaian


34

inventarisasi arsip, pelatihan penggunaan Office-Go dalam proses ketatausahaan. Output dari kegiatan adalah sebagai berikut : • Dari Pengusulan PAK sebanyak 2.262 berkas yang masuk, berkas selesai sebanyak 1.101, berkas tidak lengkap sebanyak 359 , berkas masih dalam proses sebanyak 802. • Untuk Pengusulan Dokdiknis perlakuan khusus dari 92 berkas masuk, 63 berkas selesai , 4 berkas tidak lengkap dan 25 berkas tidak dapat diproses. • Penyelesaian usulan proses kenaikan pangkat sebanyak 1.163 usulan KP reguler. • Penyelesaian permasalahan

kepegawaian dari 241 kasus,

sudah selesai sebanyak 210 kasus, masih dalam proses sebanyak 31 kasus, ( Data tersaji dalam tabel berikut) : • Penyelesaian pemilahan,

inventarisasi

kearsipan

pemusnahan dan

meliputi

pemindahan

kegiatan

arsip in

aktif

sebanyak 456 Dus (+/- 2000 arsip), melakukan refilling arsip sebanyak 240 boks arsip, pendataan ulang dokumen/arsip keuangan sebanyak 340 arsip • Sosialisasi penggunaan Aplikasi Office-go dalam pelaksanaaan ketatausahaan di lingkungan kantor pusat Ditjen Pelayanan Kesehatan. Latar belakang digunakannya aplikasi ini yaitu : surat belum diproses karena pimpinan di luar kantor, pimpinan lebih sering menggunakan smart phone dibandingkan laptop, Aplikasi persuratan jika dibuka di smart phone tulisannya sulit dibaca. Dengan digunakannya aplikasi Office go, maka informasi surat yang dikelola dalam aplikasi e-office dapat dijalankan pada mobile smartphone sehingga memudahkan dan praktis untuk digunakan oleh pimpinan unit Ditjen Yankes sehingga mempercepat proses surat.


35

Gambar 9. Tampilan OfficeGo

(4)

Lintas program/lintas sektor Kepegawaian dan Umum, merupakan kegiatan dalam rangka koordinasi dengan unit lainnya dalam satu Kementerian

maupun

antar

Kementerian

lainnya

guna

peningkatan kinerja dan pengembangan informasi yang berkaitan dengan Tupoksi Bagian kepegawaian dan Umum, dalam tahun anggaran

2016

kegiatan

dilaksanakan

sebanyak

14

trip

perjalanan. (5)

Penyusunan Laporan dan Rencana Kegiatan Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas Bagian Kepegawaian dan Umum serta penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam RKAKL Bagian Kepegawaian dan Umum, dalam tahun anggaran 2016 kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 8 trip terdiri dari: (penyusunan LAKIP TA 2015, Reviu dan penelaahan refocusing TA 2016, Reviu pagu Indikatif anggaran 2017, Reviu pagu Definitif anggaran 2017.

(6)

Penyusunan NSPK. Output dari kegiatan ini berupa buku pintar bagian Kepegawaian dan Umum dan NSPK Layanan Pengadaan.


36

Dimana di dalam buku ini terdapat SOP semua kegiatan yang terdapat pada Bagian Kepegawaian dan Umum, dengan adanya buku ini diharapkan Bagian Kepegawaian dan Umum dapat dengan mudah mengerti mengenai semua prosedur pelayanan yang ada pada Bagian Kepegawaian dan Umum, Namun NSPK Subbag Layanan Pengadaan belum semua terselesaikan dan masih dalam proses penyusunan. (7)

Workshop

Rencana

Umum

Pengadaan

(RUP.

Tujuan

dari

workshop ini adalah agar semua satker di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan menyusun rencana yang berisi kegiatan dan anggaran

pengadaan

barang/jasa

yang

akan

dibiayai

oleh

Kementerian sendiri atau dibiayai berdasarkan kerjasama secara pembiayaan bersama. RUP disusun dengan menerapkan prinsip pengadaan yaitu terbuka dan transparan, RUP disusun melalui SIRUP. Jumlah satker dilingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan yang sudah melakukan pengisian RUP sebanyak 46 satker dan yang belum mengisi 9 satker. (8)

Honor tim Penilai PAK dan Layanan Pengadaan, Honor ini merupakan honor operasional satuan kerja yang diberikan kepada tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional, dan honor yang diberikan untuk layanan pengadaan di dalamnya ada honor ketua ULP, honor PPBJ dan Honor PPHP, pada tahun anggaran 2016 pembayaran dilakukan untuk tim penilai dan Sekretariat PAK selama 12 bulan, honor ketua ULP dan PPBJ 12 bulan , honor pejabat pengadaan 13 paket dan honor panitia penerima hasil pekerjaan 99 paket.

(9)

Rapat Kerja, di dalam anggaran ini terdapat 2 kegiatan yaitu kegiatan rapat kerja Ditjen Yankes dan evaluasi dan monitoring di lingkungan kantor pusat Ditjen Yankes, dalam tahun ini kegiatan rapat kerja Ditjen Yankes tidak dapat dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran, sedangkan kegiatan yang tercapai yaitu evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan kantor pusat Ditjen Yankes.


