KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2015
Kementerian Kesehatan
Tahun 2016
KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
n
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT
karena atas izin dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja
,..
1;ll
(LAKIP) Sekretariat Jenderal Tahun 2015 dapat diselesaikan. Laporan
ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.
Sekretariat Jenderal, telah berupaya keras dalam mencapai sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun
Syukur alhamdulillah semua indikator kinerja telah dapat dicapai, dengan demikian ke depan harus kita pertahankan. Berbagai kendala dalam pelaksanaan ZO1S.
kegiatan harus dapat kita sikapi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perencanaan
kedepan bagi para pelaksana program/kegiatan untuk menjadi lebih baik. Kami
sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal ini dapat menjadi bahan evaluasi guna peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Jenderal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan dalam mensukseskan Program lndonesia Sehat. Jakarta, 15 Januari 2016
ffi
Jenderal,
SEKRET,'.
SUTARJO
DAFTAR ISI
halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I
1
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. PERAN DAN KEDUDUKAN SEKRETARIAT JENDERAL C. SASARAN PROGRAM D. STRUKTUR ORGANISASI E. SISTEMATIKA
3 4 5 6 6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DALAM KERANGKA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA A. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA B. PERJANJIAN KINERJA
8 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015
12 13
BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN
26 26
LAMPIRAN
IKHTISAR EKSEKUTIF
Berdasarkan Rencana
Kepmenkes
Strategis
Nomor
Kementerian
HK.02.02/Menkes/52/2015 Kesehatan
Tahun
2015–2019,
tentang dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, Sekretariat Jenderal melaksanakan 2 (dua) program dari 9 (sembilan) program Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sasaran strategis program tersebut adalah 1) Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan, 2) Terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 tersebut dan dokumen penetapan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2015, maka untuk menilai pencapaian sasaran program Sekretariat Jenderal tahun 2015 telah ditetapkan 3 (tiga) indikator utama sebagai alat pengukuran kinerja yaitu: 1. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan; 2. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; 3. Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
1
Pencapaian kinerja indikator kesatu, jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan, dari target yang ditetapkan sebesar 3 kebijakan publik dapat dicapai 4 atau capaian kinerjanya sebesar 133%. Pencapaian kinerja indikator kedua, persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dari target sebesar 90% telah dapat terealisasikan capaiannya sebesar 245% dengan perhitungan jumlah capaian kinerja pusat/biro dibagi dengan total pusat/biro. Pencapaian kinerja indikator ketiga, jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada tahun 2015 sebanyak 87,8 juta jiwa dari target 88,2 juta jiwa. Capaian target tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian target pada tahun sebelumnya yang sebanyak 86,4 juta jiwa.
2
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (Good Governance). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Jenderal diperlukan
untuk
meningkatkan
koordinasi
pelaksanaan
tugas
serta
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kementerian Kesehatan. Sekretariat Jenderal berperan juga dalam meningkatkan
kemampuan
manajemen
dan
informasi
kesehatan,
sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran serta koordinasi dan integrasi lintas sektor dan berperan pada optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Sebagai salah satu prioritas perubahan terhadap program reformasi birokrasi,
Sekretariat
kesehatan
secara
Jenderal
sistematis,
berupaya
berdayaguna,
mendukung berhasilguna,
pembangunan bersih
dan
bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta Good Governance sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagai tindak lanjut Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sekretariat Jenderal pada setiap tahunnya menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada Menteri Kesehatan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal tersebut merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019, Rencana Aksi Program dan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2015. B.
PERAN DAN KEDUDUKAN SEKRETARIAT JENDERAL Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara serta Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
1144/Menkes/per/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Jenderal merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada
dibawah
Sekretariat
dan
Jenderal
bertanggung mempunyai
jawab tugas
kepada
Menteri
Kesehatan.
menyelenggarakan
koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Kesehatan. Dalam
melaksanakan
tugas
tersebut
di
atas,
Sekretariat
Jenderal
menyelenggarakan fungsi: 1. Koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan; 2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Kesehatan; 3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kesehatan; 4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
4
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; 6. Penyelanggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal menyusun Rencana Aksi Program (RAP) dan peta strategis yang didasarkan juga atas Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.
C.
SASARAN PROGRAM Sasaran Program Kesatu “Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan. Indikator: 1. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. 2. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Sasaran
Program
Kedua
“Terselenggaranya
penguatan
Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)”. Indikator: Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta).
5
D.
STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1144/Menkes/Per/VII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, maka struktur organisasi Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:
Sekretariat Jenderal
Biro Perencanaan dan Anggaran
Pusat Data dan Informasi
Pusat Kerjasama Luar Negeri
E.
