Republik Indonesia
Kementerian Agama
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 1
DASAR HUKUM UU NOMOR 13 TAHUN 2008 A.
Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, perlindungan kepada Jemaah Haji --- Pasal 6;
pelayanan,
dan
B.
Penyelenggaraan ibadah haji merupakan TUGAS NASIONAL dan menjadi tanggung jawab Pemerintah --- Pasal 8 Ayat 2;
C.
Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah membentuk satuan kerja di bawah Menteri (DJPHU) ---- Pasal 8 ayat 5;
D. Pemerintah berkewajiban mengelola dan melaksanakan PIH meliputi: (1) Penetapan BPIH; (2) Pembinaan Ibadah Haji; (3) Penyediaan Akomodasi yang layak; (4) Penyediaan Transportasi; (5) Penyediaan Konsumsi; (6) Pelayanan Kesehatan; dan (7) Pelayanan Administrasi dan Dokumen --Pasal 10
MEKANISME PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Mitra Kerja di Arab Saudi
Jemaah Haji
Profil Jemaa h
Mitra Kerja Terkait
Regulasi Pemerintah Arab Saudi
Pembinaan Pelayanan Perlindunga n
Jemaaah haji terbina, terlayani, terlin dungi dng baik
Dukungan Manajemen 1. SDM 2. Keuangan 3. SISKOHAT 4. Sarana Prasarana
Indeks Kepuasan Jemaah
Regulasi Dalam Negeri
HAJI MABRUR
PROBLEMATIKA PELAYANAN IBADAH HAJI 1. Ibadah haji bukan saja dimensi spiritual, melainkan juga ekonomi, sosial budaya. 2. Profil Jemaah Haji dengan jumlah besar sangat beragam: pendidikan, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan belum pernah menunaikan ibadah haji sekitar 98%, juga tidak pernah melakukan perjalanan di luar negeri. 3. Melibatkan banyak pihak, instansi/kementerian/lembaga, Pemda, dan mitra kerja di Indonesia dan di Arab Saudi. 4. Kegiatan inti berada di Arab Saudi yang memiliki titik kritis yang tinggi karena waktu dan lokasi kegiatan terpusat. 5. Sering terjadi perbedaan kebijakan antara pemerintah Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia, dan seringkali tidak selaras dengan keinginan jemaah.
PROBLEMATIKA PELAYANAN IBADAH HAJI 6. 7.
8. 9.
Kuota petugas pelayanan di Arab Saudi terbatas. Organisasi penyelenggaraan haji di Tanah Air hanya sampai di tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan di Arab Saudi hanya berupa Kantor Urusan Haji (KUH). Jemaah Haji selalu berganti setiap tahunnya. Terdapat pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi atau kelompok dengan menjadikan jemaah sebagai obyeknya.
KEHADIRAN NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Penyelenggaraan yang bersifat non profit dengan senantiasa mengedepankan pembinaan dan pelayanan terbaik serta perlindungan terhadap masyarakat dan dana masyarakat.
PENGKOORDINASIAN PENGORGANISASIAN 1. DJPHU 2. KANWIL KEMENAG PROV 3. KANKEMENAG KAB/KOTA 4. KANTOR TEKNIS URUSAN HAJI DI JEDDAH
EFEKTIF EFISIEN
AKUNTABEL TRANSPARAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kem. Dalam Negeri Kem. Luar Negeri Kem. Hukum dan HAM Kem. Kesehatan Kem. Perhubungan Kem. Keuangan Kem. Agama Kem. Pertahanan (TNI dan POLRI) Masyarakat
KEBIJAKAN PENYELENGGARAN IBADAH HAJI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Penyusunan, pembahasan, dan penetapan BPIH (direct & indirect cost). Menetapkan kuota haji nasional, provinsi, dan haji khusus. Pelunasan BPIH haji reguler dan haji khusus. Bimbingan manasik haji. Penyiapan dan penetapan PPIH dan Petugas kloter. Pelayanan dokumen dan identitas haji. Pelayanan asrama haji embarkasi. Pelayanan transportasi udara. Aplikasi haji pintar. Penyediaan akomodasi (Makkah dan Madinah). Konsumsi di Arab Saudi. Transportasi darat di Arab Saudi. Pelayanan Armina.