37

(10) Perjalanan Dinas Luar Negeri. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dialokasikan untuk perjalanan dinas luar negeri untuk para pimpinan di lingkungan Ditjen Yankes. Tujuan dari kegiatan ini sebagai ajang untuk pertukaran informasi dan update informasi maupun teknologi terbaru di bidang kesehatan. Dalam tahun ini perjalan dinas pimpinan terealisasi sebanyak 12 trip perjalanan dengan tujuan 8 negara. (11) Lintas program/lintas sektor Kegiatan Sekretariat Ditjen Yankes merupakan kegiatan dalam rangka koordinasi dengan unit lainnya dalam satu Kementerian maupun antar Kementerian lainnya guna peningkatan kinerja dan pengembangan informasi, dalam tahun anggaran 2016 kegiatan dilaksanakan sebanyak 15 trip perjalanan (12) Transformasi Budaya Kerja Sekretariat Ditjen Yankes. Kegiatan ini merupakan

kegiatan

untuk

peningkatan

kapasitas

SDM

di

lingkungan Sekretariat Ditjen Yankes dalam rangka perubahan budaya kerja, guna meningkatkan efseinsi dan efektifitas pelayanan terhadap publik, dalam tahun anggaran ini jumlah SDM yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 240 orang. (13) Fasilitasi Pendampingan penataan di bidang Kepegawaian dan Umum, merupakan kegiatan dengan tujuan untuk mendampingi satker vertikal di dalam penataan di bidang kepegawaian dan umum, yang meliputi penataan di bidang kepegawaian, layanan pengadaan maupun ketatausahaan. (14) Regionalisasi Panduan Penyusunan PAK. Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk memberikan sosialisasi maupun bimbingan kepada dinas kesehatan di seluruh Indonesia dalam penyusunan DUPAK maupun tata cara penilaian PAK, sehingga dinas kesehatan di provinsi dapat berperan juga dalam penilaian PAK. Namun untuk tahun ini kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan ada efisiensi anggaran. (15) Pengadaan alat pengolah data dan renovasi, Pada tahun ini untuk pengadaan alat pengolah data sudah seluruhnya dilaksanakan, dengan hasil 1 paket pengadaan alat pengolah data kebutuhan sekretariat dan pengembangan 4 aplikasi di Bagian Kepegawaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

38

dan Umum, sedangkan untuk renovasi baru sampai pada tahap perencanaan. (16) Layanan Perkantoran, merupakan kegiatan penunjang operasional perkantoran

Ditjen

Pelayanan

Kesehatan,

meliputi

kegiatan

penyediaan sarana/prasarana rapat, jamuan tamu, pengiriman surat, langganan jasa Internet, telepon, pengadaan seragam dinas, pengadaan barang untuk keperluan konsumsi, pemeliharaan perkantoran, peralatan dan mesin serta inventaris dan penyediaan tenaga pengemudi dan pramubakti, hasil dari kegiatan ini terlaksananya seluruh kegiatan penunjang , sarana/prasarana perkantoran

selama tahun anggaran 2016, tersaji dalam tabel

berikut

Tabel 8. Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran tahun Anggaran 2016 NO

Uraian Kegiatan

Hasil Kinerja Tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 4 Perpanjangan STNK roda 2 Perpanjangan STNK roda 4 Pemeliharaan Alat pengolah data Pemeliharaan mesin foto copy Pemeliharaan AC split Pemeliharaan ruang kerja

41 54 41 54 393 unit 7 unit 50 unit 2 keg

9 10 11

Pemeliharaan mesin absensi Pemeliharaan CCTV Pemakaian ruang rapat - Ruang Rapat Yankes I - Ruang Rapat Yankes II - Ruang Rapat Yankes III

9 unit 1 paket 82 kali 20 kali

3) Permasalahan •

Adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan penyelenggaraan 2 kegiatan (fasilitasi pendampingan penataan di bidang Kepegawaian dan Umum dan Regionalisasi Panduan Penyusunan PAK) tidak dapat dilaksanakan sehingga target tidak tercapai.


39

•

Renovasi ruangan kerja tertunda pelaksanaannya karena adanya efisiensi anggaran.

4) Usulan Pemecahan Masalah •

Mengalokasikan anggaran untuk 3 kegiatan tersebut di tahun 2017.

•

Perencanaan alokasi belanja pegawai tahun 2017 lebih cermat dan akurat.

•

Melakukan monitoring dan evaluasi belanja pegawai secara berkala (setiap 3 bulan).

5) Realisasi Anggaran: Bagian Kepegawaian dan Umum pada tahun 2016 mendapatkan alokasi awal sebesar Rp. 192.714.275.000,-, kemudian terdapat self blocking sebesar Rp. 34.120.758.000,- sehingga alokasi yang bisa digunakan sebesar

Rp.

158.593.517.000,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp.

117.915.015.935,- (74%)

c.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat 1) Sasaran/Indikator Kegiatan Terlaksananya penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, serta hubungan masyarakat.

2) Pencapaian Tabel 9. Pencapaian Bagian Hukormas NO

INDIKATOR

Keluaran Target Capaian %

Alokasi Akhir


Realisasi

%

Penyusunan rancangan peraturan bidang yankes, 1 penanganan kasus hukum, dugaan malpraktek, SOP-AP, penataan organisasi dan humas

24

21

88

14,588,729,000

7,639,862,000

6,652,154,204 87

TOTAL

24

21

88

14,588,729,000

7,639,862,000

6,652,154,204 87

Pada Tahun 2016 Bagian Hukormas di dalam DIPA terdapat 24 rincian kegiatan tupoksi dan 1 kegiatan pengadaan aplikasi, dengan adanya self blocking anggaran kegiatan yang dilaksanakan 21 dan terdapat 3 kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut: Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

40

•

Workshop dokumen Reformasi Birokrasi

•

Fasilitas pelayanan publik

•

Advokasi hukum kesehatan dan NSPK

Sedangkan untuk kegiatan pengadaan untuk pengembangan aplikasi Warta Yankes dan dan aplikasi berita Yankes versi android dapat dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 100 %.