Pusat Penanggula ngan Krisis
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Biro Kepegawaian
Pusat Komunikasi Publik
Biro Keuangan dan BMN
Pusat Promosi Kesehatan
Biro Hukum dan Organisasi
Pusat Intelegensia Kesehatan
Biro Umum
Pusat Kesehatan Haji
Sekretariat Konsil Kedokteran
SISTEMATIKA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015 ini menjelaskan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal selama Tahun 2015. Capaian kinerja tahun 2015 dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan kerangka pikir seperti demikian, sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut: Ikhtisar Eksekutif (Executive Summary)
6
Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja). Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja
organisasi.
Untuk
setiap
pernyataan
kinerja
sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis
penyebab
keberhasilan/ketidakberhasilan
atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Bab IV Penutup Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal.
7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DALAM KERANGKA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA A.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dibangun
dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja guna pengelolaan kinerja. Upaya penguatan sistem akuntabilitas kinerja perlu dilakukan secara menyeluruh pada beberapa komponen, antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Dengan kata lain, SAKIP tidak hanya meliputi satu komponen saja sehingga penguatannya memerlukan upaya menyeluruh dari instansi pemerintah yang terkait. Keterkaitan komponen tersebut tidak terlepas dari 3(tiga) sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan 3 (tiga) sistem ini dapat terlihat dari gambar berikut ini: Gambar 1. Keterkaitan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Penganggaran dan Sistem AKIP Keterkaitan 3 sistem
RPJP Sistem Perencanaan RPJM/D
Pembangunan Nasional
RKP/D Sistem Penganggaran
RENSTRA KL/SKPD Sistem AKIP
EVALUASI
RKAKL/ SKPD RKT , RENJA KL/SKPD LAKIP
DIPA & POK
PENETAPAN KINERJA (PK)
SKO/SKP
PENGUKURAN & PENGUMPULAN DATA KINERJA PENILAIAN SKP
8
B.
PERJANJIAN KINERJA Sebagai
penjabaran
dari
sasaran
yang
hendak
dicapai
dalam
pembangunan kesehatan telah ditetapkan target-target sasaran indikator kinerja yang tertuang didalam Penetapan Kinerja (TAPJA) tahun 2015. Penetapan kinerja berisi tekad dalam rencana kinerja tahunan yang dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja
dengan
pihak
yang
memberikannya.
Penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Target
capaian
“meningkatnya
indikator
koordinasi
kegiatan
pelaksanaan
untuk tugas
tercapainya
serta
sasaran
pembinaan
dan
pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan” adalah seperti dalam tabel berikut: Tabel 1. Target Capaian Indikator Sasaran Program No. (1) 1
2
Sasaran Program Indikator Kinerja (2) (3) Meningkatnya 1. Jumlah kebijakan publik yang koordinasi pelaksanaan berwawasan kesehatan tugas pembinaan dan pemberian dukungan 2. Persentase harmonisasi manajemen dukungan manajemen dan Kementerian Kesehatan pelaksanaan tugas teknis lainnya Terselenggaranya Jumlah Penduduk yang menjadi penguatan Jaminan peserta Penerima Bantuan Kesehatan Nasional Iuran (PBI) melalui Jaminan (JKN)/Kartu Indonesia Kesehatan Nasional (JKN)/ Sehat (KIS) Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Target (4) 3 90%
88,2 Juta
9
10
11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.
PENGUKURAN KINERJA Kegiatan pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan untuk
mendapatkan
gambaran
keberhasilan
dan
ketidakberhasilan
dalam
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di awal program. Didasarkan atas informasi kinerja atau gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator yang diukur, maka ditindaklanjuti sebagai bagian pembinaan dan perencanaan program/kegiatan kedepan sehingga setiap program/kegiatan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Manfaat lain dari pengukuran kinerja adalah memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam dokumen Renstra atau pun Penetapan Kinerja. Kegiatan pembandingan tingkat kinerja yang dicapai dengan target dalam penetapan kinerja, dan pembandingan pencapaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya menjadi salah satu bagian yang menjadi fokus pengukuran. Didasarkan
atas
Kepmenkes
Nomor
HK.02.02/Menkes/52/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 dan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015, maka pelaporan ini mengacu dan melaporkan capaian kinerja sesuai penetapan kinerja yang telah di tandatangani pada kontrak kinerja. Pada tahun anggaran 2015 telah dilakukan penetapan kinerja secara serentak di lingkungan Sekretariat Jenderal seiring dengan rapat koordinasi staf paripurna bulanan.
12
B.
ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 Sasaran program/kegiatan Sekretariat Jenderal terdiri 2 (dua) sasaran
dan 3 indikator. Adapun capaian dari masing-masing sasaran program ini sebagai berikut: 1. Sasaran Program Kesatu Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kesehatan, indikator dari sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini: Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Ke Satu No. 1
Indikator Kinerja Jumlah
Target
Realisasi
3
4
Persentase Pencapaian 133%
Simbol Capaian
kebijakan yang berwawasan kesehatan 2
Persentase
(biru) 90%
245
245%
harmonisasi dukungan manajemen dan
(biru)
pelaksanaan tugas lainnya
13
I. Jumlah Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan Lintas sektor berperan penting dalam kesehatan, terutama untuk menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung dapat meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat. Menyadari hal tersebut, Kementerian Kesehatan telah mendorong lintas sektor untuk mengeluarkan kebijakan berwawasan kesehatan (Health in All Policy). Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan adalah jumlah kebijakan yang dibuat sektoral (K/L) berupa
Peraturan
Edaran
Menteri/Surat
kesehatan
Presiden/Peraturan
khususnya
Keputusan dalam
Menteri/Instruksi
Bersama
upaya
Menteri
peningkatan
Menteri/Surat
yang
perilaku
mendukung sehat
dan
kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Gambar 2. Target dan Capaian Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan Tahun 2015 4 4 3 3 Target
2
Capaian
1 0 2015
Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan yang dikeluarkan oleh lintas sektor pada tahun 2015 adalah sebanyak 4 (empat) kebijakan atau 133% dari target. Hasil ini menunjukkan bahwa target Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan tahun 2015 telah tercapai.
14
Pada tahun 2015 telah terbit kebijakan publik berwawasan kesehatan sebagai berikut: 1.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan
atas
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
115/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok yang menyebutkan bahwa penggunaan dana pajak rokok di bidang kesehatan dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; 2.
Kebijakan tarif cukai yg baru melalui PMK No. 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor: 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
3.
Surat
kawat
dari
T.900/2239/KEUDA Bupati/Walikota
Kementerian kepada
Se-Indonesia
Dalam
Gubernur untuk
Negeri
Nomor:
Se-Indonesia
pemenuhan
dan
anggaran
kesehatan minimal 10% sesuai dengan amanah UU 36/2009; dan 4.
Surat Edaran Kementerian Perhubungan Januari 2015 untuk menjadikan transportasi umum sebagai Kawasan tanpa Rokok (KTR) sesuai dengan PP 109 tahun 2012.
Gambar 3. Pembukaan Pertemuan Koordinasi Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga oleh Menteri Kesehatan
15
Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya advokasi ke pemegang kebijakan baik lintas program maupun lintas sektor. Upaya–upaya yang
telah
dilakukan
dalam
rangka
menghasilkan
Kebijakan
Publik
Berwawasan Kesehatan adalah: 1. Penyusunan dan sosialisasi petunjuk teknis penggunaan dana pajak rokok ke daerah; 2. Peyusunan regulasi pencantuman peringatan kesehatan dalam iklan rokok; 3. Koordinasi pelaksanaan penggalangan komitmen dalam mendukung percepatan penurunan AKI dan AKB; 4. Penggalangan komitmen dalam determinan sosial kesehatan; 5. Penggalangan komitmen dalam peningkatan gaya hidup sehat; 6. Koordinasi lintas program dan lintas sector dalam pengembangan PKRS dalam rangka penguatan promosi kesehatan di rumah sakit; 7. Pengembangan strategi advokasi; 8. Pemantauan dan evaluasi proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik berwawasan kesehatan; dan 9. Pelatihan pengelolaan advokasi petugas promkes provinsi. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain: 1)
Terbitnya kebijakan publik yang dikeluarkan oleh lintas sektor memerlukan proses dengan serangkaian kegiatan yang berjalan dalam rentang waktu yang cukup panjang;
2)
Isu kebijakan publik yang diinisiasi merupakan isu yang sedang bergulir di lintas sektor, sehingga tidak dapat ditentukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
16
Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, telah dilakukan upaya antara lain: a. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor/lintas program (LS/LP) secara intensif dan memastikan semua proses berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan hingga selesai; b. Melakukan identifikasi isu kebijakan berwawasan yang diperlukan dengan
melibatkan
pihak
luar,
seperti
LSM,
organisasi
kemasyarakatan dan akademisi. Nilai-nilai positif atau pembelajaran yang bisa diambil dari indikator kebijakan publik berwawasan kesehatan hingga dapat menjadi acuan bagi program selanjutnya yaitu: a) Pendorong peran serta dari LSM, organisasi kemasyarakatan dan akademisi untuk mendukung terbitnya kebijakan publik berwawasan kesehatan. b) Pendorong peran serta pemerintah daerah yang mampu lintas sektor dalam membuat kebijakan yang berwawasan kesehatan seperti kebijakan kawasan tanpa rokok, yang menindaklanjuti kebijakan berwawasan kesehatan dari pusat.
II.Persentase Harmonisasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya. Sesuai dengan Renstra Kemenkes 2015-2019 bahwa cara menghitung indikator ini yaitu hasil dari jumlah capaian kinerja Pusat/Biro dibagi dengan total Pusat/Biro yang ada di Sekretariat Jenderal. Seperti diketahui pada tabel 2 di atas bahwa indikator persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, dari target 90% telah dicapai realisasi sebesar 245% (penjelasan rinci terlampir).
