KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI GEDUNG DJUANDA 1 LANTAI11, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710; KOTAK PCS 21 TElEPON (021) 3449230 PESAWAT 6348, 3500849; FAKSIMILE (021) 3500847; SITUS www.kemenkeu.go.id

Daftar Informasi Publik Sekretariat Jenderal Tahun 2015

No.

Nama Informasi

Unit Kerja yang Menyediakan

Penanggungjawab Informasi

Waktu dan Tempat Pembuatan

Bentuk Informasi yang Tersedia

Jangka Waktu PenyimPananl Retensi

Informasi Berkala /

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Tahunan

Hardcopy

Sesuai retensi arsip

Buku Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014"

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Tahun 2014, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Buku

Permanen

3.

Rencana Kerja Kementerian Keuangan 2015

Biro Perencanaan dan Keuangan

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

2014

Softcopy dan Hardcopy


4.

Rencana Strategis Kementerian Keuangan 20152019



2014-2015



1.

Profil Kementerian Keuangan

2.

-1-

/.

-

No.

Nama Informasi



Waktu dan Ternpat Pembuatan

Bentuk lnformasl yang Tersedia

Jangka Waktu Penyimpananr Retensi .

5.

DIPA Induk Unit Eselon I tahun 2015



2014



6.

Peraturan perundangan mengenai organisasi dan tata kerja Kantor Pusat, Instansi vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis di Iingkungan Kementerian Keuangan





Permanen

7.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Keuangan



Setiap bulan Maret, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Dokumen

-

8.

Pengumuman Rekrutmen ePNS Kementerian Keuangan

Biro Sumber Daya Manusia

Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Setiap tahun, Jakarta


2 tahun

9.

Hasil Tes Kompetensi Dasar ePNS



Dlmutakhirkan setiap ada tes kompetensi dasar


Hingga terdapat pernutakhiran :

10.

Pengumuman Seleksi Penerimaan Hakim Pengadilan Pajak





2 tahun

11.

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang telah diaudit



H+tahun anggaran

Softcopy


·2-

No.

Nama lnformasl


12.

Laporan Realisasi Belanja BA 015





31 Desember

Sentuk

Intormasl yang Tersedia

Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi

Softcopy


13.

Laporan Keuangan (Audited) Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Biro Umum

Kepala Biro Umum

Tahunan di Biro Umum

Hardcopy

PERMAN EN Berdasarkan KMKNo. 769/KM.1/2010 tentang JRA Fasilitatif Kementerian Keuangan

14.

Profil Layanan PPID Kementerian Keuangan



Tahunan

Softcopy


15.

Laporan Tahunan Kehumasan Kementerian Keuangan



Tahunan

Hardcopy


16.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID



Tahunan



Biro Hukum

Kepala Biro Hukum

Softcopy melalui website JDIH Kementerian Keuangan (www.sjdih.de pkeu.qoJd!


17.

Produk Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") dan Keputusan Menteri Keuangan ("KMK") yang bersifat regelling sebelum berlakunya UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan

- 3-

Subbagian Informasi dan Diseminasi Hukum

No.

Nama Irlformasi

Unit Kerja yarlg Menyediakan

PerlMggUngjawab Informasi

Waktu dan Tempat Pembllatan

Bentuk

Informasl yang Tersedia

Jangka Waktll Penyimparlanl Retensi

dan Hardcopy

Perundang-Undangan

Biro Hukum

Kepala Biro Hukum

Biro Hukum

Hardcopy


Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal dan/atau yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya di Iingkungan Sekretariat Jenderal

Biro Umum

Kepala Biro Umum

Sepanjang Tahun

Hardcopy


20.

Rencana Umum Pengadaan di Iingkungan Kementerian Keuangan (peraturan dan daftar)

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Kepala Pusat LPSE

Sepanjang Tahun


1 Tahun & Sesuai retensi arsip

21.

Daftar Pengumuman Pemenang Lelang Melalui LPSE

Pusat LPSE

Kepala Pusat LPSE

Sepanjang Tahun

Softcopy

1 Tahun & Sesuai retensi arsip

Informasi mengenai prosedur pendaftaran sebagai penyedia di aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan (SPSE)

Pusat LPSE

Kepala Pusat LPSE

Sepanjang Tahun

Softcopy

18.

19.

22.

Daftar rancangan penyusunan peraturan perundangundangan di bidang keuangan dan kekayaan negara

- 4-


No.

Nama lnforrnasl


penanggungjaWab lnformasl


.

23.

Informasi mengenai prosedur pendaftaran sebagai penyedia di Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL)

Pusat LPSE

Kepala Pusat LPSE

Sepanjang Tahun



Softcopy



24.