Untuk kegiatan di Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas Penyusunan

rancangan

peraturan

bidang

pelayanan

yaitu

kesehatan,

penanganan kasus hukum dan dugaan malpraktek, SOP-AP, penataan organisasi

dan

humas

dilaksanakan oleh

di

dukung

subbagian

oleh

Penyusunan

rincian

kegiatan

yang

Peraturan, Subbagian

Organisasi dan Tatalaksana, serta Subbagian Advokasi Hukum dan Humas sebagai berikut : Tabel 10. rincian kegiatan Bagian Hukormas Keluaran No

Kegiatan

1

Penyusunan rancangan peraturan bidang upaya kesehatan Pertemuan komite etik hukum RS Peningkatan Kemampuan Bidang Medicolegal Pembinaan administrasi hukum Pengkajian peraturan perundangundangan Fasilitasi implementasi dokumen RB Fasilitsi penyusunan dokumen RB UPT Penyusunan dan penyempurnaa n SOP-AP Ditjen Yankes

2

3

4

5

6

7

8

Tar get 1

Anggaran

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

%

1

100

656.082.000

564.281.653

86,01

1

1

100

581.241.000

533.252.500

91,74

1

1

100

582.119.000

452.031.358

77,65

1

1

100

108.997.000

102.530.695

94,07

1

1

100

168.285.000

152.335.000

90,52

1

1

100

72.800.000

22.400.000

30,77

1

1

100

655.076.000

558.170.133

85,21

1

1

82.105.000

82.105.000

100


41

Keluaran No

Kegiatan

9

Penyusunan tatalaksana SOTK Ditjen Yankes Penataan organisasi UPT Pertemuan koordinasi lintas Penanganan kasus masalah hukum dan dugaan malpraktek Pembinaan dan pengawasan gratifikasi dan WBK Penyusunan dan penerbitan warta Pemantauan dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat/opi ni publik Peliputan kegiatan kehumasan Fasilitasi peningkatan kapasitas kehumasan bidang Yankes Rapat koordinasi kehumasan RS Penyelenggara an pameran kesehatan dan penyebaran informasi Workshop pendokumenta sian dan penyebaran informasi Penyusunan buku profil Ditjen Yankes

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Tar get 1

Anggaran

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

%

1

100

211.130.000

207.530.000

98,29

1

1

100

774.949.000

594.067.578

76,66

1

1

100

67.596.000

67.595.657

100

1

1

100

1.066.554.000

924.620.566

86,69

1

1

100

319.112.000

311.931.555

97,75

1

1

100

287.736.000

230.322.250

80,05

1

1

44.688.000

38.130.910

85,33

1

1

352.273.000

318.444.328

90,44

1

1

321.630.000

309.929.418

96,36

1

1

100

149.589.000

149.588.400

100

1

1

100

378.008.000

341.324.500

90,30

1

1

100

296.482.000

296.482.000

100

1

1

100

366.035.000

336.261.645

91,87


42

Terhadap pencapaian kegiatan pokok dalam RKA-KL di dalam pelaksanaan kegiatannya adalah : (1) Penyusunan rancangan peraturan bidang upaya kesehatan adalah kegiatan menyusun rancangan peraturan menteri kesehatan yang dilakukan oleh Subbag Peraturan Perundang-undangan (PP) bekerjasama dengan unit teknis atau organisasi profesi untuk selanjutnya disampaikan ke Biro Hukor Setjen Kemenkes. Pada tahun 2016 terdapat target 40 draft rancangan peraturan dengan capaian 64 rancangan peraturan berupa : •

20 rancangan peraturan Menteri (10 sudah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan)

•

34 rancangan Keputusan Menteri sudah ditetapkan

•

10 kerjasama

Kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah: Kegiatan utama : •

Penyusunan rancangan peraturan bidang upaya kesehatan

•

Pengkajian peraturan perundang-undangan

Kegiatan pendukung, dimana output kegiatan tersebut menjadi bahan untuk penyusunan rancangan peraturan bidang upaya kesehatan •

Pertemuan komite etik hukum RS

•

Peningkatan Kemampuan Bidang Medicolegal

•

Pembinaan administrasi hukum

(2) Penanganan kasus hukum dan dugaan malpraktek adalah kegiatan penyiapan bahan koordinasi, bahan pemberian pertimbangan hukum dan advokasi hukum serta melakukan pendampingan hukum di pihak berwajib. Selama tahun 2016 subbag Advokasi Hukum dan Humas telah melakukan klarifikasi, pembahasan kasus serta pendampingan hukum dengan rincian sebagai berikut : • 11 kali sidang perkara perdata • 2 kali pendampingan sidang perkara pidana • 2 kali pendampingan dugaan kasus pidana di Kejaksaan • 6 kali pendampingan dugaan kasus pidana di Kepolisian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

43

• 3 kali pendampingan saksi • 25 klarifikasi pengaduan hukum Selain itu, Subbag Advokasi Hukum dan Humas melaksanakan kegiatan

pembinaan dan pengawasan gratifikasi dan Wilayah

Bebas Korupsi (WBK) kepada satker kantor pusat dan UPT Vertikal sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya kasus hukum. (3)

Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) yang dikerjakan pada tahun 2016

adalah

penyempurnaan

SOP-AP

Direktorat

Jenderal

Pelayanan Kesehatan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Struktur dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. (4)

Penataan

organisasi

yang

dilaksanakan

adalah

melakukan

penataan terhadap struktur organisasi yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yaitu rumah sakit dan balai. Dan sampai akhir tahun 2016 telah diselesaikan pengajuan yaitu : 

5 dokumen naskah akademik pengusulan Balai menjadi Rumah Sakit.



