Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

REVIU RENCANA STRATEGIS 2012 - 2017

i

KATA PENGANTAR Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (Dinas Lautkan) Tahun 2012-2017 merupakan

penjabaran

dari

Rencana

Panjang

Jangka

Menengah Daerah(RPJMD) Pemda DIY Tahun 2012-2017. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lautkan DIY Tahun 2012-2017, disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta analisis lingkungan strategis, tantangan dan isu strategis pembangunan kelautan dan perikanan yang memuat analisis lingkungan strategis, Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Lautkan Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lautkan DIY Tahun 2012-2017 ini, disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan di tingkat pemda maupun kabupaten kota, partisipasi seluruh pejabat di lingkungan Dinas Lautkan DIY, dengan memperhatikan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berpedoman pada arah reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Dinas Lautkan Tahun 2012-2017 ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2012 - 2017. Diharapkan pembangunan kelautan dan perikanan dapat meningkatkan konstribusi terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Perda No 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda DIY No 6 Tahun 2013 tentang RPJMD 2012 – 2017, maka Rencana Strategis Dinas Lautkan perlu dilakukan Reviu untuk mempercepat pencapaian sasaran Dinas Lautkan DIY

Yogyakarta, Kepala Dinas

dr. Andung Prihadi Santosa, M.Kes NIP 19600423 198803 1 004

ii DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Keputusan Gubernur DIY Nomor 18/KEP/2015 Tentang Pengesahan iv Perubahan

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

Daerah

Istimewa

Yogyakarta Tahun 2012 - 2017

Keputusan Kepala Dinas Kelautan DIY Nomor

188.4/1104 Tentang ix

Penetapan Reviu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Landasan Hukum

2

1.3

Maksud dan Tujuan

4

1.4

Sistematika Penulisan

4

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

6

2.2

Sumber Daya SKPD

9

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

14

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

26

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 28 Pelayanan SKPD

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 40 Kepala Daerah Terpilih

3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

41

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 43 Hidup Strategis

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis

44

iii BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi SKPD

45

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

46

4.3

Strategi dan Kebijakan

47

4.4

Dukungan Lintas Sektor

48

BAB V

INDIKATOR

KINERJA SKPD

YANG

MENGACU

PADA 51

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

INDIKATIF

DAN

KEGIATAN,

SASARAN,

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

58

1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana strategis Instansi adalah dokumen perencanaan instansi jangka menengah (5 tahun) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi, yang disusun menyesuaikan kepada sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) dan bersifat indikatif. Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), bahwa instansi wajib menyusun Rencana Strategis Instansi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan. Disamping itu sesuai dengan Inpres No 2 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum kedua, setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk melaksanakan

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah

sebagai

wujud

pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemda DIY tahun 2012-2017 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY terkait dengan pencapaian sasaran strategis Pemda DIY yaitu "Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas", sehingga diperlukan penjabaran dalam bentuk kegiatan dan rencana aksi secara konsisten yang tertuang dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2012-2017. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinas Lautkan) DIY ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemda DIY tahun 2012-2017. Penyusunan dokumen Renstra ini, disamping berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lautkan, juga berdasarkan pada analisis lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014. Kemudian dokumen Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja beserta pendanaanya sehingga akuntabilitas pelaksanaan beserta pengorganisasinya dapat dievaluasi selama periode 2012-2017. Pada tahap implementasi fungsi Renstra menjadi sangat penting, karena digunakan sebagai

2

pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun), yaitu Rencana Kerja Instansi, dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Lautkan Pemda DIY selama 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini seyogyanya dijadikan acuan dan arahan bagi satuan kerja di lingkungan Dinas Lautkan DIY dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan selama tahun 2012-2017 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan efektif. Meskipun demikian, Renstra merupakan living document, yang dapat disempurnakan apabila diperlukan, disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis organisasi yang terjadi. Sesuai dengan Perda no 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda DIY no 6 Tahun 2013 tentang RPJMD 2012 – 2017 dan Pergub no 104 tahun 2014 tentang perubahan target pencapaian sasaran tahunan rencana jangka menengah, kebijakan umum dan program pembangunan serta indikator kinerja utama gubernur maka diperlukan Reviu Renstra Dinas Lautkan DIY tahun 2012 – 2017 untuk mempercepat pencapaian sasaran dan menyelesaikan isu-isu strategis kelautan dan perikanan di DIY. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 4. UU No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 5. UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

3

6. UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; 7. UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan 3 September 2012; 8. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Permendagri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Perda Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nornor 3 Tahun 2009; 14. Perda Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025; 15. Perda Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6; 16. Perda DIY Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017. 17. Perda DIY no 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan

Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030;

4

18. Perda no 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda DIY no 6 Tahun 2013

tentang RPJMD 2012 – 2017 19. Pergub Provinsi DIY Nomor 39 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 20. Pergub DIY No 38 Tahun 2011 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan PulauPulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 21. Pergub no 104 tahun 2014 tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur.

1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis merupakan salah satu alat untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai kepada implementasi garis terdepan, sehingga tujuan dan sasaran organisasi tercapai. Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lautkan adalah untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi Dinas Lautkan secara menyeluruh, terintegrasi dan sinergis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Renstra Dinas Lautkan merupakan arahan kebijakan dan strategi untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2012-2017 pada Dinas Lautkan yang diidentifikasi berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi yang kemudian dicari strategi penyelesaiannya. Selanjutnya Review Renstra Dinas Lautkan tahun 2012-2017 dilakukan sebagai langkah percepatan untuk mencapai sasaran SKPD dan penyelesaian isu-isu strategis bidang Kelautan dan Perikanan di DIY

1.4 Sistematika Penulisan Penyajian Renstra SKPD disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

5

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2

Sumber Daya SKPD

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3

Telaahan Renstra K/L

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3

Strategi dan Kebijakan

4.4


BAB V

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

KINERJA,

6

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008, StrukturOrganisasi Dinas Lautkan sebagai berikut

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan, bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai berbagai fungsi: a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kelautan dan perikanan; b. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kelautan dan perikanan; c. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran kelautan dan perikanan, w ilayah pesisir; d. pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang kelautan dan perikanan;

7

e. pengujian dan pengawasan mutu perikanan; f.

pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota;

g. pelaksanaan pelayanan umum sesuai kewenangannya; h. penyelenggaraan kegiatan kelautan dan perikanan lintas kabupaten/ kota; i.

pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;

j.

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi peran Dinas, struktur organisasi yang ada pada eselon tiga terdiri dari: Sekretariat, Bidang Perikanan, Bidang Kelautan dan Pesisir, Bidang Bina Usaha, UPTD (Balai Pengembangan Teknologi KelautanPerikanan, dan Pelabuhan Perikanan Pantai) serta Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan

pada

Pergub

tersebut,

Sekretariat

mempunyai

tugas

menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dinas. Sekretariat terdiri dari: Subbagian Umum, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Program dan Informasi. Sekretariat berfungsi sebagai berikut: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Sekretariat

mempunyai

fungsi:

penyusunan

program

Sekretariat;

penyusunan program Dinas; fasilitasi perumusan kebijakan dan pedoman teknis teknis bidang kelautan dan perikanan; penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, serta ef isiensi dan tatalaksana Dinas; penyelenggaraan kepegawaian Dinas;

pengelolaan keuangan Dinas; pengelolaan

data dan pengembangan sistem informasi; fasilitasi pengembangan kerjasama teknis; penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas; evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Bidang Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan program perikanan budidaya, perikanan tangkap serta pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan. Bidang Perikanan terdiri dari: Seksi Teknis Budidaya; Seksi Teknis Tangkap; dan Seksi Pengujian-Pengawasan Mutu. Untuk melaksanakan

tugas tersebut,

Bidang Perikanan mempunyai

fungsi:penyusunan program Bidang Perikanan; perumusan kebijakan dan pedoman

8

teknis perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengujian dan pengaw asan mutu hasil perikanan; penyelenggaraan pengujian dan pengaw asan mutu hasil perikanan; d. pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program perikanan budidaya dan perikanan tangkap; penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Perikanan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang

Kelautan

dan

Pesisir

mempunyai

tugas

mengelola

kelautan,

sumberdaya ikan dan wilayah pesisir. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kelautan dan Pesisir mempunyai fungsi: penyusunan program Bidang Kelautan dan Pesisir; penyelenggaraan penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut; penyelenggaraan pengaw asan, pengendalian dan penegakan hukum pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir;pengelolaan

wilayah

pesisir;penyelenggaraan

pesisir

evaluasi

dan

dan

fasilitasi

penyusunan

pengembangan laporan

masyarakat

program

Bidang

Kelautandan Pesisir.Bidang Kelautan dan Pesisir terdiri dari: Seksi Pendayagunaan Laut; Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan; dan Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir. Bidang Bina Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan usaha, pengolahan dan pemasaran serta pengembangan kelembagaan perikanan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi: penyusunan program Bidang Bina Usaha; pembinaan usaha, perizinan dan permodalan perikanan; pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil per ikanan; fasilitasi pengembangan kapasitas dan kelembagaan perikanan; penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Bina Usaha; pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Bidang Bina Usaha terdiri dari: Seksi Pengembangan Usaha; Seksi Pengolahan Pemasaran; dan Seksi Pengembangan Kelembagaan. Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan teknologi budidaya air tawar, air payau dan air laut. Untuk melaksanakan tugasnya Balai Pengembangan Teknologi Perikanan

mempunyai

fungsi:

penyusunan

program

Balai;

Kelautan dan pelaksanaan

pengembangan, dan penerapan teknologi budidaya air taw ar, air payau dan air laut ; pelaksanaan perbenihan perikanan air taw ar, air payau, dan air laut; pelaksanaan pengelolaan induk ikan; penyelenggaraan ketatausahaan; penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; pelaksanaan tugas lain yang diberikan

9

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan terdiri dari: Kepala Balai; Subbagian Tata Usaha; Seksi Budidaya Air Tawar; Seksi Budidaya Air Payau dan Air Laut; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai

fungsi

pengembangan,

mempunyai Pelabuhan Perikanan Pantai pengelolaan

pelabuhan

perikanan

dan

pengembangan teknologi kelautan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Pelabuhan Perikanan

Pantai mempunyai fungsi : penyusunan program Pelabuhan Perikanan Pantai ; pengelolaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelabuhan perikanan; pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepelabuhanan perikanan; pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi perikanan tangkap dan kelautan; pengkajian teknologi perikanan tangkap dan kelautan; pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Pelabuhan Perikanan Pantai; pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Balai Pelabuhan Perikanan Pantai terdiri dari: Kepala Pelabuhan;

Subbagian

Tata

Usaha;

Seksi

Pelabuhan

Perikanan;

Seksi

Pengembangan Teknologi Kelautan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya Dinas Lautkan Letak geografis Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada 7o 30‘ sampai 8o 15‘ lintang selatan, dan 110o 00‘ sampai 110o 52‘ Bujur Timur. Adapun kondisi tanahnya terdiri atas 634,93 Km2 (19,93 %) tanah basah dan 2.550,67 Km2 (60,07%) tanah kering. Bagian selatan wilayah D. I. Yogyakarta berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Peran sektor kelautan dan perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat kelautan dan perikanan secara umum, baik ditinjau dari perspektif ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini dapat dilihat

dari

meningkatnya

jumlah

masyarakat

yang

menyandarkan

mata

pencahariannya dari sektor kelautan dan perikanan, menguatnya trend kebanggaan masyarakat khususnya generasi muda pada kegiatan bidang perikanan dan kelautan, serta

meningkatnya apresiasi masyarakat untuk mengkonsumsi

berbahan baku ikan.