Informasi pengumuman lelang

Pusat LPSE

Kepala Pusat LPSE

Sepanjang Tahun

Softcopy

25.

Daftar penyedia yang masuk "Daftar Hitam" di Kementerian Keuangan

Pusat LPSE

Kepala Pusat LPSE

Sepanjang Tahun

Softcopy


26.

Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Biro Umum

Kepala Biro Umum

Sepanjang Tahun

Hardcopy


Biro Perlengkapan

Kepala Biro Perlengkapan

Setiap Awal Tahun

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Sekretariat Jenderal Softcopy (http://www.si mapan./pse.k emenkeu.go.i dl) & Hardcopy

27.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

- 5-


No.

Nama.lnformaSi


Penal'lggungjawab Informasi

Waktu dan

Tempat Pembuatan

Bentuk

lnformasl yang Tersedia

Jangka Waktu Penylmpanan/ Retensi AKTIF selama masih berlaku

28.

29.

30.

Berdasarkan KMKNo. 769/KM.1/2010 tentang JRA Fasilitatif Kementerian Keuangan

Pengumuman Lelang/Penjualan Barang Milik Negara

Biro Umum

Kepala Biro Umum

Sepanjang tahun di Biro Umum

Hardcopy

Prosedur peringatan dini & prosedurevakuasi keadaan darurat kantor Pusat Kementerian Keuangan

Biro Umum

Kepala Biro Umum

Sepanjang Tahun

Hardcopy


Kepala Pusat PPPK

Sepanjang tahun, Jakarta



Daftar informasi Akuntan Publik (AP) dan Penilai Publik (PP) yang meliputi: a. AP dan PP yang telah mendapat izin; b. AP dan PP yang sedang dalam penghentian pem berian jasa untuk sementara; c. AP dan PP yang telah mengundurkan diri; d. AP dan PP yang dikenakan sanksi administratif.

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). - Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik/Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik - Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik/Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai

-6-

No.

Nama lnformasl

unit Kerja yang Menyediakan

Penanggungjawab

lnformasl


Bentuk


Jangka Waktu Penylmpanan/ Retensi

Publik

31.

Daftar informasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Cabang KAP/KJPP dan Perwakilan KJPP yang meliputi: a. KAP, KJPP, dan Cabang KAP/KJPP yang telah mendapat izin serta persetujuan pembukaan Perwakilan KJPP b. KAP, KJPP, dan Cabang KAP/KJPP dan Perwakilan KJPP yang izinnya dicabut; c. Persetujuan kerjasama dan pencantuman nama Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA)/Organisasi Audit Asing (OAA)/Organisasi Audit Indonesia (OAI) pada KAP dan KJPP Asing pada KJPP; d. KAP/KJPP atau Cabang KAP/KJPP yang dikenakan sanksi administratif.

PPPK, - Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan PublikiBidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik - Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan PublikiBidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik

Kepala Pusat PPPK

- 7-




No.

Nama lnformasl


penanggungjawab lnformasl


Jangka Waktu

Penylmpanan/ Retensi

Sepanjang tahun



Sepanjang tahun



Sepanjang tahun



Sekretaris Pengadilan Pajak

Sepanjang tahun

Softcopy


Set PP


Sepanjang tahun

Softcopy


Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Direktur Utama LPDP

Desember 2013, LPDP



32.

Daftar Akuntan Beregister Negara

PPPK

Kepala Pusat PPPK

33.

Daftar Rekan Non AP yang terdaftar di Kementerian Keuangan

PPPK

Kepala Pusat PPPK

34.

Daftar KAPAlOAAlOAI yang terdaftar di Kementerian Keuangan

PPPK

Kepala Pusat PPPK

35.

Risalah Putusan Pengadilan Pajak

Sekretariat Pengadilan Pajak (Set PP)

36.

Rencana Umum Sidang (RUS) Pemeriksaan dan Pengucapan Beasiswa: - Pedoman - Persyaratan - Pengumuman - Komponen Pembiayaan Pengumuman pedoman akan diupdate pada Juli 2015

37.


- 8-

No.

38.

Nama Informasi

Rise!: - Pedoman - Persyaratan - Pengumuman - Komponen Pembiayaan Pengumuman pedoman akan diupdate pada Juli 2015


Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Waktudan Ternpat Pembuatan


Direktur Utama LPDP

Januari 2014, LPDP

Bentuk lnformasl yang Tersedla

Jangka Waktu Penyimpananl Retensi



Informasi Tersedia Setiap Saat 39.