33 dokumen naskah akademik untuk penataan kotak dan nomenklatur rumah sakit.

(5)

Pelaksanaan Hubungan Masyarakat (Humas) adalah kegiatan dalam rangka penyebaran informasi terkait Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan melalui : Penyusunan dan penerbitan warta, pemantauan dan evaluasi penanganan

pengaduan

masyarakat/opini

publik,

Peliputan

kegiatan kehumasan, fasilitasi peningkatan kapasitas kehumasan bidang Pelayanan Kesehatan, Rapat koordinasi kehumasan rumah sakit,

penyelenggaraan pameran kesehatan dan penyebaran

informasi, workshop pendokumentasian dan penyebaran informasi, penyusunan buku profil Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dapat dilaksanakan. Sedangkan kegiatan fasilitas pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan.


44

3) Permasalahan •

Dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan bidang pelayanan kesehatan, penanganan kasus hukum, dugaan malpraktek, SOP-AP, penataan organisasi dan humas ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan adanya kebijakan self blocking dari pemerintah. Sehingga pencapaian target yang ada dalam RKA-KL tidak tercapai seluruhnya.

•

Untuk penyusunan rancangan peraturan bidang yankes, belum dapat dibuatkan rancangan peraturannya karena masih memerlukan perubahan substansi dari unit teknis.

•

Kegiatan

penanganan

kasus

masalah

hukum

dan

dugaan

malpraktek tidak dapat diikuti semua proses hukum/undangan seluruhnya. Penanganan lebih difokuskan terhadap masalah yang sudah mencapai tingkat pengadilan atau menyangkut kasus hukum di Unit Pelaksana Teknis. •

Untuk SOP-AP belum semua produk pekerjaan memiliki SOP-AP, sehingga untuk tahun 2016 kegiatan lebih difokuskan kepada penyempurnaan SOP-AP yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Struktur dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

•

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Struktur dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah dilakukannya penataan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, namun pada penataan

UPT

di

lingkungan

Tahun 2016

Direktorat

Jenderal

pelaksanaan Pelayanan

Kesehatan belum dapat diselesaikan seluruhnya. Pelaksanaan penataan

UPT

di

lingkungan

Direktorat

Jenderal

Pelayanan

Kesehatan baru terbatas pada penyampaian naskah akademik ke biro hukor untuk penyeragaman jumlah kebutuhan jabatan struktural dan nomenklatur Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.


45

4) Usulan Pemecahan Masalah •

Subbag Peraturan Perundang-undangan akan melakukan konsolidasi dengan unit teknis, hendaknya dokumen yang akan dikirim sudah siap substansinya untuk dapat dibuatkan legal drafter.

• Kegiatan penanganan kasus masalah hukum dan dugaan malpraktek perlu di tambah SDM yang mempunyai kompetensi hukum dan mampu mengikuti proses sidang. • Subbag Organisasi dan Tatalaksana akan lebih mengintensifkan pembuatan SOP-AP terhadap produk kegiatan yang belum ada. • Diperlukan kebijakan stakeholder untuk penentuan jumlah kebutuhan jabatan struktural yang ada di Rumah Sakit serta dilakukannya sosialisasi.

5) Realisasi Anggaran: Bagian Hukum, Organisasi dan Human pada tahun 2016 mendapatkan alokasi awal

sebesar Rp. 14.588.729.000,-, kemudian terdapat self

blocking sebesar Rp. 6.948.867.000,- sehingga alokasi yang bisa digunakan sebesar Rp. 7.639.862.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.652.154.204,- (87%).

d. Bagian Keuangan 1) Sasaran/Indikator Kegiatan Terlaksananya pengelolaan urusan keuangan dan barang milik Negara 2) Pencapaian Tabel 11. Pencapaian Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara Keluaran NO

INDIKATOR

1 Pembinaan Bidang Perbendaharaan 2 Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK,BPKP, dan Itjen Peningkatan Pemahaman SDM Pengelola Keuangan Dalam 3 Bidang Perbendaharaan 4 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Anggaran 5 Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan (SAK) dan Penyusunan 6 Laporan Keuangan dan Barang UAPPA/B-E1 Ditjen Yankes 7 Lintas Program/Lintas Sektor Kegiatan Bagian Keuangan 8 Evaluasi Laporan Keuangan Tahun 2015 Pengumpulan Data dan Percepatan Penyelesaian Piutang dan 9 Utang

Target

Capaian

%

Alokasi Akhir

37 80

34 41

92 51

1

1

100

1 1

1 1

100 100

277,080,000 40,800,000.00

1

1

100

1 1

1 1

100 100

1,930,180,000 3,927,383,000


Realisasi

%

776,992,827 1,295,347,444

68 49

277,080,000 40,800,000.00

275,880,000 39,900,000

100 98

10,563,426,000

6,563,619,000

6,498,172,407

99

284,145,000 40,400,000

32,465,000 13,400,000

20,951,500 7,473,000

65 56

-

1,140,963,000 2,618,668,000 -

-

1

1

100

837,899,000

491,689,000

477,440,850

97

Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Laporan BMN dan 10 Pendampingan Penatausahaan BMN di Lingkungan Ditjen Yankes