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH) ✓ DJPHU telah menyusun komponen BPIH tahun 1438H/2017M ✓ Pembahasan BPIH antara Panja Komisi VIII DPR RI dengan Panja Kementerian Agama telah selesai pada tanggal 23 Maret 2017. ✓ BPIH tahun 1438H/2017M rata-rata perjamaah sebesar Rp34.890.312,-
KUOTA HAJI TAHUN 1438H/2017M ✓ DJPHU telah menyusun komponen BPIH tahun 1438H/2017M ✓ Pembahasan BPIH antara Panja Komisi VIII DPR RI dengan Panja Kementerian Agama telah selesai pada tanggal 23 Maret 2017. ✓ BPIH tahun 1438H/2017M rata-rata perjamaah sebesar Rp34.890.312,-
KUOTA HAJI TAHUN 1438H/2017M
Kuota Haji 221.000 Jemaah
Haji Reguler 204.000 Jemaah Haji Khusus 17.000 Jemaah
10
KUOTA HAJI INDONESIA ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Keputusan Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1978: Kuota setiap negara sebesar 1:1000 dari jumlah penduduk muslim. Kuota Jemaah Haji Indonesia ditetapkan sebanyak 211.000 orang. Bulan Juni 2013, Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan pengurangan kuota haji untuk seluruh negara sebesar 20 persen akibat adanya proyek perluasan Masjidil Haram. Kuota jemaah haji Indonesia mulai Tahun 2017 kembali normal.
Tahun
Kuota Haji Kuota Haji Reguler Kuota Haji Khusus
Jumlah Kuota
2012
194.000
17.000
211.000
2013 s.d 2016
155.200
13.600
168.800
2017
194.000 + 10.000
17.000
221.000
SELEKSI PETUGAS HAJI PELUNASAN HAJI KHUSUS ➢
Seleksi petugas haji dilaksanakan transparan, akuntabel, sesuai kompetensi.
➢
Seleksi petugas kloter dilaksanakan di masing-masing Kanwil, dan petugas yang tidak menyertai Jemaah Haji dilaksanakan di Kanwil dan diputuskan di Pusat.
➢
Pembekalan petugas yang menyertai Jemaah Haji dilakukan di masing-masing Kanwil.
➢
Pembekalan petugas non kloter dilaksanakan di Pusat/Jakarta.
PENYIAPAN PPIH DAN PETUGAS HAJI
❑ Melakukan penguatan materi pembekalan petugas menjadi lebih banyak praktek tugas di lapangan. ❑ Meningkatkan profesionalitas petugas seiring dengan bertambahnya kuota. ❑ Masih mengakomodir petugas dari unsur TNI/Polri dalam rangka efektifitas dan profesionalisme.
PENYIAPAN PPIH DAN PETUGAS HAJI Embarkasi Haji adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji dari tanah air ke Arab Saudi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Aceh Medan Padang Batam Palembang Jakarta Solo Surabaya Banjarmasin Balikpapan Makassar Lombok
Embarkasi Haji Antara adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji dari tanah air ke Arab Saudi melalui Embarkasi Haji (tanpa masuk asrama haji) 1. 2. 3. 4. 5.
Bengkulu Jambi Lampung Palangkaraya Gorontalo
RENCANA OPERASIONAL PENERBANGAN HAJI ❑ Masa operasional penerbangan haji pada Fase Pemberangkatan dan Fase Pemulangan: 30 hari ❑ Fase I Pemberangkatan: ❑ Kloter pertama : 28 Juli 2017 ❑ Kloter terakhir : 26 Agustus 2017 ❑ Fase II Pemulangan : ❑ Kloter pertama : 6 September 2017 ❑ Kloter terakhir : 5 Oktober 2017 ❑ Masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi : 41 hari
PENERBANGAN HAJI GELOMBANG I GARUD ANO.
EMBARKASI
1
Jakarta (JKG)
2
Aceh (BTJ)
3
Solo (SOC)
4
Makassar (UPG)
5
Medan (MES)
6
Padang (PDG)
7
Balikpapan (BPN)
8
Banjarmasin (BDJ)
TANAH AIR
MADINAH
50 persen dari tanah air ke Madinah
NO.
SAUDI A EMBARKASI
1
Jakarta (JKS)
2
Surabaya (SUB)
3
Batam (BTH)
4
Palembang (PLM)
PENERBANGAN HAJI GELOMBANG II GARUD ANO.
EMBARKASI
1
Jakarta (JKG)
2
Solo (SOC)
4
Makassar (UPG)
5
Medan (MES)
6
Padang (PDG)
7
Balikpapan (BPN)
8
Lombok (LOP)
JEDDAH 50 persen dari tanah air ke Jeddah
NO.
TANAH AIR
SAUDI A EMBARKASI
1
Jakarta (JKS)
2
Surabaya (SUB)
3
Batam (BTH)
APLIKASI HAJI PINTAR Memudahkan jemaah haji dalam mengakses informasi tentang jadwal, pemondokan, peta transportasi, katering, bimbingan manasik haji, dll.
AKOMODASI MAKKAH Zona Wilayah Akomodasi di Makkah ❑ Akomodasi Jemaah haji Indonesia pada tahun 2017 masih berkisar pada 6 wilayah, yaitu: ✓ Aziziah, Mahbas Jin, Misfalah, Jarwal, Raudhah dan Syisyah ✓ Pertimbangan kemudahan akses transportasi bus shalawat dan distribusi katering. ❑ Jarak terjauh 4.500 meter dari Masjidil Haram.