17
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, kegiatan yang telah dilakukan adalah: 1. Perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan; 2. Pembinaan administrasi kepegawaian; 3. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara; 4. Perumusan peraturan perundang-undangan dan organisasi; 5. Pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan, rumah tangga, keuangan dan gaji; 6. Pengelolaan data dan informasi kesehatan; 7. Pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; 8. Penanggulangan krisis kesehatan; 9. Pengelolaan komunikasi publik; 10. Peningkatan intelegensia kesehatan; 11. Peningkatan kesehatan jemaah haji; 12. Peningkatan kerja sama luar negeri; 13. Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia. Selain itu indikator ini dapat dilihat pada laporan PP39/2006 atau sesuai dengan aplikasi e-monev Bappenas. Pembangunan aplikasi monev berbasis website (e-monev) merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan
pelaporan
menuju
pada
peningkatan
kualitas
dengan
melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan monev kinerja pembangunan. Secara paralel, e-monev yang dikembangkan saat ini telah memuat informasi kinerja yang dibutuhkan. Dalam menetapkan target kinerja dan target anggaran kegiatan, penanggung jawab
program
melakukan
konsolidasi
dengan
pelaksana
kegiatan/
penanggung jawab indikator sasaran kegiatan terkait dan disepakati bersama dengan Sekretariat Jenderal K/L (cq. Biro Perencanaan dan Anggaran).
18
Gambar 5. Capaian Realisasi Kinerja Sekretariat Jenderal Melalui e-monev Bappenas
Dalam e-monev Bappenas pengisian target triwulan kegiatan dihitung berdasarkan breakdown dari target tahunan yang telah ditetapkan (tersedia dalam data dasar Renja K/L dan RKA K/L). Target triwulan menjadi acuan dalam penilaian Status Capaian Anggaran dan Status Capaian Kinerja tiap kegiatan yang dilakukan oleh K/L. Target triwulanan merupakan prakiraan nilai pencapaian penyerapan anggaran dan prakiraan nilai pencapaian kinerja suatu kegiatan secara kumulatif per triwulan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Target triwulanan merupakan besaran/nilai yang ingin dicapai sampai dengan triwulan tersebut dan bukan hanya nilai pada triwulan itu saja; 2) Target triwulanan dinyatakan dalam satuan persen (%);
19
3) Nilai persentase yang diinput merupakan kumulatif dari triwulan sebelumnya; 4) Target yang diinput adalah target penyerapan anggaran dan target capaian kinerja kegiatan per triwulan; 5) Nilai akhir dari target anggaran dan target kinerja pada triwulan IV wajib 100%. 6) Indikator-indikator di dalam e-monev Bappenas diambil dari RKP (Rencana Kerja Pemerintah) baik target maupun realisasinya.
2. Sasaran Program kedua Terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS). Berdasarkan Program
Renstra
Kementerian
Terselenggaranya
Kesehatan
Penguatan
2015-2019
sasaran
Kesehatan
Nasional
Jaminan
(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS). Indikator tercapainya sasaran program adalah jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92,2 juta jiwa. Namun besaran target jumlah peserta PBI yang digunakan sebagai target adalah sesuai Perpres No.3 Tahun 2015 tentang perubahan RKP 2015 sebanyak 88,2 juta jiwa. Tabel 3. Capaian Indikator Program Kedua No
Indikator Kinerja
Traget
Realisasi
Capaian
1
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu indonesia Sehat (KIS)
88,2 Juta Jiwa
87,8Juta Jiwa
99,60 %
Simbol Capaian
(hijau)
20
Pada tahun 2015, realisasi pencapaian indikator “Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu indonesia Sehat (KIS)” sebanyak 87.882.867 jiwa dari target 88.231.816 jiwa. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 99,60%. Upaya pemenuhan capaian indikator tersebut pada tahun 2015 belum mampu sebesar 100% oleh Kementerian Kesehatan dikarenakan beberapa faktor eksternal diantaranya: 1) Tidak terpenuhinya target jumlah peserta PBI tambahan yang didaftarkan dikarenakan belum seluruhnya penetapan peserta PBI tambahan diselesaikan tepat waktu oleh Kementerian Sosial. Pada tahun 2015 dari target PBI tambahan sebesar 1.831.816 jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi kelompok masyarakat miskin, rentan miskin, serta tuna wisma dan orang penghuni lapas dan rutan yang terealisasi hanya sebanyak 1.482.867 jiwa. Pendaftaran peserta PBI tambahan tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan SK Mensos RI Nomor 44B/HUK/2015; SK
Mensos
RI
Nomor
58/HUK/2015;
SK
Mensos
RI
Nomor
128/HUK/2015 dan SK Mensos RI Nomor 132/HUK/2015.