1

1

100

388,400,000

388,400,000

372,032,900

96

11 Fasilitasi Usulan Penghapusan BMN di Lingkungan Ditjen Yankes

1

1

100

242,958,000

84,363,000

80,607,925

96

1

1

100

6,523,152,000

2,812,148,000

2,812,146,492

100

59,708,100 23,030,800

100 100

Penyelesaian Masalah Administrasi dan Percepatan Hibah BMN di Lingkungan Ditjen Yankes 13 Pelaksanaan BMN Lintas Program/ Lintas Sektor 14 Inventarisasi Aset Kantor Pusat 12

TOTAL

1 1

1 1

129

87

100 100

67

324,500,000 62,750,000

59,709,000 23,031,000

25,443,073,000

14,546,335,000

12,739,684,245

88


46

Pada tahun 2016 Bagian Keuangan dan BMN melaksanakan 14 kegiatan dengan hasil sebagai berikut:

(1) Pembinaan Bidang Perbendaharaan, keseluruhan Kegiatan dapat terlaksana dengan hasil sebagai berikut : • Validasi

Data

Keuangan

dan

BMN

(Samsat

Pelaksanaan

Anggaran Bagian Keuangan) dari target yang ingin dicapai dalam 12 laporan dan realisasi pelaksanaannya 11 laporan adalah terselesaikannya pemeriksaan kas intern dan penyusunan laporan pelaksanaan Pelayanan

anggaran Kesehatan,

di

lingkungan

meningkatnya

Direktorat

pemahaman

Jenderal SDM

di

lingkungan Kantor Pusat Ditjen Pelayanan Kesehatan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. • Implementasi Sistem Aplikasi Sakti/Simponi di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan (Sosialisasi dan Evaluasi Sistem Aplikasi Sakti/Simponi) dengan Indikator tersosialisasinya implementasi Sistem Aplikasi Sakti/Simponi di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Pelayanan Kesehatan dan terbaginya Kewenangan dalam Sistem Aplikasi Sakti/Simponi tidak dapat terlaksana dan mencapai target dikarenakan adanya efisiensi anggaran • Implementasi Integrasi SPP Online KP dilingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan dengan target yang ingin dicapai dalam 1 laporan adalah terintegrasinya SPP, SILABI, dan SPM secara online, terbaginya kewenangan dalam aplikasi sistem aplikasi satker, terbentuknya tim pengelolaan jaringan SPP online di lingkungan kantor pusat Ditjen Pelayanan Kesehatan kegiatan tersebut telah dilaksanakan. Namun hasil dari kegiatan tersebut belum mencapai hasil yang maksimal dikarenakan sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi integrasi SPP online KP termasuk sumber daya manusianya belum siap Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

47

• Finalisasi draft SOP Bidang Perbendaharaan dengan target yang ingin dicapai dalam 1 laporan adalah tersusunnya Standar Prosedur Operasional bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan. • Koordinasi Lintas Program/Sektor dengan target yang ingin dicapai dalam

1

laporan

adalah

tersusunnya

laporan

keuangan

pertanggungjawaban pengelola keuangan Negara tepat waktu, benar dan berkualitas baik, meningkatnya kemampuan para pengelola pertanggungjawaban keuangan negara, meningkatkan pemahaman dan keahlian petugas pengelola keuangan di lingkungan Setditjen Yankes hasil yang dicapai para pengelola keuangan dapat lebih mahir, handal dan cermat dalam bidang pertanggungjawaban • Bimbingan Teknis Perbendaharaan dengan target yang ingin dicapai

dalam

20

laporan

adalah

dengan

meningkatnya

kemampuan bendahara di lingkungan UPT Vertikal Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, meningkatnya pemahaman dan keahlian petugas pengelola keuangan di lingkungan UPT Vertikal Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan hasil yang dicapai Bendahara dan pengelola keuangan mahir dan handal dalam bidang perbendaharaan. 2) Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP dan Itjen • Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP dan Itjen dengan target 40 jumlah laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional (APF) terkait dan dinyatakan selesai sesuai saran, hasil yang dicapai adalah 15 jumlah laporan. • Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan dengan target 40 jumlah data yang dikumpulkan dari hasil pemeriksaan di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas


48

Fungsional (APF) terkait dan dinyatakan selesai sesuai saran dan hasil yang dicapai adalah 26 Laporan 3) Peningkatan Pemahaman SDM Pengelola Keuangan dalam bidang perbendaharaan yaitu diklat bendahara pengeluaran dan diklat bendahara penerima dengan target yang ingin di capai dalam 2 laporan adalah meningkatnya kemampuan bendahara di lingkungan Direktorat