19
AKOMODASI MADINAH Zona Wilayah Akomodasi di Madinah ❑ Akomodasi Jemaah haji Indonesia pada tahun 2017 direncanakan berada di wilayah Markaziyah dengan jarak terjauh 650m dari Masjid Nabawi ❑ Penyewaan dilakukan dengan sistem sewa semi musim/blocking time sesuai dengan jadwal kedatangan jemaah haji di Madinah
20
PELAYANAN JEMAAH HAJI DI ARMINA
22
PELAYANAN DI ARMINA (1) 1. 2.
Jemaah haji Indonesia di Armina menempati maktab-maktab; Pelayanan katering di Armina dibagi dalam 2 (dua) kelompok perusahaan: a. Perusahaan katering Muta’ahidin; b. Kedua dilayani oleh Muassasah; 3. Pelayanan katering di Arafah dimulai tanggal 8 s.d 9 Dzulhijjah diawali dengan pemberian makan malam pada tgl 8 Dzulhijjah. 4. Pelayanan katering di Mina dimulai tanggal 10 s.d. 13 Dzulhijjah diawali dengan pemberian makan pagi 10 Dzulhijjah. 5. Pelayanan katering pada tanggal 12 Dzulhijjah malam terakhir untuk jemaah haji yang mengambil nafar awal;
23
PELAYANAN DI ARMINA (2) 6. Pelayanan katering kepada jemaah haji yang mengambil Nafar Tsani jemaah haji masih diberikan makan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. 7. Layanan transportasi jemaah haji dari pemondokan ke Arafah, dimulai pukul 08.00 WAS tanggal 8 Dzulhijjah. 8. Layanan transportasi jemaah dari Arafah ke Muzdalifah dengan sistem taraddudi . 9. Diupayakan peningkatan kualitas tenda jemaah di Arafah 10. Rencana penyediaan air cooler pada setiap tenda jemaah di Arafah 11. Rencana penambahan karpet di Muzdalifah
KOORDINASI PELAYANAN PEMULANGAN Penimbangan dan pengurusan barang bagasi jemaah sudah tidak lagi dilakukan oleh pihak ketiga, namun langsung oleh pihak penerbangan
25
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN HAJI KHUSUS Terbitnya PMA Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraannya Ibadah Haji Khusus menggantikan PMA Nomor 15 tahun 2012 yang selanjutnya disempurnakan dengan PMA Nomor 11 Tahun 2017 yang meliputi: 1. Perijinan pendirian PIHK 2. Penilaian akreditasi PIHK 3. Mekanisme pendaftaran 4. Mekanisme pelunasan 5. Standar pelayanan 6. Pengawasan 7. Pemberian sanksi
PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN HAJI KHUSUS Permasalahan haji khusus yang menjadi keluhan dari jemaah haji khusus antara lain: • Jemaah sudah menyetor uang BPIH kepada oknum PIHK, namun tidak disetorkan; • Jemaah menginginkan mendaftar di PIHK A, namun didaftarkan di PIHK B atau bahkan tidak tahu didaftarkan di PIHK apa; • Jemaah dipindahkan dari PIHK A ke PIHK B tanpa sepengetahuan dan keinginan jemaah; • Jemaah yang mampu membayar lebih tinggi, akan mendapatkan kesempatan untuk diberangkatkan lebih dahulu tanpa melihat urutan pendaftaran; • Jemaah tidak mendapatkan layaan sesuai dengan kesepakatan awal sebelum keberangkatan; • Sengketa perebutan jemaah antar PIHK, saling klaim kepemilikan jemaah, namun ada jemaah yang tidak diakui oleh PIHK.
PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN HAJI KHUSUS Perubahan Mekanisme pendaftaran haji khusus yang cukup signifikan antara lain : • • • • • • • • •
Jemaah harus menandatangani kesepakatan program haji khusus saat mendaftar di PIHK, hal ini menjadi syarat pendaftaran; Jemaah harus memiliki rekening di BPS BPIH Khusus atas nama sendiri; Jemaah harus datang sendiri saat mendaftar di Kanwil/Kemenag Kab/ Kota yang ditunjuk karena harus foto dan pengambilan sidik jari; Seluruh PIHK memiliki akses dengan Siskohat; Pada saat pembatalan, PIHK mengajukan melalui Kanwil Kemenag Provinsi; Pada saat pembatalan, uang jemaah akan dikembalikan melalui rekening yang bersangkutan di BPS BPIH Khusus tempat setor awal; Pada saat perpindahan jemaah antar PIHK, jemaah harus hadir untuk diverifikasi di Kanwil Kemenag Provinsi; Saat pelunasan sudah tidak ada sistem lunas batal tunda yang dapat digantikan dalam satu PIHK; Pemberian kesempatan kepada jemaah lanjut usia minimal 75 tahun untuk mengajukan percepatan keberangkatan.
TERIMA KASIH