Daftar Informasi Publik Sekretariat Jenderal



Sepanjang tahun



40.

Data pendukung penyusunan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan

Biro Hukum

Kepala Biro Hukum

Biro Hukum

Hardcopy


41.

Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala di Iingkungan Sekretariat Jenderal

Unit eselon II di Iingkungan Sekretariat Jenderal

Pimpinan unit eselon II di Iingkungan Sekretariat Jenderal

Unit eselon II di Iingkungan Sekretariat Jenderal

Softcopy dan/atau Hardcopy

42.

KMK Nomor: 508/KMK.01/1999 tanggal14 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan



14 Oktober 1999, Jakarta

Hardcopy


43.

PMK Nomor:


Kepala Biro Perencanaan dan

23 November 2009, Jakarta

Hardcopy

Sesuai retensi

193/PMK.01/2009 tanggal23

- 9-


No.

Nama lnformasl


PenanggungjaWab Informasi



Keuangan

November 2009 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara dl Lingkungan Departemen Keuangan

Jangka Waktu

Penylmpanan/ Retensi arsip

Buku Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara Lingkup Kemenkeu



Tahunan dan Semesteran

Hardcopy

Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kemenkeu tahun 2014-2025 sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014




Keputusan Menteri Keuangan

-

46.

Laporan hasil Analisis Beban Kerja Sekretariat Jenderal





Permanen

47.

Laporan hasil Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan





Permanen


Peraturan Menteri Keuangan, Softcopy dan Hardcopy

Permanen

44.

45.

48.

Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan Tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan



- 10-


No.

49.

50.

51.

Nama.lnformasi

Unit Kerja yang Mellyediakan

PenallggullgjaWab Illformasi




Peraturan menteri Keuangan tentang Rumpun Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Keuangan




Peraturan Menteri Keuangan

Permanen

Peraturan menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan





Permanen

Peraturan menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan beserta perubahannya





Permanen

52.

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Kemenerian Keuangan



Tahun 2006 dan 2007, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan


-

53.

SOP (reguler) unit Eselon I




Dokumen SOP

-

54.

SOP Layanan Unggulan Kementerian Keuangan




Keputusan Menteri Keuangan dan Dokumen SOP

-

- 11-

No.

Nama Informasi


Penanggungjawab lnformasl



Jangka Waktu


55.

Monitoring dan Evaluasi SOP



Setiap tahun, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Laporan

-

56.

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan



Tahun 2010, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan


-

57.

Keputusan Menteri Keuangan tentang Penomoran dan pemberian Kode Surat di Iingkungan Kementerian Keuangan





-

58.

Keputusan Menteri Keuangan tentang Cap Dinas di Iingkungan Menteri Keuangan





-

59.

Keputusan Menteri Keuangan tentang Penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan





-

60.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat



Setlap tahun, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Laporan

-

61.

Data Pelaksanaan Program Pengembangan Jabatan Fungsional di Iingkungan Kementerian Keuangan




Dokumen

-

-12 -

No.

62.

Nama lnformasl




Satu Bulan


Tahun 2009 - Biro Sumber Daya Manusia


Sampai dengan pegawai tersebut pensiun



Tahun 2009 - Biro Sumber Daya Manusia


-



Setiap TahunBiro Sumber Daya Manusia


Sampai dengan pegawai tersebut pensiun


Dimutakhirkan setiap terdapat pengaturan/penga khiran status dipekerjakan/diper

Softcopy

Hingga terdapat pemutakhiran

Info gratis mengenai Komposisi pegawai berdasarkan golongan dan pendidikan



64.

Nama, foto dan status pegawai


65.

Daftar Informasi terkait administrasi Kepegawaian

Daftar Nominatif Pensiun

67.

Retensi

Setiap awal bulan - Biro Sumber Daya Manusia


Daftar Pengaturan Status Pegawai Dipekerjakan/Diperbantukan

Jangka WaktlJ

Penyimpanan/

-


66.

Bentuk Informasi yang Tersedia Dokumen


63.

Data Pelaksanaan Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI menuju WBKlWBBM) di Iingkungan Kementerian Keuangan



- 13-

No,

Nama Informasi




Bentuk



bantukan

68.

69.

70.

71.

Daftar Pegawai Pindah ke Instansi Pemerintah di Luar Kementerian Keuangan, antar-Unit Eselon I di Kementerian Keuangan, dan antar-Unit Eselon II di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan



Dimutakhirkan setiap terdapat pemindahan

Daftar Kepala Perwakilan (Kepala Sub Perwakilan dan Kepala Sekretariat Perwakilan)



Softcopy


Dimutakhirkan setiap terdapat pengangkatan/pe mbebasan

Softcopy



1 Tahun

Artikel on-line dan Hardcopy


Batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat Periode April - Oktober



Setiap pertengahan bulan Januari dan Juli setiap tahunnya

Hasil pelaksanaan campaign Rekrutmen CPNS




- 14-

No.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.