Jenderal

Pelayanan

Kesehatan

dan

meningkatnya

pemahaman dan keahlian petugas pengelola keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan namun kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dan mencapai target dikarenakan adanya efisiensi anggaran (Self Blocking) 4) Honorarium Penanggungjawab Pengelola Anggaran target yang telah dicapai dalam 12 dokumen adalah terbayarnya honor penanggung jawab pengelola keuangan Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2016 sesuai dengan besarannya dan tepat pada waktunya 5) Honorarium Sistem Akuntansi Instansi pembayaran honorarium kepada pengelola SAI (SAIBA dan SIMAK-BMN) Eselon I setiap satu bulan sekali, dimana nominal honor disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan (SMB) 2016. 6) Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan (SAK) dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang UAPPA/B-E1 Ditjen Pelayanan Kesehatan dengan target setiap satuan kerja pengelola dana program UKP dapat melaksanakan akuntansi sesuai dengan software aplikasi akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Setiap satuan kerja pengelola dana program UKP dapat menyusun laporan keuangan, data keuangan dana program UKP dapat tersaji secara cepat dan akurat hasil yang dicapai adalah laporan keuangan baik tingkat satker maupun tingkat Ditjen Pelayanan Kesehatan selaku UAPPA-E1, secara triwulan maupun semester dan tahunan. Sementara Laporan Barang Milik Negara disampaikan setiap Semester I dan Tahunan 7) Lintas Program/Lintas Sektor Bagian Keuangan dengan target terkoordinasinya pengelolaan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan

Setditjen

Pelayanan

Kesehatan,

meningkatkan


49

Pemahaman, Pengetahuan Pengelola Keuangan, sehingga hasil yang

dicapai

adalah

terlaksananya

tugas

pengelolaan

pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Setditjen Pelayanan kesehatan yang menjadi Lancar dan para pengelola keuangan dapat lebih mahir, handal dan cermat dalam bidang pertanggungjawaban 8) Evaluasi Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan target menyusun Buku Evaluasi Laporan Keuangan Tahun 2015 di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap tahunnya, Dari buku tersebut di atas dapat terlihat sampai sejauh mana daya serap dari dana yang telah dialokasikan selama tahun 2015, untuk menjadi proyeksi / gambaran di tahun 2016 hasil yang dicapai tersusunnya Buku Evaluasi Laporan Keuangan Tahun 2015, yang datanya diambil dari Laporan SAI, PARS, PNBP, DIPA, Piutang Pasien, Penghapusan Dokumen, PP.RS.BLU, Tarif dan Jamkesmas dilingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan 9) Pengumpulan Data dan Percepatan Penyelesaian Piutang dan Utang dengan target Menyusun Buku Laporan Kegiatan dari laporan tersebut di atas dapat terlihat bagaimana penyelesaian masalah piutang dan utang yang ada di Kementerian Kesehatan hasil yang dicapai tersusunnya laporan kegiatan pengumpulan data dan percepatan penyelesaian piutang dan utang Kementerian Kesehatan RI 10) Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Laporan BMN dan Pendampingan Penatausahaan BMN di lingkungan Ditjen Yankes yang menghasilkan 1 dokumen berupa laporan SIMAK BMN untuk semester I dan semester II. 11) Fasilitasi Usulan Penghapusan BMN di Lingkungan Ditjen Yankes yang menghasilkan 1 dokumen seperti SK Panitia Penghapusan BMN Satker Vertikal dan Rekomendasi Penghapusan BMN Satker Vertikal. 12) Penyelesaian Masalah Administrasi dan Percepatan Hibah BMN di lingkungan Ditjen Yankes yang menghasilkan 1 dokumen seperti Usulan Hibah PMK 104 (Penerimaan hibah yang berasal dari dana Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

50

DK/TP

sebelum

tahun

2011

dan

Usulan

Hibah

PMK

111

(Penerimaan hibah yang berasal dari dana DK/TP sesudah tahun 2011. 13) Pelaksanaan BMN Lintas Program/ Lintas Sektor yang menghasilkan 1 dokumen seperti hasil rekonsiliasi data BMN seperti Hibah DK/TP atau dropping, PSP, rumah negara, dan penghapusan BMN bersama Biro Keuangan Setjen Kemenkes. 14) Inventarisasi Aset Kantor Pusat yang menghasilkan 1 dokumen berupa reinventarisasi dan cek fisik aset kantor pusat dilingkungan Ditjen Yankes, dengan adanya SOTK baru, maka ada satker yang pindah seperti Direktorat Kesehatan Jiwa

dan satker terlikuidasi

seperti Direktorat Keperawatan.

3) Permasalahan • Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan (SAK) dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang UAPPA/B-E1 Ditjen Pelayanan Kesehatan: - Pada pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Eselon I Ditjen Pelayanan Kesehatan harus berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan BMN serta Itjen sehingga tidak bisa menentukan tempat kegiatan sendiri. - Tidak

semua

peserta

undangan

hadir

dalam

pertemuan

Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Tahun 2015 • Dikarenakan ada efisiensi maka kegiatan yang semula direncanakan 3x pertemuan menjadi 1 pertemuan. • Staf Subbag Pengelolaan BMN yang terbatas (kurang SDM), dengan jumlah beban kerja dan jumlah satker kurang lebih 1.173 Satker. • Tempat penyimpanan berkas Hibah yang sangat banyak dan masih aktif, namun tidak tersedia tempat yang memadai sehingga banyak berkas yan berantakan dan ada beberapa yang tidak ditemukan.


51

4) Upaya Pemecahan Masalah • Melakukan pelatihan kepada para peserta Akuntansi Keuangan (SAK) dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang UAPPA/B-E1 Ditjen Pelayanan

Kesehatan

demi

meningkatkan

pemahaman

dalam

Penyusunan Laporan Keuangan • Perencanaan RKAKL TA 2017 lebih disesuaikan dengan kebutuhan tupoksi. • Memprioritaskan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi Subbag Verifikasi dan Akuntansi • Merencanakan kegiatan dengan lebih baik dan detil • Perencanaan RKAKL TA 2017 yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan tupoksi. • Penambahan Staf Subbag Keuangan dan BMN • Membentuk ULT Bagian Keuangan dan BMN (perwakilan setiap subbag dan diberlakukan sistem jadwal piket). • Diperlukannya Aplikasi Sistem Monitoring BMN yang bisa di akses oleh satker untuk mengetahui progres usulan hibah, PSP dan penghapusan BMN. • Ruang penyimpanan khusus dan kontrol pada orang tertentu atau menggunakan jasa pihak ketiga.