21
Tabel 4. Rincian Penetapan Peserta PBI Tambahan JKN/KIS Oleh Kementerian Sosial Tahun 2015 No
SK Mensos RI
Tanggal
Jumlah PBI Baru (jiwa)
1
44B/HUK/2015
04 Mei 2015
1.355
2
44B/HUK/2015
04 Mei 2015
3.842
3
44B/HUK/2015
07 Mei 2015
204
4
44B/HUK/2015
09 Mei 2015
2.766
5
44B/HUK/2015
11 Mei 2015
2.206
6
44B/HUK/2015
13 Mei 2015
1.512
7
44B/HUK/2015
13 Mei 2015
624
8
44B/HUK/2015
21 Mei 2015
6.883
9
44B/HUK/2015
21 Mei 2015
1.568
10
44B/HUK/2015
21 Mei 2015
620
11
44B/HUK/2015
22 Mei 2015
1.273
12
44B/HUK/2015
25 Mei 2015
6
13
44B/HUK/2015
28 Mei 2015
526
14
44B/HUK/2015
29 Mei 2015
18
15
44B/HUK/2015
30 Mei 2015
120
16
44B/HUK/2015
30 Mei 2015
1.807
17
44B/HUK/2015
01 Juni 2015
141
18
44B/HUK/2015
02 Juni 2015
94
19
44B/HUK/2015
20 Juni 2015
763
22
20
44B/HUK/2015
21 Juni 2015
144
21
44B/HUK/2015
21 Juni 2015
35
22
44B/HUK/2015
30 Juni 2015
36
23
44B/HUK/2015
10 Juli 2015
8.260
24
58/HUK/2015
01 Desember 2015
60.051
25
128/HUK/2015
01 Desember 2015
2.084
26
132/HUK/2015
01 Desember 2015
1.385.929
TOTAL
1.482.867
Proses penetapan peserta PBI tambahan oleh pihak Kementerian Sosial melalui proses yang panjang serta membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sebelum peserta tambahan tersebut ditetapkan, perlu dilakukan proses rekonsiliasi
data
yang
melibatkan
berbagai
pihak
baik
lintas
Kementerian/Lembaga serta proses pemadanan data di BPJS Kesehatan. Berikut disajikan tabel target jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui JKN/KIS dan persentase kenaikannya tiap tahun berdasarkan Rencana Kinerja Satker Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sampai tahun 2019.
23
Gambar 6. Target Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS Tahun 2014 - 2019 Berdasarkan Rencana Kinerja PPJK
Berdasarkan tabel di atas diketahui terjadi peningkatan target peserta PBI tambahan tiap tahun. Peningkatan target peserta PBI JKN/KIS tersebut perlu menjadi perhatian khusus oleh Kementerian Kesehatan khususnya PPJK sebagai pelaksana program. Guna
mencapai
target
indikator
tersebut,
PPJK
berdasarkan
tupoksinya diarahkan untuk melakukan pemantauan (monitoring) serta melakukan koordinasi dalam proses pemutakhiran data PBI. Berikut berbagai kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: a. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar dapat mengirimkan data kepesertaan Jamkesda yang belum berintegrasi ke dalam Program JKN. b. Berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dalam hal verifikasi dan validasi data kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
24
c. Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait permintaan data untuk updating kepesertaan JKN, yaitu jumlah kepesertaan PBI yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah.
25
BAB IV PENUTUP Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015 ini merupakan
bentuk
pertanggungjawaban
kinerja
Sekretariat
Jenderal
sekaligus sebagai informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. A.
KESIMPULAN 1. Sasaran program Sekretariat Jenderal sesuai Penetapan Kinerja tahun anggaran 2015 telah dapat dicapai. Dari 2 (dua) sasaran program dengan 3 (tiga) indikator, yang telah memperoleh kategori biru sebanyak 2 indikator dan kategori hijau sebanyak 1 indikator, atau dalam prosentase realisasi sebesar 99,35%. 2. Dari sisi anggaran, dimana pagu alokasi anggaran Sekretaris Jenderal Rp 24.283.103.731.000,- (dua puluh empat trilyun dua ratus delapan puluh tiga milyar seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) telah dapat direalisasikan sebesar Rp 22.852.102.817.223,- (dua puluh dua trilyun delapan ratus lima puluh dua milyar seratus dua juta delapan ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh tiga rupiah) atau dalam prosentase realisasi sebesar 94,11%.
B.
SARAN 1. Penetapan
indikator
kinerja
sebaiknya
tetap
menggunakan
indikator yang dapat diukur, sesuai tugas pokok dan fungsinya, data di unit dapat dijangkau, serta memenuhi kaidah SMART. 2. Sinergi antara perencana, pelaksana, dan pemantau (monev) sehingga terjadi keterpaduan dalam menjangkau akuntabilitas kinerja, perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan.
26
Keberhasilan Sekretariat Jenderal dalam pencapaian kinerja pada tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di tahun mendatang dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Segala kekurangan dan hal-hal lain yang menjadi hambatan dalam pencapaian target yang sudah direncanakan dapat dicarikan solusi serta diselesaikan
dengan
mengedepankan
profesionalisme
di
lingkungan
Sekretariat Jenderal.