produk pangan

10

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di DIY, mempunyai prospek untuk dikembangkan pada usaha perikanan tangkap baik di perairan pantai maupun lepas pantai, usaha budidaya air tawar dari kolam, sawah dan perairan umum yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota dan usaha pengolahan serta pemasaran produk perikanan. Semua usaha tersebut berkembang cukup menggembirakan di D. I. Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki wilayah pantai dan laut Selatan Pulau Jawa dengan panjang pantai dari Gunungkidul sampai dengan Kulonprogo lebih kurang 113 Km dengan potensi ikan yang dapat dihasilkan secara lestari mencapai lebih kurang 320.600 ton per tahun, Sedangkan di Samudra Hindia potensi lestarinya sebesar 906.340 ton per tahun. Disamping itu, Potensi ikan yang dapat diusahakan/ dihasilkan dari perikanan air tawar sebesar lebih kurang 38.700,29 ton pertahun dengan luas lahan potensi lebih kurang 18.129,3 Ha. Potensi sumberdaya lahan pesisir yang dapat dikembangkan untuk usaha budidaya tambak maupun kolam budidaya (terpal) seluas lebih kurang 650 Ha, dengan potensi produksi kurang lebih sebesar 13.000 ton pertahun. 1. Jumlah pegawai, kualitas pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional. Jumlah pegawai di akhir tahun 2014 secara keseluruhan berjumlah 154 orang dengan rincian sebagai berikut : a. Berdasarkan jenis kelamin 1) Laki laki

: 117 orang

2) Perempuan

: 37 orang

Gambar I.2. Proporsi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

11

b. Berdasarkan tingkat pendidikan : 1) Doktoral (S3)

: 1 orang

2) Pasca Sarjana (S2)

: 17 orang

3) Sarjana (S1)

: 45 orang

4) D-IV

:

5) D-III/Sarmud

: 9 orang

6) SLTA Sederajat

: 56 orang

7) SLTP Sederajat

: 12 orang

8) SD

: 11 orang

3 orang

Gambar I.3. Proporsi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

c. Berdasarkan golongan : 1) IV d

: 1 orang

2) IV b

: 6 orang

3) IV a

: 9 orang

4) III d

: 17orang

5) III c

: 20 orang

6) III b

: 34 orang

7) III a

: 11 orang

8) II d

: 2 orang

9) II c

: 18 orang

12

10) II b

: 12 orang

11) II a

: 11 orang

12) I d

: 1 orang

13) I c

: 5 orang

d. Berdasarkan jabatan struktural : 1) Pejabat eselon II

: 1 orang

2) Pejabat eselon III

: 6 orang

3) Pejabat eselon IV

: 18 orang

Sumber Daya Pendukung Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Dinas Lautkan didukung oleh sumber daya seperti sarana dan prasarana perkantoran, kendaraan dinas roda 2, 3 dan 4, perpustakaan, dan jaringan internet. Produksi perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2009 s.d. 2014 menunjukkan kenaikan yang cukup berarti pada produksi Perikanan Budidaya. Produksi perikanan budidaya 2014 meningkat sebesar 220 % dibanding tahun 2009. Sedangkan produksi perikanan tangkap 2014 meningkat sebesar 37 % dibanding tahun 2009. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 70.000

Realisasi Budidaya

Realisasi Tangkap

64.395

Produksi (ton)

60.000

57.903

50.000 40.000

50.246

44.452

39.033

30.000 20.000

20.105

10.000

5.100

2009

2010

5.438

5.000

4.900 2011

Tahun

2012

6.997

4.996 2013

2014

13

Perkembangan Rumah Tangga Perikanan Tangkap No 1. 2.

No 1. 2. 3.

Jenis kegiatan Penangkapan di laut Perairan Umum Jumlah

Jenis kegiatan Gunungkidul Bantul Kulonprogo Jumlah

2010 1.099 2.516 3.615

2011 1.126 2.340 3.446

2012

2013

1.525 2.886 4.411

1.624

Perkembangan Jumlah Nelayan 2010 2011 1.490 1.907 291 339 443 334 2.224 2.580

2012 2.076 704 853 3.633

2013 1.860 537 474 2.871

No 1. 2. 3.

Rata-Rata Penghasilan Nelayan (x Rp 1000) Jenis kegiatan 2010 2011 2012 Gunungkidul 6.623 18.798 28.488 Bantul 14.031 11.751 21.708 Kulonprogo 9.680 15.824 17.280

No 1.

Perkembangan Rumah Tangga Perikanan Budidaya Jenis kegiatan 2010 2011 2012 Budidaya 53.472 54.846 59.632

No 1.

Rata-Rata Pendapatan per kapita Perikanan Budidaya (x Rp.1000) Jenis kegiatan 2010 2011 2012 Budidaya 470.054 447.809 594.700

2.947 4.571

2013

-

2013 67.733

2013

-

14

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas kelautan dan Perikanan Capaian Indikator Kinerja (termasuk Indikator Kinerja Utama) Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2014untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : No

Indikator Kinerja Dinas

Satuan

1

Konsumsi ikan per kapita serta angka ketersediaan

2

Peningkatan produksi perikanan tangkap

ton

3

Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya

dokumen

4 5 6 7 8

kg/kapita/thn

2013 Target Realisasi 14,18 14,54 dan dan 25,80 25,78 5.900 4996,4

2014 Target Realisasi 14,91 17,16 dan dan 27,17 27,54 6.400 6.996,9

300

300

300

302

Ton

56.200

57.902,72

63.000

64.394,2

Peningkatan luas kawasan budidaya air laut, air payau,dan air tawar NTP sektor perikanan

Ha

12

15

13

15

%

114,92

116,09

115,42

119,92

Peningkatan penerima manfaat atas mitigasi benacana alam laut dan prakiraan iklim laut Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total Sumber : Lakip Dinas Lautkan DIY

Orang

1.170

1.170

1.350

1.350

-

0,0053

1,35

0,08

1,4

15

Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumberdaya yang tersedia untuk menjalankan program dan kegiatan. Disamping itu untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Akuntabilitas merupakan media untuk mengetahui apakah dana pemerintah yang dikelola secara tepat, apakah program dan kegiatan dapat mencapai tujuan sesuai otorisasi dan dana yang diberikan. Dari tabel di atas, terdapat 8 indikator yang terbagi ke dalam 7 sasaran strategis.Pada tahun 2014, 8 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator. Tidak dijumpai indikator yang tidak memenuhi target. Capaian yang tertinggi pada indikator Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total dengan persentase 1.750. Sementara pada tahun 2013,

7 indikator telah memenuhi target yang

ditetapkan atau sebesar 87,5% dari total indikator. Sementara itu, hanya 1 (satu) indikator atau sebesar 12,5% belum memenuhi target. Capaian yang tertinggi pada indikator Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total. Sementara indikator yang mengalami capaian yang rendah adalah indikator Peningkatan produksi perikanan tangkap. Hali ini dikarenakan beberapa faktor antara lain : 1. Pemanfaatan sarana dan prasarana penangkapan ikan belum optimal; 2.Kualitas dan kuantitas SDM nelayan yang kurang memadai. Konsumsi ikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tingkat konsumsi ikan di DIY tahun 2014 mencapai 17,16 kg/kapita/tahun. Angka ini lebih besar dari target tahun 2014, yaitu 14,91 kg/kapita/tahun dan sudah melebihi target di tahun 2017. Meskipun demikian tingkat konsumsi ikan di DIY bila dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan nasional masih jauh lebih rendah. Tingkat konsumsi ikan Nasional sebesar 35,62 kg/kapita/tahun KKP, 2013). Hal ini antara lain disebabkan karena masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan nilai gizi yang terkandung dalam ikan, seperti omega-3, omega-6 dan omega-9

yang sangat penting bagi

kecerdasan dan kesehatan. Selain itu disebabkan juga karena belum terbentuknya kebiasaan makan ikan di mayarakat. Oleh karena itu masih diperlukan sosialisasi Gemarikan (Gemarakan Memasyarakatkan Makan Ikan) dan Sosialisasi ATI (Alih Teknologi Informasi) sebagai salah satu upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan.

16

Upaya yang lain adalah dengan peningkatan inovasi pengolahan ikan dan optimalisasi jaringan pemasaran ikan. Ketersediaan ikan merupakan penjumlahan dari produksi dan ikan masuk, dikurangi

ikan

keluar

dibagi

jumlah

penduduk.

Tingkat

ketersediaan

ikan

menggambarkan besarnya ikan yang tersedia dan dapat dikonsumsi oleh penduduk DIY per tahunnya. Ketersediaan ikan di DIY tahun 2014 mencapai 27,54 kg/kapita/tahun, lebih besar dari targetnya yaitu 27,17 kg/kapita/tahun. Namun demikian ketersediaan ikan di DIY ini masih dicukupi oleh ikan dari luar yang masuk ke DIY. Pada tahun 2013 ikan yang masuk ke DIY sebesar 49.291,423 ton, ikan yang keluar dari DIY sebesar 21.483,196 dan produksi ikan DIY sebesar 64.499,63 ton. Sehingga ketersediaan ikan di DIY masih dipenuhi dari luar sebesar 53.40%. sehingga hal ini merupakan peluang bagi para pembudidaya ikan dan nelayan untuk terus meningkatkan produksinya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan produksi baik tangkap maupun budidaya dikarenakan jumlah nelayan dan pembudidaya tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun 2013. Peningkatannya cukup banyak dikarenakan adanya berbagai macam bantuan sosial bagi kelompok pembudidaya dan nelayan yang menyebabkan bertambahnya jumlah pembudidaya dan nelayan. Para pelaku usaha termotivasi untuk ikut di dalam rumah tangga perikanan dikarenakan akses bantuan sosial yang mudah dan manfaatnya yang cukup besar. Selain itu, nilai atau harga ikan yang semakin tinggi disertai budidaya yang mudah menjadi pemicu bertambahnya pembudidaya. Peningkatan produksi perikanan budidaya juga didukung oleh banyaknya pertumbuhan tambak udang Vaname di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Regulasi penataan kawasan tambak ini sedang disusun oleh kabupaten. Disamping itu juga dengan adanya pelatihan kepada pembudidaya mengenai Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Kedua hal tersebut dapat membantu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, sehingga nilai produksi meningkat dan memberikan efek berupa kenaikan pendapatan. Adapun

untuk

nelayan,

bertambahnya

jumlah

nelayan

menunjukkan

keberhasilan kegiatan regenerasi nelayan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dilakukan melalui Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan dengan program unggulan strategis berupa