Jangka Waktu Penyimpananf Retensi



Survei Evaluasi Rekrutmen Pegawai Baru Kementerian Keuangan





2 tahun

Laporan Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Hakim Pengadilan Pajak





2 tahun

Laporan Pelaksanaan Rekrutmen CPNS





2 tahun

Keputusan Menteri Keuangan untuk pegawai yang pindah unit kerja





2 tahun

Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengangkatan sebagai staf ahli danfatau staf khusus Menteri Keuangan



2013,Jakarta


2 tahun

Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengangkatan sebagai pegawai harian


Kepala Biro Sumber Daya Manusla

2013,Jakarta


2 tahun

Rencana Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan



2012,Jakarta


Tahun 2011 s.d. 2015

Nama Informasi

-15 -

No.

Nama.lnforll'1asi




Sentuk Informasi yang Tersedia


Laporan BMN Tahunan Kementerian Keuangan, terdiri dari: a. Neraca b. Laporan Barang intrakomptabel c. Laporan barang ekstrakomptabel d. Laporan barang persediaan e. Laporan atas konstruksi dalam pekerjaan f. Laporan atas asset tak berwujud g. Laporan BMN gabungan h. Catatan atas laporan BMN

Biro Perlengkapan


Mei (setelah selesai audit) Jakarta



80.

Laporan BMN Semester I Kementerian Keuangan

Biro Perlengkapan


Juli



81.

Laporan BMN Semester II Kementerian Keuangan

Biro Perlengkapan


Februari



79.

-16 -

No.

82.

Nama Informasi

Peraturan dan kebijakan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara, antara lain: a. PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah; b. PP Nomor 40 tahun 1994 jo. PP Nomor 31 tahun 2005 ; c. Perpres Nomor 11 tahun 2008; d. Perpres Nomor 54 tahun 2010; e. Perpres Nomor 71 tahun 2012; f. PMK Nomor


Biro Perlengkapan

Peoaogguogjawab

lnforrnasl


96/PMK.06/2007;

g. PMK Nomor 120/PMK.06/2007;

- 17-


Pada saat diundangkan

Sentuk lnformasl yang Tersedia


Jangka Waktu Penyimpaoanl Retensi

Setiap saat selama masih digunakan dan/atau belum ada penggantinya

Nama.lnformasi

No.

h. PMK Nomor 179/PMK.06/2009; i. PMk Nomor 138/PMK.06/2010; j. PMK Nomor 248/PMK.06/2011 ; k. PMK Nomor 250/PMK.06/2011 ; I. PMK Nomor 33/PMK.06/2012; m.PMKNomor 244/PMK.06/2012; n. PMK Nomor 50/PMK.06/2014; o. PMK Nomor 78/PMK.06/2014; p. PMK Nomor 150/PMK.06/2014; q. PMK Nomor 246/PMK.06/2014; r. KMK Nomor 21/KMK.01/2012; s. KMK Nomor 403/KMK.06/2013; t. Instruksi MK Nomor 146I1MK.01/2009; u. Instruksi MK Nomor 299I1MK.09/2010;

"

~I=

l\.1ontori I<.cu l'::lnn!:ln

Unit Kerja yang Meoyediakan

PenanggungjaWab Informasi

- 18-

Waktu dan Tempat Pernbuatan

Bentuk Informasi yang

Tersedla

Jangka Waktu Penyimpanaol Retensi

No.

Nama Informasi





Jangka Waktu


w. SE Menteri Keuangan Nomor SE-37/MK.1/2014;

x. SE Sekjen Kemenkeu Nomor 823/SJ/201 0; y. SE Sekjen Kemenkeu Nomor 29/SJ/201 0; z. SE Sekjen Kemenkeu Nomor 166.1/SJ/2011; aa. SE Sekjen Kemenkeu Nomor 19/5J/2014.

83. 84.

85.

86.

87.

Daftar Berita Kementerian Keuangan



Sepanjang tahun

Softcopy


Daftar Siaran Pers Kementerian Keuangan



Sepanjang tahun



Daftar Kegiatan Edukasi Publik



Sepanjang tahun



Daftar Buku Perpustakaan



Sepanjang tahun





Sepanjang tahun



Media Keuangan

-19 -

No.