27
PERSENTASE HARMONISASI DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
NO 1
1
UNIT KERJA 2
PROGRAM/ KEGIATAN 3 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
SASARAN
INDIKATOR
5 4 Meningkatnya kualitas 1 Jumlah Provinsi yang memiliki perencanaan dan penganggaran rencana lima tahun dan program pembangunan kesehatan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber
Biro Perencanaan dan Anggaran
2 Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
3
Biro Keuangan dan BMN
Penyusunan dokumen kebijakan, Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja
b)Terwujudnya sistem rekrutmen dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang transparan, c) Terwujudnya penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu, d) Meningkatnya produk 3 Persentase pegawai Kementerian administrasi kepegawaian Kesehatan dengan nilai kinerja yang dikelola melalui sistem minimal baik layanan kepegawaian;, e) Meningkatnya jumlah pegawai yang menerima reward , f) Menurunnya jumlah pegawai yang menerima punishment .
Biro Kepegawaian
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan
CARA PERHITUNGAN
8 6 tersedianya anggaran untuk Provinsi yang memiliki rencana pembangunan kesehatan yang lima tahun dan anggaran terintegrasi dari berbagai sumber kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber dana
3 Jumlah rekomendasi monitoring penyusunan laporan serta dan evaluasi terpadu rekomendasi pelaksanaan monitoring evaluasi terpadu. 1 Persentase pemenuhan a) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM aparatur kesehatan kebutuhan SDM aparatur,
2 Persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan 2
RENCANA AKSI PROGRAM
Rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu yang dihasilkan Realisasi pengangkatan CPNS dan PTT/P3K terhadap jumlah formasi CPNS dan PTT/P3K per tahun Jumlah pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan terhadap seluruh pejabat struktural
TARGET 2015 8
REALI SASI
PERSENTA SE
TOTAL
9
10
11
9
100
100
25
100
100
34
100
100
90%
87
87
60%
73
73
100.00
245 Jumlah CPNS dan PNS yang mempunyai hasil penilaian SKP dengan kriteria minimal baik terhadap seluruh CPNS dan PNS
80%
85
85
1 Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan SAP untuk mempertahankan WTP. 2 Persentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
Jumlah Satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah yang menyampaikan laporan keuangan dibagi dengan jumlah seluruh Satker Kantor Nilai aset tetap yang telah mendapatkan PSP dibagi dengan nilai aset tetap laporan keuangan audited
100%
100
100
30%
54
54
3 Persentase pengadaan menggunakan e-procurement
Perbandingan jumlah Satker Kantor Pusat dan Satker Kantor Daerah yang menggunakan LPSE dibagi dengan jumlah seluruh Satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah
65%
73
73
178
NO
UNIT KERJA
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
RENCANA AKSI PROGRAM
CARA PERHITUNGAN
TARGET
REALI SASI
PERSENTA SE
2015 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Meningkatnya produk peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, organisasi dan tata laksana
1 Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan :
4
Biro Hukum dan Organisasi
1)mempersiapkan produk hukum bidang kesehatan dengan melakukan harmonisasi dengan unit teknis KL terkait. 2) Pendokumentasian RUU, Perpres, Kemenkes, Permenkes ,3) Sosialisasi Perundangundangan
a. RUU/RPP/R.Perpres/ R.Keppres/R.Inpres
Membandingkan tren hasil tahun-tahun sebelumnya dengan prakiraan kebutuhan tahun-tahun mendatang
15
13
87
b. Permenkes/Kepmenkes bidang kesehatan.
Membandingkan tren hasil tahun-tahun sebelumnya dengan prakiraan kebutuhan tahun-tahun mendatang
75
205
273
2 Jumlah penanganan masalah/kasus dan perjanjian kerjasama bidang kesehatan
Memberikan bantuan hukum dan telaahan terhadap permasalahan hukum di lingkungan permenkes
a. Jumlah penanganan masalah hukum terkait aset
Membandingkan tren hasil tahun-tahun sebelumnya dengan prakiraan kebutuhan tahun-tahun mendatang
60
78
130
b. Jumlah penanganan kasuskasus hukum
Membandingkan tren hasil tahun-tahun sebelumnya dengan prakiraan kebutuhan tahun-tahun mendatang
35
31
89
c. Jumlah perjanjian kerja sama di bidang kesehatan
Membandingkan tren hasil tahun-tahun sebelumnya dengan prakiraan kebutuhan tahun-tahun mendatang
30
72
240
Membandingkan tren hasil tahun-tahun sebelumnya dengan prakiraan kebutuhan tahun-tahun mendatang
12
11
92
Membandingkan tren hasil tahun-tahun sebelumnya dengan prakiraan kebutuhan tahun-tahun mendatang
15
26
173
3 Jumlah produk organisasi dan tata kerja serta analisis jabatan
4 Jumlah produk ketatalaksanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, akuntabilitas kinerja dan jabatan fungsional
TOTAL
1) Melakukan kajian kelembagaan organisasi dan tata laksana, 2) Penyusunan dokumen RB, 3)Penyusunan juklak evaluasi sakip dan lakip, 4) penyusunan, peraturan jabatan fungsional dan penataan kelembagaan
421
NO
UNIT KERJA
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