17

Optimalisasi Kapal 30 GT serta Pengembangan Pelabuhan Perikanan. Sampai tahun 2014 ini pengadaan kapal >30 GT di DIY telah mencapai 13 unit. Namun operasional kapal 30 GT di DIY masih mengalami hambatan yaitu SDM nelayan DIY masih kurang baik, yang ditunjukkan dengan kebiasaan melaut yang umumnya hanya satu minggu dan lokasi penangkapan ikan yang masih dekat dengan garis pantai. Padahal kapal inkamina didesain untuk melaut lebih dari satu minggu dan lokasi yang lebih jauh ke tengah. Upaya-upaya yang telah ditempuh meliputi pelaksanaan berbagai macam pelatihan dan pemagangan, pendampingan oleh awak kapal dari luar daerah. Kebutuhan untuk segera beroperasinya Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta akan sangat menunjang peningkatan produksi perikanan tangkap di DIY. Pada tahun 2016 ditargetkan Pelabuhan Tanjung Adikarta siap beroperasi. Saat ini fasilitas darat sudah hampir 100%, sementara untuk fasilitas kolam dan alur masuk akan dilakukan pengerukan pada tahun 2015. Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya telah tercapai yaitu tahun 2014 sejumlah 302 dokumen dari target 300 dokumen. Pencapaian indikator Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya dilakukan dengan

Fasilitasi

Perijinan

Usaha

Perikanan

Tangkap

dan

Budidaya

yang

dilaksanakan secara jemput bola ke lapangan/kabupaten/kota, dengan harapan mempermudah nelayan dan pembudidaya untuk membuat surat perijinan yang baru atau memperpanjang surat perijinan yang sudah habis masa berlakunya. Kesadaran akan lingkungan perikanan dan kelautan mulai meningkat yang tampak dari peningkatan jumlah pokmaswas. Pokmaswas semakin bertambah dikarenakan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan juga semakin meningkat. Beberapa tindakan pengrusakan yang masih banyak ditemui adalah pencurian pasir putih, pencurian telur penyu dan penangkapan penyu, pencurian terumbu karang serta penyetruman di perairan umum. Keberadaan pokmaswas menunjukkan bahwa masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan supaya tetap lestari dan seimbang. Dari keberadaan pokmaswas ini sudah dirasakan manfaatnya seperti pencegahan pencurian telur penyu, pemantauan terhadap habitat terumbu karang, pemantauan terhadap lokasi pantai pasir putih dan kegiatan lain yang merupakan wujud perlindungan terhadap ekosistem kelautan dan perikanan.

18

Luasan kawasan konservasi, restoking dan resensing memenuhi target yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini kawasan konservasi sudah mulai diperhatikan dikarenakan terkait keberadaan penyu hijau di pesisir DIY. Untuk restocking cenderung ke perairan umum daratan yang berupa sungai dan telaga, sedangkan resensing mengarah ke perairan laut. Jumlah regulasi tentang pengurangan resiko bencana yaitu meliputi Perda No.16 Tahun 2011 dan Pergub 38 Tahun 2011 yang memuat Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan dibuatnya aturan zonasi wilayah pesisir diharapkan pemanfaatan wilayah pesisir tidak lagi hanya berorientasi keuntungan finansial tetapi juga memperhatikan kemungkinan bencana yang akan dihadapi dan tentunya kawasan green belt di sepanjang pantai. Kawasan sempadan pantai (kawasan sepanjang 100 meter dari surut terendah) adalah kawasan bebas bangunan permanen dan menjadi kawasan green belt yang merupakan penahan bagi ancaman gelombang pantai dan angin. Tetapi fakta dilapangan menunjukkan kawasan tersebut justru dibangun rumah makan dan penginapan serta banyak tanaman pantai sepeti pandan dan cemara udang yang dibabat habis. Tentunya hal tersebut sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga perlu adanya penerapan regulasi yang tegas mengatur pemanfaatan wilayah pesisir tersebut. Capaian indikator NTP sektor perikanan tahun 2014 adalah sebesar 119,92 atau 100,72% dari targetnya. Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor perikanan (NTN) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani subsektor perikanan (penangkapan dan budidaya) di pedesaan. Jika dibandingkan dengan Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan Nasional yang sebesar 104,84 (KKP, 2013) maka NTP sektor perikanan DIY masih relatif lebih tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa nelayan dan pembudidaya ikan di DIY masih relatif lebih sejahtera jika dibandingkan dengan rata-rata nelayan dan pembudidaya ikan di Indonesia. Peningkatan penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut tercapai 100% dalam 2 (dua) terakhir. Indikator ini dihitung berdasarkan kelompok masyarakat pesisir yang dibina dan kelompok yang mengalami kemajuan serta berkomitmen terhadap pembinaan tersebut. Diharapkan dengan pembinaan terhadap masyarakat pesisir, maka daerah pesisir akan lebih maju dan unggul serta menjadi daerah yang mandiri dan sejahtera. Peningkatan luas kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar sebesar 15 Ha pada tahun 2014 ini atau mencapai 115,38% dari target yang telah ditetapkan.

19

Angka Luas kawasan budidaya

(air laut, air payau, dan air tawar) dihitung

berdasarkanpenambahan luas lahan budidaya dengan sentuhan teknologi budidaya perikanan.

20

Akuntabilitas Keuangan Berikut disajikan data jumlah dan rincian pengeluaran untuk masing-masing program dan kegiatan dari dana APBD untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun anggaran 2013 - 2014 :

01. 001. 002. 006. 007. 008. 010. 011. 012. 014. 015. 017. 018. 022.

Tabel Realisasi Keuangan Program/ Kegiatan Tahun 2013-2014 Program dan kegiatan Pagu (Rp) Realisasi 2013 Pagu (Rp) (Rp) (%) Program pelayanan administrasi 1.313.365.340 1.189.447.492 91,2 1.875.411.652 perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 14.312.500 14.270.050 99,70 19.625.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 351.352.000 283.093.124 80,57 725.403.452 air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 15.245.000 9.717.300 63,74 17.100.500 kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa administrasi/ keuangan 81.420.000 69.265.000 85,07 79.500.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor 80.542.000 80.512.000 99,96 81.422.000 Penyediaan alat tulis kantor 58.660.200 58.068.700 98,99 69.963.150 Penyediaan barang cetakan dan 52.843.000 52.276.730 98,93 51.664.500 penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ 35.327.000 35.206.500 99,66 144.781.000 penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga 13.751.000 13.751.000 100,00 8.500.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 13.826.000 13.768.000 99,58 13.290.000 perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 62.820.000 57.744.000 91,92 58.500.000 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 286.710.000 259.369.400 90,46 294.113.050 daerah Penyediaan Jasa Kemanan /Gedung/Tempat 245.236.640 241.085.688 98,31 309.989.000 Kerja

Realisasi 2014 Rp % 1.707.774.498 91,06 19.501.500 596.429.207

99,37 82,22

13.331.600

77,96

70.650.000 81.392.000 69.940.000 51.656.325

88,87 99,96 99,97 99,81

143.996.400

99,46

8.500.000 13.290.000

100 100

58.465.000 275.082.466

99,94 93,53

304.100.000

98,10

21

026. 02.

Penyediaan Retribusi Sampah Peningkatan sarana & prasarana aparatur

1.320.000 3.368.520.683

1.320.000 3.034.554.720

100,00 90,09

1.560.000 3.355.515.820

1.440.000 3.031.708.543

92,13 90,35

003. 005. 007. 009. 010. 022. 024.

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Peny. Rencana Program Keg SKPD Serta Pengemb. Data dan Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keg SKPD Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan Kelompok ekonomi masyarakat pesisir

1.231.446.000 516.000.000 28.805.000 37.855.000 39.335.000 199.075.000 424.999.991

1.041.029.600 475.264.692 28.449.000 37.522.000 39.110.000 198.347.000 396.139.728

84,54 92,11 98,76 99,12 99,43 99,63 93,21

352.901.950

338.559.850

95,94

194.659.000 163.234.000 181.524.000 327.689.750 477.000.000

193.177.000 160.304.000 179.206.000 249.877.600 435.796.889

99,24 98,21 98,72 76,25 91,36

22.040.000

22.040.000

100,00

25.200.000

25.200.000

100

20.340.000

19.680.000

96,76

31.770.000

29.813.750

93,84

18.650.000 829.974.692 374.741.950

18.450.000 758.522.700 332.141.450

98,93 91,39 88,6

19.450.000 1.582.087.120 274.265.600

19.300.235 1.394.609.796 257.480.545

99,23 88,15 93,88

2.920.600 24.979.950 179.915.000

2.920.600 18.737.600 162.679.850

100 75,01 90,42

3.322.500 25.943.100 225.000.000

3.322.500 25.569.519 209.362.500

100 98,56 93,05

168.926.400

147.785.400

87,49

20.000.000

19.230.000

96,15

79,999,900

76,229,900

95,29

79,999,900

76,229,900

95,29

026. 028. 029. 042. 06.

016. 017. 018. 019. 15. 001.

22

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Optimalisasi dan Pengembangan Siswasmas

85,000,000

84,940,000

99.93

85,000,000

84,940,000

99.93

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 002. Fasilitasi Perijinan Perikanan Tangkap dan Budidaya 008. Peningkatan Wasdal SDI di PU dan Laut 010. Perawatan dan Pemeliharaan Kapal Pengawas SDKP 011. Optimalisasi dan Pengembangan Siswasmas 18. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut 004. Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 19. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

124,993,000

107,143,000

85.72

274.060.000

272.530.000

99,44

59,993,000

58,443,000

97.42

84.900.000

84.890.000

99,99

65,000,000

48,700,000

74.92

80.000.000 21.160.000

79.648.000 20.040.636

99,56 94,71

87.947.200 97.998.000

99,94 98,00

Pengembangan Jiwa Kebaharian Pada Generasi Muda Penyelenggaraan Hari Nusantara Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Pengemb Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Laut

16.

004. 17.

003. 004. 20. 003. 004. 009.

74,958,000

74,278,000

99.09

88.000.000 100.000.000

74,958,000

74,278,000

99.09

100.000.000

97.998.000

98,00

172,750,300

165,211,500

95.64

61,999,200

61,529,200

99.24

110,751,100 8.961.877.694

103,682,300 8.035.877.192

93.62 89,66

6.266.795.440

6.006.168.900

95,84

4,084,729,600 145,799,440 269.174.880

3,679,163,500 139,299,440 200.469.880

90.07 95.54 74,47

2.741.966.000 124.829.440 300.000.000

2.660.141.500 123.457.300 283.044.375

97,02 98,90 94,35

23

010. 015 018. 019. 021. 21. 009. 012. 014. 015.

Pengemb Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Payau Pembinaan Mutu Benih dan Induk Perikanan Pelayanan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Peningkatan induk, bibit unggul budidaya air tawar Kaji Terap Teknologi Pengolahan Pakan Ikan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan pelabuhan perikanan Peningkatan Pelayanan PPP Sadeng Uji coba pengembangan teknologi alat penangkapan ikan Pengadaan kapal 30 GT bagi nelayan (DAK)

Pengelolaan Sumberdaya Ikan Pembinaan dan Pengemb Perikanan Tangkap 018. Pengemb Usaha Penangkapan Ikan dan pemberdayaan Nelayan Skala Kecil 019. Uji Penerapan Sistem Rantai Dingin Di Atas Kapal 020. Uji Coba Alat Bantu Penarik Kapstan Hidrolik untuk Mini Purse Seine 23. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 003. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) 016. 017.