Nama.lnforrnasi


Penanggungjawab lnforrnasl


.

88.

89.


Tahunan

Hardcopy




Sepanjang tahun

Softcopy


Biro Bantuan Hukum

Kepala Biro Bantuan Hukum

Setiap Tahun Jakarta



Biro Bantuan Hukum


Sepanjang Tahun Jakarta



Informasi Publik tentang Administrasi Kepegawaian, dan Keuangan Biro Bantuan Hukum

Biro Bantuan Hukum





Surat menyurat pimpinan atau pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang tidak bersifat rahasia

Biro Bantuan Hukum


Sepanjang Tahun Jakarta



Data perbendaharaan atau inventaris pada Biro Bantuan Hukum

Biro Bantuan Hukum





Daftar infografis Kementerian Keuangan

Profil Biro Bantuan Hukum

91.

Informasi Publik mengenai Capaian Kinerja Biro Bantuan Hukum

93.

94.

Tersedia



Pidato Menteri Keuangan

90.

92.

Bentuk Inforrnasi yang

- 20-

No.

Nama.lnformasi

95.

Rencana Strategis dan Rencana kerja Biro Bantuan Hukum

96..

Agenda kerja pimpinan Biro Bantuan Hukum

97.

Daftar sarana dan prasarana yang dimiliki Biro Bantuan Hukum beserta kondisinya, serta sumber daya manusia yang dimiliki Biro Bantuan Hukum beserta kualifikasinya

9$.

99.

Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal beserta lampirannya yang memuat tentang: 1) Pemusnahan Arsip pada Unit Kerja di Iingkungan Kementerian Keuangan 2) Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Unit Eselon I Kementerian Keuangan


Penanggungjawab

lnforrnasl


Bentuk

lnformasi yang Tersedia

Jangka Waktu Penylmpananr Retensi

Biro Bantuan Hukum


Setiap 5 Tahun dan setiap tahun, Jakarta



Biro Bantuan Hukum


Setiap minggu Jakarta



Biro Bantuan Hukum


Setiap tahun Jakarta



Permanen

Biro Umum

Kepala Biro Umum


Hardcopy

Berdasarkan KMKNo. 769/KM.1/2010 tentang JRA Fasilitatif Kementerian Keuangan Permanen

Biro Umum

Kepala Biro Umum

-21-


Hardcopy

Berdasarkan KMKNo. 769/KM.1/2010 tentang JRA Fasilitatif

No.

Nama lnforrnasl


Penanggungjawab

lnformasi


Bentuk Informasi yang

Tersedia

Jangka Waktu Penyimpaoan/ Retensi Kementerian Keuangan

100.

Permanen

3) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kementerian Keuangan Biro Umum

101.

102.

4) Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Departemen Keuangan (796/KM.1/1995)

5) PMK 276/PMK.01/2014 tentang Pedoman Kearsipan di Iingkungan Kementerian Keuangan

Kepala Biro Umum

Jakarta 20 Juli 2010

Hardcopy

Berdasarkan KMKNo. 769/KM.1/2010 tentang JRA Fasilitatif Kementerian Keuangan Aktif selama masih berlaku

Biro Umum

Kepala Biro Umum

Jakarta 10 Agustus 1995

Hardcopy

Berdasarkan KMK No. 769/KM.1/2010 tentang JRA Fasilitatif Kementerian Keuangan Aktif selama masih berlaku

Biro Umum

Kepala Biro Umum

- 22-

Jakarta 31 Desember 2014

Hardcopy

Berdasarkan KMK No. 769/KM.1/2010 tentang JRA Fasilitatif

No.

Nama Informasi





Jangka Waktu Penyimpananl Retensi Kementerian Keuangan

103.

104.

Peraturan Menteri Keuangan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Pengelolaan Surat dan DokumenlArsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan (492/PM.1I2006)

Aktif selama masih berlaku

Biro Umum

Jakarta 2006

Hardcopy

Aktif selama masih berlaku

Laporan Inventarisasi Barang Mllik Negara di Iingkungan Sekretariat Jenderal Biro Umum

105.

Kepala Biro Umum

Daftar dan jadwal penggunaan Gedung/Ruang Rapat Kantor Pusat Kementerian Keuangan

Berdasarkan KMKNo. 769/KM.1/2010 tentang JRA Fasllitatif Kementerian Keuangan

Kepala Biro Umum


Hardcopy

Berdasarkan KMKNo. 769/KM.1/2010 tentang JRA Fasllitatif Kementerian Keuangan Aktif selama masih berlaku

Biro Umum

Kepala Biro Umum

- 23-


Hardcopy

Berdasarkan KMKNo. 769/KM.1/2010 tentang JRA

No.