Pengelolaan Urusan Tata Meningkatnya kualitas Usaha, Keprotokolan, Rumah administrasi korespondensi, Tangga, Keuangan, dan Gaji pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai aturan
1 Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai aturan
Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri, tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan
1 Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu
2 Persentase pembinaan kearsipan dan tata naskah dinas
5
RENCANA AKSI PROGRAM 1) Kualitas administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancer sesuai aturan, 2) Kualitas pelayanan administrasi dokumen perjalanan dinas luar negeri, tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dillingkungan Kementerian Kesehatan, 3) Pengelolaan kantor Kementerian Kesehatan, 4) Pengelolaan pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu, 5) Pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS tenaga kesehatan tepat waktu , 5) Layanan pengelolaan ketatausahaan Biro Umum
REALI SASI
2015 91%
PERSENTA SE
102
102
a. Jumlah dokumen persiapan keberangkatan pegawai perjalanan dinas luar negeri selesai maksimal 10 hari setelah tanggal pengusulan
91%
77
77
b. Jumlah Satker Pusat yang terbina kearsipannya dibagi dengan jumlah seluruh Satker dikali seratus persen
80%
106
106
c. Jumlah Satker UPT daerah yang terbina kearsipan dan tata naskah dinasnya dibagi dengan jumlah seluruh Satker dikali seratus persen
60%
67
112
100%
97
97
CARA PERHITUNGAN A = Jumlah korespondensi yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh korespondensi dikali seratus persen B = Jumlah acara harian yang terlaksana dengan baik dibagi jumlah seluruh acara harian dikali seratus persen. Kumulatif A ditambah B dibagi dua sama dengan target
TARGET
Biro Umum
TOTAL
421 Meningkatnya pengelolaan kantor Kementerian Kesehatan
Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor
SP-1 = Jumlah M2 pembangunan, renovasi, rehabilitasi gedung kantor dibagi jumlah realisasi M2 pembangunan, renovasi, rehabilitasi gedung kantor dikali seratus persen. SP-2 = Jumlah pengadaan peralatan kantor yang diadakan dibagi jumlah realisasi pengadaan peralatan kantor yang diadakan dikali seratus persen. SP-3 = Jumlah perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor dibagi jumlah realisasi perawatan dan pemeliharaan sarana prasaranan kantor dikali seratus persen. IKK-2 = Keseluruhan SP dibagi tiga
NO
UNIT KERJA
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN Meningkatnya kualitas pengelolaan pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat sasaran dalam rangka mendukung capaian indikator program pembangunan kesehatan 20152019
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
6
PUSDATIN
Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
7
Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan
Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat
INDIKATOR
RENCANA AKSI PROGRAM
CARA PERHITUNGAN
REALI SASI
2015 92%
PERSENTA SE
107
107
TARGET
Persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat sasaran
Jumlah tenaga kesehatan strategis tepat sasaran dibagi jumlah seluruh pegawai di kali 100 persen
1 Persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
Jumlah Kabupaten/Kota yang mengirimkan laporan dibagi dengan seluruh Kabupaten/Kota yang ada
30%
206
206
2 Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatan
Jumlah Kabupaten/Kota yang tersedia koneksi dibagi dengan seluruh Kabupaten/Kota yang ada
10%
105
105
1 Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan 2 Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS
Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan (Jumlah Kabupaten/Kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru per tahun dibagi jumlah kab dan kota) x 100%
3
100
100
40%
111
111
3 Persentase Desa yang memanfaatkan dana Desa 10% untuk UKBM
(Jumlah Desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10 persen untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dibagi total jumlah desa) x 100%
10%
9
90
4 Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan
Jumlah dunia usaha yang melakukan kerja sama (MOU) dengan Kementerian Kesehatan dalam mendukung program kesehatan
4
100
100
5 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan kerja sama (MOU) dengan Kementerian Kesehatan dalam mendukung program kesehatan
3
100
100
Promkes
TOTAL
259
421
NO
UNIT KERJA
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
RENCANA AKSI PROGRAM
CARA PERHITUNGAN
TARGET
REALI SASI
PERSENTA SE
34
100
2015 Penanggulangan Krisis Kesehatan
8
1 Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya
ada 8 kegiatan: 1) Penilaian kapasitas kab/kota dlm penerapan manajemen penaggulangan krisis kesehatan,2) peningkt. Kapasitas petugas dalam penyusunan peta respon, 3) peningk. Dalam penyusunan rencana kontijensi,4)Penigk. kapasitas rs menghadapi bencana,5) Peningk. kapasitas petugas dlm pengelolaan dalam sistem infomasi penggulangan krisis kesehatan,6) Peningk. kapasitas pengkajian kebutuhan sumber daya kesehatan pasca bencana,7) table top exercise penerapan manajemen penanggulangan krisis kesehatan, 8) simulasi penanggulangan krisis kesehatan.