2.950.723.700

2.565.174.780

86,93

1.400.000.000

1.375.134.400

98,22

247,881,800 89.802.900

219,871,300 88.379.400

88.70 98,41

200.000.000 100.000.000

197.539.550 98.760.500

98,77 98,76

1.014.160.374

987.410.322

97,36

1.250.000.000

1.119.957.675

89,60

159.605.000

156.108.570

97,80

150.000.000

148.133.600

98,76

20.198.650.390

18.781.500.750

92,98

14.261.401.603

9.784.923.700

68,61

16.193.445.000 20.228.740 61.916.000

15.228.692.500 0 58.694.700

94,04 0.00 94,79

7.283.668.853

7.222.030.900

99,15

71.075.000

67.063.000

94,36

2.819.817.650

2.434.788.100

86,34

3.597.882.750

9.119.200

0,25

150,000,000 726,912,000

146,127,000 693,262,000

97.42 95.37

160.000.000 2.550.534.500

159.010.000 1.813.718.600

99,38 71,11

156,415,000

155,165,000

99.20

479.465.500

423.242.000

88,27

69.916.000

64.771.450

92,64 118.775.000

90.744.100

76,40

1,484,752,300

1,412,773,675

95,15

230,918,750

228,113,700

98,79

889,409,150

839,866,650

94.43

164,991,500

160,203,500

97.10

24

010.

Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Pengembangan Pola Kemitraan antar pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Promosi perikanan dan kelautan / pameran

016.

Optimalisasi pemasaran produk perikanan

017.

Pengemb Jaringan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar

004. 007. 008.

24.

80,768,100

78,728,100

97.47

167,900,000

160,256,000

95.45

76,383,500

70,628,000

92.47

146,065,000

136,430,000

93.40

127,985,000

114,615,000

89.55

795.009.830

758.683.570

95,43

109.699.870

90.899.600

82,86

560.830.000

548.182.770

97,74

124.479.960

119.601.200

96,08

121,896,450

120,029,950

98.47

29,999,850

29,169,850

97.23

34,999,500

34,841,300

99.55

005.

Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Laut Sundak Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Tawar Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Payau Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Pesisir Secara Berkelanjutan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir

007.

Peningkatan Stok Sumberdaya Perikanan

26,901,000

26,242,700

97.55

009.

Pengemb Konservasi Ekosistem Sumberdaya Laut dan Pesisir

29,996,100

29,776,100

99.27

004. 005. 006. 25. 002.

188,056,750

167,056,575

88,83

242,680,000

239,722,000

98,79

218,929,600

205,331,750

93,79

244,840,000

241,855,000

98,78

116,279,950

97,415,025

83,78

243,047,250

233,279,625

95,98

876.717.000

858.156.050

97,88

101.599.000

98.210.000

96,66

640.118.000

632.122.550

98,75

135.000.000

127.823.500

94,68

220,461,530

218,710,525

99.21

35,000,000

34,354,500

98.16

40,000,000

38,935,625

97.34

47,920,280

47,880,200

99.92

97,541,250

97,540,200

100.00

25

26. 001. 003. 004. 005. 006. 007. 008.

Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan Pengembangan Kelembagaan Penyuluh Swadaya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Penyuluh Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Pengembangan Penyuluhan Budaya Kelautan Pengembangan Jiwa Kebaharian pada Generasi Muda Penyelenggaraan Hari Nusantara Penguatan Kelembagaan Pembenih Ikan JUMLAH Sumber : Lakip Dinas Lautkan DIY

135.420.500

130.333.500

96,29

525.797.450

520.322.725

98,95

95.761.450

91.759.450

95,82

95.995.000

95.940.250

99,94

39.659.050

38.574.050

97,22

41.000.000 70.000.000

40.999.500 69.700.000

100,00 99,57

50.000.000

49.082.400

98,16

80.605.600

79.928.925

99,16

127.963.750 60.233.100 29.515.178.395

127.902.150 56.769.500 24.168.431.912

99,95 94,25 81,88

38.626.562.187

34.470.981.374

89,24

Sampai dengan Bulan Desember 2014, realisasi capaian fisik sebesar 87,88% dan capaian keuangan sebesar 81,88% atau Rp 24.168.431.912,-. Realisasi keuangan sebesar 81,88% tersebut disebabkan kegiatan Pengadaan Kapal 30 GT Bagi Nelayan (DAK) yang tidak terlaksana karena karena KUB penerima kapal tidak memenuhi persyaratan juknis dari KKP yang keluar pada bulan Februari 2014 dan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap terdapat hibah pemasangan freezer untuk kapal

inkamina

400

yang

tidak

dilaksanakan

karena

sudah

difasilitasi

oleh

Kab.

Gunungkidul

26

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Jika ditilik, sektor kelautan dan perikanan dalam kawasan regional telah berkembang pesat kendati memiliki peluang dan tantangan. Apalagi hal ini dibarengi dengan tingginya permintaan yang terus tumbuh secara cepat untuk komoditi perikanan dikarenakan lonjakan pertumbuhan penduduk. Sektor perikanan dapat memainkan peran penting dalam memenuhi tuntutan baru. Namun di sisi lain, sektor ini juga mengalami tantangan antara lain : 1. Pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, 2. Rencana kerja untuk memperkuat pengembangan dan pengelolaan perikanan, 3. Pemberantasan Illegal-Unreported-Unregulated (IUU) fishing, 4. Penguatan ketahanan pangan melalui intervensi perikanan, 5. Mempromosikan produksi pangan yang berkelanjutan melalui teknologi perikanan yang berkelanjutan dan 6. Dampak perubahan iklim terhadap perikanan dan akuakultur.

Tantangan diatas diimbangi dengan peluang yang ada : 1. Adanya landasan hukum yang kuat terkait pembangunan kelautan perikanan, antara lain : 

UU No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;



UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;



UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan PulauPulau Kecil;



Perda DIY No 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011-2030;



Pergub DIY No 38 Tahun 2011 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY.

2. DIY Memiliki wilayah perairan dan potensi perikanan darat yang masih belum termanfaatkan secara optimal; 3. DIY dalam membangun peradaban barunya yang unggul dengan strategi budaya: membalik paradigma ‘among tani’ menjadi ‘dagang layar’, dari

27

pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (local genius); 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan berdampak pada meningkatnya pola konsumsi ikan masyarakat.

28

BAB III. ISU STRATEGIS PERIKANAN DAN KELAUTAN 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD 3.1.1.Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal; 3.1.2.Belum beroperasinya Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta. Seratus Persen (100%) operasional Pelabuhan Tanjung Adikarto akan sangat menunjang peningkatan produksi perikanan tangkap di DIY. 3.1.3.Operasional

kapal 30 GT di DIY masih mengalami hambatan yaitu SDM

nelayan DIY masih kurang baik, yang ditunjukkan dengan kebiasaan melaut yang umumnya hanya satu minggu dan lokasi penangkapan ikan yang masih dekat dengan garis pantai. Padahal kapal inkamina didesain untuk melaut lebih dari satu minggu dan lokasi yang lebih jauh ke tengah 3.1.4.Terjadi kecenderungan peningkatan konsumsi ikan masyarakat dari tahun ketahun.

Namun

demikian kenaikan jumlah

produk

yang

dihasilkan

masyarakat kurang sebanding dengan peningkatan konsumsinya, sehingga peningkatan ketersediaan produk perikanan dilakukan dengan mendatangkan ikan dari luar daerah; 3.1.5.Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat dan tingkat kemiskinan nelayan yang masih tinggi; 3.1.6.Terjadinya trend laju percepatan alih fungsi lahan pertanian (termasuk lahan usaha perikanan) menjadi lahan perumahan, pemukiman, dan industri serta peruntukan lainnya pada beberapa tahun terakhir, akan berpotensi pada penurunan ketersediaan produk perikanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan produktivitas kerja dan usaha masyarakat. Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan menjadi suatu keharusan dan bersifat strategis. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat multidisipliner memegang peran penting dalam menjawab tantangan tersebut. Dengan predikat sebagai kota pendidikan, kelimpahan ahli dengan berbagai disiplin ilmu yang dipunyai D. I. Yogyakarta, diharapkan dapat mempercepat upaya penyelesaian kendala tersebut;

29

3.1.7.Upaya ekstensifikasi dalam rangka fasilitasi pembangunan daerah dan penanganan masyarakat miskin, serta penyiapan stok sumber protein ikan bagi

masyarakat

dapat

dilakukan

dengan

optimalisasi

pemanfaatan

sumberdaya lahan dan air. Saat ini potensi sumberdaya lahan marginal belum banyak digunakan untuk usaha produktif dan masih terbengkelai sebagai lahan tidur. Sedangkan kelimpahan sumberdaya air belum dikelola secara baik. Oleh karena itu, upaya mengembangkan usaha budidaya ikan di lahan marginal dapat digunakan sebagai alternatif. Sedangkan usaha budidaya secara tumpang sari antara ikan dengan tanaman perkebunan/ hutan rakyat perlu lebih dikembangkan; 3.1.8.Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal; 3.1.9.Peningkatan daya saing serta penguatan pengolahan pemasaran produk kelautan dan perikanan belum optimal; 3.1.10. Peran

sumberdaya kelautan

dan

perikanan

sebagai

sumber mata

pencaharian, sumber penghidupan, sumber peningkatan kualitas hidup masyarakat, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam

upaya

pengelolaannya. Terlebih pada sumberdaya kelautan dan perikanan yang bersifat open acces, akan berdampak pada potensi tingkat pemanfaatan berlebih dan cenderung menggunakan

sarana dan prasarana yang

berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumberdaya tersebut. 3.1.11. Masih

dibutuhkannya

konservasi,

rehabilitasi,

pemanfaatan,

dan

pengkayaan sumberdaya serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan dengan didukung optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

40

MATRIKS SWOT Threats/Ancaman (T)  Faktor cuaca dan bencana alam  Tata ruang wilayah yang kurang mendukung bagi pengembangan sub sektor perikanan darat  Produk ikan yang masuk dari daerah lain  Rendahnya minat menjadi nelayan  Jeratan sistem ijon  Tingginya biaya operasional nelayan untuk melaut seiring naiknya harga BBM  Mahalnya harga pakan ternak ikan karena belum adanya subsidi dari pemerintah

Opportunities/Peluang (O) -Adanya landasan hukum yang kuat terkait pembangunan kelautan perikanan, antara lain :  UU No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;  UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;  UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan PulauPulau Kecil;  Perda DIY No 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011-2030;  Pergub DIY No 38 Tahun 2011 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY. -DIY Memiliki wilayah perairan dan potensi perikanan darat yang masih belum termanfaatkan secara optimal; -DIY dalam membangun peradaban barunya yang unggul dengan strategi budaya: membalik paradigma ‘among tani’ menjadi ‘dagang layar’, dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (local genius); -Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan berdampak pada meningkatnya pola konsumsi ikan masyarakat.