5) Realisasi Anggaran Bagian Keuangan dan BMN pada tahun 2016 mendapatkan alokasi awal sebesar Rp. 26.263.565.000,-, kemudian terdapat self blocking sebesar Rp. 13.378.929.000,- sehingga alokasi yang bisa digunakan sebesar Rp. 12.884.636.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.739.684.245,- (99%)

B. REALISASI ANGGARAN


52

Tabel 12. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan perbagian No 1 2 3 4 5 6

Bagian

Alokasi Akhir

Program dan Informasi Keuangan dan Barang Milik Negara Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat Kepegawaian dan Umum Layanan Perkantoran Output Cadangan Total

40.704.564.000 26.263.565.000 14.588.729.000 12.073.360.000 178.656.635.000 1.984.280.000 274.271.133.000

Alokasi yang Realisasi bisa digunakan 14.951.098.000 14.074.133.856 12.884.636.000 12.739.684.245 7.639.862.000 6.652.154.204 9.275.576.000 9.197.848.414 149.317.941.000 108.717.167.521 0 0 194.069.113.000 151.380.988.240

% 94 99 87 99 73 0 78

Sumber data : SPAN 03 Februari 2017

Pada tahun 2016 Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan mendapatkan alokasi akhir Rp. 274.271.133.000,- dan ada self blocking sebesar Rp. 80.202.020.000,sehingga alokasi yang bisa digunakan sebesar Rp. 194.069.113.000,- dengan realisasi

sampai

dengan

tanggal

31

Desember

2016

sebesar

Rp.

151.380.988.240,- (78%). Persentase realisasi anggaran perbagian yang paling rendah adalah Bagian Hukormas. Realisasi layanan perkantoran rendah (73%) karena hal ini disebabkan adanya kelebihan belanja pegawai dan renovasi belum dilaksanakan yang berdampak pada realisasi anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan. Tabel 13. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja No 1 2 3

Jenis Belanja Pegawai Barang Modal Total

Alokasi Akhir 166.189.535.000 105.111.298.000 2.970.300.000 274.271.133.000

Alokasi yang Realisasi bisa digunakan 141.475.858.000 100.965.512.701 50.684.095.000 48.690.338.779 1.909.160.000 1.725.136.760 194.069.113.000 151.380.988.240

% 71 96 90 78


Persentase realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja yang paling rendah adalah belanja pegawai. Kelebihan alokasi belanja pegawai disebabkan oleh : -

kenaikan gaji pegawai tahun 2016 tidak sesuai dengan prediksi

-

maladministrasi mutasi pegawai CPNS/PNS yang status kepegawaiannya di sekretariat Jenderal, sedangkan perencanaan gaji UPT sudah mengakomodir rencana pemindahan/mutasi CPNS/PNS

-

kenaikan tunjangan kinerja pegawai tahun 2016 tidak sesuai dengan rencana kenaikan 80%.

-

Kelebihan penganggaran transito gaji. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

53

Tabel 14. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekreriat Ditjen Pelayanan Kesehatan Yang Mendukung Langsung Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2016 No

Indikator

1

Persentase Monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif

2

3

Alokasi

%

Rp.1.068.260.000,-

Rp.1.058.318.578,-

99

Rp.1.397.907.000,-

Rp.1.372.137.322,-

98

Rp. 404.749.000,-

Rp.393.619.498,-

97

Rp.2.870.916.000,-

Rp.2.824.075.398,-

98

Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas Persentase UPT Vertikal yang dibina dengan indeks kinerja yang baik sesuai dengan kontrak kinerja

Total

Realisasi


Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.2.870.916.000,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja program dengan realisasi sebesar 98% (Rp.2.824.075.398,-). Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja program sebesar 1,48% dari total alokasi anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2016. Alokasi anggaran lainnya dipergunakan Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan prioritas nasional dan tupoksinya (melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan).

C. SUMBER DAYA LAINNYA 1. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi atau institusi. SDM dalam hal ini disebut sebagai pegawai merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan organisasi atau dapat dikatakan sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Keadaan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan pada tanggal 31


54

Desember 2016 berjumlah 212 pegawai, yang dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel sebagai berikut : Tabel 15. Distribusi Pegawai Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan berdasarkan golongannya No

Golongan

Nama Satuan Organisasi

1.

Bagian Program dan Informasi

I 0

2.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat

0

2

36

5

3.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

0

10

40

1

4.

Bagian Kepegawaian dan Umum

0 0

12 28

54 172

2 12

TOTAL

II 4

III 42

IV 4

Berdasar tabel di atas maka golongan pegawai di Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan yang terbanyak adalah golongan III, diikuti golongan II dan golongan IV. Tabel 15. Distribusi Pegawai Sekretariat Ditjen Pelayanan berdasarkan Tingkat Pendidikannya No

Nama Sat uan Organisasi

Pendidikan S3

S2

S1

D III

AkaSMA SMP SD demi

Jumlah

1.