Menghitung jumlah Kabupaten/Kota yang telah didampingi dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya
2 Jumlah Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya
* Prov. Kaltara tdk melaksanakan keg. Tdk menggunakan dana dekon. RAK : 1) TOT pedampingan penyusunan perencana kontinjensi,2) TOT penyusunan peta respon
Menghitung jumlah Provinsi yang telah mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya
7
6
85
1 Jumlah publikasi kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
berupa media elektronik, adventorial, situs sehat negeriku, media briefing dan jumpa pers, press tour, majalah mediakom, media sosial, buku kinerja, dan direktori pejabat kemkes, hubungan antar lembaga.
Menjumlahkan total publikasi yang disebarkan ke masyarakat oleh Pusat Komunikasi Publik melalui media cetak dan elektronik, rilis, media sosial (facebook, twitter, youtube, website, penerbitan dan media tatap muka (sosialisasi/pertemuan)
7.499
11,374
152
2 Persentase pelayanan permohonan informasi dan pengaduan yang telah diselesaikan
Halo Kemkes, pojok info, unit layanan terpadu, SMS dan LAPOR.
Perbandingan antara jumlah pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah total permohonan informasi dan pengaduan melalui aplikasi SIAP (Halo Kemkes, email , pojok info, PPID, LAPOR, surat masuk dan sms)
90%
95%
106
PP Krisis
Pengelolaan Komunikasi Publik
9
Meningkatnya upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Puskomlik
Meningkatnya pengelolaan komunikasi publik
34
TOTAL
142.5
205
NO
UNIT KERJA
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
RENCANA AKSI PROGRAM
CARA PERHITUNGAN
TARGET
REALI SASI
PERSENTA SE
100
100
2015 Peningkatan Inteligensia Kesehatan
10
Intelegensia
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
11
Meningkatnya kesiagaan pelayanan kesehatan di Arab Saudi yang tepat guna dan sesuai kebutuhan
Jumlah instrumen peningkatan dan penanggulangan masalah kesehatan inteligensia sesuai tahapan siklus hidup untuk mendukung pembangunan pendidikan kewarganegaraan dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas
Sesuai dengan siklus hidup yang terdiri dari 7 tahapan, yaitu: 1. tahap janin/ibu hamil; 2. tahap bayi; 3. tahap balita; 4. tahap anak-anak; 5. tahap remaja; 6. tahap dewasa; 7. tahap lansia
Presentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional)
Jumlah hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang di entry dalam SISKOHATKES pada tiga bulan sebelum operasional dibagi dengan jumlah kuota jemaah haji pada tahun berjalan dikalikan 100%
60%
Jumlah dokumen kesepakatan international yang telah ditandatangani termasuk kesepakatan dalam persidangan internasional yang bersifat kepemerintahan dan telah diimplementasikan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kesehatan yang diukur dengan pelaporan monitoring dan evaluasi secara berkala dan komprehensif dalam satu tahun
8
Pusat Kes. Haji
Peningkatan Kerja sama Luar Negeri
12
Meningkatnya kesehatan inteligensia secara optimal dalam rangka mempersiapkan SDM yang berkualitas
PKLN
Meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri bidang kesehatan
Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan
7
TOTAL
100
84
84
84
100
100
100
NO
UNIT KERJA
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
RENCANA AKSI PROGRAM
CARA PERHITUNGAN
REALI SASI
PERSENTA SE
37
83
83
20,000
83
83
10
10
100
2
10
500
TARGET 2015
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
13
KKI
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) 14
PPJK
Meningkatnya pelayanan registrasi dan penyelenggaraan standarisasi pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi
1 Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan
Jumlah rata-rata pengaduan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebanyak 30 sampai dengan 40 pengaduan. Dan yang ditindaklanjuti sebagai pelanggaran disiplin Dokter/Dokter Gigi
2 Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Jumlah perkiraan Dokter dan Dokter Gigi lulusan baru, ditambah registrasi ulang, ditambah WNI lulusan luar negeri, WNA lulusan dalam negeri serta Dokter dan Dokter Gigi lulusan dalam negeri yang ingin bekerja ataupun belajar diluar negeri
Dihasilkannya bahan kebijakan 1 Jumlah dokumen hasil teknis pengembangan pembiayaan studi/monitoring dan evaluasi kesehatan dan Jaminan JKN/KIS 2 pelaksanaan Jumlah dokumen hasil Health Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Technology Assessment (HTA) Indonesia Sehat (KIS) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan
3 Jumlah dokumen kebijakan realisasi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS
Dokumen dikelompokkan berdasarkan studi/kajian/monitoring Dokumen dikelompokkandan
TOTAL
125.00
menurut kajian/analisis HTA yang dihasilkan 633 Dokumen dikelompokkan sesuai kebijakan untuk pembiayaan PBI JKN/KIS JUMLAH Persentase
2
2
100
3,434.50 245.32