41

Weaknesses/Kelemahan (W) Strategi WT  Belum ada SOP (standar operasional  Membuat SOP dan perangkat aturan prosedur) kerja untuk pengukuran kinerja organisasi  Pengendalian penggunaan fasilitas dan  Melakukan advokasi kepada institusi sumber daya yang belum optimal politik untuk mendapatkan penambahan anggaran bantuan subsidi kepada  Belum ada Perda tentang kemitraan masyarakat perikanan pengusaha – nelayan/petani ikan  Sistem monitoring dan evaluasi kinerja staf  Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan DKP Kabupaten/Kota belum optimal  Menambah dan memperkuat kualitas  Koordinasi dan sinkronisasi program fasilitator dengan DKP Kabupaten/Kota belum optimal  Melakukan koordinasi lintas sektor  Belum ada peraturan standarisasi kualitas  Memperkuat kapasitas nelayan produk perikanan  Memperkuat kemitraan antara pengusaha  Terbatasnya anggaran untuk dana bergulir dengan nelayan atau subsidi di tingkat nelayan/petani ikan  Terbatasnya fasilitator lapangan  Ego sektor menyebabkan kerjasama lintas instansi pemerintah belum optimal  Keterbatasan kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi pengolahan perikanan Strengths/Kekuatan (S) Strategi ST  Pembentukan instansi berdasarkan UU/  Maksimalisasi pemanfaatan sumber daya Peraturan Daerah (Perda) yang ada  Kejelasan status SDM (PNS)  Peningkatan kapasitas SDM  Dukungan fasilitas memadai  Peningkatan budaya kerja institusi  Budaya kerja organisasi  Sistim informasi dan teknologi instansi  Dukungan anggaran rutin instansi (APBN dan APBD)  Hubungan inter-personal yang baik

Strategi WO  Memanfaatkan kebijakan tingkat atas sebagai pedoman kinerja organisasi secara konsisten  Sinkronisasi program lintas sektor dan DKP Kabupaten/ Kota

Strategi SO  Optimalisasi pemanfaatan sumber daya institusi  Mempertahankan budaya dan etos kerja  Mempertahankan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan

40

3.2 TELAAHAN

VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Pembangunan DIY yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2012-2017), yaitu : “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru” Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut: 1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan. 2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam upaya menjalankan misi kedua dan keempat dari misi pembangunan daerah di D.I Yogyakarta. Pembangunan kelautan dan perikanan yang mendukung misi kedua Pemda DIY diarahkan

untuk

memacu

pertumbuhan

ekonomi

daerah,

meningkatkan

produktivitas rakyat terutama di bidang kelautan dan perikanan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran. Pembangunan kelautan dan perikanan yang mendukung misi keempat Pemda DIY diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang dengan melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan

41

Penetapan program prioritas pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang diarahkan pada dukungan pelaksanaan misi ke 2 Pemda DIY dan disesuaikan dengan Urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut a) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, b) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, c) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, d) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan e) Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar Sementara untuk penetapan program prioritas pembangunan dan penanganan

urusan

pembangunan

yang

diarahkan

pada

dukungan

pelaksanaan misi ke 4 Pemda DIY dan disesuaikan dengan Urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut: a) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiran Iklim Laut b) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut c) Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan SDA

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) mempunyai kurun waktu perencanaan 2010-2014. Telaah terhadap dokumen perencanaan strategis K/L ini diharapkan akan mengarahkan pada sinkronisasi antara pusat dengan daerah. Identifikasi Tujuan dalam Renstra KKP dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan : Renstra KKP Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Usaha Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:  Meningkatkan peran sektor kelautan

Renstra Dinas Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya yang ditandai dengan :  Meningkatnya Produksi Perikanan

42

 

dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional; Meningkatkan kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan; Meningkatkan pendapatan.

Berkembangnya Diversifikasi dan Pangsa Pasar Produk Hasil Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:  Meningkatkan ketersediaan hasil kelautan dan perikanan;  Meningkatkan branding produk perikanan dan market share di pasar luar negeri;  Meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:  Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan;  Meningkatnya nilai ekonomi pulaupulau kecil;  Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparatur pengawas Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Budidaya Optimalnya Produksi Perikanan Tangkap  Meningkatnya Kualitas Kelompok Masyarakat Pesisir  Meningkatnya Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Tawar  Kelompok Masyarakat Kelautan Dan Perikanan Yang Mandiri Dan Sejahtera Mewujudkan diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil kelautan dan perikanan  Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat 

Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan yang ditandai dengan :  Pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan meningkat  Kelompok masyarakat pengawas perikanan meningkat  Berkurangnya tingkat pelanggaran

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang dimulai sejak tahun 2012. Melalui industrialisasi kelautan dan perikanan, para pelaku usaha perikanan mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah

dan

pemasar

hasil

perikanan

diharapkan

dapat

meningkatkan

produktivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan kelautan meliputi industri kelautan

43

seperti perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber

daya

mineral

yang

dikembangkan

secara

sinergi,

optimal,

dan

berkelanjutan

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Rencana Tata Ruang Wilayah DIY disusun atas dasar amanat Undang-Undang no 26 Tahun 2007 Peraturan Menteri PU Nomor:15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, telah dituangkan dan ditetapkan melalui perda no 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029. Berdasarkan amanat dari Undang-Undang no 26 Tahun 2007, Peraturan Menteri PU Nomor:16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Peraturan Menteri PU Nomor:17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi telah ditindaklanjuti oleh Kabupaten / Kota dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Sehingga DIY berikut Kabupaten/ Kota nya telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam penyusunannya Rencana Tata Ruang Wilayah DIY juga telah disesuaikan dengan RTRWN, RTRW Jawa-Bali dan RTRW wilayah berbatasan (Jawa Tengah). Sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah DIY, telah disusun Rencana Rinci dengan kedalaman 1:5000 khusus pada kawasan strategis, baik kawasan strategis nasional, kawasan strategis jawa-bali maupun kawasan strategis provinsi. Terkait kelautan dan perikanan maka DIY juga sudah mempunyai Perda DIY no 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030, Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sumberdaya sangat potensial, seperti: ikan, udang, molusca, terumbu karang, lobster, kepiting dan ranjungan, bahan tambang dan mineral, wisata serta jasa lingkungan. Kekayaan dan sumberdaya laut lain memiliki nilai ekonomi penting dan strategis dalam

perekonomian

lokal,

regional,

nasional,

dan

internasional.

Untuk

meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan konsep dan strategi pengelolaan secara

44

profesional dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait, disertai peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat. Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya

serta

proses

alamiah

secara

berkelanjutan

dalam

upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah

secara

berkelanjutan

dalam

upaya

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat. 3.5 PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS Berdasarkan identifkasi permasalahan dan telaahan visi misi dan renstra maka ditentukan isu strategis kelautan perikanan yang meliputi : 3.5.1. Kebutuhan yang mendesak

untuk beroperasinya Pelabuhan Tanjung

Adikarta sebagai klaster pertumbuhan ekonomi 3.5.2. Pemanfaatan Kapal INKAMINA (> 30 GT) masih sangat jauh dari kemampuan dan kapasitasnya 3.5.3. Harga pakan ikan pabrikan yang terus meningkat menyebabkan profit margin menurun dan merupakan salah satu penyebab berkurangnya keuntungan dikalangan pembudidaya 3.5.4. Rendahnya Kapasitas manajemen dan tehnologi sumber daya manusia nelayan wilayah pesisir DIY 3.5.5. Peningkatan standarisasi, sertifikasi mutu dan keamanan produk perikanan menyambut Pasar Bebas ASEAN 2015 3.5.6. Konsumsi ikan perkapita DIY relatif rendah ditingkat nasional 3.5.7. Penetapan Wilayah Konservasi Perairan Daerah Wediombo GK 3.5.8. Tingginya biaya operasional nelayan untuk melaut (khususnya BBM)

45

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1.

VISI DAN MISI

VISI : Mewujudkan Kelautan Dan Perikanan Yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, Berbudaya Menuju Masyarakat Mandiri Dan Sejahtera.

Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut: 

Kelautan dan Perikanan Masyarakat kelautan dan perikanan terdiri dari unsur masyarakat inti dan masyarakat pendukung. Masyarakat inti terdiri dari pelaku usaha budidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar produk perikanan. Sedangkan masyarakat pendukung terdiri dari institusi perguruan tinggi, litbang, kelompok kerja, LSM dan pemerhati yang melakukan kegiatan berhubungan dengan kegiatan bidang kelautan dan perikanan.



Berdaya saing : Maju, tangguh, kreatif, inovatif, mutu/ kualitas, terampil, profesional, Dalam rangka membangun daya saing usaha masyarakat, Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada kebutuhan pasar. Hasil dari tranformasi pemanfaatan sumberdaya lokal menjadi produk berupa barang/ jasa kelautan dan perikanan harus berorientasi pada pasar lokal maupun regional secara optimal dan berkelanjutan melalui kerjasama dunia usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.



Berkelanjutan : Menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan, konservasi, rehabilitasi ekosistem, pengawasan, berwawasan lingkungan



Berbudaya : Membentuk karakter, perubahan pola pikir



Mandiri : Mampu mengatasi masalahnya sendiri, mampu memenuhi kebutuhannya, mampu mengambil keputusan/ tindakan, mampu merespon dan berkontribusi terhadap pembangunan dengan mengandalkan Sumber Daya yang dimiliki (SD lokal), serta tidak bergantung kepada orang lain, dalam pembangunan berbasis masyarakat orientasi target pembangunan lebih diarahkan pada masyarakat

46

itu sendiri. Oleh karena itu, perlu didukung dengan kapasitas, ketrampilan, serta profesionalisme yang tinggi dalam

rangka pencapaian kualitas hidup

masyarakat yang lebih baik. Sumberdaya manusia yang trampil dan profesional akan dapat meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lokal yang dimiliki secara optimal, sehingga tidak hanya semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi tetapi

juga

aspek

sosial,

budaya

serta

lingkungan.

Kunci

orientasi

pembangunan pada pemberdayaan dan kemandirian pilihan yang dikehendaki masyarakat 

Sejahtera : Terpenuhi kebutuhannya baik spiritual dan material

Misi Untuk mewujudnya visi tersebut ditempuh melalui tiga misi sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan 2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan 3. Meningkatkan Dan Memelihara Daya Dukung Dan Kualitas Lingkungan Sumberdaya Kelautan Perikanan 4.2.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Dinas Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut: 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya 2. Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan 3. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan Sasaran Dinas Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut: Misi Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran 1. Meningkatnya Produksi Perikanan

47

Misi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan sasaran : 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan Misi Meningkatkan dan memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan perikanan dengan sasaran 1. Meningkatnya pemahaman dan keterampilan masyarakat pesisir atas mitigasi bencana dan prakiraan iklim. 2. Berkurangnya tingkat pelanggaran perizinan usaha perikanan budidaya & tangkap 3. Pengelolaan konservasi kawasan perairan secara berkelanjutan meningkat

4.3.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan kebijakan. Adapun strategi dan kebijakan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut: A. Strategi dan

Kebijakan Misi Pertama (Mengoptimalkan pemanfaatan

sumberdaya kelautan dan perikanan) 1. Strategi a. Pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan kawasan kelautan dan perikanan b. Pengembangan ketersediaan ikan, distribusi, akses, mutu

keamanan

pangan dan peningkatan usaha serta investasi 2. Kebijakan a. Pengembangan perikanan budidaya secara terintegrasi berbasis kawasan b. Optimalisasi produksi dan produktivitas nelayan, sarana dan prasarana perikanan tangkap secara terpadu dan berkelanjutan c. Percepatan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pemberdayaan potensi ekonomi kawasan pantai selatan d. Fasilitasi pengembangan usaha pemasaran dan sarana pemasaran produk perikanan dan pengembangan budaya makan ikan

48

B. Strategi,

Arah

Kebijakan,

Misi

Kedua

(Meningkatkan

Kesejahteraan

Masyarakat Kelautan dan Perikanan) 1. Strategi a. Penguatan

Kelembagaan,

Sumber

Daya

Manusia,

Iptek

Dan

Pemberdayaan Masyarakat 2. Kebijakan a. Pengembangan budaya maritim dan penyiapan Sumber Daya Manusia kelautan yang berkualitas C. Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Indikator Misi Ketiga (Meningkatkan dan memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan perikanan) 1. Strategi a. Percepatan rehabilitasi eksositem dan cadangan SDA b. Menciptakan kerjasama yang sinergis dengan instansi terkait 2. Kebijakan a. Perlindungan dan pelestarian sumberdaya kelautan perikanan b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan aparat

4.4.