Nama Informasi





Jangka Waktu Penyimpananl Retensi Fasilitatif Kementerian Keuangan

106.

107.

Jadwal kegiatan Sekretaris Jenderal

Dokumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satuan Kerja Sekretariat Jenderal (Penilaian atas objek PNBP, Berita Acara Sewa, Kartu Inventaris Barang)

Biro Umum

Kepala Biro Umum

Sepanjang Tahun

Hardcopy


Biro Umum

Kepala Biro Umum

Sepanjang Tahun

Hardcopy


Sub Bidang Bina Kepatuhan dan Manajemen Resiko

Soffcopy dan Hardcopy


Setiap tahun, Pusintek



Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kebijakan dan Standar Tata Kelola TIK

Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek)

Kepala Pusintek

109.

Laporan Hasil Audit Sertifikasi Internasional (ISO) oleh badan sertifikasi internasional

Pusintek

Kepala Pusintek

110.

Laporan Sosialisasi Kebijakan

Pusintek

Kepala Pusintek

Sub Bidang Pengembangan Kebijakan TIK



111.

Laporan Keuangan Pusintek

Pusintek

Kepala Pusintek

Setiap Semester I dan Akhir Tahun Anggaran pada Sub Bagian Keuangan



108.

- 24-

No.

Nama Informasi


Penangsungjawab lnforrnasl



Jal1ska Waktu Pel1yimpal1anl Retel1si.

Pusintek

112.

Daftar Inventarisasi BMN Pusintek

Pusintek

Kepala Pusintek

Sepanjang tahun pada Sub Bagian Umum



113.

Rencana Kerja dan Anggaran Pusintek

Pusintek

Kepala Pusintek

SetiapAwal Tahun pada Sub Bagian Keuangan Pusintek



Sepanjang tahun, Pusintek







hardcopy



hardcopy


114.

Kepala Pusintek

Service catalog Pusintek Pusintek

115.

116.

117.

Kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Kepala Pusintek Pusintek

Kepala Pusintek

Dokumen perjanjian dengan pihak ketiga yang tidak terkait dengan konfigurasi sistem TIK (aplikasi, basis data, dan jaringan), perangkat TIK, arsitektur TIK, dan infrastruktur TIK

Pusintek

Dokumen laporan hasil pekerjaan pihak ketiga yang telah diaudit oleh auditor eksternal, yang tidak terkait

Pusintek

Kepala Pusintek

- 25-

No.

Nama Informasi


Penanggungjawab

lnformasl




dengan konfigurasi sistem TIK (aplikasi, basis data, dan jaringan), perangkat TIK, arsitektur TIK, dan infrastruktur TIK

118.

119.

120.

121.

122.

Direktori KAP/KJPP

Daftar pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik, Penilai Publik, Kantor Akuntan Publik dan Kantor Jasa Penilai Publik terhadap Kode Etik Prafesi, Standar profesi, dan peraturan perundang-undangan

PPPK

Kepala PPPK

Bulan Januari tahun berikutnya



PPPK

Kepala PPPK

Sepanjang tahun



PPPK

Kepala PPPK

Bulan Desember tahun berikutnya



Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka)

Kepala Pushaka

Februari pada tahun berjalan, Jakarta



Pushaka

Kepala Pushaka

Setelah selesai di audit, Jakarta



Laporan Tahunan KAP/KJPP

Strategy Map KemenkeuWide

Laporan. Keuangan Tahunan (Audited) Pushaka

- 26-

No.

123.

124.

125.

126.


Bentuk lnfcrmasl yang Tersedia

Kepala Pushaka

Setelah selesai di audit, Jakarta



Kepala Pushaka




Kepala Pushaka


Pusat LPSE

Kepala Pusat LPSE

Jakarta, TA 2014


Pusat LPSE

Kepala Pusat LPSE

Jakarta, TA 2014


Capaian Pelatihan Pusat LPSE tahun 2014

Pusat LPSE

Kepala Pusat LPSE

Jakarta, TA 2014


Capaian Sosialisasi Pusat LPSE tahun 2014

Pusat LPSE

Kepala Pusat LPSE

Nama Informasi


Laporan BMN Tahunan Pushaka (Audited) Pushaka

Pushaka

Struktur Organisasi

Pushaka

Tugas dan Fungsi Organisasi

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pusat LPSE tahun 2014

Penahggungjawab lnformasl

Pushaka

127.


FAQ Layanan Pusat LPSE 128.

129.