Bagian Program dan Informasi

0

11

18

6

0

15

0

0

50

2.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat

0

7

25

1

2

7

0

1

43

3.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

0

2

30

10

1

7

1

0

51

4.

Bagian Kepegaw aian dan Umum TOTAL

1

3

32

15

0

15

1

1

67

1

23

105

32

3

44

2

2

212

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan pegawai Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan terbanyak adalah sarjana (S1), namun demikian masih ada pegawai Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan yang berpendidikan SD, SMP dan SMA yang perlu ditingkatkan pendidikan dan ketrampilannya.


55

2. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016, dapat dilaporkan dalam bentuk

Intrakomtable,

Ekstrakomtable,

Gabungan

Intrakomtable

dan

Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam pengerjaaan.

Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut : a. BMN Intrakomtable Posisi Awal ( 1 Januari 2016 )

: Rp. 832.615.380.425,-

Penambahan

: Rp.

44.449.861.160,-

Pengurangan

: Rp.

43.634.886.060,-

Posisi Akhir (31 Desember 2016)

: Rp. 833.430.355.525 ,-

b. BMN Ekstrakomtable Posisi Awal ( 1 Januari 2016 )

: Rp.

65.734.400,-

Penambahan

: Rp.

0,-

Pengurangan

: Rp.

0,-

Posisi Akhir ( 31 Desember 2016)

: Rp.

65.734.400,-

Posisi Awal ( 1 Januari 2016 )

: Rp.

832.681.114.825,-

Penambahan

: Rp.

44.449.861.160,-

Pengurangan

: Rp.

43.634.886.060,-


: Rp. 840.595.664.132,-

c. BMN Gabungan Intra Dan Ekstra

d. BMN Aset Tak Berwujud Posisi Awal ( 1 Januari 2016 )

: Rp.

15.698.901.270,-

Penambahan

: Rp.

0,-

Pengurangan

: Rp.

0,-


: Rp.

15.698.901.270,-


56

Berdasarkan hasil laporan posisi barang milik negara Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berdasarkan Neraca sampai dengan 31 Desember

2016 tercatat bruto sebesar Rp. 856.215.675.121,- dan Netto

sebesar Rp. 64.005.293.638,- dengan angka penyusutan sebesar Rp. 792.210.381.483,- (Sumber : SIMAKBMN UAPPBE1 Sekretariat Ditjen Yankes per 31 Desember 2016).


57

BAB IV PENUTUP

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

pertanggungjawaban kinerja

ini

merupakan

media

untuk

menyampaikan

Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan kepada

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes), serta tahun pertama perubahan dari Ditjen Bina Upaya Kesehatan menjadi Ditjen Pelayanan Kesehatan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan pada tahun 2016 berhasil

mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan.

Pencapaian pada tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat tercapainya target salah satunya adalah adanya efisiensi anggaran, namun demikian hal tersebut dapat ditemukan solusi serta alternatif penyelesaiannya dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Mengingat target akhir pembangunan jangka menengah masih cukup besar, maka, maka pada tahun 2017 Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan harus melakukan teroboson inovatif yang berguna untuk mengejar ketertinggalan dan mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik dan pengimplementasian kegiatan yang konsisten dengan perencanaan tersebut


58

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan


59


60

Lampiran 2 Daftar hasil evaluasi Laporan Akuntanbilitas Kinerja UPT Vertikal NO

SATKER

1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 13 14 15 17 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

RSOP Dr. Soeharso RS Cipto Mangunkusumo RSUP Wahidin Sudiro Husodo RS Fatmawati RS Persahabatan RS Sardjito Yogyakarta RSAB Harapan Kita RS Mata Cicendo RS Kanker Dharmais RS Hasan Sadikin Bandung BBLK Palembang RSJKD Harapan Kita BPFK Jakarta RS Kariadi Semarang BKMM Makassar RS Soeradji Klaten RS Hoesin Palembang RSP Rotinsulu RS Jiwa Soeharto H RSUP Sanglah RSPG Cisarua RSKO Jakarta RS Soerojo Magelang BPFK Surabaya RSJ Radjiman RS Marzuki Mahdi BBLK Surabaya RS Sitanala Tangerang RS Kandou BPFK Makassar LPFK Surakarta LPFK Banjarbaru BBKPM Bandung BBLK Makassar RSPI Sulianti Saroso RS Stroke Nasional BBKPM Surakarta

NILAI 99,38 98,95 98,73 98,06 97,65 97,12 96,96 96,89 96,30 96,24 95,71 95,33 95,31 95,22 95,11 94,88 94,73 94,01 93,63 93,60 93,57 93,53 93,49 93,33 93,23 93,15 93,14 92,19 92,02 91,94 91,86 91,46 91,27 91,15 91,08 90,27 88,31

KATEGORI

INTEPRETASI

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA A

sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan sangat memuaskan memuaskan


61

NO 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

SATKER BBLK Jakarta RSUP Adam Malik RS PON RSUP Dr. M. Djamil RS Kusta Dr. Rivai Abdullah RS Kusta Makassar BPFK Medan RS Ario Wirawan BBKPM Makassar Unit Pelayanan Kesehatan RSUP Ratatotok Buyat BKMM Cikampek

NILAI 86,36 85,02 83,37 82,33 81,02 80,37 79,88 78,36 77,25 76,96 74,68 68,92

KATEGORI

INTEPRETASI

A A A A A A BB BB BB BB BB B

memuaskan memuaskan memuaskan memuaskan memuaskan memuaskan sangat baik sangat baik sangat baik sangat baik sangat baik baik


62

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

Recommend Documents