PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Babarsari No. 30 Telp. (0274) 485775, 487335, 520424 Fax (0274) 485405 YOGYAKARTA 55281
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 188/2162 TENTANG REVISI PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) TAHUN ANGGARAN 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY Menimbang
:
a.
b.
c.
Mengingat
:
1.
2. 3. 4.
5. 6.
7.
8.
bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat lebih efisien, efektif, terbuka, transparan, adil, tidak diskriminatif, bersaing dan akuntabel; bahwa dengan adanya rotasi Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maka dipandang perlu untuk melakukan revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/255A tanggal 2 Februari 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Isitimewa Yogyakarta tentang Revisi Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010, tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015;
9.
10. 11.
12. 13.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40.2 Tahun 2013 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di DIY; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015; Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/TIM/2013, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 Nomor : 6/DPA/2015 tanggal 29 Desember 2014. MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Merevisi Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE), dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU terdiri : 1. Tim Koordinator Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) : a) Ketua; b) Sekretaris; c) Anggota. 2.
KETIGA
:
Tim Gugus Tugas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) terdiri dari : a) Ketua; b) Sekretaris; c) Unit Administrasi Sistem Elektronik; d) Unit Regitrasi dan Verifikator; e) Unit Layanan dan Dukungan; f) Staf Sekretariat.
Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Tim Koordinator Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Tim Koordinator mempunyai tugas : a) Menyusun Kebijakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; b) Menyusun kebijakan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; c) Memberi arahan dalam penyelesaian sanggahan banding.
2. Tim Gugus Tugas LPSE a) Ketua Ketua yang mempunyai tugas : (1) Memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE; (2) Mengkoordinasikan Administrator, Helpdesk, Verifikator dan Staf Sekretariat dalam menjalankan LPSE, dan; (3) Menyampaikan laporan secara rutin kepada pengarah. b) Sekretaris Sekretaris Tim Gugus Tugas LPSE mempunyai tugas : (1) Melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE; (2) Mengkoordinasikan tugas unsur anggota dalam Pelaksanaan LPSE untuk menjalankan pemantauan terhadap operasionalisasi LPSE dan; (3) Melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan LPSE. Dalam menjalankan Sekretariat menyelenggarakan fungsi : (1) Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait; (2) Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE; (3) Pengelolaan sarana, prasarana dan sumber daya pada Ruang Sekreariat, Ruang Bidding Room, dan Ruang Pelatihan LPSE Pemda DIY; (4) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan; (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Gugus Tugas Layanan LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi. c) Unit Administrasi Sistem Elektronik Unit Administrasi Sistem Elektronik yaitu Administrator yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan menyelenggarakan fungsi : (1) Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; (2) Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan; (3) Pemeliharaan server dan perangkat server lainnya; (4) Pemberian informasi dan masukan kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE Pemda DIY; (5) Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP; (6) Pemasukan dan pengelolaan data personalia Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan serta kelengkapan Pengadaan dalam system SPSE; (7) Pelaksanaan fasilitasi teknis kepada Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan.
d) Unit Registrasi dan Verifikasi Unit Registrasi dan Verifikasi yaitu Verifikator mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan regestrasi dan verifikasi Pengguna SPSE dengan menyelenggarakan fungsi : (1) Pelayanan pendafataran Pengguna SPSE (2) Penyampaian informasi kepada calon Penggunan SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan (3) Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE. Dalam menjalankan tugas dan menyelenggaran fungsinya Verifikator berhak : (1) Menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE. (2) Dapat menonaktifkan User ID dan Password Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggatan terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan blacklist. e. Unit Layanan dan Dukungan (1) Unit Layanan dan Dukungan (Help Desk) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka (1) diatas Unit Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi : a) Pemberian pelayanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; b) Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE; c) Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; d) Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE. f. Staf Sekretariat Staf Sekretariat mempunyai tugas : (1) Membantu ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum; (2) Membantu pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Tim Gugus Tugas LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya. KEEMPAT
:
Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) bertanggungjawab kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.
KELIMA
:
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu;
KEENAM
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY Tahun Anggaran 2015;
KETUJUH
:
Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2015
Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal : 15-6-2015
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta ttd Ir. SIGIT HARYANTA, MT NIP. 196203281990031003
Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Kepala Inspektorat DIY; 2. Kepala BAPPEDA DIY; 3. Kepala DPPKA DIY.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY NOMOR : 188/2162 TANGGAL : 15-6-2015
SUSUNAN DAN PERSONALIA
I. No 1
TIM KOORDINATOR LAYANAN LPSE Kedudukan Ketua
Nama Dr. Ir. Didik Purwadi, M.Sc
Jabatan dalam Instansi Asisten
Perekonomian
dan
Pembangunan, Setda DIY 2
Sekretaris
Ir. Sigit Haryanta, M.T
Kepala Dishubkominfo DIY
3
Anggota
1. Ir. Rony Primanto Hari, MT
Kabid LTMI Dishubkominfo DIY
2. Puji Astuti, SH
Sekretaris Dishubkominfo DIY
3. Ir. Srie Nurkyatsiwi, MMA
Kabid Pengendalian Bappeda DIY
4. Ni Made Dwipanti Indrayanti,
Kabid
ST,MT
4
Staf Sekretariat
Sarana
dan
Prasarana
Bappeda DIY
5. Drs. Biwara Yuswantana, M.Si
Kabid Pemerintahan Bappeda DIY
6. Nunik Arzakiyah, S.Si,MT
Kasubag Program Dishubkominfo DIY
7. Drs. Muladi Djoko Riswanto
Kasi PJA Dishubkominfo DIY
1. Drs. Suroso
Staf Subid Monev Bappeda DIY
2. Anang Wicaksana, ST
Staf Subid Monev Bappeda DIY
3. Raden Widiatmoko, SH
Staf Subid Kenerja Program Bappeda DIY
II. No
TIM GUGUS TUGAS LAYANAN LPSE Kedudukan
Nama
Jabatan dalam Instansi
1
Ketua
Sugeng Wahyudi, S.Pd,M.Eng
Kasi MIPI Dishubkominfo
2
Sekretaris
Murgiyanta, SH
Staf Seksi MIPI Dishubkominfo DIY
3
Unit Administrasi
1. Anik Budiati, S.Kom
DIY
Staf Seksi PJA Dishubkominfo DIY Staf Seksi PJA Dishubkominfo DIY
2. M. Zulfikar Amin, S.Kom
Sistem Elektronik
4
Unit Regristrasi dan Verifikator
5
Unit Layanan dan Dukungan
1. Raden Setya Legawa, SIP
Staf Seksi MIPI Dishubkominfo DIY Staf Seksi PJA Dishubkominfo DIY
2. Heru Sri Kuncoro, S.ST 1. Agung Widhiono, ST
Staf Seksi MIPI Dishubkominfo DIY
2. Tri Wulandari, SIP
Kasi Fisik dan Prasarana DPPKA DIY
6
Staf Sekreariat
1. Dian Christina Ratnawati, ST
Staf Subag. Program Dishubkominfo DIY
2. Endang Yuniati
Staf Seksi MIPI Dishubkominfo DIY
3. Surati
Staf Seksi PJA Dishubkominfo DIY
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta
Ir. SIGIT HARYANTA, M.T NIP. 196203281990031003