Jakarta, TA


2014 130.

Daftar KlUD/I yang Menjalin Kerjasama dengan Pusat LPSE

Pusat LPSE

Kepala Pusat LPSE

- 27-

Jakarta, TA 20102014


Jahgka Waktu Penyimpananl Retensi







No.

Nama lnforrnasl

131.

Laporan Tahunan LPSE


133.

134.

135.

136.


Bentuk lnformasl yang Tersedia Softcopy dan Hardcopy


Kepala Pusat LPSE


Pusat LPSE

Kepala Pusat LPSE


Pusat LPSE

Kepala Pusat LPSE


Pusat LPSE

Kepala Pusat LPSE

Tahunan, laporan tahunan dibuat setiap awal bulan pada tahun anggaran berikutnya. Laporan tersebut dibuat pada Sub Bagian Keuangan Pusat LPSE

Hardcopy


Jumlah Penyedia yang terdaftar pada LPSE Kementerian Keuangan

Pusat LPSE

Kepala Pusat LPSE

Setiap hari

Softcopy


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1391PMK.0112012 tentang Mekanisme Registrasi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa pada Pusat

Jakarta, Pusat LPSE

Kepala Pusat LPSE



Pusat LPSE

132.


Hasil Monitoring & Evaluasi Pusat LPSE

Laporan KegiatanlEvent di Bidang Layanan Teknis Pengguna Pusat LPSE Laporan Keuangan Tahunan (audited) Pusat LPSE

Tahun 2014

- 28-






No.

Nama Informasi


Penanggungjawab

lnformasl



Jangka Waktu Penyimpaoaol Retensi

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 108/PMK.01/2014 137.

138.

139.

140.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 492/PMK.01/2011 tentang Pemberian User-ID dan Password dalam Rangka Pengawasan atau Pemeriksaan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Auditor) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan

Pusat LPSE

Kepala Pusat LPSE

Jakarta, 19 Desember 2011

Hardcopy


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2331PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan

Pusat LPSE

Kepala Pusat LPSE

Jakarta, 26 Desember 2012

Hardcopy


Dokumen publikasi Pusat LPSE (majalah, leaflet, brosur)

Pusat LPSE

Kepala Pusat LPSE

Sepanjang Tahun

Hardcopy


Company Profile Pusat Investasi Pemerintah (PIP) versi Bahasa Indonesia dan

Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Jakarta, Juli 2011 Kepala PIP



- 29-

Nama Informasi

No.



Bahasa Inggris. Informasi ini berkaitan dengan profil Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang di dalamnya berisi antara lain:

• • • • • • • • •

• • •

•

Gambaran Umum Visi dan Misi Dasar Hukum SumberDana Lingkup Investasi Bidang Investasi Mitra Kerja Peran PIP Alur Permohonan Pinjaman Pembiayaan PIP sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Infrastruktur Daerah Skema Pinjaman Daerah Persyaratan Umum dan Persyaratan Efektif Pinjaman Daerah dan Pinjaman BUMN serta Swasta Public Private Partnership (PPP) dan Kerjasama Investasi dengan Mitra Luar Neqeri

- 30-




No.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

Nama.lnformasi

Unit Kerja yang MenYediakan



Bentuk

lnformasi yang Tersedia


Laporan Kinerja Pusat Investasi Pemerintah (PIP) (publikasi dalam bentuk ringkasan)

PIP

Kepala PIP

Jakarta, tahunan setiap bulan Mei

Buku dan Softcopy


Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang audited berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

PIP

Kepala PIP

Jakarta, tahunan pada bulan Juni

Buku


Laporan Keuangan K1L yang Audited berdasarkan SAP

PIP

Kepala PIP

Jakarta, tahunan pada bulan Juni

Buku


Daftar proyek yang dibiayai oleh PIP

PIP

Jakarta, 2015

Hardcopy


PIP

Jakarta, 2015


Sesuai retensi arsip I sampai dengan adanya pembaruan

PIP

PIP

Sesuai tempat dan waktu penandatanganan perjanjian

Hardcopy

Sesuai masa retensi arsip

SetPP


Sepanjang tahun

Softcopy


Skema permohonan pinjaman daerah

Ringkasan perjanjian pinjaman

Identitas Pemohon Banding, Penggugat dan Pemohon PK (Nama, NPWP, Alamat)

Kepala PIP

Kepala PIP

-31-


No.

Narna Informasi

148.