Pembangunan kelautan dan perikanan secara utuh memerlukan dukungan instansi terkait serta peran serta masyarakat luas. Adapun beberapa bentuk dukungan kegiatan yang diperlukan dari instansi terkait antara lain sebagaimana tabel berikut:

49

No 1.

Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pada kawasan atau sentra produksi perikanan

Dukungan yang Diharapkan a. Penyediaan sarana air bersih b. Pembangunan akses jalan dan jalan lingkungan c. Pembangunan saluran irigasi untuk budidaya perikanan d. Penyediaan jaringan listrik e. Penyediaan BBM perikanan dan pasokan untuk SPDN f. Penyediaan sarana, prasarana, dan layanan kesehatan g. Penyediaan sarana, prasarana, dan layanan pendidikan

Institusi Terkait 1. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

2.

Penyediaan permodalan usaha kelautan dan perikanan

a. Skim khusus untuk usaha kelautan dan perikanan b. Penyediaan alokasi dana bergulir

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2. Perbankan 3. Lembaga Keuangan lainnya

3.

Pengendalian ikan ilegal

a. Pengawasan distribusi

4.

Pemberantasan ilegal fishing

Operasi pengawasan terpadu pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 1. TNI-AL 2. POLRI

5.

Pengembangan iptek kelautan dan perikanan

a. Penelitian di bidang kelautan dan perikanan c. Kerjasama penelitan dan rekayasa teknologi

1. LIPI 2. BPPT 3. BMKG 4. Badan Informasi Geospasial 5. Perguruan Tinggi 6. LAPAN

58 BAB V INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Kode

TUJUAN PEMDA DIY

SASARAN PEMDA DIY

SASARAN DINAS

INDIKATOR Bidang Urusan KINERJA DINAS Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

-1

-2 Kelautan dan Perikanan 1 Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat

Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD

Persentase ratarata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran RPJMD

-

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun0 (2012)

-3

-4

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Sebelum Reviu Tahun-2 (2014) target Rp0

Tahun-1 (2013) target Rp0

-5

-6

-7


-8

-9

Setelah Reviu Tahun-5 (2017) target Rp0


-10

-11

-12

-13

SKPD Penangung Jawab

Kondisi Kinerja pada target Rp0

-14

-15

-16

-

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-17

-

a

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100

100

1.227.715

100

844.874

100

963.163

100

1.073.304

100

1.202.268

100

4.083.609 Dinas Kelautan dan Perikanan

b

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD perkantoran

100

100

2.570.181

100

1.768.715

100

2.016.351

100

2.246.926

100

2.516.909

100


c

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD -

100

100

216.392

100

148.914

100

169.763

100

189.176

100

211.907

100

719.760 Dinas Kelautan dan Perikanan

-

n/a

-

n/a

-

n/a

2 Memacu Pendapatan pertumbuhan masyarakat ekonomi meningkat daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif

Meningkatnya Produksi Perikanan

produksi perikanan budidaya dan tangkap

- 86.600 ton

- 96.900 ton

- 96.900 ton

-

59 Kode

TUJUAN PEMDA DIY

SASARAN PEMDA DIY

SASARAN DINAS


-1 a

b

c

d

3

Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

4 Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang

a

Kualitas lingkungan hidup meningkat

Berkurangnya tingkat pelanggaran perizinan usaha perikanan budidaya & tangkap

Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya









-2 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

-3 Produksi perikanan budidaya

-4 Produksi perikanan budidaya: 50.246,6 ton

-5 Produksi perikanan budidaya: 56.200 ton

-6 -7 11.312.414 Produksi perikanan budidaya: 63.000 ton



-12 -13 7.251.224 Produksi perikanan budidaya: 88.500ton


-16 -17 7.899.218 Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau, dan Air Tawar.

Produksi perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap: 5437,5 ton ketersediaan: 23,01 kg/kapita/th

Produksi perikanan tangkap: 5.900 ton ketersedia an: 25,78 kg/kapita/t h

19.982.718 Produksi perikanan tangkap: 6.400 ton 964.657 ketersedia an: 27,17 kg/kapita/t h

8.421.963 Produksi perikanan tangkap: 6.900 ton 1.703.012 ketersedia an: 28,55 kg/kapita/t h





11 ha

12 ha

NTP sektor kelautan dan perikanan meningkat

a


Angka ketersediaan ikan perkapita

Luas kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawa

-

Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

-

NTP sektor perikanan

-

-

NTP Perikanan: 113,71

-

Peningkatan 300 dokumen jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya

670.010 13 ha

n/a


-

300

300 dokumen

-

567.671 14 ha

n/a

382.419 NTP Perikanan: 115,42

-

300

124.993 300 dokumen

-

899.987 15 ha

n/a

454.137 NTP Perikanan: 116,89

-

300

151.379 300 dokumen

-

1.117.945 16 ha

105

631.970 NTP Perikanan: 105 (Reviu)

-

300

181.216 300 dokumen

-

1.326.347 16 ha

106

877.394 NTP Perikanan: 106 (Reviu)

-

300

212.024 300 dokumen

-


106

1.271.409 NTP Perikanan: 106 (Reviu)

-


300

255.067 1.500 dokumen

-


-


60 Kode

TUJUAN PEMDA DIY

SASARAN PEMDA DIY

SASARAN DINAS


-1


-2 5

Meningkatnya pemahaman dan keterampilan masyarakat pesisir atas mitigasi bencana dan prakiraan iklim.

Peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat pesisir atas mitigasi bencana dan prakiran iklim.

6

a

-3 -

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

a

Pengelolaan konservasi kawasan perairan secara berkelanjutan meningkat

Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total

-

Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam


-4 -

-

jumlah 990 orang masyarakat pesisir yang telah disosialisasi dan dilatih mitigasi bencana dan prakiraan iklim



-5 1.170

1.170 orang

-6 -

-7 1.350

74.958 1.350 orang


-8 -

-9 1.530

90.827 1.530 orang



-10 -

-11 1.710

108.882 1.710 orang

-12 -

-13 1.890

134.924 1.890 orang



-14 -

-15 1.890

164.812 1.890 orang

-16

-17 -


-

-

0,06

-

0,08

-

0,11

-

0,14

-

0,17

-

0,17

Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan total

0

0,06

121.896

0,08

138.512

0,11

178.931

0,14

208.169

0,17

251.143

0,17

-


51 BAB VI - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program Data Capaian (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal (output) Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Sebelum Reviu Tahun-1 (2013) target

-1

-2

-3

-4

-5

-6

Setelah Reviu

Tahun-2 (2014)

x Rp 1.000

target

Tahun-3 (2015)

x Rp 1.000

target

Tahun-4 (2016) Rp

target

Tahun-5 (2017) Rp

target

Rp

Kondisi Kinerja pada akhir periode targetRenstra SKPD Rp

Unit Kerja SKPD Lokasi Penang-gungjawab

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

100

100

1.227.715

100

844.874

100

963.163

100

1.073.304

100

1.202.268

100


DIY

9.849

3 macam

11.228

3 macam

12.512

3 macam

14.015

3 macam


DIY

12 bulan

9.849

12 bulan

11.228

12 bulan

12.512

12 bulan

14.015

12 bulan


DIY

15.245

4 macam

10.491

4 macam

11.960

4 macam

13.328

4 macam

14.929

4 macam


DIY

12 bulan

81.420

12 bulan

56.031

12 bulan

63.875

12 bulan

71.180

12 bulan

79.732

12 bulan


DIY

Penyediaan jasa Kebersihan kantor : kebersihan kantor 1. Lantai keramik 2. Kaca jendela 3. Kamar mandi 4. Halaman

12 bulan

80.942

12 bulan

55.702

12 bulan

63.500

12 bulan

70.762

12 bulan

79.264

12 bulan


DIY

6

Penyediaan alat tulis kantor

40 jenis

58.660

40 jenis

40.368

40 jenis

46.020

40 jenis

51.282

40 jenis

57.444

40 jenis


DIY

7

Penyediaan 1.Barang cetakan barang cetakan 2.Penggandaan dokumen dan penggandaan kantor 3.Penjilidan dokumen

20 jenis

46.493

20 jenis

31.995

20 jenis

36.475

20 jenis

40.646

20 jenis

45.529

20 jenis


DIY

8

Penyediaan 1. Komponen listrik dan komponen penerangan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

5 jenis

35.327

5 jenis

24.311

5 jenis

27.715

5 jenis

30.884

5 jenis

34.595

5 jenis


DIY

9

Penyediaan peralatan rumah tangga

1. Peralatan dan bahan kebutuhan rumah tangga

1 Paket

13.751

1 Paket

9.463

1 Paket

10.788

1 Paket

12.022

1 Paket

13.466

1 Paket


DIY

10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

1.Surat kabar 2.Buku buku ilmu pengetahuan dan teknologi 3.Buku peraturan perundang undangan 4.Terbitan berkala

4 jenis

13.646

4 jenis

9.391

4 jenis

10.706

4 jenis

11.930

4 jenis

13.363

4 jenis


DIY

11

Penyediaan makanan dan minuman

1. Makanan dan minuman rapat

12 bulan

53.820

12 bulan

37.037

12 bulan

42.223

12 bulan

47.051

12 bulan

52.704

12 bulan


DIY

12

Rapat rapat 1.Koordinasi dalam daerah koordinasi dan 2.Koordinasi luar daerah konsultasi ke luar daerah

12 bulan

286.710

12 bulan

197.305

12 bulan

224.929

12 bulan

250.650

12 bulan

280.767

12 bulan


DIY

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

1

Penyediaan Jasa 1. Benda pos Surat Menyurat

3 macam

14.312

3 macam

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

1. Rekening telepon 2. Rekening listrik 3. Jasa internet 4. Air PDAM

12 bulan

14.312

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasiona l

1. Kir kendaraan roda 4 2. STNK kendaraan roda 4 3. STNK kendaraan roda 3 4. STNK kendaraan roda 2

4 macam

4

Penyediaan Jasa 1.Honor pengelola Administrasi keuangan daerah Keuangan 2.Honor pengelola barang daerah 3.Honor pengelola kepegawaian daerah

5

Alat tulis kantor

-20

-21

52 Tujuan

Sasaran





Setelah Reviu

Tahun-2 (2014)

x Rp 1.000

target

Tahun-3 (2015)

x Rp 1.000

target

Tahun-4 (2016) Rp

target

Tahun-5 (2017) Rp

target

Rp



13

Penyediaan jasa Terpenuhinya honorarium keamanan penjaga keamanan kantor/gedung/ tempat kerja

12 bulan

227.236

12 bulan

156.377

12 bulan

178.270

12 bulan

198.656

12 bulan

222.526

12 bulan


DIY

14

Penyediaan retribusi sampah

Kebersihan lingkungan kantor

12 bulan

1.200

12 bulan

826

12 bulan

941

12 bulan

1.049

12 bulan

1.175

12 bulan


DIY

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

1

Pembangunan gedung kantor

Gedung kantor

2

Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional Operasional

3

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4

100

100

2.570.181

100

1.768.715

1.106.446

1 Paket

761.420

0

3 unit

50.000

1 Paket

28.805

1 Paket

19.823

1 Paket

22.598

1 Paket

25.182

Pengadaan Peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor

1 Paket

37.855

1 Paket

26.051

1 Paket

29.698

1 Paket

5

Pengadaan mebeleur

Mebeleur

1 Paket

21.545

1 Paket

14.827

1 Paket

16.902

6

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1. Terlaksananya pemeliharaan, perbaikan & pengecatan

1 Paket

189.525

1 Paket

130.425

1 Paket

7

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional

Perawatan kendaraan roda 4 Perawatan kendaraan roda 2 Perawatan kendaraan roda 3

3 macam

424.999

3 macam

292.470

8

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan perlengkapan kantor

2 jenis

22.040

2 jenis

9

Pemeliharaan Pemeliharaan peralatan rutin/berkala kantor peralatan gedung kantor

1 Paket

20.340

10

Pemeliharaan Pengecatan Meja Kursi rutin/ Kerja berkala mebeleur

1 Paket

11

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

1 Paket

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

Penyusunan laporan kinerja SKPD

1. Dokumen Lakip 2. Dokumen PK 3. Dokumen RKT

1 Paket 0

Perlengkapan gedung kantor

100

100

1). 1 dokumen 2). 1 dokumen 3). 1 dokumen

2.516.909

100


DIY

1.083.513

1 Paket


DIY

72.412

0

1 Paket

28.708

1 Paket


DIY

33.094

1 Paket

37.727

1 Paket


DIY

1 Paket

18.835

1 Paket

21.472

1 Paket


DIY

148.686

1 Paket

165.688

1 Paket

188.886

1 Paket


DIY

3 macam

333.419

3 macam

371.546

3 macam

423.566

3 macam


DIY

15.167

2 jenis

17.291

2 jenis

19.268

2 jenis

21.966

2 jenis


DIY

1 Paket

13.997

1 Paket

15.957

1 Paket

17.782

1 Paket

20.271

1 Paket


DIY

18.650

1 Paket

12.834

1 Paket

14.631

1 Paket

16.304

1 Paket

18.587

1 Paket


DIY

699.974

1 Paket

431.699

1 Paket

492.141

1 Paket

548.419

1 Paket

625.202

1 Paket


DIY

216.392

100

148.914

211.907

100


DIY


DIY

2.920 1). 1 dokumen 2). 1 dokumen 3). 1 dokumen

2.009

100

2.016.351

1 Paket

868.026 0

100


100

1 Paket

57.000

169.763

2.291

2.246.926

967.287 0

100


100

1 Paket

63.519

189.176

2.553

0

100


2.859


72.412

53 Tujuan

Sasaran





Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya


Produksi perikanan budidaya dan tangkap (ton)

Setelah Reviu

Tahun-2 (2014)

x Rp 1.000

target

Tahun-3 (2015)

x Rp 1.000

target

2). 1 dokumen

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

1. Penyusunan perencanaan pengembangan kelautan dan perikanan 2.. Dokumen Renja 3. Dokumen RKA 4. Dokumen DPA 5. Dokumen DPPA 6. Buku data pokok perikanan dan kelautan 7. Buku analisis data produksi perikanan dan kelautan

1). 1 tahun

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD

1. Laporan monev bulanan 2. Laporan monev triwulan 3. Laporan monev semesteran 4. Laporan tahunan 5. ROPK


18.926 1). 1 dokumen 2). 1 dokumen 3). 1 dokumen

4). 1 dokumen 5). 1 dokumen


20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Produksi perikanan budidaya

1

Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan

1.Bimtek / magang perikanan budidaya 2.Hibah saprodikan

1). 420 orang 2). 720 paket

2

Pengendalian Hama Dan Penyakit Ikan

1.Bimtek HPI 2.Pemantauan HPI di masyarakat

1). 60 orang 2). 150 sampel

124.829 1). 60 orang 2). 100 sampel

91.484 1). 60 orang 2). 125 sampel

98.473 1). 60 orang 2). 130 sampel

106.714 1). 60 orang 2). 140 sampel

116.250 1). 60 orang 2). 140 sampel

116.250 Dinas Kelautan DIY dan Perikanan

3

Peningkatan 1. Produksi benih ikan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Laut

1). 2 juta ekor

259.625 1). 2 juta ekor

190.272 1). 1,5 juta ekor

204.808 1). 1,6 juta ekor

221.947 1). 1,7 juta ekor

241.781 1). 1,7 juta ekor


4

Peningkatan 1. Produksi benur dan larva Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Payau

9,2 juta ekor

5

Pembinaan Mutu 1.Bimtek perbenihan Benih Dan Induk 2. Hibah induk ikan Perikanan

1). 60 orang 2). 120 paket

6

Pelayanan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan

1). 84 sampel

7

Peningkatan 1. Produksi calon induk induk, bibit unggul 2. Produksi benih ikan budidaya air tawar

116.689

1). 1 tahun

14.372

2). 1 dokumen

133.026

1). 1 tahun

1). 1 dokumen


Rp

16.440 1). 1 dokumen

2). 1 dokumen

1). 1 dokumen

target

2). 1 dokumen

1. Pelayanan dan pengendalian HPI di unit kerja

12.897

Tahun-5 (2017) Rp

1). 1 dokumen

Produksi perikanan budidaya: 50.246,6 ton

1). 1 dokumen

Tahun-4 (2016) Rp

Penyusunan 1. Dokumen laporan kinerja laporan keuangan semesteran dan prognosis SKPD 2. Laporan akhir tahun

169.565 1). 1 tahun

11.313

target

16.099

2). 1 dokumen

148.239

1). 1 tahun

1). 1 dokumen


166.051

1). 1 tahun

2). 1 dokumen 3). 1 dokumen 4). 1 dokumen 5). 1 dokumen 6). 100 buku






7). 100 buku

7). 100 buku

7). 100 buku

7). 100 buku

7). 100 buku

7). 100 buku

56.200 ton

1). 5.500 kg 2). 17 juta ekor

11.312.414

63.000 ton

2.839.210 1). 360 orang 2). 500 paket

2.944.964 7 juta ekor

249.242 1). 60 orang 2). 75 paket 89.682 1). 60 sampel

1.007.893 1). 5.500 kg 2). 16 juta ekor

13.024


14.848


6.216.373

70.500 ton

2.080.783 1). 420 orang 2). 720 paket

2.158.288 12 juta ekor

182.663 1). 60 orang 2). 90 paket


16.546


6.691.270

79.000 ton

2.239.744 1). 420 orang 2). 720 paket

2.323.169 13 juta ekor


18.534


7.251.224

88.500ton

2.427.175 1). 420 orang 2). 720 paket

2.517.582 14 juta ekor


DIY


DIY


DIY

2). 1 dokumen

1). 1 dokumen 2). 1 dokumen 3). 1 dokumen 4). 1 dokumen 5). 1 dokumen

7.899.218

88.500ton

2.644.075 1). 420 orang 2). 720 paket

2.742.561 14 juta ekor

7.899.218 Dinas Kelautan DIY dan Perikanan



196.617 1). 60 orang 2). 100 paket

213.071 1). 60 orang 2). 120 paket

232.112 1). 60 orang 2). 120 paket


65.725 1). 70 sampel

70.746 1). 75 sampel

76.667 1). 80 sampel

83.518 1). 80 sampel


738.659 1). 5.500 kg 2). 16 juta ekor

795.088 1). 5.500 kg 2). 17 juta ekor

861.625 1). 5.500 kg 2). 18 juta ekor

938.622 1). 5.500 kg 2). 20 juta ekor


54 Tujuan

Sasaran








4 jenis

Tahun-2 (2014)

x Rp 1.000

target

8

Kaji terap teknologi pengolahan pakan ikan

1. Kajian

21

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap

1

Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Fasilitas pelabuhan perikanan

1 paket

2

Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Sadeng

1.Sosialisasi WKOPP

120 orang

21.508

3

Uji Coba Pengembangan Teknologi Alat Penangkapan Ikan

Kajian alat tangkap

1 paket

4

Pengadaan kapal kapal 30 GT 30 GT bagi Nelayan (DAK)

2 unit

5

Pengelolaan Sumber Daya Ikan

1. Restoking ikan di perairan umum

6

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap

1. Pelatihan awak kapal 2. Hibah sarana alat penangkapan

7

Produksi perikanan tangkap: 5437,5 ton

5.900 ton

Tahun-3 (2015)

x Rp 1.000

159.605 3 jenis

target

6.400 ton

Tahun-4 (2016) Rp

116.970 3 jenis

19.982.718


Setelah Reviu target

Tahun-5 (2017) Rp

125.906 3 jenis

target


Rp

136.443 3 jenis

148.636 3 jenis


8.421.963

6.900 ton

9.878.964

7.600 ton

11.405.355

8.400 ton

13.606.433

8.400 ton


DIY

7.286.963

1 Paket

8.513.964

1 Paket

9.855.355

1 Paket

11.681.433

1 Paket


DIY

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 Dinas Kelautan dan Perikanan

DIY

62.000 1 Paket

70.000

1 Paket

125.000

1 Paket

150.000

1 Paket

200.000

1 Paket


DIY

16.193.445 1 Paket

2.514.007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 lokasi

150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


DIY

75 orang 5 paket

730.342 75 orang 5 paket



1.000.000 75 orang 5 paket

1.200.000 75 orang 5 paket


DIY

Pengembangan 1. Bimtek peningkatan usaha kemampuan nelayan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil

3 jenis

156.415 3 jenis

200.000 3 jenis

250.000 3 jenis

300.000 3 jenis

400.000 3 jenis


DIY

Uji penerapan sistem rantai dingin di atas kapal

1 paket

Kajian sistem rantai dingin

0

70.000

0 1 Paket

0

0

0

0

0

0

0

0


DIY

100.000

0

0

0

0

0

0

0


DIY


DIY

8

Uji Coba Alat Kajian alat bantu perikanan Bantu Penarik Kapstan hidrolik untuk mini purse seine

0

9

Optimalisasi dan 1. Pembentukan dan Pengembangan fasilitasi pokmaswas siswasmas 2. Implementasi siswasmas ke pokmaswas

1). 150 orang

85.000 1). 150 orang

85.000 1). 150 orang

90.000 1). 150 orang

100.000 1). 150 orang

125.000 1). 150 orang

2). 150 orang

2). 150 orang

2). 150 orang

2). 150 orang

2). 150 orang

2). 150 orang

55 Tujuan

Sasaran








Program Angka ketersediaan ikan Optimalisasi perkapita Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1

Gerakan 1. Kampanye makan ikan Memasyarakatkan 2. Sosialisasi ATI Makan Ikan (Gemarikan)

1). 180 paket 2). 625 orang

2

Pelatihan 1. Bimtek pengolahan pengolahan dan produk perikanan pemasaran produk perikanan

60 orang

3

Pengawasan Dan 1. Terlaksananya pengujian Pengujian Mutu produk hasil perikanan Hasil Perikanan 2. Terinformasikannya hasil pengujian mutu perikanan 3. Tersosialisasi Larangan Penggunaan BTB