Nama Kuasa Hukum dan Kota Domisili

Set PP

Prosedur layanan sengketa pajak

Set PP

SetPP

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

Buku saku tentang sengketa pajak di Pengadilan Pajak

Profil Komite Pengawas Perpajakan

Profil Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Penanggungjawab

lnformasl Sekretaris Pengadilan Pajak

10 Tahun


2015

Softcopy



2015

Hardcopy


Set Komwasjak

Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan

Agenda kerja Pimpinan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Set Komwasjak

Sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan beserta kondisinya, serta

Set Komwasjak

yang Tersedia


Hardcopy


Set Komwasjak

Bentuk

Informasi

Sepanjang tahun

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan (Set Komwasjak)

Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan


Jakarta

Jakarta


Jakarta


Jakarta


Jakarta

- 32-




Triwulan I Softcopy dan Hardcopy

Triwulanan

SemesteranlTahu nan







No.

Nama lnformasl

Unit Kerja yahg Menyediakan

Pehanggungjawab

lnformasl


Bentuk



Sumber Daya Manusia yang dimiliki Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan beserta kualifikasinya

156.

157.

158.

159.

Laporan Keuangan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan (yang telah diaudit) yang terdiri atas: a. Neraca b. Laporan Realisasi Anggaran c. Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Indikator Kinerja Utama

Laporan Pelaksanaan Tugas

Tata cara pengaduan dan masukan masyarakat lalur pengajuan pengaduan dan masukan masyarakat

Set Komwasjak


Set Komwasjak

Set Komwasjak

SemesteranlTahu nan

Jakarta Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan

Set Komwasjak

Jakarta

Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan

- 33-



Triwulananl Semesteran/Tahu nan Jakarta


Tahunan

Jakarta

Hardcopy





Nama Informasi

No.


Laporan Keuangan LPDP (audited) LPDP

160.

161.

-

163.

164.

lnformasl

Direktur Utama LPDP

Waktll dan Tempat Pernbuatan

Nama instrument investasi Tempat investasi Jumlah investasi total

Mei, LPDP

Company Profile LPDP · Gambaran Umum · Visi dan Misi · Dasar Hukum · Profil Manajemen · Struktur Organisasi



Softcopy dan Hardcopy LPDP

Direktur Utama LPDP

LPDP

Direktur Utama LPDP


Awal bulan, LPDP

Sepanjang tahun


LPDP

Direktur Utama LPDP

Awal tahun, LPDP


LPDP

Direktur Utama LPDP

Awa12012, LPDP

Daftar MOU LPDP

Rencana Kegiatan Sosialisasi LPDP

Bentuk Informasi yang Tersedia Softcopy dan Hardcopy

Pengelolaan Dana (sumber dana dan portofolio investasi)

-

162.

Penanggllngjawab

Update akan tersedia pada awal2015

- 34-





No.

Nama lnformasl

165.

Laporan Tahunan LPDP 2013


LPDP

166.

167.

Laporan Kinerja Layanan LPDP

169.

170.

171.

Mei, LPDP

l3entuk lnformasi yang Tersedia

Jangka Waktu Penyirnpanan/ Retensi









LPDP

Direktur Utama LPDP

LPDP

Direktur Utama LPDP

LPDP

Direktur Utama LPDP

LPDP

Direktur Utama LPDP

2015



LPDP

Direktur Utama LPDP

2014



LPDP

Direktur Utama LPDP

Sepanjang tahun



Rencana Strategis LPDP

Kajian Akademis

Rencana Bisnis dan Anggaran 2015

Direktur Utama LPDP

Waktu dan Tempat Pernbuatan

Awal bulan, LPDP

(2012-2016) 168.

PenanggungjaWab lnformasl

LAKIP 2014

(mulai 2014 disusun setiap triwulan)

2012

Surat Keputusan Direktur terkait: -

Pedoman Persyaratan Pengumuman Komponen Pembiayaan

- 35-

No.

Nama Informasi


Penanggungjawab Info rm asi

Waktu dan Tempat Pemb uatan

Bentuk Inform asi yang Tersedi a


untuk Beasiswa dan Riset

172.

Kontak LPDP

LPDP

Direktur Utama LPDP


Ses uai retensi arsip

Inform asi Sert a-Merta

Keterangan : Sampai dengan saat ini Kementerian Keuangan belum memiliki informasi yang dapat dikatego rikan sebaga i informasi serta-merta

Menyetuj ui, Atasan PPID Sekr Kementerian Ke

Jakarta, 7 Mei 2015 Menetapkan, PPID Se kre tariat Jenderal Kemente . Keuangan

iagus Ahmad Badaruddin NIP 195 70329 197803 1 001

N.E. Fatimah NIP 19581 21 2 1982102001

- 36-

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI

Recommend Documents