1). 1 dokumen

Pengembangan pola kemitraan antar pelaku usaha kelautan dan perikanan

4

ketersediaan: ketersediaan: 23,01 kg/kapita/th 25,78 kg/kapita/th

1. Pengembangan pola kemitraan 2. Hibah alat

Tahun-2 (2014)

x Rp 1.000

23

Setelah Reviu

target

964.657

Tahun-3 (2015)

x Rp 1.000

ketersediaan: 27,17 kg/kapita/th

164.991 1). 180 paket 2). 625 orang

98.718 60 orang

185.000 1). 1 dokumen

1.703.012

target

Tahun-4 (2016) Rp


3.418.730

target

Tahun-5 (2017) Rp


3.881.969

target

Rp


4.367.526

Kondisi Kinerja pada akhir periode targetRenstra SKPD Rp ketersediaan: 31,32 kg/kapita/th


DIY

291.276 1). 180 paket 2). 625 orang

584.726 1). 180 paket 2). 625 orang

663.956 1). 180 paket 2). 625 orang

747.004 1). 180 paket 2). 625 orang


DIY

174.277 60 orang

349.855 60 orang

397.261 60 orang

446.950 60 orang


DIY

326.600 1). 1 dokumen

655.637 1). 1 dokumen

744.476 1). 1 dokumen

837.595 1). 1 dokumen


DIY


DIY

2). 30 orang

2). 30 orang

2). 30 orang

2). 30 orang

2). 30 orang

2). 30 orang

3). 30 orang

3). 30 orang

3). 30 orang

3). 30 orang

3). 30 orang

3). 30 orang

1). 80 orang

41.986 1). 80 orang

74.122 1). 80 orang

148.798 1). 80 orang

168.960 1). 80 orang

190.093 1). 80 orang

2). 9 paket


2). 9 paket

2). 9 paket

2). 9 paket

2). 9 paket

2). 9 paket

5

Promosi 1. Pameran Perikanan dan 2. Majalah Swamitra Mina Kelautan/pamera n

1). 4 kali 2). 4 penerbitan

156.465 1). 4 kali 2). 4 penerbitan






DIY

6

Optimalisasi 1. Sosialisasi model pemasaran pendanaan produk perikanan 2. Fasilitasi penyaluran dana

1). 4 jenis

167.496 1). 4 jenis

295.699 1). 4 jenis

593.603 1). 4 jenis

674.037 1). 4 jenis

758.345 1). 4 jenis


DIY

2). 4 jenis

2). 4 jenis

2). 4 jenis

2). 4 jenis

2). 4 jenis

2). 4 jenis

7

Pengembangan 1. Pengembagan jaringan Jaringan pemasaran Pemasaran Hasil Perikanan

2 jenis


DIY

24

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau, dan Air Tawar.

Luas kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawa

1

Pengembangan Wilayah Pesisir Dan Pemetaan Pemanfaatan Lahan

1. Pengelolaan wilayah pesisir selatan DIY

2

Pengembangan Rekayasa Teknologi Budi Daya Air Laut Sundak

1.Rekomendasi uji

150.000 2 jenis

264.811 2 jenis

531.598 2 jenis

603.629 2 jenis

679.131 2 jenis

] Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya



11 ha

12 ha

670.010

13 ha

567.671

14 ha

899.987

15 ha

1.117.945

16 ha

1.326.347

16 ha


0

0

1 paket

77.671

1 paket

123.140

1 paket

152.962

1 paket

181.476

1 paket


2 jenis

109.700

2 jenis

90.000

2 jenis

142.686

3 jenis

177.242

4 jenis

210.282

4 jenis


56 Tujuan

Sasaran





Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan


Berkurangnya tingkat pelanggaran perizinan usaha perikanan budidaya & tangkap

Meningkatnya pemahaman dan keterampilan masyarakat pesisir atas mitigasi bencana dan prakiraan iklim.

Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya dokumen)

Peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat pesisir atas mitigasi bencana dan prakiran iklim. (orang)

Setelah Reviu

Tahun-2 (2014)

x Rp 1.000

target

Tahun-3 (2015)

x Rp 1.000

target

Tahun-4 (2016) Rp

target

Tahun-5 (2017) Rp

target


Rp


3

Pengembangan Rekayasa Teknologi Budi Daya Air Tawar

1. Rekomendasi uji

4 jenis

435.830

2 jenis

250.000

3 jenis

396.351

4 jenis

492.338

4 jenis

584.118

4 jenis


4

Pengembangan Rekayasa Teknologi Budi Daya Air Payau

1. Rekomendasi uji

4 jenis

124.480

2 jenis

100.000

2 jenis

158.540

3 jenis

196.935

3 jenis

233.647

3 jenis


5

Pengembangan Kawasan Minapolitan

1. Sosialisasi integrasi minapolitan dalam industrialisasi kelautan perikanan 2. Bimtek integrasi minapolitan dalam industrialisasi kelautan perikanan

0

0

30 orang

50.000

30 orang

79.270

60 orang

98.468

60 orang

116.824

60 orang


30 orang

1

Fasilitasi perijinan 1. Sosialisasi perijinan perikanan perikanan tangkap dan budidaya

300 orang

59.993 300 Orang

60.000 300 Orang

60.000 300 Orang

90.000 300 Orang

2

Peningkatan 1. Gelar operasi terpadu wasdal SDI di PU dan Laut

22 kali

65.000 25 Kali

65.000 20 kali

65.000 20 kali

3

Pengelolaan Sumber Daya Ikan

1. Restoking ikan di perairan umum

0

0 2 lokasi

10.379 5 lokasi

4

Perawatan dan 1. Perawatan dan pemeliharaan pemeliharaan kapal Kapal Pengawas SDKP

0

0 1 unit

15.000 1 unit

18

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

1.170 orang

124.993

74.958

300 dokumen

1.350 orang

151.379

90.827

300 dokumen

1.530 orang

181.216

DIY

90.000 300 Orang


DIY

65.000 20 kali

65.000 20 kali


DIY

31.216 3 lokasi

22.024 10 lokasi

65.067 10 lokasi


DIY

25.000 1 unit

35.000 1 unit

35.000 1 unit


DIY

1.710 orangi

212.024

134.924

300 dokumen

30 orang


108.882

300 dokumen

30 orang

Program Peningkatan jumlah Peningkatan dokumen perijinan tangkap Kesadaran dan dan budidaya Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

990 orang

300 dokumen

30 orang

17

jumlah masyarakat pesisir yang telah disosialisasi dan dilatih mitigasi bencana dan prakiraan iklim

300 dokumen

30 orang

1.890 orang

255.067

164.812

1.500 dokumen

1.890 orang


57 Tujuan

Sasaran







Pengelolaan konservasi kawasan perairan secara berkelanjutan meningkat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan

Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total

NTP sektor perikanan meningkat (%)

Setelah Reviu

Tahun-2 (2014)

x Rp 1.000

1).180 orang 2).90 orang 3).300 exp

target

target

target

target

Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam

Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan total

1

Pembinaan 1. Sosialisasi jenis ikan dan Pengelolaan biota laut Ekosistem Pesisir Secara Berkelanjutan

90 orang

30.000 90 orang

34.089 90 orang

44.037 120 orang

51.233 120 orang

61.809 120 orang


2

Rehabilitasi 1. Sosialisasi pengelolaan Ekosistem Pesisir sumber daya kelautan perikanan

40 orang

35.000 40 orang

39.770 60 orang

51.376 60 orang

59.771 60 orang

72.110 60 orang


3

Peningkatan Stok 1. Restoking sumber daya Sumberdaya kelautan perikanan Perikanan

3 paket

26.901 3 paket

30.568 3 paket

39.488 3 paket

45.940 4 paket

55.424 4 paket


4

Pengembangan 1. Sosialisasi konservasi Konservasi sumber daya kelautan Ekosistem perikanan Sumberdaya Laut dan Pesisir

90 orang

29.996 90 orang

34.085 90 orang

44.031 120 orang

51.226 120 orang

61.801 120 orang


26

Program NTP sektor perikanan Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan

1

Pengembangan kelembagaan penyuluh swadaya

2

3

30 orang

139.158

30 orang

193.200

30 orang

279.962

Pelatihan kewirausahaan bagi penyuluh

1. Bimtek kewirausahaan

30 orang

39.659

30 orang

45.000

30 orang

62.621

30 orang

86.940

30 orang

Pembinaan Kelompok ekonomi masyarakat pesisir

1. Pembinaan kelompok masy. Pesisir 2. Fasilitasi jejaring usaha

79.999

1). 90 orang

80.000

1). 90 orang

111.327

1). 90 orang

154.560

1). 90 orang

5

Pengembangan Jiwa Kebaharian Pada Generasi Muda

1. Outbond dan kemah bahari 2. Workshop 3. Cerdas Cermat 4. Lomba Karya tulis

1). 40 orang 2).40 orang 3).40 orang 4). 40 orang

0

61.999

2). 90 orang

60 Orang

39.137

60 Orang

54.462

1). 40 orang

65.000

1). 40 orang

90.453

2).40 orang 3).40 orang 4). 40 orang

2).40 orang 3).40 orang 4). 40 orang

90 orang


NTP Perikanan: 106

251.143

100.000

0

877.394

0,17

30 orang

2). 90 orang

NTP Perikanan: 105

208.169

95.761

Penyuluhan 1. Penyuluhan budaya Budaya Kelautan kelautan

631.970

0,14

30 orang

2). 90 orang


178.931

1. Bimtek peningkatan ketrampilan dan pengetahuan penyuluh

2). 90 orang

454.137

0,11

382.419

1). 90 orang


138.512

164.812 1).180 orang 2).90 orang 3).300 exp


4


0,08

134.924 1).180 orang 2).90 orang 3).300 exp


Rp

25

121.896

108.882 1).180 orang 2).90 orang 3).300 exp

Tahun-5 (2017) Rp

1. Sosialisasi mitigasi 2. Pelatihan mitigasi 3. Informasi prakiraan iklim dan musim ikan

0,06

90.827 1).180 orang 2).90 orang 3).300 exp

Tahun-4 (2016) Rp

Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

0

74.958 1).180 orang 2).90 orang 3).300 exp

Tahun-3 (2015)

x Rp 1.000


1.271.409

125.580

120 orang


NTP Perikanan: 106

251.143

Dinas Kelautan DIY dan Perikanan

1.271.409


30 orang

279.962


125.983

30 orang

125.983


223.969

1). 90 orang

223.969


109.569


181.975


2). 90 orang

75.613

0,17


2). 90 orang

109.569

181.975

120 orang


58 Tujuan

Sasaran





6

Penyelenggaraan 1. Bersih pantai Hari Nusantara 2. Sarasehan 3. Seminar

1). 940 orang 2). 30 orang 3). 30 orang

x Rp 1.000 104.999

Tahun-2 (2014) target 1). 1.010 orang 2). 60 orang 3). 30 orang

x Rp 1.000 125.000

Setelah Reviu Tahun-3 (2015) target 1). 1.200 orang 2). 90 orang 3). 30 orang

Tahun-4 (2016) Rp

173.948

target 1). 1.500 orang 2). 90 orang 3). 30 orang

Tahun-5 (2017) Rp

241.500

target 1). 1.750 orang 2). 120 orang 3). 30 orang

Rp 349.952

Kondisi Kinerja pada akhir periode targetRenstra SKPD Rp 1). 1.000 orang 2). 120 orang 3). 30 orang

349.952



Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Recommend Documents